ALL CATEGORY
.jpeg)
SBY Takut Surya Paloh, Harmoko Diajak Duel
Oleh: Yosef Sampurna Nggarang (Sekjen Pergerakan Kedalutan Rakyat) “Republik masih aman Yos”, suara Bang Panda Nababan (PN) di ujung telepon Rabu siang pekan lalu saat saya menanyakan kabarnya. Lalu saya mengajukan pertanyaan terkait hubungan Luhut Binsar Panjaitan (LBP),Surya Paloh (SP) ,Megawati (Mega) dan Jusuf Kalla (JK), ”Bang PN,bagaimana hubungan mereka sekarang, Apakah sudah baikan?” Dalam tulisan saya sebelumnya merujuk buku PN soal hampir berantem fisik antara LBP dan SP di hotel Borobudur,Jakarta Pusat pada tahun 2014. Lalu LBP sempat ada keinginan mau maju calon wakil presiden (wapres) tahun 2014,untuk menunjukkan keseriusan dia sudah menyiapkan uang Rp 200-300 miliar ,namun setelah mendengar masukan PN, LBP memutuskan tidak jadi maju. Masih merujuk buku PN, Soal mengapa nama LBP tidak masuk dalam jajaran Kabinet saat awal pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Ternyata dua ketua umum partai, yaitu SP dan Mega,juga wakil presiden JK menolak. Terkait pertanyaan saya diatas ,PN menjawab singkat,”Wallohu alam Yos”. Jawaban yang singkat ini memunculkan pertanyaan baru saya kepada PN, soal bagaimana hubungan PN dengan LBP sekarang ini,apakah baik-baik saja? pertanyaan ini saya urung untuk ucapkan. Rupanya PN belum baca tulisanku,sehingga iya bertanya, “kau tulis dimana Yos,kau kirim ke aku tulisanmu itu sekarang?” “Ada di media online,sudah aku kirim ke Abang,” kata saya. ”Baiklah kita atur waktu jumpa”,kata PN mengakhiri obrolan kami siang itu. Selepas obrolan,saya melanjutkan membaca buku otobiografi PN tersebut di dalam mobil menuju FX Senayan. Dari buku ini saya dapat banyak informasi,cerita dibalik berita terkait konflik antara elit-elit politisi di negeri ini. Saya tertuju ke halaman 328 buku bagian satu (Menunggang Gelombang). PN mengisahkan soal Presiden \"SBY Takut Surya Paloh”. Saya dan Anda mungkin pernah mendengar soal konflik antara kedua tokoh ini, tapi saya tidak tahu apa pangkal soal hingga terjadi konflik? Dalam buku ini PN mengungkapkan dengan gamblang masalah kedua orang tersebut, bahwa SBY perintahkan kepada Sudi Silalahi (almarhum) untuk mengawal perkembangan kasus SP di Kejaksaan, dalam kasus Hotel Tiara di Medan. Berikut saya kutip agak Panjang: Sebelum menjadi Jaksa Agung, jabatan Hendarman Supanji adalah Jaksa Muda Bidang Bagian Khusus [Jampidus]. Ada cerita soal ini. Ketika saya akan bertemu Sekertaris Kabinet Sudi Silalahi di kantornya, di lantai 2, saya melihat Hendarman Supandji berjalan di sebuah lorong di kantor itu. Dia tidak melihat saya. Saya menanyakan ke Sudi prihal kedatangan jampidsus Hendarman Supandji.” Pak Sudi, itu ngapain Jampidsus datang kesini?” “Wah, pusing kepalaku,” kata Sudi. “ Berubah lagi printah Presiden. Tadinya presiden SBY meminta saya mengikuti perkembangan kasus Surya Paloh di kejaksaan, dalam kasus hotel Tiara di Medan. Eh, ternyata presiden diserang terus oleh media Surya Paloh, Metro TV dan Media Indonesia, sekarang berubah lagi printahnya. Makanya saya bilang tadi ke Hendarman Supandji supaya kasus Surya Paloh itu tidak menjadi perhatian presiden lagi.” Sebagai wartawan senior, saya menjadi penasaran informasi dari Sudi Silalahi itu. Keesokan harinya, saya mendatangi Hendarman Supandji, tanpa memberi tahu saya bertemu dengan Sudi sebelumnya. Hendarman mengakui ada atensi Presiden atas kasus Surya Paloh ini. “Saya juga nggak tahu ini maunya apa. Padahal, saya sudah usut, sudah ada pemanggilan- pemanggilan. Tapi, ya, sudahlah, kalau memang perintahnya begitu,” kata Hendarman. “Loh, dari aspek hukumnya bagaimana? Kok jadi begitu?” tanya saya. “ Ah, sudahlah, tidak usah kita campuri ini. sudah tingkat tinggi ini,” ujar Hendarman.” Seketika saya senyum setelah membaca kisah “SBY Takut Surya Paloh”, merasa ada “kelucuan” dalam melihat hubungan elit- elit politik negeri ini. Setahu saya: Media Group (Media Indonesia dan Metro TV) pada pemilu Presiden 2004 mendukung pasangan SBY- JK. Lantas mengapa hubungan kedua tokoh ini kurang bagus ? “Kelucuan” selanjutnya saat saya membaca di bagian halaman 576, lagi-lagi masih tentang