ALL CATEGORY
LAZISKU Luncurkan Pusat Kesehatan Gratis Bagi Du'afa
Jakarta, FNN - Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Kemandirian Umat (LAZISKU) KBPII meluncurkan program Pusat Kesehatan Kemandirian Umat (PuskesKU), pada Kamis, 17 Maret 2022. \"Pusat Kesehatan Kemandirian Umat adalah lembaga kesehatan sebagai sarana para dokter relawan LAZISKU untuk membantu masyarakat kecil (duafa) mendapat pelayanan kesehatan,\" ujar Direktur Eksekutif LAZISKU, As\'ad Nugroho dalam Peluncuran Pusat Kesehatan LAZISKU di Jalan Zaini, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pusat Kesehatan LAZISKU merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi kaum duafa dan didirikan untuk membantu masyarakat mendapatkan konsultasi dan pengobatan dari para dokter relawan LAZISKU. \"Masalah kesehatan masih menjadi momok bagi masyarakat terutama warga ekonomi lemah. PuskesKU hadir untuk mengatasi masalah kesehatan dan pelayanan jemput bola di kawasan miskin kota yang membutuhkan layanan kesehatan,\" kata As\'ad dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Jumat, 18 Maret 2022. Ia menyebutkan, selain beberapa lokasi di Jakarta, PuskesKU juga akan didirikan di berbagai wilayah dan cabang LAZISKU di daerah. LAZISKU juga akan mengundang berbagai lembaga berkolaborasi dalam mendirikan PuskesKU baik kalangan dokter, tenaga medis, korporasi maupun instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. \"Masalah kesehatan harus menjadi kepedulian semua pihak termasuk Lazis karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kecil,\" tutur As\'ad. Peluncuran PuskesKU dilanjutkan dengan pengobatan gratis untuk masyarakat di kawasan jalan Zaini Kramat Pela dengan menghadirkan tiga Dokter Relawan Lazisku yakni dr Buyung Berli, dr Syarifah Anne dan dr Nadya Woro Nastiti. Dalam operasional PuskesKU sehari-hari, selain ditangani ketiga dokter tersebut, ada tiga orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan membantu melayani, masing-masing dengan kualifikasi: seorang lulusan SMK/D3 keperawatan, seorang SMK/ D3 Kefarmasian dan seorang D3/S1 Kesehatan Masyarakat. Waktu pelayanan PuskesKU akan dibuka dari Pukul 13.00 s.d 19.00 WIB, selama tujuh hari dalam sepekan. Menurut dr Buyung Berli waktu pelayanan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari Lurah Gandaria Utara. \"Tadinya mau dibuka pukul 08.00-15.00 WIB, namun kita diminta untuk buka setelah jam pelayanan puskesmas tutup,\" ujar Berli. Berli menambahkan obat-obatan bagi pasien akan langsung disediakan oleh PuskesKu. Sehingga pasien tak perlu mencari obat ke apotek lagi. Terkait rumah sakit rujukan, apabila pasien perlu mendapat perawatan lebih intensif, Berli menuturkan untuk saat ini belum ada kerja sama. Ke depan akan diupayakan kerja sama, misalnya dengan Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa atau Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah. \"Apabila pandemi Covid 19 sudah dinyatakan selesai, maka PuskesKU akan melakukan kegiatan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang dikelola KBPII se-Jabodetabek, minimal sebulan sekali,\" ucapnya. (MAI/FNN).
Cabut HET bukan Solusi, PKS: Mendag Harus Dipecat, Gagal Urus Minyak Goreng!
