ALL CATEGORY
Haris Azhar dan Fatia Dijadikan Tersangka, Soal Kebohongan 110 Juta Big Data Luhut, Aman Saja
Jakarta, FNN - Rezim sedang mempertontonkan ketidakadilan di muka publik. Hukum yang seharusnya ditegakkan demi keadilan, justru mengikuti arahan oligarki. Oligarki saat ini tengah menjadi sponsor atas status tersangka yang kini diarahkan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sementara kebohongan Menko Marinves Luhut Pandjaitan soal 110 juta big data tak disentuh sama sekali. Demikian perbincangan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Ahad (20/03/2022) di Jakarta. Diketahui Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan. Penetapan status tersangka kepada Haris Azhar dan Fatia kemudian menjadi sorotan bagi sejumlah pihak, termasuk pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut publik kehilangan kepercayaan kepada hukum. Rocky mencurigai adanya pengendalian politik yang disponsori oleh oligarki untuk membuat Haris Azhar dan Fatia menyandang status tersangka. “Ini pengendalian politik yang justru disponsori oleh oligarki. Pak Luhut jadi semacam juru biacar oligarki. Kalau kita lihat Pak Luhut hari-hari ini seolah-olah untouchable, tak bisa disentuh oleh hukum, kendati beliau sudah mencemarkan nama baik 110 juta orang dengan big data yang disebut big lies,” Rocky mempertanyakan. Rocky menilai perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai equality before the law karena status Luhut Pandjaitan sebagai pejabat yang memiliki kedekatan bahkan bisa memberi sinyal kepada hukum, dibandingkan masyarakat biasa. “Equality before the law dalam kasus ini yang lebih dekat punya akses dengan hukum itu adalah Pak Luhut, karena dia pejabat, penguasa, sekaligus pengusaha. Dia orang yang menguassi segala macam hal, bahkan memungkinkan berhubungan dengan aparat hukum. Jadi ada ketimpangan dalam penerapan equality before the law,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa Haris Azhar dan Fatia itu mewakili suara reformasi yaitu anti-KKN, upaya untuk memunculkan kembali Indonesia yang bersih dilakukan oleh Haris dan Fatia melalui riset. Haris dilaporkan karena bikin riset sementara Luhut bebas-bebas saja berbohong tentang big data dan gak mau buka datanya. Sekali lagi lanjut Rocky, bahwa Haris dan Fatia ini wakli dari suara emak-emak, suara mahasiswa, suara LSM, dan suara anti-KKN. “Ini yang kita nilai mengapa hukum begitu menyangkut soal kekuasaan langsung bereaksi cepat, seolah-olah mau dikatakan ini kan demi equality before the law,” tegasnya. Hal inilah yang ingin publik luruskan, bahwa pejabat melaporkan rakyat itu ajaib. \"Untuk apa pejabat melaporkan rakyat? Pejabat dengan sendirinya dia surplus kekuasaan sekaligus pengusaha. Seluruh fasilitas yang diberikan negara dan rakyat, jangan dimanfaatkan untuk melaporkan rakyat,\" ujar Rocky Gerung. (sof, sws)
Manuver Politik Undur Pemilu, The Beginning of The End
Lewat serangan kubu PDIP ini, pertanyaan pun berlanjut; apa iya LBP berani melangkahi Presiden begitu saja? Apa sudah sebegitu jauhkah kekuatan LBP yang bisa semaunya dan atas nama kepentingan ‘politik pribadi’ dan kelompoknya bersuara mengatasnamakan ‘misi politik istana’? Oleh: Erros Djarot, Budayawan Entah apa yang ada dalam benak pembisik di lingkaran satu Presiden Joko Widodo, sehingga ‘keinginan’ Istana untuk menggelontorkan paket politik tunda Pemilu begitu santer menjadi pembicaraan di ruang publik. Apalagi ketika sejumlah Ketua Umum partai dijadikan alat politik ‘testing the water’ dan begitu saja mau menjadi corong penguasa untuk melontarkan isu tersebut. Sialnya setiap pemain di lapangan politik segera membaca, bahwa pernyataan Ketua Umum partai-partai ini diduga keras tidak murni datang dari kubu partainya. Maklum, dalam ruang kekuasaan, masalah tekan menekan lewat mereka yang ‘bermasalah’, merupakan salah satu menu politik praktis yang sangat populer. Bagi para pendukung Jokowi yang dengan tulus ingin mengawal secara baik dan benar mengantarnya menghabisi masa jabatan dengan mulus, dipaksa berpikir kospiratif menanggapi isu yang sangat membuat mereka ketar-ketir. Mereka menjadi teringat bagaimana kejatuhan Pak Harto yang mungkin bisa dihindari asal saja saat itu beliau mau mengakhiri masa jabatannya sebelum Pemilu 1997 digelar. Begitu pun rekam ulang peristiwa kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Gambaran peristiwa ini pun sempat memunculkan pertanyaan; legacy apa lagi yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi lewat manuver politik yang rawan dan penuh ‘jebakan batman’ yang bisa membuka kemungkinan terjadinya drama politik yang berjudul ‘The Beginning of The End’. Pikiran konspiratif pun melahirkan sejumlah bacaan tentang skenario di balik politik tunda Pemilu yang datang dari ‘pintu belakang’ Istana. Tidak sedikit yang kemudian menyimpulkan…yah beginilah kalo Jokowi dikelilingi dan di bawah ‘cengkraman’ panglima politik yang kental aroma Orde Barunya. Hembusan bau angin politik busuk yang meresahkan masyarakat ini pun diduga keras datang dari kubu pro Ordebaruis-oligark yang berkuasa dan menguasai istana. