ALL CATEGORY
Kemaruk
Apakah sudah eranya atau ada yang salah dari pemimpin kita? Entahlah, yang jelas sehari-hari selama delapan terakhir ini kita disuguhi sifat manusia yang tak pernah puas, selalu ingin terlihat hebat, menang sendiri, dan berambisi untuk mendapatkan lebih banyak. Setelah menang banyak, ingin lebih banyak lagi. Kerja kerja kerja. Kuasa kuasa kuasa. Ajian itu nyatanya hebat dan ampuh. Ia bisa berkuasa nyaris sukses dua periode. Di ujung kekuasaannya kedua, ia sudah siap-siap untuk memuluskan kekuasaan periode ketiganya. Urusan prosedur dan undang-undang, itu bagaimana nanti saja. Yang paling penting saat ini bagaimana membius masyarakat agar di benak mereka ter-install diksi sang “raja” terus berkuasa. Maka segala upaya dilakukan, ubo rampe dipersiapkan, dana digelontorkan, serta “sesajen” dipersembahkan, demi suksesnya sebuah ambisi: imperium. Ubo rampe-nya apa? Ya segala hal yang dibutuhkan untuk kelengkapan sang tokoh. Ia gerakkan partai, relawan, tokoh agama (dadakan) dan masyarakat luas. Ia bikin komunitas, fans club, dan organisasi massa. Ia perintahkan lembaga survei. Tidak boleh lupa, ia kendalikan buzzer untuk memoles, mendempul, dan membedaki wajah yang sedang sedang saja – cenderung minimalis – menjadi lebih menawan dan berkarakter juga cantik. Karakter polos, sederhana, merakyat, dan ndeso, tidak boleh diabaikan. Karakter inilah yang membuat ia dielu-elukan rakyat di pelosok negeri. Duit, tentu saja semua orang tahu. Jangankan presiden, pemilihan ketua RW saja banyak bandar yang siap menyokong, bahkan dengan sistem ijon. Ini pekerjaan mudah. “Sesajen,” apalagi kalau bukan imajinasi radikalisme, intoleransi, dan anti-NKRI. Barang ghaib ini ampuh sekali untuk mencari dana dan menakut-nakuti rakyat serta efektif menaikkan citra. Supaya tidak kelihatan imajinatif, ia tangkapi ulama dan penceramah agama (Islam). Publik yang coba memberi simpati, ia tuduh dengan isu radikalisasi, intoleransi dan pendirian negara dalam negara. Istilah kadrun merupakan sebutan yang paling pas dan sakti untuk menuangkan kebencian. Mereka sangat puas jika bisa melabeli kadrun kepada siapapun yang mereka benci. Ia tak hanya membunuh karakter, tetapi memutilasi tubuh yang dibencinya dalam banyak potongan. Lalu mereka orgasme berjamaah. Inilah kebencian massal yang diproduksi secara masif, dibiayai negara, dan dijamin oleh rezim agar tidak tersentuh hukum. Maka, mereka pun makin berani dan kurang ajar. Entah berapa juta orang yang sakit hati oleh kelompok ini. Penjara adalah neraka yang dipersiakan rezim untuk orang-orang berbeda. Mula-mula dituduh radikal, jika tidak terbukti, maka harus dicari tuduhan lain, yang penting harus dikerangkeng. Anti-demokrasi, melanggar HAM? Emang gua pikirin! Hasil tak akan mengingkari proses. Sejak di Solo lalu di DKI dan kemudian di kancah nasional, polanya sama. Periode demi periode ia tapaki dengan sukses, mulus, dan nyaris nir-kendala. Kini mereka sedang coba-coba memperpanjang kuasa di ujung kekuasaannya. Mula-mula mereka lontarkan wacana tiga periode. Sang “raja” pun menolak, dengan alasan melanggar hukum dan berpotensi mempermalukan dirinya. Lalu senyap, bisa jadi karena wacana ini tak populer atau masyarakat sudah bosan. Wis sak karepmu, Le. Kira-kira begitu sikap yang ada di benak masyarakat. Tiba-tiba muncul wacana perpanjangan masa jabatan dengan menunda Pemilu dari 2024 ke 2027. Para pencari muka “raja” melontarkan alasan yang seakan-akan logis, dari soal pandemi, pekerjaan “raja” yang belum tuntas, hingga dampak perang Ukraina-Rusia. Namun wacana ini pun layu sebelum berkembang. Belum seminggu sejak para penjilat melontarkan penundaan Pemilu, mereka tiba-tiba koor, kompak tutup mulut bersama alias tak mau lagi bicara soal penundaan Pemilu. Belakangan diketahui, wacana