ALL CATEGORY
Pemerintah Makin Ugal-ugalan Melanggar Konstitusi Bisa Memicu Separatisme dan Anarkisme Masyarakat
Jakarta, FNN - Gerilya politik untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden terus dilakukan oleh pendukung Presiden Jokowi. Namun tak ada gelagat DPR menghentikan niat buruk itu. \"Ketika pemimpin negara membiarkan perpecahan di masyarakat atau bahkan sengaja menciptakan perpecahan, ini harus dihentikan,\" kata Gde Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada FNN Sabtu,(19/03/2022) di Jakarta. Gde menegaskan pemerintahan seperti itu harus dihentikan sebab mereka menjalankan pemerintahan tanpa sikap kenegarawanan. \"Kita harus melihat bagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Habibi memiliki sikap kenegarawanan itu,\" kata Gde. Adapun tugas untuk mengevaluasi pemerintahan itu ada di DPR dan MPR. \"Jangan dikira ini hanya sebatas dinamika politik atau demokrasi. Perpecahan di masyarakat sudah sistematis, dalam rangka menghancurkan bangsa Indonesia,\" kata Gde. Gde berharap DPR tidak boleh menutup mata terhadap apa yang dilakukan eksekutif. \"Jika DPR MPR tidak menjalankan kewajibannya demi menyelamatkan bangsa, mereka ikut bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang sudah maupun akan terjadi. Membiarkan pemerintahan yang seperti ini diteruskan sama saja dengan membiarkan perpesacahan masyarakat semakin dalam,\" tegasnya. Persoalan serius ini kata Gde akan menimbulkan potensi pembangkangan nasional besar, dan dapat memicu tindakan-tindakan anarkis, bahkan memunculkan kembali gelombang separatis di daerah yang tidak puas pada kepemimpinan pusat. \"Ke depan, perilaku pemerintah yang tunduk pada oligarki akan semakin menambah kesusahan dalam hidup masyarakat. Biaya hidup makin tinggi, daya beli makin rendah. Jika harga-harga kebutuhan pokok tidak terkontrol terutama bulan puasa yang akan jadi momen krusial. Bukannya fokus mengatasi ekonomi justru pemerintah menyibukkan dirinya dengan kasak-kusuk memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu,\" tegasnya. Tak hanya itu, mereka juga sedang berupaya melakukan amandemen konstitusi yang memiliki resiko besar. \"Karena begitu pintu amandemen ini dibuka, dalam konteks hari ini yang tidak ada kepemimpinan politik yang kuat dan negarawan dalam pemerintahan, maka akan banyak pasal-pasal susupan yang ikut dibahas selain perpanjangan masa presiden. Ini terjadi karena kelompok-kelompok lain akan gunakan momentum ini sebagai bargain kepentingan,\" pungkasnya. (sws)
Kelak Megawati Menjamu Prabowo dengan Nasgor Rebus
Jakarta, FNN - Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri ramai menjadi perbincangan usai membuat pernyataan di sebuah webinar pada Jum\'at, 18 Maret 2022. Dalam webinar tersebut Megawati mengomentari ibu-ibu yang rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah di berbagi tempat. Bahkan ada 2 yang meninggal dunia. Ada kesan Megawati menyalahkan emak emak yang berjuang hidup mati hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. \"Saya tuh sampai ke ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,\" ujarnya. \"Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak?,\" celoteh Mega dengan gaya khasnya. Pernyataan Megawati tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, (19/03/2022). Menurut Rocky Gerung saat menyampaikan pernyataan tersebut Megawati kurang peka terhadap kondisi masyarakat luas. “Iya sebetulnya ibu Mega bagus pointnya, kurangi konsumsi minyak.Tapi ibu Mega juga lupa ada sisi lain yaitu mereka yang berdagang gorengan, memang membutuhkan itu, masyarakat kita masih suka gorengan. Tapi itu dua hal yang luput dari wisdom Bu Mega,\" ujar Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung sempat berkelakar jika tidak ada minyak goreng dikhawatirkan Megawati tidak bisa membuatkan nasi goreng untuk Presiden Jokowi dan Prabowo. Maklum, Megawati pernah menjinakkan Prabowo dengan nasi goreng saat kalah Pilpres 2019. Saat itu terkenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng. “Ibu Mega nanti kalau nggak pakai minyak goreng bisa bikinin nasi goreng rebus buat pak Prabowo dan pak Jokowi. Masa nasi gorengnya direbus Bu Mega,” kata Rocky Gerung sambil tertawa. Rocky Gerung bisa memaklumi penyampaian Megawati tersebut lantaran sebagai salah satu tokoh bangsa ia mungkin sedang banyak pikiran. \"Ibu Mega banyak persoalan di kepalanya. Rumit memang bangsa ini,\" ujarnya. Lebih lanjut menurut Rocky satu hal yang lupa dipikirkan oleh Megawati adalah banyaknya ibu-ibu yang bertahan hidup dengan berjualan kuliner. Bahwa kegiatan ekonomi UMKM itu, terutama yang jadi kegemaran bu Mega, itu ada aktivitas rumahan juga emang diperlukan (minyak goreng, red),\" terangnya. Ini soal cara bertahan hidup dan diperlukan semacam wisdom agar emak-emak merasa ibu Mega adalah bagian emak-emak juga,\" pungkasnya (ida, sws)