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sang super minister yang kekuasaannya dibaca banyak pengamat nyaris ‘melebihi’ Presiden, menjadi muncul sebagai figur sentral dari hembusan angin politik yang tak sedap ini. Manuver politik tunda Pemilu ini pun dibaca oleh para tokoh kelompok Nasionalis sebagai upaya ‘njongkrongke’ Pak Jokowi yang dalam kedudukannya kental bernaung di bawah bendera Banteng. Maka PDIP pun sebagai institusi politiknya kaum banteng yang hafal watak dan perilaku politik Orde Baru —yang selalu mengandalkan kekuatan uang, birokrasi, dan politiking konstitusi, langsung bereaksi. Trauma peristiwa ’65 pun menjadi kajian dan analisa yang serius. Apalagi ketika PDIP sadar bahwa sebagai partai penguasa, PDIP berlalu tanpa penguasaan dan tidak menguasai apa-apa. Mulai di wilayah ekonomi-finansial, industri-produksi, distribusi, bahkan hingga menembus ke wilayah retail, bisa dikatakan Zero! Lewat Hasto Sekretaris Jenderal-nya, PDIP pun langsung mengeluarkan sikap politik yang cukup keras dan sangat tegas menolak politik busuk penundaan Pemilu. Dalam hal ini, saya yang mengenal betul cara dan kebiasaan Megawati menangani masalah politik yang super sensitif, seorang Hasto Kristiyanto (tegak lurus Mega) tidak mungkin bergerak maju tanpa seizin dan dorongan Megawati sebagai Ketua Umum. Dan seorang Megawati tidak mungkin membiarkan Sekjen Hasto melakukan politik perlawanan terhadap kubu Istana, sebelum beliau tahu pasti gagasan politik busuk ini, bukan atas perintah dan kemauan Presiden Jokowi sebagai salah satu kader terbaiknya. Kubu PDIP pun langsung menyoal dan mempertanyakan posisi LBP dalam konteks manuver politik yang cenderung dibaca mengatasnamakan seolah sepenuhnya suara istana. Terkhusus lagi mempertanyakan masalah pengatasnamaan Big Data sebagai senjata politik yang digunakan untuk menyihir meyakinkan publik seolah kehendak tunda Pemilu datang dari kemauan rakyat. Nah, dengan hadirnya serangan kubu PDIP terhadap LBP ini, maka bacaan pun semakin jelas. PDIP begitu pasti bahwa LBP lah biang keladi dari kegaduhan politik yang telah mengundang berbagai reaksi yang telah menebar keresahan umum ini. Bagi para pemain papan atas di wilayah politik, situasi yang memanas ini justru menyisakan pertanyaan; apakah LBP seperti juga Hasto, berani melangkah begitu jauh tanpa sepengetahuan dan dorongan dari atasannya? Bila ternyata benar LBP hanya sebagai ujung tombak manuver politik istana yang dikomandani langsung oleh Pak Jokowi, maka masalahnya akan menjadi lebih pelik. Pertama karena Megawati saya yakini telah melakukan manuver bertanya langsung pada Presiden. Bila Sekjen PDIP bersikap keras menentang secara terbuka, dipastikan jawaban yang diperoleh Megawati tentunya bahwa Presiden Jokowi menyatakan bukan atas keinginan dan perintahnya. Hanya dengan adanya pernyataan inilah, menjadi wajar dan pantas bila kemudian banteng PDIP menajamkan tanduknya dan bersiap untuk menanduk musuh dalam selimut yang selama ini bercokol di ranjang istana. Lewat serangan kubu PDIP ini, pertanyaan pun berlanjut; apa iya LBP berani melangkahi Presiden begitu saja? Apa sudah sebegitu jauhkah kekuatan LBP yang bisa semaunya dan atas nama kepentingan ‘politik pribadi’ dan kelompoknya bersuara mengatasnamakan ‘misi politik istana’? Maka para analis usil pun melanjutkan pertanyaan ini dengan berbagai hipotesa yang salah satunya meneropong seberapa besar kekuatan para Oligarki berada dalam genggaman tangan LBP, sehingga begitu besar pengaruhnya untuk mengarahkan politik istana sesuai dengan desain dan tujuan politik LBP dan kelompoknya? Di lain sisi, bila benar sepenuhnya manuver politik tunda Pemilu datang dari seorang LBP sebagai salah satu pembantu Presiden, persoalan pun menjadi lebih mudah diselesaikan. LBP diminta mundur dan Presiden menunjuk gantinya! Bila Presiden ragu dan tak ada keberanian untuk melakukan yang harus dilakukan demi menghindari gelembungan moral hazard politik di