ALL CATEGORY
Kemenkeu Terbitkan SUN Private Placement untuk Penempatan Dana PPS
Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Transaksi telah dilakukan pada 25 Februari 2022 sejumlah Rp46,35 miliar dan 650 ribu dolar AS. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, melaporkan SUN yang diterbitkan adalah dua seri Obligasi Negara (ON) yakni FR0094 dan USDFR0003. Total nominal SUN seri FR0094 yang diterbitkan yakni sebesar Rp46,35 miliar, sedangkan USDFR0003 senilai 650 ribu dolar AS. Kedua seri SUN tersebut berjenis fixed rate, yang berarti memiliki tingkat kupon tetap sejak penerbitan sampai dengan jatuh tempo. Adapun untuk seri FR0094, kupon ditetapkan sebesar 5,6 persen dan untuk seri USDFR0003 memiliki tingkat kupon tiga persen. DJPPR Kemenkeu turut mencatat, SUN seri FR0094 dan USDFR0003 akan jatuh tempo masing-masing pada 15 Januari 2028 dan 15 Januari 2032. Status kedua seri SUN tersebut dapat diperdagangkan, serta memiliki yield atau harga 5,6 persen untuk seri FR0094 dan tiga persen untuk seri USDFR0003. (mth/Antara)
.jpeg)
TNI-Polri Selamanya Bersama NKRI, Presiden Kapan Saja Bisa Diganti
Presiden di bawah kendali oligarki, sedang gontai menggunakan jurus mabuk. Gebuk sana Gebuk sini, dari mengobok-ngobok konstitusi sampai urusa WhatsApp grup istri-istri TNI ikut diintervensi. Betapa luar biasanya sang presiden ini, di luar kebiasaan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Termasuk pendek urat malu, saat ingin panjang jabatannya. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Bahkan seorang presiden yang berprestasi sekalipun, memiliki batas waktu jabatannya. Sesuai amanat konstitusi dan demi kepentingan negara bangsa, presiden yang dikagumi dan dicintai rakyat, dijamin tak luput mengalami pergantian. Apalagi presiden yang tak memiliki kapasitas dan bobrok dalam menjalankan roda pemerintahan. Hanya pemecatan atau dilengserkan yang perlu dilakukan, juga dengan secepat dan sesegera mungkin. Selain membawa kesengsaraan pada seluruh rakyat Indonesia, presiden tak ubahnya menyebabkan situasi dan kondisi rakyat bagai tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Presiden asyik tanpa beban berulah lagi, kali ini mengusik TNI-Polri dengan mengekspos interaksi WhatsApp grup para istri prajurit itu. Seperti tidak ada lagi pekerjaan yang menjadi skala prioritas dan mendesak untuk dilakukan. Sempat-sempatnya dan alangkah konyolnya seorang presiden mengurusi soal WhatsApp terlebih milik keluarga anggota TNI-Polri. Sementara begitu cueknya presiden pada persoalan kenaikan BBM, kelangkaan pangan hingga menjulangnya harga sembako dan pelbagai beban hidup yang mencekik rakyat. Presiden malah sibuk mengurusi salah satu paltform media sosial yang biasanya menjadi tupoksi para buzzerRp dan anjing-anjing penggonggong lainnya. Fenomena yang belum pernah terjadi pada seluruh presiden RI sebelumnya, usil pada WA bukan saja memalukan bagi seorang presiden, lebih dari itu juga merendahkan marwah TNI-Polri. Biar bagaimanapun TNI-Polri merupakan satu kesatuan atau manunggal dengan rakyat. Keberadaan TNI-Polri menjadi tak terpisahkan dengan rakyat, yang menjadi salah dua alasan lahirnya negara bangsa Indonesia. Keberadaan dan eksistensi TNI-Polri tak bisa dibandingkan dengan instrumen pemerintahan yang lainnya, begitu strategis dan sangat menentukan kelangsungan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. TNI-Polri merupakan institusi negara yang bukan produk dan alat politik sesaat. Bukan jabatan politik praktis seperti halnya seorang presiden, menteri, kepala daerah dll. yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis dan sekedar orientasi kekuasaan semata. Strategi dan siasat politik yang biasa menunggangi kepentingan negara, tak seharusnya mengkooptasi dan dibenturkan pada institusi TNI-Polri. Kekuatan TNI-Polri harus dilandasi kepada peran dan fungsinya sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kekuasaan. Ketika jelas-jelas seorang presiden telah menjadi kepentingan sekaligus boneka oligarki. Maka sepatutnya dan menjadi kewajiban bagi TNI-Polri mengambil posisi meluruskan atau mengembalikan negara menyusuri jalan yang \"on the track\". Demi aspirasi dan tuntutan rakyat, demi keselamatan dan kesinambungan NKRI. TNI-Polri tak akan bisa dan tak akan sanggup mengabaikan derita rakyat. Tak bisa berdiam diri dari marabahaya yang mengancam kedaulatan NKRI. Dengan demikian, termasuk soal kurang kerjaannya presiden mengurusi WA grup istri-istri TNI-Polri. Maka menjadi sinyal kentara dan tegas, bahwasanya presiden seperti sedang mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Hingga sampai mengusik marwah dan kewibawaan TNI-Polri. Sepertinya Presiden lupa pada hal yang prinsip, dimana jabatan presiden hanya sekejap dan bisa berganti kapan saja. Terutama presiden yang dihasilkan dari demokrasi kapitalistik transaksional, presiden yang didandani oleh cuan para taipan. Berbeda dengan TNI-Polri yang terus membersamai NKRI selama-lamanya, dalam susah dan senang serta dalam penderitaan dan kebahagiaan bersama rakyat. (*)