ini tak bakal terwujud karena risikonya terlalu besar. Kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, rakyat sudah siap tawur dengan pemerintah, jika Pemilu diundur. Seakan berkejaran dengan waktu, wacana basi tiga periode dibikin anget kembali. Di berbagai daerah ormas dikerahkan, pertemuan diintensifkan, dan perang baliho digalakkan. Di YouTube video-video pendek dipertontonkan. Tidak lupa buzzer difungsikan. Tombol di-ON-kan. Mirip robot, mereka pun langsung beraksi di medsos. Menggonggong. TOA TOA kebencian dikumandangkan, penyesatan dikemas dengan apik agar tampak sebagai kebenaran. Mereka memang ahlinya. Dulu ketika “raja” didesak untuk turun di tengah jalan, para loyalis buta- tuli akan bilang, “Tunggu Pemilu, Kita Harus Konstitusional”. Tetapi konstitusi pun diakali, diperkosa, dan dieksploitasi untuk kepentingan kelompoknya. Ini bukan soal konstitusional atau jalanan. Ini soal ketidakmampuan yang terus ditutup-tutupi. Lihatlah fakta ini, kasus stunting di Indonesia terbanyak dan menempati urutan keempat dunia dan kedua di Asia Tenggara. Jumlah kasus stunting pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen di tahun 2013. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh dari rata rata global. Transparency Internasional merilis hasil survei tahun 2021 Indonesia meraih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) sebesar 38, masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Data Kemenkes menyebut angka kematian ibu dan anak di Indonesia pada Januari sampai September 2021 mencapai angka 3794 orang, meningkat 746 orang dari tahun sebelumnya. Ini yang lebih tragis. Penyusutan lahan baku pertanian di Indonesia mencapai 120 ribu hektare setiap tahunnya. Ini kata Moeldojo, sang Ketua HKTI. Lalu dengan data-data itu, alasan logis apa yang dipakai untuk memaksakan tiga periode, sementara konstitusi kita hanya membatasi dua periode, kalau bukan kemaruk, serakah, rakus, loba, dan tamak?
Hore, Luhut Mengemis ke Saudi Arabia
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di tengah kecenderungan tangan-tangan Pemerintah sangat anti Arab, kejutan muncul berupa pertemuan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dengan putera mahkota Kerajaan Saudi Arabia Muhammad Bin Salman (MBS). Pertemuan keduanya membahas investasi Saudi Arabia di Indonesia baik energi baru dan terbarukan, lingkungan hidup, dan tentu saja ajakan investasi pada proyek IKN baru. Riang gembira Luhut ketemu MBS \"saya tak pernah menyangka pertemuan saya dengan Pangeran akan terwujud dalam suasana akrab seperti ini, dimana saya diundang untuk acara makan malam di halaman Istana Kerajaan bersama jajaran kabinet senior Arab Saudi\". Aneh Luhut merasa bahagia dan riang gembira padahal selama ini selalu mendapat \"pelukan hangat\" dari \"sahabat yang lebih akrab\" Republik Rakyat China. Adakah perubahan arah untuk kini berkeliling \"mengemis investasi\" ke dunia Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan lainnya. Lalu China kemana ? Apa hasil dari berakrab-akrab \"jual kedaulatan\" dengan menerima TKA Cina yang banyak itu ? Ditipukah oleh janji-janji indah pak Ji Ping sehingga terpaksa harus makan malam di Istana Kerajaan Saudi? Pejabat Indonesia ini aneh di satu sisi butuh duit dari negara-negara Islam, tetapi di lain pihak kebijakannya tidak bersahabat dengan umat Islam di negerinya sendiri. Islamophobia dibiarkan meraja lela. Anti Arab pun merebak. Sebutan Kadrun \"ala PKI\", do\'a menafikan bahasa Arab,Tuhan bukan orang Arab, hingga penzaliman kepada keluarga keturunan Arab seperti Habib Rizieq Shihab dan Habib Bahar Smith. Radikal radikul diarahkan terang-terangan kepada pendakwah dan aktivis Islam. Tokoh Islam pun diadili. Hilangnya rasa malu dan kesadaran ini menjadi fenomena