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) bakal mencabut peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng bukanlah solusi dalam menghadapi carut-marut urusan minyak goreng di tanah air. “Sebelumnya Mendag bilang dengan gagahnya bahwa HET minyak goreng tak akan dicabut namun Ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha maka tanpa malu HET dinyatakan dicabut dan dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat” ucap Johan menyesalkan cara kerja pemerintah dalam urusan minyak goreng ini. Legislator Senayan ini menyampaikan bahwa atas kegagalan Mendag mengurus minyak goreng, mulai dari flkutuasi harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi merata di seluruh tanah air, fenomena antrian minyak goreng yang dialami rakyat hingga menimbulkan banyak korban, kegagalan mewaspadai inflasi pangan dan tidak konsisten terhadap peraturan HET maka sepantasnya Mendag segera dipecat agar hal ini tidak berlarut-larut. “Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR untuk membahas minyak goreng maka sebaiknya Mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat”, tegas Johan. Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari Sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. “Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja Mendag yang sangat amatiran hari ini karena kenaikan harga yang drastis selama berbulan-bulan dan kemudian muncul kelangkaan di pasaran pasti berdampak langsung kepada konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industry terutama UMKM pengolahan makanan, karena itu harusnya masih banyak upaya solusi yang lebih tepat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dalam urusan minyak goreng ini” cetus Johan. Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini menyayangkan kelemahan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam urusan minyak goreng ini, padahal menurutnya kenaikan harga merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran. “Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan membuat Langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik” ujar Johan. Johan menilai selama ini kebijakan Mendag terkesan sebagai kebijakan yang mendadak, sporadis dan terus berubah sehingga disimpulkan tidak punya roadmap strategic dalam tata Kelola pasokan dan harga minyak goreng. “Padahal saat ini dibutuhkan ‘tangan dingin’ seorang Mendag agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya” papar Johan. Selanjutnya Johan meminta semua pihak agar lebih peduli mendesak pemerintah supaya tidak main-main dalam urusan minyak goreng ini. “Saya tegaskan bahwa keputusan Mendag terhadap harga minyak goreng kemasan yang dibebaskan sesuai dengan mekanisme pasar adalah keputusan yang salah kaprah, karena harga komoditas minyak goreng termasuk dalam pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan. (mth)
Turunnya Presiden Tergantung Cara Naiknya
Oleh Michael Attarturk Sampurno - Pemerhati Sejarah Kepemimpinan Nusantara. Saya tiba-tiba ingat, potrait masa lalu Bung Karno diawal masa kemerdekaan bersama Dwitunggal Mohammad Hatta dari Minangkabau, gegap gempita bersama ephoria rakyat yang begitu haus akan sebuah nama kemerdekaan. Soekarno-Hatta, adalah proklamator berdirinya bangsa bernama Indonesia. Soekarno sebagai presiden pertamanya, yang begitu sangat dielu-elukan rakyat, karena ciri khas pidatonya yang berapi-api membakar semangat bangsa Indonesia yang baru berdiri. Namun, 20 tahun kemudian tiba-tiba semuanya berubah. Pasca kudeta gagal PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Figur dan sosok Soekarno yang awalnya begitu di elu-elukan, kondisinya berbalik arah 180 derjat. Menjadi tumpuan kemarahan masyarakat, karena dianggap terlalu membela dan menganak emaskan PKI yang jelas merusak dan mau merubah negara Indonesia yang berKeTuhanan Yang Maha Esa menjadi negara Komunis atas dukungan Peking dan Moskow. Tahun 1945 di elu-elukan sebagai tokoh Proklamator, di tahun 1965 di buru-buru karena kudeta gagal PKI terhadap bangsa Indonesia. Tiba-tiba saya teringat Soeharto. Dimana, pada tahun 1965 namanya muncul begitu harum dan juga dielu-elukan rakyat seluruh Nusantara. Karena dianggap atas keberaniannya, berhasil secara taktis dan strategis menumpas balik dan menggagalkan kudeta PKI di tahun 1965. Dimana tabiat PKI ketika itu sudah sangat meresahkan dan menakutkan. Melakukan teror, caci maki, dan menyebar kebencian terhadap apa saja yang berbau agama khususnya