ALL CATEGORY
Indonesia Bisa Upayakan Mediasi Damai Rusia-Ukraina di G20
Jakarta, FNN. Pengamat Tenggara Strategics sekaligus wartawan senior The Jakarta Post Endy M. Bayuni menilai Presidensi Indonesia di Forum G20 memiliki peran penting untuk memediasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.\"Kita perlu terus mempersiapkan agenda G20. Tapi kita juga harusnya menggunakan jabatan di G20 dengan segala pengaruhnya untuk mencari perdamaian (Rusia-Ukraina),\" kata Endy dalam webinar bertajuk \"Presidensi G20 dan Konflik Rusia-Ukraina: Bagaimana Indonesia harus bersikap?\", di Jakarta, Selasa.Endy mengatakan bahwa potensi sanksi dan isolasi yang diberlakukan negara-negara Barat terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina akan berdampak besar terhadap perdagangan, ekonomi, dan sistem keuangan global.Sementara itu, G20 sebagai sebuah organisasi finansial dan keuangan disebutkan juga akan terpengaruh oleh konflik yang terjadi.\"Rusia bukan negara kecil. Kalau ada sanksi dan isolasi ini dampaknya akan besar terhadap sistem perdagangan, keuangan dan ekonomi,\" katanya.Oleh karena itu, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia --Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum tersebut, Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai Presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara.\"Kalau kita berbicara sistem keuangan global itu upside down, berantakan begini, terus buat apa G20 dilanjutkan kalau tidak ada usaha untuk perbaikan?\" kata Endy.\"Kalau tidak ada presidensi G20, kita hanya berbicara sebagai kolektif ASEAN. Sementara G20 itu punya pengaruh yang sangat besar. Sayang kalau tidak digunakan,\" kata dia lebih lanjut.Selain mengupayakan mediasi damai untuk Rusia dan Ukraina, ia melihat Indonesia bisa memanfaatkan perannya di G20 untuk meredam ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).\"Jadi harus ada usaha untuk menggunakan posisi ini untuk menjalin perdamaian atau mengurangi ketegangan,\" katanya.Namun demikian, meskipun mendorong peran Indonesia di G20 untuk mediasi damai Rusia-Ukraina, Endy juga menyarankan agar upaya mediasi tersebut dilakukan secara hati-hati. \"Jadi ada kepentingan yang bisa dibenarkan kenapa kita harus berhati-hati,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Kemah Jokowi di IKN Hanya Ditemani 1 Gubernur, Rocky Gerung: Jokowi Sudah Lumpuh
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mulai hari ini Senin, 14 Maret 2022 hingga Selasa, 15 Maret 2022. Jokowi mengundang 34 gubernur se-Indonesia untuk hadir dalam acara syukuran pembangunan IKN Nusantara ini. Namun hanya ada 28 gubernur yang hadir, 6 gubernur tidak hadir. Lalu hanya ada 1 gubernur, yakni Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan beberapa pejabat yang ikut dalam acara kemah dan menginap di tengah hutan calon IKN Nusantara. Sisanya pulang ke daerah masing-masing sebelum kemah dimulai. Yang menjadi perbincangan masyarakat adalah ritual Kendi Nusantara, dengan prosesi upacara khusus untuk memuluskan pembangunan ibu kota baru. Dosen UNJ Ubedilah Badrun menyebut acara itu merupakan ritual klenik. Acara yang seharusnya berjalan khidmat dan mendapat sambutan positif dari masyarakat luas ternyata justru sebaliknya, menjadi bulan-bulanan olok-olok di media sosial. “Ya, akhirnya, menjadi parodi yang sudah kita bayangkan, menjadi olok-olok netizen. Mustinya, dari awal kita sudah bisa baca bahwa nggak ada yang serius dengan IKN,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (15/03/2022). Rocky menegaskan dengan tidak hadirnya 6 gubernur dalam acara tersebut, menunjukkan adanya pembangkangan, sehingga hanya mengirimkan wakil. “Presiden juga tidak bisa mengantisipasi lagi yang disebut sebagai hati nurani publik. Ini yang terjadi sehingga orang menganggap bahwa ini suatu peristiwa antiklimaks, atau kalau istilah kedokteran ejakulasi prekoks,” paparnya. Acara tersebut juga dimanfaatkan oleh para oposan Jokowi dari dalam. “Anis sebetulnya oposisi dari dalam. Ganjar juga. Juga 6 gubernur yang hanya mengirimkan wakilnya, semuanya oposisi dari dalam. Ini terlihat bahwa presiden sudah lumpuh. Dipertontonkan pada publik bahwa kepemimpinan Pak Jokowi betul-betul sudah sedang berakhir,” tegasnya. Ritual