ALL CATEGORY
Hasil Survei Menunjukkan 81,5 Persen Ingin Pemilu Serentak 2024 Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Lembaga Survei Y-Publica merilis sebanyak 81,5 persen dari total responden menginginkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tetap sesuai jadwal yang ditentukan pada 14 Februari 2024.\"Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan Pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024,\" kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 sesungguhnya bukan hanya dilontarkan oleh sejumlah politikus.Sebelumnya, menurut dia, Menteri Investasi Bahlil Lahaladia mengatakan ada aspirasi dari kalangan pengusaha yang berharap Pemilu Serentak 2024 ditunda demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.Desakan penundaan pemilu tersebut berkelindan dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan Presiden Jokowi telah menolak tegas usulan tersebut.\"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan amanat reformasi. Setelah diamandemen, konstitusi mengatur dengan jelas agar proses transisi kekuasaan berjalan secara demokratis,\" jelas Rudi.Hasilnya, demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudohoyono (SBY) mematuhi konstitusi setelah memimpin selama dua periode, yang kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi, yang kini juga memasuki periode kedua, katanya.Oleh karena itu, apa pun yang menjadi pilihan rakyat harus berjalan dalam koridor demokrasi, termasuk amandemen konstitusi.Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 12,9 persen dari seluruh responden merasa tidak keberatan dengan pengubahan jadwal Pemilu Serentak 2024, sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.Survei Y-Publica dilakukan pada 24 Februari-4 Maret 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Sof/ANTARA)
Jokowi: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Kombinasi yang Sangat Baik
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan pasangan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, adalah kombinasi yang sangat baik. \"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,\" kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta, Kamis, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. \"Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning,\" tambahnya. Presiden juga mengatakan Bambang Susantono meraih gelar S2 dan S3, serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan. \"Kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB (Asian Development Bank). Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap,\" katanya. Sementara Dhony Rahajoe, lanjut Jokowi, memiliki pengalaman panjang di bidang properti. \"Kemudian didukung Pak Dhony, yang mempunyai pengalaman di bidang properti, dari A-Z pernah mengalami,\" tukasnya. Dia juga berharap keduanya dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan IKN. \"Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,\" katanya. Dengan kepemimpinan Bambang dan Dhony, Jokowi berharap IKN dapat menarik minat para investor. \"Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar,\" katanya. IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Bambang Susantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan ADB sejak Juli 2015. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009-2014 dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada 1998. Ia lalu mengambil program doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California. Sementara Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)
Sejumlah Pihak Dukung Mendag Usut Penimbun Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Sejumlah pihak mendukung langkah Menteri Perdagangan mengusut oknum penimbun minyak goreng dengan menggandeng pihak kepolisian agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi adalah langkah tegas pemerintah yang diperlukan untuk menindak para spekulan dan tengkulak yang mengambil keuntungan di saat masyarakat kesulitan mengakses minyak goreng.“Kalau ada yang bilang penimbun adalah warga itu tidak benar. Tapi kalau yang menimbun minyak goreng adalah spekulan-spekulan, bisa jadi benar. Maka kemudian kalau spekulan itu ditindak secara hukum saya setuju karena menimbulkan keresahan dan menimbulkan instabilitas pangan di Indonesia,” kata Baidowi yang merupakan politisi PPP.Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadianto juga mendukung langkah Menteri Perdagangan menggandeng penegak hukum mengusut penimbun minyak goreng adalah langkah yang tepat.