ALL CATEGORY
Presiden Jokowi Ingin Jadikan Indonesia Pemain Penting Mobil Listrik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menginginkan agar Indonesia menjadi pemain penting di industri mobil listrik global. \"Kita harus menjadi pemain penting dalam \'global supply chain\' di industri mobil listrik,\" kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Jawa Barat, Rabu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat meresmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Cikarang sekaligus peluncuran mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia yaitu Ioniq 5 buatan PT HMMI. \"Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium,\" ungkap Presiden. Presiden Jokowi juga menyebut bauksit yang dimiliki Indonesia juga bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel di mobil listrik. \"Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat dan memberikan nilai tambah yang optimal,\" tambah Presiden. Namun untuk menjadi pemain kunci di industri kendaraan listrik, menurut Presiden Jokowi,perlu membangun ekosistem yang kuat. \"Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri kita akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik,\" tambah Presiden. Presiden Jokowi menyebut tahun 2022 akan menjadi momen penting untuk pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik. \"Beberapa investor akan memulai konstruksi, siap mengolah nikel dan kobalt menjadi bahan material lithium baterai dan pada 2024 mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan juga komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita Indonesia,\" ungkap Presiden. Pemerintah, kata Presiden Jokowi, juga akan terus mendorong peningkatan \"local content\" kendaraan listrik. \"Dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh, yang sekaligus menciptakan lapangan kerja dan melakukan substitusi impor,\" kata Presiden. PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) sendiri adalah bagian dari Hyundai Motor Company yang berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar 1,55 miliar dolar AS atau Rp22 triliun sampai 2030. Di pabrik manufaktur seluas 8,35 juta kaki persegi (77,6 hektar) itu, Hyundai akan memasok produksinya ke berbagai kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Produksi secara komersial pada akhir 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun atau maksimal 250.000 unit per tahun. Hyundai berencana mengekspor 59.000 unit kendaraan Completely Knocked Down (CKD) per tahun, serta mempertimbangkan untuk mengekspor produknya ke Australia dan Timur Tengah. Hyundai memperkirakan pabrik baru itu dapat memberikan kontribusi ekonomi senilai lebih dari 20 miliar dolar AS selama satu dekade pertama sejak pabrik ini didirikan dan akan membuka sekitar 23.000 lapangan pekerjaan. (mth/Antara)
Usul, Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng!
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi dalam sambungan telepon, Rabu.Selain mengungkap kelangkaan minyak goreng dan pembahasan solusi, ujar dia, pansus dijadikan sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang dua kali mangkir saat diundang resmi pada rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadhan, tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.“DPR sudah dua kali secara resmi mengundang Mendag untuk hadir rapat gabungan. Namun selalu mangkir. Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” kata dia.Dedi mengatakan melalui pansus, maka lembaga legislatif bisa merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.Jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri maka pansus dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat, paparnya.Dedi mengaku sempat mengecek stok minyak goreng di pasaran dan ternyata stoknya kosong.Dari informasi yang diperoleh, khusus di toko modern setiap kali ada pengiriman minyak goreng langsung diserbu konsumen hingga terjadi antrean dan langsung habis.Ia mengatakan persoalan minyak goreng harus segera dituntaskan pemerintah karema dalam beberapa hari terakhir ini dikabarkan ada seorang ibu yang meninggal saat antre minyak goreng di Samarinda, Kaltim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa. \"Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,\" kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka. Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus. \"Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,\" kata Puan. Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. \"Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,\" ucap Puan. DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI. \"Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,\" katanya. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. \"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,\" kata mantan Menko PMK ini. Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022. \"Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,\" ucapnya. Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. (Sof/ANTARA)
Soal Minyak Goreng, Rocky Gerung: Gak Bisa Budak Mengungguli Tuan
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anak buahnya memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat di pasar tradisional ataupun modern yang disampaikan dalam rapat video conference dengan Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/3). Melihat kenyatan ini pengamat politik Rocky Gerung melihat bahwa justru yang berupaya menstabilkan harga adalah Kapolri. “Jika urusan minyak goreng diserahkan ke Kapolri, ngapain ada Menteri Perdagangan,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official Selasa (16/03/2022) di Jakarta. Menurut Rocky, Kapolri bukan pejabat bidang ekonomi. Kebijakan Kapolri itu akan dilindas oleh dalil-dalil bisnis global. “Jadi kita ingin melihat apa gunanya ada kabinet kalau akhirnya seluruh komoditas itu diputuskan di pasar global. Ini menunjukkan bahwa dari awal perencanaan kita buruk, seolah-olah ingin mengendalikan tapi lupa bahwa oligarki atau kapitalis ini tidak mungkin dikendalikan oleh orang yang justru diasuh. Kan nggak bisa budak itu mengunggulkan tuan,” tegasnya. Pola manajemen pemerintahan seperti ini, kata Rocky sangat membahayakan negara. “Ini bahayanya kalau kabinet kemampuan teknokratiknya berhenti, tidak ada kemampuan teknokratik sehingga akhirnya diambil-alih oleh aparat ketertiban. Jadi harga itu tidak boleh ditertibkan. Kan bahaya kalau harga ditertibkan. Yang boleh ditertibkan itu kekacauan. Kalau polisi menertibkan harga, nanti player-nya juga akan melakukan hal yang lebih dramatis lagi. Penyelundupan misalnya. Ini akhirnya bisa kita sebutkan bahwa kabinet ini tidak ada pola dan metode. Kalau memang negara kuat, ya negara bisa memaksa. Tapi kita tahu bahwa negara tidak mampu memaksa mereka yang justru diperlukan negara untuk membiayai ambisi politik,” paparnya. Kekacauan harga dan stok minyak goreng ini, kata Rocky sebetulnya di belakang layar ada dua-tiga yang orang mengatur masalah harga ini. Rocky mencontohkan, di Malaysia misalnya, tidak gampang harga diatur oleh kartel. Kalau di kita ini kartel kasak-kusuk. Ini terlihat bahwa menteri perdagangan berlindung di balik penyataan Kapolri. “Pak Sigit juga tahu berapa lama polisi bisa ngatur-ngatur harga. Ini bukan fungsi polisi. Sebetulnya, desainnya sudah kacau. Akibatnya, yang dirugikan emak-emak. Jadi penggorengan musti dicampur minyak dengan benda yang lain atau yang sejenis itu. Atau minyak oplosan yang bisa lebih efisien,” tegasnya. Kebijakan yang kacau ini kata Rocky akan mengakibatkan pemalsuan-pemalsuan di bawah. “Mungkin minyak benernya 30 persen dan minyak palsunya 70 persen. Karena memang sifat ekonominya akan muncul, cari yang murah supaya harganya tidak jatuh. Nanti akan disalahin lagi pedagang-pedagang eceran, mereka ditangkap karena telah mencampur minyak dengan yang lain supaya hemat. Jadi logika ekonomi akan menyebabkan