ALL CATEGORY
Pemerintah Mempertimbangkan Syarat Tes Antigen bagi Pemudik
Jakarta, FNN. Pemerintah mempertimbangkan kebijakan pemberlakuan kembali syarat tes usap antigen COVID-19 bagi pemudik yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau \"booster\", kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit PrabowoKapolri kepada wartawan di Surabaya, Sabtu, mengatakan bahwa hal itu untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat kembali normal selama Ramadhan.\"Kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan diberlakukan kembali normal. Termasuk nanti masyarakat diperbolehkan mudik,\" katanya.Menurutnya, kelonggaran aktivitas masyarakat yang kembali normal akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi.\"Tapi di sisi lain kita harus terus menjaga protokol kesehatan COVID-19. Kondisi kesehatan masyarakat harus tetap terjaga,\" tuturnya.Untuk itu, Kapolri memastikan peningkatan kegiatan vaksinasi COVID-19 akan terus digencarkan, di antaranya saat mudik di pos-pos pelayanan akan memberikan fasilitas tambahan berupa vaksinasi COVID-19.\"Kami menyarankan yang boleh mudik adalah masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dua kali dosis. Apalagi yang sudah menjalankan tiga kali dosis jauh lebih baik,\" ujarnya.Sigit mengingatkan bahwa tujuan pemudik adalah mengunjungi orang tua di kampung halaman yang mayoritas sudah lanjut usia atau lansia, dan tergolong rentan tertular COVID-19.\"Karenanya, untuk mudik walau sudah vaksin dua kali, kemungkinan akan ada kebijakan mensyaratkan kembali tes usap antigen COVID-19. Sedangkan yang sudah ‘booster’ bebas dari itu (tes antigen),\" ucapnya.Kapolri mendorong masyarakat yang telah menjalankan vaksinasi dua kali dosis dan sudah waktunya booster untuk segera datang ke gerai-gerai atau fasilitas kesehatan terdekat.\"Di satu sisi, kegiatan mudik harus tetap bisa berjalan. Tentunya akan kami jaga dengan mengikuti persyaratan. Selain itu, kita terus melakukan strategi peningkatan vaksinasi,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Meningkat Arus Kendaraan di Jalur Puncak-Cianjur
Jakarta, FNN. Arus kendaraan di Jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat, Sabtu petang, meningkat meski tidak terlihat antrean panjang kendaraan yang didominasi pendatang dari luar kota dengan tujuan tempat wisata di kawasan Cipanas.KBO Lantas Polres Cianjur Iptu Yudistira saat dihubungi Sabtu, mengatakan menjelang petang arus kendaraan terlihat meningkat dari arah Bogor dan Bandung, menuju kawasan wisata di kawasan Puncak-Cipanas sehingga puluhan petugas disiagakan di titik rawan macet seperti di Jalan Pacet hingga pertigaan Hanjawar-Puncak.\"Jumlah kendaraan terlihat meningkat menjelang petang sehingga berbagai upaya dilakukan, termasuk sejumlah rekayasa arus ketika terjadi antrean. Namun hingga sore tidak terlihat antrean panjang, hanya laju kendaraan tersendat,\" katanya.Ia menjelaskan antrean kendaraan sempat terlihat di Jalan Raya Pacet, Istana Cipanas dan pertigaan Kebun Raya Cibodas, namun tidak menyebabkan laju kendaraan terhenti karena tingginya kendaraan yang keluar masuk hotel dan rumah makan yang ada disepanjang jalur tersebut.Ia memperkirakan jumlah kendaraan akan terus meningkat hingga beberapa hari menjelang masuknya bulan puasa yang didominasi wisatawan lokal untuk melakukan tradisi \"papajar\" atau makan-makan sebelum melaksanakan ibadah puasa.\"Untuk antisipasi kita akan melakukan rekayasa arus, ketika terjadi antrean panjang kendaraan termasuk sistem satu arah yang sifatnya situasional. Untuk kendaraan dari luar kota, kami masih menerapkan ganjil genap di jalur Puncak,\" katanya.Pantauan ANTARA, jumlah kendaraan dari arah Bogor atau Bandung menuju kawasan wisata Puncak-Cipanas, terus meningkat, antrean kendaraan dengan laju tersendat terlihat mulai dari Jalan Raya Cugenang hingga Pertigaan Hanjawar-Puncak, namun tidak menyebabkan macet total.Faktor penyebab laju kendaraan tersendat akibat banyaknya kendaraan yang keluar masuk rumah makan, hotel, dan tempat wisata yang terdapat di sepanjang jalur tersebut. Puluhan petugas disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya macet total. (Sof/ANTARA)
