ALL CATEGORY
Popularitas Sitkom Zelenskyy "Servant of the People" Naik
Jakarta, FNN - Serial komedi \"Servant of the People\" (2015) yang dibintangi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapatkan peningkatan popularitas di sejumlah negara. Managing Partner Eccho Rights Nicola Söderlund mengatakan, penjualan untuk hak siar atas sitkom tersebut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut minat terhadap sitkom ini luar biasa. \"Acara televisi ini sudah cukup lama. Tapi, tentu saja, mengingat situasi sekarang, ini menjadi sangat, sangat, sangat menarik untuk semua orang,\" ujar Söderlund, dikutip dari Associated Press pada Jumat. Eccho Rights telah mendistribusikan sitkom “Servant of the People” sejak diluncurkan pada 2015. Serial ini dibuat oleh Studio Kvartel 95 yang didirikan Zelenskyy. “Servant of the People” menjadi acara televisi yang populer di Ukraina. Sitkom ini terdiri dari tiga musim dan telah melahirkan film versi spin-off. Dalam serial tersebut, Zelenskyy memerankan karakter bernama Vasiliy Petrovich Goloborodko, seorang guru sekolah menengah yang didapuk menjadi presiden setelah video seorang siswa yang mencela korupsi pejabat di Ukraina menjadi viral. Pada 2019, mantan aktor dan komedian itu benar-benar menjadi Presiden Ukraina melalui partai politik bernama sama, Servant of the People. Sitkom tersebut semakin populer sejak wajah Zelenskyy menjadi sorotan sebagai Presiden Ukraina yang mempertahankan negaranya dari serangan Rusia sepekan terakhir. Jaringan televisi Inggris Channel 4 mengumumkan pihaknya telah memiliki hak siar \"Servant of the People\" dan akan menayangkan satu episode pada Minggu. Eccho Rights juga melaporkan kesepakatan dengan MBC di Timur Tengah, ANT 1 Yunani, dan PRO TV di Rumania, serta jaringan televisi di Bulgaria, Moldova, Estonia, Prancis, Finlandia, dan Georgia. Namun untuk AS, belum jelas jaringan televisi mana yang memiliki hak siar atas sitkom tersebut. \"Orang-orang terkejut bahwa seorang komedian bisa menjadi politisi, tapi itulah dia. Keterampilannya dalam menyampaikan pesan yang menarik kepada orang-orang, yang harus dilakukan jika Anda seorang pembawa acara TV, telah banyak membantunya menjadi seorang politisi,\" kata Söderlund. Menurut Söderlund, Eccho Rights sendiri telah menyumbangkan 50.000 Euro ke Palang Merah Ukraina dengan tujuan untuk mengimbangi pendapatan yang perusahaan hasilkan dari penjualan sitkom tersebut. Eccho Rights telah menghapus acara TV Rusia dari katalognya Tidak hanya populer, sitkom “Servant of the People” juga telah memenangkan penghargaan serial fitur terbaik di Teletriumph Awards di Ukraina dan Gold Remi Award untuk Komedi Televisi di WorldFest 2016 di Houston. (mth/Antara)
.jpeg)
Menunggu Aksi TNI-Polri
Sistem politik boleh saja memisahkan negara dengan agama. Tapi itu bukan berarti negara dapat leluasa melakukan intervensi terhadap kehidupan agama seseorang, kelompok atau umat tertentu. Pidato presiden yang mengusik komunikasi grup WhatsApp dan mengatur kegiatan pengajian istri-istri TNI-Polri, terlebih dengan mengaitkan radikalisme di dalamnya. Pada prinsipnya bukan hanya mengebiri hak asasi, lebih dari itu menjadi tindakan yang merendahkan marwah dan kewibawaan TNI-Polri. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PRESIDEN kini semakin melampaui batas. Pernyataannya yang menyudutkan TNI-Polri, dengan mengangkat interaksi grup WhatsApp para istri TNI-Polri di hadapan publik. Semakin menunjukkan sikap pemimpin yang jauh dari kenegarawanan, tidak mampu mengayomi dan melindungi segenap anak bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. Meski menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan serta panglima tertinggi TNI-Polri, bukan berarti presiden bisa seenaknya memperlakukan setiap orang atau institusi publik. Apalagi terhadap TNI-Polri, sebuah instrumen negara yang vital dan strategis yang kehadirannya menopang keberadaan dan eksistensi Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Tak sepantasnya, upaya merongrong dan menjatuhkan martabat TNI-Polri dilakukan, sekalipun oleh seorang presiden. Miris dan ironis, meski menyasar pada para istri TNI-Polri. Kekecewaan presiden yang kemudian diikuti sindiran terhadap suara batin dan nurani istri-istri prajurit itu. Sejatinya juga ikut menohok TNI-Polri. Seperti mengajari ikan berenang, presiden seakan \'over lap\' menyinggung soal kedisiplinan dan kecenderungan radikalisme di tubuh TNI-Polri. Bukankah selain menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan dan keselamatan NKRI, tugas TNI-Polri juga menjaga dan melindungi presiden?. Presiden yang masih bisa bertahan menduduki jabatannya meski dalam gelombang panjang demonstrasi dan mosi tidak percaya rakyat, bukankah itu karena peran dan fungsi TNI-Polri?. Oleh karena itu, perilaku presiden yang sudah melewati batas kewajaran sebagaimana yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia dalam semua sendi kehidupan. Sudah sepatutnya mendapatkan refleksi dan evaluasi bukan hanya dari rakyat, melainkan juga perlu langkah-langkah nyata dan konkrit dari TNI-Polri dalam menyikapi realitas faktual dan aktual kebangsaan. Bahwasanya, presiden seperti dikuasai dan diatur oleh \"invisible hand\" yang membuatnya begitu berjarak dengan rakyat dan TNI-Polri. Presiden seperti dalam cengkeraman kapitalisme global, dalam hegemoni neo imperialisme dan kolonialisme serta dibawah kendali kuat oligarki. Istri-istri TNI-Polri sesungguhnya menjadi representasi semua ibu-ibu dan rakyat Indonesia, terhadap ketidaksetujuan IKN. Mungkin juga ketidaksetujuan terhadap kenaikan BBM dan harga sembako. Juga ketidaksetujuan pada utang negara yang semakin meradang, ketidak setujuan terhadap omnibus law, ketidaksetujuan pada presidensial treshold 20% dan JHT yang penuh siasat. Bahkan ketidaksetujuan akan banyaknya kebijakan presiden yang berdampak buruk bagi kehidupan rakyat, negara bangsa dan agama. Tentu saja, keadaan dan realitas ini membahayakan kelangsungan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI, jika dibiarkan terus-menerus dan larut terlalu dalam. Pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia, sembari menghidupkan kesadaran kritis dan gerakan perlawanan. Rakyat bersikeras, tetap mengandalkan dan menanti aksi TNI-Polri. Tidak sekedar menjaga Marwah dan kewibawaan TNI-Polri, akan tetapi demi martabat dan juga keselamatan negara bangsa Indonesia tercinta. Menunggu aksi TNI-Polri sebagai pintu gerbang terakhir pertahananan keamanan RI, menghidupkan kembali api nasionalisme dan patriotisme yang telah lama redup, seperti yang telah dikobarkan oleh para istri-istri mereka yang hebat dan luar biasa itu. (*)