lingkaran kekuasaan istana; wajar bila kemudian masyarakat bertanya-tanya; ada apa dengan mereka? Karena masyarakat telah terbiasa berada dalam lingkar pertanyaan; ada apa dengan cinta? Secara kebetulan saya salah seorang yang sangat tahu awal mula hingga sampainya Luhut Binsar Panjaitan duduk di kursi kekuasaan lingkaran istana dalam jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014. Seingat saya, LBP pernah bersaksi (saya langsung mendengar) bahwa; ia sebagai pribadi telah memiliki segalanya. Dalam sisa hidupnya ini, ia hanya ingin mempersembahkan segala daya, pikiran, dan pengalamannya selama berkiprah baik di wilayah militer maupun di wilayah sipil sebagai pejabat negara, untuk sepenuhnya hanya mengabdi kepada negara tanpa keinginan sedikit pun menumpuk kekayaan pribadi dan ha-hal yang merugikan bangsa dan negara. Saya simpulkan saat itu, ia anti Oligarki dan segala bentuk penyelewengan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan kegaduhan belakangan ini; kebenarannya hanya bisa kita temukan dari catatan sejarah perjalanan empirik di dunia nyata kekuasaan yang penuh godaan dan tantangan. Kepada Lae Luhut dan Mas Jokowi sahabatku, saya hanya mampu berpesan; rakyat hanya butuh kepastian, dan rakyat akan selalu meminta pertanggungjawaban! (*)
Wartawan Senior Ngeri, Doa Nabi Muhammad Menimpa Pemimpin Kita
Jakarta, FNN – Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi telah mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya soal minyak goreng. Saking mirisnya, dalam rapat kerja dengan Mendag tersebut Nusron menyitir doa Nabi Muhammad ketika dulu didatangi oleh seorang kepala suku yang baru saja diangkat. “Nabi pernah didatangi oleh salah seorang kepala suku. Dia baru saja diangkat sebagai kepala suku, dia lalu minta dia kepada nabi. Lalu nabi berdoa yang dalam bahasa Indonesia artinya, “Ya Allah Ya Tuhan Kami, barang siapa yang ingin mengurus umatku, tetapi ketika ia mengurus umatku, ia selalu mempersulit umatku, ya Allah persulitlah hidup orang itu. Sebaliknya ya Allah, ketika dia memimpin umatku dan umat manusia, dalam memimpinnya itu mempermudah dan mengangkat martabat rakyat dan umatku, angkatlah derajatnya orang itu,” kata Nusron dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI. Dalam rapat yang berlangsung selama 6 jam tersebut, Nusron di depan Mendag M. Lutfi ingin mengatakan bahwa doa nabi sudah terbukti kepada Pak Menteri (Mendag) bahwa kebijakan Mendag mempersulit rakyat dan membuat menderita rakyatnya. Tidak mengangkat harkat rakyatnya. “Ini konteks yang ingin saya sampaikan, dan tidak mungkin doa nabi tidak diijabahi,” tegas Nusron yang juga Wakil Ketua Umum PBNU itu. Wartawan senior Hersubeno Arief merasa miris melihat kekesalan Nusron terhadap kerja Mendag yang menyengsarakan rakyat. Menurut Hersu, kesimpulan Nusron menegaskan bahwa sebagai Mendag Nusron telah gagal menjalankan amanat konstitusi dalam mensejahterakan rakyat, khususnya konsumen minyak goreng. Lutfi sebagai representasi pemerintah berpihak pada pengusaha besar yang mengeruk keuntungan dari kelapa sawit berlipat-lipat di tengah kesulitan rakyat. “Realita di lapangan selama berbulan-bulan minyak goreng langka, tetapi setelah harga dibebaskan dan meningkat 2 kali lipat, tiba-tiba stok melimpah dengan harga tetap tinggi, saya khawatir, doa nabi Muhammad yang dibacakan oleh Nusron Wahid bakal menimpa para pemimpin kita semua. Nauzubillah,” kata Hersu dalam kanal Hersubeno Point, Ahad (20/03/2022). Seperti diketahui Mendag telah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang mengakibatkan harga minyak goreng meroket tanpa batas. Sebelum HET minyak goreng dicabut, harga tertinggi untuk minyak goreng kemasan adalah Rp 14.000 per liter. Namun terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah pun memutuskan mengembalikan harga ke mekanisme pasar sebagai solusinya. Setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan di pasaran pun kembali melimpah, namun dengan harga yang melambung tinggi. “Kebijakan Pak Menteri soal minyak goreng ini mempersulit rakyatnya. Tidak mengangkat rakyatnya,” ujar Nusron dalam rapat tersebut. Politisi Partai Golkar ini pun mempertanyakan langkah cepat produsen minyak goreng yang langsung menaikkan harga hanya sehari setelah kebijakan baru Mendag itu diteken. Dia mengaku mendapat laporan bahwa hari ini harga minyak goreng di pasar modern atau pun tradisional sudah menembus angka Rp 23.000-24.000. Padahal, Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur pencabutan HET minyak goreng