Komitmen Suarakan Vaksin Halal dari Anggota DPR
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Nadlifah mengatakan semua aspirasi umat Islam tentang vaksinasi sudah disampaikan dan ditanyakan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi.“Semua, kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” katanya.Anggota Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 itu mengungkapkan jawaban Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut.Anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan dirinya juga menanyakan perihal penggunaan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan Fatwa Halal MUI, mengapa hanya digunakan untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun.Padahal, kata dia, BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer.“Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.Sementara itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (22/3) mulai menyidangkan perkara gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).Seperti diketahui, Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tersebut mematok tiga jenis vaksin yang menjadi vaksin booster (lanjutan), yakni vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.“Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal, jadi ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI, Amir Hasan.Surat Edaran itu, kata Amir Hasan, telah menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.“Dalam undang-undang itu, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk vaksin yang dikategorikan sebagai barang hasil rekayasa genetika,” katanya. (Sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Marah di Depan Umum, Cara Presiden Menghilangkan Jejak Ketidakmampuannya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi para pembantunya di muka umum, bahkan keluar kata “bodoh” yang ia muntahkan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang berupaya menghilangkan jejak ketidakmampuannya. “Itu cara sengaja menghilangkan jejak ketidakmampuan. Kan mustinya presiden bilang, saya tidak mampu memanaje menteri-menteri ini sehingga saya bubarkan kabinet, saya bikin kabinet baru. Kan gampang begitu,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Rocky menyayangkan Jokowi yang mengumbat kemarahannya di muka umum. “Poin saya selalu adalah ketidakmampuan presiden diatasi secara internal saja. Dan cara itu sudah terbaca bahwa sebetulnya presiden sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang sudah marah-marah kan artinya dia sudah tidak bisa tidur. Kenapa dia nggak WA menterinya saja,“ paparnya. Namun demikian, Rocky melihat memang selama ini banyak menteri yang gemar impor ketimbang membeli produk dalam negeri. “Kita tahu bahwa banyak kementerian yang doyan impor karena di situ ada fee, komisi, dan berbagai keuntungan ekonomi dari impor. Itu yang sebetulnya dari awal presiden harus kasih tahu bahwa dia tidak menginginkan impor. Dulu dia juga bilang begitu. Tapi kenapa dia ambil menteri-menteri yang jalan pikirannya impor,” tegasnya. Rocky menyebut menteri perdagangan yang dianggap malas berpikir hal-hal yang rumit, sehingga kebijakannya pilih yang paling gampang, yakni impor. “Jadi, itu soalnya. Dan menteri perindustrian juga nggak tahu mau memproduksi sesuatu, misalnya mau bikin ranjang rumah sakit. Dia tahu sih, tapi kan komponennya musti impor. Kan tidak semua komponen untuk bikin barang itu tersedia di dalam negeri,” paparnya. Menurut Rocky, yang dialami Jokowi saat ini adalah serangan panik. “Kepanikan itu terbaca pada perangai Pak Jokowi yang akhirnya keluar segala macam kejengkelan. Mungkin skala jengkelnya sudah 8 dari 10. Kalau dulu mungkin baru 4 atau 5,” tegasnya. Jokowi jengkel karena