ALL CATEGORY
IPU Ke-144 Diharapkan Bantu Bangkitkan Kembali Ekonomi
Jakarta, FNN. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berharap penyelenggaraan Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) dapat membantu perekonomian dunia kembali bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana di Nusa Dua, Bali, Selasa, menyampaikan pada sela-sela kegiatan sidang IPU, banyak negara anggota yang mengadakan pertemuan bilateral, dan di dalamnya mereka membahas komitmen serta peningkatan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan.Indonesia, pada sela-sela sidang, juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di antaranya Jerman, Kamboja, Iran, dan Belarusia.Dalam pertemuan bilateral tersebut, dua pihak sepakat mendorong kerja sama di berbagai bidang sehingga roda perekonomian dan perdagangan kembali bangkit, Putu menerangkan.“Tentu perlu adanya kerja sama antarnegara dalam meningkatkan dan menumbuhkan kembali ekonomi pascapandemi COVID-19,” ujar Putu Supadma, yang turut menghadiri sejumlah pertemuan bilateral mewakili BKSAP DPR RI bersama parlemen Iran, Kamboja, Jerman, dan Belarusia di Bali.Dalam pertemuan dengan Iran, delegasi negara tersebut menilai masih banyak peluang kerja sama bidang perdagangan yang perlu dieksplorasi dan diperdalam.Di samping negara-negara itu, pimpinan DPR seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel juga mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen asing pada sela-sela sidang.Rachmat Gobel, Senin (21/3) mewakili DPR RI, mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Jepang dan Parlemen Turki.Dalam pertemuan dengan Jepang, Rachmat Gobel meminta dukungan Negeri Sakura terhadap proyek-proyek strategis nasional termasuk di antaranya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dukungan itu antara lain berupa investasi dan penggunaan teknologi untuk kota pintar (smart city).Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Korea Selatan Park Byeong-seug. Dalam pertemuan itu, dua pihak membahas peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. (Ida/ANTARA)
Sri Mulyani Tegaskan Utang Pemerintah Demi Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang yang dilakukan pemerintah merupakan langkah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat di tengah krisis pandemi COVID-19. “Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” katanya dalam CNBC Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menjelaskan langkah utang diambil mengingat APBN yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan aman sedang tidak sehat. APBN yang tidak sehat disebabkan oleh penerimaan negara yang drop hingga 18 persen seiring aktivitas dunia usaha dan perekonomian terhenti akibat pembatasan mobilitas. Di sisi lain, pemerintah justru harus menopang kebutuhan masyarakat yang mengalami ancaman kesehatan hingga terkena PHK melalui belanja negara. Hal itu yang melatarbelakangi pemerintah untuk melebarkan defisit dari yang tadinya maksimal 3 persen dari PDB, kemudian diperbolehkan di atas 3 persen seiring adanya UU Nomor 2 Tahun 2020. “Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3 persen dan ini masih di bawah 60 persen total dari utang negara yang diperbolehkan UU keuangan negara,” ujar Sri Mulyani. Ia menuturkan hasil dari utang tersebut di antaranya berupa kapasitas fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pembuatan tempat isolasi, penyediaan PCR, APD, ventilator serta vaksin. Terlebih lagi, masyarakat terkena COVID-19 yang harus rawat inap di rumah sakit pun ditanggung biayanya oleh pemerintah hingga anggarannya mencapai sekitar Rp220 triliun. Tak hanya itu, pemerintah turut menyediakan bantalan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai, bantuan bagi pelaku UMKM, KUR dan sebagainya. “Ini tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya. Biayanya itu lah APBN, defisitnya naik dari tadinya kita ingin 1,76 persen melonjak jadi 6,1 persen kemudian 2021 sudah turun lagi,” jelasnya. Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan seiring pemulihan ekonomi yang terus menguat maka utang menjadi semakin rendah mengingat pemerintah dapat membayar utang ketika penerimaan negara mulai naik. Penerimaan yang sempat drop 18 persen pada 2020 mulai naik mencapai di atas 20 persen tahun lalu dan hingga pekan kedua tahun ini sudah di atas 30 persen. “Kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih, itu yang dipakai membayar utang,\" ujarnya. Sri Mulyani memastikan utang Indonesia masih cukup rendah dibanding negara-negara anggota G20 baik dari sisi India sebagai emerging country hingga Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai negara maju. “Mengenai utang 40 persen atau 41 persen (Indonesia), anggota G20 tidak ada utangnya serendah kita. Advance country seperti AS, Perancis, Inggris, Jerman semuanya sudah di atas 60 persen bahkan di atas 100 persen,” katanya. Sebagai informasi, utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 sebesar Rp6.919,15 triliun atau naik Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu. Nominal utang ini naik namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,36 persen dibandingkan 41 persen pada Desember 2021 atau 40,28 persen pada Januari 2021. (mth/Antara)
Nestapa Minyak Goreng: Lawan Kebijakan Pro Oligarki!