SP. PN menceritakan kisah tentang “Surya Paloh Tantang Duel Harmoko” lewat surat pribadi yang ditunjukan kepada Menteri Penerangan era Presiden Soeharto itu. Berikut Sebagian kutipan kisah tersebut: \"Beberapa hari setelah Prioritas dibredel, Surya menunjukan surat pribadinya yang ditunjukkan kepada Harmoko. Dia meminta saya membacanya lebih dahulu sebelum dikirimkan. Ruapanya,Harmoko memberi tahu Nasrudin Hars bahwa dia menerima surat dari Surya. Diluar dugaan, Nasrudin menyatakan kepada Harmoko bahwa yang membuat konsep surat itu adalah panda. Informasi ini saya ketahui dari cerita Surya kepada saya. “Apaan Nasrudin ini? Dia katakan surat itu buatan Panda dan atas saran Panda. Itu memang sikap saya kepada dia, yang setiap hari omong kosong itu, “ kata Surya. Memang, ditengah masyarakat saat itu, nama Harmoko dipelesetkan sebagai kependekan dari,” hari- hari omong kosong”. Sebenarnya,kata pemimpin Redaksi Harian Merdeka B.M Diah kepada saya,nama Harmoko adalah kependekan dari Harun Mohamad Komar,sesuai dengan kartu karyawan sewaktu dia menjadi karikaturis di Harian Merdeka. Di Koran itu, dia membuat tokoh karikartur bernama Moko,yang kemudian populer dengan nama Harmoko.\" Makna cerita diatas menurut saya, SP adalah seorang “petarung”. Kalau pekan lalu AIrlangga Hartanto datang kepada SP,menurut saya sangat tepat. SP bisa menjadi “patner” untuk melawan bersama menghadapi tekanan dari orang “berpengaruh” dalam soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Bila ketua umum partai atau Menteri takut diancam oleh orang yang “berpengaruh” saat ini, datanglah ke SP. Sebagai politisi senior yang memiliki jam terbang tinggi,tentu dia memiliki segudang jurus politik dan nyalinya sudah teruji mulai dari zaman orde baru; tantang duel Harmoko, pernah \"bertarung\" dengan presiden SBY,hingga \"SBY takut sama SP\". Ini fakta. Melihat fakta diatas,muncul pertanyaan publik kepada sang (Ideolog?) SP, Apakah berani menolak dan melawan usaha penundaan pemilu dari orang yang “berpengaruh” sekarang? ***
Rocky Gerung: PPP Tahu Kapal Sudah Mulai Oleng
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Melalui Sekjennya Raffi Ahmad Baidlowi, PPP menolak pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. PPP juga mendesak Menko Marves Luhut Pandjaitan bisa membeberkan big data yang menyatakan ada 110 juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi memimpin lagi. Sikap kritis PPP ini cukup menarik, dalam beberapa hari, padahal Ketua Umumnya Suharso Monoarfa, menjabat sebagai Ketua Bappenas. Menanggapi hal itu pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung mengatakan bahwa PPP sudah mulai cerdik dan pintar. \"PPP bukan musuh dalam selimut tapi musuh tanpa selimut,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022). Rocky menegaskan, akhirnya semua akan sadar termasuk partai pendukung penguasa bahwa kondisi bangsa semakin hari semakin memburuk. \"Memang semua akan ketahuan rilis partai itu pasti diketahui oleh ketua partai, Suharso Monoarfa. PPP itu partai kecil tapi makin cerdik sekarang,\" papar Rocky. Rocky melihat PPP cepat sadar, mereka sudah tahu bahwa kapal mulai oleng, dia lalu bersekutu dengan angin selatan. \"Maksudnya angin oposisi. Angin selatan itu kantornya Anis Baswedan, dan angin Utara itu kantornya Jokowi,\" tegasnya. Keberanian PPP berkata jujur menurut Rocky adalah sesuatu yang bagus yang menunjukkan ada percakapan intensif di kalangan PPP. Menurut Rocky, PPP menyadari betul fungsinya bahwa bangsa ini harus meminta pertanggungjawaban pada pemimpinnya. Dia ingin mengulangi sejarah seperti zaman Soeharto, meskipun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. \"Sebetulnya kita butuh percikan kecil semacam ini. Butuh banyak tokoh yang bisa membaca masa depan,\" katanya Seperti Pak Busro Muqoddas dan juga Azzyumardi Azra serta para mahasiswa semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sedang ditipu. \"Dan yang memegang alat penipunya itu Pak Luhut, karena sudah disebut di mana mana, kenapa Pak Luhut tidak mau membuka big data itu. Seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" pungkasnya. (Ida, sws).