kekacauan di bawah. Jadi semua dimulai dari orkestrasi kabinet yang betul-betul sudah dua bulan ini tidak bisa menemukan siapa sebetulnya penyebab kenaikan CPO atau kenaikan minyak goreng sebagai produk olahannya atau produk akhirnya,” paparnya. Akhirnya, lanjut Rocky, instruksi itu musti keluar dari pejabat yang mengatur masalah ketertiban. “Jadi harga dan pasar diancam. Itu yang justru menakutkan kita. Memang pasti ada potensi keresahan dan keresahan itu dipadamkan dengan instruksi Kapolri. Itu bukan cara demokratis,” tegasnya. Menurut Rocky, mustinya menterinya mengundurkan iri karena gagal, baru ada legitimasi. Rakyat akan bilang, “Oke kalau keadaan darurat ya kami terima perlindungan polisi itu. Tapi kalau menterinya haha hihi doang dan tidak tahu caranya dan presidennya tidak pernah kasih teguran, itu artinya presiden juga ditawan oleh Menteri,” katanya. Yang begini kata Rocky membuat dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia mengalami disorder. Karena itu, jangan masuk Indonesia, jangan berbisnis dengan Indonesia, karena kacau. “Masa minyak musti diatur oleh Kapolri. Beban Kapolri itu sudah besar, masih harus mengatur minyak goreng. Nanti isinya digoreng-goreng juga akhirnya. Jadi, ini sinyal yang buruk bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak ada aturan. Semuanya tiba-tiba dialihkan pada orang yang sebetulnya tidak dalam fungsi itu,” paparnya. Malfungsi dalam kabinet juga dialami oleh Luhut Panjaitan. “Seperti Pak Luhut sampai sekarang tidak ditegur oleh presiden, padahal dia sebetulnya sudah mengaku bahwa data yang dia pakai itu sebetulnya data yang dia arahkan untuk dipakai oleh Muhaimin dan segala soal itu. Jadi, kekacauan makro ini sesungguhnya dipacu oleh dunia dan itu yang membuat pemain-pemain atau investor dan pengamat internasional ini menganggap bahwa Indonesia sudah mengalami kekacauan dan kekonyolan,” pungkasnya. (ida, sws)
Krisis Minyak Goreng Mendag Mangkir di DPR, Rocky Gerung: Itu Cara Licik Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sudah mangkir sebanyak dua kali dari rapat gabungan bersama DPR RI guna membahas langkanya minyak goreng di pasaran. DPR berencana segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng. Menanggapi mangkirnya M. Luthfi dari undangan DPR, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Mendag tidak ada pengaruhnya sama sekali hadir ke DPR. “Sebetulnya itu cara licik yang dipakai oleh presiden karena dia harusnya tahu dari awal bahwa harga itu tidak didikte oleh aturan. Ini kan komoditas internasional, pasti hukum ekonomi itu tidak mungkin dihalangi oleh regulasi intinya,” katanya. “Kita tahu bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh presiden setelah main dukun di IKN adalah tanya pada dukun sawit, apa yang musti dilakukan. Terus dia menjawab bahwa solusi yang terbaik adalah patok harga dengan naikkan HET-nya. Itu terpaksa memang harus dia lakukan karena tidak ada jalan lain,” katanya. Setelah harga dinaikkan, kata Rocky harga itu bakal naik lagi, karena masyarakat tahu bahwa sebetulnya presiden bukan melayani rakyat, tetapi melayani kartel minyak goreng, kartel CPO. Jadi, presiden paham cara melayani oligarki. “Jadi sekali lagi kalau kita paham ekonomi global, memang kalau kita diikat oleh pasar kapitalis dunia, tidak ada yang akan mampu menghalangi disparitas harga. Itu yang menimbulkan keuntungan pada produsen. Artinya, tidak ada gunanya negara. Jadi, presiden mau ngomong apa saja, akhirnya musti melayani pasar. Tidak ada gunanya seluruh basa-basi nasionalisme, utamakan konsumsi dalam negeri, paksa DMO-nya diselesaikan. Itu bahkan bisa jadi bocor dalam bentuk pasar gelap,” katanya. Intinya, lanjut Rocky kalau konsep-konsep dasar pelaksanaan ekonomi itu hendak dipoles dengan semacam ancam-mengancam produsen, produsen tidak bisa diancam oleh negara karena dia terikat dengan efisiensi. “Bahkan dengan efisiensi itu dia bisa bilang ini biaya politik yang kita pakai