Warga Korban Tanah Bergerak di Lebak Dambakan Relokasi
Lebak, FNN - Para korban tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tampak kebingungan karena harus tinggal di tenda pengungsian tanpa kepastian hingga kapan. Rumah mereka di Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak mengalami retak-retak dan bahkan ada yang roboh akibat bencana alam tersebut. Guna mencegah jatuh korban, mereka sementara ini tinggal di tenda pengungsian yang didirikan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tanah bergerak di pemukiman itu telah berlangsung satu bulan terakhir. Masyarakat ketakutan karena kondisi bangunan rumah terancam bencana. Bahkan, sejumlah rumah roboh akibat tanah bergerak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Masyarakat sudah meninggalkan pemukiman dan kemudian tinggal di tenda pengungsian. \"Kami ingin hidup bersama keluarga aman dan nyaman dari ancaman bencana alam itu,\" kata Ipah (35), seorang pengungsi yang warga Kampung Cihuni. Masyarakat yang terdampak tanah bergerak di kampung itu mendambakan relokasi agar kehidupan kembali normal. Saat ini, mereka merasa kehidupan tidak nyaman karena tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi cukup memprihatinkan. \"Kami minta pemerintah daerah segera berupaya untuk merelokasi warga yang terdampak bencana alam itu,\" katanya. Kepala Desa Curugpanjang Yadi mengatakan tanah bergerak di kampung itu berdampak terhadap 37 rumah warga, 48 kepala keluarga atau 173 jiwa. Masyarakat sudah mengosongkan rumah mereka untuk menghindari bencana karena kondisi rumah rusak berat dan terancam roboh. Sebagian warga tinggal di pengungsian, ada juga yang mengontrak rumah, sedangkan lainnya tinggal bersama kerabat atau orang tua di lokasi yang aman dari bencana. \"Kami terpaksa membongkar rumah, karena kondisi bangunan rumah terancam roboh akibat tanah bergerak,\" kata Juli (58), seorang warga Cihuni. Kondisi saat ini masih ditambah dengan hujan yang hampir setiap hari turun dengan intensitas sedang dan lebat disertai angin kencang. Seorang warga setempat lainnya, Nia (45), mengaku rumahnya rusak parah akibat bencana itu sehingga terpaksa bersama keluarganya saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang aman dari bencana. Ketua RT 02/RW 09 Kampung Cihuni Dayat menyebut sejumlah fasilitas umum di daerah itu juga terdampak tanah bergerak, seperti masjid dan MTs Ar-Ribathiyah. Bahkan, tiga ruang kelas madrasah itu roboh. Ajukan Pemerintah desa setempat sudah mengajukan permintaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak terkait dengan relokasi warga. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk tempat relokasi. Masyarakat telah menyepakati relokasi dan mereka tidak boleh kembali tinggal di kawasan rawan bencana alam itu. \"Kami bersama warga sudah sepakat untuk dilakukan relokasi ke lahan desa itu,\" kata Yadi. Pihak BPBD setempat menyatakan kesiapan merealisasikan program tersebut, sedangkan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendukung relokasi agar warga tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian karena tentunya tidak nyaman. \"Kami berharap relokasi itu secepatnya direalisasikan karena sudah disediakan lahan seluas 2,5 hektare untuk 37 rumah,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama. Program relokasi melalui pembangunan rumah instan sederhana oleh Dinas Permukiman Provinsi Banten. Pembangunan relokasi menggunakan APBD Lebak dan Dana Desa setempat. Rencana itu juga sudah dilaporkan kepada bupati agar bisa secepatnya dilakukan relokasi. Saat ini, BPBD setempat melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung untuk melakukan penelitian tanah bergerak di Curugpanjang. Diperkirakan kasus tanah bergerak di desa itu berbeda dengan kejadian di daerah lain. Biasanya, tanah bergerak bermuara pada aliran sungai, namun di Curugpanjang tidak ada aliran sungai. Tanah bergerak di desa itu, diduga terkait dengan adanya kawasan sumber air di perbukitan. \"Kami berharap pekan depan sudah dilakukan penelitian oleh PVMBG Bandung,\" katanya. Diharapkan ada rekomendasi atas penanganan kawasan perkampungan tersebut selanjutnya berdasarkan rekomendasi hasil penelitian PVMBG. Apabila hasil penelitian menyebutkan kawasan itu membahayakan warga, tempat tinggal mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. \"Kita siap melakukan relokasi jika membahayakan warga yang terdampak bencana pergerakan tanah,\" katanya. Camat Cukulur Sukmajaya mengatakan masyarakat setempat siap direlokasi jika lokasi tanah bergerak itu membahayakan keselamatan mereka. Hampir setiap hari terjadi tanah bergerak di perkampungan itu sehingga warga khawatir rumahnya roboh dan mereka menjadi korban. \"Jika direlokasi bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,\" katanya. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendukung pemkab setempat merelokasi rumah korban tanah bergerak di desa itu. Tinggal di tempat yang lebih aman dari bencana akan membuat warga hidup dengan nyaman dan damai. Terlebih, tidak lama lagi Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah. \"Kami berharap bupati segera mengalokasikan anggaran relokasi,\" katanya. Pelaksanaan relokasi tentu harus ada rekomendasi dari PVMBG Bandung setelah penelitiannya. Apabila kawasan tersebut relatif aman dan tidak kembali terjadi tanah bergerak maka tidak perlu relokasi. Namun, sebaliknya jika direkomendasikan berbahaya maka secepatnya mereka direlokasi ke tempat lebih aman. \"Pada dasarnya relokasi itu sangat setuju untuk menghindari korban bencana alam,\" kata Weliansyah yang Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Lebak itu. Bantuan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan berupa beras satu ton, perlengkapan bayi, lauk-pauk, dan makanan ringan kepada korban tanah bergerak di daerah tersebut yang saat ini tinggal di pengungsian. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Agus Rohmantika mengatakan korban tanah bergerak sudah menerima bantuan dari Kemensos itu. Bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak, dan berbagai lembaga sosial di daerah tersebut. Warga yang tinggal di tenda pengungsian dengan jumlah sekitar 63 jiwa itu mendapatkan jatah makan tiga kali dalam sehari, sedangkan anak-anak mereka mendapatkan jatah minum susu dan makanan ringan. Mereka juga mendapatkan bantuan berupa kasur, bantal, dan selimut untuk perlengkapan tinggal di tenda pengungsian dengan. \"Kami tentu mengutamakan pelayanan dasar setelah bencana alam agar warga korban bencana alam tidak kelaparan,\" katanya. Relawan Sahabat Indonesia (RIS) yang berpusat di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyalurkan bantuan logistik, berupa bahan kebutuhan pokok, makanan, mi instan, dan tenda pengungsian bagi mereka. Bantuan itu diterima aparat Desa Curugpanjang untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di pengungsian. \"Kami berharap bantuan logistik itu meringankan beban warga yang terdampak bencana alam,\" kata Susilo, perwakilan RIS di Lebak. Penanganan terhadap warga Lebak yang sedang menghadapi bencana tanah bergerak di desa itu sedang ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penanganan itu, termasuk mewujudkan relokasi tempat tinggal mereka sebagai solusi yang relatif permanen dalam mengatasi dampak bencana alam tersebut. (mth/Antara)
