ALL CATEGORY
Mari Kita Dorong Masyarakat untuk Memberdayakan Ekonomi Warga
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong segenap masyarakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi warga demi merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu menyampaikan sebagaimana dimuat dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, para pendiri bangsa menyepakati cita-cita Indonesia yang merdeka adalah menjadi makmur, sedangkan alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.\"Artinya, masyarakat yang turut memperjuangkan pemberdayaan ekonomi warga di saat yang sama juga sedang melaksanakan amanat konstitusi, yakni untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,\" ujar HNW saat menghadiri kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI di Jakarta, Rabu.Lebih lanjut, HNW menjelaskan negara yang makmur berarti berdaya secara ekonomi dan sejahtera secara materi. Menurutnya, kemakmuran merupakan salah satu pilar yang akan menghadirkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia.Pada akhirnya, ujar HNW melanjutkan, kemakmuran dan kesejahteraan umum diharuskan mengarah pada upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia harus berdampak positif untuk masyarakat. Selain itu, tambah HNW, manfaat kegiatan-kegiatan ekonomi pun sepatutnya terdistribusi secara luas.\"Jadi, kegiatan ekonomi bukan hanya menguntungkan apalagi memperkaya segelintir pihak,\" ucapnya.Berdasarkan hal itu pula, HNW mengatakan MPR RI mendukung program pemberdayaan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\"Oleh karena itu, kami mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara norma dan ideologi, telah diperjuangkan sejak awal oleh bapak-bapak bangsa, baik itu dari organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik, termasuk pula dari kalangan umat Islam,\" tutur HNW. (Ida/ANTARA)
Rabu Pon Bukan Lagi Hari Keramat, Tapi Rabu Dungu
Jakarta, FNN – Sepanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari Rabu Pon selalu dipakai untuk acara kenegaraan, baik pelantikan pejabat, pindah istana, maupun reshuffle kabinet. Publik juga menunggu Rabu Pon ini akan dipakai Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet akibat dari para pembantunya yang tak becus dan partai pendukung yang mulai jaga jarak. Namun ternyata, Jokowi tidak melakukan reshuffle hari ini. “Ini hari Rabu yang di mana semua kedunguan tiba-tiba muncul. Jadi, kita sebut sebagai Rabu Dungu. Bayangkan seorang menteri yang paham ekonomi bikin dalil yang ditertawakan oleh seluruh ekonom dunia. Mending stok sedikit tapi harga murah atau mending stok melimpah tapi harga mahal,” kata Rocky Gerung mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Rabu (23/03/2022). Rocky heran ada menteri yang tak paham hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi, kata Rocky mustinya begitu barang melimpah, maka harganya pasti turun, dan kalau ada kelangkaan pasti harganya naik sesuai dengan hukum kelangkaan. “Tapi kan ini hanya menunjukkan bahwa beliau bingung, ingin ngomong apa. Kalau ditanyakan pada emak-emak Betawi mereka akan ngomong “mending elo turun atau gue seret.” Ini buat si menteri ya, bukan presidennya,” kata Rocky. Menurut Rocky poin dari publik sebetulnya adalah lebih baik mundur dari pada jadi bulan-bulanan. “Nanti kasihan Pak Lutfi diolok-olok dan dikejar-kejar terus setiap hari soal minyak goreng ini. Kalau beliau mundur kan enak tuh, lalu presiden yang ambil alih persoalan ini,” paparnya. Mustinya presiden bisa mengambil-alih keruwetan di kabinet. “Selama presiden tidak mau ambil alih tanggung jawab, selama itu dia jadi sasaran, jadi boneka, dan jadi bulan-bulanan. Ini yang bahaya kalau menteri nggak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, dia akan mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah komen, mundur aja. Jangan ngeyel. Ini kan ngeyel namanya,” tegasnya. Menurut Rocky kekuasan telah membius rezim ini, sehingga tidak sadar apa yang dilakukan. “Kalau kekuasaan itu sudah membius orang, akibatnya dia nggak ngerti lagi, bahwa dia sebetulnya sudah telanjang dari baju sutra. Ini menteri, apalagi presiden. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang terjadi hari ini,” tegasnya. (sof, sws)