kemasan baru ditandatangani pada Rabu kemarin. Artinya, produsen minyak goreng langsung menaikkan harga dari stok lama yang diproduksi dengan bahan baku subsidi pemerintah. “Artinya dia untung dua kali. Beli bahan baku murah dari subsidi, harusnya dijual Rp 14.000 sekarang dia jual dengan Rp 24.000,” kata Nusron. Nusron menegaskan, kebijakan Mendag ini hanya menguntungkan segelintir kelompok pengusaha minyak kelapa sawit. Dia pun mengingatkan Mendag Lutfi mengenai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Dalam UU itu sudah jelas disebutkan, yang bertanggungjawab terhadap rantai perdagangan, pasokan dan harga itu menteri perdagangan. Tapi tadi Mendag dengan gamblang mengatakan kami tidak mampu melawan penyimpangan, padahal amanat UU ini enyatakan pengendalian harga dan pasokan ada di Mendag. Nusron juga mengingatkan bunyi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Nusron menilai harusnya Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar tidak boleh sampai kekurangan stok minyak goreng. dia mengingatkan saat ini para produsen raksasa minyak goreng juga menanam kelapa sawit menggunakan lahan negara melalui hak guna usaha. “Apa artinya kita jadi produsen kelapa sawit terbesar kalau harga yang didapat rakyat harus mengikuti mekanisme pasar? Ini artinya Pak Mendag sudah gagal memenuhi amanat konstitusi,” kata Nusron. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyampaikan kritik pedas setelah mendengar penjelasan Menteri Perdagangan (Mendag), M Lutfi, mengenai kisruh minyak goreng. Menurut Mufti, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak satu pun yang terealisasi dengan baik. Ia menyebut kegagalan ini membuat Kementerian Perdagangan bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng. \"Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya. Bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng,\" ujar Mufti. Sejak Januari hingga Maret 2022, Lutfi sudah mengeluarkan enam peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Namun, Mufti menilai tak ada satupun kebijakan tersebut berbuah positif untuk kesejahteraan rakyat. \"Kalau kita hitung sejak Januari sampai sekarang itu sudah ada enam kebijakan, tapi tidak ada satupun yang berimpilikasi positif kepada masyarakat,\" katanya. Sebelumya, Lutfi sempat dua kali mangkir dari panggilan DPR untuk raker terkait permasalahan minyak goreng. Menteri Lutfi mengakui bahwa ia luput memprediksi kenaikan harga akibat invasi Rusia. (sof, sws)
PBB Aklamasi: March 15 International Day to Combat Islamophobia
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan (Foto prangko RI Rp 100,_persahabatan Indonesia-Palestine) Majelis Umum PBB tanggal 15 Maret 2022 bersidang, yang dihadiri 193 anggota, aklamasi ketok martil menerima resolusi bahwa 15 Maret ditetapkan sebagai hari Perlawanan terhadap Islamophobia. Draft resolusi diajukan tahun 2019 oleh 55 negara dengan pidato pengantar oleh PM Pakistan Imran Khan Maka dengan demikian di Indonesia pun tak dapat lagi sikap Islamophobia dibenarkan. Selama ini sikap Islamophobia dijadikan sarana untuk mencitrakan imej diri sebagai orang moderat. Setelah resolusi sikap begini dapat diartikan melecehkan PBB. Dunia memerangi (combat) sikap seperti ini. Dapat dikatakan jarang resolusi PBB dapat dukungan aklamasi. Sindir golongan Islam dengan ucapan radikal radikul sudah tidak ada tempat lagi di dunia. Islamophobia masa Orla dan Orba dalam kasus partai Masyumi, sbb: Pada bulan Agustus 1960 partai Islam Masyumi dituduh pemerintah terlibat penberontakan PRRI dan diberi ultimatum oleh Presiden Soekarno, kalau sampai 17 Agustus 1960 tidak bubarkan diri akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Tanggal 15 Agustus 1960 Masyumi keluarkan pernyataan yang ditanda tangani Prawoto Mangkusasmito selaku Ketum dan Yunan Nasution selaku Sekjen bahwa partai Mssyumi membubarkan diri. Sikap overbodig, berlebihan, ditunjukkan Orde Lama dengan keluarnya Kepres tanggal 24 Agustus 1960 yang membubarkan partai Masyumi. Kemudian secara lisan disebut sebagai partai terlarang hingga masuk era Orde Baru. Bahkan di masa Orde Baru sebut2 nama Masyumi saja tidak disukai. Ini yang mendorong saya pada tanggal 5 November 1995 menggelar konperensi pers dimana saya umumkan berdirinya Masyumi Baru pimpinan saya. Apa yang mendorong seluruh negara di dunia termasuk Israel dan India mendukung resolusi 15 Maret, padahal disitu digunakan kata combat (serbu) siapa saja yang Islamophobia. Pertimbangan negara-negara di dunia termasuk Rusia dan China dukung resolusi 15 Maret: 1. Perang Ukraine menyadarkan dunia bahwa konstelasi dunia berubah. Blok Barat kekuatan tunggal. Tidak ada lagi bipolarisasi kekuatan dunia. Realita kini monopolar. 2. Dunia menyadari bahwa China perlahan tapi pasti sedang menuju masa lalu. Jewish komunitas, bukan state. Blok Barat berpaling ke Islam, wether U like ít or not. (*)