Oleh Marwan Batubara - IRESS Pada 16 Maret 2022 pemerintah kembali merubah kebijakan minyak sawit mentah (CPO) dan olein melalui Permendag No.11/2022. Peraturan ini mencabut ketentuan HET Permendag No.6/2022 yang berisi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) dalam tiga kelompok, yakni HET migor kemasan premium Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan migor curah Rp 11.500 per liter. Dengan Permendag No.11/2022, maka HET hanya berlaku untuk migor curah, dan naik menjadi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sedangkan migor kemasan sederhana dan premium, harganya berfluktuasi sesuai mekanisme pasar. Prinsipnya di luar migor curah harganya dilepas sesuai harga pasar internasional. Kebijakan ini jelas melanggar konstitusi dan sangat nyata memihak kepada oligarki, dan wajib dilawan! Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diungkap berbagai kegagalan pemerintah mengelola industri migor dan sawit, terutama dalam menetapkan kebijakan yang adil, kredibel dan berkelanjutan. Dengan terbitnya Permendag No.11/2022, maka hanya dalam waktu dua bulan sejak Januari 2022, pemerintah telah menerbitkan enam kebijakan yang berubah-ubah. Pemerintah mengaku harus menerbitkan peraturan baru karena peraturan lama belum dapat mengatasi masalah kelangkaan, antrian panjang, dll. Pemerintah biasa mengungkap berbagai alasan guna menjustifikasi terbitnya peraturan baru seperti misalnya terjadinya penimbunan, penyeludupan, pengalihan penggunaan, pengoplosan, dll. Terakhir dikampanyekan tentang maraknya mafia yang membuat peraturan lama harus dicabut, diganti Permendag No.11/2022. Semua peraturan diterbitkan secara coba-coba, tanpa kajian komprehensif, dan tanpa rasa bersalah. Namun hal ini sekaligus menunjukkan kegagalan pemerintah mengelola hajat hidup rakyat dan menegakkan kedaulatan negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Kegagalan ini terjadi terutama karena yang menjadi motif utama di balik perubahan kebijakan bukanlah kepentingan masyarakat banyak, tetapi kepentingan oligarki dan optimasi penerimaan pajak guna menambal defisit APBN yang sangat dalam. Prahara migor yang berlangsung sejak Oktober 2021 membuka peluang terbitnya aturan harga migor sesuai mekanisme pasar yang tampaknya sudah lama diinginkan. Tak peduli jika rakyat menjadi korban, yang penting untung pengusaha oligarkis dan penerimaan pajak tetap tinggi. Guna menutupi atau mengalihkan perhatian publik atas perubahan yang merugikan rakyat ini, pemerintah dan oligarki sengaja terus membesar-besarkan isu mafia. Sebaliknya, walau mafia tersebut ada, maka sangat absurd jika pemerintah sampai takluk oleh mafia! Padahal sebagai produsen CPO terbesar dunia dan memiliki pabrik migor di dalam negeri, maka Indonesia seharusnya bisa mengatur volume dan harga khusus CPO untuk dalam negeri (domestic market obligation, DMO dan domestic price obligation, DPO). Dengan demikian, kepentingan migor rakyat secara keseluruhan terpenuhi dan inflasi akibat naiknya migor dapat dicegah. Ternyata yang dipilih kebijakan harga pasar yang merugikan rakyat! Kerugian Rakyat Total konsumsi migor nasional sekitar 5,78 miliar liter per tahun, yang terdiri dari kemasan premium 1,27 miliar liter atau 22%; kemasan sederhana 0,231 miliar liter atau 4%; curah rumah tangga 2,43 miliar liter atau 42%; dan curah industri 1,85 miliar liter atau 32%. Sedangkan 46,9% konsumen migor adalah rakyat berpendapatan Rp 400.000 - Rp 1 juta per bulan dan 44,7% konsumen berpendapatan Rp 1 juta - Rp 3 juta per bulan. Secara keseluruhan konsumen migor rumah tangga adalah rakyat kelas menengah ke bawah yang mengkonsumsi sekitar 4,63 miliar liter migor. Dengan kebijakan pemerintah yang pro oligarki, dalam 6 bulan terakhir (hingga Maret 2022) diperkirakan mereka mengalami kerugian sekitar Rp 4,5 triliun. Jumlah ini bisa mencapai Rp 10 triliun akibat kebijakan harga yang dilepas ke pasar. Penerimaan Negara Selama dua tahun terkahir (Maret 2020 - Maret 2022) harga CPO telah naik dari Rp 7.920 per kg menjadi Rp 25.400 per kg. Sedangkan menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), volume ekspor CPO periode Juli 2015- Nov. 2021 adalah 18,49 - 40,77 juta ton, atau rata-rata ekspor 34,6 juta ton/tahun. Periode yang sama, rata-rata nilai ekspor (FOB) US$ 20,86 Miliar/tahun dan pungutan ekspor rata-rata Rp 19,8 triliun/ tahun. Berdasarkan data di atas, maka selama 6 tahun (2015 – 2021) total nilai ekpsor sekitar US$ 120 miliar. Dari nilai ekpor ini, dengan asumsi biaya pokok produksi sekitar US$ 400/ton, maka total keuntungan yang diperoleh produsen sebelum dipotong pajak ekspor adalah: US$ 120 miliar – (34,6 juta ton/tahun x 6 tahun x US$ 400/ton) = US$ 37 miliar. Jika diasumsikan total pajak ekspor, pungutan BPDPKS dan berbagai potongan lain yang diperoleh negara adalah 50% total keuntungan, maka keuntungan bersih pengusaha sawit adalah 50% x US$ 37 miliar = US$ 18,5 miliar atau sekitar Rp 264 triliun. Apakah selama 6 tahun terakhir realisasi penerimaan negara mencapai nilai sekitar Rp 264 triliun dari ekspor CPO? Hal ini perlu dibuktikan. Audit harus dilakukan. Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, maka sebagai pemilik lahan, porsi yang diterima negara seharusnya lebih besar dari 50% dari keuntungan bersih. Jika skema pajak progresif yang diterapkan tidak adil, maka negara tidak akan memperoleh penerimaan yang seharusnya. Apalagi jika terjadi praktik bernuansa moral hazard, maka negara sebagai pemilik lahan akhirnya akan memperoleh nilai yang jauh di bawah nilai yang seharusnya. Tampaknya hal inilah yang terjadi, sehingga untuk subsidi migor rakyat mealui APBN gagal dilakukan. Menurut BPDPKS, dari Rp 120 triliun pungutan/iuran ekspor selama 6 tahun, sebesar Rp 91 triliun disalurkan untuk mensubsidi penyediaan biodisel. Sedangkan perusahan CPO penerima subsidi biodisel tersebut antara lain Wilmar Grup, Musim mas Grup, Apical Grup, Duta Palma Grup, Permata Hijau Grup dan Sinar Mas Grup. Tampaknya dana subsidi biodisel yang sudah captive ini hanya dinikmati segelintir pengusaha oligarkis, dan tidak ada sedikitpun yang dinikmati para pemilik kebun sawit rakyat (plasma). Dana Oligarkis Pajak dan iuran ekspor yang nilainya ratusan triliun Rp setiap tahun sangat besar untuk digunakan bagi kepentingan oligarki dan mengendalikan oknum-oknum penguasa guna menerbitkan aturan pro oligarki. Karena itu tak heran jika aturan harga liberal sesuai mekanisme pasar ditetapkan sepenuh hati oleh oligarki kekuasaan. Karena sejak awal memang prinsip harga mekanisme pasar tersebutlah yang dituju. Rakyat sengaja ditipu dengan modus pengalihan isu, tentang maraknya mafia seputar bisnis migor. Padahal kebijakan apapun yang akan terapkan, termasuk penerapan DMO & DPO, HET tertinggi migor curah dan kemasan, atau subsidi terbatas hanya migor curah, maka penyelewengan dan mafia di berbagai sektor pasti terjadi. Namun berbagai penyelewengan dan distorsi tersebut akan bisa dicegah dan diatasi dengan berbagai langkah preventif dan penerapan sanksi, karena negara mempunyai seluruh instrumen dan aparat yang dibutuhkan untuk menerapkan dan mengamankan kebijakan tersebut. Yang jadi masalah, pemerintah tidak bekerja komprehensif termasuk menggunakan semua instrumen yang dimiliki. Karena itu, maka terjadilah kezoliman terhadap sesama anak bangsa: ratusan juta rakyat, yakni 90% masyarakat konsumen migor kelas menengah ke bawah mengalami kerugian sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun, sedangkan para konglomerat sawit justru menikmati untung besar Rp 91 triliun hanya dari subsidi biodisel. Kenikmatan para konglomerat sawit, pebisnis industri migor dan jaringan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir semakin besar dengan adanya moral hazard, manipulasi pajak, transfer pricing, dll. Sehingga dengan besarnya keuntungan tersebut, dana yang diperoleh akan sangat berlebihan untuk mengendalikan para para oknum penguasa oligarkis membuat kebijakan sesuai keinginan. Mendag M. Lutfi mengakui Permendag No.11/2022 yang melepas harga migor sesuai harga internasional merupakan kebijakan yang terbit atas perintah Presiden Jokowi (17/3/2022). Uraian di atas menjelaskan kebijakan CPO dan harga migor sangat memihak pengusaha sawit dan oligarki kekuasaan. Ratusan juta rakyat harus membayar puluhan triliun Rp lebih mahal untuk migor yang diproduksi dari lahan milik negara. Sementara pada saat yang sama para konglomerat sawit memperoleh subsidi dan untung besar dari lahan tersebut. Kebijakan ini jelas melanggar konstitusi, melecehkan Pancasila dan mengusik rasa keadilan. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan rezim pro oligarki.[]
Menperin Wajibkan Industri Minyak Goreng Jaga Pasokan untuk UMKM
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mewajibkan industri minyak goreng untuk menjaga pasokan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022. Permenperin nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Selasa. Aturan tersebut diterbitkan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, Permenperin itu mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan Minyak Goreng Curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan Minyak Goreng Curah pada Harga Eceran Tertinggi (HET). \"Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” jelas Agus. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat per konsumen akhir sebesar Rp. 14.000 per Liter atau Rp15.500 per Kg. Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. Terdapat 81 perusahaan industri Minyak Goreng yang diwajibkan Menteri Perindustrian untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Kewajiban penugasan oleh Menperin itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Total volume Minyak Goreng Curah yang wajib disalurkan perusahaan Minyak Goreng sebesar 14 ribu ton per hari. (mth/Antara)
Pemerintah Berupaya Turunkan Defisit APBN Rp100 Triliun dari Pagu
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berupaya untuk menurunkan defisit anggaran tahun ini menjadi lebih rendah Rp100 triliun dari pagu yang telah ditetapkan APBN sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. “Kita coba kurangi, tahun lalu kita sudah mengurangi issuance bonds kita. Defisit (2021) tadinya sekitar Rp1.000 triliun turun jadi sekitar Rp800 triliun. Tahun ini kita coba turunkan lagi, kemarin kita hitung-hitungan paling tidak Rp100 triliun mungkin bisa lebih,\" kata Menkeu Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook 2022, di Jakarta, Selasa. Pemerintah sendiri memiliki tugas untuk mewujudkan konsolidasi fiskal yakni mengembalikan defisit anggaran ke level 3 persen pada 2023 setelah diizinkan di atas 3 persen melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. APBN sempat mengalami tekanan luar biasa pada 2020 hingga defisit mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen namun berhasil membaik ke level 4,65 persen atau sebesar Rp783,7 triliun pada 2021. Sri Mulyani optimis defisit tahun ini akan kembali turun karena adanya penerimaan negara yang terdorong oleh windfall dari harga komoditas. Defisit juga akan turun karena pemerintah menjaga belanja dengan melakukan refocusing terhadap aspek yang lebih penting dan prioritas sehingga Indonesia memiliki ruang yang bisa dipakai untuk mengurangi eksposur utang. “Kita menjaga 3 tahun untuk defisit kembali ke 3 persen ini supaya eksposur Indonesia terhadap utang menurun pada saat muncul tantangan interest rate yang tinggi,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, penurunan defisit ini dapat dilakukan seiring pondasi ekonomi mulai membaik meski terdapat risiko ancaman dari kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed). Pemerintah juga masih mempunyai Surat Keputusan Bersama (SKB) III dengan Bank Indonesia untuk membiayai defisit. Ia menjelaskan selama ini BI melakukan gotong royong dengan pemerintah dari mulai menjadi standby buyer sampai private placement khusus mengenai bantalan sosial dan masalah kesehatan. “Ini memberikan space dan Indonesia masih mempunyai pilihan pinjaman yang tidak melalui market di mana suku bunga naik, yield naik, harga jatuh,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
