ALL CATEGORY

Sejarah Islamophobia di Indonesia

Oleh Ridwan Saidi, Budayawan (Foto aksi ormas-ormas Islam di depan Kotrar, komando retooling aparatur revolusi, tahun 1964. Mereka mengusung pamflet kardus bertuliskan \"Langkahi majatku sebelum ganjang HMI\") Tuntutan pembubaran HMI oleh PKI bagian dari gerakan Islamophobia. Gerakan Islamophobia dalam sejarah dimulai pada tahun 1926 di Kongres Pemuda I yang diadakan di gedung Yahudi Vrijmetselarijweg. Seorang narsum wanita bernama SS menyerang habis2an kehidupan Nabi Muhammad. Reaksi keras Islam berupa tantangan debat kepada SS. Terjadi debat terbuka di Jogja SS vs Agus Salim. SS terkapar. Gerakan Islamophobia senyap. Islamophobia muncul kembali 1946 di Karesidenan Pekalongan berbentuk pembunuhan besar2an terhadap orang Islam yang  dilakukan komunis, berlanjut ke Sumatera Timur, lalu Madiun tahun 1948 yang dilakukan PKI terhadap  muslimin. Total ratusan muslimin yang dibunuh secara keji. Islamophobia muncul lagi tahun 1953 setelah PKI gerehabiliteerd (direhab BK). Gerakan anti Islam dilancarkan PKI sampai September 1965 dimana Gestapu/PKI meledug. PKI bubar, tapi gen mereka berkembang biak. Dalam era Orba dan reformasi  udara politik diliput emisi Islamophobia. Gen PKI nimbrung. Adalah fakta dalam era Orba-reformasi ada yang ikut berrmain symphoni dalam partitur yang sama: Islamophobia. Slogan-slogan radikal radikul, tetoris Islam, Islam garis keras, kadrun, di-hambur-hamburkan tiap hari. Disusul lagi dengan slogan moderasi kehidupan beragama. Kalau diukur dari parameter ini ditambah lagi dengan  pernyataan pihak resmi bahwa teroris dijamblah-jambleh ada 12 ribu, maka sulit menghindar dari kesan bahwa di Indonesia ada yang nge-fans Islamophobia. Indonesia sudah tanda tangan resolusi PBB 15 Maret hari To Combat Islamophobia. To Combat itu menyerang. Ini istilah PBB.  Hentikan déh Islamophobia, apalagi sudah banyak ummat yang sambut resolusi PBB a.l  Sekjen Sarekat Islan Ferry Juluantono yang akan persiapkan desk resolusi 15 Maret. Mungkin dia diilhami anggota DPR USA ilham Omar yang mengusulkan USA membuka kantor pemantau di seluruh dunia untuk memonitor tukang-tukang Islamiphobia. (*)

Rocky Gerung: Pemaksaan Tunda Pemilu Bisa Picu Kles Horisontal

Jakarta, FNN – Beberapa partai masih berharap ada penundaan Pemilu, meskipun PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PKS menolaknya. Jika Pemilu tetap dipaksakan ditunda, dikhawatirkan akan ada pertikaian horisontal di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). “Jadi, suatu waktu ini akan ada bentrok di jalan antara para pendukung kebulatan tekad dan mereka yang menganggap bahwa Presiden Jokowi harus benar-benar dihentikan. Karena masih saja ada yang mensponsori perpanjangan itu. Kalau itu terjadi, kles horizontal yang akan terjadi yang sebetulnya berbahaya,” papar Rocky. Pertikaian antar-masyarakat semakin nyata dengan adanya kasus Haris Azhar-Fatia melawan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. “Kles itu juga akan dipicu oleh persoalan Haris Azhar dan Fatia. Dan kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya kita habis-habisan saja berkelahi dengan negara. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari tadi dan beberapa analasis di beberapa partai oposisi juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan,” paparnya. “Saya juga melihat satu variable, ada analisis sedang dijalankan oleh istana untuk menguji seberapa kuat oposisi yang berbasis politik. Karena kemarin soal km 50 di dalamnya ada ketidakadilan, kok penguasa tidak ada reaksi. Mustinya kan ada reaksi, tapi reaksinya biasa aja. Soal Munarman juga, seolah-olah biasa saja. Jadi kekuasaan curiga ada undercurrent, arus bawah yang secara diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan. Ini yang sebetulnya mau dipancing melalui aktivitas tandingan, kebulatan tekad,” tegasnya. (ida, sws)

