ALL CATEGORY
Kesal, Dubes Ukraina Kenakan Helm Saat Jumpa Pers
Jakarta, FNN. Duta Besar Ukraina untuk Israel mengungkapkan kekesalannya atas penolakan Israel untuk memberikan \"bantuan defensif\" kepada negaranya yang sedang berperang melawan invasi Rusia.Dalam konferensi pers pada Senin, Yevgen Korniychuk mengenakan helm dan secara retorik bertanya bagaimana mungkin perlengkapan seperti itu dianggap mematikan.\"Tolong katakan pada saya, bagaimana Anda bisa membunuh dengan (helm) ini? Tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Memberi (alat) keselamatan personal bagi penduduk Ukraina… itulah hal yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan.\"Meski mengutuk invasi Rusia di Ukraina, Israel telah membatasi diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan terus membuka diri pada Moskow. Perdana Menteri Naftali Bennett telah berbicara dengan Presiden Rusia di Moskow pada Sabtu.Namun, Korniychuk juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Israel memediasi Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan mediasi itu melebihi bantuan militer apa pun yang diberikan Israel.\"Perdana menteri mengatakan kemarin (bahwa) meskipun keberhasilan (mediasi) hanya satu persen, dia akan berusaha melakukannya… apa pun menjadi mungkin dalam rangka mencapai perdamaian,\" kata Koriychuk kepada awak media. \"Ini jauh lebih penting ketimbang, misalnya, penjualan senjata atau amunisi, dan sebagainya, bahwa kami masih berjuang bersama Israel adalah isu sampingan, tapi karena keterbatasan (Israel) kami memakluminya,\" kata dia.Tetap saja, kata dia, Ukraina meminta agar Israel memberikan bantuan rompi dan helm pelindung, yang salah satunya dia pakai saat berbicara.(Sof/ANTARA)
Menkumham Diminta Periksa Petugas yang Menyiksa Narapidana di Lapas
Jakarta, FNN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk memeriksa petugas yang melakukan atau mengetahui penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta.\"Termasuk petugas sipir lapas, penjaga pintu utama (P2U) lapas, eks kepala lapas dan eks Kepala KPLP periode 2020 serta pihak lainnya,\" kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, kata dia, maka harus dilakukan penegakan hukum secara tegas. Hal tersebut dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang di seluruh lapas di Indonesia.Menkumham, kata Anam, juga harus memastikan tidak ada lagi peredaran narkotika, telepon genggam, pungutan liar dan pemerasan di lingkungan lapas. Kendati demikian, upaya atau pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia, dan tidak menggunakan kewenangan secara berlebihan.Dalam hal tersebut Komnas HAM berpandangan penguatan teknologi dan sumber daya penting untuk semua pelaksanaan tugas di dalam lapas, di antaranya pengadaan alat pendeteksi penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam lapas.Termasuk pengadaan alat kamera pengintai atau (CCTV) sebanyak mungkin di berbagai titik dengan catatan tidak melanggar hak privasi warga binaan di dalam blok, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.\"Ini penting segera dilakukan untuk para petugas lapas terutama berkaitan dengan pemahaman hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan pemasyarakatan,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Komnas HAM juga merekomendasikan Menkumham tentang pentingnya melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus. Tujuannya, agar pembinaan pemasyarakatan dan pemberantasan narkotika berjalan maksimal serta tidak terjadi lagi tindakan penyiksaan.Khusus kejadian di Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta, upaya pemulihan fisik dan psikologis korban penyiksaan yang mengalami trauma dan luka fisik harus dilakukan secepatnya.Terakhir, memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur dengan baik, termasuk prosedur cuti dan pembebasan bersyarat dapat diakses dengan mudah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.\"Harus dipastikan juga tahanan titipan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tahanan lain serta perlindungan hukum sebagai statusnya yang bukan narapidana,\" tambah Anam. (Sof/ANTARA)
Pemkab Bogor Kekurangan PNS
Jakarta, FNN. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.\"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin.Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Untuk itu, Ade Yasin berharap, pemerintah pusat terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Menurutnya beban Pemkab Bogor saat ini semakin berat karena tidak bisa sembarangan dalam mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah.Begitu pun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini karena untuk gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. (Sof/ANTARA)