dulu buat Anda jadi presiden, jadi nggak usah atur-atur kami dulu, begitulah kasarnya,” pungkasnya. “Yang pertama soal etik. Yang kedua dia merasa bahwa apa pentingnya dia hadir di situ. Toh keterangan apa pun tidak akan mengubah fakta bahwa ekonomi kita diatur oleh sistem pasar,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official Selasa (16/03/2022) di Jakarta. Kehadiran Mendag ke DPR diduga akan terjadi kegaduhan baru. Mungkin juga Luthfi menganggap kalau dia datang ke situ maka kartel-kartel di DPR juga akan minta bagian dan makin rumit lagi. Semua orang tahu bahwa menteri yang datang ke DPR akan menjadi rebutan semut-semut, karena dianggap gula-gula. “Jadi, nanti diancam lagi, bikin aturan. Akhirnya semua menjadi kacau dan saling terbelit. Benang kusut ini yang akhirnya mampu dipecahkan oleh presiden. Dan presiden dengan bijak telah menyelesaikan semua ini. Dan penyelesaiannya gampang, naikin harga,” paparnya. Pola seperti ini kata Rocky, biasa disebut sebagai burden sharing, bagi bagi beban. Karena sudah tidak bisa, maka solusinya bagi-bagi beban ke Kapolri. Jadi, terlihat tidak ada konduktor yang mampu melihat dari atas. Tidak ada menteri utama yang bisa. Mustinya Pak Luhut atau Airlangga yang bisa, sehingga kekacauan itu menyebabkan investasi nggak masuk. “Dua Menko ini lebih penting membicarakan tiga periode. Sementara menteri perdagangan sibuk mengintai jangan sampai kartelnya pecah karena setiap kartel menyumbang pada kebijakan politik,” tegasnya. Rocky menegaskan masyarakat sebetulnya sudah tahu bahwa keretakan itu sudah terjadi. “Sinyal pertama adalah bahwa akan terjadi ketegangan sosial karena terjadi kelangkaan minyak goreng. Karena itu, kalimat pertama yang diucapkan oleh pemerintah justru melalui Kapolri bahwa jangan ada yang coba-coba. Kami jamin. Itu semua menunjukkan bahwa akan terjadi gempa bumi dalam soal ini,” katanya. Sinyal itu kata Rocky juga ditangkap oleh investor asing karena pemerintah sekadar untuk hal-hal basic pun tidak bisa mengatur, apalagi untuk yang lain. Lalu berkembang bahwa ini sebetulnya ada pemain internasional yang memang sebetulnya Indonesia bisa dibuat kocar-kacir. (ida, sws)
Berebut Sekdaprov Jatim, Satu Kandidat Muncul dari Luar Pemprov
Surabaya, FNN – Persaingan menduduki kursi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur bakal sengit. Jabatan paling mentereng di birokrasi Pemerintah Provinsi Jatim itu akan diperebutkan sembilan pejabat pangkat tinggi yang resmi terdaftar sebagai kandidat sampai masa pendaftaran seleksi terbuka ditutup pada Jumat (11/3/2022) pukul 00.00 WIB. Sejumlah nama pejabat digadang-gadang sudah tercatat dalam daftar calon Sekdaprov Jatim. Mereka antara lain adalah Pj Sekdarprov Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis dan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Boby Soemiarsono. Kemudian, Kepala Bappeda Jatim M Yasin, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala DPM-PTSP Jatim Aries Mukiyono, Kepala Dinas Perhubungan Nyono serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Diah Wahyu Ermawati. Satu calon lain secara mengejutkan muncul dari luar birokrasi Pemprov Jatim yakni seorang pejabat Kemensos RI. “Hingga batas akhir penutupan pendaftaran tadi malam, tepat pukul 00.00, total ada sembilan orang pendaftar,” kata Sekretaris Pansel Aries Agung Paewai pada Sabtu (12/3/2022). Namun Aries enggan membeberkan lebih detail identitas para pejabat yang telah terdaftar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim itu hanya menyebutkan, sembilan orang yang mendaftar telah mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan. “Sesuai mekanisme, tidak diumumkan dulu. Ini karena harus masuk di tim pansel untuk dilakukan verifikasi berkas oleh tim pansel dan sekretariat pansel,” tuturnya. Terkait kriteria calon berdasarkan Surat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Madya Pemprov Jatim Nomor 800/1565/Pansel-JPTM/2022, terdapat 18 