Islam. Berbekal Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Mayjend Soeharto ketika itu di tunjuk sebagai Pangkokamtib (Pangkima Komando Keamanan dan Ketertiban), dan selanjutnya mulus mengatarkannya menjadi Presiden Indonesia ke-dua selama 32 tahun lamanya. Nasib Soeharto hampir sama dengan pendahulunya Soekarno. Di elu-elukan pada tahun 1965, sebagai Jendral patriot penyelamat bangsa dari ancaman pemberontakan komunis, berubah 180 derjat di tahun 1998, menjadi sasaran kemarahan rakyat atas krisis moneter dengan isu KKN, sampai akhirnya Soeharto dengan gentleman mengundurkan diri dari jabatan Presiden melalui reformasi 98. Tiba-tiba saya teringat Prof Eng BJ Habibie. Seorang genius yang namanya begitu harum sebagai ahli pesawat terbang didunia. Tak sampai setahun menjadi Wakil Presiden Soeharto, BJ Habibie lalu diangkat menjadi Presiden RI ke-3 melalui Sidang paripurna Istimewa MPR-RI. BJ Habibie yang di anggap anti tesa dari kepemimpinan Soeharto yang di cap militeristik, akhirnya juga tidak bertahan lama. Prof BJ Habibie, dilantik melalui sidang istimewa MPR RI (1998), namun juga di berhentikan melalui sidang istimewa MPR (1999) dengan isu lepasnya provinsi ke 27 Timor Leste dari pangkuan ibu pertiwi. Tiba-tiba saya teringat KH Abdurrahamn Wahid alias GusDur. Cucu pendiri Ormas Islam terbesar di Indonesia NU yaitu KH Hasyim Asyari. Mantan ketua PBNU ini, kemudian jadi Presiden RI yang ke-4 melalui politik poros tengah gagasan tokoh reformasi Prof Amien Rais. Faksi poros tengah ini adalah faksi di parlemen bentukan Amien Rais Cs. Untuk menjegal Megawati dari PDIP waktu itu menjadi Presiden. Begitu juga nasib Gus Dur. Ahli fiqih ini, naik jadi Presiden melalui dukungan faksi poros tengah (1999) namun juga di jatuhkan (impeachmant) melalui poros tengah ini juga atas isu Bulog Gate (tahun 2001) Berbagai macam isue yang berkembang saat itu. Suasana politik pro dan kontra hingga adu kekuatan massa juga tak terelak kan. Ada yang bilang pelengseran Gus Dur otaknya adalah Amien Rais, tapi ada juga yang mengatakan skenario Megawati agar mulus jadi Presiden. Dan siapa yang menjatuhkan Gus Dur ketika itu, tetap jadi misteri sampai saat ini. Tiba-tiba saya teringat Megawati. Ketua Umum PDIP yang terkenal dengan jargon Partai Wong Cilik. Megawati juga puteri Soekarno. Dan akhirnya berhasil jadi Presiden RI yang ke-5 menggantikan Gus Dur (2002) hingga habis masa jabatan tahun 2004. Nasib Megawati juga hampir sama. Naik jadi Presiden menggantikan (atasannya) Gus Dur, berhenti jadi Presiden karena kalah dalam pemilihan oleh (mantan anak buahnya) sendiri Pak SBY. Tiba-tiba saya teringat Jendral TNI Soesilo Bambang Yudhoyono. Menantu mantan komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. SBY naik jadi Presiden RI yang ke-6 melalui Pilpres secara langsung pertama kali di Indonesia mengalahkan para mantan atasannya seperti Megawati dan Wiranto. SBY menjabat dua periode (2004-2014), dan mengakhiri masa jabatannya sesuai amanah konstitusi UUD 1945, bahwasanya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode per-lima tahun. Tiba-tiba saya ingat Joko Widodo atau familiar di kenal Jokowi. Menjadi Presiden ke-7 RI pada tahun 2014 menggantikan SBY. Dan sampai saat ini masih menjabat memasuki periode ke-dua nya. Jokowi berhasil menjadi Presiden yang ke-7 ini sangat penuh dengan dinamika politik yang luar biasa. Dari Walikota Solo yang adem dan homogen, meloncat jadi Gubernur DKI seiring dengan isu mobil Esemka, dan menjadi Presiden RI mengalahkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Saya tak bisa berbicara banyak tentang sepak terjang seorang yang bernama Jokowi. Di elu-elukan bak dewa di kelompok Cebong, namun di caci maki di kelompok kampret alias kadrun. Namun yang jelas, sejak kepemimpinan Jokowi ini, harmonisasi kebangsaan kita sedikit berbeda. Bangsa ini tiba-tiba berubah beringas, permisif, sinis, fasis, dan penuh rasa kebencian. Tapi yang terpenting dalam penulisan ini adalah, bagaimana kita memotrait sebuah sejarah bangsa yang penuh dinamikanya masing-masing. Yang menariknya adalah ; Ada satu karakter, kesamaan, dan bentuk ulang persamaan dari bagaimana naik dan turunnya seorang presiden di Indonesia. Yaitu : “Turun dan berhentinya seorang Presiden di Indonesia, tergantung bagaimana cara mereka mendapatkan jabatan Presiden itu”. Mari kita lihat secara seksama satu persatu. Soekarno jadi Presiden, atas kehendak para pejuang dan tokoh bangsa hingga Soekarno di culik ke rengas dengklok agar segera memprolakmirkan kemerdekaan Indonesia. Tak