Rocky Gerung: Ngapain Nunggu Reshuffle Wong Kapalnya Mau Tenggelam

Jakarta, FNN – Tertutupnya pintu Nasdem dan partai-partai politik lainnya untuk melakukan amandemen UUD 1945 dinilai pengamat politik Rocky Gerung sebagai sikap yang tepat. “Saya kira sikap Nasdem sudah final bagi Surya Paloh, ngapain sih kursi nambah atau kurang, nggak ada gunanya wong kapalnya sudah mau tenggelam. Jadi batin politik Pak Surya Paloh lebih cepat membaca itu dari pada partai-partai yang masih mensponsori gerakan-gerakan kebulatan tekad,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawab FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). Seperti diketahui Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari mengatakan, fraksinya menolak amendemen UUD 1945 secara terbatas terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN) pada periode MPR 2019-2024. Nasdem menduga bisa menjadi kotak pandora masuknya isu-isu lain dalam amandemen tersebut seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Sebagai duet tokoh senior Pak Suya Paloh dan Ibu Mega paham tentang pintu yang diganjal oleh oligarki supaya tidak bisa ditutup lalu diselundupkan ke situ seri deklarasi dukungan kebulatan tekad. Jadi pintunya masih diganjal sebetulnya, dan masih ada sedikit upaya walaupun secara tertutup secara parlementer. Tapi operasi-operasi di bawah dijalankan terus karena nanti akan ada juga satu opsi, mungkin ada kekacauan di akar rumput, mungkin akan menganggap bahwa perlu dikerahkan massa lalu tiba-tiba ada opsi keadaan darurat,” tegasnya. Menurut Rocky, dengan ditutupnya pintu itu oleh Nasdem, lalu ada PDIP, Golkar, PKS, PPP, dan Demokrat, maka tertutup juga peluang untuk reshuffle. “Padahal reshuffle tadinya dimaksudkan untuk menyogok. Ternyata ibu tidak mau disogok. Dia mau supaya kader PDIP yang akan memimpin di 2024. Demikian juga Pak Parbowo membaca sinyal itu dan menganggap ya sudah diem-diem kita harus menutup pintu itu,” paparnya. Jika masih ada partai yang berharap di kabinet ini, untuk apa, sebab situasi pemerintahan sedang sulit. “Orang kalau IQ-nya tinggi pasti bikin kalkulasi bahwa ini potensi untuk memperburuk diri sendiri. Bergabung dengan kekuasaan yang komorbid dan sudah dinyatakan terminated, ini kita membayangkan tokoh-tokoh politik yang masih ngotot, bagaimana wawasan dia tentang demokrasi dan politik. Orang akan berpikir ngapain kita memilih partai itu lagi, karena mereka tidak paham dengan kompetisi yang fair, pemilihan yang periodik, dan segala macam. Ini hanya ambisi kecil untuk menyelamatkan komorbidnya atau ada kardus dan segala macam,” tegasnya. Rocky menyarankan partai yang masih ngarep jatah reshuffle untuk bisa berpikir jernih. “Mereka harus bisa berpikir bahwa Jokowi mustinya dipercepat saja, karena di sekitarnya sudah busuk, apalagi ditambah pagelaran-pagelaran di daerah untuk kebulatan tekad. Saya kira ini operasi khusus dari intelejen yang dimaksudkan untuk menguji suasana politik di bawah, sebesar apa, sekaligus kita menganggap ada dan besar-besaran dari oligarki untuk mencari celah kecil,” paparnya. “Kalau lihat video-video ada pengumpulan massa yang besar, ada dana yang besar, menunjukkan betapa mereka meskipun sudah ditutup pintunya secara formal di MPR, tapi mereka akan mencari gorong-gorong untuk mengegolkan memperpanjang masa jabatan Jokowi,” pungkasnya. (ida, sws)