Gde Siriana: Pernyataan Luhut Keblinger Soal Konstitusi
Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta. Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. \"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,,\" katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. \"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954\" tegasnya. Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini. Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. Sikap, ngotot LBP ini, kata Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)
.jpeg)
Panjang Umurnya, Panjang Periode Jabatannya dan Panjang Siksa Kuburnya
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Entah setan apa yang merasuki raganya. Penguasa begitu gigih memburu harta dan tahta. Saling menghianati, menyakiti dan membunuh sesama. Syahwat dunia sampai mengabaikan norma-norma agama. Belajar ada kisah para sahabat Rasulullah. Banyak yang enggan dan keberatan memikul amanah.Takut menerima jabatan yang maknanya beban berat dan menderita. Terlebih pertanggunganjawabnya menghadapi dahsyatnya api neraka. \"Lakod kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harusnya menjadi cermin buat semua umat manusia. Bahwasanya kepemimpinan itu bukan perkara biasa, apalagi sampai berdusta dan semena-mena. Tak sekedar kata-kata dan karya. Pemimpin itu membawa jalan keselamatan di akhirat dan dunia. Sungguh tercela dan dalam kerugian besar bagi yang membangga-banggakan jabatan dirinya. Apalagi jika meraihnya dengan segala cara dan penuh angkara. Bagaikan miskin aqidah dan kering jiwanya. Panjang umurnya, panjang periode jabatannya dan panjang siksa kuburnya. Astagfirullahaladzim. (*)
Darurat Oligarki
Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI DEMI mewujudkan kemakmuran dan keadilan, rakyat bersedia berhimpun dalan negara bangsa. Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebuah upaya kolosal yang harus ditebus dengan luka dan nyawa. Tidak sekedar mengusir penjajah, melainkan ada kekuatan spiritual dan patriotisme. Ada takbir Allahu Akbar, selain pekik merdeka yang menghidupi jiwa. Rakyat boleh tertindas, tapi tak akan pernah dirundung pesimisme. Menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, selalu ada dalam dada anak bangsa yang membara. Kesadaran kritis dan gerakan perlawanan tak pernah mati, meski harus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Olgarki kini semakin berjaya menguasai negara. Akan tetapi rakyat tak pernah lari meninggalkan nasionalisme. Pemerintahan silahkan saja terus mengumbar represi membusungkan dada. Perlawanan aktifis pergerakan, sedikitpun tak kehilangan ritme. Kekuasaan tirani giat membungkam demokrasi dan selalu ada di setiap masa. Meski ternak-ternak oligarki terus berkembang biak menyusui pada kapitalisme dan globalisme. Mewujud rezim jumawa dan menganiaya rakyat tak berdaya. Indonesia masih bisa selamat, masih bisa memiliki masa depan cerah, selama masih ada keberanian dan idealisme. (*)
Penasihat Hukum Napoleon Bonaparte Telah Berdamai Dengan M Kece
Jakarta, FNN - Penasihat Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyampaikan kliennya telah berdamai dengan Muhamad Kosman alias M Kece sebagaimana dibuktikan dalam kesepakatan tertulis yang di tekan di atas materai oleh dua pihak. Oleh karena itu, pengacara yang mewakili Irjen Napoleon, Eggi Sudjana meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, kamis, 17 Maret 2022 agar menghentikan persidangan terhadap kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polisi itu terhadap M kece. Eggi dalam persidangan turut bertanya kepada jaksa alasan surat kesepakatan damai itu tidak masuk pertimbangan hukumnya. Ia lanjut menyebut jaksa telah melakukan penyeludupan fakta hukum dan disinformasi karena tidak mempertimbangkan surat kesepakatan damai tersebut. Jaksa penuntut umum tidak menanggapi pernyataan dan keberatan penasihat hukum Napoleon itu. Majelis hakim, yang dipimpin oleh Djuyamto, menyampaikan kepada para pihak bahwa persidangan tetap berlanjut meskipun ada kesepakatan damai tersebut. \"Kami sangat menghormati yang saudara sampaikan, tentu