Pratu Heriyanto, Korban Penembakan KSB di Beoga Dievakuasi ke Timika
Jayapura, FNN - Prajurit Satu Heriyanto, yang luka tembak saat baku tembak dengan kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (4/3), telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Korban sudah dievakuasi menggunakan pesawat terbang nomor registrasi PK-LTF milik Asian-One. \"Saat ini korban sudah berada di RSUD Timika,\" kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, di Jayapura, Jumat. Ia bilang, kelompok bersenjata menyerang mereka, Kamis (3/3), saat prajurit yang bertugas di Pos Koramil Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sedang berpatroli hingga Heriyanto tertembak. Penyerangan pada pukul 12.45 WIT terhadap prajurit di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya. Dari laporan yang diterima insiden itu bermula saat 12 personel Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH berpatroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos. Saat memperbaiki saluran memperbaiki saluran air itulah kelompok bersenjata tiba-tiba menyerang dan menembaki para prajurit hingga terjadi baku-tembak. \"KSB berjumlah 15 orang dan tiga orang di antaranya membawa senjata api laras panjang. Setelah terjadi baku-tembak, mereka dilaporkan menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Beoga,\" kata Erlangga. (mth/Antara)
PLTN Ukraina Terbakar, Media Rusia Sebut Radiasi Nuklir Aman
Moskow, FNN - Tingkat radiasi dasar tidak berubah di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina yang terbakar dalam serangan tentara Rusia, kata kantor berita Rusia RIA yang mengutip juru bicara PLTN itu. Secara terpisah, RIA yang mengutip dinas kedaruratan Ukraina mengatakan bahwa kebakaran terjadi di luar perimeter PLTN tersebut dan salah satu blok pembangkit telah dimatikan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengabarkan bahwa PLTN terbesar di Eropa itu terbakar dalam serangan Rusia pada Jumat. \"Tentara Rusia menembak dari semua sisi ke PLTN Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa,\" cuit Kuleba di Twitter. \"Kebakaran telah terjadi. Jika (PLTN) itu meledak, ledakannya bisa 10 kali lebih besar daripada Chernobyl! Rusia harus segera menghentikan serangannya, izinkan pemadam kebakaran, dirikan zona keamanan!\" tulis Kuleba. Pertempuran sengit terjadi di kawasan PLTN itu yang berjarak sekitar 550 km arah tenggara Kiev, kata Dmytro Orlov, Wali Kota Energodar, kota terdekat dari PLTN itu, dalam sebuah unggahan daring. Dia mengatakan tidak ada korban jiwa, tapi tidak memberikan rincian. Rusia sebelumnya telah menguasai PLTN Chernobyl, sekitar 100 km arah utara ibu kota Kiev. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan di Twitter bahwa mereka \"mengetahui adanya serangan roket\" di pembangkit listrik itu dan sedang menjalin kontak dengan otoritas Ukraina tentang situasinya. Sebelumnya, otoritas Ukraina melaporkan tentara Rusia berusaha merebut PLTN itu dan telah memasuki kota dengan tank-tank. \"Akibat dari serangan roket musuh yang terus menerus terhadap gedung dan unit pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, PLTN Zaporizhzhia terbakar,\" tulis Orlov di kanal Telegram miliknya, seraya menyebut insiden itu sebagai ancaman terhadap keamanan dunia. Dia tidak memberikan rincian dan Reuters belum bisa memverifikasi informasinya, termasuk potensi serius dari kebakaran. (mth/Antara)
Harga Minyak Jatuh 2 Persen, Pembicaraan AS-Iran Bakal Angkat Pasokan
Houston, FNN - Harga minyak jatuh dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah mencapai harga yang tidak terlihat dalam sekitar satu dekade, karena penjualan melonjak di tengah harapan Amerika Serikat (AS) dan Iran akan segera menyetujui kesepakatan nuklir yang dapat menambah barel ke pasar global yang ketat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei merosot 2,47 dolar AS atau 2,2 persen, menjadi menetap di 110,46 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terpangkas 2,93 dolar AS atau 2,6 persen, menjadi ditutup di 107,67 dolar AS per barel. Kedua kontrak acuan naik ke tertinggi multi-tahun selama sesi, dengan harga minyak Brent melonjak ke 119,84 dolar AS per barel, tertinggi sejak Mei 2012 dan harga minyak WTI mencapai tertinggi sejak September 2008 di 116,57 dolar AS per barel. Perdagangan bergejolak, dengan harga minyak mentah melonjak di awal sesi ke tertinggi multi-tahun di tengah kekhawatiran tentang Rusia, yang mengekspor 4 hingga 5 juta barel per hari (bph) minyak mentah, terbesar kedua di seluruh dunia di belakang Arab Saudi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan sekarang menghindari pasokan Rusia dan berebut barel di tempat lain. Pasar minyak berada dalam \"suasana eksplosif\" atas meningkatnya kemarahan terhadap Rusia, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group. \"Orang-orang di dunia tidak ingin berurusan dengan negara yang melakukan kekejaman ini di Ukraina.\" Washington dan sekutu Baratnya telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia, tetapi tindakan tersebut sejauh ini tidak menargetkan ekspor minyak dan gas Rusia. Putaran baru sanksi yang diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (2/3/2022) melarang ekspor teknologi penyulingan tertentu, mempersulit Rusia untuk memodernisasi kilang minyak. Para pedagang tetap waspada terhadap minyak Rusia. Setidaknya 10 kapal tanker gagal menemukan pembeli pada Rabu (2/3/2022), kata sumber pasar. Kanada mengatakan akan menghapus status negara paling disukai Rusia dan Belarus sebagai mitra dagang, dan akan memberikan bantuan militer tambahan ke Ukraina. Patokan global harga minyak Brent telah melonjak hampir 25 persen sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, tindakan yang disebut Moskow sebagai \"operasi khusus.