ALL CATEGORY
Utang Luar Negeri RI Turun, Menjadi 413,6 Miliar Dolar pada Januari
Jakarta FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Januari 2022 menurun dari 415,3 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi sebesar 413,6 miliar dolar AS pada bulan Januari 2022. Dengan demikian posisi Utang Luar Negeri (ULN) Januari 2022 tersebut terkontraksi 1,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menyampaikan penurunan terjadi baik pada posisi ULN sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta. Adapun ULN pemerintah pada Januari 2022 turun dari 200,2 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi 199,3 miliar dolar AS, tren penurunan tersebut sudah dimulai sejak September 2021. Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 5,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi tiga persen (yoy) pada Desember 2021, yang terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Dengan demikian, Erwin menyebutkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen. Maka dari itu, ia menuturkan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu ULN swasta juga kembali menurun pada Januari 2022 menjadi sebesar 205,3 miliar dolar AS, dari bulan sebelumnya senilai 206,1 miliar dolar AS, sehingga pertumbuhannya tercatat terkontraksi satu persen (yoy) atau lebih dalam dari penurunan 0,8 persen pada periode sebelumnya. Perkembangan tersebut bersumber dari adanya pelunasan pinjaman luar negeri swasta yang jatuh tempo selama periode Januari 2022 sehingga menyebabkan ULN lembaga keuangan terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy), serta ULN korporasi bukan lembaga keuangan menurun 0,1 persen (yoy). Bank sentral menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, serta tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 34,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35 persen. Selain itu struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN. (sws, ANTARA)
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda tunggal yaitu pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Selasa pagi.Dalam surat undangan rapat disebutkan bahwa Rapat Paripurna tersebut telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI antara Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (14/2).Rapat Paripurna tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan pembatasan kehadiran anggota sehingga rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.Untuk kehadiran fisik dibatasi hanya 30 persen sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada tanggal 3 Februari 2022.Rapat Paripurna direncanakan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa pukul 10.30 WIB. (sws, ANTARA)
Inmendagri Terbaru Sebut Wilayah PPKM Level 3 Menurun Signifikan
Jakarta, FNN - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022. \"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Kemudian wilayah dengan level 2 jadi bertambah yang semula 37 daerah menjadi 55 daerah. Sedangkan untuk daerah level 4 belum mengalami perubahan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tetap 7 daerah. \"Begitu juga halnya dengan level 1 hingga saat ini belum ada daerah di wilayah Jawa dan Bali yang masuk ke level 1,\" kata dia. Menteri Dalam Negeri kembali mengevaluasi PPKM di seluruh Indonesia. Dari evaluasi, kata dia menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh pemerintah. \"Perpanjangan PPKM tertuang dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali akan berlaku efektif mulai 15-21 Maret 2022,\" kata dia. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 yang akan berlaku efektif 15-28 Maret 2022. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari level 3 menjadi Level 2,\" kata Safrizal. Lebih lanjut, dia menjelaskan jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah, dan level 1 dari yang sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. (sws, ANTARA)
Densus Tangkap Satu Tersangka Teroris JI di Tangerang
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penegakan hukum menangkap satu target tindak pidana terorisme kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Tangerang, Banten.“Tersangka berinisial TO, jenis kelamin laki-laki,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan penangkapan dilakukan subuh tadi, pukul 05.52 WIB di Perumahan Samawa Village, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan, Tangerang.Ramadhan belum merinci apa saja keterlibatan atau peran TO dalam tindak pidana terorisme dan kelompok jaringan teroris JI.Namun, dari pola yang ada selama ini jaringan JI memiliki keterkaitan dengan tersangka teroris lain yang sudah lebih dulu ditangkap Densus 88 Antiteror.Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris jaringan JI dokter Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (9/3) pukul 21.15 WIB. Anggota Densus memberikan tindakan tegas dan terukur kepada dokter Sunardi yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia.Peristiwa ini mendapat sorotan masyarakat, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kamnas HAM) turun langsung menindaklanjuti peristiwa tersebut, termasuk Kompolnas ikut menelusuri kejadian. (sws, ANTARA)