Rocky Gerung: Di Pengadilan Semua Kasus Luhut Akan Dibongkar Haris-Fatia
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap santai yang ditunjukkan oleh pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti yang jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Menko Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Rocky, gaya santai keduanya ini menunjukkan suasana batin mereka sangat baik dan tidak menganggap penetapan tersangka sebagai putusnya jaringan demokrasi. “Suasana batin dari dua teman kita ini yang gak menganggap bahwa ini akan menyebabkan putusnya jaringan demokrasi” ujar Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (23/3/2022). Rocky justru menyebut peningkatan status tersangka terhadap keduanya sebagai hal yang konyol. “Ini kontolnya kekuasaan nggak paham bahwa koalisi LSM itu berlimpah dan biasanya datangnya dicicil diajukan. Karena memang riset LSM, riset masyarakat sipil, dimaksudkan untuk memancing reaksi agar supaya terbuka. Karena sebetulnya itu teknik, metodologi agar terbuka,” katanya. Dengan diajukannya ke pengadilan, kata Rocky, nanti semua borok Luhut akan terbongkar. “Nanti pengadilan akan kerepotan begitu ada kasus baru dilaporkan tentang Pak Luhut, nanti akan disusupkan dengan alat ukurnya. Jadi, bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan Papua, akan dikait-kaitkan. Mereka betul-betul siap menghadapi Pak Luhut karena mereka wakil melawan arogansi,” paparnya. Menurut Rocky, Fatia datang ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terlihat dengan mimik gembira, sedangkan Haris dengan santainya membawa kopi. “Itu apalagi Fatia dia gembira-gembira aja itu, merasa oke mari kita main-main. Demikian juga Haris itu sambil nenteng kopi panas masuk nyantai aja“ tambahya. Sebelumnya, Haris Azhar mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat jalani pemeriksaan, Senin (21/3/2022). \"Banyak, mungkin lebih dari 30 ada,\" kata Haris Azhar. Sementara, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti yang juga menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Luhut ini, mengaku bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. \"Pada intinya itu semua bisa dijawab dan dibuktikan sih, gitu aja. Cukup, secara cukup bisa dijawab,\" ujarnya. (ida, sws)
Reshuffle Tak Ada Gunanya, Wong Yang Menggerakkan Invisible Hand
Jakarta, FNN – Isu reshuffle kabinet akhirnya anti klimaks. Rabu Pon yang dijadikan hari keramat untuk merombak kabinet ternyata tak terjadi. Jokowi batal melakukan reshuffle karena serba salah. Demikikan paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 23 Maret 2022. “Semua soal itu akhirnya tiba di depan kita sehingga presiden mau ngomong nggak ada reshuffle sudah tidak ada artinya. Reshuffle buat apa wong sudah bangkrut semua,” paparnya. Rocky mencontohkan, bagaimana jika Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkena reshuffle. “Jadi, misalnya menteri perdagangan mau di-reshuffle, nggak ada gunanya. Toh nanti yang baru juga akan mengatakan hal yang sama karena dia cuma calo, cuma skrup dari suatu desain besar ekonomi oligarki yang digerakkan oleh invisible hand. Bukan invisible hand sih maksudnya sudah kelihatan, tapi tangannya doang. Mukanya tidak keliatan,” katanya. Rocky Gerung menekankan bahwa yang mengetahui wajah oligarki hanyalah Presiden Jokowi. “Oligaaki itu ya presiden. Tapi kita musti berani minta ke presiden untuk mengatakan apa sebenarnya penyebabnya, tapi presiden pasti tidak berani menyebutkan itu. Karena presiden tahu ini orang-orang yang membiayai kampanye saya. Jad kalau dibuka bisa bahaya,” paparnya. Meski begitu, rakyat diminta berani untuk \'menodong\' Jokowi terkait apa penyebab polemik yang terjadi, salah satunya terkait minyak goreng. \"Tapi kita mesti berani minta presiden sebutkan apa penyebabnya, dan presiden pasti nggak berani menyebutkan itu karena dia bayangin \'wah ini orang-orang yang tadinya membiayai kampanye saya ini, bahaya kalau saya dibuka\',\" tutur Rocky Gerung. \"Jadi skandal ini pasti juga akan dibuka nanti, begitu Presiden baru ya semuanya pasti dibuka,\" ucapnya menambahkan. Oleh karena itu, dia mengaku heran mengapa Jokowi seolah-olah tidak memahami persoalan yang sedang terjadi. “Ngapain Jokowi masih bersikap seolah-olah nggak ngerti persoalan. Lama-lama juga orang akan anggap, ya sudah kalau begitu, kita tunggu saja presiden baru yang mungkin akan dipilih bukan melalui siklus lima tahunan, pemilu dipercepat. Kan prosesnya begitu sekarang. Jadi, kemungkinan terjadinya percepatan pemilu justru itu yang musti kita pikirkan atau kita rencanakan,” paparnya. (sof, sws)