Harga Minyak Goreng di Pekanbaru Rp20 Ribu/Liter
Pekanbaru, FNN - Harga minyak goreng dijual di warung sembako Kota Pekan Baru, Riau tembus mencapai Rp20 ribu per liter karena tingginya permintaan warga di daerah setempat sejak adanya kelangkaan bahan pokok memasak di sejumlah daerah. Sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengeluhkan kenaikan minyak goreng curah sebesar Rp20 ribu/liter karena penjualannya hanya ditemukan pada satu warung sembako saja sedangkan di pasar modern Indomaret dan warung lainnya tidak menyediakan minyak goreng dalam bentuk kemasan. \"Minyak goreng dalam kemasan makin langka saja. Dimana-mana sudah dicari tidak bisa ditemukan itu pun hanya satu pedagang yang menjual minyak goreng curah juga dengan harga mahal pula, \" kata Det, warga Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Jumat. Kelangkaan minyak goreng di daerah itu juga diakui warga lainnya Yeni (45) dan Bude Yetno mengatakan, minyak goreng sulit diperoleh di warung-warung sudah terlalu lama terjadi sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah maupun dinas terkait. \"Pandemi COVID-19 belum usai, pendapatan warga melemah. Ini juga kami makin susah menemuka minyak goreng, ya kalau memasak tidak pakai minyak juga tidak enak,\"ungkap warga. Susi warga Kecamatan Marpoyan mengatakan, kalau dirinya terkejut saat membeli minyak goreng di pasar ritel yang tiba-tiba penuh di etalase pajangan minyak goreng. Bahkan minyak goreng yang dipajang telah dicantumkan harga jual Rp24.500 per liter. \"Kami menduga ada penimbunan yang disengaja oleh distributor dan pedagang minyak goreng,”kata Susi. Kalangan warga berharap Pemerintah Provinsi Riau perlu bertindak tegas mengusut penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayah itu. Padahal kondisinya di Provinsi Riau merupakan daerah terluas di Indonesia sebagai penghasil kebun sawit. Sebelumya, pemerintah sempat mengeluarkan mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. HET yang diterapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran sejak aturan HET dicabut sehingga terjadi kenaikan signifikan setelah pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar Di Kota Pekanbaru, harga 1 liter minyak goreng kemasan melonjak naik menjadi Rp25 ribu. Kemudian, untuk harga 2 liter minyak goreng kemasan premium dijual Rp50 ribu. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng melalui Surat Edaran (SE) Kemendag. Namun, menurut Sekda, pihaknya sebagai satgas pangan daerah akan melakukan peninjauan kepada distributor, ritel modern, dan pasar lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Riau. “Nanti kita bersama tim satgas pangan daerah akan mengecek setiap hari di pasar tradisional, distributor dan pasar modern lainnya. Hasilnya kita laporkan ke satgas pusat karena kebijakannya di pusat,”ujarnya. “Untuk HET minyak goreng kemasan premium akan diatur lagi lebih lanjut. Satgas Pangan akan turun ke lapangan. Kalau melihat data stok minyak goreng untuk kebutuhan nasional jumlah stoknya cukup, datanya sudah ada,\" kata SF Hariyanto. \"Harganya itu kita harus minta serendah mungkin. Tapi kenapa ini kok bisa naik. Kita akan panggil distributor untuk membahas kenaikan harga ini,” imbuhnya. (mth/Antara)
LaNyalla Minta Aktor Utama Penipuan Investasi Bodong Diusut
