ALL CATEGORY
HKTI Jatim Harus Bantu Tekan Harga Cabai
Jakarta, FNN. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko berpesan agar para pengurus di tiap cabang daerah Jawa Timur harus bisa membantu menekan harga cabai rawit yang selama ini tidak menentu.\"Saya rasa tidak sulit bagi para pengurus HKTI untuk menekankan agar tiap warga di rumahnya masing-masing menanam cabai rawit. Bisa ditanam di polybag kok,\" katanya saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HKTI Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam.Moeldoko mengaku di rumahnya di Menteng, Jakarta, sampai sekarang masih menanam cabai rawit. \"Saya juga masih beternak ayam di rumah,\" tuturnya.Kepala Staf Kepresidenan itu pada intinya mendorong agar pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Jawa Timur, melalui program-programnya, dapat membantu pemerintah daerah, khususnya dalam mengentas kemiskinan.\"HKTI harus bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, dari sektor pertanian khususnya. Untuk itu, program-programnya harus nyambung dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Daerah,\" tuturnya.Ketua DPD HKTI Jawa Timur Ony Anwar Harsono menyatakan optimistis untuk bangkit membenahi konsolidasi organisasi demi melaksanakan program kerja dengan kemandirian anggota, dalam rangka menyokong roda perekonomian di bidang pertanian dan pangan, serta melibatkan dinas-dinas dan organisasi kemasyarakatan terkait.\"HKTI Jawa Timur bersama seluruh jajarannya di daerah kabupaten siap bersama pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan ekonomi petani,\" katanya.Sekretaris DPD HKTI Jawa Timur Warsito menandaskan agenda Rakerda I Tahun 2022 dalam rangka menginput pemikiran maupun aspirasi masing-masing DPC sebagai rumusan program ke depan.\"Forum Rakerda merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan penguatan struktural organisasi HKTI dalam upaya membangun peran konkret pembangunan pertanian di Jawa Timur,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Dorong Kehadiran Bahasa Indonesia di Australia
Jakarta, FNN. Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono mendorong kehadiran bahasa Indonesia di Australia untuk meningkatkan rasa saling percaya antarmasyarakat kedua negara.Dorongan tersebut disampaikan Siswo Pramono saat menyampaikan kuliah umum bertema \"The Rise of Asia: In the Context of Indonesia-Australia Relations\" di Monash University dalam kunjungan kerjanya ke Victoria, Australia pada Selasa.\"Dengan mempertahankan program studi Indonesia dan Bahasa Indonesia, Monash University telah memainkan peranan penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Australia,\" ujar Siswo, menurut keterangan KBRI Canberra yang diterima di Jakarta, Selasa.Sekitar 90 orang yang terdiri atas dosen, peneliti dan mahasiswa hadir dalam kuliah umum tersebut.Dalam pembukaan kuliah umum itu, Siswo menyampaikan apresiasi kepada Monash University sebagai salah satu universitas di Australia yang masih memiliki komitmen tinggi dalam mempertahankan program studi Indonesia dan Bahasa Indonesia.Dia juga menyampaikan bahwa kebangkitan Asia merupakan fakta yang tak terbantahkan.Asia khususnya kawasan ASEAN, menurut dia, saat ini memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional.Dia menyebutkan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN telah berhasil mengembangkan kekuatan manufaktur untuk produk-produk tertentu.Dalam hal investasi luar negeri, ASEAN merupakan wilayah yang paling prospektif di banding wilayah lainnya, dan diantara negara ASEAN tentunya Indonesia adalah yang paling menarik, kata Siswo.Sebagai negara terbesar di ASEAN, menurut dia, Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dari Australia. Terlebih lagi saat ini Indonesia sedang memegang presidensi G20.Kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) di mana perjanjian itu menjadi katalisator yang dapat mempercepat penguatan hubungan ekonomi kedua negara.Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Indo-Pasifik, kata Siswo, Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi para pebisnis Australia.Dia menambahkan bahwa penguasaan yang baik terhadap bahasa Indonesia akan membantu masyarakat dan para pebisnis Australia untuk memahami masyarakat Indonesia dengan lebih baik.\"Bahasa Indonesia menjadi sangat strategis untuk dipelajari oleh masyarakat Australia mengingat intensitas hubungan Indonesia dan Australia yang semakin meningkat di masa depan,\" ujar Siswo.\"Agar para pebisnis Australia di Indonesia bisa lebih sukses, sangat diperlukan pemahaman budaya, yang salah satunya bisa dipelajari melalui penguasaan bahasa Indonesia yang baik,\" lanjutnya. (Sof/ANTARA)
Zelenskyy Pertimbangkan Referendum untuk Kompromi dengan Rusia
Jakarta, FNN. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa kompromi Kiev terkait pembicaraan damai dengan Rusia akan dimasukkan ke dalam referendum nasional di Ukraina.Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam sebuah wawancara dengan saluran penyiaran publik Ukraina, Suspilne.Zelensky menekankan bahwa dia siap dengan segala jenis kompromi jika itu didukung oleh rakyat Ukraina.Penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, Rabu (16/3) pekan lalu mengatakan Zelenskyy mungkin akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa hari mendatang.Namun, Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin --kantor presiden Rusia-- pada Senin (21/3) mengatakan bahwa terlalu dini untuk membicarakan pertemuan antara Putin dan Zelenskyy, karena belum ada terobosan dalam pembicaraan perdamaian.Pada Senin yang sama, pengadilan Moskow memutuskan untuk melarang Facebook dan Instagram di Rusia, melabeli perusahaan induk dari dua jejaring sosial Meta Platforms Inc. itu sebagai \"ekstremis.\"Sementara itu, Hongaria pada Senin membuka tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi dari Ukraina. Tempat penampungan sementara itu berada di Budapest, ibu kota Hongaria, dan memiliki luas 5.200 meter persegi. Menurut Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, lebih dari 500.000 orang dari Ukraina memasuki negaranya dalam tiga pekan terakhir. (Sof/ANTARA)
Pesawat Rusia Disita di Luar Negeri Sebanyak 78
Jakarta, FNN. Sebanyak 78 pesawat Rusia disita di luar negeri, menurut kantor berita Interfax yang mengutip Menteri Transportasi Vitaly Savelyev pada Selasa, saat Moskow bergelut dengan sanksi internasional atas aksinya di Ukraina. Sanksi internasional telah memangkas pasokan sebagian besar pesawat, suku cadang dan servis ke Rusia, selagi maskapai Rusia memiliki 515 pesawat sewaan dari luar negeri. \"(Kami sudah) kehilangan 78 pesawat,\" kata Savelyev, menambahkan bahwa puluhan pesawat ini disita di luar negeri dan tidak akan kembali ke Rusia. Rusia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan maskapai di negara itu menggunakan pesawat sewaan dari perusahaan asing yang masuk dalam daftar pemerintah Rusia. Namun demikian, pihak maskapai was-was untuk menggunakannya, karena khawatir dapat mengancam hubungan dengan mitra asing. Rusia memiliki 1.367 pesawat ketika sanksi diberlakukan dan hampir 800 di antaranya kini tercatat dalam daftar pesawat negara tersebut, kata Savelyev, tanpa menyebutkan jumlah pesawat yang dipinjam dari pihak asing. Hampir seluruh pesawat Boeing dan Airbus yang digunakan maskapai Rusia terdaftar di Bermuda dan Irlandia. Namun, otoritas penerbangan keduanya pekan lalu menangguhkan sertifikasi seluruh pesawat yang dioperasikan Rusia. Savelyev menuturkan bahwa kini Rusia sedang mempelajari pengalaman Iran tentang bagaimana menservis pesawat dalam situasi serupa. (Sof/ANTARA/Reuters)
Semua Pihak Harus Komitmen untuk Cegah Politik Uang Dalam Pemilu