Kendi Nusantara semakin memperjelas keberpihakan para pembantu Jokowi. “Jadi, sekali lagi kita lihat bahwa sedang diuji tentang siapa yang betul-betul ingin tenggelam bersama Jokowi dan siapa yang kemudian mulai mengambil jarak,” kata Rocky. Rocky juga menyayangkan pihak istana yang tidak mengecek kebenaran perihal tidak hadirnya para gubernur. “Saya bayangkan di antara gubernur ini ada WA grup dan saling kirim sinyal. “Lu mau dateng nggak? Gua kirim wakil saja”. “Lu mau ikut kemping nggak? Aku mau bilang sakit saja”. Yang sono juga bilang gitu. Kan tidak ada yang bisa membuktikan kalau mereka benar sakit atau tidak. Maka yang tinggal adalah Erick Tohir dan Bahlil. Makanya sudah dipersiapkan kalau yang tendanya patah maka akan digantikan oleh Erik Tohir dan Bahli, jadi tiang tenda di situ. Karena mereka memang yang tegak lurus dengan proposal perpanjangan periode Pak Jokowi,” tegasnya. Jadi, sekali lagi lanjut Rocky, moral clarity-nya diperlihatkan buruk karena perintah presiden bahkan himbauan presiden. “Bagaimanapun sekonyol-konyolnya perintah presiden harusnya semua gubernur datang dan semua menteri juga konsisten. Itu yang tidak. Ini membuktikan secara terang terangan bahwa legitimasi Pak Jokowi sudah selesai,” paparnya. Rocky menyarankan agar peristiwa ini tidak perlu lagi diklarifikasi dengan menghadirkan Big Data. “Ini jangan lagi sewa-sewa big data. Dan Pak Luhut mungkin punya penglihatan tiga dimensi dan metafisika sehingga beliau bisa menerawang. Besok pagi pasti ada keterangan kenapa si itu nggak datang, hanya mengirim wakil. Kalau sakit apakah betul dia sakit atau tiba-tiba pingsan karena suatu hal,” tegasnya. Olok-olok publik ini kata Rocky akan dicatat dan diviralkan di media massa mulai hari ini. Hal ini akan membuat Pak Jokowi kehilangan semangat lagi sebagai pemimpin. “Demoralisasi ini yang akan membuat kepemimpinan itu makin lama maki lemah. Ketiadaan dukungan kultural, dan ketiadaan izin dari alam itu mustinya menjadi pelajaran bagi Pak Jokowi supaya berhentilah dengan proyek-proyek mercusuar itu,” pungkasnya. (ida, sws)
Kepastian Hukum Indonesia bagi Investor Diapresiasi Dubes Inggris
Jakarta, FNN. Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengapresiasi kepastian hukum yang diterapkan Pemerintah Indonesia, terutama bagi kalangan pebisnis, sebagai jaminan keamanan usaha.\"Kepastian hukum dan regulasi sangat penting dalam mewujudkan rasa aman bagi para pebisnis atau investor,\" kata Owen dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Owen ketika bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta.Owen berterima kasih atas kerja sama yang terjalin baik antara Indonesia dan Inggris, seperti perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi. Dia berharap ke depan dapat terjalin kerja sama di bidang pemasyarakatan dan transfer sentence person (TSP).\"Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi kami harap di masa yang akan datang kita dapat mewujudkannya,\" tambahnya.Tidak hanya itu, dia juga menyambut baik perkembangan legislasi di Indonesia yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol, dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.\"Kami senang dengan perkembangan legislasi yang terjadi di Indonesia, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol, serta proses RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,\" jelasnya.Dalam pertemuan tersebut, Owen juga menyinggung terkait penanganan pandemi COVID-19 dan keimigrasian. Dia mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan visa on arrival (VoA) sejak 7 Maret 2022.\"Inggris akan mencabut kebijakan karantina, tes COVID-19, atau isian formulir bagi lintas perbatasan mulai 18 Maret 2022,\" katanya.Sementara itu, Yasonna Laoly mengatakan Pemerintah Indonesia sedang giat menerapkan berbagai kebijakan terkait kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).Dia juga menjelaskan perkembangan proses legislasi di Indonesia, di antaranya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Revisi Undang-Undang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara.\"Selain itu, kami juga telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara disamping revisi terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja,\" jelasnya.Yasonna juga berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara, khususnya dalam hal pemberian beasiswa dan program pendidikan lainnya.\"Kami berharap Pemerintah Inggris dapat membantu, khususnya pegawai Kemenkumham, untuk memperoleh kesempatan pendidikan lebih luas di Inggris,\" ujar Yasonna. (Sof/ANTARA)