IMF Nlai Indonesia Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Krisis
Jakarta, FNN - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi karena didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh.Berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia yang diterima di Jakarta, Rabu, hasil asesmen IMF tersebut disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2021 yang dirilis pada 23 Maret 2022.Menurut IMF, respon pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN serta kebijakan moneter yang akomodatif dan upaya di sektor keuangan untuk mendorong kredit.Dewan Direktur IMF mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia termasuk terkait komitmen pemerintah dalam mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3 persen pada 2023 secara gradual.Kemudian juga mengenai upaya pemerintah Indonesia atas kebijakan moneter untuk berada ahead of the curve dengan tetap memerhatikan tingkat inflasi.Upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan khususnya melalui digitalisasi serta langkah memitigasi perubahan iklim turut diapresiasi IMF.Tak hanya itu, IMF juga mengapresiasi upaya reformasi struktural di sektor riil dan sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.Dalam laporannya, IMF memandang kinerja ekonomi Indonesia akan terus menguat pada tahun 2022-2023 didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global.Meski demikian, IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai terutama terkait munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan.Lebih lanjut, IMF menyampaikan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia terutama terkait normalisasi kebijakan likuiditas, financial deepening dan digitalisasi.Proyeksi positif IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan momentum perbaikan ekonomi nasional akan berlanjut pada 2022.Bank Indonesia pun berkomitmen terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.Sinergi kebijakan dengan otoritas terkait akan dilakukan khususnya dalam rangka akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan upaya mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. (mth/Antara)
Seharusnya Dibedakan Antara Islamofobia dan Terorisme
Ia juga mendapati kasus teroris yang ditangkap dan diadili, tapi prosedural penangkapannya selalu ganjil alias menyalahi aturan. Kasus teranyar yaitu penangkapan dan tembak mati dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN TEPATNYA Selasa, 15 Maret 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai “Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia”. Resolusi tersebut diputuskan melalui konsensus oleh 193 anggota PBB dan disponsori bersama oleh 55 negara mayoritas Muslim. Resolusi menekankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mengingatkan resolusi 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan”. “Congratulations to the Ummah. Semoga ada manfaatnya. Bravo to Pakistan yang mewakili (57 negara anggota) OKI mensponsori resolusi ini. Thanks to PM Imran Khan,” komentar Imam Shamsi Ali dari Nusantara Foundation di New York. Menurutnya, diadopsinya resolusi penetapan 15 Maret sebagai “The Day to Combat Islamophobia” tersebut sebuah langkah positif. “Semoga bisa efektif dalam mengurangi Islamophobia di seluruh dunia,” lanjut Imam Shamsi Ali kepada FNN. Para pembenci Islam di sini wajib tahu informasi ini agar tidak terjerumus pada kebencian akut yang tak berdasar. Umat Islam di Indonesia selama ini sudah menjadi korban “kampanye” Islamofobia. Apalagi kampanye Islamofobia di Indonesia “difasilitasi” dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Salah satu buktinya, Kepala Komjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan, 198 pesantren terafiliasi dengan terorisme, meski akhirnya meminta maaf pada Pengurus MUI Pusat, Kamis (3/2/2022). Boy Rafli kemudian berjanji, BNPT tidak akan