KPK Dalami Aliran Uang "Fee" Proyek yang Diterima Bupati Langkat
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya sejumlah aliran uang yang diterima tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) berupa \"fee\" proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK menyampaikan, untuk mendalami hal tersebut, tim penyidik KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/3), memeriksa wiraswasta Muhamad Yusuf Kaban sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.\"Muhamad Yusuf Kaban hadir dan didalami pengetahuannya tentang dugaan adanya sejumlah aliran uang yang diterima tersangka TRP berupa \"fee\" proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Pemkab Langkat,\" kata Ali dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yakni lima penerima suap dan satu pemberi suap.Penerima suap adalah Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing, Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS), sedangkan pemberi suap adalah Muara Perangin-angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, sekitar tahun 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama Iskandar diduga mengatur pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.Dalam hal itu, Terbit memerintahkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat Sujarno dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Suhardi untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar.Iskandar diduga menjadi representasi Terbit perihal pemilihan pihak rekanan yang memenangkan paket proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.KPK menyebutkan, agar bisa menjadi pemenang paket proyek itu, diduga ada dua permintaan persentase \"fee\" oleh Terbit melalui Iskandar. Pertama, bernilai 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan yang melalui tahapan lelang. Kedua, bernilai 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui penunjukan langsung.Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara. Ia diketahui menggunakan beberapa bendera perusahaan dengan total nilai paket proyek sebesar Rp4,3 miliar.Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.Pemberian \"fee\" oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi. Selanjutnya, \"fee\" itu diberikan kepada Iskandar dan diteruskan kepada Terbit.KPK menduga, mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang \"fee\" berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang-orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.KPK juga menduga ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh Terbit melalui Iskandar dari berbagai rekanan. Hal tersebut akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. (sws, ANTARA)
Penangkapan Ketum PPWI Jadi Pintu Masuk Penertiban Organisasi Pers
Bandarlampung, FNN - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung dan juga Ahli Pers Dewan Pers Iskandar Zulkarnain menanggapi kegaduhan yang mengatasnamakan organisasi pers dan wartawan yang terjadi di Polres Lampung Timur.Ia mengatakan kasus tertangkapnya Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan dua rekannya, wartawan atas nama Muhammad Indra (36) dari resolusitv.com, Sunarso (41) dari lantainews.com, dan Ketua PPWI Lampung Edi Suryadi (48) adalah pintu masuk untuk menertibkan lagi organisasi pers dan wartawan.\"Ini adalah lampu merah bagi perusahaan pers yang tak berbadan hukum dan tidak terverifikasi di Dewan Pers, juga wartawan yang belum berkompeten untuk segera membenahi perusahaan dan organisasi pers,\" ujar dia, dalam keterangannya, di Bandarlampung, Selasa.Menurutnya lagi, Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers. Termasuk juga wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ).\"Jadi publik harus tahu mana perusahaan pers yang benar-benar terdaftar dan mana wartawan bodong yang berbuat melanggar hukum,\" ujarnya pula.Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post itu menjelaskan perusahaan pers dan wartawan harus mematuhi segala regulasi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan pers lainnya. Terlebih lagi Dewan Pers dalam menangani kasus sengketa pers sudah menandatangani nota kesepahaman bersama Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung.\"Apabila sudah terverifikasi di Dewan Pers dan wartawan telah mengikuti uji kompetensi akan memudahkan Dewan Pers, kepolisian, juga hakim untuk menyelesaikan sengketa pers yang bersandar pada UU No 40/1999,\" ujarnya lagi.Selain itu, kata Iskandar, wartawan juga harus bisa memilih organisasi profesi wartawan dan asosiasi perusahaan pers yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). (sws, ANTARA)
Kasus Doni Salmanan hingga Ketua PPWI