HKTI Jatim Harus Bantu Tekan Harga Cabai

  Jakarta, FNN. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko berpesan agar para pengurus di tiap cabang daerah Jawa Timur harus bisa membantu menekan harga cabai rawit yang selama ini tidak menentu.\"Saya rasa tidak sulit bagi para pengurus HKTI untuk menekankan agar tiap warga di rumahnya masing-masing menanam cabai rawit. Bisa ditanam di polybag kok,\" katanya saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HKTI Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam.Moeldoko mengaku di rumahnya di Menteng, Jakarta, sampai sekarang masih menanam cabai rawit. \"Saya juga masih beternak ayam di rumah,\" tuturnya.Kepala Staf Kepresidenan itu pada intinya mendorong agar pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Jawa Timur, melalui program-programnya, dapat membantu pemerintah daerah, khususnya dalam mengentas kemiskinan.\"HKTI harus bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, dari sektor pertanian khususnya. Untuk itu, program-programnya harus nyambung dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Daerah,\" tuturnya.Ketua DPD HKTI Jawa Timur Ony Anwar Harsono menyatakan optimistis untuk bangkit membenahi konsolidasi organisasi demi melaksanakan program kerja dengan kemandirian anggota, dalam rangka menyokong roda perekonomian di bidang pertanian dan pangan, serta melibatkan dinas-dinas dan organisasi kemasyarakatan terkait.\"HKTI Jawa Timur bersama seluruh jajarannya di daerah kabupaten siap bersama pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan ekonomi petani,\" katanya.Sekretaris DPD HKTI Jawa Timur Warsito menandaskan agenda Rakerda I Tahun 2022 dalam rangka menginput pemikiran maupun aspirasi masing-masing DPC sebagai rumusan program ke depan.\"Forum Rakerda merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan penguatan struktural organisasi HKTI dalam upaya membangun peran konkret pembangunan pertanian di Jawa Timur,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)

Dorong Kehadiran Bahasa Indonesia di Australia

Jakarta, FNN. Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono mendorong kehadiran bahasa Indonesia di Australia untuk meningkatkan rasa saling percaya antarmasyarakat kedua negara.Dorongan tersebut disampaikan  Siswo Pramono saat menyampaikan kuliah umum bertema \"The Rise of Asia: In the Context of Indonesia-Australia Relations\" di Monash University dalam kunjungan kerjanya ke Victoria, Australia pada Selasa.\"Dengan mempertahankan program studi Indonesia dan Bahasa Indonesia, Monash University telah memainkan peranan penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Australia,\" ujar Siswo, menurut keterangan KBRI Canberra yang diterima di Jakarta, Selasa.Sekitar 90 orang yang terdiri atas dosen, peneliti dan mahasiswa hadir dalam kuliah umum tersebut.Dalam pembukaan kuliah umum itu,  Siswo menyampaikan apresiasi kepada Monash University sebagai salah satu universitas di Australia yang masih memiliki komitmen tinggi dalam mempertahankan program studi Indonesia dan Bahasa Indonesia.Dia juga menyampaikan bahwa kebangkitan Asia merupakan fakta yang tak terbantahkan.Asia khususnya kawasan ASEAN, menurut dia, saat ini memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional.Dia menyebutkan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN telah berhasil mengembangkan kekuatan manufaktur untuk produk-produk tertentu.Dalam hal investasi luar negeri, ASEAN merupakan wilayah yang paling prospektif di banding wilayah lainnya, dan diantara negara ASEAN tentunya Indonesia adalah yang paling menarik, kata  Siswo.Sebagai negara terbesar di ASEAN, menurut dia, Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari Australia. Terlebih lagi saat ini Indonesia sedang memegang presidensi G20.Kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) di mana perjanjian itu menjadi katalisator yang dapat mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara.Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Indo-Pasifik, kata  Siswo, Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi para pebisnis Australia.Dia menambahkan bahwa penguasaan yang baik terhadap bahasa Indonesia akan membantu masyarakat dan para pebisnis Australia untuk memahami masyarakat Indonesia dengan lebih baik.\"Bahasa Indonesia menjadi sangat strategis untuk dipelajari oleh masyarakat Australia mengingat intensitas hubungan Indonesia dan Australia yang semakin meningkat di masa depan,\" ujar Siswo.\"Agar para pebisnis Australia di Indonesia bisa lebih sukses, sangat diperlukan pemahaman budaya, yang salah satunya bisa dipelajari melalui penguasaan bahasa Indonesia yang baik,\" lanjutnya. (Sof/ANTARA)

