ALL CATEGORY
PBB Aklamasi: March 15 International Day to Combat Islamophobia
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan (Foto prangko RI Rp 100,_persahabatan Indonesia-Palestine) Majelis Umum PBB tanggal 15 Maret 2022 bersidang, yang dihadiri 193 anggota, aklamasi ketok martil menerima resolusi bahwa 15 Maret ditetapkan sebagai hari Perlawanan terhadap Islamophobia. Draft resolusi diajukan tahun 2019 oleh 55 negara dengan pidato pengantar oleh PM Pakistan Imran Khan Maka dengan demikian di Indonesia pun tak dapat lagi sikap Islamophobia dibenarkan. Selama ini sikap Islamophobia dijadikan sarana untuk mencitrakan imej diri sebagai orang moderat. Setelah resolusi sikap begini dapat diartikan melecehkan PBB. Dunia memerangi (combat) sikap seperti ini. Dapat dikatakan jarang resolusi PBB dapat dukungan aklamasi. Sindir golongan Islam dengan ucapan radikal radikul sudah tidak ada tempat lagi di dunia. Islamophobia masa Orla dan Orba dalam kasus partai Masyumi, sbb: Pada bulan Agustus 1960 partai Islam Masyumi dituduh pemerintah terlibat penberontakan PRRI dan diberi ultimatum oleh Presiden Soekarno, kalau sampai 17 Agustus 1960 tidak bubarkan diri akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Tanggal 15 Agustus 1960 Masyumi keluarkan pernyataan yang ditanda tangani Prawoto Mangkusasmito selaku Ketum dan Yunan Nasution selaku Sekjen bahwa partai Mssyumi membubarkan diri. Sikap overbodig, berlebihan, ditunjukkan Orde Lama dengan keluarnya Kepres tanggal 24 Agustus 1960 yang membubarkan partai Masyumi. Kemudian secara lisan disebut sebagai partai terlarang hingga masuk era Orde Baru. Bahkan di masa Orde Baru sebut2 nama Masyumi saja tidak disukai. Ini yang mendorong saya pada tanggal 5 November 1995 menggelar konperensi pers dimana saya umumkan berdirinya Masyumi Baru pimpinan saya. Apa yang mendorong seluruh negara di dunia termasuk Israel dan India mendukung resolusi 15 Maret, padahal disitu digunakan kata combat (serbu) siapa saja yang Islamophobia. Pertimbangan negara-negara di dunia termasuk Rusia dan China dukung resolusi 15 Maret: 1. Perang Ukraine menyadarkan dunia bahwa konstelasi dunia berubah. Blok Barat kekuatan tunggal. Tidak ada lagi bipolarisasi kekuatan dunia. Realita kini monopolar. 2. Dunia menyadari bahwa China perlahan tapi pasti sedang menuju masa lalu. Jewish komunitas, bukan state. Blok Barat berpaling ke Islam, wether U like ít or not. (*)
Pembagian Minyak Goreng Sitaan Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan
Jakarta, FNN - Praktisi hukum Asep Irwan mengatakan, pembagian atau pendistribusian minyak goreng hasil sitaan seharusnya dilakukan apabila barang tersebut telah dirampas oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. \"Bagaimana didistribusikan lagi ke masyarakat? Ya percepat sidang penimbunannya, jatuhkan hukuman berat. Barang bukti dirampas untuk negara, baru negara bagikan ke rakyat seperti pasar murah atau jadi bantuan sosial secara gratis kepada masyarakat tidak mampu,\" kata Asep di Jakarta, Sabtu. Asep menjelaskan, ketentuan terkait barang bukti telah diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: Ayat (1) \"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b.perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana\". Ayat (2) \"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain\". Asep juga menegaskan, barang bukti yang mempunyai unsur pidana harus mendapatkan putusan sidang sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Terkait minyak goreng sitaan yang hendak didistribusikan ke masyarakat tersebut harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dulu, Asep mengatakan agar status barang tersebut jelas. \"Barang bukti kalau ada pidananya tunggu putusan hakim, makanya secepatnya itu perkaranya kirim ke jaksa untuk disidangkan supaya status barang bukti dirampas untuk negara dan oleh negara bagikan ke rakyat. Barang bukti harus jelas statusnya,\" kata mantan hakim itu. Sebelumnya, Polres Metro Depok pada Selasa (15/3) menggerebek sebuah gudang yang menyimpan ribuan liter minyak goreng yang dikemas ulang dengan merek Wasilah 212 dan Kita 212. Polres Metro Depok selanjutnya mendistribusikan minyak goreng tersebut mengingat kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, minyak goreng tersebut sudah didistribusikan sehari sesudah penggerebekan, yakni pada Rabu (16/3). \"Sudah dilaksanakan hari berikutnya,\" katanya. (mth/Antara)