Pembagian Minyak Goreng Sitaan Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan
Jakarta, FNN - Praktisi hukum Asep Irwan mengatakan, pembagian atau pendistribusian minyak goreng hasil sitaan seharusnya dilakukan apabila barang tersebut telah dirampas oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. \"Bagaimana didistribusikan lagi ke masyarakat? Ya percepat sidang penimbunannya, jatuhkan hukuman berat. Barang bukti dirampas untuk negara, baru negara bagikan ke rakyat seperti pasar murah atau jadi bantuan sosial secara gratis kepada masyarakat tidak mampu,\" kata Asep di Jakarta, Sabtu. Asep menjelaskan, ketentuan terkait barang bukti telah diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: Ayat (1) \"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b.perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana\". Ayat (2) \"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain\". Asep juga menegaskan, barang bukti yang mempunyai unsur pidana harus mendapatkan putusan sidang sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Terkait minyak goreng sitaan yang hendak didistribusikan ke masyarakat tersebut harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dulu, Asep mengatakan agar status barang tersebut jelas. \"Barang bukti kalau ada pidananya tunggu putusan hakim, makanya secepatnya itu perkaranya kirim ke jaksa untuk disidangkan supaya status barang bukti dirampas untuk negara dan oleh negara bagikan ke rakyat. Barang bukti harus jelas statusnya,\" kata mantan hakim itu. Sebelumnya, Polres Metro Depok pada Selasa (15/3) menggerebek sebuah gudang yang menyimpan ribuan liter minyak goreng yang dikemas ulang dengan merek Wasilah 212 dan Kita 212. Polres Metro Depok selanjutnya mendistribusikan minyak goreng tersebut mengingat kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, minyak goreng tersebut sudah didistribusikan sehari sesudah penggerebekan, yakni pada Rabu (16/3). \"Sudah dilaksanakan hari berikutnya,\" katanya. (mth/Antara)
IPU ke-144 Bahas Konflik Rusia-Ukraina Meski Kedua Negara Tak Hadir
Jakarta, FNN - Inter-Parliamentary Union (IPU) tetap membahas konflik Rusia dan Ukraina meskipun delegasi dua negara absen atau tidak hadir pada Sidang ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, pada 20–24 Maret 2022, kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. “Informasi sampai saat ini, kami dengar mereka tidak hadir. Kami masih menunggu. Kami harap mereka hadir, tetapi sampai saat ini Ukraina dan Rusia tidak hadir dalam Forum IPU 144 di Bali,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu saat ditemui di lokasi acara BICC Nusa Dua, Bali, Sabtu. Putu, anggota DPR daerah pemilihan Bali, menjelaskan Sidang ke-144 IPU tetap membahas resolusi damai untuk konflik Rusia dan Ukraina, karena persoalan itu merupakan masalah kemanusiaan. “Ini menjadi perjuangan parlemen dunia menegakkan kembali perdamaian, untuk mengawal kembali isu-isu perdamaian, dan isu-isu tentang hak asasi manusia,” terang Putu. Komitmen itu, ia menambahkan, telah disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang pada sidang IPU tahun ini, akan menjadi pimpinan sidang. Pacheco, yang ditemui di BICC Nusa Dua, Sabtu, menyampaikan pihaknya mendesak dua pihak yang berkonflik untuk gencatan senjata. Pasalnya, konflik bersenjata hanya mengorbankan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. “Yang penting gencatan senjata. Itu yang utama, karena tanpa itu orang-orang meregang nyawa tiap harinya. Gencatan senjata jadi hal yang penting, dan setelah itu baru dialog dan diplomasi,” kata Pacheco. Di samping konflik Rusia dan Ukraina, Sidang ke-144 IPU juga membahas dampak perubahan iklim, kesetaraan gender, dan peran anak muda dalam politik. Menurut Presiden IPU, tanpa keterlibatan anak muda, demokrasi jadi tidak dapat dipraktikkan secara sempurna. Pasalnya, anak muda saat ini mewakili setengah dari jumlah populasi dunia. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah sidang tahunan IPU. IPU merupakan kerja sama antarparlemen lintas negara yang menjadi forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (mth/Antara)