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen semua pihak untuk mencegah praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).\"Selain kepada parpol, KPK berupaya menanamkan nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan pemilih pemilu melalui program integritas pemimpin dan integritas pemilih sehingga untuk mencegah praktik \'money politic\', kami minta komitmen semua pihak,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya tertulisnya di Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya dalam Talkshow 2 Dekade Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bertema \"Sinergi Membangun Negeri: Mencegah Kriminal Menguasai Negeri\" yang diadakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara daring dan luring, Selasa.Ia mengatakan KPK terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).\"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah,\" ujar Ghufron.Ia menilai tingginya angka korupsi di daerah, selain karena nafsu kekuasaan juga disebabkan permasalahan lain seperti biaya politik tinggi.Menurut Ghufron, membengkaknya biaya politik mendorong kandidat untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari hasil korupsi.Ia menyampaikan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terpilih untuk mengembalikan modalnya seperti jual beli perizinan, korupsi pengadaan barang, dan jasa hingga jual beli izin konsesi sumber daya alam.\"Selain untuk mengembalikan modal, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat seringkali dilakukan demi merawat konstituen (pemilih). Pejabat menyiapkan modal untuk biaya pemilihan periode kedua masa jabatannya,\" kata Ghufron.Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi PPATK karena terus mendukung upaya KPK untuk pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan kepala daerah.\"Uang yang diperoleh pemimpin daerah harus dibersihkan dari unsur-unsur korupsi karena apabila dibiarkan akan menghasilkan korupsi yang terus berlanjut,\" ujarnya.Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu rentan terjadi politik uang, termasuk dari hasil korupsi.\"Banyak ditemukan kasus ijon untuk calon kepala daerah seperti di Jombang, Cimahi, Bandung Barat, dan lainnya di mana sebelum terpilih, memperoleh dana untuk pemilu dari berbagai pihak dan setelah terpilih kepala daerah memberikan balas budi kepada pihak yang memberi dana,\" kata Ivan.Ivan yang pernah menjabat sebagai Satgas Money Politic PPATK mengharapkan dalam kontestasi pemilu seharusnya bukan untuk mengadu banyaknya uang agar memenangkan pemilu melainkan visi dan misi para kandidat.Berdasarkan data, sepanjang tahun 2020 PPATK memberikan 99 laporan hasil analisis dan 34 informasi transaksi keuangan mencurigakan ke KPK. Hal itu sebagai upaya sinergi pencegahan dan penindakan korupsi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Ida/ANTARA)
Dukung Rencana Penyederhaan Surat Suara Pemilu
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Anwar Hafid mendukung rencana penyederhanaan surat suara Pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). \"Surat suara perlu disederhanakan, mengingat rumitnya surat suara seperti Pemilu 2019 lalu,\" kata Anwar dihubungi di Jakarta, Selasa.Namun dia mengingatkan agar penyederhanaan itu perlu disosialisasikan kepada sejumlah pihak, khususnya masyarakat. Sehingga nantinya tidak mempengaruhi partisipasi pemilih saat Pemilu digelar.Pertimbangan lain kata dia, agar penyederhanaan itu harus memperhatikan format suara untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.Anwar menjelaskan berdasarkan diskusi dengan KPU, karena masyarakat merasa rumit menggunakan lima surat suara yang cukup besar saat berada di bilik suara. \"Masyarakat Indonesia saat ini suka yang sederhana,\" ujar politisi Demokrat itu.Dia mengatakan jika surat suara Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu sebelumnya, dapat memungkinkan masyarakat untuk enggan menyalurkan hak politiknya.Sebelumnya, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang murah, mudah, dan cepat.\"Penyederhanaan diharap dapat mewujudkan pemilu yang murah, mudah, dan cepat, serta agar transparansi dan akuntabilitasnya terjaga,\" jelas Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Evi menjelaskan penyederhanaan desain surat suara dan formulir dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang murah karena menghemat penggunaan kertas sehingga anggaran pemilu dari sisi logistik pun dapat dihemat. (Ida/ANTARA)