Enam Publik Figur Diagendakan Diperiksa Terkait Doni Salmanan
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan enam orang publik figur terkait dengan penelusuran aset Doni Salmanan, tersangka kasus penyebaran berita bohong, menyesatkan, hingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan TPPU.Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan keenam publik figur tersebut berinisial MH, DM, MR, FR, DS, dan DS.\"Terhadap kasus ini, penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat,\" kata Asep di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.Disebutkan pula bahwa pemeriksaan terhadap publik figur tersebut dijadwalkan pada hari Jumat (18/3) dan Senin (21/3).Pada hari Selasa ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina. Pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan penelusuran aset dari crazy rich Bandung tersebut. Sementara itu, manajer Doni Salmanan, berinisial EJS diagenda pada hari Senin (21/3).Dalam perkara ini penyidik telah menyita sejumlah aset Doni Salmanan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penipuan melalui aplikasi Quotex yang nominal sementara mencapai Rp64 miliar. Penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp3,3 miliar.Adapun aset yang disita sebanyak 97 item, terdiri atas 2 unit rumah, 2 bidang tanah seluas 500 m2 dan 400 m2, 18 unit kendaraan roda dua dari berbagai merek, enam kendaraan roda empat, dua di antara kendaraan mewah, yakni Porsche dan Lomborghini.Penyidik juga menyita empat akun gmail dan sosial media, akun YouTube King Salamana, tiga akun email terhubung degan aplikasi Quotex.\"Ada juga 27 dokumen di antaranya sertifikat hak milik, buku tabungan satu debit ATM, STNK kendaraan roda empat, akta jual beli, bukti penyerahan kendaraan bermotor, buku terkait dengan trading, mutasi rekening,\" kata Asep.Selain itu, juga telah disita 20 peralatan elektronik berupa ponsel, simcard, laptop, CPU, iPad, monitor, dan kamera. Berikut disita pula 22 jenis pakaian dengan berbagai merek.Asep menambahkan bahwa penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap aset lainnya yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan bank terkait. \"Selain itu, juga pemblokiran rekening yang menerima aliran dan dari DS,\" kata Asep.Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan yang dihadirkan dalam konferensi pers tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya.Doni Salmanan juga mengingatkan masyarakat berhati-hati agar tidak tertipu dengan trading ilegal.\"Hari ini saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option maupun foreign, crypto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya,\" ucapnya.Ia melanjutkan, \"Kedua, saya juga memohon doa kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan.\"Dalam perkara ini, Doni Salmanan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara.Di samping itu, Pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. (Sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Jokowi Dipermalukan di Ritual Kendi Nusantara
Jakarta, FNN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sengaja memilih air yang bukan dari wilayah dia. Ganjar mengambil air dari wilayah Jawa Timur untuk dibawa ke lokasi calon ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. “Ini sebenarnya Pak Jokowi akhirnya dipermalukan. Itu justru yang bikin Pak Jokowi tidak nyenyak tidur di tenda,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (15/03/2022). Dengan adanya kejadian tersebut Rocky menilai bahwa akhirnya masyarakat tahu siapa sebenarmya Jokowi. “Jadi, keadaan kita akhirnya masyarakat menonton kelucuan, juncto kedunguan, itu yang dipertontonkan. Bahkan, alam semesta tidak merestui. Kan ini sesungguhnya pertanda yang paling buruk bahwa di awal sudah ada satu upacara untuk memulai sesuatu agar supaya direstui,” paparnya. Segala sesuatu yang menjadi proyek ambisius kata Rocky sebenarnya tidak dari hati