perlu menunggu janji manis Jepang yang mau beri kemerdekaan. Maka jadilah Soekarno-Hatta menjadi Presiden yang di elu-elukan rakyat. Namun lihat bagaimana turunnya Soekarno. Juga atas desakan dan tekanan para Jendral dan tokoh bangsa saat itu. Pasca peristiwa Kudeta gagal PKI, nama Soekarno dikait-kaitkan dengan PKI dan menjadi muara kebencian masyarakat. Sampai pada sidang MPRS 1967 Soekarno di berhentikan atas desakan dan demonstrasi besar-besaran mahasiswa, pelajar, dan tokoh agama se-nusantara. Selanjutnya begitu juga dengan Soeharto. Melalui pengajuan dirinya untuk mendapatkan mandat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) mengambil alih kekuasaan Soekarno, menstabilkam kondisi sosial politik negara dan menumpas habis PKI dan antek-anteknya mendapat simpati masyarakat. Namun lihat Soeharto turun. Naik melalui pengajuan diri dapat mandat Supersemar, turunnya pun melalui pengunduran diri setelah di demo besar-besaran oleh mahasiswa yang minta reformasi atas dukungan Amerika dan sekutunya. Demo reformasi ini juga ada yang mengatakan di tinggangi oleh pembalasan dendam para anak-anak PKI yang sakit hati karena di tumpas dan di kungkung mati Soeharto semasa berkuasa. Selanjutnya Gus Dur, naik jadi Presiden melalui poros tengah Amien Rais, turunnya pun melalui manuver politik poros tengah Amien Rais Cs. Selanjutnya BJ Habibie. Naik jadi presiden melalui sidang paripurna istimewa, turunnya juga melalui sidang paripurna istimewa. Selanjutnya Megawati, naik jadi Presiden menggantikan atasannya Gus Dur, turun juga di gantikan oleh anak buahnya SBY. Sedikit berbeda dengan SBY, naik jadi Presiden melalui Pilpres dan konstitusional, turunnya juga secara konstitusional habis masa jabatan dua periode. Lalu bagaimana dengan Jokowi ? Naiknya melalui apa ? Turunnya juga melalui apa? Kalau melihat kepada sejarah. Seperti apa yang di tulis diatas. Seorang Presiden RI dalam sejarahnya, akan turun dari jabatan akan sama dengan bagaimana caranya mendapatkan jabatan itu. Kembali kepada Jokowi, silahkan tuangkan pendapat dan analisanya masing-masing. Apakah akan turun? Lanjut periode ? Perpanjangan periode? Habis masa jabatan ? Atau naik melalui berita Esemka turun melalui berita Esemka? Wallahu’alam. Surabaya, 18 maret 2022. Sumber: www.fnn.co.id
MAKI Laporkan Dugaan Penyelundupan Minyak Goreng ke Kejati DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Minyak Goreng diekspor dengan kamuflase sayuran. Keuntunga puluhan milyar dari penyelundupan minyak goreng. Penyelundupan minyak goreng keluar negeri layak untuk diproses korupsi. Demikian dipaparkan Boyamin Saiman, koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) kepada FNN, Jumat (18/03/2022). Boyamin mengaku pada Kamis 17 Maret 2022 melalui sarana online Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) telah memasukkan data berupa poto terlampir dugaan penyelundupan ke luar negeri (ekspor ilegal) barang minyak goreng yang dalam dokumen eksport diduga tertulis sebagai sayuran sebagai modus untuk mengelabui aparat Bea Cukai dikarenakan eksportir tersebut tidak memiliki kuota eksport minyak goreng. Dugaan penyelundupan ini melalui pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa 1 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok. Eksportir ilegal memperoleh barang minyak goreng dengan cara membeli barang suplai dalam negeri dari pedagang besar dan atau produsen yang semestinya dijual kepada masyarakat dalam negeri namun nyatanya dijual keluar negeri sehingga berpengaruh atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam negeri . Ekportir ilegal memperoleh minyak goreng dari pasar dalam negeri dengan harga murah dan ketika menjual ke luar negeri dengan harga mahal sekitar 3 hinga 4 kali harga dalam negeri. Harga pasaran minyak goreng dalam negeri adalah Rp. 120.000 hingga Rp. 150.000 untuk kemasan 5 liter, namun setelah dijual ke luar negeri harganya Rp. 450.000 hingga 520.000 untuk kemasan 5 liter, artinya eksportir ilegal memperoleh keuntungan sekitar 3 sampai 4 kali lipat dari pembelian dalam negeri. Untuk kasus pelaporan ini, keuntungan kotor eksportir ilegal per kontainer sekitar 511 jt. Kalau dikurangi biaya pengurusan dokumen dan pengiriman barang sekitar 450 jt per kontainer dg tujuan Hongkong. Artinya 23 kontiner kali 450 jt adalah : Rp. 10.350.000.000 ( sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah ). Berdasar data MAKI yang diperoleh dari pihak internal pelabuhan, diduga pada Juli 2021-Januari 2022, PT AMJ Bersama-sama