majelis harus mengambil sikap. Sikap kami meneruskan tahapan (persidangan)\". Kata Djayamto. Ia lanjut meminta penasihat hukum untuk mengikuti tahapan persidangan. \"Tahapannya tolong diikuti. Ini belum berakhir, masih proses. Tolong ya\". Kata Hakim Ketua. Tim Penasihat hukum di dalam ruang sidang menunjukkan surat kesepakatan perdamaian yang telah di tekan di atas materai Rp. 10.000 oleh Napoleon dan M Kece pada 3 Desember 2021. Dalam surat itu, kedua pihak menyatakan mereka sepakat untuk berdamai, saling memaafkan, dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. M Kece dan Irjen Pol Napoleon juga sepakat tidak melanjutkan persoalan di ranah hukum. M Kece jadi korban pengeroyokan oleh Napoleon beserta beberapa tahanan lain di Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021. Kepolisian pada 29 September 2021 pun menetapkan Irjen pol Napoleon Bonaparte dan beberapa tahanan lain sebagai tersangka pengeroyokan. Kejaksaan pada 19 Oktober 2021 menerima pelimpahan berkas perkara pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Napoleon dari Bareskrim Polri. Dalam proses itu sampai akhirnya berkas di serahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat kesepakatan damai antara dua pihak tidak pernah disebut oleh kepolisian, kejaksaan, atau korban. Walaupun demikian, Kepala Biro Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia Bridjen Pol Rusdi Hartono pada 8 Oktober 2021 sempat menyampaikan ada surat permintaan maaf dari M Kece ke Napoleon. Namun M Kece tidak mencabut laporannya di kepolisian, kata Rusdi. (MD).
Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Politisi PKS: Pemerintah Lemah!
Jakarta, FNN - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir. Tidak ada jaminan tidak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasar tradisional berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini. “Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya. Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik. “Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin. Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya berharap Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya. Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri. “Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” beber Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET kok bisa pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar. “Jangan-jangan selama ini stok itu ada, namun disimpan menunggu pemerintah menyerah dan membatalkan kebijakan HET minyak goreng dan DMO 20%,” pungkasnya. Menurut Amin, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang saat ini masih sangat lemah karena dampak pandemi Covid-19. “Terlebih menjelang Ramadhan hingga lebaran nanti, harga-harga pangan cenderung melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasaran sudah mencapai hampir Rp25 ribu per liter,” tegasnya. Ini, kata Amin, menjadi ‘kado pahit’ bagi konsumen karena pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Amin pun mendesak Satgas pangan mengawasi secara lebih ketat perdagangan minyak goreng. “Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup besar antara minyak goreng curah dan kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada potensi minyak goreng curah diborong oleh oknum tertentu, selanjutnya dikemas dan dijual sebagai minyak goreng kemasan,” tutup Amin mengakhiri. (mth)
Kalau Megawati Setuju Puan Wapres, Tiga Periode Jokowi Bisa Gol
Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Oleh: Asyari Usman, Wartawan Senior FNN KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang digoyang dengan tawaran yang sangat menggoda hati. Puan Maharani akan duduk sebagai wakil presiden kalau Bu Mega dukung Jokowi tiga periode atau penundaan pemilu. Inilah formula yang sedang disodorkan di belakang layar. Sumber yang sangat bisa dipercaya mengatakan, tawaran ini sangat serius. Adalah seorang menteri senior Jokowi yang melakukan operasi untuk menundukkan Bu Mega. Tawaran ini cukup nekat. Tidak saja nekat di pihak yang menawarkan, melainkan membuat pihak yang ditawari bisa menjadi nekat juga