IPU ke-144 Bahas Konflik Rusia-Ukraina Meski Kedua Negara Tak Hadir
Jakarta, FNN - Inter-Parliamentary Union (IPU) tetap membahas konflik Rusia dan Ukraina meskipun delegasi dua negara absen atau tidak hadir pada Sidang ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, pada 20–24 Maret 2022, kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. “Informasi sampai saat ini, kami dengar mereka tidak hadir. Kami masih menunggu. Kami harap mereka hadir, tetapi sampai saat ini Ukraina dan Rusia tidak hadir dalam Forum IPU 144 di Bali,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu saat ditemui di lokasi acara BICC Nusa Dua, Bali, Sabtu. Putu, anggota DPR daerah pemilihan Bali, menjelaskan Sidang ke-144 IPU tetap membahas resolusi damai untuk konflik Rusia dan Ukraina, karena persoalan itu merupakan masalah kemanusiaan. “Ini menjadi perjuangan parlemen dunia menegakkan kembali perdamaian, untuk mengawal kembali isu-isu perdamaian, dan isu-isu tentang hak asasi manusia,” terang Putu. Komitmen itu, ia menambahkan, telah disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang pada sidang IPU tahun ini, akan menjadi pimpinan sidang. Pacheco, yang ditemui di BICC Nusa Dua, Sabtu, menyampaikan pihaknya mendesak dua pihak yang berkonflik untuk gencatan senjata. Pasalnya, konflik bersenjata hanya mengorbankan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. “Yang penting gencatan senjata. Itu yang utama, karena tanpa itu orang-orang meregang nyawa tiap harinya. Gencatan senjata jadi hal yang penting, dan setelah itu baru dialog dan diplomasi,” kata Pacheco. Di samping konflik Rusia dan Ukraina, Sidang ke-144 IPU juga membahas dampak perubahan iklim, kesetaraan gender, dan peran anak muda dalam politik. Menurut Presiden IPU, tanpa keterlibatan anak muda, demokrasi jadi tidak dapat dipraktikkan secara sempurna. Pasalnya, anak muda saat ini mewakili setengah dari jumlah populasi dunia. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah sidang tahunan IPU. IPU merupakan kerja sama antarparlemen lintas negara yang menjadi forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (mth/Antara)
Terima Ketua GBN, LaNyalla: Harus Koreksi Total Konstitusi Demi Indonesia Lebih Baik
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan untuk memperbaiki bangsa ini, perlu dilakukan koreksi total atas Amandemen 2002 silam, yang memberi ruang tunggal kepada partai politik menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan LaNyalla saat menerima Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen (Purn) TNI Hidayat Poernomo, dan pegiat konstitusi Sayuti Asyathri serta M Hatta Taliwang, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol, mengatakan banyak yang harus dibenahi bangsa ini. “Banyak sekali PR yang harus dikerjakan dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya agar menyeluruh, yang wajib dibenahi adalah hulunya. Kalau hulunya selesai, hilir mengikuti,\" katanya. Menurut LaNyalla, DPD RI mewacanakan dan mendorong Amandemen Konstitusi ke-5 untuk penguatan fungsi dan peran DPD RI. Karena setelah Amandemen tahun 2002, hak DPD RI, sebegai jelmaan dari utusan daerah dan utusan golongan untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden hilang. “Sebelum Amandemen Konstitusi tahap 1 sampai 4, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Ketiganya dapat mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Hak konstitusional itulah yang ingin kita pulihkan,\" katanya. Makanya, prioritas DPD RI saat ini adalah adanya calon presiden dari luar yang diajukan partai politik. Hal itu yang harus diperjuangkan. “Karena partai politik sekarang ini sudah sangat berkuasa. Padahal negara ini