KPK Dalami Perintah Bupati Langkat Tentukan Nilai "Fee" Proyek
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memeriksa enam saksi untuk mendalami dugaan adanya perintah dari tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) untuk menentukan nilai \"fee\" proyek.\"Dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pertemuan para saksi dengan tersangka TRP di mana dalam beberapa kesempatan pertemuan tersebut diduga ada perintah tersangka TRP untuk menentukan nilai \'fee\' proyek bagi para kontraktor yang berkeinginan untuk dimenangkan dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Keenamnya diperiksa untuk tersangka Terbit dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Satbrimobda Sumatera Utara, Kota Medan.Mereka yang diperiksa, yakni Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat Sujarno, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Langkat Deni Turio, pejabat pengadaan Dinas PUPR Kabupaten Langkat Agung Supriadi, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Langkat Suhardi, mantan Kasubbag Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Langkat Yoki Eka Prianto, dan Kasubbag Pengelolaan Bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat Wahyu Budiman.KPK menetapkan enam tersangka kasus itu. Sebagai penerima, yakni Terbit, Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS). Sementara sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin Angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan sekitar tahun 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan Iskandar diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.Dalam melakukan pengaturan itu, Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.KPK menyebut agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase \"fee\" oleh Terbit melalui Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung.Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp4,3 miliar.Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.Pemberian \"fee\" oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi untuk kemudian diberikan kepada Iskandar dan diteruskan lagi kepada Terbit.KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang \"fee\" dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi. (Ida/ANTARA)
Gde Siriana : Presiden Harus Pecat Bawahannya Yang Sampaikan Penundaan Pemilu
Jakarta FNN - Terkait wacana penundaan pemilu yang dihembuskan oleh sejumlah elit partai menuai tanggapan dari banyak kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Gede Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dalam keterangan melalui telepon selular, kepada awak media pada hari Senin siang (7/3/2022), keterangan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Presiden, menurut Gede Siriana bahwa sikap Presiden Jokowi tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Selain itu menurut Gde, statemen elit partai soal penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketua partai tidak bisa diterima. “Para pembantu presiden harus sejalan dengan sikap presiden. Contohnya Jokowi menertibkan WAG TNI yang masih memperdebatkan IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah sebagai eksekutif”, ungkap Gede Siriana Atas kejadian tersebut, Gde Siriana mengusulkan : Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. “Sebagai eksekutif ini tidak patut dilakukan karena patut diduga ada konspirasi makar konstitusi, karenanya Presiden Jokowi harus bertanggungjawab menertibkan para pembantunya terkait hal itu, baik di level menteri maupun kepala lembaga,” terangnya. Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, siapa saja yang terlibat maupun siapa dalangnya. “Jika presiden tidak mau melakukan 2 hal tersebut, maka publik dapat menyimpulkan presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,” pungkas Gde menutup keterangannya. (sws)
Tolak Pembangunan Gereja Santa Bernadet, Warga Sudimara Pinang Akan Geruduk PTUN Serang