sungkan-sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat dan dapat menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam. Apalagi, umat Islam memang merasa terteror oleh kegiatan pelaksanaan penanggulangan radikalisme-terorisme selama ini. Mereka merasa sedang dipojokkan, bahkan dijadikan target. Karena, sepanjang yang berkaitan dengan penyebaran paham radikal dan penangkapan terduga teroris, semuanya dihubungkan dengan orang Islam dan simbol-simbol Islam. Framing berita sedemikian rupa sehingga tercipta kesan bahwa Islam dan umat Islam demikian jahat terhadap negara ini. Yang disasar bukan saja mereka yang diduga telah dan/atau akan melakukan aksi teror, melainkan juga yang berpakaian cingkrang, bercadar dan yang berjenggot. Menurut Dr. Masri Sitanggang, stigmatisasi Islam radikal sudah terasa sejak periode pertama Presiden Joko Widodo berkuasa (2014-2019). Berdasarkan apa yang disebut “survey”, disiarkan bahwa paham radikal telah merambah ke sekolah-sekolah dan kampus melalui pengajian dan Studi Islam Intensif yang dilakukan OSIS atau Lembaga Dakwah Kampus. Periode kedua pemerintahan Jokowi, kecemasan umat Islam meningkat. Pasalnya, semua kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju seperti punya tugas yang sama: berantas radikalisme; dan itu, sekali lagi, terarah kepada Islam dan Umat Islam. Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika baru menjabat sepekan menyebutkan: “Musuh terbesar Pancasila adalah agama”. Agama yang dimaksud tentunya adalah Islam. Meski Yudian coba meluruskan setelah gaduh besar, yang dimaksud adalah adanya kelompok yang menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila, tapi tetap saja tidak bisa lurus. Logika pelurusannya, tidak lurus. Begitu penilaian Masri Sitanggang. Islamopobia dan Terorisme Menyusul penetapan PBB tanggal 15 Maret sebagai “Hari untuk Memerangi Islamofobia”, tentu saja keberadaan Detasemen Khusus (Densus)-88 yang menjadi “eksekutor” hasil kampanye Islamopobia harus dievaluasi. Densus-88 didirikan pada 20 Juni 2003 melalui Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2003, sebagai tindaklanjut diterbitkannya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang mempertegas kewenangan dari Polri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Unit ini didirikan sebagai respons atas maraknya aksi teror yang dilakukan organisasi teroris jejaring Al-Qaeda, salah satunya yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Jadi, tugas utamanya adalah memberantas terorisme. Setelah lebih dari satu dekade, banyak kasus belum tuntas yang ditangani Densus-88. Namun, setelah kasus Siyono ramai, kasus-kasus serupa yang menumpuk seperti gunung es ini akhirnya muncul ke permukaan. Ketua Komnas HAM (saat dijabat) Hafid Abbas mengakui terkuaknya kasus tewasnya Siyono telah membuka kesadaran masyarakat luas bahwa ada hal yang ditutup-tutupi oleh Densus-88. Densus-88 terpojok karena Siyono meninggal ketika pemeriksaan. Bahkan, Kapolri (saat itu) Jenderal Badrodin Haiti mengakui ada kealpaan dari anak buahnya dalam kasus Siyono. Hafid pun menyebut kasus ini merupakan pintu gerbang pertama untuk menuntut Densus-88 lebih terbuka. Pernyataan Hafid ini disambut baik oleh peneliti KontraS, bahkan dengan penuh harap. Mantan Koordinator KontraS Haris Azhar menyakini Densus-88 bukan hanya harus terbuka, tapi juga harus memperbaiki kinerjanya. “Kami meyakini adanya banyak pelanggaran hukum di sektor prosedural maupun pelanggaran hukum substansial. Misalnya orangnya gak terbukti sebagai teroris, tapi ditangkap, disiksa, bahkan ditembak mati,” kata Haris. Ia juga mendapati kasus teroris yang ditangkap dan diadili, tapi prosedural penangkapannya selalu ganjil alias menyalahi aturan. Kasus teranyar yaitu penangkapan dan tembak mati dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam versi polisi, Sunardi tewas ditembak Densus-88 karena melakukan perlawanan. Sunardi merupakan seorang dokter. Pria kelahiran Sukoharjo Mei 1968 itu selama ini membuka praktik di rumahnya, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo Kota. Sunardi diduga terlibat terorisme. Eksekusi terhadap dr. Sunardi dan terduga terorisme sebelumnya seakan menjawab pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi saat penutupan