ALL CATEGORY
Mendag Lutfi Tegaskan Tak Akan Menyerah Oleh Mafia Pangan
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah. \"Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji, saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik,\" kata Mendag Lutfi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022. Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diseludupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya saat Harga Eceran Tertinggi (HET) masih ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium. Lutfi mendapati bahwa tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu. Lutfi mengungkapkan merasa geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp 14.000 per liter. Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyeludupan minyak goreng yang di produksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional. Mendag mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan ketersediaan minyak goreng menjadi terbatas saat kebijakan HET masih ditetapkan, terlebih lagi menjelang bulan puasa Ramadhan. Oleh karena itu, pemerintah mencabut kebijakan HET tersebut dan mengendalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, yang hasilnya membuat banjirnya produk minyak goreng kemasan di pasar maupun minimarket atau supermarket dengan harga sekitar Rp 25.000 per liter. Namun pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp 14.000 per liter di level masyarakat. Subsidi diberikan pada level produsen dengan membayar selisih antara harga perekonomian dengan harga jual di masyarakat sebesar Rp 14.000 per liter. Subsidi tersebut akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana BPDPKS untuk mensubsidi minyak goreng curah tersebut didapan cara menaikkan bea keluar bagi eksportir produk CPO dan turunannya. (MD).
Tamsil Linrung, Senator Kritis yang Rajin Menulis
“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADALAH Tamsil Linrung, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak pernah absen dalam menyikapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo di saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang “sakit gigi” yang nyaris tak bisa bersuara sama sekali. Setiap kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun anggota DPR yang berani mengkritisi Pemerintah (Presiden Jokowi). Apalagi, mayoritas partai di DPR adalah pendukung Pemerintah. BuzzerRp bakalan membela jika ada yang menyerangnya. Itulah kondisi yang terjadi di Gedung Senayan, Jakarta. Sunyi nyaris tidak ada suara sumbang sama sekali. Rakyat pun tidak tahu lagi harus lapor ke mana jika mereka ingin menyalurkan aspirasinya. DPR nyaris lumpuh! Beruntung di Senayan sana masih ada DPD yang kini dipimpin senator La Nyalla Mattalitti yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang dirasa sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sikap kritis seperti La Nyalla itu juga masih melekat pada Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan. Menariknya, sikap kritis Tamsil ini ditulis dalam bentuk artikel atau opini di media mengikuti isu terkini. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan lainnya. Wartawati senior Rahmi Aries Nova mencatat, hanya segelintir anggota DPD dan DPD yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu Tamsil termasuk satunya. Mantan anggota DPR tiga periode itu yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Tamsil terus minta masukan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi, bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah, sekelas Habib Rizieq Syihab. Tak hanya itu saja. Tamsil juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu hal yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku sebagai wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga cukup dekat dengan suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid. Kini ia tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar (ahli), aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Ketika BEM UI menggelari Presiden Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service, Aliansi Mahasiswa UGM menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan, dan The King of Pura-pura pemberian dari BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamsil menanggapinya. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, “Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata.” Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul: “Jokowi Yakin Corona Kelar di Akhir 2020: Semua Akan Liburan!\" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi, tidak pernah ada klarifikasi Istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. “Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19,” begitu tulis Kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, Istana tak mau mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru lagi. “Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat,” tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelarinya juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satire. Tapi, juga tak asal bunyi. Tamsil mengatakan, pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Karena tidak sedikit tim yang ada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentunya dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar Lip Service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru jadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantri, dan tidak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. “Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Ketika ramai gagasan presiden tiga periode, Tamsil langsung menulis artikel berjudul: “Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode” di FNN.co.id (Rabu, 23 Juni 2021 03:33:57). Di sisi lain, Presiden Jokowi terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: “ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka”. Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998. Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden. Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut. Hal ini mengingatkan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres),” ujarnya pada media, 7 Februari 2013. Namun bandul politik yang tampaknya menciptakan momentum ketika itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat. Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali ada di pusaran. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, apalagi dilakukan tanpa izin. Respon keras Presiden Jokowi penting supaya wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden. Itulah sebagian sikap kritis Tamsil Linrung pada Pemerintah. Menariknya, sikap kritisnya itu tidak hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka. Tapi, juga lewat tulisan-tulisannya. Inilah bedanya Tamsil dengan anggota DPD dan DPR di Senayan. Tamsil Linrung adalah politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 17 September 1961 yang saat ini menjabat Anggota DPD. Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR selama 3 periode dari Fraksi PKS. Saat kecil Tamsil Linrung merupakan anak yang cerdas dan pintar, berbeda dengan teman teman sebayanya. Dia lahir dari latar belakang keluarga guru hingga menjadikan Tamsil menjadi sosok anak yang pintar. Kala itu di saat teman-teman sebayanya masih kelas 1 SD, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 SD. Selain rajin menulis artikel, Tamsil juga pernah menulis buku biografi yang mengulas perjalanan politiknya. Buku setebal 361 halaman itu ditulis oleh Lina M Kamaruddin menceritakan detik-detik lahirnya Tamsil di Puskesmas Segeri Mandalle. Tamsil adalah putra dari pasangan Linrung dan Hatidjah. Linrung adalah guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep. Tamsil merupakan anak ketujuh. Tamsil dalam bahasa Arab adalah \'teladan\'. Sementara Linrung adalah \'melindungi\' dalam bahasa Bugis. Buku yang dicetak di PT Semesta Rakyat Merdeka itu juga menceritakan alasan Tamsil pindah dan sekolah di SMA 1 Parepare. Termasuk mengapa mengabil jurusan IPS meski nilai seluruh mata pelajaran IPA-nya bagus. Demikian halnya memilih Kampus IKIP sekarang UNM Makassar. “Waktu itu banyak yang tak lulus tes, karena ketatnya persaingan apalagi jurusan yang saya ambil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya (Ekonomi Perusahaan),” kata Tamsil Linrung. Jangan heran kalau sekarang ini, sesuai namanya, Tamsil Linrung menjadi teladan dan sering melindungi serta membantu rakyat. (*)
Rocky: Publik Mulai Sadar Sedang Ditipu dan Pemegang Alat Tipunya Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu. \"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?\" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret. Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Luhut, sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang. \"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" tegas Rocky. Meski demikian Rocky meyakini bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan. \"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini,\" tegasnya. Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini. Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis. \"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati. Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati,\" tegasnya. Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati. Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. \"Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting,\" jelasnya. Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal. Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS. Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut. Ricky meyakini ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. \"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya,\" paparnya. Atas semua itu kata Rocky, Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral yang sudah menjalar ke mana-mana. \"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional,\" paparnya. Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)
.jpeg)
SBY Takut Surya Paloh, Harmoko Diajak Duel
Oleh: Yosef Sampurna Nggarang (Sekjen Pergerakan Kedalutan Rakyat) “Republik masih aman Yos”, suara Bang Panda Nababan (PN) di ujung telepon Rabu siang pekan lalu saat saya menanyakan kabarnya. Lalu saya mengajukan pertanyaan terkait hubungan Luhut Binsar Panjaitan (LBP),Surya Paloh (SP) ,Megawati (Mega) dan Jusuf Kalla (JK), ”Bang PN,bagaimana hubungan mereka sekarang, Apakah sudah baikan?” Dalam tulisan saya sebelumnya merujuk buku PN soal hampir berantem fisik antara LBP dan SP di hotel Borobudur,Jakarta Pusat pada tahun 2014. Lalu LBP sempat ada keinginan mau maju calon wakil presiden (wapres) tahun 2014,untuk menunjukkan keseriusan dia sudah menyiapkan uang Rp 200-300 miliar ,namun setelah mendengar masukan PN, LBP memutuskan tidak jadi maju. Masih merujuk buku PN, Soal mengapa nama LBP tidak masuk dalam jajaran Kabinet saat awal pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Ternyata dua ketua umum partai, yaitu SP dan Mega,juga wakil presiden JK menolak. Terkait pertanyaan saya diatas ,PN menjawab singkat,”Wallohu alam Yos”. Jawaban yang singkat ini memunculkan pertanyaan baru saya kepada PN, soal bagaimana hubungan PN dengan LBP sekarang ini,apakah baik-baik saja? pertanyaan ini saya urung untuk ucapkan. Rupanya PN belum baca tulisanku,sehingga iya bertanya, “kau tulis dimana Yos,kau kirim ke aku tulisanmu itu sekarang?” “Ada di media online,sudah aku kirim ke Abang,” kata saya. ”Baiklah kita atur waktu jumpa”,kata PN mengakhiri obrolan kami siang itu. Selepas obrolan,saya melanjutkan membaca buku otobiografi PN tersebut di dalam mobil menuju FX Senayan. Dari buku ini saya dapat banyak informasi,cerita dibalik berita terkait konflik antara elit-elit politisi di negeri ini. Saya tertuju ke halaman 328 buku bagian satu (Menunggang Gelombang). PN mengisahkan soal Presiden \"SBY Takut Surya Paloh”. Saya dan Anda mungkin pernah mendengar soal konflik antara kedua tokoh ini, tapi saya tidak tahu apa pangkal soal hingga terjadi konflik? Dalam buku ini PN mengungkapkan dengan gamblang masalah kedua orang tersebut, bahwa SBY perintahkan kepada Sudi Silalahi (almarhum) untuk mengawal perkembangan kasus SP di Kejaksaan, dalam kasus Hotel Tiara di Medan. Berikut saya kutip agak Panjang: Sebelum menjadi Jaksa Agung, jabatan Hendarman Supanji adalah Jaksa Muda Bidang Bagian Khusus [Jampidus]. Ada cerita soal ini. Ketika saya akan bertemu Sekertaris Kabinet Sudi Silalahi di kantornya, di lantai 2, saya melihat Hendarman Supandji berjalan di sebuah lorong di kantor itu. Dia tidak melihat saya. Saya menanyakan ke Sudi prihal kedatangan jampidsus Hendarman Supandji.” Pak Sudi, itu ngapain Jampidsus datang kesini?” “Wah, pusing kepalaku,” kata Sudi. “ Berubah lagi printah Presiden. Tadinya presiden SBY meminta saya mengikuti perkembangan kasus Surya Paloh di kejaksaan, dalam kasus hotel Tiara di Medan. Eh, ternyata presiden diserang terus oleh media Surya Paloh, Metro TV dan Media Indonesia, sekarang berubah lagi printahnya. Makanya saya bilang tadi ke Hendarman Supandji supaya kasus Surya Paloh itu tidak menjadi perhatian presiden lagi.” Sebagai wartawan senior, saya menjadi penasaran informasi dari Sudi Silalahi itu. Keesokan harinya, saya mendatangi Hendarman Supandji, tanpa memberi tahu saya bertemu dengan Sudi sebelumnya. Hendarman mengakui ada atensi Presiden atas kasus Surya Paloh ini. “Saya juga nggak tahu ini maunya apa. Padahal, saya sudah usut, sudah ada pemanggilan- pemanggilan. Tapi, ya, sudahlah, kalau memang perintahnya begitu,” kata Hendarman. “Loh, dari aspek hukumnya bagaimana? Kok jadi begitu?” tanya saya. “ Ah, sudahlah, tidak usah kita campuri ini. sudah tingkat