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepolisian mengusut aktor utama kasus penipuan investasi bodong. Dia berharap kasus tersehut tak hanya berhenti di afiliator. Menurut LaNyalla, jika dalangnya tidak diusut sampai tuntas, maka akan muncul kembali aplikasi money game maupun penipuan serupa. \"Saya berharap pengusutan kasus investasi bodong ini sampai tuntas. Tidak berhenti pada para afiliator atau yang mempromosikan saja. Karena saya yakin, di belakang mereka ada aktor-aktor besar,\" ujar LaNyalla, Jumat, 18 Maret 2022. Ditambahkannya, kemungkinan saat ini aktor-aktor di balik layar aplikasi seperti Binomo dan Quotex atau lainnya sedang menunggu perkembangan proses hukum. Sambil melihat situasi dan kondisi. \"Bisa jadi setelah reda, merasa aman, mereka akan beraksi kembali. Ini yang perlu juga diwaspadai,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu berharap pihak kepolisian 2tidak memberikan ruang kepada para pengendali bisnis haram ini bebas di luaran sambil menikmati uang hasil tipu-tipu. \"Terpenting polisi juga harus memastikan tidak ada pihak-pihak yang memback-up para afiliator ini. Hukum harus tegak,\" ucapnya. Kepada masyarakat, LaNyalla mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu para afiliator mempertaruhkan uangnya di aplikasi. \"Masyarakat harus berpikir jernih. Jangan mudah terkena iming-iming. Sebaiknya investasi dilakukan dengan cara yang masuk akal,\" katanya.(MAI/FNN).
Polisi Tetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Tersangka
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. \"Iya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Sabtu. Zulpan juga mengungkapkan, penyidik kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Haris dan Fatia pada Senin (21/2). \"Senin dijadwalkan diperiksa,\" ujarnya. Penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke tahap penyidikan. Sebelum meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, pihak kepolisian sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran beredarnya video berjudul \"Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya\" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar. Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. (mth/Antara)
PDIP Batal Dukung Amandemen, Takut Ada Penumpang Gelap, Rocky Gerung: Penumpang Gelapnya, Ya Luhut Binsar Pandjaitan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak wacana amandeman UUD 1945 yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah yang menyatakan mencabut dukungan amandemen konstitusi sampai tahun 2024, karena takut ada penumpang gelap masuk dalam gerbong amandemen. “Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terhadap UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujarnya Kamis (17/03/2022 di Jakarta. Merespons pernyataan Ahmad Basarah, pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa yang dimaksud penumpang gelap oleh PDIP adalah pemegang big data, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan Rocky Gerung bersama wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (19/03/2022). Pernyataan Basarah, kata Rocky bisa dimaknai bahwa rumus kimia politik memang seperti itu, ada objek yang dimaksud oleh Ibu Megawati bahwa untuk urusan negara tidak boleh main-main dengan konstitusi. “Jokowi jelas main-main melalui Luhut. Ini kalau di Amerika enggak ada kirim-kirim sinyal, tapi bikin saja langsung, katakan bahwa penunggang isu ini adalah istana dan istana memanfaatkan big data dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya. Rocky menyebut dalam upaya mempertahankan kekuasaan, ada korelasi antara Jokowi dan Luhut. “Pak Luhut tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi menyetujui. Kalau dalam versi Amerika begitu logikanya, langsung disebut bahwa Jokowi memang memerintahkan Luhut untuk bermanuver dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden,” tegasnya. Rocky meyakini manuver Luhut-Jokowi dibaca oleh Megawati, sehingga di tengah jalan berubah pikiran. “Itu yang dibaca oleh Ibu Mega sebagai penunggang bukan sekadar penumpang gelap tetapi penunggang yang secara terang-terangan,” paparnya. “Kita ingin agar supaya politik kita dikelola secara transparan, karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung. Sejumlah siasat masih disiapkan karena cuma ini satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk bertahan, supaya tidak ada problem politik apalagi problem pidana di kemudian hari,” kata Rocky. Tampaknya upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi kelihatannya akan ditempuh dengan cara apapun. Tetapi implikasi yang serius adalah soal Pokok-pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN) yang