menerima. Soalnya, kalau Puan pasti menjadi wapres maka akan banyak berkurang beban pikiran Bu Mega berkenaan dengan karir politik Puan. Tidak hanya itu (wapres) yang dijanjikan. Ada juga pernak-pernik lain yang akan sangat menawan. Wapres untuk Puan itu mahar utamanya. Ada lagi hadiah-hadiah pengiring. Diplomasi kursi wapres untuk Puan pada pilpres 2024 diperkirakan bisa berhasil. Tawaran ini kelihatannya sedang dipertimbangkan dengan serius oleh pihak Bu Mega. Memang diakui sangat berat untuk diterima. Sejauh ini, permukaan PDIP menampakkan penolakan keras. Kalau Megawati menerima tawaran wapres untuk Puan, itu berarti target untuk menunda pemilu 2-3 tahun atau mengubah UUD (pasal 7) agar presiden bisa duduk tiga periode, hampir pasti akan berhasil. Tawaran ini memang menimbulkan gejolak di dada. Kepala pun bisa pusing. Sebenarnya, Bu Mega sudah tegas dan lugas. Beliau menolak usul tiga periode maupun penundaan pemilu/pilpres 2024. Menurut Bu Mega, kedua skenario itu akan merusak disiplin dalam berdemokrasi. Persoalannya, apakah Bu Mega bisa teguh? Itulah yang menjadi masalah. Sebab, banyak sekali alasan pragmatis dan praktikal yang lebih berat timbangannya. Kondisi pribadi Bu Mega dan situasi politik internal partai beliau itu lebih berpihak ke tawaran posisi wapres. Artinya, Jokowi tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun. Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Namun, di sisi lain, ada desakan “now or never”. Dalam arti, Puan mau menjadi wapres sekarang atau tak akan pernah sampai kapan pun. Sangat ruwet. Ruwet, di usia dan gejolak politik nasional yang bersuasana “on the brink”. Di ujung tanduk. Dan tanduknya kelihatan sudah terasah tajam. Perlu kontemplasi yang mendalam. Tetapi, tidak harus perenungan yang disertai kendi yang diisi tanah dan air dari 34 DPW PDIP. Lebih santailah. Hanya sekadar memutuskan setuju atau tidak Jokowi tiga periode dengan Wakil Presiden Puan Maharani. Medan, 17 Maret 2024. (*)
PBB Tetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia
Washington, FNN - Para pembenci Islam wajib tahu informasi ini agar tak terjerumus pada kebencian akut yang tak berdasar. Majelis Umum telah menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menetapkan pada 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Resolusi tersebut diputuskan melalui konsensus oleh 193 anggota PBB dan disponsori bersama oleh 55 negara mayoritas Muslim. Menekankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mengingatkan resolusi 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan\". Resolusi ini didasarkan pada keprihatinan mendalam atas “peningkatan kasus diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan, terlepas dari aktornya, yang ditujukan terhadap anggota dari banyak agama dan komunitas lain di berbagai belahan dunia, termasuk kasus-kasus yang dimotivasi oleh Islamofobia, antisemitisme, Christianofobia, dan prasangka. terhadap orang-orang dari agama atau kepercayaan lain\". Resolusi tersebut meminta semua negara, badan-badan PBB, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi berbasis agama “untuk mengatur dan mendukung berbagai acara dengan visibilitas tinggi yang bertujuan untuk secara efektif meningkatkan kesadaran semua tingkatan tentang mengekang Islamofobia,” dan untuk mengamati Hari Internasional baru untuk Memerangi Islamofobia. \"Congratulations to the Ummah. Semoga ada manfaatnya. Bravo to Pakistan yang mewakili (57 negara anggota) OKI mensponsori resolusi ini. Thanks to PM Imran Khan,\" komentar Imam Shamsi Ali dari Nusantara Foundation di New York. Menurutnya, diadopsinya resolusi penetapan tanggal 15 Maret sebagai “The Day to Combat Islamophobia” itu sebuah langkah positif. \"Semoga bisa efektif dalam mengurangi Islamophobia di seluruh dunia,\" lanjut Imam Shamsi Ali kepada FNN. (mth/Washington Post)
Minyak Goreng, Kematian dan Balap Motor