Terima Ketua GBN, LaNyalla: Harus Koreksi Total Konstitusi Demi Indonesia Lebih Baik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan untuk memperbaiki bangsa ini, perlu dilakukan koreksi total atas Amandemen 2002 silam, yang memberi ruang tunggal kepada partai politik menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan LaNyalla saat menerima Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen (Purn) TNI Hidayat Poernomo, dan pegiat konstitusi Sayuti Asyathri serta M Hatta Taliwang, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol, mengatakan banyak yang harus dibenahi bangsa ini. “Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti,\" katanya. Menurut LaNyalla, DPD RI mewacanakan dan mendorong Amandemen Konstitusi ke-5 untuk penguatan fungsi dan peran DPD RI. Karena setelah Amandemen tahun 2002, hak DPD RI, sebegai jelmaan dari utusan daerah dan utusan golongan untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden hilang. “Sebelum Amandemen Konstitusi tahap 1 sampai 4, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Ketiganya dapat mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hak konstitusional itulah yang ingin kita pulihkan,\" katanya. Makanya, prioritas DPD RI saat ini adalah adanya calon presiden dari luar yang diajukan partai politik. Hal itu yang harus diperjuangkan. “Karena partai politik sekarang ini sudah sangat berkuasa. Padahal negara ini lahir karena adanya rakyat, bukan partai politik. Makanya urusan arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita diserahkan kepada parpol saja,\" ucapnya. Perjuangan utama saat ini, lanjutnya, adalah menghapus Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Agar Pasal 222 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihapus. \"Sejauh ini gugatan-gugatan soal PT tersebut mentah karena alasan legal standing. Karena itu DPD RI akan maju sebagai lembaga, tetapi bersama dengan partai politik. Nanti kita lihat lagi apa alasan dari MK,” ujar dia lagi. Dilanjutkan LaNyalla, MK harus diawasi. Sebab menjadi super body apabila ada Lembaga yang keputusannya bersifat mengikat, tetapi tidak ada yang mengawasi. LaNyalla juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dalam pertemuan itu. Secara prinsip menurutnya rakyat ingin ada pembatasan masa jabatan presiden. “Pembatasan itu sudah menjadi prinisp dan konsensus bangsa. Karena kita sudah belajar dari Orde Lama dan Orde Baru, jadi tidak ada alasan apapun,\" jelasnya. Ketua GBN Purnomo menilai hanya DPD RI yang sekarang dipercaya oleh publik. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh DPD RI untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. \"DPD RI masih mempunya jiwa dan ruh yang selalu hadir dalam bangsa ini. Yaitu panggilan untuk menegakkan konstitusi,\" katanya. Dia berharap kekuatan DPD mampu merangkul semua pihak. Baik yang di Senayan dan di luar Senayan, untuk bersama menyelesaikan masalah bangsa yang saat ini sudah mendesak. Sementara pegiat konstitusi, Sayuti Asyathri, menjelaskan DPD di bawah LaNyalla memberikan harapan pada publik bahwa akan ada solusi bagi permasalahan bangsa. DPD RI bisa merangkul semua elemen bangsa dan tidak berpihak ke kelompok manapun. “Ini aset kebangsaan yang bagus. Sebuah kekuatan besar yang harus bisa dimanfaatkan untuk perbaikan bangsa karena penegakan konstitusi kita sudah lemah,\" ucapnya. Sedangkan Hatta Taliwang, mantan anggota DPR, menyinggung perlunya kesatuan sistem dan leadership. Masalah negara saat ini terletak di dua hal tersebut. “Ada dua masalah di negeri ini, yaitu masalah konstitusi dan leadership. Dimana kalau sistem dibenahi, perlu sosok pemimpin yang tepat dalam menjalankan konstitusi itu. Sekarang ini tidak ada leadership ke situ. Mereka suka-suka saja, tidak memikirkan ada konstitusi atau tidak. Dasarnya power game,\" papar dia. Menurut Hatta, permasalahan konstitusi dirinya sepakat kembali kepada UUD 45. Tetapi nantinya harus dijalankan dengan serius supaya tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya otoritarian. \"Di sinilah perlunya kembali ke sistem musyawarah dengan adanya MPR. Di sana ada keterwakilan semua elemen, dari parpol, utusan daerah, utusan golongan dan TNI. Itulah sistem yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa, yang notebene orang-orang yang arif bijaksana. Yang dihasilkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa,\" tukasnya. Makanya MPR yang digulingkan oleh Amandemen 2002 harus ada lagi. MPR harus menjadi komando untuk melakukan check and balances terhadap pemerintah. \"Sekarang lembaga-lembaga sejajar. Kekuasaan di Presiden. Ini tidak boleh, MPR harus dijadikan sebagai lembaga tertinggi,\" tegasnya.(*)