“Kalau saya melihatnya sudah tepat. Karena persoalannya selama ini ada tiga yang menyebabkan harga minyak goreng bermasalah. Satu, lemahnya political will. Jadi political will dari pemerintah itu lemah sekali, sehingga mudah sekali dipermainkan sistemnya oleh bahasanya tengkulak atau calo yang cari keuntungan,” katanya.Persoalan lainnya, kata Trubus, adalah soal tata kelola, dan lemahnya dalam hal penegakan hukum.“Ketika pelaku diproses, ini akan membuat public trust atau kepercayaan publik akan tumbuh. Karena kalau tidak, kejadian ini akan terus menerus,” katanya.Trubus berharap agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta tegas dan tidak setengah-setengah.Dukungan lain datang dari ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Polisi untuk menindak penjual minyak goreng mahal dianggap tepat.Ia berpendapat bahwa Polisi diperlukan untuk mengawasi proses rantai pasok yang panjang dari produsen, hilir, sampai konsumen. \"Polisi ini adalah salah satu instrumen,\" kata Yusuf.Yusuf menilai tindakan Mendag Lutfi menggandeng Polisi untuk mencegah terjadinya penimbunan yang kemudian diikuti dengan naiknya harga minyak goreng di pasaran, sangat tepat dilakukan, terutama di momentum menjelang Ramadhan.Namun demikian, Yusuf menekankan bahwa kepolisian hanya merupakan salah satu instrumen dan perlu langkah lain untuk menstabilkan harga minyak goreng atau mencegah kelangkaan di pasaran.Menurut dia, terdapat jenjang antara sinyal dari pemerintah saat mengeluarkan kebijakan namun tidak ditangkap oleh masyarakat sehingga terjadi panic buying yang kemudian berakibat pada naiknya harga minyak goreng. \"Padahal pemerintah sudah keluarkan kebijakan subsidi, atau DMO kebijakan harga dalam negeri,\" kata Yusuf.Sebelumnya Mendag mengatakan bahwa membutuhkan pelibatan Polri demi memastikan HET benar-benar diberlakukan di pasaran.Menurut Mendag saat ini seharusnya harga minyak goreng sudah sesuai HET karena stok di dalam negeri dalam kondisi melimpah dari kebijakan domestic market obligation (DMO).\"Barang minyak DMO itu melimpah cukup untuk lebih dari satu satu bulan, jadi kalau ditanya kapan stabil? Mestinya sudah berlangsung, dan harga sudah turun, kalau liat rerata nasional harga sudah turun sudah Rp 16.000 lebih Rp 2.000 dari Harga HET 14.000,\" kata Lutfi. (Ida/ANTARA)
Presiden AS Teken Perintah Eksekutif Dorong Riset Mata Uang Kripto
Jakarta, FNN. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani sebuah perintah eksekutif yang meminta seluruh jajaran pemerintah agar menelaah risiko dan manfaat dari mata uang kripto serta mendesak riset dan potensi pengembangan dolar AS digital.\"Aset digital, termasuk mata uang kripto, mencatatkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menembus kapitalisasi pasar 3 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.371) pada November tahun lalu,\" ungkap Gedung Putih dalam sebuah lembar fakta.Dokumen tersebut menyebutkan bahwa sekitar 16 persen warga Amerika dewasa, atau kurang lebih 40 juta orang, telah menginvestasikan, memperdagangkan, atau menggunakan mata uang kripto.\"Kenaikan aset digital menciptakan peluang untuk mengukuhkan kepemimpinan Amerika dalam sistem keuangan global maupun di garis depan teknologi, tetapi juga memiliki implikasi substansial untuk perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, keamanan nasional, serta risiko iklim,\" papar Gedung Putih.Perintah eksekutif tersebut memaparkan kebijakan nasional untuk aset digital di enam prioritas utama, yakni perlindungan konsumen dan investor, stabilitas keuangan, keuangan ilegal, kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global dan daya saing ekonomi, inklusi keuangan, serta inovasi yang bertanggung jawab, menurut Gedung Putih.Sementara itu, perintah tersebut menginstruksikan pemerintah AS untuk menilai kebutuhan kapasitas dan infrastruktur teknologi untuk kemungkinan pendirian Bank Sentral Mata Uang Digital (Central Bank Digital Currency/CBDC) AS, serta mendorong Federal Reserve (The Fed) melanjutkan upaya riset, pengembangan, dan penilaiannya untuk CBDC AS.\"Kami sedang menempatkan urgensi tertinggi pada upaya untuk menilai potensi manfaat dan risiko dolar digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan, keamanan nasional,\" kata seorang pejabat pemerintahan senior pada Selasa (8/3) melalui sambungan telepon dengan wartawan.