ALL CATEGORY

Kendaraan Listrik Buatan UGM akan Digunakan di Bandara YIA

Jakarta, FNN. Kendaraan listrik buatan Fakultas Teknik UGM yang diberi nama Gadjah Mada Airport Transporter electric (GATe) akan digunakan untuk layanan transportasi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).Penyerahan kendaraan listrik yang diproduksi UGM kepada PT Angkasa Pura I berlangsung di Balairung UGM, Yogyakarta, Jumat.\"Rencananya ada tujuh unit, tetapi sementara satu unit dulu yang sudah selesai untuk hari ini dan secara simbolis kami serahkan kepada AP I untuk penggunaan di Bandara YIA,\" kata ketua Tim Pengembang GATe Muh. Arif Wibisono.GATe yang dikembangkan mulai tahun 2019 didesain sebagai kendaraan bandara berkecepatan rendah di bawah 25 km per jam dengan kapasitas 4 hingga 6 orang.Arif mengatakan kendaraan listrik itu menggunakan baterai lithium yang bisa menempuh jarak hingga 70 km setelah diisi daya selama 6 sampai 7 jam.Dalam pengembangan GATe, menurut dia, tim peneliti berupaya meningkatkan penggunaan komponen lokal sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).\"Sebenarnya hampir semua bisa kita produksi sendiri tapi masih dalam skala prototipe, sehingga butuh proses lagi untuk mencapai keandalan untuk dipakai oleh konsumen. Saat ini sudah sekitar 50 - 60 persen,\" kata Arif.Ia menambahkan tim peneliti akan terus melakukan pengembangan pada GATe hingga jumlah komponen yang bisa diproduksi meningkat.Prototipe GATe sendiri telah diuji di beberapa lokasi, di antaranya di lingkungan kampus UGM, Bandara YIA, dan Candi Borobudur, dengan berbagai pengukuran performa yang dibutuhkan. \"Sekarang kita masuk ke tahun ketiga untuk finalisasi, jadi ini sudah cukup matang. Tinggal mungkin ada beberapa perbaikan nantinya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen seperti apa,\" ujar dia.Riset kendaraan listrik untuk kebutuhan khusus dilakukan melalui kerja sama LPDP dengan Direktorat Penelitian UGM. Fakultas Teknik UGM juga menerima bantuan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Angkasa Pura I untuk pembuatan dan pengembangan GATe.Rektor UGM Prof Panut Mulyono berharap kendaraan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pelayanan di bandara. \"Ini adalah suatu penghargaan bagi kami di UGM, dan juga sebagai pengujian untuk produk yang telah dibuat. Jika diperlukan tentunya akan dilakukan perkembangan untuk perbaikan kualitas sehingga menjadi lebih baik,\" kata Panut.Rektor mengatakan produk ini diharapkan dapat digunakan tidak hanya di YIA tetapi juga di berbagai bandara di Indonesia, sebagai alternatif bagi kendaraan untuk transportasi bandara yang diimpor dari berbagai negara.\"Tentu kami berhadap bandara di Indonesia akan memanfaatkan mobil listrik buatan kita sendiri,\" ujar dia. (Sumber: ANTARA)

Perang Rusia-Ukraina Ancam Keamanan Siber Global

  Jakarta, FNN. Peneliti Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Treviliana Eka Putri mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina berisiko mengancam keamanan siber secara global.\"Peretasan yang ditujukan (Rusia) terhadap Ukraina dapat merembet ke negara-negara sekitarnya, bahkan hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut didorong oleh keadaan dunia digital yang semakin borderless (tanpa batas),\" kata Treviliana dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Jumat.Meskipun Rusia menyatakan tidak pernah melakukan \"operasi gelap\" di dunia maya, namun risiko ancaman siber tetap ada. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.Melihat situasi tersebut, menurut dia, ada kemungkinan bagi Rusia untuk menargetkan serangannya terhadap negara-negara pemberi sanksi maupun industri sektor privat dari negara tersebut.Dia mengatakan risiko ancaman siber merupakan satu hal yang patut diwaspadai, meskipun dampaknya tidak terlalu terlihat sebagaimana serangan militer secara fisik.Ancaman siber juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan berakibat terhadap terganggunya integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, potensi ancaman siber tidak dapat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia.\"Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yang hingga kini masih kerap berhadapan dengan isu keamanan siber, baik dalam hal infrastruktur keamanan siber maupun persebaran disinformasi dan hoaks di dalam ruang digital,\" katanya.Selain ancaman siber berupa peretasan, menurutnya, disinformasi terkait konflik yang terjadi di Ukraina juga banyak terjadi dan tersebar secara masif.\"Ancaman disinformasi ini juga merupakan salah satu hal yang perlu kita waspadai. Dengan banyaknya volume informasi yang kita peroleh melalui media sosial terutama, diperlukan kemampuan cek fakta yang baik untuk mem-filter informasi yang kita terima,\" ujarnya. (Sumber: ANTARA)