politik. Sadarkah Luhut Binsar Panjaitan yang beragama Kristen itu akan pesan dari hadiah kiswah Ka\'bah, kotak hitam berisi tasbih dan duplikat kunci Ka\'bah, serta bingkai kaligrafi ayat-ayat Qur\'an ? Mengapa bukan hadiah pedang atau hiasan pohon kurma yang lebih netral dan menjadi simbol Kerajaan Saudi Arabia ? Bergaya, ngotot, dan berambisi untuk memindahkan Ibukota Negara dengan tahap awal membangun Istana, gedung DPR, Gedung MPR, DPD, MA, KY, dan Gereja itu sudahkah dipastikan memiliki uang ? Ternyata belum. Menkeu pun mengeluh. UU sudah diproduk, Kepala Otorita segera ditunjuk, Jokowi siap berkemah, eh ini baru berkeliling mengemis-ngemis cari investasi. Ke Saudi lagi. Umat Islam Indonesia sedang tidak merasa nyaman atas pola kebijakan politik Pemerintahan Jokowi saat ini. Dinilai selalu memojokkan. Membunuh sadis enam kader umat di peristiwa KM 50 disikapi santai-santai saja. Malah terkesan bermain-main dengan hukum. Belum lagi penzaliman sebelumnya seperti pembunuhan di depan Bawaslu dan tewasnya ratusan petugas KPPS yang \"case closed\". Mencibir Islam dan Arab di dalam negeri sambil mengemis berkeliling ke dunia Arab atau dunia Islam sebagai politik luar negeri, menunjukkan wajah politik yang hipokrit dan memalukan dari pejabat yang memang tidak punya rasa malu. Jadi teringat kebodohan Menteri Pertanian Rusia yang menggagas untuk meningkatkan ekspor babi ke Indonesia dengan mengambil contoh Jerman yang memproduksi 5,5 juta babi konon 3 juta ekor diekspor ke Asia termasuk Indonesia. Presiden Putin tertawa. Ia geli pada ide bodoh itu. Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim yang tentu tidak memakan babi. Luhut Binsar Panjaitan yang beragama Kristen itu diberi hadiah kiswah Ka\'bah, kaligrafi ayat Qur\'an dan lainnya. Ini sebagai peringatan sekaligus penyadaran bahwa Pemerintah harus bersikap lebih santun dan bersahabat dengan umat yang berkiblat ke Ka\'bah itu. Stop Islamophobia pak Jokowi. Kita menepuk jidat, tapi bersorak gembira \"Horeee.. Luhut mengemis ke Saudi Arabia!\". (*)
Bandara Kertajati Semakin Aktif Layani Penerbangan Kargo
Jakarta, FNN. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, semakin aktif melayani penerbangan kargo.Kondisi tersebut diungkapkan Menhub saat menyaksikan penerbangan perdana Maskapai Trigana Air bersama dengan Avia Cargo selaku perusahaan pengiriman dan pengangkutan barang di Kertajati, Selasa.“Ini suatu gebrakan yang baik. Meski masih di tengah pandemi, sekarang setiap hari ada penerbangan di Kertajati. Bahkan pada hari tertentu ada dua kali penerbangan kargo yang terisi penuh,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta.Menhub mengatakan, setelah Maskapai Asia Cargo terbang dari bandara ini sejak Desember 2021, Trigana Air dan Avia Cargo yang memilih menggunakan Bandara Internasional Kertajati untuk melakukan kegiatan pengiriman dan bongkar muat kargo.Ia menjelaskan, pemerintah mendukung upaya yang dilakukan pemangku kepentingan penerbangan dalam rangka menggerakkan kembali industri penerbangan yang sempat terdampak pandemi.“Adanya kegiatan di Bandara Kertajati diharapkan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat maupun secara nasional semakin baik,” tuturnya.Ia mengungkapkan, di Jawa Barat ada daerah Cirebon, Patimban, dan Majalengka yang merupakan segitiga strategis yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk menciptakan titik-titik ekonomi baru.“Pelabuhan Patimban sudah kita bangun, dan ditargetkan ada lebih dari 160 ribu ekspor kendaraan tahun ini. Jadi jangan ragu untuk melakukan kegiatan kargo di sini. Ini akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak di sini,” ujarnya.Bandara Kertajati tengah disiapkan menjadi pusat kegiatan logistik dan pemeliharaan pesawat, selain menjadi tempat embarkasi dan debarkasi haji dan umrah.Untuk mendukung Bandara Kertajati menjadi pusat kegiatan logistik, di bandara ini tengah dilakukan beberapa pengembangan e-commerce hub (cargo village) dan optimalisasi penerbangan kargo.Turut hadir dalam peninjauan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirut Angkasa Pura II M. Awaluddin, Direktur Utama BIJB Kertajati Muhammad Singgih, dan Kadishub Jawa Barat A. Koswara. (Sof/ANTARA)