Tangerang, FNN - Warga Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menolak pendirian Gereja Santa Bernadet, yang kasusnya kini sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Menurut rencana, Selasa, 8 Maret 2022 mereka akan \"menggeruduk\" kantor PTUN yang berada di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nom3 Km.5, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan/Kota Serang, Banten. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, setidaknya enam bus akan berangkat membawa warga. Mereka mengharapkan agar majelis hakim PTUN Serang mengabulkan permohonan warga, yaitu membatalkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Wali Kota Tangerang. Padahal, IMB atas nama gereja yang sama sudah dibatalkan PTUN Serang No.31/G/2014/PTUJ-SRG pada 11 Desember 2015. Kemudian dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.49/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2015 dan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI No.552/K/TUN/2015 dan putusan MA No.84/PK/TUN/2016. Setelah putusan MA tersebut, pembangunan gereja itu berhenti. Hanya saja, sejak pengurus gereja mengantongi IMB baru yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, H. Dedi Suhada pada 14 Juli 2021, kegiatan pembangunan mulai dilanjutkan. Padahal, sejak awal pengurus gereja mengajukan kembali IMB baru warga Sudimara Pinang jelas menolaknya. Hal itu dibuktikan dengan pertemuan yang difasilitasi Lurah Pinang pada awal Maret 2021. Bahkan, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) pada 12 Maret 2021 mengirimkan surat penolakan yang ditujukan kepada Lurah Sudimara Pinang, Ade Fahmi. Alasan warga menolak, selain sudah berkuatan hukum tetap dari MA, juga IMB baru tidak sesuai prosedur. \"Obyek sengketa berupa IMB yang diterbitkan tergugat tidak sah dan batal karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) No 9 dan 8 tahun 2006 dan tidak memiliki dasar hukum,\" demikian antara lain isi gugatan warga yang disampaikan melalui kantor pengacara Razief Novwan & Putranto. Prosedur yang dilanggar antara lain tidak dilengkapi rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangeramg dan rekomendasi tertulis dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang. Sedangkan dukungan dari penduduk setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah Sudimara Pinang, juga tidak ada. Kalaupun ada, sebagian warga mengaku tandatangan dan KTP- nya disalahgunakan. \"Sudah ada 30 warga yang mencabut kembali dukungan pendirian gereja itu. Sebab, mereka baru sadar KTP dan tandatangannya disalahgunakan. Ada warga yang diminta KTP dengan alasan untuk mendapatkan bantuan sembako, ternyata digunakan untuk mendukung supaya IMB Gereja Santa Bernadet dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang. Ada lagi warga yang diminta KTP dan tandatangan dengan alasan mendukung parpol. Tetapi ternyata belakangan warga baru tahu untuk IMB gereja,\" kata tokoh masyarakat Sudimara Pinang, H. M. Asikin Wirayuda, SH kepada wartawan, kemarin. Asikin bersama 68 warga Sudimara Pinang yang mengajukan gugatan ke PTUN Serang. Yang mereka gugat adalah Wali Kota Tangerang dan Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bernadet sebagai tergugat II intervensi. Asikin yang didampingi sejumlah tokoh masyarakat lainnya menegaskan, mereka bukan intoleran. Sebab, selama ini hubungan mereka, hubungan warga dengan penganut agama lain baik-baik saja dan tidak pernah ada gesekan. \"Justru karena kami menghindari jangan sampai terjadi gesekan, maka warga menolak kehadiran gereja tersebut. Jangan sampai berdarah-darah,\" kata Asikin. (MAI).
Perbedaan antara Visa On Arrival dengan Visa Kunjungan Wisata
Jakarta, FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menjelaskan perbedaan visa on arrival (VOA) khusus wisata dengan visa kunjungan wisata yang baru saja diterapkan pemerintah bagi wisatawan luar negeri.\"Turis asing yang menggunakan VOA mendapatkan waktu tinggal yang lebih singkat dibandingkan pemegang visa kunjungan wisata B211A,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis Ditjen Imigrasi yang diterima di Jakarta, Senin.Ia menjelaskan izin tinggal kunjungan bagi turis asing pemegang VOA berlaku selama 30 hari, dan bisa diperpanjang hanya satu kali dengan jangka waktu tinggal selama 30 hari ke depan.Sedangkan, visa kunjungan wisata dapat diberikan untuk jangka waktu tinggal 60 hari. Visa kunjungan juga dapat diperpanjang hingga empat kali perpanjangan. \"Dengan kata lain, bisa tinggal di Indonesia paling lama 180 hari,\" kata Achmad.Hal tersebut ia sampaikan mengingat pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan bagi turis asing dari 23 negara yang ingin masuk ke Pulau Dewata tanpa harus karantina namun harus mengurus VOA.Di samping itu, lanjutnya, izin tinggal kunjungan yang berasal dari VOA tidak dapat dialihstatuskan. Berbeda halnya dengan izin tinggal kunjungan visa kunjungan yang bisa dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). \"VOA dapat diajukan tanpa memerlukan penjamin atau sponsor. Itu salah satu alasan izin tinggal kunjungan dari VOA tidak bisa alih status menjadi ITAS,\" jelas dia.Untuk mendapatkan VOA khusus wisata, orang asing yang akan berkunjung ke Bali harus menyiapkan paspor yang masih berlaku minimal enam bulan.Kemudian tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19. (Ida/ANTARA)