\"Kami terus menilai dan memantau perkembangan apa pun terkait tujuan kebijakan inti kami, yakni mempertahankan sentralitas dolar dalam pasar keuangan global maupun dalam ekonomi global,\" lanjutnya.Lebih dari 100 negara saat ini sedang menjajaki atau merintis bank sentral mata uang digital, baik untuk penggunaan lintas perbatasan maupun penggunaan domestik, dan banyak di antara negara-negara tersebut juga bekerja sama untuk menetapkan standar desain CBDC dan sistem lintas perbatasan, urai Gedung Putih.\"Saya rasa mayoritas negara pada akhirnya akan memiliki bank sentral mata uang digital,\" kata Tobias Adrian, direktur dan penasihat keuangan Departemen Pasar Modal dan Moneter di Dana Moneter Internasional (IMF), kepada Xinhua dalam sebuah wawancara pada Januari.\"Melihat dokumen Federal Reserve, mereka tidak akan terburu-buru pada apa pun, mereka benar-benar ingin memikirkan dengan hati-hati terkait desain bank sentral mata uang digital,\" tutur Adrian. \"Saya berharap bank sentral itu pada akhirnya akan terbentuk, tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat.\"The Fed pada Januari lalu merilis sebuah dokumen diskusi yang menguji pro dan kontra dari kemungkinan pendirian CBDC AS, tetapi dokumen tersebut tidak mendukung hasil kebijakan apa pun.\"Kami berharap dapat terlibat dengan publik, perwakilan terpilih, serta berbagai pemangku kepentingan saat kami menguji sisi positif dan negatif dari sebuah bank sentral mata uang digital di AS,\" kata Gubernur The Fed Jerome Powell. (Ida/ANTARA)
KBRI di Ukraina Dipindahkan ke Kota yang Lebih Aman
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dipindahkan ke kota yang lebih aman untuk menghindari dampak pertempuran selama invasi Rusia di Ukraina.“Lokasi KBRI di Ukraina kita geser ke kota yang lebih aman,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.Karena alasan keamanan, Judha enggan memberi tahu di kota mana saat ini KBRI beroperasi.“Kami belum bisa sampaikan kotanya,” ujarnya.Namun, dia memastikan KBRI di Ukraina masih beroperasi seperti biasa di kota yang dinilai lebih aman dibandingkan Kiev, ibu kota Ukraina yang saat ini menjadi medan pertempuran Ukraina-Rusia.Jutaan pengungsi, termasuk warga negara asing, sudah meninggalkan kota-kota di Ukraina, termasuk Kiev, untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga atau pulang ke negara asalnya.Menurut data Kemlu pada Kamis (10/3), dari 165 WNI di Ukraina, 120 di antaranya sudah kembali ke tanah air.Namun, 13 di antara WNI yang masih berada di Ukraina menunggu upaya evakuasi dan 32 lainnya memilih untuk tetap tinggal karena merupakan staf lokal KBRI dan WNI yang menikah dengan warga setempat.Judha mengatakan saat ini koridor kemanusiaan tidak berjalan dengan baik menyusul kegagalan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia.“Koridor kemanusiaan di Mariupol tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan kesepakatan, masih terjadi pertempuran di jalur penting, termasuk jalur evakuasi,” katanya.Akibatnya, lanjut dia, sembilan WNI masih tertahan di Chenihiv, yakni di lokasi pabrik tempat mereka bekerja. Sementara itu, empat lainnya sudah berada di lokasi yang aman di Lviv.“Di pabrik itu terdapat bunker di bawahnya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan berlindung ke situ. Pasokan logistik terus disediakan pihak perusahaan. Insya Allah selalu kita pantau, sampai pagi ini masih aman dan selamat,” katanya.Judha berharap pihak-pihak yang bertikai dapat menjaga komitmen guna mewujudkan koridor kemanusiaan demi kepentingan warga sipil yang ada di sana. (Ida/ANTARA)
Butuh 15-20 Tahun Kota Miliki "Soul of The City"
Jakarta, FNN. Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menjelaskan dalam membangun sebuah kota diperlukan waktu 15-20 tahun agar kota tersebut memiliki ruh atau soul of the city.“Untuk membangun kota tentu memerlukan waktu 15-20 tahun sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, dan kita membangun kota bukan hanya membangun fisiknya tapi terutama bagaimana kerekatan sosialnya,” kata Bambang Susantono usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis.Menurut Bambang, Nusantara yang akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota, akan menjadi kota yang inklusif, kota yang hijau, kota cerdas dan kota bagi seluruh kalangan (city for all).“Bagaimana interaksi antara warganya, bagaimana agar benar-benar layak huni, humanis dan liveable,” katanya.Mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar Ibu Kota Nusantara menjadi kota dengan peradaban baru. Ibu Kota Nusantara, lanjut Bambang, harus menjadi kota global namun tidak melupakan esensi kerekatan sosial untuk hidup secara humanis dan mengedepankan interaksi antara warga.