Sandal Emak Antri Minyak Goreng, Rocky Gerung: Kecerdasan Jalanan Mulai Tumbuh
Jakarta, FNN - Video antrean panjang emak-emak yang ingin membeli minyak gorang menyebar di mana-mana. Dari video-video yang beredar, ada satu video yang menarik perhatian, yakni yang mengantre bukan orangnya, tetapi sandalnya. “Kecerdasan jalanan itu telah tumbuh - justru di kalangan emak-emak yang berupaya untuk - apa sesungguhnya yang lebih efisien,” kata Rocky Gerung dalam perbincngan dengan Hersubeno Arief dalam Forum News Network Channel, Selasa, (08/03/2022). Rocky mengapresiasi sikap emak-emak yang menjejerkan sandalnya untuk antre. “Jadi kalau dia masih berdiri, dia itu bisa saling ngobrol, berjejer punggung ketemu kepala. Sekarang mereka mendapat teori mendingan taruh avatar. Jadi mereka selalu berupaya mencari solusi,” katanya. Menurut Rocky, dengan taruh sandal, mereka pasti ngerumpi juga soal IKN. “Siapa yang sangka di antara emak-emak yang antri itu ada juga istri-istri prajurit. Sebetulnya pembicaran-pembicaraan yang ada grup WA emak-emak itu merupakan keresahan besar bagi istana. Masak istana mau ikut antri, ada Pak Mahfud ikut ngantri?,” katanya. Dengan meletakkan sandal dalam antrean, emak-emak puya waktu untuk berbincang. Ada keakraban antar-warga, bisa ketawa ketawa, mungkin bisa saling berbagi. “Di situ ada solidaritas sosial, nanti sandal urutan tertentu hanya kebagian sedikit, yang lain bisa saling berbagi. Cuma, nanti kalau ibukota pindah apakah akan ada antrian lagi gak? Jokowi bingung lagi,”katanya. Umumnya, masyarakat ngrumpi justru pada saat ekonimi memburuk. Percuma Jokowi mantau-mantau WA grup. Kalau Jokowi ikut antrean, itu baru riil. “Chatting di antara mereka akhirnya terjadi secara offline, sambil nungguin sandal, sambil ngerumpi Jokowi,” katanya. Inilah the power of tge powerless, kekuatan dari mereka yang tidak punya kekuatan yang disimbolkan oleh sandal. “Jadi kita sebut saja republik sandal,” kelakarnya. Ajaib, jika Mahfud MD tidak tahu apa yang disuarakan oleh publik. Tempo sudah habis-habisanmenghajar istana. Makin tersingkirlah kawan satu ini. Mahfud MD hanya dijadikan speaker saja oleh Jokowi, supaya tampil seolah-olah ada fungsinya. Padahal kalau dia berfungsi, dia bisa olag apa yang ditulis masjalah Tempo. Ini yang harus dia ulas, bukan bicara ha yang normtif seperti itu. Ngapain Mahfug mengulang-ulang sesuatu yang masih lama Pemilu 2024 yang tentu saja lancar. Sementara orang berpikir sebaiknya Pemilu diercepat. Mutinya orang sepeti Mahfud MD yang punya kapaskapstas mengerti isu ini lalu ini yang dia olah, supaya timbul disuksi di publik. Dengan mahfud ngomong normatif, publik makin apriori terhadap Mahfud. Lu juga gak bisa ambil keputusan Cuma nguping pembicaraan istana, buat apaa. Ini yang saya sayangkan dari sahabat saya Mahfud MD. Pak Mahfud jadi off sider, karea tidak dilibatkan. Fungsi koordinasi Mahfud berantakn. Apa yang mau dikooordiansikan kalau dia tidak ikut rapat strategis. “Kita tahu istana ada kelompok inner cyrcle yang jika Jokowi ngomong ada Pak Prtikno di situ. Nah Pak Mahfud gak mungkin ada di situ. Inilah politik keraton. Hanya orang yang bisa membaca bahasa tubuh Jokowi yang akan diajak pada rapat-rapat pertama. Itu sudah riil dalam politik kita,” katanya. Nanti, kata Rocky ada rapat lebih besar bicara soal teknis, baru Mahfid dilibatkan di situ. Yang