Hersubeno Arief: Jokowi Akan Lebih Berat Jika Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Upaya agar Jokowi tetap berkuasa alias memperpanjang masa jabatannya terus berlangsung. Berbagai cara dilakukan, yang penting Jokowi masih menjadi presiden setelah masa keduanya pada 2024 berakhir. Demikian disampaikan wartawan senior Hersubeno Arief dalam Channel Hersubeno Point jaringan FNN, Senin (7/03/2022) Hersu sapaan akrab Hersubeno Arief melihat keanehan, ternyata opsi agar Jokowi masih memperpanjang jabatannya terus diupayakan. Caranya cukup menarik yaitu menghidupkan kembali jabatan 3 periode, sebuah opsi yang pernah ditolak sendiri oleh Jokowi. Strategi tiga periode ini modusnya berbeda dengan menunda pelaksanaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatannya. Bila sebelumnya yang meminta langsung adalah para ketua partai politik dengan dalih adanya aspirasi dari masyarakat, sekarang masyarakat sendiri yang diminta untuk berbicara. “Rakyat” diminta untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, tidak perlu lagi lewat perantara ketua partai. Di Blora Jawa Tengah, Ahad, 6(/2/2022) berlangsung deklarasi besar-bersaran di GOR Mustika dalam acara temu silaturahmi para pendukung Jokowi. Panitia mengklaim dari undangan 500 orang yang hadir 1800 orang. Ini menunjukkan saking cintanya para pendukung terhadap Jokowi. Mereka tidak secara langsung mendukung 3 periode, mereka hanya mendukung penuh secara konsisten dan tegak lurus apapun kebijakan yang akan diambil Jokowi pada 2024. Pola serupa sudah pernah dilakukan para relawan di Cirebon pada 6 Februari 2022, mereka membuat tagline Tahun 2024 Gandeng Rentef Ikut Pak Jokowi. Setelah Jokowi tidak bisa melarang penundaan Pemilu dan menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, kini mulai kampanye secara masif melalui baliho dan spanduk untuk mendukung Jokowi 3 periode di berbagai kota di Indonesia. Jadi, meskipun Jokowi masih memberikan pernyataan mendua, dengan mengatakan tunduk pada konstitusi, tapi di sisi lain tidak bisa melarang permintaan masyarakat untuk menunda Pemilu. Sikap Jokowi tidak tegas, menolak penundaan Pemilu atau mengubah aturan menjadi 3 periode. Di berbagai kota di Indonesia sudah masif dukungan Jokowi tiga periode. Di Dumai dan Pekanbaru banyak baliho bergambar Jokowi Tiga Periode. Di beberapa titik, spanduk mencanyumkan pesan yang lebih tegas, “Rakyat Butuh Presiden yang Kerja Nyata, Ayo Dukung Jokowi Tiga Periode, Suarakan Aspirasi Rakyat”, disertai foto Jokowi. Di kota lain juga muncul spanduk dengan mencantumkan nama KOBAR, Koalisi Bersama Rakyat yang menjadi penanggugjawab dari spanduk-spanduk tersebut. Di Tana Toraja sejak 5 Maret 2022 terpasang spanduk Rakyat mendesak MPR melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden. Jokowi Harus presiden lagi. Spanduk yang sama juga menyebar di Kota Makassar, juga di Semarang. Siapa sebenarnya KOBAR ini? Ternyata KOBAR pernah mendeklarasikan kesetiaan pada Jokowi pada 18 Februari 2022 di Jakarta. Deklaratornya bernama Mochtar Anshori, sebuah nama yang cukup asing kalangan aktivis, tidak banyak yang kenal. Waktu itu Mochtar tidak bicara 2024. Tapi sekarang ternyata lebih terbuka: mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 peride. Kampanye presiden 3 periode sesungguhnya pernah dikampanyekan PSI. Pada Kamis, 3 Maret 2022, Sekjen PSI Dea Tunggaesti membuat press realease bahwa partainya menolak penundaan pemilu tetapi mereka mendukung jika Jokowi diusung kembali menjadi presiden 3 periode. Tapi ketika itu pernyataan Dea tidak terlalu menarik perhatian publik, karena saat itu publik lebih tertarik pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang meminta penundaan Pemilu. Dan seperti biasa, apapun yang dilakukan PSI dianggap lucu-lucuan lalu menjadi korban bully-an. Banyak yang menganggap aneh, PSI yang selalu menjadi pengagum dan pendukung Jokowi menuarakan hal berbeda dengan partai-partai pro-pemerintah. Belakangan baru paham, para pendukung Jokowi ini sudah menyiapkan target untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Yang sudah muncuk ke publik adalah