disiapkan oleh Ketua MPR Bamsoet yang mengatakan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih nanti, harus tetep melanjutkan kebijakan presidsen sebelumnya. Sementara pintu amandemen sudah ditutup, artinya PPHN tidak bakal berlanjut. “Artinya ibu Mega ambil risiko itu, daripada nanti bocor di sidang, mendingan sekalian semuanya termasuk ide dari Bambang Soesatyo yang bermanuver supaya IKN bisa diselamatkan, maka pemerintahan berikutnya masih terus menjalankannya,” paparnya. Hal ini menurut Rocky bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung presiden. Karena presiden dipilih langsung yang dianggap tidak terikat dengan ketetapan MPR. Jadi, begitu banyak orang yang ingin bermanuver sambil nggak paham tentang ini demokrasi atau ide konstitusionalisme termasuk ketua MPR. “Jadi, Ibu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahankan ini, termasuk ada hal-hal yang menyangkut minyak goreng, Ya kita maafkan dulu sebentar,” paparnya. Menurut Rocky, upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang sebetulnya Jokowi nggak bisa menentukan siapa pengganti dia ke depan. “Kalau dia punya kader, Jokowi akan bila oke sudah punya kader berarti legacy saya akan diputuskan oleh kader saya, tanpa harus minta aturan dari MPR termasuk IKN,” katanya. Menurut Rocky jika seseorang dianggap sebagai kader Jokowi, tentu sebagai kader dia akan membicarakan IKN. Dan tidak ada orang yang mau menjamin bahwa IKN akan jalan, sehingga Pak Jokowi akhirnya ragu-ragu juga. Sudah diruwat secara kultural dan diputuskan dengan aturan tetapi tetap problemnya adalah APBN kita bangkrut jika tetap menjalankan IKN. Atas proyek ini, diyakini Rocky, presiden berikutnya juga nggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius dari Presiden Jokowi. “Jadi sekali lagi, selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu pula dia akan bermanuver untuk memastikan kelanjutan rezim Jokowi dan kelanjutan oligarki. Jadi, kita melihat bahwa ambisi Presiden, itu pasti akan menenggelamkan Indonesia,” pungkasnya. (ida, sws)
Marquez Belum Temukan Ban yang Tepat untuk Balapan di Mandalika
Lombok, FNN - Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez mengatakan belum menemukan ban yang tepat untuk balapan yang membuat dia terjatuh pada sesi latihan bebas kedua di Mandalika International Street Circuit, Jumat sore. Berhasil mengakhiri latihan bebas pertama di tempat ketiga, Jumat pagi -- kurang dari sepersepuluh detik di belakang kompatriotnya Pol Espargaro -- motor baru RC213V menunjukkan performa yang baik saat Marquez bekerja keras untuk menemukan waktu terbaiknya di Indonesia. Namun, pada latihan bebas kedua #93 mengalami penurunan kecepatan di Tikungan 11 yang membuat dia terjatuh dan tidak kembali ke sirkuit pada menit-menit akhir sesi. \"Hari ini pada pagi hari kami dapat melaju dengan cukup baik, tetapi kemudian pada sore hari kami mengalami kecelakaan ketika bukan waktunya untuk mengalami kecelakaan. Ini bisa terjadi ketika Anda mendorong untuk satu putaran cepat,\" kata Marquez dalam pernyataan tertulisnya. Pebalap Spanyol itu juga berharap Mandalika International Street Circuit tidak hujan besok pagi yang menjadi faktor yang harus diwaspadai, sementara ramalan cuaca BMKG menunjukkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat berpotensi hujan sedang hingga lebat pada Sabtu dan Minggu. \"Kami masih perlu bekerja pada ban apa yang terbaik untuk balapan, ini akan menjadi tujuan utama untuk besok. Sebelum kecelakaan itu baik-baik saja, tetapi kita harus melihat bagaimana situasinya besok. Tidak senang dengan hasilnya, dan berharap kondisi kering besok pagi.\" Hal yang sama juga terjadi pada Pol Espargaro. Memuncaki latihan bebas pertama, #44 yang berpotensi mencatatkan lima besar saat sesi kedua berlangsung, sayangnya mengalami masalah rem depan pada lap terakhirnya yang membuat pebalap Spanyol itu tidak mampu meningkatkan waktu terbaiknya. \"Ketika kita melihat hari secara keseluruhan, ini adalah hari yang baik. Kami memulai dengan baik dengan P1 di pagi hari dan kemudian di sore hari kecepatan kami tidak terlalu buruk,\" kata Espargaro. \"Ada masalah dengan rem depan saat kami berlari dengan ban lunak jadi saya tidak bisa meningkatkan seperti yang saya inginkan, tetapi sebelum itu kami bisa berlari di dalam lima besar.\" \"Besok adalah hari baru dan semoga paginya kering sehingga kami bisa meningkat ke Q2,\" ujarnya menambahkan. (mth/Antara)