Rakor Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2017 di Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017). “Negara lain begitu (membebaskan visa), kenapa kita tidak? Karena takut teroris. Alasannya ada saja,” kata Jokowi, seperti dilansir Detik.com, Selasa (03 Okt 2017 20:09 WIB). Ketakutan terhadap masuknya teroris menjadi alasan pejabat Indonesia yang enggan membebaskan visa ke banyak negara. Menurutnya, alasan ini hanya upaya membuat cemas dirinya saja sebagai presiden. “Nakut-nakutin Presiden. Saya ini nggak punya (rasa) takut,” ujar Jokowi disambut tawa terbahak-bahak seisi ruangan. Jokowi kemudian membuka kebijakan bebas visa untuk banyak negara, terlepas dari kekhawatiran soal terorisme. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran soal masuknya teroris gara-gara kebijakan bebas visa. “Katanya teroris masuk. Kan terorisnya dari kita,” kata Jokowi santai. Ratusan pengusaha di ruangan tertawa cukup lama, sekitar 10 detik. Memang, faktanya seperti kata Presiden Jokowi, para terduga teroris dari Indonesia, kecuali Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang dari Malaysia. (*)
Ma'ruf Amin Harap Pengusaha Jalankan Kewajiban Bayar THR Secara Baik
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya atas pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri tahun ini secara baik, di tengah kondisi perekonomian yang juga sudah mulai membaik.\"Saya berharap supaya, sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi, saya harap para pengusaha itu melakukan kewajibannya untuk membayar THR ya,\" ujar dia, di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Ia sampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan berkaitan penundaan pembayaran THR yang terjadi pada Idul Fitri tahun sebelumnya karena pandemi.Menurut dia, di tengah kondisi Covid-19 mulai terkendali dan berbagai sektor perekonomian juga sudah mulai pulih, maka diharapkan pembayaran THR bisa dilakukan sesuai ketentuan. \"Ya saya kira para pengusaha jangan berusaha untuk menunda lagi, barang kali itu,\" kata dia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mendampingi dia dalam kesempatan itu menyatakan, THR merupakan hak pekerja yang dijamin undang-undang, yang harus diberikan kepada pekerja.Fauziyah menjelaskan, pada 2020 dan 2021, karena kondisi pandemi pada saat itu, maka disepakati pembayaran THR bisa diberikan hingga Desember. Namun pada tahun ini, dia mengatakan pembayaran THR akan diberikan sesuai ketentuan.\"Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dan pandemi Covid-19 yang juga sudah bisa diatasi dengan baik, maka ketentuan mengenai pembayaran THR akan dikembalikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan,\" kata dia. (mth/Antara)
Tunda Pemilu atau Paksa Masa Jabatan, Bisa Picu Pertumpahan Darah
Jakarta, FNN - Jika benar terjadi 3 periode atau perpanjang masa jabatan presiden, dengan atau tanpa amandemen, ini akan menjadi kejahatan terbesar rezim Jokowi. Demikian pernyataan Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) kepada FNN, Rabu (23/03/2022) di Jakarta. \"Ini rezim yang ahistoris. Tidak mau belajar dari sejarah,\" paparnya. Jika para pendukung Jokowi memaksanakan kehendak, maka bisa memicu pertumpahan darah. Hal mana telah terjadi masa lalu di era Presiden Soekarno. \"Masa jabatan Soekarno dan Soeharto tanpa dibatasi telah memicu peristiwa berdarah 65 dan 98. Apakah rezim ini buta sejarah?,\" tanyanya kesal. Gde berharap semua partai dan kadernya yang terlibat atau menikmati perpanjangan jabatan presiden, sama saja ikut mengkhianati konstitusi dan rakyat. Mereka juga akan dicatat, dan akan menerima konsekuensinya. Ini hukum alam, ketika kejahatan melampaui batas, pasti akan menerima akibatnya. Gde menyayangkan nafsu berkuasa rezim Jokowi tanpa malu-malu telah mengangkangi amanat reformasi 98. \"Hampir 25 tahun reformasi, hasilnya adalah reformasi gagal total, negara di bawah tahta oligarki! Nafsu berkuasa dan korupsi itu sama, ingin nambah terus ketika peluang ada dan tidak punya moral negarawan,\" paparnya. Saat ini telah terjadi darurat konstitusi. Oleh karena itu bangsa ini perlu ambil bagian untuk menyelamatkan negara kembali ke garis reformasi. (sws)
Pemerintah Larang Operasi Migor, Kebijakan Dzolim!