penundaan Pemilu dan kemudian menghidupakan kembali isu lama yakni presiden 3 periode. Seperti apa sih desain 3 periode? Coba kita simak yang dikatakan Dea, caranya dengan melakuan amandenen pembatasan masa jabatan dari 2 presiden menjadi 3 periode. Ini pilihan yang adil. Nanti tak hanya Pak Jokowi yang ikut, tetapi Pak SBY juga bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla bisa maju sebagai calon wapres melalui Pemilu di tahun 2024. Sementara Pemilu 2024 menurut PSI tetap harus dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah dan DPR, pada 14 Februri 2024. Tetap ada pemilu tidak ada perpanjang masa jabatan, tidak ada bonus bagi presiden maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kalau opsinya seperti itu, kayaknya peluangnya bakal lebih berat dibandingkn dengan opsi penundaan Pemilu. Sama-sama harus melakukan amandemen, namun bagi parpol dan DPD tidak mendapatkan bonus perpanjangan. Kalau menunda, semuaya - di sini di sama senang - semua mendapatkan perpanjangan, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi ini lebih menarik, hanya bedanya Jokowi otomatis mendapat perpanjangan, sementara kalau 3 periode, Jokowi harus ikut bertarung kembali. Benar bahwa Puan Maharani, Prabowo, dan calon lainnya terbuka untuk ikut dalam kontestasi, tetapi buat mereka, itu tidak menarik karena mereka harus berhadapan dengan Jokowi sebagai petahana. Selain itu juga harus tahu bahwa masih ada ranjau lagi yang dihadapi, yakni presidential threshold 20 persen. Dengan cara ini, maka Jokowi sebagai petahana yang punya resourches yang baik dari sisi politik, sumber daya keuangan dan kekuasaan, pasti dia bisa mengatur bahwa Pemiulu 2024 hanya dibatasi 2 calon, seperti pada 2019. Ini pasti tidak menarik bagi Prabowo dan calon lain. “Saya prediksi untuk 3 periode ini perjuangannya lebih berat. Opsi ini sebelumnya pernah ditolak oleh Jokowi sendiri. Publik belum lupa atas pernyataan Jokowi bahwa siapapun yang menginginkan Jokowi 3 periode, itu sama saja ingin menampar muka Jokowi, ingin cari muka, dan menjerumuskannya,” katanya. “Sebagai pendukung Jokowi, saya kira PSI tidak mungkin akan menampar muka Jokowi, apalagi menjerumuskannya. Paling mungkin adalah opsi ketiga, bahwa mereka sedang mencari muka pada Jokowi,” kata Hersu. (sws)
Seruan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Jakarta, FNN. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.\"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,\" kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.Menurut laporan \"Global Economic Prospect\" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.\"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,\" kata dia.Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas. (Ida/ANTARA)
Semangat Juang Serangan Umum 1 Maret Harus Dipelihara
Jakarta, FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap nilai-nilai kejuangan yang lahir pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949 terus dipelihara sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan.\"Nilai-nilai kejuangan yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan itu, perlu terus-menerus dipelihara,\" kata Sultan saat membuka diskusi virtual bertajuk \"Memahami Kepres Nomor 2 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara\" dipantau di Yogyakarta, Senin.Kelangsungan hidup bangsa, kata Sultan, tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru.Dalam situasi demikian, menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, nilai kejuangan sebagaimana yang dahulu dimiliki Bangsa Indonesia tetap penting sebagai bekal menapaki masa depan.\"Satu hal yang sama sekali tidak boleh berubah, ialah jiwa dan semangat sebagai pejuang. Jiwa dan semangat pejuang itu tetap diperlukan sepanjang zaman, karena pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan pejuang,\" ucap dia.Ia mengatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah penanda bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari \"manunggal\" atau menyatu-nya banyak tokoh, dan seluruh masyarakat, dalam spirit \"Satya Wacana Mahardika\".Dalam kesempatan itu, Sultan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta provinsi lain yang telah mendukung pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan sehingga akhirnya dapat diperingati secara nasional.\"Saya mengajak agar kita senantiasa meneladani api juang, rasa persatuan dan kesatuan, serta sikap pantang menyerah yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,\" tutur dia. (Ida/ANTARA)
POPULER