Sirkuit Mandalika Lolos Homologasi Grade A, Para Pebalap Merasa Aman
Jakarta, FNN - Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok, NTB telah lolos homologasi Grade A dari FIM dan dinyatakan layak untuk menggelar balapan MotoGP akhir pekan ini. Mendapatkan grade tertinggi dari federasi balap motor dunia FIM, sirkuit sepanjang 4,3km itu juga disebut lebih aman oleh para pebalap dibandingkan ketika mereka menjalani sesi tes pramusim pada Februari lalu. Saat sesi tes pramusim pada 11-13 Februari, para pebalap mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor, berdebu dan aspal yang terkelupas. Belum lagi serpihan aspal atau batu-batu kecil yang terlontar ke arah mereka layaknya peluru ketika melaju di belakang pebalap lain. Sebagai sirkuit baru, kondisi lintasan juga kurang bersahabat bagi pebalap karena masih sempitnya racing line saat itu karena belum banyak karet ban yang menempel di aspal sehingga para pebalap tak mampu mendorong motor mereka mencapai limitnya. Berkaca dari hasil tes pramusim, Dorna Sports dan FIM mengidentifikasi dua area yang perlu diperbaiki, yaitu kebersihan permukaan trek dan banyaknya agregat, seperti pasir, debu dan kerikil atau pecahan batu, yang berada di atas lintasan dan merekomendasikan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sebelum Tikungan 17 hingga setelah Tikungan 5, atau sekitar 17,5 persen dari total lintasan. \"Berdasarkan hasil track inspection oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Dorna Sports dan IRTA pada hari Kamis (17/3), Pertamina Mandalika Circuit telah berhasil lolos homologasi grade A,\" demikian pernyataan Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer. \"Grade A adalah grade tertinggi yang dimiliki FIM dan juga berarti, sirkuit kami sangat layak untuk menggelar event MotoGP,\" ia menambahkan. Keberhasilan lolos homologasi Grade A tersebut tidak lepas dari sejumlah peningkatan fasilitas sirkuit yang telah dilakukan oleh ITDC bersama MGPA guna memenuhi prasyarat penilaian homologasi sesuai panduan FIM. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika telah mendapat grade B saat penyelenggaraan World Superbike pada November tahun lalu. Peningkatan dilakukan antara lain di perangkat pelindung tambahan, penanda trek, area runoff, gravel, pagar ban, sinyal tikungan, lampu start baik di sepanjang trek, jalur keluar pit, starting grid. Kemudian pos-pos marshal, panel lampu dan peralatan, perawatan trek, sistem drainase hingga zona long lap penalti juga diperbaiki. Para pebalap telah merasakan perbedaan kualitas lintasan setelah pengaspalan ulang saat sesi latihan bebas pada Jumat. \"Terasa berbeda, terakhir kali saat tes pramusim batu-batu terlempar, kali ini (serpihan) lebih kecil, jadi ini lebih baik,\" kata Quartararo menanggapi kondisi aspal sirkuit di pesisir selatan Lombok itu. \"Saya tidak tahu secara pasti karena di sejumlah area Anda merasakan grip, di bagian lain tidak. Jadi harus dilapisi dengan karet ban karena di area membalap yang ada karetnya terasa baik tapi di zona pengereman gripnya tidak terlalu bagus. Benar-benar dua grip yang berbeda di aspal yang sama,\" kata Quartararo setelah tampil tercepat di sesi latihan kedua. Quartararo juga menyebut racing line kali ini jauh lebih baik, apalagi sebelum motor-motor MotoGP mengaspal untuk latihan, lintasan telah disapu oleh para pebalap ATC, Moto3 dan Moto2. \"Sekarang di sini ketika Anda keluar, Anda masih bisa mengendalikannya tapi ketika di tes (pramusim) Anda harus melaju lurus, tidak banyak keputusan yang bisa diambil ketika keluar jalur. \"Tapi di sini jika Anda melebar, Anda jangan mendorong terlalu banyak dan Anda masih bisa berbelok.