syarat utama yang harus dipenuhi calon Sekdaprov Jatim. Di antaranya, pelamar harus berstatus ASN yang sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a). Selain itu kandidat pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II.a/II.b) minimal dua kali paling singkat dua tahun. Kemudian, untuk pejabat fungsional ahli utama yang telah menjabat dua tahun juga berkesempatan mendaftar. Syarat selanjutnya adalah harus memiliki pangkat paling rendah pembina muda (IV/c) dan usia maksimal 58 tahun pada 1 Mei 2022 mendatang. Calon juga memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3). Setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama. Setelah pendaftaran calon, Aries mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah verfikasi administrasi yang dilakukan mulai Sabtu (12/3/2022). Kemudian, rapat tim pansel akan menentukan calon yang lolos seleksi berkas administrasi. Seperti diketahui, kursi Sekdaprov Jatim kosong sejak 6 Maret 2021, setelah Heru Tjahjono memasuki waktu purnatugas. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menunjuk Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov hingga awal Januari 2022. Selanjutnya, Khofifah melantik Wahid Wahyudi yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim pada 12 Januari 2022. Untuk mengisi jabatan eselon I secara definitif, Pemprov menggelar seleksi dan membuka pendaftaran calon pada 7-11 Maret 2022. Panitia seleksi yang terdiri dari Prof Mohammad Nuh (Akademisi/Ketua Dewan Pers), Prof Mas’ud (Akademisi), Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Akmal Malik (Dirjen Otda Kemendagri) dan Rini Widyanti (Sekretaris Utama Menteri PAN-RB). (mth)
.jpeg)
Anies Tak Terbendung, Itu Kan Kata Anda
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN “Waduh, Abang ini tak yakin ya Anies akan menang pilpres 2024? Soalnya, judul tulisan kali ini terlihat pesimistis?” Bukan tidak yakin. Justru sangat yakin. Yakin Anies akan duduk di kursi presiden. Tapi, saya tetap memberikan ruang untuk sesuatu yang bisa saja berlawanan dengan keyakinan itu. Miriplah dengan “margin of error” (MoE) di dunia survei. Ada celah keliru. Saya sisakan sedikit untuk “MoE” itu. Ada saja kemungkinan yang tak diinginkan bisa terjadi. Sejauh ini, semua indikasi mengantarkan kita ke keyakinan tentang kemenangan Anies. Dengan gonjang-ganjing ekonomi-sosial-politik yang sedang terjadi, pilihan untuk perbaikan multi-krisis ini adalah Anies Baswedan. Mau dibolak-balik kayak apa pun juga, pilihan yang realistik itu cuma dia. Tak mungkin orang yang paham bagaimana cara Anies membangun lahir-batin Jakarta, akan melihat orang lain. Hari ini, yang perlu diperbaiki adalah kekeruhan sosial yang menyebabkan bangsa ini terbelah. Anies, in-sya Allah, bisa mengatasi masalah ini. Sebab, beliau paham sekali mengapa pembelahan sosial (social disharmony) terjadi. Dan paham pula bagaimana cara mengatasinya. Hari ini, perencanaan dan prioritas pembangunan fisik memakai konsep cakar ayam. Bisa dimulai dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dari segala arah. Seperti cakaran ayam. Apa yang teringat, dibangun. Apa yang teringin, dibangun. Apa yang terbanyang, dibuat. Cara seperti ini harus dihentikan. Presiden haruslah paham apa yang sangat diperlukan rakyat. In-sya Allah, Anies tahu apa yang menjadi prioritas Indonesia. Hari ini, kualitas infrastruktur kita memang perlu ditingkatkan. Tapi, pemerintah tidak paham apa-apa saja yang sedang mendesak untuk dibangun atau diperbaiki. Jadi, rezim ini membangun berdasarkan selera priadi. Belum lagi kita bicara ketidakadilan. Penegakan hukum yang tebang pilih. Proses pembuatan legislasi yang sok-sok cepat tapi akhirnya melanggar konstitusi. Dan lain sebagainya. Hari ini, korupsi merajalela. Tapi, lembaga antikorupsi dilemahkan. KPK menjadi tidak independen. Para penyidik garis lurus dibuang. Banyak lagi masalah yang tak bisa dijelaskan dalam tulisan satu-dua halaman. Intinya, negara