Pemerintah Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter pada Maret 2022
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton. \"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS. Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter. Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (mth/Antara)
Wall Street Jatuh, Kekhawatiran Ukraina Lampaui Data Pekerjaan Kuat
New York, FNN - Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena perang di Ukraina membayangi percepatan pertumbuhan lapangan kerja di Amerika, bulan lalu yang menunjukkan kekuatan dalam ekonomi. Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 0,53 persen atau 79,86 poin, menjadi menetap di 33.614,80 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 0,79 persen atau 34,62 poin, menjadi berakhir pada 4.328,87 poin. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 1,66 persen atau 224,50 poin, menjadi ditutup di 13.313,44 poin. Sebagian besar dari 11 sektor utama S&P utama turun, dengan sektor keuangan memimpin kerugian. Bank memperpanjang kemerosotan baru-baru ini karena investor khawatir tentang bagaimana sanksi Barat terhadap Moskow dapat mempengaruhi sistem keuangan internasional. Ekuitas secara global melemah, dengan aset-aset safe-haven dalam permintaan setelah pasukan Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa dalam apa yang disebut Washington sebagai serangan sembrono yang berisiko menimbulkan bencana. Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja yang diawasi ketat menunjukkan pekerjaan tumbuh lebih dari yang diharapkan 678.000 pada bulan lalu dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,8 persen, terendah sejak Februari 2020. \"Tiga atau empat minggu yang lalu, kami akan berpikir bahwa ini adalah angka yang sangat penting. Tetapi mengingat latar belakang dan keseluruhan peristiwa yang terjadi di Eropa, ternyata tidak,\" kata Zachary Hill, kepala manajemen portofolio di Horizon Investments di Charlotte. \"Potensi eskalasi dalam perang panas, potensi dampak pertumbuhan di Eropa dan secara lebih luas, dan efek tak terduga pada saluran komoditas dan inflasi menghabiskan semua waktu dan energi investor,\" kata Hill. Krisis di Ukraina mendorong saham-saham energi lebih tinggi karena harga minyak mentah dan komoditas lainnya menguat didukung sanksi terhadap Rusia, produsen minyak utama. Sektor energi S&P 500 menambah keuntungan dari awal pekan ini. Saham-saham pertumbuhan yang bernilai tinggi telah menghadapi beban aksi jual baru-baru ini. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan minggu ini dia akan mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan bank sentral 15-16 Maret dan akan \"bersiap untuk bergerak lebih agresif\" nanti jika inflasi tidak mereda secepat yang diharapkan. Melonjaknya harga-harga komoditas telah meningkatkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih besar, yang dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif. (mth/Antara)
Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, menjelaskan misi Indonesia untuk mendorong tata kelola data global pada forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20. “Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam sesi \"GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy\", dikutip Kamis. Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi. Johnny menilai tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. \"Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” ujar Johnny. Tentunya dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan solusi tata kelola data memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan kerjasama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman. \"Untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” kata Johnny. Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny menjelaskan kepada para audiens dalam ajang MWC 2022 empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Ia dengan yakin mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini. “Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” katanya. Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” di 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital. “Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkapnya. Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presiden Italia sebelumnya. Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat. “Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Johnny. (mth/Antara)