\" Spread enam bulan Brent mencapai rekor tertinggi lebih dari 21 dolar AS per barel, menunjukkan pasokan yang sangat ketat. Laporan media telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan kesepakatan yang dapat membawa lebih dari satu juta barel per hari minyak, atau sekitar 1,0 persen dari pasokan global, kembali ke pasar. Negosiasi untuk menghidupkan kembali pakta telah berlangsung selama 10 bulan di Wina. Para diplomat diyakini berada dalam tahap akhir pembicaraan. Tetapi pada Kamis (3/3/2022) sebuah laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, menunjukkan stok uranium yang diperkaya yang dikumpulkan oleh Iran melanggar kesepakatan nuklirnya tahun 2015, dengan negara itu mendekati kemampuan untuk membuat bom nuklir. Kepala IAEA Rafael Grossi akan mengunjungi Teheran pada Sabtu (5/3/2022) dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. \"Perjalanan Grossi meningkatkan kemungkinan kebangkitan (kesepakatan nuklir) menjadi 70 persen dari 60 persen,\" kata konsultan Eurasia Group, mencatat \"kesepakatan mungkin terjadi bulan ini dan segera dalam beberapa hari ke depan.\" Bantuan pasokan itu mungkin hanya akan mengisi sebagian dari celah yang ditinggalkan oleh pembeli yang membatasi pembelian minyak Rusia, yang menyumbang sekitar 8,0 persen dari ekspor minyak global. \"Kami memperkirakan ekspor minyak Rusia akan turun 1 juta barel per hari dari dampak tidak langsung sanksi dan tindakan sukarela oleh perusahaan,\" kata Kepala Eksekutif Rystad Energy, Jarand Rystad. \"Harga minyak kemungkinan akan terus naik - berpotensi melampaui 130 dolar AS per barel.\" Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu mereka, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, pada Rabu (2/3/2022) berpegang pada rencana yang ada untuk kenaikan produksi bertahap 400.000 barel per hari per bulan, mengabaikan permintaan konsumen untuk lebih banyak pasokan. (mth/Antara)
Joko Widodo, Habib Rizieq Shihab, dan Aspiran Capres
Oleh Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Di luar tokoh yang telah menjadi \"cult\" partai politik -- Megawati, Prabowo, dan SBY -- Presiden Joko Widodo dan Habib Rizieq Shihab adalah sosok yang akan memainkan peran menentukan (decisive role) dalam pilpres 2024. Keduanya mewakili dua kelompok masyarakat yang terbentuk akibat ekses pilpres 2014 dan mengkristal pasca pilpres 2019. Jokowi mewakili kaum sekuler, sementara HRS adalah icon kaum Islamis. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, lembaga survei yang kredibel, yang dilakukan pada Februari 2020, jumlah pendukung populisme Islam sebesar 16,3%, penentangnya mendapat 33,9%, dan yang netral sebesar 49,8% (Media Indonesia, 23 Desember 2021). Kendati masing-masing memiliki daya tolak, keduanya memiliki daya tarik luar biasa. Dalam survei Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022, yang dilakukan di tengah keterpurukan rakyat akibat covid-19, kengototan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) yang menuai banyak protes, dan capaian-capaian pemerintah yang meragukan, kepuasan publik terhadap kinerja rezim Jokowi mencapai 73,6%. Ini menggambarkan ketiadaan korelasi antara kondisi bangsa dengan kinerja Jokowi. Ia memang telah bertransformasi dari tukang mebel sederhana yang tak suka membaca buku menjadi \"great leader\" tanpa kita mampu mencari alasan rasional di balik itu. Biasanya great leader dikaitkan dengan prestasi-prestasi kebangsaan yang muncul dari karakter kenegarawanan yang dihasilkannya. Prestasi \"besar\" Jokowi, kalau pun itu mau dianggap prestasi, adalah membangun infrastruktur secara masif dari Sabang sampai Merauke meskipun ada beberapa proyek strategis -- satu di antaranya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung -- yang mangkrak akibat salah perhitungan. Pembangunan infrastruktur memang sangat vital untuk keperluan politik dan ekonomi sebuah bangsa dan Indonesia adalah negara yang tingkat pendapatan per kapitanya tidak sebanding dengan infrastruktur yang dimilikinya. Artinya, jika dibandingkan dengan negara dengan pendapatan per kapita yang satu kelas dengan kita, Indonesia ketinggalan dalam ketersediaan infrastruktur. Ini merupakan salah satu faktor negatif dalam upaya menarik investor asing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kendati Jokowi tak bisa menggantikan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, para pendukung PDI-P di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sumatera Utara memberi apresiasi tinggi pada Jokowi dengan limpahan rasa syukur kepada Tuhan. Jokowi memang berhasil menghadirkan infrastruktur vital di provinsi-provinsi ini yang menciptakan konektivitas hingga ke desa-desa dan memudahkan mobilitas orang dan barang. Dalam survei Kompas pada 2019, 50% responden menyatakan mendukung Jokowi karena karakter kerakyatan dan kesederhanaan yang dimilikinya, sementara 50 persen lainnya mendukung Prabowo karena latar belakang militer dan karakter ketegasan yang melekat pada dirinya. Dus, jargon \"Jokowi adalah kita\" yang diusung kubu Jokowi selama kampanye mengena pada publik. Harus diakui, citra Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana masih kuat sampai sekarang. Ia memang selalu tampil dengan busana sederhana. Bicara dan tertawanya pun merepresentasikan rakyat Indonesia kebanyakan. Dukungan emosional rakyat kepadanya mungkin disebabkan sejak merdeka pada 1945, Indonesia selalu dipimpin elite di pusat yang berjarak dengan rakyat. Dan, sayangnya, kebanyakan para pemimpin itu kurang sensitif pada penderitaan rakyat dan hanya asyik dengan diri sendiri. Jokowi, yang datang dari Solo, muncul pada momen ketika budaya paternalisme (bapakisme) sedang digerus zaman. Orang tak lagi mencari pemimpin kharismatik yang bicara dan bertindak di awan-awan yang membingungkan dan menakutkan rakyat, tapi presiden dari kalangan mereka sendiri seiring dengan berkembangnya nilai-nilai egalitarian dan demokratis berbasis humanisme. Terbangunnya mitos \"Jokowi adalah kita\" berdampak luas pada politik elektoral 2024. Dukungan terbuka Jokowi kepada aspiran capres dipandang akan memberi insentif elektoral yang signifikan pada kandidat tersebut. Namun, populeritas Jokowi ditantang HRS yang juga datang dari rakyat kebanyakan. Suara HRS didengar kaum Muslim perkotaan karena ia pandai