nurani. Rakyat Indonesia tidak ada yang mengelu-elukan peristiwa itu. Bahkan, media massa menganggap ini hanya lelucon yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi, presiden hanya akan diingat lagi sebagai orang yang hanya lucu-lucuan walupun dipersiapkan dengan sangat serius. “Kalau dulu orang bikin simbol pakai pewayangan dan segala macam tentang politik yang tidak bermoral, sekarang itu terjadi. Ngirim tanah yang sebetulnya tanah sengketa atau sesuatu yang sengaja dibocorkan pada pers bahwa ini tanah dari akuarium. Atau Ganjar dengan sengaja memilih air yang bukan dari wilayah dia. Ini sebenarnya Pak Jokowi akhirnya dipermalukan. Itu justru yang bikin Pak Jokowi tidak nyenyak tidur di tenda sehingga sebaiknya pulang saja,” tegasnya. Rocky menyebut bahwa olok-olok terhadap Presiden Jokowi makin masif. “Di media sosial betul-betul mengolok-olok peristiwa itu. Dan ini yang perlu diperhatikan bahwa legitimasi itu kadangkala tidak diucapkan. Legitimasi diungkapkan dengan cara-cara simbolis,” katanya. Perihal elektabilitas Jokowi, Rocky mengatakan bahwa kalau disurvei berapa orang yang tidak setuju dengan IKN. Jangan dikatakan lagi bahwa sebetulnya yang setuju 92 persen. Yang nggak setuju adalah mereka yang membawa tanah yang tidak pada tempatnya dan air yang salah ambil. Jadi poin kita selalu adalah simbolisasi. Indonesia dikenal melalui politik simbolisasi. Presiden jokowi mau menyogok masyarakat dengan simbolisasi seolah semua tanah akan dibawa ke situ,” paparnya. Rocky melanjutkan seandainya secara supranatural dibuka secara terang-terangan, itu menunjukkan bahwa di dalam proyek ini ada ketidakjujuran hingga tidak ada orang yang berupaya menghitung risiko. Kalau dari awal proyek ini didesain dengan hati yang bersih maka risiko pasti bisa diantisipasi. Minta tolong aja pada anak-anak Mapala UI di Kalimantan yang ngerti cara memanfaatkan lahan terbatas, bagaimana mengatur arah matahari supaya tidak kepanasan di dalam tenda sehingga jadi pingsan dan segala macam, arah angin di mana. Itu tidak dihitung sehingga seolah-olah hanya yang penting Pak Jokowi senang dengan membuat tenda yang kuat. Tenda itu bukan sekadar kuat, tapi harus memperhitungkan variabel-variabel ekologi di situ. “Jadi jangan membuat tenda dempet-dempetan shingga ventilasinya tidak jalan sehingga membuat orang pingsan. Jadi kalkulasi itu yang juga dianggap sebagai kekacauan koordinasi. Sekali lagi, poin saya adalah Pak Jokowi selalu hanya ingin mendapat headline, tapi sekarang headline nya buruk. Itulah nggak enaknya. Bagaimanapun dia adalah kepala negara yang akhirnya dipermalukan karena nggak lengkap. Ini peletakan niat pertama itu mustinya sempurna. Seperti orang mau membuat rumah itu mustinya ada bubur merah putih dulu. Tokoh-tokoh sekitarnya musti dihadirkan, tapi itu yang tidak terjadi,” paparnya. “Tenda yang berjejer-jejer itu kelihatannya bagus, apalagi dari laptop Pak Jokowi. Tapi ini memerlukan kepekaan ekologi. Saya setiap bulan tiga kali bikin tenda, jadi musti paham soal itu. Jadi sekali lagi, bukan hanya masalah membangun infrastruktur tetapi harus dilihat di dalamnya ada value atau tidak,” katanya. Tenda itu bukan sekadar didirikan dan tidak berkoordinasi dengan lingkungan sekitarnya yang tahu arah angin, kapan matahari posisinya 60 derajat, di mana mustinya pintu harus dipasang. Itu keahlian yang hanya bisa diperoleh kalau ada ketelitian dan datang dari niat yang baik. “Jadi kalau sekadar bikin tenda dengan niat secara teknis, ya hanya asal pasang aja dan kokoh, tapi tidak ekologis. Tenda-tenda itu susunannya tidak ekologis dan itu yang membuat salah satu orang pingsan,” papar Rocky. (ida, sws)
Ditjen Imigrasi Terbitkan 447 VOA Khusus Wisata