lahir karena adanya rakyat, bukan partai politik. Makanya urusan arah perjalanan bangsa ini tidak bisa kita diserahkan kepada parpol saja,\" ucapnya. Perjuangan utama saat ini, lanjutnya, adalah menghapus Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. Agar Pasal 222 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihapus. \"Sejauh ini gugatan-gugatan soal PT tersebut mentah karena alasan legal standing. Karena itu DPD RI akan maju sebagai lembaga, tetapi bersama dengan partai politik. Nanti kita lihat lagi apa alasan dari MK,” ujar dia lagi. Dilanjutkan LaNyalla, MK harus diawasi. Sebab menjadi super body apabila ada Lembaga yang keputusannya bersifat mengikat, tetapi tidak ada yang mengawasi. LaNyalla juga menyinggung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dalam pertemuan itu. Secara prinsip menurutnya rakyat ingin ada pembatasan masa jabatan presiden. “Pembatasan itu sudah menjadi prinisp dan konsensus bangsa. Karena kita sudah belajar dari Orde Lama dan Orde Baru, jadi tidak ada alasan apapun,\" jelasnya. Ketua GBN Purnomo menilai hanya DPD RI yang sekarang dipercaya oleh publik. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh DPD RI untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. \"DPD RI masih mempunya jiwa dan ruh yang selalu hadir dalam bangsa ini. Yaitu panggilan untuk menegakkan konstitusi,\" katanya. Dia berharap kekuatan DPD mampu merangkul semua pihak. Baik yang di Senayan dan di luar Senayan, untuk bersama menyelesaikan masalah bangsa yang saat ini sudah mendesak. Sementara pegiat konstitusi, Sayuti Asyathri, menjelaskan DPD di bawah LaNyalla memberikan harapan pada publik bahwa akan ada solusi bagi permasalahan bangsa. DPD RI bisa merangkul semua elemen bangsa dan tidak berpihak ke kelompok manapun. “Ini aset kebangsaan yang bagus. Sebuah kekuatan besar yang harus bisa dimanfaatkan untuk perbaikan bangsa karena penegakan konstitusi kita sudah lemah,\" ucapnya. Sedangkan Hatta Taliwang, mantan anggota DPR, menyinggung perlunya kesatuan sistem dan leadership. Masalah negara saat ini terletak di dua hal tersebut. “Ada dua masalah di negeri ini, yaitu masalah konstitusi dan leadership. Dimana kalau sistem dibenahi, perlu sosok pemimpin yang tepat dalam menjalankan konstitusi itu. Sekarang ini tidak ada leadership ke situ. Mereka suka-suka saja, tidak memikirkan ada konstitusi atau tidak. Dasarnya power game,\" papar dia. Menurut Hatta, permasalahan konstitusi dirinya sepakat kembali kepada UUD 45. Tetapi nantinya harus dijalankan dengan serius supaya tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya otoritarian. \"Di sinilah perlunya kembali ke sistem musyawarah dengan adanya MPR. Di sana ada keterwakilan semua elemen, dari parpol, utusan daerah, utusan golongan dan TNI. Itulah sistem yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa, yang notebene orang-orang yang arif bijaksana. Yang dihasilkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa,\" tukasnya. Makanya MPR yang digulingkan oleh Amandemen 2002 harus ada lagi. MPR harus menjadi komando untuk melakukan check and balances terhadap pemerintah. \"Sekarang lembaga-lembaga sejajar. Kekuasaan di Presiden. Ini tidak boleh, MPR harus dijadikan sebagai lembaga tertinggi,\" tegasnya.(*)
Pemerintah Kota dan Kabupaten di DKI Diminta Inovatif Atasi Kemiskinan
Jakarta, FNN - Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan meminta pemerintah kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai terobosan inovatif membangkitkan perekonomian warga guna mengatasi kemiskinan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat bazar untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. \"Saya berharap wali kota, camat dan lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka,\" kata Ruslan di Jakarta, Sabtu. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana mengakui wilayahnya menjadi salah satu yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi selama era pandemi COVID-19, yakni mencapai 7,24 persen di tahun 2021. \"Upaya yang kami lakukan ada pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar,\" katanya. Dengan anggaran tersebut, Ali mengatakan, akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur. \"Mudah-mudahan dengan mulai melandai pandemi ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi,\" tuturnya. Berdasarkan data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, penduduk miskin di Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 sebanyak 12,09 persen (2,93 ribu jiwa), lalu meningkat menjadi 14,87 persen (3,63 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 15,06 persen (3,86 ribu jiwa) di 2021. Baca juga: Kemiskinan DKI meningkat, Wagub: konsekuensi dari COVID-19Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan dalam satu Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya adalah Jakarta Utara sebesar 5,04 persen (91,15 ribu jiwa) di 2019. Lalu meningkat menjadi 6,78 persen (123,59 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 7,24 persen (132,73 ribu jiwa) pada 2021. Kemudian disusul Jakarta Pusat yang mencatat pada 2019 sebesar 3,68 persen penduduk miskin (34,13 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,51 persen (41,92 ribu jiwa) dan menjadi 4,94 persen (45,10 ribu jiwa) di 2021. Jakarta Barat di 2019 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,25 persen (84,06 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,25 persen (110,90 ribu jiwa) dan menjadi 4,31 persen (113,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Timur, persentase penduduk miskin di 2019 adalah sebesar 3,12 persen (91,51 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,16 persen (122,73 ribu jiwa) dan menjadi 4,28 persen (125,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Selatan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen (61,77 ribu jiwa). Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 3,43 persen (78,09 ribu jiwa) dan menjadi 3,56 persen (81,50 ribu jiwa) di tahun 2021. (mth/Antara)
Menteri ESDM Buka G20 Energy Transitions Working Group Pekan Depan
Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akan membuka Sidang Energy Transition Working Group Tahap Pertama (ETWG 1) sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia di Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan Sidang ETWG 1 akan dihadiri 20 negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional, baik secara langsung maupun virtual. Hingga September 2022, berbagai aktivitas G20 Energy Transitions akan makin intensif, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan termasuk publik sangat diharapkan. \"Bapak Menteri ESDM akan hadir pada sidang ETWG 1, sekaligus juga menghadiri acara lainnya yang menjadi side events pada ETWG 1. ETWG di Yogyakarta ini akan menjadi pembuka dari sidang-sidang ETWG,\" ujar Agung. Pembahasan dalam sidang ETWG-1 meliputi tiga isu prioritas transisi energi, yakni akses, teknologi, dan pendanaan. \"Global energy security, securing energy accessibility, dan smart and clean energy technologies scaling up. Dan yang paling penting dari sidang tersebut adalah pembahasan rencana dan desain utama Road to Bali Communique (Komunike Bali) dari berbagai negara G20 untuk energi transisi,\" tambah Agung. Selain itu, juga akan dilaksanakan presentasi dari organisasi internasional mitra utama. Sidang juga membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Di bidang teknologi, lanjutnya, akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam rangkaian ETWG-1 tersebut, Menteri ESDM juga akan menyaksikan penandatanganan power purchase agreement (PPA) pembangkit energi baru terbarukan (EBT), green financing dan pembelian renewable energy certificate/REC. Parade sepeda motor konversi dari BBM ke listrik rencananya juga dilakukan, selain juga diadakan seminar internasional terkait dedieselisasi pembangkit listrik. Di tempat Yogyakarta juga, Menteri ESDM juga dijadwalkan mengikuti Energy Transitions Youth Forum yang merupakan forum bagi generasi muda untuk ikut melakukan aksi termasuk memberikan intervensi terkait transisi