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (14/3) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Kapolri instruksikan pengetatan pengawasan ketersediaan minyak gorengKapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh kapolda memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah, mulai dari produksi hingga distribusi.\"Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,\" kata Listyo Sigit di Mabes Polri Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini2. Polisi terus memproses Ketua PPWI terkait perusakan papan bungaPenyidik Polres Lampung Timur, Polda Lampung masih terus melakukan proses pemeriksaan terhadap Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke terkait perusakan papan bunga yang dilaporkan oleh Penyimbang Adat Buay Beliuk Negeri Tua.\"Sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Lampung Timur,\" kata Kasi Humas Polres Lampung Timur Iptu Hoiili, di Lampung Timur, Minggu.Selengkapnya baca disini3. Bareskrim sita aset Doni Salmanan senilai Rp60 miliarPenyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita aset milik tersangka kasus penipuan Doni Salmanan (DS), berupa kendaraan dan properti, senilai mencapai Rp60 miliar.\"Setelah ditotal sementara sekitar Rp60 miliar, kemungkinan (nilai aset) akan bertambah ada,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Istri dan manajer Doni Salmanan minta tunda pemeriksaan besokIstri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dan manajer EJS batal memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana UU ITE, KUHP dan TPPU yang dijadwalkan Senin.Kuasa hukum istri dan manajer Doni Salmanan, Ikbar Firdaus N mengatakan kedua kliennya meminta penundaan pemeriksaan ke penyidik menjadi menjadi Selasa (15/3).Selengkapnya baca disini5. KPK panggil wiraswasta sebagai saksi kasus korupsi Bupati LangkatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil salah seorang wiraswasta, yaitu Muhamad Yusuf Kaban sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).\"Hari ini, Muhamad Yusuf Kaban diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TRP,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca disini
.jpeg)
Tolak Logo Halal Baru
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKAN soal perlu atau tidaknya logo halal pada hasil sertifikasi, akan tetapi logo halal buatan Kemenag yang dipublikasikan nampaknya tidak pas dan mengundang kontroversi. Di samping itu Menag juga terlalu cepat menyatakan tidak berlakunya logo MUI. Sebagaimana penjelasan Sekjen MUI, bahwa logo lama MUI berlaku hingga tahun 2026. Menag bagai tengah ber-euforia telah berhasil merebut kewenangan sertifikasi halal dari MUI. Bersimbol segitiga mengambil filosofi gunungan wayang kulit dengan tulisan kaligrafi halal yang tidak jelas dan interpretatif. Terasa kehilangan nilai sakral dari makna halal. Wakil Ketum MUI Anwar Abbas menyebut logo ini lebih menonjolkan seni semata. Buya Gusrizal Ketua MUI Sumbar menyebut tidak komprehensif karena hanya mengangkat nuansa budaya Jawa. Olok-olok juga terjadi. Orang Minang membuat logo nuansa padang untuk halal. Ada yang menggambarkan seperti pohon cemara dengan berbagai coretan keruwetan bangsa dan tulisan di bawah \"Halah Ind###s#a\". Ada yang merubah segitiga nya dengan \"aseupan\" atau kukusan bambu lalu \"Halal Indonesia\". Muncul pula yang mengganti kaligrafi halal dengan \" Langka\" bawahnya \"Minyak Goreng Indonesia\". Tetap bentuk logo segitiga gunungan wayang kulit. Yang paling parah adalah kaligrafi \"halal\" ujungnya seperti \"ka\" sehingga terbaca\"halaka\" artinya \"kehancuran\" bukan halal. Lalu warna ungu disebut warna keimanan padahal warna keimanan dalam islam itu hijau. Ungu warna Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan simbol salib Kristiani. Tulisan juga menurut ahli telah melanggar kaedah penulisan khat. Khat kufi yang digunakan ternyata keliru. lam pada \"halal\" ditengah seperti \"ro\" dan akhir ada \"mim\" jadi bisa dibaca \"haram\". Fatal sekali. Semestinya sebelum ditetapkan diuji dulu baik secara estetika maupun kesahihan dalam kaidah penulisan. Jangan semata ingin menonjolkan seni dan budaya yang akhirnya membuang aspek kesakralan atau nilai-nilai syari\'ah dari hukum \"halal\" tersebut. Pak Menteri Agama berkoar-koar soal logo baru, tetapi MUI meyakini keberlakuan hingga tahun 2026. Konsekuensinya adalah jika Presiden Jokowi selesai tahun 2024 dan Menteri Agama Yaqut juga sudah lengser, maka logo halal baru yang \"amburadul\" tersebut akan sia-sia dan pasti diganti lagi. Betapa tidak representatif nya logo baru itu. Hanya karena sentimen \"Arab\" maka gunungan wayang kulit Jawa telah mengambil alih. Tidak Islami, tidak syar\'i, tidak pula komprehensif. Murni Jawa. Dapat memunculkan halal Minang, halal Medan, halal Aceh, halal Menado atau Papua. Halal Sunda juga tidak akan ketinggalan. Dampak dari \"halal budaya\" sangat besar bagi kesemrawutan logo dan makna. Atas kondisi seperti ini, maka sikap kita demi kebaikan dan tanggung jawab syariah atas kehalalan suatu produk, adalah TOLAK LOGO HALAL BARU. Logo baru itu tak bermutu. (*)