dengan PT NLT dan PT PDM, diduga melakukan ekspor ilegal Minyak Goreng Kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Adapun ekspor tersebut sejumlah 7.247 (tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh) karton kemasan 5 liter, 2 liter, 1 liter dan 620 mililiter, dengan rincian (22/7/2021 sampai dengan (1/9/2021). Selain itu, berdasarkan 9 (sembilan) dokumen PEB sejumlah 2.184 Karton Minyak Goreng Kemasan merek tertentu dan (6/9/2021) sampai dengan (3/1/2022). Juga terdapat data 23 (dua puluh tiga) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ) sejumlah 5.063 Karton Minyak Goreng Kemasan merek tertentu, dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) kontainer ke berbagai negara tujuan, antara lain Hongkong dll. Data ini diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai bentuk memperkuat Penyelidikan oleh Pidsus Kejati DKI Jakarta yang telah dimulai sejak kemarin ( 15 Maret 2022 ). Dengan tambahan data ini, semoga Kejati DKI Jakarta segera meningkatkan Penyelidikan ke tahap Penyidikan sekaligus menetapkan Tersangka. Laporan ke Kejati DKI ini untuk memperkuat laporan MAKI kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 13 Marer 2022. Laporan ke Kejagung adalah terhadap eksportir CPO ( bahan minyak goreng ) , sedangkan ke Kejati adalah eksportir minyak goreng. Pemain Besar jatah Kejagung, Pemain Menengah jatahnya Kejati DKI Jakarta. MAKI akan tetap mengawal kasus ini dan akan melakukan gugatan Praperadilan jika prosesnya lamban atau mangkrak. (*)
Kronologi Andunisi Sampai Dengan VOC Bubar
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan (Foto: Lukisan tahun 1610. Kiri \"pangeran\" Jayakarta digeruduk pebisnis Inggris yang dikawal orang2 Betawi. Mereka bersengketa kasus jual beli tanah) Andunisi bahasa Swahili, kenegerian ibu suri. Pemukim Indonesia di Mekkah XVIII-XIX M banyak memakai nama Andunisi a.l Syekh Abdul Kadir Abdul Muthalib al Andunisi al Mandili, penulis kitab Al Mazhab. 1. S/d 9000-7000 tahun lalu era cave life (Bernard Grunn, 1984) 2. Setelah butir (1) s/d 3000 tahun lalu era River basin community (Bernard Grunn, 1984). 3. Pertumbuhan peradaban kedatangan bangsa Maya 3000 tahun lalu (Prof Kern, 1952). 4. Perdagangan tradisional. Kedatangan bangsa Egypt IV SM. Bukti2 archaic sarcopagus di Tapamuli, Nias, Bali, dlk 5. Era theism. Kedatangan Queen of Sheba Axumit II M (Giovanni, Italy, XV M) 6. Perdagangan pra modern, kedatangan bangsa2 berbahasa Swahili west and north Afro. Bukti: betsheba di pulau Bidadari, photo atas, dan di Mojokerto dan pemukiman Yahfat di Sunda Kalapa 7. Era alat tukar dan kedatangan Islam VII M. Kedatangan bangsa2 Amrat Oman dan Bahren. Bukti: kampung Bahar di Jakarta dan Tangerang. Gelang Bahar Sulawesi dan Maluku. Pulau Rubiyah Aceh Utara. Muara Emrat sebelah barat Muara Ancol. Orang Basrah Irak dengan fam Hamadi. Mesjid pola Karbala VII M di Luwu Utara Sulsel. 8. Era zona econ sejak IX M. Kedatangan bangsa2 Caucasus a.l Samarkand lalu bangsa Koja Malbari India Selatan yang muslim pada XI M dan Melayu Malaka XIV M. Zona2 econ: Banda Aceh, Belawan, Palalawan, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kalapa, Samarang, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, Lombok, Makasar, Buton, Amurang, Saparua, Banda Neira, dll. Era Mayor Power System nomenclatur kerajaan: abad XIII/XIV M : Pagaruyung, Samudra Pasai, Palembang lama, Sumedang, Majapait, Lombok, Bima. Era Kesultanan Islam XV-XVI M: Aceh, Palembang, Banten, Mataram, Gowa, Bone, Ternate, dll. Kesultanan2 Sumatera Timur setelah era ini. 9. Relasi kesultanan Islam-Ottoman 1478- 1923. Raden Fatah menjadi Kalipah Tanah Jawa tahun 1478 (keterangan Sultan HB X). Tahunn 1923 Ottoman membantu Kongres Khilafah di Jakarta tahun 1923. 10. Kedatangan orang Etopa: Juan Barsos Portugis di Sunda Kalapa tahun 1485. Kedatangan missi dagang Inggris di Sunda Kalapa 1595. Kedatangan Cornelis de Houtman Belanda di Maluku tahun 1595. Kedatangan Pieter Both 1602 ke Sunda Kalapa. Tahun 1619 VOC mau dirikan markas di Majakatera ditolak. VOC bermarkas di Pulo Onrust s/d 1707. Pada 1799 VOC bubar. (*)
Gawat Darurat Negeri Dukunkrasi