mengartikulasi aspirasi politik mereka. Ia juga tokoh independen dan bebas dari korupsi saat korupsi telah membudaya di negeri ini. Pada 2024, HRS telah keluar dari penjara dengan populeritasnya yang sangat mungkin meluas. Di mana-mana di kolong langit ini, tokoh yang dipandang terzalimi akan menarik simpati rakyat, bahkan oleh mereka yang tidak berbagai ideologi dan kepentingan dengannya. Apalagi, tokoh itu dihukum secara tidak adil untuk kesalahan yang tak dibuatnya. Setidaknya di mata publik, HRS korban rekayasa politik untuk menghentikan kiprahnya yang dipandang mengancam status quo. Harus diakui dialah satu-satunya tokoh oposisi di negeri ini yang paling berpotensi merongrong wibawa Jokowi. Tapi represi terhadapnya merupakan kesemboronan politik yang justru membawa hasil yang berkebalikan dari harapan pemerintah. Bisa jadi kesemboronan itu diakibatkan oleh tekanan berat kaum oligarki yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebisingan kiprah HRS dan pendukungnya. Melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut di atas -- di mana pada Februari 2020 kubu yang netral di antara populisme Islam dan penentangnya mencapai 49,8% -- bisa jadi sebagian dari jumlah ini mengayun pada capres yang didukung HRS.Toh, menurut survei itu, responden yang netral itu menyatakan, keberpihakan mereka pada salah satu kubu bergantung pada dinamika politik di lapangan nanti. Harus juga dicatat, survei berlangsung ketika HRS masih di pengasingan di Mekkah, Arab Saudi. Kalau pun jumlah pendukung populisme Islam tidak berubah, 16,3 persen adalah jumlah yang cukup besar, melebihi konstituen Gerindra (13%) yang menurut hasil survei Kompas terbaru menduduki peringkat kedua di bawah PDIP. HRS dengan populisme Islamnya adalah fenomena politik-budaya domestik yang dihasilkan globalisasi. Gejala politik identitas memang sedang marak di berbagai belahan dunia sebagai respons domestik terhadap arus globalisasi yang menggerus budaya dan menjungkirbalikkan tatanan sosial masyarakat lokal. Globalisasi juga membawa serta kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi internasional yang kemudian bermitra dengan oligarki politik dan ekonomi lokal dalam konteks persaingan global. Cina mendapat keuntungan paling besar karena membawa modal besar yang sedang diincar rezim Jokowi. Gejala penentangan terhadap globalisasi terlihat di AS ketika Presiden AS Donald Trump mengisolasi AS dengan mundur dari berbagai perjanjian internasional demi melindungi bangsanya. Ia berpendapat internasionalisme AS lebih merugikan AS dibanding keuntungan. Kaum Kristen Evangelis pun menyambut politik identitas Trump. Di negara-negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Austria, Hongaria, dan Belanda, partai-partai sayap kanan yang rasis mendulang suara yang terus meningkat di setiap pemilu. Di India, Partai Bharaya Janata (BJP), partai garis keras Hindu yang berkuasa, telah menimbulkan keprihatinan internasional akibat serangan-serangan pendukung fanatiknya terhadap kelompok minoritas agama Islam maupun Kristen. Membesarnya populisme Islam di Indonesia secara tidak langsung diproduksi oleh rezim Jokowi yang memandang kaum Islamis sebagai musuh, bukan sebagai lawan ideologis yang bisa menjadi sparing partner dalam debat untuk mendewasakan bangsa ini.Pendukung populisme Islam adalah mereka yang hanya ingin mendapat pengakuan atas eksistensi mereka. Sementara itu, ketika banyak negara mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan budaya, rezim Jokowi justru mengeluarkan beleid pintu terbuka sebagai akibat dari sambutannya pada neo-liberalisme untuk mengejar investasi asing. Ini menyebabkan akumulasi modal secara gila-gilaan oleh mereka yang sejak awal sudah sangat kaya, yakni oligarki ekonomi yang berkoalisi dengan oligarki partai politik. Maka kita menyaksikan terciptanya berbagai UU oleh DPR sebagai payung hukum untuk melayani kepentingan oligarki ekonomi yang telah berjasa membawa mereka ke posisi-posisi eksekutif dan legislatif. Di saat bersamaan, protes populisme Islam dianggap subversif. Padahal kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat, dengan sendirinya meminggirkan pendukung populisme Islam, telah mempercepat dan memperdalam kesenjangan kaya-miskin di negeri ini.Kendati suara menentang masuknya buruh kasar Cina relatif massif di proyek-proyek infrastruktur dan tambang yang dibiayai Cina, suara itu diabaikan. Padahal argumentasi rezim bahwa proyek-proyek itu akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang tidak meyakinkan. Bahkan, ada komponen masyarakat yang memandang kehadiran buruh Cina itu sebagai ancaman terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia di masa depan. Suburnya pengajian dan menjamurnya para ustadz dan mubaligh harus dilihat sebagai perlawanan kaum Muslim urban terhadap nilai-nilai liberalisme yang mengancam budaya dan agama mereka. Di tengah jeritan hati orang-orang yang dipinggirkan ini, rezim mengambil langkah represif terhadap mereka. Radikalisme dan toleranisme tiba-tiba menjadi dua diksi, bahkan dua ideologi, yang dipertentangkan. Radikal adalah populisme Islam, sedangkan toleransisme disematkan pada pendukung Jokowi. Secara politik, dua kekuatan ini termanifestasi dalam dua pilpres yang terakhir, yang menghadapkan Jokowi dan Prabowo. Populisme Islam menyalurkan aspirasinya pada Prabowo, sedang penentangnya melimpahkan suaranya pada Jokowi. Maka, sejak 2014 masyarakat Indonesia terpilah kedalam dua kubu ini. Anehnya, bukannya melakukan rekonsiliasi pasca pilpres, rezim mengeluarkan beleid-beleid yang kian menyakiti kubu yang kalah. Radikalisme digunakan rezim sebagai alat untuk membungkam HRS dan pendukungnya. Dalam pilpres mendatang, pendukung Jokowi kembali berhadapan dengan pendukung HRS. Melihat besarnya pendukung kedua tokoh ini, mestinya parpol dan aspiran capres tergoda oleh magnet keduanya. Namun, karena keduanya punya daya tolak di masyarakat, tentu parpol dan aspiran capres akan banyak berhitung kalau akan mengasosiasikan diri dengan mereka. Ini karena suara pendukung HRS dan Jokowi saja tidak cukup besar menentukan kemenangan kontestan. Harus ada kombinasi suara di antara keduanya. Ada tiga aspiran capres yang memiliki elektabilitas tinggi secara konsisten di semua hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel. Mereka adalah Prabowo Subianto (Ketum Getindra), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng dan kader PDI-P), dan Anies Baswedan (Gubernur DKI yang nonpartai). Menurut hasil survei Kompas, 17-30 