energi. Intervensi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Chairs dan Co-Chairs ETWG Presidensi G20 Indonesia. \"Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, para penerus di sektor energi untuk dapat memberikan intervensi dan komitmen terhadap upaya transisi energi. Pada Energy Transitions Youth Forum juga akan diluncurkan kompetisi inovasi transisi energi, dan program youth movement dari Kementerian ESDM, PT PLN, dan PT Pertamina untuk para generasi muda membangun energi bersih di Tanah Air,\" sebut Agung. Forum Transisi Energi G20 2022 mencakup rangkaian pertemuan mulai dari ETWG 1 di Yogyakarta pada minggu depan, ETWG 2 di Labuan Bajo, NTT, dan ETWG 3 di Bali, serta Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM). Puncak Presidensi G20 Indonesia adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada September 2022. Hingga September 2022, berbagai side events juga akan menyemarakkan gelaran Presidensi G20 Indonesia, antara lain Webinar Ensuring Just Transitions for All; Making CCS/CCUS Affordable; Maintaining Energy Security during Transitions; Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Actions; Assuring Energy Access and Transitions in Archipelagic States; dan Escalating Gas Role in Energy Transitions. Selanjutnya, Boosting Geothermal Power; Highlighting Nuclear Potentials in Energy Transitions; Expanding Solar, Wind, and Ocean Energy Solutions; Accelerating Hydrogen and Energy Storage Development; Biofuels for Green Economy; Energy Efficiency: Scaling-up Strategies; dan Joint Webinar on Energy and Climate Financing. Diselenggarakan pula parallel events yaitu IRENA Investment Forum dan EBTKE Conference and Expo 2022. Di samping itu, akan digelar Youth Conference in Energy Transitions: Smart & Clean Energy Technologies Scaling Up, Youth Conference in Energy Transitions: Securing Energy Accessibility, Youth Summit in Energy Transitions: Advancing Energy Financing, dan Civil of Twenty (C20). Agung mengatakan Kementerian ESDM juga membuka partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun aksi nyata untuk mendukung energi bersih dalam kerangka G20 Energy Transitions tersebut. (mth/Antara)
SMSI Raih Rekor MURI Terkait Jumlah Anggota Terbanyak di Dunia
Jakarta, FNN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor terkait dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, di Galeri MURI, Jakarta, Jumat (18/3). “Hari ini, kami bangga bertemu dengan orang-orang hebat, kreatif, dan tangguh yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Indonesia butuh orang-orang seperti yang terpilih hari ini agar bangsa kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain,” kata Jaya Suprana. Sejak didirikan pada 7 Maret 2017 jumlah anggota SMSI per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 anggota. Mereka terdiri atas pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah anggota sebanyak itu dinilai Tim MURI merupakan jumlah terbanyak di dunia sehingga pantas diberi penghargaan. Bahkan sekarang, kata Firdaus, jumlah anggota SMSI semakin banyak, yaitu mencapai 2.000 pengusaha pers atau media siber. “Organisasi SMSI tengah meluas jaringannya hingga tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” lanjutnya. Penghargaan MURI tersebut menandai pencapaian rencana strategis SMSI yang telah ditetapkan pada peta perjalanan organisasi dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri. Selain menerima penghargaan atas rekor anggota terbanyak di dunia, pada 28 Februari 2020 SMSI dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini bertema \"Mendambakan Keadilan Sosial\". Hanya dalam kurun waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggotanya sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Mohammad Nasir menyampaikan pencapaian SMSI berkenaan dengan anggota terbanyak di dunia itu perlu dicatat dan dirayakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. “Melalui pencatatan ini, kami bisa merefleksikan kembali pencapaian yang telah diraih bersama. Tentu saja, kami akan lebih bersemangat,” ujar Mohammad Nasir. (mth/Antara)