Oleh Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASIH buntut dari lakon \"Kendi Nusantara\" yang pemeran utamanya adalah Joko Widodo dengan pemain lain yaitu para dukun nusantara. Perannya \"gaib\", ada yang sekedar komentar, terlibat, maupun menerawang. Spiritualitas dan mistik sulit dibantah sebagai warna atau nuansa dari ritual \"Kendi Nusantara\". Gaib juga peran Jokowi apakah menyewa dukun, petugas dukun, atau sudah menjadi dukun. Menurut paranormal Mbah Mijan yang berkumpul saat ritual \"Kendi Nusantara\" bukan hanya manusia, tetapi juga sosok tak kasat mata. Sesepuh gaib yang hadir. Menurutnya IKN baru di Penajam ini \"direstui\" atau \"diizinkan\" oleh yang gaib. Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) yang berkedudukan di Banyuwangi juga turut mendukung. Ritual yang dipimpin Jokowi menurut Ketua Persatuan Dukun Nusantara Gus Abdul Fatah Hasan adalah pas untuk siklus 100 tahunan. Baru 100 tahun kemudian akan muncul tokoh lagi seperti Jokowi. \"Zaman leluhur kehidupan manusia ini bergandengan dengan alam supranatural sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi alam milik manusia dan alam lain\", demikian Gus Abdul Fatah. Seorang praktisi spiritual Ki Surau menegaskan bahwa ritual \"Kendi Nusantara\" yang melibatkan Gubernur seluruh Indonesia ini adalah usulan dari salah satu dukun asal Solo Jawa Tengah. Menurut Ki Surau dukun asal Solo tersebut selalu memberi kekuatan secara spiritual kepada Presiden Jokowi. Yang lucu adalah ungkapan dukun asal Medan Ki Bedul Sakti bahwa ritual Jokowi hampir gagal jika tidak diselamatkan olehnya. Terjadi insiden baik Gubernur pingsan maupun perubahan cuaca drastis adalah akibat dari penghuni gaib yang marah. Bagi Ki Bedul Sakti hampir gagalnya ritual itu disebabkan oleh penghianatan Anies. Gubernur DKI ini tidak membawa tanah keramat tetapi tanah biasa. Menurut Ki Bedul, Anies Baswedan ditakuti oleh sekawanan bangsa Jin. Jokowi yang dekat dengan dunia mistik atau klenik adalah persoalan sendiri bagi bangsa ini. Teringat ketika pelantikan dahulu bulan Oktober 2019, ruang gedung DPR juga diisi oleh makhluk gaib seperti Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, dan Jin Kahyangan. Adalah Ki Sabdo yang mengundang atau \"memasok\" atas perintah Jokowi. Itu menurut pengakuannya. Menjadi persoalan sendiri karena memang berbahaya jika kebijakan pemerintahan atau kenegaraan tidak didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal, tetapi atas nasehat, masukan, atau bimbingan dari para dukun atau praktisi spiritual. Terbuka benturan dengan pandangan sehat rasional dan keagamaan. Kekuasaan dukun yang dominan akan melengkapi krasi-krasi yang sudah melekat pada Pemerintahan Jokowi seperti korporatokrasi, buzzerkrasi, dan kleptokrasi. Kini dukunkrasi adalah fenomena baru yang terkuak, terbuka dan terdeklarasi. Kekuasaan dukun dapat mereduksi input-input rasional dan bijak dalam memimpin negeri. Kondisi ini menyebabkan negara ada dalam keadaan gawat darurat. Dukunkrasi nyata-nyata bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut bangsa dan rakyat Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Jokowi janganlah menyerupai kehidupan masa lalu seperti Fir\'aun yang dikelilingi oleh elemen oligarki Haman, Bal\'am, dan Qarun. Kahin dan tukang-tukang sihir. Fir\'aun adalah leluhur bagi penguasa zalim, pendusta, paganis dan tidak beriman. Indonesia maju tidak sama dengan Indonesia mundur. Maju mundur sama juga hancur. Jokowi harus membawa Indonesia itu maju. Jika tidak, sebaiknya mundur teratur. Rakyat bahagia dan akan sangat bersyukur. (*)
Ketua DPD RI: Indonesia Darurat Moral Politik
Pagar Alam, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para pemuda supaya melek politik. Karena, masalah bangsa terjadi akibat keputusan-keputusan politik. Hal itu terjadi karena kini Indonesia mengalami darurat moral politik. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan Kuliah Umum di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis (ITBis) Lembah Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis, 17 Maret 2022. Tema yang diangkat adalah Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar, Alam Alpian Maskoni; Rektor ITBis Lembah Depok, Dr Elvera; Ketua Yayasan ITBis, Lendy Rahmadi; dan Direktur Pascasarjana ITBis Lembah Dempo, Dr Sastra Mico. Bagi LaNyalla, pemuda adalah salah satu topik yang menarik dibahas. “Ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu \'Apabila ingin melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah bagaimana pemuda di negara itu hari ini\'. Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa,\" tutur LaNyalla dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, Kamis. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, untuk menghancurkan sebuah negara atau bangsa, terkadang tidak perlu dengan kekuatan militer, tetapi cukup dengan merusak mental dan fisik serta moral generasi mudanya. Dengan alasan itu, LaNyalla mendorong para pemuda dan mahasiswa agar mengetahui jika Indonesia mengalami darurat moral politik. \"Indonesia mengalami darurat etika politik. Pemuda harus tahu jika Indonesia mengalami kemunduran serta kerusakan politik, akibat Amandemen Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002,\" katanya. LaNyalla menjelaskan, Konstitusi Indonesia produk Amandemen 2002, telah merombak total wajah tata negara Indonesia. Indonesia yang sebelumnya menganut Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, diubah menjadi Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik. \"Para pemuda dan mahasiswa harus tahu hal ini. Harus peduli terhadap situasi kebangsaan ini. Termasuk harus mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi dalam Amandemen Konstitusi saat itu,\" katanya. LaNyalla juga meminta para pemuda mengetahui Demokrasi Pancasila yang disebut sebagai sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa. \"Namun, sistem ini kita tinggalkan hanya karena kita ingin meniru sistem barat. Hanya karena ingin terlihat demokratis di mata dunia barat. Akibat dari semua proses itu, sekarang arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik,\" katanya. Ditambahkannya, kedaulatan rakyat yang dulu direpresentasikan melalui kekuatan lain di luar partai politik, seperti Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Fraksi ABRI yang berisi TNI-Polri, sudah tidak ada lagi. \"Semua kelompok sipil dan non-partisan terpinggirkan dan tidak bisa ikut menentukan wajah bangsa ini mau dibawa kemana oleh persekongkolan partai politik di Senayan. Suka-suka partai politik dan pemerintah mau membuat Undang-Undang apa saja. Meskipun Undang-Undang itu menguntungkan sekelompok oligarki dan merugikan kebanyakan rakyat, tidak peduli,\" katanya. Dalam kuliahnya, LaNyalla juga mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa yang mengalami penurunan budaya diskusi di dalam kampus. \"Budaya perdebatan pemikiran antara mahasiswa mengalami penurunan kualitas dibanding dengan era pergerakan mahasiswa di penghujung era Orde Baru tahun 1998. Semakin banyak pula, kalangan muda yang bersikap A-politis. Menganggap politik itu sesuatu yang tidak penting,\" katanya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, mahasiswa bahkan bersikap Apatis terhadap diskusi-diskusi tentang politik dan isu-isu kebangsaan. “Karena itu saya sangat mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Yaitu, orang-orang muda dalam forum-forum seperti ini akan berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Sekaligus mendapat bekal pengetahuan sosial, politik, kepemudaan, dan demokrasi. (MAI/FNN).
Mendag Lutfi Tegaskan Tak Akan Menyerah Oleh Mafia Pangan
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah. \"Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji, saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik,\" kata Mendag Lutfi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022. Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diseludupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya saat Harga Eceran Tertinggi (HET) masih ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium. Lutfi mendapati bahwa tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu. Lutfi mengungkapkan merasa geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp 14.000 per liter. Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyeludupan minyak goreng yang di produksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional. Mendag mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan ketersediaan minyak goreng menjadi terbatas saat kebijakan HET masih ditetapkan, terlebih lagi menjelang bulan puasa Ramadhan. Oleh karena itu, pemerintah mencabut kebijakan HET tersebut dan mengendalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, yang hasilnya membuat banjirnya produk minyak goreng kemasan di pasar maupun minimarket atau supermarket dengan harga sekitar Rp 25.000 per liter. Namun pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp 14.000 per liter di level masyarakat. Subsidi diberikan pada level produsen dengan membayar selisih antara harga perekonomian dengan harga jual di masyarakat sebesar Rp 14.000 per liter. Subsidi tersebut akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana BPDPKS untuk mensubsidi minyak goreng curah tersebut didapan cara menaikkan bea keluar bagi eksportir produk CPO dan turunannya. (MD).