diucapkan Mahfud itu kan soal teknis bahwa Pemilu harus aman, tetapi substansi poltiknya, Mahfud pasti tidak diajak ngomong. “Akhirnya kosa-kata Mahfud terbatas saat berhadapan dengan publik. Ini yang menunjukkan kenapa Mahfud selalu menghindari pertanyaan dari pers, sebab saat bicara soal substansi politik, Mahfud kalang kabut. Sayang sekali Mahfud hanya sekadar jadi Humas. Bahkan Mahfud dicurigai oleh istana, jangan-jangan dia oposisi yang disusupkan ke istana. Sementara pers mencurigai Mahfud mengintai kami,” pungkasnya. Soal kelangkaan minyak goreng, pemerintah yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Pemerintah menuduh adanya panic buying. Ini aneh. (ida, sws)
Kementerian PUPR-BTN Wujudkan Rumah bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Jakarta, FNN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Tabungan Negara (BTN) bersinergi mewujudkan program bantuan perumahan untuk kalangan warga berpenghasilan rendah informal.\"Kami sangat mendukung penyelenggaraan program perumahan khususnya bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) informal di seluruh wilayah Indonesia,\" ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.Menurut Iwan, Kementerian PUPR terus melaksanakan inovasi dalam pembangunan perumahan untuk menekan jumlah kekurangan rumah (backlog) di Indonesia.Untuk itu, ujar dia, kerja sama dengan berbagai mitra kerja termasuk Bank BTN dalam sektor perumahan sangat diperlukan dan ditingkatkan guna menjangkau masyarakat MBR informal.Untuk menyediakan perumahan bagi MBR informal, lanjutnya, memang perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar risiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan.Ia meyakini BTN juga memiliki pola pemetaan risiko tersebut dan jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan.\"Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal,\" ucap Iwan.Iwan menerangkan, masyarakat yang memiliki pekerjaan informal menurut BPS terdiri dari tujuh kategori yakni mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.Berdasarkan data yang ada, backlog di Indonesia saat ini mencapai 11 juta unit rumah. Sedangkan backlog kepenghunian rumah mencapai 7,6 juta unit.Dari angka tersebut, sebanyak 93 persen backlog kepemilikan perumahan didominasi MBR sejumlah 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen.\"MBR yang kebanyakan belum memiliki hunian ataupun menghuni hunian yang belum layak huni merupakan mereka yang berada di sektor informal atau berpenghasilan tidak tetap,\" paparnya.Lebih lanjut, Iwan mencontohkan, beberapa upaya telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Kementerian PUPR untuk melaksanakan program pembangunan perumahan bagi MBR informal seperti pembangunan perumahan bagi para tukang cukur atau pangkas rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.Selain itu, ujar dia, juga membangun perumahan bagi Guru Honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Perumahan bagi Penyapu Jalan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.Sementara itu, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar menyatakan Bank BTN siap mendukung Kementerian PUPR dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk MBR informal yang dinilai menjadi target pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.\"Dalam pemenuhan kebutuhan bagi MBR informal pengelompokan resiko yang ditimbulkan menjadi kunci untuk sektor perbankan dalam memberikan bantuan kepemilikan rumah serta ada tiga kategori risiko MBR informal yakni rendah, sedang, dan tinggi sehingga penyaluran bantuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Malaysia Buka Perbatasan Negara Mulai 1 April