tinggi ini,” ujar Hendarman.” Seketika saya senyum setelah membaca kisah “SBY Takut Surya Paloh”, merasa ada “kelucuan” dalam melihat hubungan elit- elit politik negeri ini. Setahu saya: Media Group (Media Indonesia dan Metro TV) pada pemilu Presiden 2004 mendukung pasangan SBY- JK. Lantas mengapa hubungan kedua tokoh ini kurang bagus ? “Kelucuan” selanjutnya saat saya membaca di bagian halaman 576, lagi-lagi masih tentang SP. PN menceritakan kisah tentang “Surya Paloh Tantang Duel Harmoko” lewat surat pribadi yang ditunjukan kepada Menteri Penerangan era Presiden Soeharto itu. Berikut Sebagian kutipan kisah tersebut: \"Beberapa hari setelah Prioritas dibredel, Surya menunjukan surat pribadinya yang ditunjukkan kepada Harmoko. Dia meminta saya membacanya lebih dahulu sebelum dikirimkan. Ruapanya,Harmoko memberi tahu Nasrudin Hars bahwa dia menerima surat dari Surya. Diluar dugaan, Nasrudin menyatakan kepada Harmoko bahwa yang membuat konsep surat itu adalah panda. Informasi ini saya ketahui dari cerita Surya kepada saya. “Apaan Nasrudin ini? Dia katakan surat itu buatan Panda dan atas saran Panda. Itu memang sikap saya kepada dia, yang setiap hari omong kosong itu, “ kata Surya. Memang, ditengah masyarakat saat itu, nama Harmoko dipelesetkan sebagai kependekan dari,” hari- hari omong kosong”. Sebenarnya,kata pemimpin Redaksi Harian Merdeka B.M Diah kepada saya,nama Harmoko adalah kependekan dari Harun Mohamad Komar,sesuai dengan kartu karyawan sewaktu dia menjadi karikaturis di Harian Merdeka. Di Koran itu, dia membuat tokoh karikartur bernama Moko,yang kemudian populer dengan nama Harmoko.\" Makna cerita diatas menurut saya, SP adalah seorang “petarung”. Kalau pekan lalu AIrlangga Hartanto datang kepada SP,menurut saya sangat tepat. SP bisa menjadi “patner” untuk melawan bersama menghadapi tekanan dari orang “berpengaruh” dalam soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Bila ketua umum partai atau Menteri takut diancam oleh orang yang “berpengaruh” saat ini, datanglah ke SP. Sebagai politisi senior yang memiliki jam terbang tinggi,tentu dia memiliki segudang jurus politik dan nyalinya sudah teruji mulai dari zaman orde baru; tantang duel Harmoko, pernah \"bertarung\" dengan presiden SBY,hingga \"SBY takut sama SP\". Ini fakta. Melihat fakta diatas,muncul pertanyaan publik kepada sang (Ideolog?) SP, Apakah berani menolak dan melawan usaha penundaan pemilu dari orang yang “berpengaruh” sekarang? ***
Rocky Gerung: PPP Tahu Kapal Sudah Mulai Oleng
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Melalui Sekjennya Raffi Ahmad Baidlowi, PPP menolak pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. PPP juga mendesak Menko Marves Luhut Pandjaitan bisa membeberkan big data yang menyatakan ada 110 juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi memimpin lagi. Sikap kritis PPP ini cukup menarik, dalam beberapa hari, padahal Ketua Umumnya Suharso Monoarfa, menjabat sebagai Ketua Bappenas. Menanggapi hal itu pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung mengatakan bahwa PPP sudah mulai cerdik dan pintar. \"PPP bukan musuh dalam selimut tapi musuh tanpa selimut,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022). Rocky menegaskan, akhirnya semua akan sadar termasuk partai pendukung penguasa bahwa kondisi bangsa semakin hari semakin memburuk. \"Memang semua akan ketahuan rilis partai itu pasti diketahui oleh ketua partai, Suharso Monoarfa. PPP itu partai kecil tapi makin cerdik sekarang,\" papar Rocky. Rocky melihat PPP cepat sadar, mereka sudah tahu bahwa kapal mulai oleng, dia lalu bersekutu dengan angin selatan. \"Maksudnya angin oposisi. Angin selatan itu kantornya Anis Baswedan, dan angin Utara itu kantornya Jokowi,\" tegasnya. Keberanian PPP berkata jujur menurut Rocky adalah sesuatu yang bagus yang menunjukkan ada percakapan intensif di kalangan PPP. Menurut Rocky, PPP menyadari betul fungsinya bahwa bangsa ini harus meminta pertanggungjawaban pada pemimpinnya. Dia ingin mengulangi sejarah seperti zaman Soeharto, meskipun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. \"Sebetulnya kita butuh percikan kecil semacam ini. Butuh banyak tokoh yang bisa membaca masa depan,\" katanya Seperti Pak Busro Muqoddas dan juga Azzyumardi Azra serta para mahasiswa semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sedang ditipu. \"Dan yang memegang alat penipunya itu Pak Luhut, karena sudah disebut di mana mana, kenapa Pak Luhut tidak mau membuka big data itu. Seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" pungkasnya. (Ida, sws).