“Bapak Presiden mengharapkan kota ini dapat menjadi kota yang dapat merefleksikan Indonesia di masa depan, di mana semua tantangan refleksi masa depan kita terangkum ada di kota ini. Bagaimana misalnya interaksi antarwarga, bagaimana digitalisasi akan mewarnai kota tersebut dan tetap kota ini harus humanis, harus mengedepankan interaksi antarwarga, kohesivitas warganya,” kata Bambang.Dalam waktu dekat, Bambang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini telah merencanakan dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.“Salah satunya Bappenas yang sejak 2017 sudah melakukan berbagai studi dengan kementerian/lembaga lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian yang lain,” ujarnya.Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9M Tahun 2022. Bambang akan didampingi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Perusahaan Pengembang Properti Sinar Mas Land.Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang merupakan Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia. (Ida/ANTARA)
IHSG Ditutup Menguat Hingga 59,57 Poin, Ikuti Kenaikan Bursa Asia
Jakarta, FNN. Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat sejalan dengan kenaikan bursa saham kawasan Asia.IHSG ditutup menguat 59,57 poin atau 0,87 persen ke posisi 6.924,01. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,76 poin atau 0,38 persen ke posisi 997,14.\"IHSG dan bursa regional Asia bertahan di jalur menguat pada akhir perdagangan hari ini, di mana pasar bereaksi terhadap pelemahan harga minyak dunia yang sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah perang Rusia-Ukraina,\" tulis Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Kamis.Selain itu harapan negosiasi Rusia dengan Ukraina untuk selesaikan konflik, juga menjadi perhatian global. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan proses negosiasi mulai ada tanda kemajuan.Di sisi lain, pelaku pasar dan investor saat ini menanti hasil pertemuan Bank Sentral Eropa dan menanti arah kebijakan bank sentral tersebut akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina.Investor juga menanti rilis inflasi Amerika Serikat, di mana data inflasi tersebut selanjutnya dapat memandu ekspektasi untuk pertemuan bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) minggu depan.Dibuka menguat, IHSG bergerak fluktuatif pada sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG menghabiskan waktu di teritori positif hingga penutupan bursa saham.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, delapan sektor meningkat di mana sektor barang konsumen non primer naik paling tinggi yaitu 3,25 persen, diikuti sektor teknologi dan sektor kesehatan masing-masing 2,35 persen dan 2,29 persen.Sedangkan tiga sektor terkoreksi dengan sektor energi turun paling dalam 2,19 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor properti & real estat masing-masing turun 0,52 persen dan 0,17 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp184,04 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp285,98 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.566.782 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,81 miliar lembar saham senilai Rp16,95 triliun. Sebanyak 298 saham naik, 217 saham menurun, dan 164 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 972,87 poin atau 3,94 persen ke 25.690,4, Indeks Hang Seng naik 262,55 poin atau 1,27 persen ke 20.890,26, dan Straits Times meningkat 45,35 poin atau 1,42 persen ke 3.240,73. (Ida/ANTARA)
Rupiah Ditutup Menguat 66 Poin, Seiring Redanya Ketegangan di Ukraina
Jakarta, FNN. Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup menguat, seiring meredanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap konflik Rusia dan Ukraina.Rupiah ditutup menguat 66 poin atau 0,46 persen ke posisi Rp14.276 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.342 per dolar AS.