Represi Islam di Indonesia dan Anies Baswedan
Oleh Smith Alhadar - Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) Ada rasa bersalah komunitas internasional atas nasib umat Islam di seluruh dunia saat ini. Ketika AS pada 2001 mendeklarasikan \"war against terrorism\" yang kebetulan berlatar belakang agama Islam, atmosfir islamphobia pun berkecambah di seluruh dunia. Baik rezim-rezim zalim di negara-negara Islam maupun di negara non-Muslim, yang repot berurusan dengan kaum Islamis maupun separatis Islam, memanfaatkan momentum itu untuk mengganyang musuh mereka. Semua mengatasnamakan perang melawan terorisme. Pada kenyataannya, sebagian besar hanya preteks untuk membungkam mereka yang kritis terhadap rezim. Maka kita menyaksikan penindasan Muslim Uighur oleh rezim komunis Cina. Di Myanmar, junta militer melakukan ethnic cleansing terhadap Muslim Rohingya. Di Afghanistan, AS memerangi Taliban yang dulu dilabeli teroris. Di negara-negara Arab -- seperti Mesir, Suriah, Arab Saudi, Bahrain -- dan negara-negara Asia Tengah, kelompok-kelompok Islam yang menuntut demokrasi diperangi habis-habisan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Di India, sayap kanan Hindu pendukung Partai Bharatya Janata yang berkuasa, melancarkan kampanye anti-Islam yang berpotensi mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Tak dapat dimungkiri bahwa ada kaum Muslim di seluruh dunia yang hendak mendirikan khilafah, seperti ISIS, berbasis ideologi salafi ultrakonservatif. Mereka tak saja memerangi non-Muslim, tapi juga kelompok Islam mana pun yang berseberangan faham dengan mereka. Tapi jumlah mereka, menurut PBB, hanya satu persen dari sekitar 1,6 miliar umat Islam di seluruh dunia. Untuk menebus rasa bersalah itu, PBB menetapkan 15 Maret sebagai \"Hari Internasional Melawan Islamphobia\". Beberapa waktu sebelumnya , AS juga mengeluarkan UU Anti-Islamphobia. Tujuan PBB dan AS adalah menutup peluang para penguasa otoriter menyalahgunakan kebijakan \"war against terrorism\" dengan membasmi kelompok-kelompok politik yang mengganggu status quo, bahkan dilakukan dengan cara-cara yang sangat biadab. Sebagian dari kelompok-kelompok itu justru mendukung demokrasi.Juga bertujuan mengekang aktor-aktor non-negara, baik yang bergerak independen maupun atas sponsor rezim, melampiaskan dendam mereka pada seluruh kaum Muslim, ternasuk mereka yang tidak bersalah. Memang sangat tidak adil, bahkan kejam dan picik, meletakkan Islam sebagai agama yang mengusung terorisme. Islam bukan agama kemarin sore. Eksistensinya telah melewati lebih dari 14 abad di hampir semua sudut dunia. Sepanjang waktu itu sebelum kemunculan Al-Qaedah pada 1990-an dan ISIS pada 2014 -- yang keduanya ditolak Islam mainstream di seluruh dunia -- Islam adalah bagian dari peradaban dunia, yang sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan, sains, filsafat, teknologi, toleransi, pluralisme, dan kebebasan dunia tak dapat dibandingkan dengan agama mana pun yang pernah ada di dunia. Penghapusan perbudakan dan pengakuan atas perbedaan etnis dan ras manusia merupakan deklarasi Islam paling mendasar, yang baru diadopsi dunia lebih dari satu milenial kemudian. Tanpa kontribusi peradaban Islam yang gemilang itu, tidak mungkin ada renaisans di Eropa yang kebetulan hari ini menjadi menara gading peradaban dunia. Betul dalam sejarah Islam pernah muncul kaum khawarij dan assassin, yang kadang melancarkan kekerasan terhadap establishment. Namun, kelompok-kelompok sempalan seperti ini, yang juga terdapat di seluruh agama-agama dunia, terlalu kecil untuk disebut. Kemunculan pendukung Al-Qaedah dan ISIS pun harus dilihat dari fenomena sosial, budaya, dan politik dunia kekinian di mana Barat pimpinan AS menghegemoni weltanschaung (world view) dunia Islam. Frustrasi menghadapi kekalahan demi kekalahan di hadapan hegemoni Barat, yang tak jarang mendukung penguasa-penguasa zalim demi keuntungan mereka sendiri, mereka mengangkat senjata melawan musuh jauh maupun dekat. Al-Qaedah memilih serangan terorisme terhadap sasaran-sasaran AS (musuh jauh), sementara ISIS meneror penguasa Islam itu sendiri beserta semua perangkat politiknya (musuh dekat). Tentu saja aksi-aksi brutal dan picik mereka sangat menyedihkan. Tetapi hal itu harus dilihat sebagai pemberontakan orang-orang yang putus asa terhadap ketidakadilan global di mana komunitas Muslim hanyalah pemain pinggiran sebagai pelengkap penderita dalam menunjang hegemoni Barat dan kapitalisme global. Dalam frustrasi ini mereka menemukan khotbah Said Qutb bahwa kemalangan kaum Muslim saat ini disebabkan kelalaian kaum Muslim sendiri yang telah meninggalkan ajaran Islam yang sejati sambil memeluk peradaban Barat yang korup (jahiliyah modern). Bagaimanapun, ideologi jihadi dan takfiri dari Al-Qaedah dan ISIS harus ditolak karena Islam pada hakikatnya mengajak pemeluknya untuk berpikir rasional menghadapi fenomena alam maupun fenomena sosial. Berkat ajaran inilah Islam membawa obor peradaban dunia selama paling tidak seribu tahun. Sejarah otentik Islam ini tak difahami oleh kaum Muslim sendiri dan rezim otoriter merepresi kaum Muslim yang berakibat pada instabilitas negara, mengganggu progres bangsa, perpecahan dalam masyarakat, pelanggaran HAM, dan mendegradasi demokrasi. Di saat komunitas internasional dan AS menyadari ketidakadilan mereka