Jakarta, FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menerbitkan 447 visa on arrival (VOA) sejak dibuka pada 7 Maret 2022 bagi wisatawan dari beberapa negara.\"Fasilitas VOA diberikan kepada 23 negara yang memenuhi kriteria, seperti high tourism spender, memiliki akses penerbangan yang mudah ke Bali, memiliki kebijakan karantina yang mudah bagi pelaku perjalanan luar negeri serta negara di wilayah ASEAN,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Pada hari pertama pembukaan layanan VOA khusus wisata, kata dia, persentase pengguna sebanyak 4,46 persen dari total warga negara asing (WNA) yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai.Negara yang paling banyak menggunakan fasilitas tersebut, antara lain Australia 76 orang, Singapura 64 orang, Amerika Serikat 47 orang, Belanda 44 orang, dan Malaysia 39 orang. Sementara itu, beberapa subjek negara yang terpantau belum menggunakan VOA khusus wisata, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja.Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menjadi penentu kedatangan turis asing ke Bali dengan menggunakan VOA khusus wisata. Misalnya, kebijakan karantina di negara asal, kemudahan mendapatkan asuransi dari negara asal, dan preferensi wisatawan.\"Pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kebijakan VOA khusus wisata ke Bali ini,\" kata dia.Turis asing yang datang ke Bali menggunakan VOA khusus wisata dibebaskan kewajiban karantina. Untuk memperolehnya, mereka wajib menunjukkan bukti pembayaran hotel/akomodasi untuk tinggal minimal 4 hari, sertifikat vaksinasi COVID-19, dan hasil tes usap.\"Agar bisa mendapatkan stiker VOA, turis asing cukup melampirkan paspor, tiket meninggalkan wilayah Indonesia, dan dokumen yang disyaratkan Satgas COVID-19,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Gubernur Kaltim Ungkap Pengalaman Berkemah Bersama Jokowi
Jakarta, FNN. Usai melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bertolak ke Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengungkapkan pengalaman berkesannya saat berkemah satu malam bersama presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. \"Tadi malam sampai jam 12 baru selesai ngobrolnya,\" ungkap Noor, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa. Kemudian, saat ditanya hal apa saja yang dibicarakan bersama Jokowi, dengan senyum khasnya dia menjawab ada banyak hal yang dibicarakan dan semuanya adalah hal-hal baik. \"Namanya ngobrol, ya macam-macam. Bagus, bagus. Semuanya bagus,\" ujarnya.Saat itu terdapat juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Erik Tohir, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ditemani cuaca bersahabat, Noor berdiskusi santai bersama orang nomor satu di Indonesia di luar tenda yang beralas terpal dan karpet sederhana. \"Cuacanya cerah, bintang bertaburan. Bulannya, menjelang purnama,\" ujar dia, seraya tersenyum gembira.Jokowi beserta Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 09.15 WITA Selasa, setelah menuntaskan kunjungan kerjanya selama tiga hari di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.Sementara, sebagian gubernur sudah pulang kemarin sore setelah menyerahkan air dan tanah namun ada beberapa gubernur dan menteri yang baru pulang hari ini.Salah satunya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Hadimuljono, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. (Sof/ANTARA)
Terkait Penundaan Pemilu, PBNU Serahkan kepada Pemerintah dan DPR
Jakarta, FNN. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024. \"Kita persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahas-nya silakan. PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain,\" kata Gus Yahya usai menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa. PBNU, lanjut dia, hanya sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan. \"PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kami,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara pemerintah, DPR dan KPU. \"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024,\" kata Puan. Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan. \"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,\" ucap Puan. Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada Februari 2024. Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu. (Sof/ANTARA)
Presidensi Indonesia Diharapkan Menjaga G20 Tetap Berimbang