Jakarta, FNN. Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk membuka perbatasan negara kembali pada Jumat 1 April 2022, sejalan dengan rencana untuk memasuki fase transisi ke endemik pada tanggal tersebut.\"Saya percaya, ini adalah salah satu pengumuman paling besar ditunggu oleh masyarakat. Pengumuman ini juga akan merevitalisasi perekonomian negara secara keseluruhan khususnya industri pariwisata yang sangat terpengaruh sebagai akibatnya pandemi,\" ujar Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers hibrid di Kuala Lumpur, Selasa.Dia mengatakan keputusan tersebut dibuat berdasarkan tiga hal mendasar, yaitu pertama dipandu oleh sains terbaru dan fakta yang relevan COVID-19, kedua membandingkan persyaratan pembukaan perbatasan di negara-negara lain, ketiga memberikan kenyamanan kepada pelaku perjalanan (traveler) dan bukan mempersulit perjalanan mereka.\"Yang terpenting Malaysia sekarang menjadi tujuan yang terbuka dan dapat dikunjungi semua,\" katanya.Dengan dibukanya kembali perbatasan negara, ujar dia, warga Malaysia dengan dokumen perjalanan yang sah sekarang dapat masuk dan meninggalkan negara seperti biasa dan diizinkan pergi ke negara mana pun yang juga membuka gerbang perbatasan untuk pelancong asing.\"Pada saat yang sama, warga negara asing dengan dokumen perjalanan yang valid juga dapat melakukan pergerakan keluar masuk Malaysia tanpa perlu mendaftar MyTravelPass yang akan dihapuskan.Sebaliknya hanya perlu mengunduh dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera dan melengkapi Formulir Pra-Keberangkatan melalui fungsi \'wisatawan\' di MySejahtera.Namun, dengan mempertimbangkan situasi penularan COVID-19, khususnya gelombang Omicron yang masih melanda negara kita dan sebagian besar negara di dunia, ada beberapa prosedur yang harus diikuti baik oleh warga Malaysia sendiri maupun wisatawan asing yang ingin masuk ke Malaysia.\"Bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap tidak perlu menjalani masa karantina dan hanya perlu melalui tes deteksi RT-PCR COVID-19 dua hari sebelum keberangkatan serta tes RTK-Ag (profesional) dalam waktu 24 jam setelah kedatangan,\" katanya.Untuk status vaksinasi lainnya seperti tidak menerima vaksin karena alasan medis dan tidak menerima vaksinasi apapun, ujar dia, Menteri Kesehatan akan merinci prosedurnya untuk informasi publik.\"Kementerian terkait juga akan menerbitkan daftar SOP pembukaan perbatasan negara secara lebih rinci dalam waktu dekat terutama dalam kaitannya dengan prosedur di Entrance Internasional (PMA) di darat dan laut,\" katanya.Sementara itu, pihaknya ingin menginformasikan untuk negara yang masih menutup gerbang perbatasan, warga masih bisa manfaatkan metode Vaccinated Travel Lane (VTL) yang telah disepakati oleh Pemerintah Malaysia dengan negara-negara yang terlibat.\"Seperti yang diketahui banyak orang, untuk saat ini VTL telah memanfaatkan Singapura sejak tahun lalu. Dalam waktu dekat, seperti yang saya umumkan baru-baru ini, VTL juga akan digunakan untuk mengimplementasikan pergerakan inbound dan outbound antara Malaysia-Thailand, Malaysia-Brunei dan Malaysia-Indonesia,\" katanya.Diharapkan masyarakat yang ingin memanfaatkan pembukaan perbatasan negara dapat melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan demi keselamatan diri sendiri, masyarakat sekitar dan negara secara keseluruhan.\"Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota keluarga Malaysia yang tabah, ulet, berkemauan keras dan disiplin dalam mematuhi SOP serta mendukung setiap inisiatif Pemerintah dalam memerangi COVID-19. Tanpa kontribusi Keluarga Malaysia, negara tidak akan bisa masuk ke fase transisi ke endemik,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Hampir 400 Warga Sipil Tewas Sejak Taliban Ambil Alih Afghanistan