Zelenskyy Pertimbangkan Referendum untuk Kompromi dengan Rusia

  Jakarta, FNN. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa kompromi Kiev terkait pembicaraan damai dengan Rusia akan dimasukkan ke dalam referendum nasional di Ukraina.Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam sebuah wawancara dengan saluran penyiaran publik Ukraina, Suspilne.Zelensky menekankan bahwa dia siap dengan segala jenis kompromi jika itu didukung oleh rakyat Ukraina.Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, Rabu (16/3) pekan lalu mengatakan Zelenskyy mungkin akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari mendatang.Namun, Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin --kantor presiden Rusia-- pada Senin (21/3) mengatakan bahwa terlalu dini untuk membicarakan pertemuan antara Putin dan Zelenskyy, karena belum ada terobosan dalam pembicaraan perdamaian.Pada Senin yang sama, pengadilan Moskow memutuskan untuk melarang Facebook dan Instagram di Rusia, melabeli perusahaan induk dari dua jejaring sosial Meta Platforms Inc. itu sebagai \"ekstremis.\"Sementara itu, Hongaria pada Senin membuka tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi dari Ukraina. Tempat penampungan sementara itu berada di Budapest, ibu kota Hongaria, dan memiliki luas 5.200 meter persegi. Menurut Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, lebih dari 500.000 orang dari Ukraina memasuki negaranya dalam tiga pekan terakhir. (Sof/ANTARA)

Pesawat Rusia Disita di Luar Negeri Sebanyak 78

Jakarta, FNN. Sebanyak 78 pesawat Rusia disita di luar negeri, menurut kantor berita Interfax yang mengutip Menteri Transportasi Vitaly Savelyev pada Selasa, saat Moskow bergelut dengan sanksi internasional atas aksinya di Ukraina.  Sanksi internasional telah memangkas pasokan sebagian besar pesawat, suku cadang dan servis ke Rusia, selagi maskapai Rusia memiliki 515 pesawat sewaan dari luar negeri.    \"(Kami sudah) kehilangan 78 pesawat,\" kata Savelyev, menambahkan bahwa puluhan pesawat ini disita di luar negeri dan tidak akan kembali ke Rusia.    Rusia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan maskapai di negara itu menggunakan pesawat sewaan dari perusahaan asing yang masuk dalam daftar pemerintah Rusia. Namun demikian, pihak maskapai was-was untuk menggunakannya, karena khawatir dapat mengancam hubungan dengan mitra asing.    Rusia memiliki 1.367 pesawat ketika sanksi diberlakukan dan hampir 800 di antaranya kini tercatat dalam daftar pesawat negara tersebut, kata Savelyev, tanpa menyebutkan jumlah pesawat yang dipinjam dari pihak asing.    Hampir seluruh pesawat Boeing dan Airbus yang digunakan maskapai Rusia terdaftar di Bermuda dan Irlandia. Namun, otoritas penerbangan keduanya pekan lalu menangguhkan sertifikasi seluruh pesawat yang dioperasikan Rusia.    Savelyev menuturkan bahwa kini Rusia sedang mempelajari pengalaman Iran tentang bagaimana menservis pesawat dalam situasi serupa. (Sof/ANTARA/Reuters)  

Semua Pihak Harus Komitmen untuk Cegah Politik Uang Dalam Pemilu

  Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen semua pihak untuk mencegah praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).\"Selain kepada parpol, KPK berupaya menanamkan nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan pemilih pemilu melalui program integritas pemimpin dan integritas pemilih sehingga untuk mencegah praktik \'money politic\', kami minta komitmen semua pihak,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya tertulisnya di Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya dalam Talkshow 2 Dekade Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bertema \"Sinergi Membangun Negeri: Mencegah Kriminal Menguasai Negeri\" yang diadakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara daring dan luring, Selasa.Ia mengatakan KPK terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).\"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah,\" ujar Ghufron.Ia menilai tingginya angka korupsi di daerah, selain karena nafsu kekuasaan juga disebabkan permasalahan lain seperti biaya politik tinggi.Menurut Ghufron, membengkaknya biaya politik mendorong kandidat untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari hasil korupsi.Ia menyampaikan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terpilih untuk mengembalikan modalnya seperti jual beli perizinan, korupsi pengadaan barang, dan jasa hingga jual beli izin konsesi sumber daya alam.\"Selain untuk mengembalikan modal, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat seringkali dilakukan demi merawat konstituen (pemilih). Pejabat menyiapkan modal untuk biaya pemilihan periode kedua masa jabatannya,\" kata Ghufron.Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi PPATK karena terus mendukung upaya KPK untuk pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan kepala daerah.\"Uang yang diperoleh pemimpin daerah harus dibersihkan dari unsur-unsur korupsi karena apabila dibiarkan akan menghasilkan korupsi yang terus berlanjut,\" ujarnya.Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu rentan terjadi politik uang, termasuk dari hasil korupsi.\"Banyak ditemukan kasus ijon untuk calon kepala daerah seperti di Jombang, Cimahi, Bandung Barat, dan lainnya di mana sebelum terpilih, memperoleh dana untuk pemilu dari berbagai pihak dan setelah terpilih kepala daerah memberikan balas budi kepada pihak yang memberi dana,\" kata Ivan.Ivan yang pernah menjabat sebagai Satgas Money Politic PPATK mengharapkan dalam kontestasi pemilu seharusnya bukan untuk mengadu banyaknya uang agar memenangkan pemilu melainkan visi dan misi para kandidat.Berdasarkan data, sepanjang tahun 2020 PPATK memberikan 99 laporan hasil analisis dan 34 informasi transaksi keuangan mencurigakan ke KPK. Hal itu sebagai upaya sinergi pencegahan dan penindakan korupsi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Ida/ANTARA)