terhadap Islam, di Indonesia yang demokratis -- negara Muslim terbesar di dunia yang mengklaim diri sebagai penganut Islam moderat dan toleran -- peran kaum Muslim urban di ruang publik justru sedang ditindas. Tokoh-tokohnya dipenjarakan dan organisasinya dibubarkan. Kebijakan diskriminatif ini dibuat sejak 2014 ketika populisme Islam yang memberikan suara pada pasangan Prabowo Subianto kalah melawan pasangan Joko Widodo. Pasalnya, kendati kalah, populisme Islam melanjutkan perlawanan mereka terhadap rezim Jokowi, bahkan perlawanan kian keras seiring dengan kian kerasnya penindasan rezim kepada mereka. Diksi radikalisme, yang sebenarnya merujuk pada aktivitas politik, dipakai untuk melabeli kelompok agama. Mereka dituduh hendak mendirikan khilafah. Tentu saja tuduhan ini palsu belaka. Tujuannya hanya menakut-nakuti rakyat dan memecah-belah masyarakat agar memudahkan rezim mengontrolnya dan membuat kaum Muslim sibuk bertengkar sehingga luput dari perhatian pada kinerja rezim yang bekerja untuk oligarki ekonomi dan politik. Populisme Islam bukan mereka yang hendak mengganti negara Pancasila dengan khilafah. Tapi mereka yang ingin rezim Jokowi menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Juga perhatian pada aspirasi budaya mereka ketika nilai-nilai liberalisme dari luar menyusup hingga ke kamar tidur keluarga-keluarga Muslim. Gelombang pasang konservatisme Islam di Indonesia harus dilihat dari kacamatan ini. Kecuali HTI yang ideologinya kurang appeal di masyarakat, tidak ada kelompok Islam di Indonesia yang menghendaki tegaknya negara Islam, termasuk FPI pimpinan Habib Rizieq Shihab. Rizieq menganggap NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika sudah final. Tapi memang ia menghendaki pemberlakuan syariah berdampingan dengan hukum positif karena, menurut interpretasinya berdasarkan Piagam Jakarta, negara Pancasila mengakomodasi aspirasi syariah. Kita boleh tak sependapat dengannya, tapi lawan argumennya secara ilmiah karena Rizieq mengemukakan pendapatnya berdasarkan kajian ilmiah tentang sejarah lahirnya Pancasila-UUD dikaitkan dengan aspirasi syariah para tokoh Muslim pada waktu itu. Saya bukan pendukung Rizieq, tapi bangsa ini harus didewasakan dengan perdebatan ilmiah di antara komponen bangsa untuk segala hal, termasuk isu sensitif terkait dasar negara. Apalagi, meski selalu dikatakan Pancasila sebagaimana bentuknya sekarang telah final, sesungguhnya bentuk relasi negara dan agama belum selesai. Kita tak perlu takut pada pikiran Rizieq. Apalagi, mayoritas Muslim Indonesia bersikap moderat. Aspirasi pemberlakuan syariah pun sudah sangat melemah setelah intelektual Muslim Nurcholish Madjid dan pengikutnya melakukan desakralisasi politik. Melemahnya aspirasi negara Islam dapat dilihat dari kecilnya perolehan suara parpol-parpol dengan konstituen Muslim. Dalam hasil pileg terakhir, total suara yang diraih parpol berbasis Islam -- PKB, PKS, PPP, dan PAN -- hanya sekitar 30 persen. Ini menunjukkan kaum Muslim kini lebih peduli pada masalah budaya dan ekonomi ketimbang pada politik. Nampaknya, mereka lebih percaya pada kemampuan parpol non-Islam melahirkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa ketimbang parpol Islam, meskipun pada kenyataannya parpol-parpol pendukung rezim lebih banyak terlibat korupsi dan melayani kepentingan rezim yang bekerja untuk kepentingan oligarki. Sayangnya ormas Islam yang strategis menari dengan gendang yang ditabuh rezim. Mereka sibuk mengamplifikasi propaganda rezim tentang bahaya radikalisme Islam tanpa merinci apa yang dimaksud dengan istilah itu. Da\'i Wahabi Khalid Basalamah, misalnya, dikaitkan dengan Islam radikal, padahal ia sangat apolitis. Ia menolak sikap dan kiprah politik Rizieq. Khalid menganggap tidak etis mengkritik pemerintah secara terbuka. Kalau memang ada yang tidak beres dengan rezim, maka Khalid menganjurkan agar ulama datang diam-diam ke istana, lalu membisiki presiden tentang hal-hal yang dianggap melenceng. Pandangan Khalid ini mewakili pandangan Wahabi ortodoks yang mungkin sejalan dengan pandangan NU yang selalu menekankan pada stabilitas negara sebagaimana pandangan mayoritas Wahabi ortodoks di Arab Saudi. Kita juga dibuat tak habis pikir ketika NU sangat toleran pada non-Muslim tapi sangat intoleran terhadap kelompok Islam lain. PBNU di bawah Yahya Cholil Staquf ingin memainkan peran konstruktif di arena internasional dengan mempromosikan Islam moderat dan toleran. Dengan kata kain, Gus Yahya ingin menjadi juru bicara Islam sedunia. Namun, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan ketika di dalam negeri sendiri NU menunjukkan sikap permusuhan terhadap kalangan Islam non-NU. Ia bahkan menunjukkan sikap sinis terhadap Arab. Sikap anti terhadap apa yang disebut sebagai \"Islam radikal\" itu ditunjukkan rezim lebih jauh dengan mengangkat Ketua PB Banser Anshor Yaqut Cholil Quomas sebagai menteri agama. Yaqut diketahui sangat toleran pada non-Muslim, tapi sangat galak terhadap orang-orang yang dicap Wahabi. Baru-baru ini dia membuat analogi yang kontroversial ketika ia menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Sebenarnya kalau benar NU sangat concern pada kelangsungan hidup NKRI, dan karena itu menjaga keharmonisan hidup antargolongan agama, maka menerima eksistensi semua kelompok Islam merupakan keniscayaan. Melawan sesama Muslim, yang disukai rezim, justru memecah belah masyarakat yang akan jadi penghalang bagi kemajuan bangsa, bahkan mengancam stabilitas negara yang hendak dijaga NU. Harus diketahui bahwa pendukung populisme Islam, yakni mereka yang sekadar menuntut pengakuan atas eksistensi mereka, cukup besar. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2020 mengungkapkan, jumlah pendukung populisme Islam sebesar 16,3 persen, penentangnya 33,9 persen, dan yang netral sebesar 49,8 persen. Kalau dikonversikan ke dalam angka, 16,3 persen itu hampir mendekati 50 juta jiwa. Ini jumlah yang tidak main-main. Terus menekan mereka tanpa alasan yang masuk akal, bukan saja akan menimbulkan ketegangan yang serius di dalam masyarakat, tapi juga akan membengkakan jumlah mereka. Mereka yang netral (49,8 persen) menyatakan, keberpihakan mereka pada salah satu bergantung pada situasi dan kondisi politik yang dihadapi. Dus, ada potensi membesarnya jumlah pendukung populisme Islam bilamana rezim semakin memarginalisasi mereka. Perpecahan umat Islam di masyarakat akan bertahan kecuali pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang memahami masalah ini. Tetapi memahami saja tidak cukup. Ia harus punya akseptabilitas tinggi terhadap dua kelompok yang bertikai dan punya komimen kuat untuk mendamaikan mereka. Dari aspiran capres dengan elektabilitas tinggi, hanya Anies Baswedan yang punya modal sosial untuk itu. Ia cerdas, tulus, dan nasionalis-relijius yang punya cita-cita besar memajukan Indonesia. Ia juga memasang jarak dengan oligarki, pihak yang diduga kuat berperan penting dalam mendesak Jokowi merepresi pendukung populisme Islam yang terlalu vokal menyuarakan penentangan mereka terhadap kebijakan dan sikap rezim yang dipandang merugikan bangsa Indonesia. Pilpres 2024 juga akan disorot kekuatan-kekuatan dunia karena Indonesia sebagai kekuatan Islam terbesar di Asia Pasifik merupakan game changer dalam persaingan Cina-Rusia melawan kekuatan Barat plus sekutunya. Indonesia diharapkan Barat cukup berjarak dengan Cina ketika beberapa anggota Asean, seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos condong ke Cina. Tidak seperti rezim Jokowi yang terlalu membuka pintu lebar-lebar terhadap masuknya pengaruh Cina, pasca 2024 Barat menginginkan Indonesia lebih \"resisten\" terhadap pengaruh Cina dan lebih berimbang dalam kebijakan luar negerinya dalam konteks persaingan negara-negara besar itu. Dengan demikian, Barat pimpinan AS menginkan pemerintah Indonesia yang barub dalam ideologi dan visi yang mengakomodasi aspirasi Islam sehingga menjadi penyeimbang dalam formula politik regional Indonesia vis a vis Cina. Maka Anies Baswedan merupakan harapan Barat memimpin Indonesia ke depan. Kebetulan Anies meng-share nilai-nilai demokrasi dan HAM dengan mereka. Tentu Anies tak diharapkan membuat kebijakan anti-Cina yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Yang diharapkan Barat adalah Anies mengakomodasi keprihatinan Barat atas sikap Cina yang makin asertif di Indo-Pasifik. Maka kemunculan Anies sebagai presiden merupakan jawaban Indonesia terhadap masalah nasional, regional, dan internasional. (Tangsel, 22 Maret 2022)
Presiden Jokowi: Perang Perdalam Krisis Ekonomi Dunia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyampaikan perang yang terjadi pada Februari 2022 lalu telah memperdalam krisis perekonomian global, padahal sebelumnya dunia telah terdampak begitu hebat karena pandemi COVID-19. “Pada saat dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian, bulan lalu, pada Februari 2022 terjadi perang yang telah membuat pusing semua negara,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan secara virtual pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Pada Februari 2022, Rusia menyatakan untuk memulai operasi militer khusus ke Ukraina, yang menimbulkan ketegangan geopolitik global hingga saat ini. Presiden Jokowi menyebutkan di awal 2022 sebenarnya perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Efek rambatan pembatasan mobilitas manusia dan barang akibat COVID-19 telah menyebabkan kelangkaan sumber energi, kelangkaan pangan, dan kontainer yang berpotensi mengerek inflasi. “Ini (perang) akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia,” ujar dia. Ketegangan politik tersebut telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, bahan baku pupuk hingga gandum. Karena itu, inflasi dikhawatirkan akan terus meningkat. “Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati,” ucapnya. Kepala Negara menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah penciptaan banyak investasi yang menjadi sumber lapangan kerja dan mobilisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. “Dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini,” ujarnya. (mth/Antara)
Vonis Bebas Pembunuh, Tunda Pemilu, dan Dukun Mandalika
Tak terasa kita telah 8 tahun dipimpin oleh penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak. Mereka bisa berbuat apa saja sesuai arah telunjuknya. Dari mengkriminalisasi rakyat yang berbeda hingga memenjarakan ulama. Tak ada lagi kamar untuk berdiskusi, tak ada lagi ruang demokrasi. Atas nama pembangunan, semua dibikin satu suara: legislatif, yudikatif di bawah dirijen eksekutif. Jika dulu rakyat masih bisa menuangkan uneg-unegnya di jalanan, kini tak bisa lagi. Saluran yang paling merdeka adalah medsos, itu pun tak luput dari pantauan rezim 24 jam penuh. Mata-mata disebar, penyusup diselundupkan dan buzzer dikerahkan untuk mengintip suara kritis rakyat. Jika ada suara-suara yang tak menghibur rezim, bedil dan penjara berbicara. Pilihan rakyat hanya diam atau kasak kusuk di ruang terbatas. Rakyat betul-betul tertindas dan dilibas. Hari ini lihat saja, siapa yang punya daya mempertanyakan vonis bebas pembunuh 6 Laskar FPI oleh pengadilan. Sementara Habib Rizieq harus dipenjara 4 tahun hanya untuk menebus kalimat \"Saya Sehat\". Siapa yang berani menjelaskan mengapa hukum di era rezim ini begitu jahat. Tak lain, ini semua terjadi karena kekuasaan begitu absolut di tangan satu orang. Praktek tangan besi berikutnya adalah upaya penundaan Pemilu. Pemilu yang sudah dirancang pada Februari 2024 akan diundur pada 2027. Kebohongan disiapkan, hasil survei dipamerkan, baliho-baliho dimuntahkan. Di jalanan, di terminal, di tempat ibadah dan di semua tempat “milik” penguasa. Libido