Pemerintah Kota dan Kabupaten di DKI Diminta Inovatif Atasi Kemiskinan
Jakarta, FNN - Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan meminta pemerintah kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai terobosan inovatif membangkitkan perekonomian warga guna mengatasi kemiskinan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat bazar untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. \"Saya berharap wali kota, camat dan lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka,\" kata Ruslan di Jakarta, Sabtu. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana mengakui wilayahnya menjadi salah satu yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi selama era pandemi COVID-19, yakni mencapai 7,24 persen di tahun 2021. \"Upaya yang kami lakukan ada pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar,\" katanya. Dengan anggaran tersebut, Ali mengatakan, akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur. \"Mudah-mudahan dengan mulai melandai pandemi ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi,\" tuturnya. Berdasarkan data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, penduduk miskin di Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 sebanyak 12,09 persen (2,93 ribu jiwa), lalu meningkat menjadi 14,87 persen (3,63 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 15,06 persen (3,86 ribu jiwa) di 2021. Baca juga: Kemiskinan DKI meningkat, Wagub: konsekuensi dari COVID-19Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan dalam satu Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya adalah Jakarta Utara sebesar 5,04 persen (91,15 ribu jiwa) di 2019. Lalu meningkat menjadi 6,78 persen (123,59 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 7,24 persen (132,73 ribu jiwa) pada 2021. Kemudian disusul Jakarta Pusat yang mencatat pada 2019 sebesar 3,68 persen penduduk miskin (34,13 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,51 persen (41,92 ribu jiwa) dan menjadi 4,94 persen (45,10 ribu jiwa) di 2021. Jakarta Barat di 2019 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,25 persen (84,06 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,25 persen (110,90 ribu jiwa) dan menjadi 4,31 persen (113,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Timur, persentase penduduk miskin di 2019 adalah sebesar 3,12 persen (91,51 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,16 persen (122,73 ribu jiwa) dan menjadi 4,28 persen (125,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Selatan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen (61,77 ribu jiwa). Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 3,43 persen (78,09 ribu jiwa) dan menjadi 3,56 persen (81,50 ribu jiwa) di tahun 2021. (mth/Antara)
Menteri ESDM Buka G20 Energy Transitions Working Group Pekan Depan
Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akan membuka Sidang Energy Transition Working Group Tahap Pertama (ETWG 1) sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia di Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan Sidang ETWG 1 akan dihadiri 20 negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional, baik secara langsung maupun virtual. Hingga September 2022, berbagai aktivitas G20 Energy Transitions akan makin intensif, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan termasuk publik sangat diharapkan. \"Bapak Menteri ESDM akan hadir pada sidang ETWG 1, sekaligus juga menghadiri acara lainnya yang menjadi side events pada ETWG 1. ETWG di Yogyakarta ini akan menjadi pembuka dari sidang-sidang ETWG,\" ujar Agung. Pembahasan dalam sidang ETWG-1 meliputi tiga isu prioritas transisi energi, yakni akses, teknologi, dan pendanaan. \"Global energy security, securing energy accessibility, dan smart and clean energy technologies scaling up. Dan yang paling penting dari sidang tersebut adalah pembahasan rencana dan desain utama Road to Bali Communique (Komunike Bali) dari berbagai negara G20 untuk energi transisi,\" tambah Agung. Selain itu, juga akan dilaksanakan presentasi dari organisasi internasional mitra utama. Sidang juga membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Di bidang teknologi, lanjutnya, akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam rangkaian ETWG-1 tersebut, Menteri ESDM juga akan menyaksikan penandatanganan power purchase agreement (PPA) pembangkit energi baru terbarukan (EBT), green