Kapan HUT Jakarta? Pasti bukan 22 Juni
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan DPRD Jakarta hasil pemilu 1956 (untuk pemilu daerah tahun 1956, pusat 1955) bersidang pada tahun 1957 dengan dipimpin Ketua Abdullah Salim, Masyumi, bahas HUT Jakarta. Pemakalah Prof Sukamto ahli hukum adat. Ia ditunjuk Walkot Jak Sudiro, PNI, sejak tahun 1956. Sudiro-Salim sudah mufakat sebelumnya bahwa tanggal yang dipakai until HUT 22 Juni karena itu tanggal lahir Piagam Jakarta (percakapan dengan Abdullah Salim di mesjid al Azhar 1980). Tugas Sukamto cari tahunnya dan bikin narasinya supaya bagus. Sukamto korek-korek babad. Alkisah 22/6/1527 Pate Hila serang Portugis yg kuasai Jakarta (entah Portugis kuasai Jakarta sejak kapan). Katanya Portugis rebut Jakarta yang tadinya dikuasai kesultanan Banten. Begitu katanya. 1. Dengan Jakarta maksudnya pelabuhan Sunda Kalapa. Sejak IX CE Sunda Kalapa tak pernah pindah tangan, tetap orang Betawi yang kuasai. 2. Pate Hila 1527 di Sunda Kalapa perang dengan siapa? Lagi pula Sunda Kalapa sibuk dengan pembangunan labuhan II. 3. Kesultanan Banten berdiri 1550-an, kok bisa sebelum 1527 sudah kuasai Jakarta? 4. Tidak pernah ada pasukan Portugis di Jakarta, disini mereka dagang. Jejaknya pada toponim di Jakarta. Pebisnis pemilik Tana Nyonya di Senen seorang nyonya Portugis kaya, makamnya di Sumur Batu cc. Gg Tomas Tenabang, Gg Edoar dan Gg Isabela Sawah Besar, Kampung Serani (nasrani) Sekneg sekarang, milik Portugis. 5. Tahun 1522 s/d 1540 Jakarta membangun pelabuhan Kalapa II dengan investasi Portugis dari Malaka sesuai perjanjian Jak-Portugis dg avalis Kerajaan Sunda yang mereka tanda tangani 21 Agustus 1521. 6. Nama Jayakarta tak terkait sejarah Jakarta. Jakarta dari Majakatera sebelah selatan Pasar Ikan berbatas Kali Item. Referensi: 1. Oud Batavia, de Haan, 1915. 2. Adventures of Ferdinand Mendez Pinto 1539-1540 3. Stad van Coen, D van der Zee. 1928 4. Jakarta 429 tahun, 1958. (Foto atas prangko Rp 25,-) (*)
Aneh, Jokowi Lakukan Ritual Kendi Nusantara pada Senin Wage, bukan Rabu Pon
Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai laku ritual mengisi Kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 34 gubernur se-Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin, 14 Maret 2022. Publik mempertanyakan, ada yang aneh, sebab ritual ini dilakukan pada Senin Wage, bukan Rabu Pon sebagaimana kebiasaan Jokowi selama ini. Rocky Gerung menjelaskan alasan yang mendasari Presiden Jokowi menjalani ritual tersebut berdasarkan perhitungan weton Jawa. “Mungkin dalam perbintangan horison Jawa, pulungnya tidak jatuh pada hari Rabu. Pulungnya jatuh pada orang lain. Akhirnya dicegah supaya pulung tidak jatuh kepada orang lain, maka dibuatlah hari Senin Wage. Sebelum pulungnya jatuh hati Rabu, maka dipaksa supaya jatuh hari Senin,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 14 Maret 2022. Ritual kali ini kata Rocky diharapkan tepat sasaran. \"Karena kalau melenceng, artinya ada sesuatu yang membahayakan. Sehingga, semacam pre-empt sebelum pulungnya jatuh hari Rabu, maka dipaksalah pulungnya jatuh hari Senin. Kira – kira begitu tafsir meta – bukan metaverse, tapi metafisik,\" ujarnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menemukan hal menarik di balik ritual kendi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para gubernur di titik nol IKN. Dari 34 gubernur yang diundang, dia menyebut ada satu orang gubernur yang tidak bersedia hadir sehingga Presiden Jokowi harus melakukan antisipasi dengan mengundang orang lain untuk membawakan air dalam kendi beserta segumpal tanah. \"Saya dengar dari awal sebetulnya ada 34 orang yang diundang, tapi yang satu membatalkan. Itu mungkin yang menyebabkan harus ada ruwatan bahwa semua orang bawa air dalam kendi dan segumpal tanah. Yang membatalkan itu ternyata Masayoshi, pemilik Soft Bank. Ini mungkin yang menyebabkan harus ada ruwatan, air dalam kendi dan segumpal tanah,\" katanya. Rocky menyebut, hal semacam itu biasa saja dalam antropologi bangsa ini selalu ada hal-hal yang bersifat mistik, artinya tidak bisa dicerna akal, tetapi mungkin energinya begitu. “Sama seperti dulu ruwatan mobil Esemka juga memecahkan kendi berisi air. Itu terjadi 350 tahun yang lalu. Jadi lupakan saja,” katanya. Rocky juga menilai, ritual kendi di titik nol IKN terpaksa dilakukan oleh Presiden Jokowi karena ada sesuatu yang dianggap mendesak dari sudut pandang penguasa. Prosesi sakral penyatuan air dan tanah di Titik Nol Kilometer pembangunan Ibu Kota Negara tersebut juga dilakukan oleh 33 gubernur se-Indonesia yang diambil dari lokasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Air dan tanah di dalam kendi dan wadah itu kemudian dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara secara bersama-sama oleh Jokowi dan para gubernur di seluruh Indonesia. (ida, sws)
POPULER