Gde Siriana: Pernyataan Luhut Keblinger Soal Konstitusi
Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta. Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. \"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,,\" katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. \"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954\" tegasnya. Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini. Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. Sikap, ngotot LBP ini, kata Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)
.jpeg)
Panjang Umurnya, Panjang Periode Jabatannya dan Panjang Siksa Kuburnya
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Entah setan apa yang merasuki raganya. Penguasa begitu gigih memburu harta dan tahta. Saling menghianati, menyakiti dan membunuh sesama. Syahwat dunia sampai mengabaikan norma-norma agama. Belajar ada kisah para sahabat Rasulullah. Banyak yang enggan dan keberatan memikul amanah.Takut menerima jabatan yang maknanya beban berat dan menderita. Terlebih pertanggunganjawabnya menghadapi dahsyatnya api neraka. \"Lakod kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harusnya menjadi cermin buat semua umat manusia. Bahwasanya kepemimpinan itu bukan perkara biasa, apalagi sampai berdusta dan semena-mena. Tak sekedar kata-kata dan karya. Pemimpin itu membawa jalan keselamatan di akhirat dan dunia. Sungguh tercela dan dalam kerugian besar bagi yang membangga-banggakan jabatan dirinya. Apalagi jika meraihnya dengan segala cara dan penuh angkara. Bagaikan miskin aqidah dan kering jiwanya. Panjang umurnya, panjang periode jabatannya dan panjang siksa kuburnya. Astagfirullahaladzim. (*)
Darurat Oligarki
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI DEMI mewujudkan kemakmuran dan keadilan, rakyat bersedia berhimpun dalan negara bangsa. Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebuah upaya kolosal yang harus ditebus dengan luka dan nyawa. Tidak sekedar mengusir penjajah, melainkan ada kekuatan spiritual dan patriotisme. Ada takbir Allahu Akbar, selain pekik merdeka yang menghidupi jiwa. Rakyat boleh tertindas, tapi tak akan pernah dirundung pesimisme. Menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, selalu ada dalam dada anak bangsa yang membara. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan tak pernah mati, meski harus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Olgarki kini semakin berjaya menguasai negara. Akan tetapi rakyat tak pernah lari meninggalkan nasionalisme. Pemerintahan silahkan saja terus mengumbar represi membusungkan dada. Perlawanan aktifis pergerakan, sedikitpun tak kehilangan ritme. Kekuasaan tirani giat membungkam demokrasi dan selalu ada di setiap masa. Meski ternak-ternak oligarki terus berkembang biak menyusui pada kapitalisme dan globalisme. Mewujud rezim jumawa dan menganiaya rakyat tak berdaya. Indonesia masih bisa selamat, masih bisa memiliki masa depan cerah, selama masih ada keberanian dan idealisme. (*)
Penasihat Hukum Napoleon Bonaparte Telah Berdamai Dengan M Kece
Jakarta, FNN - Penasihat Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyampaikan kliennya telah berdamai dengan Muhamad Kosman alias M Kece sebagaimana dibuktikan dalam kesepakatan tertulis yang di tekan di atas materai oleh dua pihak. Oleh karena itu, pengacara yang mewakili Irjen Napoleon, Eggi Sudjana meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, kamis, 17 Maret 2022 agar menghentikan persidangan terhadap kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polisi itu terhadap M kece. Eggi dalam persidangan turut bertanya kepada jaksa alasan surat kesepakatan damai itu tidak masuk pertimbangan hukumnya. Ia lanjut menyebut jaksa telah melakukan penyeludupan fakta hukum dan disinformasi