Mentan Minta Petani Tak Bergantung pada Pupuk Subsidi
Banda Aceh, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah. “Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar. Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton. “Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul. Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian. Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah. “Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul. aat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar. Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik. “Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (mth/Antara)
Pegawai Haminte
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SUATU hari saya bertanya pada bapak M. Syafi\'i ketika sama-sama anggota DPR dari PPP. Benar Pak Tuan Ahmad Hassan Bandung pernah Mentri Agama jaman RIS? Benar, jawab Pak Syafi\'i, \'pan saya Menteri Sosialnya. Tuan Hassan berkisah pegawai haminte di kantor dia cuma seorang. Tatkala ia lagi ada kerja di ruangnya ia mendengar percakapan pegawainya dengan tamu yang tampaknya Pastor. Bapak Pastor minta surat jalan karena mau keluar kota. Keharusan di jaman itu. Pegawai jawab, besok saja Pak. Pastor terus berlalu dengan bersepeda. Tuan Hassan kaget dan tanya ke pegawai, Kok saudara jawab besok saja, saya \'kan ada. Pegawai jawab, pak di kantor haminte mana saja kalau ada yang minta tolong memang jawabnya besok saja . Tuan Hassan Bandung lari ke jalan manggil-manggil Pastor, Tuan Pastor sekarang, bukan besok saja. Pegawai haminte juga ada yang bertugas sebagai sopir majikan yang jadi ambtenaar, pegawai tinggi, di kantor haminte. Ambtenaar orang Belanda, driver Betawi. Tuan Ambtenaar siap naar kantoor, dia lihat mobilnya berdebu. Diding, driver, lagi jongkok di pavilion minum kopi. Tuan teriak, Diding ke sini kamu! Diding berhadir. Tuan colek mobil yang berdebu dengan jarinya dan kasih hunjuk ke Diding, Apa ini, Diding, coba kamu lihat. Diding anteng menjawab, Abu Tuan, masa\' Tuan kaga tau. Tuan marah, Aku tau ini abu, aku bukan tanya namanya, tapi kamu orang mesti paham, aku ada suruh kamu orang kasi bersih ini auto, mengérti? Tentu adegan begini sejak jaman PNS sampai ASN sudah tak ada lagi. Bagaimana pun administrative behaviour membaik. Meski belum memuaskan, tapi dalam keadaan ekonomi memburuk, keadaan ASN umumnya tak dapat dibilang OK. Kegiatan berkurang bukan soal pandemi saja, lagi parah karena anggaran menipis. ASN tak boleh unjuk rasa, mereka bukan pekerja. Paling mereka bertukar rasa dengan sesama. Keadaan econ yang memburuk ini harus cepat berlalu karena memangsa rupa2 golongan apakah itu yang berpenghasilan tetap seperti ASN dan kaum pekerja, atau sektor non formal yang juga sulit mencari nafkah. (Foto atas, tampilan pegawai gemeente (haminte)/pegawai pemerintah, sampai tahun 1950 masih seperti ini) (*)
Tentang Serangan 1 Maret 1949
Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Oleh: M. Hatta Taliwang, Candidate Doctor dan Direktur Institut Soekarno Hatta DALAM membicarakan Serangan 1 Maret 1949 (6 jam di Jogjakarta), data dan fakta yang harus diperimbangkan adalah: Pertama, Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta sedang dalam masa pembuangan oleh Belanda di Brastagi dan Bangka. Jadi, tak punya peran dalam urusan Serangan Umum 1 Maret 1949, bahkan dalam memoar Bung Hatta pun tak disinggung. Kedua, Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintah Darurat RI yang intensif berkomunikasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama Desember 1948 sampai dengan Juli 1949. Ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang selalu berkomunikasi dengan Panglima Besar Sudirman karena akan ada Sidang PBB yang membahas Indonesia pasca Agresi II Belanda bulan Desember 1948. Keempat, Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution yang selalu menyiapkan Perintah Siasat Gerilya untuk ditandatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman (kemudian menjadi buku Pokok Pokok Gerilya yang terkenal di sekolah militer dunia). Kelima, Panglima Divisi III Jawa Tengah Kolonel Bambang Sugeng yang eksplisit menulis perintah untuk lakukan serangan ke Ibukota Jogjakarta dan sekitarnya. Keenam, Letkol Soeharto Komandan Brigade X(10) disebut juga Komandan Wehrkreise. Mungkin sekarang setara dengan Danrem, yang membawahi wilayah Jogjakarta dan sekitarnya. Ketujuh, Mayor Ventje Sumual yaitu salah seorang yang lebih detil sebagai pelaksana Serangan 1 Maret 1949. Ada sumber yang menyebut Mayor Latif (belakangan dia terlibat G30S) yang juga jagoan di lapangan saat serangan 1 Maret 1949. Yang perlu dicatat, serangan 1 Maret 1949 itu adalah bagian dari Perang Gerilya yang dikembangkan TNI, terutama sejak Agresi Belanda I 1947. Perang Gerilya adalah masukan Kolonel AH Nasution yang diterima dan disetujui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebenarnya, masih ada beberapa panggung serangan gerilya yang tak kalah hebat di Jawa sejak 1945 sampai dengan 1949. Tetapi, kurang mendapat perhatian sebesar Serangan 1 Maret 1949. Serangan 1 Maret 1949 secara militer biasa saja tetapi dampak politiknya yang besar, karena utusan dari PBB yang sedang berunding di Kaliurang menjadi punya bukti bahwa Indonesia dan TNI-nya itu masih eksis, tidak seperti klaim Belanda bahwa pasca Agresi II Desember 1948 Indonesia sudah tak ada dan TNI-nya sudah tak ada perlawanan. Serangan 1 Maret 1949 menjadi besar gemanya ketika Letkol Soeharto sudah menjadi Presiden dan dirayakan, bahkan dibuat filmnya: Janur Kuning. Serangan itu juga bernilai sejarah karena dilakukan di Jogjakarta, ibukota negara saat itu. Kontroversi muncul menyangkut “Siapa yang Berinisiatif” atau “Yang Punya Ide” dan “Siapa yang Memerintahkan Serangan itu”. Soeharto mengklaim idenya murni dari dirinya, termasuk pelaksanaannya seperti dinyatakannya saat diwawancara G Dwipayana (Dipo). Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Kuat dugaan bahwa idenya datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tahu dari BBC bahwa akan ada Sidang PBB membahas soal Indonesia (berkaitan denga Agresi II Belanda). Diduga Sri Sultan HB IX berkoordinasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman lantas koordinasi dengan Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara. Sebagai Panglima Besar berkoordinasi dengan Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution dan Panglima Divisi III Jateng Kol Bambang Sugeng. Atas serangan 1 Maret 1949 itu Panglima Komando Jawa Nasution menulis: “Beberapa waktu sebelum Serangan Umum 1 Maret itu Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto telah berkunjung ke Posko saya di Sapan, maka kami membicarakan situasi secara luas dan makan siang berdua. Pihak kita sudah (akan) mampu melakukan serangan-serangan berarti”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2A halaman 221). “Diantara beberapa Serangan Umum maka yang mendapat hasil sebaik-baiknya ialah penyerangan umum tanggal 1 Maret. Terutama kemenangan politis. Karena dengan penyerangan itu segala propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI telah hancur, Jogja telah dikuasai sepenuhnya, pemerintahan mereka sudah berjalan dan lain-lain, Dilenyapkan. Sedang negara negara yang bersimpati pada perjuangan kita, tentu tidak akan ragu- ragu memberi bantuan kepada kita. Dan pihak Belanda tentu bimbang dan akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap Belanda sendiri”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A hal 230). Dalam surat Panglima Besar Sudirman ke AH Nasution saat itu disebutkan: Letnan Kolonel Soeharto adalah Bunga Pertempuran (Dr A.H. Nasution, dalam buku yang sama, hal 231). Demikian sekedar catatan tambahan untuk melengkapi wacana Serangan Umum 1 Maret 1949 yang sedang hangat. Jakarta, 4 Maret 2022. (*)
Janji Menko Perekonomian untuk Penambahan Kuota KUR di Sumsel
Jakarta, FNN. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menjanjikan penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan setelah terserap senilai Rp 8 triliun pada 2021.“Pokoknya ‘unlimited’ (tak terbatas), dananya tersedia,” kata Airlangga saat penyerahan secara simbolis KUR bagi pelaku UMKM Sumsel di Palembang, Jumat.Airlangga menilai penyaluran KUR di Sumsel tergolong baik, karena tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika ingin melakukan penambahan dari kuota yang diberikan, maka perbankan penyalur KUR dapat mengajukan ke pemerintah.Pada 2021, Sumsel mampu merealisasikan Rp4,4 triliun sementara pada 2022 mencapai Rp8 triliun yang disalurkan oleh bank milik pemerintah (BRI, Bank Mandiri, BNI) dan Bank Sumsel Babel.Pada tahun 2022 ini, pemerintah mengharapkan penyerapan KUR menjadi lebih baik karena subsidi bunga ditambah 3,0 persen dari sebelumnya hanya 6,0 persen.Apalagi, ia melanjutkan pemerintah sudah menambah kuota KUR dari Rp280 triliun pada 2021 menjadi Rp373 triliun pada tahun 2022.Kemudian, yang tak kalah penting yakni pinjaman KUR, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta bisa diakses calon debitur tanpa harus memiliki jaminan.