Pemerintah Makin Ugal-ugalan Melanggar Konstitusi Bisa Memicu Separatisme dan Anarkisme Masyarakat
Jakarta, FNN - Gerilya politik untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden terus dilakukan oleh pendukung Presiden Jokowi. Namun tak ada gelagat DPR menghentikan niat buruk itu. \"Ketika pemimpin negara membiarkan perpecahan di masyarakat atau bahkan sengaja menciptakan perpecahan, ini harus dihentikan,\" kata Gde Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada FNN Sabtu,(19/03/2022) di Jakarta. Gde menegaskan pemerintahan seperti itu harus dihentikan sebab mereka menjalankan pemerintahan tanpa sikap kenegarawanan. \"Kita harus melihat bagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Habibi memiliki sikap kenegarawanan itu,\" kata Gde. Adapun tugas untuk mengevaluasi pemerintahan itu ada di DPR dan MPR. \"Jangan dikira ini hanya sebatas dinamika politik atau demokrasi. Perpecahan di masyarakat sudah sistematis, dalam rangka menghancurkan bangsa Indonesia,\" kata Gde. Gde berharap DPR tidak boleh menutup mata terhadap apa yang dilakukan eksekutif. \"Jika DPR MPR tidak menjalankan kewajibannya demi menyelamatkan bangsa, mereka ikut bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang sudah maupun akan terjadi. Membiarkan pemerintahan yang seperti ini diteruskan sama saja dengan membiarkan perpesacahan masyarakat semakin dalam,\" tegasnya. Persoalan serius ini kata Gde akan menimbulkan potensi pembangkangan nasional besar, dan dapat memicu tindakan-tindakan anarkis, bahkan memunculkan kembali gelombang separatis di daerah yang tidak puas pada kepemimpinan pusat. \"Ke depan, perilaku pemerintah yang tunduk pada oligarki akan semakin menambah kesusahan dalam hidup masyarakat. Biaya hidup makin tinggi, daya beli makin rendah. Jika harga-harga kebutuhan pokok tidak terkontrol terutama bulan puasa yang akan jadi momen krusial. Bukannya fokus mengatasi ekonomi justru pemerintah menyibukkan dirinya dengan kasak-kusuk memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu,\" tegasnya. Tak hanya itu, mereka juga sedang berupaya melakukan amandemen konstitusi yang memiliki resiko besar. \"Karena begitu pintu amandemen ini dibuka, dalam konteks hari ini yang tidak ada kepemimpinan politik yang kuat dan negarawan dalam pemerintahan, maka akan banyak pasal-pasal susupan yang ikut dibahas selain perpanjangan masa presiden. Ini terjadi karena kelompok-kelompok lain akan gunakan momentum ini sebagai bargain kepentingan,\" pungkasnya. (sws)
Kelak Megawati Menjamu Prabowo dengan Nasgor Rebus
Jakarta, FNN - Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri ramai menjadi perbincangan usai membuat pernyataan di sebuah webinar pada Jum\'at, 18 Maret 2022. Dalam webinar tersebut Megawati mengomentari ibu-ibu yang rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah di berbagi tempat. Bahkan ada 2 yang meninggal dunia. Ada kesan Megawati menyalahkan emak emak yang berjuang hidup mati hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. \"Saya tuh sampai ke ngelus dada, bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,\" ujarnya. \"Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak?,\" celoteh Mega dengan gaya khasnya. Pernyataan Megawati tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, (19/03/2022). Menurut Rocky Gerung saat menyampaikan pernyataan tersebut Megawati kurang peka terhadap kondisi masyarakat luas. “Iya sebetulnya ibu Mega bagus pointnya, kurangi konsumsi minyak.Tapi ibu Mega juga lupa ada sisi lain yaitu mereka yang berdagang gorengan, memang membutuhkan itu, masyarakat kita masih suka gorengan. Tapi itu dua hal yang luput dari wisdom Bu Mega,\" ujar Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung sempat berkelakar jika tidak ada minyak goreng dikhawatirkan Megawati tidak bisa membuatkan nasi goreng untuk Presiden Jokowi dan Prabowo. Maklum, Megawati pernah menjinakkan Prabowo dengan nasi goreng saat kalah Pilpres 2019. Saat itu terkenal dengan sebutan diplomasi nasi goreng. “Ibu Mega nanti kalau