Maret 2022 Pemerintah akan Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter

  Jakarta, FNN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton.\"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel.Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS.Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram.Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel.Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia.Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun.Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter.Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (Sumber: ANTARA)

KAI Daop 1 Jakarta Imbau Penumpang Antisipasi Dampak Pengalihan Arus

  Jakarta, FNN. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengimbau penumpang untuk mengantisipasi dampak pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya menuju area Stasiun Gambir, pada 4 Maret 2022.\"Mengantisipasi keterlambatan para pengguna jasa kereta api (KA) menuju Stasiun Gambir karena pengalihan arus lalu lintas, PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan akses masuk bagi pelanggan yang membawa kendaraan di Stasiun Gambir,\" kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Eva mengatakan, pengalihan akses masuk dimulai sejak pukul 15.00 WIB dan masih berlangsung hingga kini.Adapun pengaturan akses masuk kendaraan tersebut dilakukan di pintu masuk Stasiun Gambir atau pintu masuk 2A sebelah Pos Polisi Monumen Nasional atau Jalan Pospol Timur. Masyarakat yang akan menuju Stasiun Gambir dengan menggunakan kendaraan dapat melalui akses tersebut.\"Dengan pengaturan tersebut diharapkan masyarakat yang membawa kendaraan dapat menyesuaikan saat memasuki Stasiun Gambir dan memperhitungkan waktu keberangkatan agar tidak tertinggal KA,\" katanya.Ia mengatakan, hingga kini seluruh perjalanan KA Jarak Jauh terpantau normal dan berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.PT KAI Daop 1 mengingatkan kembali ketentuan dan persyaratan naik KA di masa pandemi. Adapun saat ini ketentuan dan persyaratan naik KA mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) nomor 97 tahun 2021.Ketentuannya antara lain adalah penumpang usia 12 tahun ke atas wajib vaksin (minimal dosis pertama) kecuali penumpang yang belum dapat divaksin karena alasan medis wajib memiliki surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/dokter spesialis untuk pengganti vaksin.Lalu, seluruh penumpang (tanpa batasan usia) wajib memiliki bukti pemeriksaan antigen (1x24 jam) atau RT-PCR (3x24 jam) dengan hasil negatif, serta perjalanan penumpang anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua.Untuk layanan antigen di area Daop 1 Jakarta terdapat 6 lokasi yakni Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang, Karawang dan Cikampek dengan tarif Rp35.000.PT KAI menghimbau agar calon penumpang dapat mengantisipasi dengan memperkirakan waktu keberangkatan KA-nya, sehingga tidak tertinggal. Selain itu, para calon penumpang KA juga dapat mengetahui informasi perjalanan KA melalui Contact Center 121 line (021) 121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial Media @keretaapikita @kai121_. (Sumber: ANTARA)

Wacana Perubahan Status Pandemi Perlu Kajian Mendalam

  Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.\"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.\"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi,\" ujarnya.Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM. \"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.\"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel,\" katanya.Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh. (Sumber: ANTARA)

Mentan minta petani tak bergantung pada pupuk subsidi

  Jakarta, FNN. Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah.“Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar.Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton.“Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul.Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian.Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah.“Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul.Saat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar.Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik.“Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (Sumber: ANTARA)

Penimbunan Minyak Goreng Hukumnya Haram

Jakarta, FNN. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menyesalkan penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor di Palu dan menyebut perbuatan itu haram karena menyulitkan warga mendapatkan komoditas tersebut di pasaran.\"Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama,\" kata Ketua MUI Kota Palu Zainal Abidin saat dihubungi di Palu, Jumat.Dia menilai penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat. Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.Dari cara-cara seperti itu, katanya, sudah tentu masyarakat akan kesulitan mendapatkan komoditas tersebut. Sehingga, praktik penimbunan dengan maksud menaikkan harga sangat dilarang dalam Agama Islam, bahkan masuk dalam kategori haram karena keuntungan diperoleh di atas kesulitan rakyat.MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barang karena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.\"Kami mengimbau kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini, tentu dampaknya merugikan orang banyak karena perbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa,\" katanya.Atas kejadian tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu itu juga meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.\"MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itu dan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri) yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng,\" katanya.Sebelumnya, Satgas Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng berhasil membongkar dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng milik salah satu distributor CV AJ di Kota Palu, Kamis (3/3). Menurut Kepala Satgas Pangan Polda Sulteng Kombes Pol. Ilham Saparona, gudang yang menjadi tempat penimbunan puluhan ribu liter minyak goreng itu langsung disegel.\"Kami sudah menyegel dua tempat setelah kami temukan ribuan liter minyak goreng merk Viola, yang sudah ditimbun sejak Oktober 2021. Totalnya ada 4.209 dos atau 53.869 liter, \" ujar Ilham.(Sumber: ANTARA) 