karena tidak mempertimbangkan surat kesepakatan damai tersebut. Jaksa penuntut umum tidak menanggapi pernyataan dan keberatan penasihat hukum Napoleon itu. Majelis hakim, yang dipimpin oleh Djuyamto, menyampaikan kepada para pihak bahwa persidangan tetap berlanjut meskipun ada kesepakatan damai tersebut. \"Kami sangat menghormati yang saudara sampaikan, tentu majelis harus mengambil sikap. Sikap kami meneruskan tahapan (persidangan)\". Kata Djayamto. Ia lanjut meminta penasihat hukum untuk mengikuti tahapan persidangan. \"Tahapannya tolong diikuti. Ini belum berakhir, masih proses. Tolong ya\". Kata Hakim Ketua. Tim Penasihat hukum di dalam ruang sidang menunjukkan surat kesepakatan perdamaian yang telah di tekan di atas materai Rp. 10.000 oleh Napoleon dan M Kece pada 3 Desember 2021. Dalam surat itu, kedua pihak menyatakan mereka sepakat untuk berdamai, saling memaafkan, dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. M Kece dan Irjen Pol Napoleon juga sepakat tidak melanjutkan persoalan di ranah hukum. M Kece jadi korban pengeroyokan oleh Napoleon beserta beberapa tahanan lain di Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021. Kepolisian pada 29 September 2021 pun menetapkan Irjen pol Napoleon Bonaparte dan beberapa tahanan lain sebagai tersangka pengeroyokan. Kejaksaan pada 19 Oktober 2021 menerima pelimpahan berkas perkara pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Napoleon dari Bareskrim Polri. Dalam proses itu sampai akhirnya berkas di serahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat kesepakatan damai antara dua pihak tidak pernah disebut oleh kepolisian, kejaksaan, atau korban. Walaupun demikian, Kepala Biro Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia Bridjen Pol Rusdi Hartono pada 8 Oktober 2021 sempat menyampaikan ada surat permintaan maaf dari M Kece ke Napoleon. Namun M Kece tidak mencabut laporannya di kepolisian, kata Rusdi. (MD).
Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Politisi PKS: Pemerintah Lemah!
Jakarta, FNN - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir. Tidak ada jaminan tidak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasar tradisional berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini. “Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya. Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik. “Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin. Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya berharap Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya. Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri. “Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” beber Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET kok bisa pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar. “Jangan-jangan selama ini stok itu ada, namun disimpan menunggu pemerintah menyerah dan membatalkan kebijakan HET minyak goreng dan DMO 20%,” pungkasnya. Menurut Amin, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang saat ini masih sangat lemah karena dampak pandemi Covid-19. “Terlebih menjelang Ramadhan hingga lebaran nanti, harga-harga pangan cenderung melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasaran sudah mencapai hampir Rp25 ribu per liter,” tegasnya. Ini, kata Amin, menjadi ‘kado pahit’ bagi konsumen karena pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Amin pun mendesak Satgas pangan mengawasi secara lebih ketat perdagangan minyak goreng. “Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup besar antara minyak goreng curah dan kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada potensi minyak goreng curah diborong oleh oknum tertentu, selanjutnya dikemas dan dijual sebagai minyak goreng kemasan,” tutup Amin mengakhiri. (mth)
POPULER