Januari 2022, elektabilitas Prabowo masih yang teratas dengan 26,5%, disusul Ganjar (20,5%), dan Anies (14,2%). Survei dilakukan sebelum terjadinya kekerasan di Desa Wadas, Jawa Tengah, pada 8 Februari di mana Ganjar banyak dikecam publik karena memang dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Bahkan, PDI-P paling bersemangat memanfaatkan tragedi itu untuk membersihkan nama Jokowi dan mendiskreditkan gubernur populer itu. Maklum, partai ini tidak hendak mencapreskan Ganjar dalam pilpres. Bagaimanapun, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) yang diselenggarakan pada 8-10 Febtuari atau pasca insiden Wadas, secara mengejutkan Ganjar meraup dukungan 19,9%, mengalahkan Prabowo (10,4%) dan Anies (9,8%). Membandingkan hasil survei Kompas dengan hasil survei SMRC, terlihat adanya discrepancy (ketidaksesuaian) atau ketidakkonsistenan di sini. Elektabilitas Ganjar tertinggal dari Prabowo pra-Wadas, tetapi meninggalkan jauh Prabowo pasca Wadas. Yang tak kurang mengherankan, hasil survei SMRC menunjukkan Ganjar mendapat dukungan sangat besar dari kelompok superkritis (55 5%), disusul Anies (18,8%) dan Prabowo (17,3%). Berpegang pada survei SMRC, kiranya peristiwa Wadas tidak berpengaruh pada populeritas Ganjar di Jawa. Di antara tiga aspiran capres ini, Ganjar dan Prabowo terang-terangan memainkan politik asosiasi. Mereka berlomba mengasosiasikan diri dengan Jokowi guna mendapat coattail effect (efek ekor jas) Jokowi. Tetapi luas dibicarakan bahwa Jokowi memberikan dukungan pada Ganjar. Hasil survei Kompas menunjukkan sepertiga pendukung Jokowi (31,8%) dalam pilpres 2019 dilimpahkan ke Ganjar. Kendati tidak menunjuk dukungan pemilih Jokowi pada Prabowo, survei itu mencatat terjadi rebound pada elektabilitas Prabowo yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan menurun. Kompas menduga fenomena ini memperlihatkan kembalinya pemilih Prabowo dalam pilpres 2019. Tapi argumen ini meragukan mengingat tidak ada peristiwa luar biasa yang membuat pendukung populisme Islam yang kecewa pada Prabowi mendadak berbalik mendukungnys. Saya menduga, kalau survei Kompas itu dapat diandalkan, elektabilitas Prabowo lebih disebabkan datangnya dukungan dari pendukung Jokowi, terutama karena Kompas menyebut dukungan itu berasal dari, di antaranya, Papua danv Sulawesi Utara (basis pendukung Jokowi) yang dalam dua pilpres Prabowo kalah di dua provinsi ini. Bagaimanapun, politik asosiasi dengan Jokowi yang dimainkan Ganjar dan Prabowo punya ekses negatif. Bisa dikata, kubu populisme Islam pimpinan HRS akan sangat resisten terhadap dua tokoh ini. Juga, ke depan, belum tentu pengaruh Jokowi bisa terjaga. Kredibilitas dan integritas Jokowi mestinya terganggu belakangan ini dan dapat membesar pada hari-hari mendatang. Penyebabnya, pertama, melonjaknya harga minyak goreng, hal yang sulit diterima masyarakat karena Indonesia adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia. Kelangkaan komoditas vital itu menggambarkan kinerja rezim yang payah (under-performed). Kedua, melonjaknya harga kedelai yang berakibat pada melejitnya harga tempe dan tahu, makanan utama mayoritas rakyat Indonesia. Ketiga, meningkatnya harga BBM dan gandum akibat perang Rusia-Ukraina, yang akan memicu inflasi. Memang kenaikan ini dipicu perang dua negara eksportir gandum utama dunia, tapi selama Jokowi berkuasa produksi gandum dalam negeri anjlok karena rezim tak mampu meningkatkan harga yang layak di tingkat petani sehingga petani menggunakan lahan gandumnya untuk menanam buah-buahan yang lebih menguntungkan. Keempat, pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi yang berdampak pada kenaikan biaya produksi. Ini juga akan berdampak pada inflasi dan menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak. Sementara rezim ngotot membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang memakan anggaran besar dari APBN. Dengan demikian, pemerintah akan menambah utang luar negeri yang sudah menggunung, hal yang menjadi keprihatinan publik. Ekonom Faisal Basri malah menganggap itu tindakan jahat yang dapat membuat Jokowi kehilangan legitimasi moral sebelum 2024. Kelima, Koran Tempo membongkar peran istana dalam usulan tiga parpol mengundurkan pemilu, yang menimbulkan kehebohan luar biasa. Publik kecewa pada parpol dan istana yang tega memainkan konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. Skandal politik ini mestinya bisa mempreteli mitos kerakyatan dan kesederhanaan Jokowi. Faktanya, Jokowi hanya manusia biasa yang bisa merasakan nikmatnya kekuasaan. Memang disadari, kendati realitas politik dan ekonomi di atas terjadi pasca survei Kompas, belum tentu semua itu menggerogoti populeritas Jokowi karena ia telah menjadi pemimpin kharismatik. Toh, banyak masalah ciptaan rezim yang jauh lebih berat sepanjang 2014 sampai Januari 2022 tidak sedikit pun menggoyahkan posisi Jokowi. Apalagi rezim bisa bersembunyi di balik perang Rusia-Ukraina. Dari hasil survei Kompas, pendukung terbesar Anies datang dari PKS dan Demokrat. Kalau nanti konstelasi koalisi parpol telah terbentuk -- di mana Nasdem, PAN, dan PPP -- ikut bergabung dengan PKS dalam mengusung Anies, koalisi itu belum menjamin kemenangan. Terutama karena parpol-parpol papan atas (PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKB) belum tentu mendukung Anies, setidaknya pada pilpres putaran pertama dengan catatan ada tiga pasangan capres yang bertarung. Yang lebih buruk, posisi Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis pendukung PDI-P dan PKB, jeblok dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo sesuai hasil survei Kompas. Hasil survei Kompas mengungkapkan, jumlah warga Nahdliyin yang akan memilih Anies hanya 13,1%, sedangkan yg menjatuhkan pilihan pada Ganjar dan Prabowo sama besar, yakni 24%. Dalam konteks ini, HRS dengan gerbong pendukungnya jadi penting. Harus diakui, kemenangan Anies dalam pilgub Jakarta pada 2017 melawan Ahok yang sangat populer tak bisa dilepaskan dari peran HRS. Kendati Prabowo kalah dalam dua pilpres, suara yang diperoleh dari pendukung populisme Islam sangat besar. Prabowo kalah karena suara yang diraup dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana HRS kurang mendapat tempat, sangat minim. Bagaimanapun, kendati menggoda, politik asosiasi Anies dengan populisme Islam bisa backfire karena menghambat peluangnya meriah dukungan signifikan di Jawa dan dari kaum minoritas agama. Menurut hasil survei Kompas pada Oktober 2021, elektabilitas Anies yang stagnan selama bertahun-tahun, karena