Jakarta, FNN. Pengamat politik internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas berharap Presidensi Indonesia pada G20 tahun ini dapat menjaga forum ekonomi itu tetap berimbang di tengah berbagai tarikan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggota.Oleh karena itu, Paramadina Shiskha Prabawaningtyas mengingatkan Indonesia harus menggunakan politik bebas aktifnya demi menjaga keberimbangan dalam forum itu, terutama saat acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan Oktober—November 2022.Shiskha pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa, menyampaikan ada kecenderungan negara-negara anggota menggunakan forum G20 untuk menekan Rusia, terutama terkait dengan invasi ke Ukraina.Kecenderungan itu, menurut Shiskha, telah terlihat pada pertemuan jalur Sherpa yang merupakan rangkaian KTT G20 selama Presidensi Indonesia pada tahun ini.Oleh karena itu, dia berharap Indonesia sebagai Ketua G20 mampu mengarahkan negara-negara anggota untuk fokus membahas isu lain yang juga mendesak, misalnya pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.Ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat sehingga ada kebutuhan memikirkan tata ekonomi dan keuangan baru pascakrisis kesehatan itu.Isu lainnya yang juga perlu jadi sorotan saat KTT, menurut Shiskha, yaitu ancaman perubahan iklim yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk di antaranya ekonomi.Demi menjaga acara temu puncak G20 di Bali itu tetap seimbang dan mengakomodasi kepentingan bersama, Shiskha mengingatkan Indonesia perlu memastikan negara-negara anggota menyepakati isu yang akan dibahas saat KTT pada Oktober—November 2022.\"Kami membayangkan ketika Juli (tahun ini) harus ada pendekatan baik secara bilateral dengan 20 negara anggota G20 untuk ada agenda yang disepakati sebelum persiapan di summit (KTT, Red.),\" terang Shiskha.Terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, Shiskha mengemukakan bahwa Indonesia sebagai ketua forum G20 tahun ini perlu mencermati dampak sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Moskow yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian dunia.Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar dunia.\"Sanksi memutus sebagian supply chain yang berpengaruh pada status quo (stabilitas perekonomian dunia, red.),\" kata Shiskha.Walaupun demikian, kata dia, sanksi ekonomi beberapa negara terhadap Rusia juga perlu dilihat sebagai peluang oleh Indonesia.“Dalam sebuah konteks pasar, mungkin ada peluang-peluang yang terbuka. Beberapa yang sudah muncul dalam narasi ketika akses terhadap minyak dan gas, termasuk palm oil CPO, apa itu dijadikan peluang oleh Indonesia untuk mengambil pasar yang ditinggalkan Rusia dan Ukraina, misalnya,\" terang Shiskha. (Sof/ANTARA)
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik
Jakarta, FNN. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang pentingnya dukungan stabilitas politik terhadap kegiatan ekonomi, mengingat iklim bisnis sangat tergantung pada kondisi politik dan sosial suatu negara.\"Semakin tenang dan damai situasi sebuah negara, aktivitas ekonomi dan investasi semakin baik. Begitu sebaliknya. Kalau banyak gaduh, investor takut, akibatnya kegiatan ekonomi tak berkembang,\" kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Terlebih, pemulihan ekonomi merupakan salah satu agenda utama pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, LaNyalla terus menyerukan kepada elite politik, para tokoh nasional, dan pejabat pemerintah untuk selalu bekerja sama dalam menjaga iklim yang kondusif. \"Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang memancing pro dan kontra,\" ucap dia.LaNyalla menyampaikan pernyataan tersebut ketika bertemu dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Bugis Indonesia (DPP HIPBI), Senin (14/3).Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif mengaku menghormati kiprah LaNyalla dalam memajukan daerah-daerah. Sepanjang perjalanan yang ia amati, LaNyalla selalu fokus, cepat, dan tuntas dalam mengerjakan sesuatu hal.\"Banyak terobosan yang bermanfaat bagi kepentingan daerah. Termasuk bagi kami di dunia usaha,\" ujar Ali Syarif.Selain silaturahim, Ali dalam kesempatan itu juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi Dewan Penasihat. Menurut Ali, pengalaman LaNyalla di dunia politik dan bisnis akan sangat bermanfaat bagi HIPBI.Dalam pertemuan, LaNyalla didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. Sementara dari HIPBI hadir Ketua Umum DPP HIPBI Ali Syarif, Wakil Ketua Mahmud, dan Pembina DPP HIPBI Kolonel Andi Sutomo. Mereka diantar oleh Staf Ketua Komite I DPD RI Muliansyah Abdurrahman. (Sof/ANTARA)
POPULER