Tamsil Linrung, Senator Kritis yang Rajin Menulis
“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADALAH Tamsil Linrung, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak pernah absen dalam menyikapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo di saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang “sakit gigi” yang nyaris tak bisa bersuara sama sekali. Setiap kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun anggota DPR yang berani mengkritisi Pemerintah (Presiden Jokowi). Apalagi, mayoritas partai di DPR adalah pendukung Pemerintah. BuzzerRp bakalan membela jika ada yang menyerangnya. Itulah kondisi yang terjadi di Gedung Senayan, Jakarta. Sunyi nyaris tidak ada suara sumbang sama sekali. Rakyat pun tidak tahu lagi harus lapor ke mana jika mereka ingin menyalurkan aspirasinya. DPR nyaris lumpuh! Beruntung di Senayan sana masih ada DPD yang kini dipimpin senator La Nyalla Mattalitti yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang dirasa sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sikap kritis seperti La Nyalla itu juga masih melekat pada Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan. Menariknya, sikap kritis Tamsil ini ditulis dalam bentuk artikel atau opini di media mengikuti isu terkini. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan lainnya. Wartawati senior Rahmi Aries Nova mencatat, hanya segelintir anggota DPD dan DPD yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu Tamsil termasuk satunya. Mantan anggota DPR tiga periode itu yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Tamsil terus minta masukan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi, bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah, sekelas Habib Rizieq Syihab. Tak hanya itu saja. Tamsil juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu hal yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku sebagai wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga cukup dekat dengan suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid. Kini ia tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar (ahli), aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Ketika BEM UI menggelari Presiden Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service, Aliansi Mahasiswa UGM menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan, dan The King of Pura-pura pemberian dari BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamsil menanggapinya. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, “Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata.” Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul: “Jokowi Yakin Corona Kelar di Akhir 2020: Semua Akan Liburan!\" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi, tidak pernah ada klarifikasi Istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. “Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19,” begitu tulis Kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, Istana tak mau mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru lagi. “Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat,” tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelarinya juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satire. Tapi, juga tak asal bunyi. Tamsil mengatakan, pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Karena tidak sedikit tim yang ada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentunya dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar Lip Service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru jadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantri, dan tidak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. “Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Ketika ramai gagasan presiden tiga periode, Tamsil langsung menulis artikel berjudul: “Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode” di FNN.co.id (Rabu, 23 Juni 2021 03:33:57). Di sisi lain, Presiden Jokowi terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: “ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka”. Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998. Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden. Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut. Hal ini mengingatkan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres),” ujarnya pada media, 7 Februari 2013. Namun bandul politik yang tampaknya menciptakan momentum ketika itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat. Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali ada di pusaran. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, apalagi dilakukan tanpa izin. Respon keras Presiden Jokowi penting supaya wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden. Itulah sebagian sikap kritis Tamsil Linrung pada Pemerintah. Menariknya, sikap kritisnya itu tidak hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka. Tapi, juga lewat tulisan-tulisannya. Inilah bedanya Tamsil dengan anggota DPD dan DPR di Senayan. Tamsil Linrung adalah politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 17 September 1961 yang saat ini menjabat Anggota DPD. Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR selama 3 periode dari Fraksi PKS. Saat kecil Tamsil Linrung merupakan anak yang cerdas dan pintar, berbeda dengan teman teman sebayanya. Dia lahir dari latar belakang keluarga guru hingga menjadikan Tamsil menjadi sosok anak yang pintar. Kala itu di saat teman-teman sebayanya masih kelas 1 SD, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 SD. Selain rajin menulis artikel, Tamsil juga pernah menulis buku biografi yang mengulas perjalanan politiknya. Buku setebal 361 halaman itu ditulis oleh Lina M Kamaruddin menceritakan detik-detik lahirnya Tamsil di Puskesmas Segeri Mandalle. Tamsil adalah putra dari pasangan Linrung dan Hatidjah. Linrung adalah guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep. Tamsil merupakan anak ketujuh. Tamsil dalam bahasa Arab adalah \'teladan\'. Sementara Linrung adalah \'melindungi\' dalam bahasa Bugis. Buku yang dicetak di PT Semesta Rakyat Merdeka itu juga menceritakan alasan Tamsil pindah dan sekolah di SMA 1 Parepare. Termasuk mengapa mengabil jurusan IPS meski nilai seluruh mata pelajaran IPA-nya bagus. Demikian halnya memilih Kampus IKIP sekarang UNM Makassar. “Waktu itu banyak yang tak lulus tes, karena ketatnya persaingan apalagi jurusan yang saya ambil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya (Ekonomi Perusahaan),” kata Tamsil Linrung. Jangan heran kalau sekarang ini, sesuai namanya, Tamsil Linrung menjadi teladan dan sering melindungi serta membantu rakyat. (*)
Rocky: Publik Mulai Sadar Sedang Ditipu dan Pemegang Alat Tipunya Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu. \"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?\" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret. Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Luhut, sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang. \"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" tegas Rocky. Meski demikian Rocky meyakini bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan. \"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini,\" tegasnya. Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini. Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis. \"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati. Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati,\" tegasnya. Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati. Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. \"Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting,\" jelasnya. Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal. Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS. Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut. Ricky meyakini ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. \"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya,\" paparnya. Atas semua itu kata Rocky, Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral yang sudah menjalar ke mana-mana. \"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional,\" paparnya. Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)
POPULER