ini dikelola secara ugal-ugalan. Pemerintahan dijalankan sekehendak hati. Kita semua tahu solusinya adalah presiden yang memiliki kecakapan (kapabalitas), kemampuan (kapasitas), dan kehormatan (integritas). Anies memenuhi ketiga aspek ini. Pun kalau dilihat dari berbagai standar lain, seperti kebolehan komunikasi sosial-politik, Anies tetap berada di urutan teratas. Begitu juga kemampuan komunikasi internaaional, Anies boleh dikatakan “at the best level”. Di atas semua aspek ini, banyak yang menyimpulkan bahwa Anies tak terbendung. Unstoppable! Ini yang Anda dan saya yakini dengan bukti-bukti yang konkret. Tetapi, bisa saja orang lain mengatakan: “siapa bilang Anies tak terbendung? Itu kan kata Anda”. Pernyataan ini benar sekali. Karena memang Anies akan dirintangi. Akan dijegal. Dengan segala cara. Dia mungkin akan dijadikan musuh bersama (common enemy). Semua mereka akan berkumpul. Ada penjahat bisnis, koruptor, penjahat hukum, penjahat politik, penjahat konstitusi, penjahat demokrasi, hingga penjahat narkoba. Bisakah mereka gagalkan Anies? Di atas kertas sangat bisa. Kita tidak bicara tentang skenario Yang Maha Kuasa. Kita hanya melihat apa yang dimiliki Anies dan apa yang dimiliki para penjahat itu. Gerombolan penjahat yang ingin membuat Indonesia lebih hancur lagi paham betul bahwa Presiden Anies Baswedan akan menjadi penghalang mereka. Jadi, sebelum Anies menghalangi mereka, merekalah yang lebih dulu menghalangi Anies agar tidak masuk ke Istana. Mereka itu memiliki kekuatan uang yang tak terbatas. Kecuali makar Allah SWT menghendaki yang lain, mereka bisa menang dengan mudah. Mereka akan menjegal Anies dengan uang besar itu. Semua akan mereka beli. Mulai dari para ketua umum partai, para pejabat tinggi yang menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum, hingga para pemilih yang datang ke TPS. Wallahu a’lam.[]
Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!
Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)
Meledak di Udara Saat Uji Coba "Rudal balistik" Korut
Jakarta, FNN. Sebuah proyektil yang diduga rudal balistik Korea Utara pada Rabu meledak di udara sesaat setelah diluncurkan, demikian menurut kata kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber anonim.Militer Korsel sebelumnya mengatakan Korut telah menembakkan sebuah \"proyektil tak dikenal\" yang tampaknya gagal berfungsi setelah diluncurkan.Proyektil yang diduga rudal itu ditembakkan dari lapangan terbang Sunan di luar ibu kota Korut, Pyongyang, kata Kepala Staf Gabungan Korsel dalam sebuah pernyataan.Puing-puing berjatuhan di Pyongyang atau di daerah sekitarnya setelah peluncuran yang gagal itu, kata media Korsel NK News mengutip sejumlah saksi.Sebuah foto memperlihatkan gumpalan asap berwarna merah di ujung jejak peluncuran roket yang zig-zag di langit kota kota itu.Komando militer Indo-Pasifik Amerika Serikat mengutuk peluncuran pada Rabu itu dan mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan yang memicu instabilitas.Sumber di kementerian pertahanan Jepang juga menyebut proyektil itu kemungkinan adalah rudal balistik, NHK melaporkan.\"Laporan tentang kegagalan (peluncuran) dari Sunan mengkhawatirkan karena bisa merusak kawasan sipil yang penuh penduduk,\" kata Ankit Panda, seorang senior di Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di AS.Pada 2017, sebuah rudal balistik jarak menengah Korut yang diluncurkan dari lokasi berbeda gagal setelah ditembakkan dan jatuh menimpa sebuah kompleks industri atau pertanian di kota Tokchon.Lapangan terbang Sunan telah menjadi lokasi beberapa peluncuran rudal Korut baru-baru ini, termasuk pada 27 Februari dan 5 Maret.Korut mengatakan kedua peluncuran itu untuk mengembangkan komponen satelit pengintai dan tidak mengidentifikasi roket yang digunakan, tapi Korsel dan AS menyebutnya sebagai uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). (IdaANTARA/Reuters)
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
POPULER