Oleh : Tjahja Gunawan - Wartawan Senior FNN KEMENTERIAN Perdagangan melarang Pemprov DKI Jakarta melakukan operasi pasar minyak goreng. Dibalik larangan tersebut, sudah sangat jelas terlihat bahwa pemerintah pusat (Kemendag) tidak menghendaki harga migor turun. Dengan kata lain, pemerintah pusat lebih pro kepada produsen migor ketimbang pada kepentingan rakyat. Padahal sebelumnya, saat migor menghilang di pasaran para ibu rumah tangga terpaksa antri di berbagai daerah di Indonesia. Mereka antri untuk membeli migor bukan minra-minta ke pemerintah. Bahkan di Kalimantan ada seorang ibu yang meninggal karena berdesakan saat antri membeli migor. Setelah empat bulan menghilang, sekarang migor kemasan tiba-tiba melimpah di pasaran namun dengan harga yang sangat tinggi. Tingginya harga migor ini terjadi setelah pemerintah mencabut harga eceren tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Pemerintah yang menetapkan HET, pemerintah sendiri yang mencabut kembali aturan yang dibuatnya sendiri. Terlihat sekali kebijakan penetapan HET migor ini seakan-akan tidak dikehendaki para produsen migor. Sehingga akhirnya pemerintah mencabut kembali aturan HET untuk migor curah. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 18 Maret 2022, Kontan memberitakan harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek 1 secara nasional mencapai Rp 22.100 per kg. Harga tertinggi berada di Baubau, Sulawesi Tenggara mencapai Rp 57.500 per kg. Sementara harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek 2 secara nasional mencapai Rp 21.300 per kg. Harga tertinggi berada di Baubau, Sulawesi Tenggara mencapai Rp 48.750 per kg. Nah, untuk mengatasi melambungnya harga migor, Pemprov DKI semula berencana menggelar operasi pasar. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena adanya permintaan dari Kemendag agar tidak melakukan operasi pasar. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah itu. \"Seusai Permendag, kepala dinas tidak melakukan operasi pasar. Tujuannya agar tidak membuat resah,\" ujar Pamrihadi sebagaimana dikutip media, Senin (21/3/2022). Jika pemerintah berkepentingan membantu rakyat menekan harga migor, seharusnya justru bisa menyambut baik rencana Pemprov DKI menggelar operasi pasar. Sebab dalam mekanisme pasar bebas, harga akan turun jika pasokan barang melimpah. Di Indonesia, kini hampir semua aktivitas ekonomi dan bisnis diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Yang berlaku adalah hukum permintaan dan penawaran. Pemerintah sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga-harga barang termasuk harga sembako. Sehingga sangat boleh jadi krisis sembako masih akan terjadi di masa datang nanti. Alih-alih pemerintah mengurangi penderitaan rakyat akibat melambungnya harga migor, yang terjadi sekarang justru pemerintah memperlihatkan dengan kasat mata keberpihakannya pada kepentingan produsen migor. Tujuan larangan Kemendag agar Pemprov DKI tidak menggelar operasi pasar, jelas dimaksudkan agar harga migor tidak turun alias tetap tinggi. Sungguh kebijakan yang sangat dzolim!. Memasuki bulan Ramadhan, permintaan kebutuhan pokok masyarakat biasanya selalu meningkat. Dari tahun ke tahun fenomenanya selalu begitu. Untuk mengatasi lonjakan harga, seharusnya pemerintah banyak melakukan operasi pasar sembako agar harga sembako terjangkau masyarakat. Tapi, sekarang justru pemerintah MELARANG operasi pasar migor. Kebijakan ini sungguh sulit diterima akal sehat. Sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi Kemendag melarang pemda manapun termasuk Pemprov DKI yang hendak menggelar operasi pasar. Sebab, kebijakan pemda itu dimaksudkan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Larangan operasi pasar migor dari Kemendag bukan bersifat lisan tapi resmi dituangkan dalam surat tertulis. Dalam aturan Surat Edaran Kemendag nomor 84/PDN/SD/03/2022 para kepala dinas di setiap wilayah diminta untuk menghentikan