nggak pakai minyak goreng bisa bikinin nasi goreng rebus buat pak Prabowo dan pak Jokowi. Masa nasi gorengnya direbus Bu Mega,” kata Rocky Gerung sambil tertawa. Rocky Gerung bisa memaklumi penyampaian Megawati tersebut lantaran sebagai salah satu tokoh bangsa ia mungkin sedang banyak pikiran. \"Ibu Mega banyak persoalan di kepalanya. Rumit memang bangsa ini,\" ujarnya. Lebih lanjut menurut Rocky satu hal yang lupa dipikirkan oleh Megawati adalah banyaknya ibu-ibu yang bertahan hidup dengan berjualan kuliner. Bahwa kegiatan ekonomi UMKM itu, terutama yang jadi kegemaran bu Mega, itu ada aktivitas rumahan juga emang diperlukan (minyak goreng, red),\" terangnya. Ini soal cara bertahan hidup dan diperlukan semacam wisdom agar emak-emak merasa ibu Mega adalah bagian emak-emak juga,\" pungkasnya (ida, sws)
Harga Minyak Goreng di Pekanbaru Rp20 Ribu/Liter
Pekanbaru, FNN - Harga minyak goreng dijual di warung sembako Kota Pekan Baru, Riau tembus mencapai Rp20 ribu per liter karena tingginya permintaan warga di daerah setempat sejak adanya kelangkaan bahan pokok memasak di sejumlah daerah. Sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengeluhkan kenaikan minyak goreng curah sebesar Rp20 ribu/liter karena penjualannya hanya ditemukan pada satu warung sembako saja sedangkan di pasar modern Indomaret dan warung lainnya tidak menyediakan minyak goreng dalam bentuk kemasan. \"Minyak goreng dalam kemasan makin langka saja. Dimana-mana sudah dicari tidak bisa ditemukan itu pun hanya satu pedagang yang menjual minyak goreng curah juga dengan harga mahal pula, \" kata Det, warga Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Jumat. Kelangkaan minyak goreng di daerah itu juga diakui warga lainnya Yeni (45) dan Bude Yetno mengatakan, minyak goreng sulit diperoleh di warung-warung sudah terlalu lama terjadi sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah maupun dinas terkait. \"Pandemi COVID-19 belum usai, pendapatan warga melemah. Ini juga kami makin susah menemuka minyak goreng, ya kalau memasak tidak pakai minyak juga tidak enak,\"ungkap warga. Susi warga Kecamatan Marpoyan mengatakan, kalau dirinya terkejut saat membeli minyak goreng di pasar ritel yang tiba-tiba penuh di etalase pajangan minyak goreng. Bahkan minyak goreng yang dipajang telah dicantumkan harga jual Rp24.500 per liter. \"Kami menduga ada penimbunan yang disengaja oleh distributor dan pedagang minyak goreng,”kata Susi. Kalangan warga berharap Pemerintah Provinsi Riau perlu bertindak tegas mengusut penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayah itu. Padahal kondisinya di Provinsi Riau merupakan daerah terluas di Indonesia sebagai penghasil kebun sawit. Sebelumya, pemerintah sempat mengeluarkan mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. HET yang diterapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran sejak aturan HET dicabut sehingga terjadi kenaikan signifikan setelah pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar Di Kota Pekanbaru, harga 1 liter minyak goreng kemasan melonjak naik menjadi Rp25 ribu. Kemudian, untuk harga 2 liter minyak goreng kemasan premium dijual Rp50 ribu. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng melalui Surat Edaran (SE) Kemendag. Namun, menurut Sekda, pihaknya sebagai satgas pangan daerah akan melakukan peninjauan kepada distributor, ritel modern, dan pasar lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Riau. “Nanti kita bersama tim satgas pangan daerah akan mengecek setiap hari di pasar tradisional, distributor dan pasar modern lainnya. Hasilnya kita laporkan ke satgas pusat karena kebijakannya di pusat,”ujarnya. “Untuk HET minyak goreng kemasan premium akan diatur lagi lebih lanjut. Satgas Pangan akan turun ke lapangan. Kalau melihat data stok minyak goreng untuk kebutuhan nasional jumlah stoknya cukup, datanya sudah ada,\" kata SF Hariyanto. \"Harganya itu kita harus minta serendah mungkin. Tapi kenapa ini kok bisa naik. Kita akan panggil distributor untuk membahas kenaikan harga ini,” imbuhnya. (mth/Antara)
POPULER