financing dan pembelian renewable energy certificate/REC. Parade sepeda motor konversi dari BBM ke listrik rencananya juga dilakukan, selain juga diadakan seminar internasional terkait dedieselisasi pembangkit listrik. Di tempat Yogyakarta juga, Menteri ESDM juga dijadwalkan mengikuti Energy Transitions Youth Forum yang merupakan forum bagi generasi muda untuk ikut melakukan aksi termasuk memberikan intervensi terkait transisi energi. Intervensi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Chairs dan Co-Chairs ETWG Presidensi G20 Indonesia. \"Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, para penerus di sektor energi untuk dapat memberikan intervensi dan komitmen terhadap upaya transisi energi. Pada Energy Transitions Youth Forum juga akan diluncurkan kompetisi inovasi transisi energi, dan program youth movement dari Kementerian ESDM, PT PLN, dan PT Pertamina untuk para generasi muda membangun energi bersih di Tanah Air,\" sebut Agung. Forum Transisi Energi G20 2022 mencakup rangkaian pertemuan mulai dari ETWG 1 di Yogyakarta pada minggu depan, ETWG 2 di Labuan Bajo, NTT, dan ETWG 3 di Bali, serta Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM). Puncak Presidensi G20 Indonesia adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada September 2022. Hingga September 2022, berbagai side events juga akan menyemarakkan gelaran Presidensi G20 Indonesia, antara lain Webinar Ensuring Just Transitions for All; Making CCS/CCUS Affordable; Maintaining Energy Security during Transitions; Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Actions; Assuring Energy Access and Transitions in Archipelagic States; dan Escalating Gas Role in Energy Transitions. Selanjutnya, Boosting Geothermal Power; Highlighting Nuclear Potentials in Energy Transitions; Expanding Solar, Wind, and Ocean Energy Solutions; Accelerating Hydrogen and Energy Storage Development; Biofuels for Green Economy; Energy Efficiency: Scaling-up Strategies; dan Joint Webinar on Energy and Climate Financing. Diselenggarakan pula parallel events yaitu IRENA Investment Forum dan EBTKE Conference and Expo 2022. Di samping itu, akan digelar Youth Conference in Energy Transitions: Smart & Clean Energy Technologies Scaling Up, Youth Conference in Energy Transitions: Securing Energy Accessibility, Youth Summit in Energy Transitions: Advancing Energy Financing, dan Civil of Twenty (C20). Agung mengatakan Kementerian ESDM juga membuka partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun aksi nyata untuk mendukung energi bersih dalam kerangka G20 Energy Transitions tersebut. (mth/Antara)
SMSI Raih Rekor MURI Terkait Jumlah Anggota Terbanyak di Dunia
Jakarta, FNN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor terkait dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, di Galeri MURI, Jakarta, Jumat (18/3). “Hari ini, kami bangga bertemu dengan orang-orang hebat, kreatif, dan tangguh yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Indonesia butuh orang-orang seperti yang terpilih hari ini agar bangsa kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain,” kata Jaya Suprana. Sejak didirikan pada 7 Maret 2017 jumlah anggota SMSI per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 anggota. Mereka terdiri atas pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah anggota sebanyak itu dinilai Tim MURI merupakan jumlah terbanyak di dunia sehingga pantas diberi penghargaan. Bahkan sekarang, kata Firdaus, jumlah anggota SMSI semakin banyak, yaitu mencapai 2.000 pengusaha pers atau media siber. “Organisasi SMSI tengah meluas jaringannya hingga tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” lanjutnya. Penghargaan MURI tersebut menandai pencapaian rencana strategis SMSI yang telah ditetapkan pada peta perjalanan organisasi dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri. Selain menerima penghargaan atas rekor anggota terbanyak di dunia, pada 28 Februari 2020 SMSI dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini bertema \"Mendambakan Keadilan Sosial\". Hanya dalam kurun waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggotanya sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Mohammad Nasir menyampaikan pencapaian SMSI berkenaan dengan anggota terbanyak di dunia itu perlu dicatat dan dirayakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. “Melalui pencatatan ini, kami bisa merefleksikan kembali pencapaian yang telah diraih bersama. Tentu saja, kami akan lebih bersemangat,” ujar Mohammad Nasir. (mth/Antara)
POPULER