pelaksanaan operasi pasar karena minyak goreng kemasan sudah mulai didistribusikan secara normal dengan harga sesuai mekanisme pasar. Apapun alasan dibalik larangan Kemendag ini sungguh sangat tidak berdasar. Selain itu, migor kemasan adalah barang bebas yang bisa diperdagangkan oleh pihak manapun juga. Dalam konteks ini, rencana Pemprov DKI untuk menggelar operasi pasar migor sudah pasti untuk memperbanyak pasokan barang. Dengan begitu diharapkan bisa menekan harga jual. Sehingga dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen diuntungkan. Kemendag sebaiknya fokus ngurusin minyak curah yang harganya seharusnya dikontrol pemerintah. Setelah migor menghilang di pasaran, pemerintah kemudian menaikkan harga eceran tertinggi (HET) migor curah dari Rp 11.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Namun HET inipun akhirnya dicabut oleh pemerintah sendiri. Akhirnya kita sekarang semakin paham dengan pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang menyatakan tidak berdaya menghadapi mafia migor. Jika dikaitkan dengan dicabutnya aturan HET yang kemudian diikuti dengan melambungnya harga migor kemasan, pernyataan Mendag bisa diartikan bahwa saat ini kebijakan di Kemendag sudah ditentukan oleh mafia migor. Jika realitas manajemen pemerintahan sudah seperti itu, sangat mungkin harga-harga sembako lainnya akan kembali digoyang oleh para mafia pangan. Dan nanti pemerintah melalui Mendag kembali akan menyatakan, \"Kami tidak berdaya menghadapi mafia pangan\". Sebelum buzzer rupiah meradang membaca kritik ini, saya akhiri tulisan ini sampai disini. Salam migor!
Dirut: ANTARA Siap Distribusikan Informasi Daerah ke Mancanegara
Pontianak, FNN - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat mengatakan potensi daerah yang tersebar di berbagai pelosok negeri baik dalam bentuk kekayaan alam maupun wisata sangat layak untuk didistribusikan melalui berbagai jejaring yang dimiliki kantor berita resmi negara tersebut.\"Kelebihan ANTARA adalah sebagai kantor berita tidak hanya berhenti dari membuat konten, tapi bagaimana mendistribusikan konten-konten yang dihasilkan itu tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga hingga ke mancanegara,\" kata Meidyatama saat bertemu dengan Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono di Jakarta, Selasa.Menurut Meidyatama, untuk itulah ANTARA hadir dan menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.\"Sebagai kantor berita, ANTARA tentu saja siap ikut menyebarluaskan berita-berita baik dari negeri ini hingga ke lingkup internasional, termasuk kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas,\" ujar dia.Sementara Bupati Sambas Satono mengapresiasi Kantor Berita ANTARA yang sudah ikut menyebarluaskan berbagai informasi dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia itu.\"Kabupaten Sambas memiliki penduduk terbanyak kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, serta menjadi lumbung pangan Kalbar karena penghasil terbanyak beras di Kalbar,\" ujar Satono.Selain itu, Kabupaten Sambas memiliki pantai tempat peneluran penyu yang terpanjang di Indonesia terletak di Kecamatan Paloh.\"Selain menyampaikan informasi tentang kegiatan di Kabupaten Sambas, ANTARA dapat ikut menyuarakan keinginan dan harapan kami kepada pemerintah pusat,\" kata Satono.Selama ini, kata dia, masih ada beberapa kebijakan pusat yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah seperti Kabupaten Sambas yang wilayahnya masuk kawasan perbatasan.\"Saya berharap, ANTARA dapat menjadi perantara informasi dari daerah ke pusat,\" ujarnya.Pada kunjungan ini Bupati Sambas Satono juga berdiskusi bersama Redaktur Pelaksana 1 Gusti Nur Cahya Aryani, Redaktur Pelaksana 2 Sapto Heru Purnomojoyo, Kepala Biro Kalimantan Barat Teguh Imam Wibowo, GM Layanan Media dan Komunikasi Jaka Sugianta, serta Kepala Redaksi Konten Komersial & Kerjasama Panca Hari Prabowo. (sws, ANTARA)
POPULER