Jakarta, FNN. Hampir 400 warga sipil tewas dalam serangan di Afghanistan sejak kelompok Taliban mengambil alih negara tersebut, dengan lebih dari 80 persen di antaranya tewas oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, demikian menurut laporan PBB. Kondisi itu menyoroti skala pemberontakan yang dihadapi penguasa baru.Ini merupakan laporan HAM utama pertama sejak Taliban merebut kekuasaan dari bekas pemerintahan yang didukung AS pada Agustus, yang memicu kekhawatiran di Negara Barat tentang kemunduran yang meluas atas hak-hak kaum perempuan, jurnalis dan lainnya.Laporan itu mencakup periode dari Agustus 2021 hingga akhir Februari 2022 dan tertulis bahwa 397 warga sipil tewas dalam sebagian besar serangan kelompok Islamic State Khorasan (ISIS-K).Lebih dari 50 orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok ISIS-K tewas pada periode yang sama, katanya, dengan beberapa diantaranya disiksa, dipenggal dan dibuang di pinggir jalan.\"Kedudukan hak asasi bagi banyak warga Afghanistan sangat memprihatinkan,\" kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet saat membacakan laporan di hadapan lembaga tersebut di Jenewa.ISIS-K, yang pertama kali muncul di Afghanistan timur pada akhir 2014, diperkirakan telah menyebar pascapengambil alihan Afghanistan oleh Taliban.Kelompok itu disalahkan atas sederet serangan bunuh diri dalam beberapa bulan belakangan, termasuk serangan di bandara Kabul pada Agustus lalu.Bachelet juga mengatakan bahwa penguasa Taliban telah membatasi hak dan kebebasan kaum perempuan. Ia meminta agar kaum perempuan diizinkan \"berpartisipasi secara penuh\" dalam kehidupan masyarakat.Bachelet juga merujuk pada \"sejumlah kasus penghilangan paksa\" para pegiat dan pengunjuk rasa dan mengutarakan kekhawatiran tentang pengekangan kebebasan berekspresi.\"Saya masih prihatin dengan erosi progresif ruang sipil,\" ucapnya.Di bawah pemerintahan mereka terdahulu, selama 1996-2001, Taliban melarang kaum perempuan mengenyam pendidikan. Mereka mengaku bahwa kini telah berubah.Dewan HAM yang berbasis di Jenewa akan menunjuk seorang pelapor khusus di Afghanistan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Taliban dan lainnya di akhir sidang dewan saat ini.Duta Besar HAM Michele Taylor pada Senin mengatakan kepada Dewan bahwa \"ini akan menjadi mekanisme penting untuk mencatat pelanggaran\". Ia juga mendesak Taliban agar bekerja sama dengan timnya. (Sof/ANTARA/Reuters)
KPK Konfirmasi Empat Saksi Penerimaan Gratifikasi Puput Tantriana
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi empat saksi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).KPK memeriksa keempatnya untuk tersangka Puput di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur, Selasa, dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Dikonfirmasi mengenai banyaknya penerimaan sejumlah uang untuk tersangka PTS dan kawan-kawan yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi dari berbagai pihak di Pemkab Probolinggo,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Empat saksi, yaitu Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Jurianto, PNS pada Kecamatan Tegal Siwalan Leisa Citrapurnama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Juwono Praetijo Utomo, dan Kasubag Perencanaan PUPR Kabupaten Probolinggo Nanang Wijanarko.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu mantan anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar dalam dugaan TPPU Puput tersebut.Adapun aset-aset yang telah disita adalah, pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.Puput dan Hasan merupakan penerima suap kasus tersebut. Dua tersangka lainnya yang merupakan penerima suap, yaitu Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. (Sof/ANTARA)