\" Juara dunia 2020 juga memandang lintasan cukup aman untuk digunakan balapan setelah menyelesaikan sesi latihan kedua. \"Treknya aman. Saya masih merasakan batu-batu kecil terlempar ketika saya mengikuti pebalap lain, tapi itu normal, ini lebih normal,\" kata Mir. Sesi latihan siang yang begitu ketat pada Jumat menyaksikan catatan 18 pebalap teratas berjarak kurang dari satu detik di saat semua pebalap mampu tampil lebih kencang dari penampilan mereka pada sesi latihan pagi. Pebalap Gresini Racing Enea Bastianini sementara ini memegang kendali klasemen pebalap berkat kemenangan perdananya di MotoGP saat merebut podium teratas di Qatar. Bastianini dengan motor Ducati GP21 terbukti menjadi salah satu ancaman serius para rival setelah start musim yang menjanjikan. Brad Binder meraih podium di Qatar untuk pertama kalinya juga bagi KTM di Lusail setelah finis P2 di depan Pol Espargaro yang mengantongi motivasi tinggi menyusul performa motor Honda RC213V yang memuaskan sejak awal musim. Sementara itu, juara bertahan Quartararo ingin melupakan hasil buruk di Qatar di mana ia hanya mampu finis P9 menyusul performa jeblok Yamaha serta defisit top speed di sana. Agenda MotoGP pada Sabtu di Mandalika dimulai dengan kualifikasi Asia Talent Cup, dilanjutkan dengan latihan bebas Moto3, Moto2 dan MotoGP. Pada siang harinya, kualifikasi Moto3, Moto2 mendahului sesi FP4 MotoGP sebelum para pebalap kelas premier berebut posisi start terdepan di babak kualifikasi. (mth/Antara)
KSP Jelaskan Tentang Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Kemasan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo resmi mencabut subsidi terhadap minyak goreng kemasan dan memutuskan hanya memberikan subsidi minyak goreng curah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono menegaskan, kebijakan tersebut wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. “Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen,” kata Edy, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Edy mengakui, tidak mudah dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Sebab, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Terlebih dengan keluarnya kebijakan tersebut, akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah. Selain itu, kata dia, potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan semakin besar. Hal itu, membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal, agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran. “Tantangannya memang sangat besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan,” tegasnya. “Kantor Staf Presiden bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan akan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan bapak Presiden soal minyak goreng ini,” sambungnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mencabut subsidi minyak goreng kemasan dan melepaskan ke harga keekonomian, serta memutuskan menyubsidi harga minyak goreng curah, menjadi sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi diberikan dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan distribusi minyak goreng saat ini. Selain itu, harga komoditas di pasar global yang terus naik. “Termasuk minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit,” jelas Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas pada Selasa (15/3). (mth/Antara)
Catat, Saya Seorang Radikal
Oleh Dr. Ir. Masri Sitanggang - KETUA UMUM GERAKAN ISLAM PENGAWAL NKRI SEBAGAI seorang muslim, jenuh juga mendengar kata “radikal”. Ibarat makan, sudah tidak selera untuk menyuap lagi. Kalau dipaksa juga, maka yang terjadi adalah muntah. Enneg, mungkin ungkapan dalam bahasa Jawa inilah yang tepat untuk menggambarkannya. Betapa tidak? Sudah sejak lama kata itu disematkan kepada ummat Islam. Setiap ada peristiwa yang melibatkan ummat Islam, dapat dipastikan kata radikal akan muncul dan ditempelkan kepada mereka sehingga Islam dan radikal melekat erat membentuk “Islam Radikal”. Tidak perduli apakah peristiwa itu kriminal atau politik, dilakukan secara indvidu atau pun berjemaah. Yang penting pelakunya adalah muslim atau ada simbol Islam, titik! Cilakanya, label radikal yang disematkan itu berkonotasi negatip dan berbau busuk. Radikal sudah menjadi kosa kata politik yang tidak bebas nilai dan digunakan untuk maksud menghabisi kelompok yang menjadi lawan politik (baca Islam). Simaklah peristiwa yang terakhir ini : Aksi Bela Islam (ABI) 411 atau 212 dan seterusnya. Aksi super damai jutaan ummat Islam yang menuntut persamaan di hadapan hukum, menuntut tegaknya keadilan atas kasus pinastaan agama oleh Basuki Tjahya Purnama alias Ahok --yang tidak merusak walau seranting pohon dan tidak pula meninggalkan sejemput sampah pun, sehingga