Dukung Rencana Penyederhaan Surat Suara Pemilu

  Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Anwar Hafid mendukung rencana penyederhanaan surat suara Pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). \"Surat suara perlu disederhanakan, mengingat rumitnya surat suara seperti Pemilu 2019 lalu,\" kata Anwar dihubungi di Jakarta, Selasa.Namun dia mengingatkan agar penyederhanaan itu perlu disosialisasikan kepada sejumlah pihak, khususnya masyarakat. Sehingga nantinya tidak mempengaruhi partisipasi pemilih saat Pemilu digelar.Pertimbangan lain kata dia, agar penyederhanaan itu harus memperhatikan format suara untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.Anwar menjelaskan berdasarkan diskusi dengan KPU, karena masyarakat merasa rumit menggunakan lima surat suara yang cukup besar saat berada di bilik suara. \"Masyarakat Indonesia saat ini suka yang sederhana,\" ujar politisi Demokrat itu.Dia mengatakan jika surat suara Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu sebelumnya, dapat memungkinkan masyarakat untuk enggan menyalurkan hak politiknya.Sebelumnya, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang murah, mudah, dan cepat.\"Penyederhanaan diharap dapat mewujudkan pemilu yang murah, mudah, dan cepat, serta agar transparansi dan akuntabilitasnya terjaga,\" jelas Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Evi menjelaskan penyederhanaan desain surat suara dan formulir dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang murah karena menghemat penggunaan kertas sehingga anggaran pemilu dari sisi logistik pun dapat dihemat. (Ida/ANTARA)

ASN Boleh Tugas Keluar Negeri jika Sudah Vaksin Tiga Kali

  Jakarta, FNN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh keluar negeri sepanjang sudah divaksin tiga kali \"ASN boleh tugas keluar negeri sepanjang sudah vaksin,\" ujarnya usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada di Kota Mojokerto, Jawa Timur, SelasaIa mengatakan ASN bisa dinas keluar negeri karena kondisi sudah mulai membaik, tetapi syaratnya vaksin kedua plus PCR. \"Kalau sudah dua kali vaksin dengan booster silakan,\" katanya.Termasuk saat ini, papar dia, pihaknya tengah mempersiapkan syarat Lebaran 2022 agar teman-teman ASN dan masyarakat bisa pulang kampung.\"Syaratnya harus tiga kali vaksin. Jadi bebas mau ziarah, mau silaturahim asalkan harus vaksin. Kalau sudah dua kali vaksin harus antigen. Saya kira peran wali kota, dandim, dan polres mendorong semua pihak harus vaksin,\" katanya.Disinggung apakah ada negara yang dilarang dikunjungi, Menpan mengatakan hal tersebut menjadi wewenang Imigrasi dan Kemenlu untuk melihat negara yang masih tinggi angka COVID-19. \"Itu urusan Imigrasi dan Kemenlu untuk menentukan negara mana yang masih tinggi COVID-19,\" katanya.Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam SE Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Masa Pandemi COVID-19. Beleid pencabutan larangan bagi ASN ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 10/2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. “SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Surat Edaran (SE) tersebut. (Ida/ANTARA)