Kemendag-Pemda Harus Bersinergi Antisipasi Antrean Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di beberapa daerah bersinergi untuk mengantisipasi antrean pembeli minyak goreng.\"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemda-nya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah,\" kata Martin dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Tak hanya Pemda dan Disperindag, politisi jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2001 ini juga mendesak Kemendag agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. \"Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah,\" ujar Martin. Kemendag perlu berkoordinasi dengan Disperindag karena tidak memiliki aparat di bawah. Jadi, kalau stok minyak goreng turun di daerah langsung berkoordinasi dengan Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan. Makanya, tandas Martin, Disperindag perlu selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan sehingga ketika stok minyak goreng turun ke daerah bisa segera menyalurkannya ke pasar-pasar dan pedagang, untuk kemudian memonitor perjualan-nya. \"Jadi, sekarang ada ketakutan di distributor dan sub-distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan,\" jelasnya. Dari informasi yang diterimanya, permasalahan minyak goreng ini belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari Pemda dan Disperindag. Jika Pemda dan Disperindagnya cekatan dan langsung bergerak ke bawah bisa mengantisipasi-nya dan tidak ada antrean warga hanya untuk mendapatkan minyak goreng,\" katanya. Martin pun mencontohkan, di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng karena pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat. \"Saya lagi di Dapil di Sumatera Utara, stok minyak goreng sudah masuk dan harga sudah berangsur-angsur turun. Sekarang di Labuhan Batu Utara harga minyak goreng sudah di angka 16 ribu tadinya 18 ribu,\" ujarnya. Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Seperti diketahui, antrean warga yang hendak membeli minyak goreng belakangan terjadi di sejumlah daerah, seperti Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur; Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. (Sof/ANTARA)
Perlu Sinergi Kebijakan Nasional Literasi Digital
Jakarta, FNN. Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organization of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) mengatakan Pemerintah perlu melakukan sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengoordinasikan lintas kementerian, lembaga, dan daerah.“Dengan melibatkan multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk, Red.) secara bermakna, inklusif, dan mengedepankan kemampuan SDM (sumber daya manusia, Red.) berpikir kritis,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Menempuh upaya transformasi digital sebagaimana dicanangkan oleh Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20, tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan majemuk, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat semaksimal mungkin.Lebih lanjut, ID-CSO DTTF juga memberi rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).“Ini sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara,” ujarnya pula.Selain terkait dengan aspek kebijakan, ID-CSO DTTF juga menekankan bahwa Pemerintah perlu terus menggiatkan pembangunan infrastruktur internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia atau human-centered approach.OMS yang tergabung di dalam ID-CSO DTTF memandang kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks, serta tak kunjung disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan pekerjaan rumah yang harus serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi ekonomi digital sebagai kepentingan nasional dan G20.Adapun organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CSO DTTF adalah Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), ELSAM, dan ICT Watch. (Sof/ANTARA)
POPULER