Oleh: E. Firmansyah, Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ) MEDIA massa Tanah Air akhir-akhir ini diramaikan oleh berbagai berita utama terkait kelangkaan minyak goreng, perhelatan balap motor/MotoGP, Ibu Kota Negara Nusantara, dan wacana penundaan pemilu. Akan tetapi dari berbagai berita tersebut, topik antri minyak goreng dan riuh rendahnya perhelatan balap motor seolah saling berlomba untuk mendapat perhatian masyarakat. Pemberitaan kedua topik berita tersebut bahkan kini mulai masuk babak baru yang amat menarik perhatian. Di satu sisi, perhelatan balap motor makin kuat gaungnya dengan parade para pembalap motor di depan Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengambil perhatian penuh, memberi dukungan yang luar biasa dengan mengistimewakan kehadiran para pembalap di Istana. Di sisi lain, nun jauh di Kalimantan Timur, ada berita yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian khusus mestinya, karena sudah mulai ada seorang ibu yang meninggal dunia beberapa waktu setelah antri minyak goreng. Ini perlu perhatian khusus, karena berlarut-larutnya masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng mulai merenggut nyawa manusia, warga negara Indonesia. Tentunya kita ingat amanat konstitusi tentang perlunya, \"melindungi segenap tumpah darah Indonesia\". Sungguh ironi perkembangan kedua berita tersebut. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bahu-membahu mengatasi kelangkaan minyak goreng supaya tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan mengakibatkan bertambahnya korban-korban baru. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan begitu saja perhelatan MotoGP untuk menyelamatkan wajah Indonesia di mata internasional dan dampak ekonomi yang diharapkan. Sebagai Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ), saya secara personal menangkap realitas itu dalam bentuk puisi berikut ini: Minyak Goreng, Nyawa Rakyat, dan Balap Motor Media masa ramai Susul menyusul berita Antre minyak goreng dan persiapan balap motor Ya, sesekali diselingi berita bagi-bagi lahan di IKN Dilema memang, Bagaimana upaya agar ibu-ibu lebih tertarik membeli tiket balap motor daripada mendapat kupon belanja minyak goreng murah Perlu kerja keras untuk mendapatkanya Kerja! Kerja! Kerja! Keras! Keras! Keras! Memang teramat susah Perlu kerja kreatif Bagaimana mas Menteri ekonomi kreatif ? Agar ibu-ibu itu bisa paham Menonton balap motor beserta gemerlap persiapan dan pelaksanaannya Jauh lebih penting dari hanya sekadar mendapat minyak goreng murah, begitukah? Konon balap motor yang sukses Dapat melambungkan nama Indonesia Investasi melaju kencang Pariwisata menjulang Ekonomi bangsa melesat bak roket Rusia menuju Ukraina Dilema itu pun perlu Kerja kreatif dan inovatif Di bidang pendidikan Dipandang perlu perubahan kurikulum mendasar Agar mampu menghasilkan generasi cerdas Sesuai amanat, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Kelak nantinya lahir generasi ibu-ibu cerdas Yang mengerti, Menonton balap motor Itu jauh lebih penting dibanding hanya sekadar mendapat minyak goreng murah Dilema keduanya itu Perlu upaya semua pihak Semua media masa perlu berlomba menunjukkan kepiawaian Menyajikan berita yang gencar Pagelaran menonton balap motor Jauh lebih penting dan bergengsi Daripada mengantre minyak goreng yang amat sepele Antri balap motor Harus lebih panjang dibanding Antri minyak goreng Itu tanda sukses yang patut dipuji Semua jenis usaha Baik itu swasta Milik pemerintah terlebih lagi, Perlu menunjukkan jati diri Berpartisipasi melambungkan gemerlap balap motor Segala upaya tentu ditandai Agar mendapat bumbu di kemudian hari Pawai pembalappun disediakan hari Keberhasilan balap motor adalah bukti, Tepati janji-janji kampanye, Sebagai bakti pada negeri Kelangkaan minyak goreng bisa diurus nanti-nanti Pegawai negeri juga perlu berpartisipasi Beli tiket balap adalah bukti Bakti padamu negeri Mari sisihkan uang minyak gorengmu Untuk menonton balap motor yang jauh lebih berarti Kekuasaan pun Nampaknya perlu diperpanjang Agar balap motor yang sukses dan gemerlap bisa merata di seluruh pelosok negeri Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberi kekuasaan yang diberkati Dilema menjadi pergi Kesejahteraan dan keadilan sosial merata tak lagi mimpi Nah loh nyatanya masih mimpi ya? Jakarta, 17 Maret 2021. (*)
POPULER