\"Permintaan terhadap aset berisiko pulih setelah meredanya ketegangan di Ukraina,\" kata Analis Riset Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Ketegangan di Ukraina mulai mereda setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara tentatif membuka diri untuk kompromi.Dalam sebuah wawancara di TV ABC, Presiden Ukraina meminta kepada rekannya dari Rusia untuk berdialog, menekankan bahwa Ukraina siap untuk berbicara dan mencari kesepakatan, namun “belum siap” untuk menyerah.Dalam merespons pertanyaan apakah Ukraina siap untuk memenuhi tuntutan Rusia untuk gencatan senjata untuk mengubah konstitusi dan menolak untuk bergabung dengan NATO, mengakui Krimea sebagai wilayah Rusia, serta mengakui kemerdekaan dari Luhanks People Republic dan Donetsk People Republic, Zelenskyy menjawab bahwa dirinya siap berdialog, namun tidak siap untuk menyerah.Terkait NATO, ia kehilangan minat setelah menyadari bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina. Aliansi dinilai takut akan hal-hal yang kontradiktif dan konfrontasi dengan Rusia.Di sisi lain, pelaku pasar menanti keputusan moneter terbaru dari European Central Bank pada malam nanti.Pelaku pasar memperkirakan para pembuat kebijakan akan menunda kenaikan suku bunga sampai akhir tahun karena kekhawatiran terhadap stagflasiRupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.295 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.273 per dolar AS hingga Rp14.319 per dolar AS.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis menguat ke posisi Rp14.298 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.371 per dolar AS. (Ida/ANTARA)
Seratus Dua Puluh WNI di Ukraina Telah Kembali ke Indonesia
Jakarta, FNN. Sebanyak 120 dari 165 warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina telah kembali ke tanah air, menurut Kementerian Luar Negeri.“Artinya, pascaketibaan 80 WNI menggunakan pesawat evakuasi khusus 3 Maret lalu, ada 40 lagi yang sudah bisa kita evakuasi keluar dari Ukraina,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.Dia menyebutkan 13 WNI masih dalam upaya evakuasi, sembilan di antaranya berada di Chernihiv serta empat lainnya sudah berada di Lviv, dua dari Dimitrov, dan dua dari Kharkiv. Menurut Judha, Lviv merupakan wilayah Ukraina bagian Barat yang relatif lebih aman.Dia memastikan pihaknya akan terus berupaya mengevakuasi sembilan WNI di Chernihiv. Koridor kemanusiaan di sana belum berjalan efektif di lapangan.“Upaya koridor kemanusiaan ternyata tidak efektif di lapangan. Kami sudah mengupayakan penjemputan dan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan, namun masih terjadi pertempuran di rute evakuasi,” katanya.Sementara itu, dia menyebutkan sebanyak 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina karena sebagian besar dari mereka menikah dengan pria warga negara Ukraina, sementara pemerintah setempat melarang pria dewasa untuk meninggalkan negara itu.“Atas pilihan sendiri (mereka) memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Dari 32 WNI itu juga termasuk pejabat dan staf esensial KBRI,” ujarnya.Judha mengatakan jumlah WNI di Ukraina selalu bertambah dari data awal sebelum terjadinya serangan Rusia pada 24 Februari lalu.“Ini salah satu tantangan yang kami hadapi karena ada WNI yang tidak lapor diri sejak awal, padahal kami sudah meminta untuk keakuratan dan kecepatan respons dari KBRI. Tentu, data yang akurat menjadi kunci utama,” katanya.Dia membantah kabar adanya WNI yang disandera di Ukraina. Semuanya dalam kondisi aman dan selamat, katanya.“Mereka hanya tidak bisa bergerak karena jalur penjemputan masih menjadi zona pertempuran. Ketika sudah ada jaminan safe passage, kita segera lakukan evakuasi,” katanya. (Ida/ANTARA)
Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan Dua Kasus Penganiayaan
Jakarta, FNN. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menerangkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang melibatkan kasus penganiayaan.“Telah dilaksanakan proses perdamaian di mana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi,” kata Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Adapun dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah berkas perkara milik tersangka ABD. Rahman Bonto dari Kejaksaan Negeri Pasangkayu yang disangka melanggar Kesatu Primair Pasal 44 ayat (1) subsidiair Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 KUHP.Berkas perkara selanjutnya adalah tersangka Mairizal dan tersangka Rando Sony dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. 55 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.Lebih lanjut, alasan lain pemberian penghentian penuntutan adalah para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana yang tidak lebih dari lima tahun, serta tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Selain itu, Jampidum juga mempertimbangkan keberadaan sosiologis.“Dalam perkara Tersangka ABD. Rahman Bonto, Tersangka dengan korban merupakan pasangan suami-istri dan memiliki 10 orang anak,” ucap dia.Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 tanggal 10 Februari 2022 sebagai perwujudan kepastian hukum. (Ida/ANTARA)
POPULER