ASN Boleh Tugas Keluar Negeri jika Sudah Vaksin Tiga Kali
Jakarta, FNN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh keluar negeri sepanjang sudah divaksin tiga kali \"ASN boleh tugas keluar negeri sepanjang sudah vaksin,\" ujarnya usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada di Kota Mojokerto, Jawa Timur, SelasaIa mengatakan ASN bisa dinas keluar negeri karena kondisi sudah mulai membaik, tetapi syaratnya vaksin kedua plus PCR. \"Kalau sudah dua kali vaksin dengan booster silakan,\" katanya.Termasuk saat ini, papar dia, pihaknya tengah mempersiapkan syarat Lebaran 2022 agar teman-teman ASN dan masyarakat bisa pulang kampung.\"Syaratnya harus tiga kali vaksin. Jadi bebas mau ziarah, mau silaturahim asalkan harus vaksin. Kalau sudah dua kali vaksin harus antigen. Saya kira peran wali kota, dandim, dan polres mendorong semua pihak harus vaksin,\" katanya.Disinggung apakah ada negara yang dilarang dikunjungi, Menpan mengatakan hal tersebut menjadi wewenang Imigrasi dan Kemenlu untuk melihat negara yang masih tinggi angka COVID-19. \"Itu urusan Imigrasi dan Kemenlu untuk menentukan negara mana yang masih tinggi COVID-19,\" katanya.Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam SE Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Masa Pandemi COVID-19. Beleid pencabutan larangan bagi ASN ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 10/2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. “SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Surat Edaran (SE) tersebut. (Ida/ANTARA)
Pangdam XVII Mengajak Komnas HAM untuk Melihat Kejadian di Papua
Jakarta, FNN. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa mengakui pihaknya telah mengajak Komnas HAM untuk melihat berbagai kejadian di Papua secara riil. \"Ajakan itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jayapura pada Senin (21/3),\"ungkap Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa di Jayapura, Selasa. Diakui, dalam pertemuan itu tidak ada hal prinsip yang dibahas karena semuanya isu yang diangkat terkait HAM. Karena itulah, menurut Pangdam, pihaknya mengajak Komnas HAM melihat riil beberapa kejadian yang terjadi di Papua \"Bila ada keterlibatan prajurit yang melakukan pelanggaran HAM maka Kodam/XVII Cenderawasih terbuka untuk bersama-sama mengecek di lapangan dan bila terbukti akan diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada prajurit, \"tegas Mayjen TNI Teguh. Terkait dengan kejadian Gome, Kabupaten Puncak, Pangdam Cenderawasih menjelaskan dari hasil olah TKP dan investigasi di lapangan terungkap seorang komandan kompi di lapangan tidak jujur dalam memberikan laporan.. \"Ketidakjujuran itu terkait laporan yang diberikan terutama tentang parameter patroli yang dilakukan hingga berdampak jatuhnya korban di kalangan prajurit,\"jelas Mayjen TNI Teguh. Tiga prajurit dari Satgas Kodim YR 408/SBH pada 27 Januari 2022 gugur setelah ditembak KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Prajurit yang gugur di antaranya Serda Rizal, Pratu Tupas Barazza dan Pratu Rahman, sedangkan yang terluka yaitu Pratu Saeful. (Ida/ANTARA)
Parpol Didorong Bangun Budaya Antikorupsi
Jakarta, FNN. Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi karena korupsi masih menjadi keprihatinan bersama. \"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya,\" kata Firli saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi moderator Wayan Sudirta, anggota DPR RI Komisi III. Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, lanjut Firli, aparat penegak hukum ada tetapi yang belum adalah budaya antikorupsi. Firli menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Pada kesempatan itu, dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. \"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,\" kata Firli dalam siaran persnya. Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol), punya peran dalam hal ini karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara. Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan parpol yang menentukan segala lapisan kepemimpinan. \"Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,\" ucap Firli. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDI Perjuangan. Menanggapi paparan Firli bahwa perlunya menerapkan budaya antikorupsi, Hasto mengatakan bahwa hal itu mulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi. \"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan,\" kata Hasto. Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDI Perjuangan yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi. Dalam budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan, values/nilai dalam berpartai. Dari ideologi Pancasila, diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi. \"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama,\" papar Hasto. Hasto menambahkan bahwa pelatihan bagi kader PDI Perjuangan tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Luhut Binsar Bisa Dipermalukan Dunia Internasional
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan disebut bisa dibongkar rahasianya di dunia internasional imbas status tersangka yang kini disandang oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. “Saya mau terangkan juga bahwa Haris Azhar dan Fatia ini sebetulnya tidak bisa dipersangkakan karena bukan tidak pidana. Walaupun urusannya pidana tapi di belakang itu ada persaingan politik. Fatia datang dari masyarakat sipil sementara Luhut adalah tokoh politik utama di negeri ini. Jadi agak ajaib rakyat melihat atau bahkan publik internasional melihat ada tokoh utama yang mempermasalahkan orang yang tidak punya power. Jadi ajaib, Haris kan powerless sedangkan Pak Luhut powerfull,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official (22/03/2022). Rocky menegaskan bahwa sebetulnya latar belakangnya mengapa kemudian saudara Thomas itu mengambil inisiatif untuk membujuk Pak Luhut agar tidak mempermasalahkan hal itu. “Tapi Pak Luhut tidak bakal membatalkan itu karena dia akan gengsi dan sudah telanjur basah. Itu mengenai Haris,” paparnya. Menurut Rocky, nanti akan berlangsung panjang karena tetap problem mengenai bisnis Pak Luhut dan beberapa tokoh di Papua yang terkait dengan operasi militer itu juga menjadi sorotan internasional. “Apalagi sekarang Papua sedang dalam keadaaan ada bara di situ sehingga Papua juga akan menjadi sorotan publik internasional,” tegasnya. Nama Haris, kata Rocky dikenal dengan baik oleh publik internasional pejuang HAM. Bahkan diplomat asing selalu tahu apa yang dilakukan Pak Haris. Dari kondisi tersebut, Rocky Gerung menilai jika pelaporan mengenai Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak akan dilanjutkan. Pasalnya, jika dilanjutkan, posisi Luhut Pandjaitan disebut terancam oleh publik internasional. Sebab, tidak mungkin sesuatu yang jadi isu internasional mau dipidanakan. “Kalau itu dibuka, saya kira beberapa fakta bahwa Pak Luhut sebetulnya memang menyembunyikan data bisnisnya itu bisa menimbulkan solidaritas internasional membongkar kasus tidak hanya pak Luhut, tetapi orang di sekitar pak Jokowi juga,\" paparnya. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menyandang status tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Luhut Pandjaitan. Tuduhan tersebut bermula dari riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Rocky menilai jika isu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti saat ini menjadi perhatian internasional yang dianggap akan merugikan Luhut Pandjaitan. Luhut Pandjaitan dan anak buah Jokowi dicurigai melakukan penyimpanan harta di luar negeri dan mengoperasikan bisnis cangkang yang didirikan untuk menghindari pajak. Nama Menko Marves juga disebut-sebut dalam Panama Papers. \"Kita ingin lihat sebetulnya, bangsa ini diasuh dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan orang kecil seperti pak Haris dan Fatia dengan mudah dijebloskan oleh kekuasaan hanya karena ingin keinginan untuk mengendalikan oposisi,\" ucap Rocky Gerung.(ida, sws)
POPULER