terlanjur dilekatkan dengan politik identitas, kini mulai menanjak mendekati proporsi nasional. Penyebabnya, pelan-pelan Anies mulai berhasil melepaskan diri dari identitas itu terkait kerja-kerja kebangsaan yang dilakukannya di Jakarta. Kerja-kerja yang menghadirkan keadilan sosial bagi semua tanpa kecuali (termasuk melayani kepentingan agama-agama minoritas), mencerdaskan warga, dan mengangkat martabat Indonesia di panggung global. Memang sesungguhnya Anies bukan dari kubu populisme Islam. Juga bukan dari kubu nasionalis kuno. Dia adalah sintesa dari ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia masa kini. Dengan kata lain, Anies adalah anak kandung Indonesia paling genuine dibandingkan dengan aspiran capres lain. Tetapi ia harus bijak dan saksama dalam penempatan posisi dalam politik Indonesia yang belum dewasa. Bagaimana meraih suara populisme Islam yang besar itu bersamaan dengan upayanya mendapatkan ceruk suara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, kawasan neraka bagi Anies. Sudah pasti Anies akan mendapat limpahan suara dari populisme Islam karena Ganjar dan Prabowo tidak mewakili kelompok itu. Dulu mereka mendukung Prabowo karena tak ada opsi lain, sementara Jokowi tidak menunjukkan simpati pada populisme Islam. Bagi mereka, munculnya Anies bagai pucuk dicinta ulam tiba. Tapi manuver HRS dengan artikulasi yang tak terukur, apalagi mendesakkan agendanya kepada Anies seperti yang dilakukannya pada Prabowo justru akan menjadi faktor negatif. Biarkan Anies, dengan kecakapan politiknya yang mumpuni, bermanuver secara independen. Identitas Anies sebagai Pancasilais yang cerdas dengan leadership yang mengayomi harus dikuatkan. Survei Kompas menunjukkan, pemilih Indonesia tak lagi terpaku pada dua karakter kerakyatan (Jokowi) dan ketegasan (Prabowo), tapi kini telah muncul apresiasi tinggi pada kinerja dari para gubernur (Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini). Sebagian pemilih juga akan menjatuhkan pilihan pada calon yang berkinerja baik meskipun calon itu tak didukung partainya. Kalau melihat hasil survei SMRC yang terakhir, 8-10 Februari, Anies akan memenangkan pilpres dengan meraih suara 37,5% suara bila hanya berhadapan dengan Prabowo yang mendapat 31,8% suara. Ini juga memperlihatkan populisme Islam telah meninggalkan Prabowo. Memang ada kemungkinan, dalam putaran final pilpres, Anies hanya berhadapan dengan Prabowo mengingat hampir pasti Ganjar tak akan dicalonkan PDI-P. Pecahnya suara PDI-P di antara Prabowo dan Ganjar menguntungkan Anies. Tapi political advantage itu akan sia-sia bila Anies dan orang-orang di sekelilingnya tak cermat membaca dinamika politik dalam konteks populisme Islam pimpinan HRS dan penentang populisme Islam pimpinan Jokowi. (*)
Kubu Setya Novanto dan Kubu Nurhadi Saling Gampar di Lapas Koruptor Sukamiskin
Jakarta, FNN - Perselisihan antarnarapidana kasus korupsi terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2022. Perselisihan itu dikabarkan terjadi antara kubu mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dengan pihak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi . Bahkan, perselisihan sampai berujung pada pemukulan terhadap seorang narapidana. Mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, Amiril Mukminin menjadi korban pemukulan dari Keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Amiril dianggap sebagai bagian dari Nurhadi. Sedangkan, Irvanto adalah bagian dari kubu Setnov. \"Yang kontak fisik bukan mereka (Setnov dan Nurhadi). Yang kontak fisik itu ada namanya Irvanto, dia masuk ke grupnya Pak SN, nah Amiril misah grup, sehingga Amiril ini dipanas-panasilah \'aih sudah ada tuan baru, lupa tuan lama, kan begitu\',\" ungkap Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar saat berbincang lewat sambungan telepon, Rabu (2/3/2022). Jadi tidak berantem. Amiril ini dipukul. Kalau berantem ini kan balas-balasan. Amiril ditonjok sama Irvanto. Begitu,\" tambahnya. Karena tidak melawan, kata Elly, Amiril kemudian melaporkan penganiayaan itu ke pihak Lapas Sukamiskin. Kabar penganiayaan di dalam Lapas Sukamiskin itu kemudian ramai dan heboh di luar. \"Sukamiskin baru berantem sedikit, viralnya kemana-mana. Padahal ditonjok begitu saja,\" katanya. Lapas Sukamiskin kemudian mengambil tindakan terhadap keponakan Setnov. Irvanto diisolasi di sel terpisah karena dinilai telah menganiaya Amiril Mukminin. Terjadi protes dari kubu Setya Novanto karena Irvanto disel isolasi. Tapi, Lapas Sukamiskin tetap menghukum Irvanto. \"Langsung sama dinas sudah diungsikan. Siapa yang salah harus dihukum. Nah sehingga terhadap Irvanto kita ambil tindakan. Beliau kita masukan ke sel tidak boleh keluar dari kamarnya. Diisolasi,\" ungkap Elly. \"Jadi kejadiannya sudah lama hampir satu bulan yang lalu. Iya Februari. Sekarang baik-baik saja,\" imbuhnya. Perselisihan dikabarkan terjadi karena Nurhadi yang merupakan narapidana baru di Lapas Sukamiskin tidak basa-basi atau kulo nuwun kepada Setnov. Setnov sendiri disebut-sebut sebagai salah satu orang yang disegani di Lapas Sukamiskin. (Ida, Sindo)
.jpeg)
Anies Baswedan, Umat Hindu dan Bangunan Toleransi Mengagumkan
Oleh Ady Amar, Kolumnis TULISAN ini tentu bukan dimaksudkan memuji tanpa pijakan sebenarnya. Memuji tanpa bukti dihadirkan, itu sama dengan menghadirkan kebohongan. Menjijikkan. Publik pastilah bisa melihat bukti yang dihadirkan. Bahkan meski tulisan ini tidak dihadirkan, bukti terang benderang itupun mudah terlihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan, pun tidak ada hal yang bisa diada-adakan, karena memang tidak ada. Jadi semuanya tampak karena memang wujudnya tampak benderang. Begitupula dengan sikap seseorang, itupun tidak mungkin bisa disembunyikan. Maka, muncul penilaian-penilaian darinya yang bisa disampaikan. Mari kita bicara tentang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan itu tentang sikap-sikapnya, yang tanpa memuji, ia hadirkan sikap terpuji. Tentu, sekali lagi, tulisan ini tidak dimaksudkan memuji seseorang tanpa bukti bisa dihadirkan. Tulisan ini hadir sewajarnya. Anies Baswedan seorang muslim taat. Sikap religiusitasnya mengagumkan. Ajaran agama yang diyakininya menghantarkan sikap-sikap terpuji. Sikap toleran pada pemeluk agama lain, ia wujudkan sewajarnya. Itu yang terlihat dari sikap yang dihadirkan. Baginya semua punya hak dan patut mendapat penghormatan yang sama. Maka, intoleransi sikap pastilah bukan Anies Baswedan. Bukan wataknya, bukan kepribadiannya. Banyak hal bisa membuktikan akan itu, akan sikap