politik rezim ini tampaknya melebihi kemampuannya. Mereka ingin orgasme berulang-ulang menikmati manisnya kekuasaan. Mereka beli obat kuat, mereka racik jamu keperkasaan, dan mereka persiapkan ranjang-ranjang perselingkuhan. Persetan dengan undang-undang, regulasi dan tata tertib, mereka punya kuasa. Jangan coba-coba halangi mereka, jika tidak, kerangkeng imbalannya. Rakyat hanya bisa diam dalam ketertindasan. Ambisi kekuasaan mutlak lainnya, mereka pertontonkan di Mandalika. Di ajang internasional yang semua mata bisa memandang, mereka unjuk kepongahan. Setelah berhasil mengatur pengadilan, setelah sukses menggoyang masa jabatan, kini mereka coba mengatur cuaca, memerintah alam, sangat berani melampaui kuasa Tuhan. Aksi perdukunan yang dieksploitasi secara masif dan luas sesungguhya menunjukkan betapa kerdilanya rezim ini. Mereka mengabaikan akal sehat, mengesampingkan logika, dan memuja khayalan. Aksi prasejarah yang tumbuh subur pada masanya, mereka paksa tampilkan secara demonstratif di era serba teknologi, sangat terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka gunakan mata kuda untuk menjalankan aksinya. Tak peduli kritikan, bull-yan, cercaan bahkan hinaan dari setiap mata yang memandang. Polah tingkah rezim ini hanya baik di mata para pemujanya. Berbanding terbalik dengan masyarakat luas yang memandang dengan penuh kesadaran, akal sehat, dan keimanan. Jika dukun pengatur cuaca itu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, mungkin publik masih bisa memaklumi. Tetapi ini dilakukan di tengah lapang, di tengah hajat internasioanl dan disaksikan penonton seluruh dunia. Apalagi, hasilnya Nol Besar. Hujan tetap mengucur deras, bahkan sang dukun sendiri tak mampu melindungi badannya dari guyuran hujan yang sangat lebat, geluduk menggelegar, petir menyambar dan genangan air menyebar. Sang dukun basah kuyup, air hujan meleleh di mukanya, rambutnya basah, pakaiannya menempel di setiap lekuk badannya. Namun ia terus melancarkan aksinya: menyetop hujan dengan sebuah mangkuk yang ia pukul-pukul biar keluar bunyi-bunyian. Aksinya gagal, hujan tetap mengguyur. Cercaan bertubi-tubi datang mengarah ke sang dukun yang tetap heroik dalam teatrikalnya. Tontonan yang menghibur sekaligus memalukan. Hujan akhirnya berhenti, tetapi kata BMKG memang saatnya berhenti, karena durasi, bukan karena dukun. Platform pengelolaan negeri ini hampir sama dengan ritual yang disiapkan dukun di Mandalika. Mereka hanya punya ambisi, namun klaimnya bisa berbuat apa saja. Rakyat tentu makin khawatir. Jika ada politisi sudah memberi sinyal tawur dan amuk massa, jika organisasi buruh sudah mewacanakan people power, jika enak-emak sudah dilecehkan urusan dapurnya, Lalu menunggu apa lagi? Jika kaum intelektual, LSM, ormas, dan organisasi keagamaan sudah satu suara, maka tak ada lagi yang bisa menghentikan kekuatan massa disokong kekuatan alam. Mereka boleh saja menganggap enteng, mereka boleh saja berargumen bahwa aksi 212 yang mencapai 7 juta saja bisa dipadamkan, maka kita saksikan apakah kekuatan massa kali ini bertekuk lutut pada penguasa zalim? Dukun Mandalika adalah puncak kepongahan penguasa. Ia cermin yang nyata bagaimana kebodohan dipertontonkan. Mereka yakin mereka bisa. Yang terjadi petir menyambar di dekat sang dukun. Yang mahakuasa masih punya rasa iba, petir menyambar bukan mengenai dirinya. Jika sang dukun bisa mengundang hujan dan mengusir panas, mengapa ia tidak bisa mengusir TKA Cina yang merajalela. Jika dukung bisa mengundang hujan dan panas, mengapa ia tidak bisa menyedot duit 11 triliun di kantong Pak Penguasa. Sudahlah, semua sudah cetho welo welo. Rakyat bosan pencitraan, muntah kemunafikan. Rakyat makin khawatir, ada kekuatan yang menyarankan mundur teratur atau rakyat sendiri yang akan tawur. (EDITORIAL FNN)
Indonesia Terus Membaik, Tidak Ada Lagi Wilayah dengan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 22 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi terkait perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi PPKM mingguan yang rutin dilakukan. Sebelumnya PPKM Jawa dan Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 yang berakhir pada 21 Maret 2022. Indonesia terus membaik dari situasi pandemi COVID-19 yang sebelumnya juga ikut terdampak gelombang ketiga, yakni penyebaran corona varian Omicron. Karena menunjukkan perbaikan yang signifikan, Instruksi Mendagri terbaru untuk wilayah Jawa-Bali kali ini sudah tidak ada lagi wilayah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pada pekan-pekan lalu, wilayah di pulau Jawa dan Bali dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 dan Inmendagri sebelumnya 7 daerah ditetapkan dengan PPKM level 4. Dari Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali, 7 daerah memberlakukan PPKM level 4, yaitu Kota Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun. Setelah evaluasi tiap pekan, kondisi terus membaik secara signifikan, ditandai dengan pelandaian kasus yang berbanding lurus dengan membaiknya level daerah. \"Di mana dalam PPKM kali ini pengaturan PPKM pada level 4 dihapus karena sudah tidak ada lagi daerah yang berada di PPKM level 4 dari sebelumnya yang masih terdapat 7 daerah,\" kata Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal. Tidak hanya wilayah dengan level 4, wilayah yang sebelumnya ditetapkan dengan level 3 juga ikut turun jumlahnya dari 66 daerah menjadi 48 daerah.Bahkan, dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PPKM wilayah Jawa-Bali wilayah yang ditetapkan menerapkan PPKM level 3 berjumlah 320 daerah. Ketika itu, peningkatan terjadi signifikan dari pekan sebelumnya yang berjumlah 118 daerah dengan PPKM level 3. Tiga pekan terakhir penurunan level wilayah dari level 3 cukup signifikan, pada pekan lalu terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 dari 84 daerah menjadi 66 