Masjid Akan Ddioptimalkan sebagai Sarana Pembinaan Jamaah Haji

Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan masjid akan dioptimalkan sebagai sarana pembinaan jamaah haji seiring dengan adanya program penguatan fungsi masjid yang diinisiasi Menteri Agama\"Upaya yang digulirkan Gus Menteri ini terus-menurus perlu dilakukan agar masjid dapat memperkuat fungsi syiar dan edukasi sekaligus. Ditjen PHU Kemenag akan segera meluncurkan salah satu program unggulannya, yaitu Sapa Jamaah Haji atau SJH,\" ujar Hilman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Hilman menjelaskan bahwa Sapa Jamaah Haji merupakan program edukasi dan bentuk edukasi serta pembinaan jamaah haji.Sapa Jamaah Haji digulirkan sebagai respon atas banyaknya jumlah calon jamaah haji yang saat ini mencapai 5,2 juta orang. SJH akan menjadi program pembinaan selama mereka menunggu keberangkatan.\"Selain edukasi dan penguatan literasi haji melalui media elektronik dan digital, SJH juga akan dilakukan melalui masjid-masjid, baik yang berada di asrama haji maupun di tengah-tengah masyarakat,\" kata dia.Ide menguatkan peran masjid digulirkan Menag saat memberi sambutan pada Rakernas Ditjen Bimas Islam. Menag menekankan pentingnya penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan.\"Kemenag harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban,\" ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas.Yaqut ingin agar masjid tak hanya untuk penguatan spiritual saja, tetapi harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, dan ketenteraman di tengah masyarakat.Menurutnya, Surat Edaran 05/2022 tentang Aturan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala ini menjadi salah satu aturan yang akan memperkuat peran masjid dalam dimensi syiar dan sosial.\"Peran masjid harus diperkuat, tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya,\" kata Menag. (Sumber: ANTARA)

Belum Ada Alasan Logis Penundaan Pemilu 2024

Jakarta, FN. Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan bahwa belum ada alasan logis dari Pemerintah terkait dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik secara hukum, sosial, maupun politik. \"Penundaan pemilu itu argumen-nya harus dari Pemerintah. Harus ada alasan yang kuat untuk memutuskan menunda pemilu-nya,\" kata Marinus dalam webinar bertajuk \"Amendemen UUD 1945: Lobi-Lobi Masa Jabatan Presiden?” yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Jumat. Dalam sepekan, telah muncul polemik di tengah masyarakat terkait dengan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Berbagai alasan pun muncul dalam narasi penundaan tersebut, seperti pemulihan ekonomi hingga perkembangan konflik di Rusia dan Ukraina. Marinus menilai, argumen-argumen tersebut harus disampaikan secara resmi oleh Pemerintah dan harus dapat menjelaskan keadaan genting yang menegaskan urgensi dari penundaan Pemilu 2024. \"Mungkin ada alasan-alasan yang benar-benar akan melemahkan Pemerintah jika dipaksakan pada 2024 dilakukan Pemilu serentak,\" ucapnya. Jika berlangsung keadaan tertentu yang mengharuskan Pemerintah melakukan penundaan terhadap Pemilu 2024, maka penundaan dapat dilakukan selama tidak melebihi 2,5 tahun. \"Artinya, kalau lebih dari 2,5 tahun, itu melanggar undang-undang. Kalau di bawah itu, dengan alasan yang cukup dan bisa diterima oleh masyarakat, itu bisa dijadikan alasan penundaan,\" tutur Marinus. Sebelumnya, wacana terkait penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat akibat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun. Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024. (Summber: ANTARA)  

KPK-PPATK Perlu Ciptakan Kolaborasi Global Pulihkan Aset

Jakarta, FNN.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kolaborasi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,“ ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk “Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi”, dipantau dari Jakarta, Jumat.Menurutnya, kolaborasi itu bernilai penting karena pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, terutama di saat modus pemindahan aset hasil korupsi dari Indonesia ke luar negeri masih banyak ditemukan.“Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi,” kata Mahfud MD.Ia pun menekankan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan karena sebagian besar koruptor cenderung lebih takut dimiskinkan daripada dihukum penjara. “Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, melainkan kemiskinan,” ujar Mahfud MD.Modus seperti itu, kata Mahfud, sudah sepatutnya ditindaklanjuti secara nasional ataupun melalui forum internasional, seperti momentum G20.Dengan demikian, modus-modus penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti modus transaksi dagang internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham, dapat pula dideteksi.Pada saat menutup pemaparannya, Mahfud mengharapkan keketuaan Indonesia pada G20 di sepanjang tahun 2022 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi.“Mudah-mudahan, G20 dengan Indonesia yang menjadi ketuanya selama setahun ini, bisa memotivasi kita untuk meningkatkan prestasi dalam memberantas korupsi demi kebaikan Indonesia sebagai negara merdeka yang tergabung di dalam G20,” ucap Mahfud MD. (Sumber: ANTARA)