Anies yang sebaliknya, toleran. Sebagai pemimpin di sebuah provinsi, yang bisa disebut miniatur Indonesia yang sesungguhnya, sikap toleran ia tampakkan. Tidak membedakan agama yang dipeluknya dengan agama lainnya. Mengayomi ia tampakkan, yang itu satu keharusan. Anies selalu memberikan apresiasi pada umat beragama, apapun agamanya. Itu ditampakkan kehadirannya bersama umat beragama yang tengah merayakan hari besarnya. Maka, Anies tampak hadir di tempat peribadatan agama-agama yang ada, membersamai mereka menjelang perayaan hari besar agamanya. Tentu yang dilakukannya tetap sebatas apa yang boleh dilakukan tampak melanggar ajaran agama yang dipeluknya. Toleransi yang tetap menjaga norma agamanya, dan yang itu juga berarti menjaga norma pemeluk agama lainnya. Anies menyadari betul pluralitas agama-agama yang ada, sebuah penghormatan selayaknya dihadirkan. Dan, Rabu (1 Maret), Anies pun hadir bersama umat Hindu di Jakarta yang akan merayakan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1944. Anies hadir pada upacara Tawur Agung Kesanga, sebelum keesokan hari merayakan Hari Nyepi. Anies menyampaikan apresiasinya pada umat Hindu khususnya yang ada di Jakarta, yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), yang turut menjaga suasana keteduhan dan ketentraman masyarakat. \"Dalam kesempatan ini kami mengucapakan selamat merayakan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1944. Pada siang ini saya berkesempatan untuk hadir dalam upacara Tawur Agung Kesanga, dan sebagai bentuk hormat kami pada umat Hindu di Jakarta,\" itulah sepenggal kalimat sambutan menyejukkan Anies Baswedan. Pastilah rasa gembira yang muncul dari umat Hindu yang hadir di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Kehadiran seorang pemimpin yang mengayomi keberadaan agama-agama resmi negara di wilayahnya, itu pastilah gaungnya menyeruak tanpa batas teritorial. Kehadirannya menjadi tanpa sekat, sekali lagi dalam batas norma agama yang diyakininya, bagian dari tugas yang dipikulnya dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan seadilnya. \"Kami mewakili umat Hindu di Jakarta mengucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur yang sudah bisa meluangkan waktunya, dan berkesempatan menghadiri acara ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya,\" ucap ketua Suka Duka Hindu Dharta (SDHD) DKI Jakarta, Made Sudarta, dalam sambutan selaku pemangku hajat. Kehadiran Anies dalam kesibukan padatnya menunjukkan pentingnya hadir dari dekat membersamai pemeluk agama Hindu, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan integral dua dimensi, horizontal dan vertikal. Dan itu tampaknya yang diwujudkan dalam pembangunan di DKI Jakarta. Membangun tidak sekadar fisik kotanya, tapi juga mental spiritual warganya. Itulah sikap toleransi yang dibangun Anies Baswedan yang tampak terang benderang. Tentu bagi mereka yang bisa melihat dengan hati bersih. Maka, yang terlihat dan dirasakan warga Jakarta khususnya, adalah perasaan bahwa pemimpinnya tidak berjarak dengan komunitas agama apapun. Itu pun tidak cuma bisa dilihat hanya pada batas teritorialnya, tapi menjangkau dan dirasakan umat beragama yang ada di wilayah lain. Pastilah kawan-kawan di Bali yang mayoritas beragama Hindu pun merasakan rasa yang sama dengan warga Hindu di Jakarta, yang meski minoritas tetap diperlakukan tidak beda dengan umat beragama lainnya. Sikap toleran yang tampak dari seorang Anies Baswedan mustahil hadir secara instan. Sikapnya terhadap pemeluk agama lain, yang ada di wilayahnya, itu tidak sekadar menggugurkan kewajiban selaku pimpinan wilayah, tapi lebih dari itu. Bangunan toleransi bagi seorang Anies Baswedan telah terintegral, dan yang muncul adalah sikap empati, yang mustahil bisa dibuat-buat apalagi hanya sekadar pencitraan... Wallahu a\'lam. (*)
Rusia-Ukraina dan Penundaan Pemilu
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan HUBUNGAN antara perang Rusia-Ukraina dengan penundaan Pemilu hampir disebut tidak ada. Baik dimensi waktu maupun ruang. Waktu Pemilu dua tahun ke depan tahun 2024 sedangkan perang saat ini bisa selesai cepat. Ruang pun jauh Rusia-Ukraina di Eropa sedangkan Pemilu di Asia. Indonesia. Meski beraspek global akan tetapi perang Rusia-Ukraina lebih pada kepentingan bilateral. Bahwa soal keterkaitan NATO yang diduga dapat berujung PD III belum dapat dipastikan. Bantuan AS masih setengah hati dan ikut campur AS terhadap negara di halaman depan Rusia nyata mengancam Rusia. Ini menjadi alasan kuat invasi Rusia. Ketum PAN Zulhas yang mengaitkan perang Rusia Ukraina dengan penundaan Pemilu. Tentu alasan ini dinilai mengada-ada atau menambah-nambah, setelah Ketum PKB Cak Imin menghubungkan dengan pandemi dan situasi ekonomi. Ketum Golkar Airlangga berargumen pada aspirasi petani sawit. Jika benar ada skenario Luhut yang diketahui oleh Jokowi maka Jokowi berarti menjalankan politik \"undur-undur\". Maju mundur, mundur maju. Alasan Zulhas mendukung penundaan diduga diajukan atas dasar politik \"stick and carrot\" Jokowi. \"Stick\" nya soal suap alih fungsi hutan di Riau sedangkan \"carrot\" nya jabatan Kementrian untuk PAN yang lama dijanjikan. Stick and carrot juga dapat berlaku sama kepada Cak Imin dan Airlangga. Reaksi publik keras. Ancaman pelengseran karena melanggar Konstitusi dan revolusi sosial sebagai kulminasi kekecewaan rakyat terhadap perilaku rezim. Kini rakyat menunggu sikap Jokowi untuk mengumumkan resmi. Ataukah masih bergerilya mencari celah untuk ikuti permainan dan kemauan kekuatan oligarkhi? Pasca operasi penundaan Pemilu yang kemungkinan gagal dan Pemilu tetap digelar 2024, maka skenario \"perpanjangan usia\" Jokowi dapat kembali ke Prabowo-Jokowi atau mencari figur boneka baru. Ganjar atau Erick Thohir. Di lain sisi Zulhas bisa digoyang internal oleh kelompok Hatta. Cak Imin oleh pengaruh Yahya Staqouf dan Airlangga pun diuji daya tahannya. Maklum \"kudeta\" yang gagal biasanya berefek hukuman. Tanpa ketegasan pernyataan sikap Jokowi untuk tetap melaksanakan Pemilu Februari 2024, maka proses pembusukan (decaying) akan berjalan. Mengambangkan adalah pematangan menuju pelengseran. Gagal skenario melawan Konstitusi untuk \"penundaan\" dapat berakibat \"percepatan\". Jadi alasan perang Rusia-Ukraina bagi penundaan Pemilu jelas tidak rasional dan sekedar mencari pembenaran. Yang jelas perang ini hanya tetap menunda Ukraina menjadi anggota NATO dan menunda ekspor komoditi Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Menunda Pemilu hanya akal-akalan. (*)
POPULER