“Untuk tambahan subsidi 3,0 persen itu sudah diperpanjang dari Juni hingga akhir tahun ini, sudah keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya,” kata dia.KUR diharapkan tak hanya menyasar sektor pertanian, perdagangan dan jasa di Sumsel tapi juga sektor peremajaan lahan sawit.Kali ini pemerintah sudah membuat skema untuk petani sawit dengan masa pengembalian selama lima tahun. Terkait ini, pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk membantu petani sawit senilai Rp30 juta per hektare dalam bentuk hibah.Dengan kombinasi dana KUR dan hibah dari BPDKS ini diharapkan dapat membantu pekebun sawit yang tanamannya sudah berusia tua (di atas 25 tahun) untuk segera diremajakan.Harapannya, model ini dapat juga dicontoh oleh sektor perkebunan karet, kata dia.Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penyaluran KUR di Sumsel terbilang sukses karena banyak diakses oleh sektor pertanian dengan membentuk kluster pertanian.Sumsel yang memiliki beragam program di sektor pertanian sangat mengharapkan alokasi KUR ini dapat terus bertambah, apalagi rasio ketidaklancaran pembayaran kredit (NPL) nyaris nol persen.“NPL sangat rendah sekali dan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumsel sudah di atas rata-rata nasional, tentunya kami mengharapkan ini dapat dijadikan parameter dan indikator penentuan kuota KUR,” katanya.Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel (BSB) Antonius Prabowo Argo mengatakan perusahaannya dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR Rp1,575 triliun pada 2022. Alokasi ini bertambah dari tahun 2021 yang hanya berkisar Rp1 triliun.“Kami optimistis ini dapat terserap maksimal karena yang menjadi bidikan utama sektor pertanian. Seperti diketahui sektor ini relatif tidak terpengaruh oleh pandemi,” kata dia. (Sumber: ANTARA)
Kemenhub-Pemda Bogor Sepakati Tujuh Langkah Penataan Simpang Ciawi
Jakarta, FNN. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama pemerintah daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Bogor menyepakati tujuh langkah untuk melakukan penataan Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat.\"Penataan Simpang Ciawi ini adalah kebutuhan, sehingga kami perlu bantuan dan campur tangan (pemerintah) pusat untuk menangani masalah Ciawi ini, sebab sekitar Ciawi itu jalannya adalah jalan nasional, sehingga kami butuh integrasi untuk penataan Ciawi ini,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat koordinasi bersama Kemenhub di Jakarta, Jumat.Menurutnya, penataan perlu dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan di Simpang Ciawi, terlebih lokasinya dekat dengan Kawasan Puncak yang kerap menjadi primadona destinasi wisata.Tujuh langkah tersebut yaitu, pertama membangun jalan layang atau fly over dengan meninjau kembali detail engineering design (DED) tahun 2016 oleh Kementerian PUPR, serta pembebasan lahannya dilakukan oleh pemerintah pusat.Kedua, proses mempercantik Simpang Ciawi dilakukan oleh PT Jasa Marga, sejalan dengan penyediaan fasilitas titik pemberhentian atau pickpoint angkutan bus Transjabodetabek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).Ketiga, membangun terminal tipe A. Keempat, melakukan kajian rencana pembangunan fasilitas dan pemadu intermoda sekitar Simpang Ciawi yang dilakukan oleh BPTJ. Kelima, melakukan optimalisasi skema anggaran pembangunan melalui APBN, pihak swasta, atau menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Keenam, memfungsikan kembali lalu lalu lintas atau traffic light di Simpang Ciawi. Ketujuh, menjadikan Kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 sebagai Kawasan Prioritas Nasional.Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi di tempat yang sama, menyebutkan bahwa penataan sudah mulai dilakukan oleh PT Jasa Marga. Ia meminta kepada seluruh pihak yang terlibat penataan Simpang Ciawi agar berkolaborasi dengan baik.“Ini akan kami kawal, saya juga akan lapor kepada Pak Menteri, berdasarkan hasil notulen ada beberapa catatan yang harus segera kita tindak lanjuti dan untuk rencana jangka pendek akan segera kita lakukan,\" ujarnya. (Sumber: ANTARA)
POPULER