menjadi aksi terbesar dan terdamai di dunia-- dituduh juga sebagai aksi kelompok radikal. Kemenangan Anis-Sandi atas Ahok-Jarot dalam Pilkada DKI pun kemudian disebut juga sebagai kemenangan kelompok Islam Radikal ! Saya tidak tahu, apakah proyek deradikalisasi yang diprogramkan pemerintah meliputi juga program agar ummat islam tidak lagi berunjuk rasa menyuarakan aspirasinya menuntut keadilan dan tidak pula memenangkan calon pemimpin beragama Islam ? Sangatlah nyata beda antara ABI dan aksi pendukung Ahok (Ahokers) yang dilakukan setelah vonis 2 tahun penjara buat Ahok. Tidak ada yang menyebut aksi Ahokers sebagai radikal, malah seperti ada pembiaran (kalau bukan difasilitasi) aparat terhadap aksi itu. Padahal, di situ ada kericuhan, ada upaya merobohkan gerbang Lapas Cipinang, melewati batas waktu ketentuan berunjuk rasa dan bahkan ada yang menginap; jangan ditanya soal taman yang rusak dan sampah yang berserakan ! Inilah yang membuat saya bertambah enneg. Tetapi, biarlah apa kata orang, saya harus tetap menjadi seorang radikal. Sebagai seorang yang berpendidikan doktoral (Phylosophy Doctor), saya memang harus membiasakan diri berpikir radikal dan tak mau larut dengan opini sesat. Sebagai penganut agama Islam, yang saya yakini kebenarannya, saya juga harus bersikap radikal dan tidak kompromi terhadap kejahiliyahan. Begitu juga sebagai anak Indonesia Asli, saya harus berpikir dan bersikap radikal, tak ingin goyah dari Pembukaan UUD 1945 yang menjadi gentlemen agreement para founding fathers negeri ini. Bagi saya, radikal atau radikalisme itu sesungguhnya adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Ia adalah gejala alam yang muncul mengikuti hukum kausalitas, sebab-akibat. Simaklah Encyclopædia Britannica, akan ditemukan bahwa Charles James Fox adalah orang pertama yang menggunakan kata “radikal” dalam dunia politik. Ia pada tahun 1797 mendeklarasikan reformasi radikal sistem pemilihan, menyatakan diri sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Perhatikanlah alam semesta. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, misalnya oleh manusia, maka alam akan bereaksi (mungkin disertai banjir, longsor, kemarau, peningkatan suhu bumi atau bencana lainnya) membangun keseimbangan baru. Ingat pula, misalnya, segerombolan gajah liar di Aceh dan Lampung masuk ke pemukiman dan merusak rumah-rumah penduduk di sekitar tahun 2006. Gajah yang lucu dan menyenangkan itu, berubah jadi beringas, kenapa ? Semua orang –baik yang ahli mau pun yang awam, sepaham: karena manusia telah merusak habitatnya. Artinya, manusia punya andil membuat gajah jadi “radikal”. Jadi, sekali lagi, radikal adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Ia merupakan gejala alam yang muncul mengikuti hukum kausalitas, sebab-akibat: ada kiri jauh, muncul kanan jauh; ada kondisi ekstrim, muncul ekstrim baru yang berlawanan. Hukum ini berlaku untuk semua makhluk, yang bernyawa maupun tidak. Semua menuju titik keseimbangan baru. Dalam Ilmu Fisika, ada Hukum ke-3 Newton (1642 – 1726) : “setiap aksi ada reaksi dengan arah yang berlawanan”. Ada Hukum *Archimedes* (287 SM – 212 SM) tentang berkurangnya berat benda padat yang dicelupkan ke dalam air sebagai akibat reaksi air yang terpindahkan dari ruangnya semula oleh benda padat tersebut. Ada juga Hukum Boyle (1627 –1691) yang menjelaskan bahwa aksi memperkecil volume udara, akan direspon oleh udara dengan memperbesar tekanannya. Dalam dunia Ilmu pengetahuan, sikap radikal justeru memegang peran sangat penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hampir seluruhnya (kalau tidak semuanya) diawali dan didasari oleh ide, gagasan dan pemikiran radikal. Tanpa gagasan, ide, pemikiran radikal, dapat dipastikan ilmu dan teknologi tidak akan mencapai seperti apa yang kita sasikan sekarang. Bagaimana, misalnya, jika *Galileo Galilei* (1564- 1642) tidak melawan kekuasaan “ilmuwan” gereja dan filsof Aristoteles –yang percaya bahwa bumi adalah datar, statis dan matahari mengitari bumi-- dengan teori radikalnya bahwa bumi adalah bulat dan bergerak mengitari matahari yang menjadi pusat tata surya? Bagaimana, misalnya lagi, kalau Louis Pasteur (1822 – 1895) tidak berani menentang para guru dan ilmuwan pendahulunya yang telah berabad-abad mengajarkan doktrin