daerah. Jumlah wilayah dengan penerapan PPKM level 2 jadi bertambah karena daerah yang pekan lalu berada di level 4 atau 3 turun ke level 2. Dalam Inmendagri Jawa-Bali terbaru ini, daerah dengan level 2 mengalami kenaikan dari 55 daerah menjadi 77 daerah, begitu juga dengan daerah yang berada pada PPKM level 1 yang saat ini sudah terdapat 6 daerah dari yang sebelumnya belum ada sama sekali. Penyesuaian Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali kali ini ini terdapat penyesuaian dan pengaturan daerah dengan level 1 seperti bioskop, mal, pabrik, tempat ibadah sudah bisa beroperasi 100 persen, terkecuali acara resepsi yang pelaksanaannya dibatasi dalam kapasitas maksimal 75 persen. Sedangkan, perubahan pengaturan pada PPKM level 2 terkait ketentuan operasional bioskop yang semula dalam kapasitas maksimal 70 persen, kini menjadi 75 persen. Restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop dari semula 50 persen saat ini menjadi 75 persen. Kemudian, penambahan pengaturan PPKM pada daerah dengan level 1 meliputi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang tetap mengacu pada surat edaran bersama (SEB) 4 menteri. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilakukan 100 persen WFO. Pada sektor esensial yakni keuangan, pasar modal, teknologi informasi, perhotelan non karantina, industri orientasi ekspor dapat beroperasi 100 persen. Kecuali, pelayanan administrasi keuangan sektor keuangan dan industri orientasi ekspor beroperasi yang masih diatur dengan 75 persen WFO. Sedangkan, sektor kritikal seperti supermarket dan hypermarket sudah dapat beroperasi 100 persen. Masih dalam koridor level 1, kegiatan makan minum di tempat umum diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan kapasitas 100 persen. Sedangkan, restoran, rumah makan, kafe dengan jam operasional mulai dari jam 18.00 dapat beroperasi sampai dengan jam 00.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75 persen. Vaksinasi Membaiknya kondisi Indonesia dari pandemi COVID-19 gelombang ketiga ini tentunya tidak pula membuat semua elemen menjadi lengah dan mulai abai. Peningkatan jumlah daerah pada level 2 dan level 1 serta penurunan level 3 tentunya harus selalu disikapi dengan bijak tanpa mengurangi arti kewaspadaan. Salah satunya menurut Kemendagri perlu disikapi dengan terus berupaya untuk memperkuat capaian vaksinasi, termasuk pemberian suntikan ketiga atau booster. Pemahaman atas arti penting vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kekebalan populasi, sehingga mampu menahan laju perkembangan virus COVID-19. Hal tersebut diperkuat dengan data hasil survei serelogi yang dilakukan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Survei mengidentifikasi bahwa proporsi penduduk yang sudah divaksinasi, sebanyak 41,5 persen mempunyai kadar antibodi besar dari 1000 U/ml atau tiga kali lebih tinggi dibandingkan yang belum divaksinasi atau sebesar 13,1 persen. Dalam konteks tersebut, seluruh kepala daerah beserta Forkopimda tentunya memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam upaya kolaboratif untuk melakukan percepatan program vaksinasi di daerahnya. \"Dengan melibatkan segenap elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang senantiasa bahu membahu bersama aparat kewilayahan menuntaskan agenda vaksinasi di daerah masing-masing,\" ujar Safrizal. (mth/Antara)
Siklon Tropis Charlotte Jauhi Indonesia, Mayoritas Kota Berawan
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Charlotte terpantau di Samudera Hindia selatan Jawa Tengah dengan kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot dan tekanan rendah 985 HPa. Dalam kanal Youtube InfoBMKG diikuti di Jakarta, Selasa, sistem siklon tersebut bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan diperkirakan intensitasnya akan menurun dalam 24 jam ke depan. Dijelaskan, sistem ini menginduksi peningkatan Kecepatan angin atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot di Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, serta membentuk daerah konvergensi yang panjang dari Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga perairan Selatan Jawa Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, Kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Arafuru dan di perairan utara Papua, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Laut Arafuru dan Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan Utara Aceh hingga Laut Andaman, dari Laut Jawa bagian timur hingga laut Bali, dari perairan timur Kalimantan Utara hingga Kalimantan Utara, dari perairan kepulauan Sangihe Talaud hingga Halmahera, di Pulau Seram dari Laut Banda hingga Papua bagian selatan, dari Papua Barat bagian utara hingga Papua Barat dan Papua bagian tengah . Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Di pulau Sumatera, secara umum kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan, kecuali untuk wilayah Jambi berpotensi kabut, dan waspada potensi hujan petir terjadi di Aceh. Kemudian di wilayah Jawa secara umum hujan ringan, kecuali untuk wilayah Surabaya dan Bandung berpotensi hujan sedang. Sementara di wilayah Pulau Kalimantan, kondisi cuaca secara umum berawan hingga hujan ringan . Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kupang. Waspada potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi di Mataram, dan hujan petir yang diperkirakan terjadi di Denpasar. Di wilayah Sulawesi, secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan, kecuali untuk wilayah Gorontalo berpotensi hujan sedang. Waspada potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi di Mamuju, dan hujan petir yang diperkirakan terjadi di Palu dan di Manado. Terakhir di wilayah paling timur Indonesia, secara umum kondisi cuaca hari berawan hingga hujan ringan, untuk wilayah Manokwari berpotensi hujan sedang. (mth/Antara)
POPULER