spontaneous generation, bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk mati? Dan seterusnya... ! Demikian juga dalam kehidupan sosial politik. Gerakan radikal muncul sebagai jawaban terhadap kondisi radikal yang ada (gerakan kiri jauh muncul sebagai jawaban terhadap kanan jauh), sehingga ada dua kutub radikal. Indonesia pernah melakukan gerakan radikal merespon “radikal” kolonialis, berbuah kemerdekaan. Ketika Pancasila, oleh rezim Orde Lama diperas menjadi Trisila dan selanjutnya Ekasila, serta demokrasi menjadi terpimpin sesuai keinginan penguasa, muncul gerakan radikal kembali ke UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Begitu juga ketika Orde Baru dinilai telah otoriter, lahirlah gerakan radikal : reformasi menuju demokrasi. Dan jika kita mau jujur, sesungguhnya organisasi yang disebut Amerika Serikat sebagai teroris pun adalah respon belaka terhadap perilaku radikal yang mereka alami. Sebutlah Taliban-Alqaeda, lahir untuk merespon invasi Rusia dan (diteruskan) Amerika terhadap Afghanistan. Hamas, lahir untuk merespon penjajahan ekstrim Israel. Begitulah gerakan radikal lainnya. Maka, John L. Esposito, guru besar di Georgetown University berpendapat, terabaikannya kedzaliman Israel di Palestina, sengketa Kashmir, konflik di Afghanistan, hingga kesewenang-wenangan Amerika Serikat terhadap Iraq, dipastikan menyuburkan radikalisme Islam. Sulit rasanya kita akan mampu membendung radikalisme agama, apabila akar masalahnya itu kita abaikan begitu saja. Sekali lagi, radikalisme adalah gejala alam biasa yang muncul mengikuti hukum kausalitas. Dalam kehidupan sosial politik ia hanyalah respon terhadap keadaan yang sedang berlangsung, yang menurut Horace M Kallen (1972), muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Oleh karena itu, radikalisme tidak terkait dengan kelompok masyarakat atau agama tertentu. Maka, tergantung pada nilai kondisi yang sedang berlangsung –yang mejadi objek evaluasi atau penolakan dan bahkan perlawanan-- radikalisme bisa bernilai positip atau negatip. Jika kondisi yang berlangsung adalah negatip, maka radikalisme yang muncul bernilai positip dan sebaliknya. Beberapa contoh yang dinukilkan di atas adalah radikalisme positip. Sama halnya dengan gerakan menyeru kembali kepada Alqur’an dan sunnah serta membuka kembali pintu ijtihad melawan kejumudan pemikiran oleh Ahmad Ibn Taymiyah (1263-1326) adalah positip. Persoalan muncul ketika kekerasan dijakdikan penyelesaian, baik oleh pihak pro maupun anti kemapanan. Bagi yang pro kemapanan, gagasan baru yang radikal, kata Karen Armstrong (2001), dianggap mengganggu tatanan sosial dan membahayakan masyarakat. Pada situasi ini, stabilitas dan keteraturan sosial dianggap lebih penting dari pada kebebasan berekspresi. Dan respon balik terhadap gagasan baru ini –yang dikemudian hari dinilai sebagai tindakan bodoh, bisa berupa kekerasan seperti terjadi pada para ilmuwan dahulu di masa dominasi gereja, atau seperti pada para pejuang kemerdekaan. Persoalan serius juga bisa muncul ketika pandangan politik kelompok lebih mengedepan ketimbang mencari kebenaran-penyelesaian. Dalam situasi seperti ini, pandangan politik penguasa biasanya lebih dominan dalam mengarahkan pandangan publik. Kata “radikal” yang semula netral dan kemunculannya wajar, bisa berbaur pengertiannya dengan fundamentalisme, ekstrimisme dan dalam kadar tertentu dikaitkan dengan terorisme. Dus, kata “radikal” bisa menjadi sesuatu yang sangat negatip dan menakutkan. Pengeritan “radikal” ini sepenuhnya dikontrol oleh penguasa, baik makna maupun arah kepada kelompok mana ditujukan. Jika kemudian salah satu atau kedua belah pihak (pro dan anti kemapanan) memiliki agenda poliitik progressif, maka keadaanya bisa sangat sulit dan berbahaya. Di sini, platform nilai yang disepakati bersama harus sungguh-sungguh ditegakkan sebagai rujukan. Dalam konteks Indonesia, platform nilai yang disepakati bersama adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bukan yang lain. Di situlah saya berpijak. Bila anda menilai saya memang seorang radikal, maka sesungguhnya anda adalah seorang radikal yang sedang berpijak pada sisi lain di luar platform Pancasila yang saya maksud. Atau, anda adalah seorang yang dimaksud oleh Karen Armstrong. Wallahu a’lam bishshawab. (*)