betul-betul secara faktual dia tidak tahu apa yang dikerjakan menteri-menterinya. “Dan itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh investor. Kalau ucapan Pak Jokowi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya bebal. Jadi kebebalan presiden. Bebal atau bahkan dungu,” katanya. Rocky menyarankan, mustinya presiden bercermin pada pendapat The Economist yang betul-betul mewakili investor asing. “Jadi kalau sekarang investor membaca bahwa presiden ternyata tidak bisa mengendalikan kabinetnya, investor juga tidak mau lagi masuk Indonesia karena menganggap sudah berantakan kabinetnya,” tegasnya. Dalam laporan The Economist, kata Rocky sebetulnya itu satu bahasa yang dipakai oleh wartawan yang cerdas untuk membuat sinopsis dari keadaan Indonesia. “Artinya, dia sudah nguping segala macam posisi partai dan mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah gagal presidennya dan masih punya ambisi. Itu pertanda bahwa dia nggak punya kemampuan untuk menyeberang ke Indonesia. Tapi kalau di edisi berikut masih melihat presiden marah-marah dia akan terangkan ulang bahwa memang yang diperlihatkan oleh presiden adalah ketidakmampuan,” katanya. Memarahi menteri di muka umum, kata Rocky sesuatu yang aneh dan tidak lazim. “Tidak ada dalam tardisi demokrasi seorang presiden memarahi anak buahnya di depan publik. Bukan sekadar sinyal buruk bagi peradaban kekuasaan, tapi kita akan diintai terus kelemahan ekonomi kita ada di mana,” paparnya. Rocky meyakini pemerintahan ini sudah sulit diselamatkan oleh Jokowi. “Sekali lagi bahwa ujung pemerintahan biasanya ada yang tidak bisa diselamatkan, tapi ada yang masih menunggu untuk dapat rejeki kecil, berharap reshuffle. Itu aneh,” pungkasnya. (sof, sws)
Buang Badan, Jokowi Tumpahkan Kemarahannya kepada Para Menteri
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dan marah-marah terhadap para menterinya. Kejengkelan Jokowi tumpah saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang lempar tanggung jawab kepada para menterinya. \"Jadi pesannya kira-kira presiden mau katakan bahwa masalah ini bukan problem saya, tapi problem menteri-menteri saya. Jadi dia lempar tanggung jawab pada menteri-menterinya. Dan menteri-menterinya karena senang disakiti, ya hanya diam-diam doang. Padahal presiden dulu bilang tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Itu yang menyebabkan kita menganggap bahwa presiden tidak tahu lagi mau bikin apa,” ,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Anehnya, kata Rocky para menteri tidak ada yang bisa menangkap pesan tersirat dari kemarahan Jokowi. “Simbol itu mustinya ditanggapi oleh menteri-menteri, tapi saya tahu bahwa pagi ini para menteri pasti sedang WA dan persoalannya menjadi gunjingan. Dan mungkin saja menteri-menteri sedang bersiap untuk mengundurkan diri. Kan kalau orang dijewer di depan publik itu mustinya malu. Tapi kalau dia nggak punya malu, ya dia sadomasokisme,” tegasnya. Menurut Rocky Gerung, tidak seharusnya Jokowi memarahi para menterinya di depan publik karena bisa disampaikan secara internal. \"Seharusnya diatasi secara internal saja. Justru sekarang itu ketidakmampuan Presiden terbaca dan bacaan itu kemudian menunjukkan kalau Presiden sudah tidak bisa berbuat apa pun,\" ujar Rocky Gerung. Jadi, kata Rocky, kesimpulannya begitu. “Kalau mereka malu, mustinya protes kepada presiden mengapa nggak omelin saya secara personal saja, kenapa di publik. Itu artinya dia tidak mengalami gangguan politikal seksual,” tegasnya. Kemarahan Jokowi disebut Rocky Gerung sudah tak bisa ditahan terhadap para menterinya. Apalagi, sebagai orang Jawa yang biasanya bisa memendam rasa marah. \"Orang sudah marah-marah itu artinya dia enggak bisa menegur kan. Kenapa tidak melalui obrolan pribadi untuk menanyakan kenapa para menterinya masih buang-buang uang untuk impor. Namun, kita tahu banyak kementerian yang doyan impor karena ada fee dan komisi segala macam,\" ucap Rocky Gerung. (sof, sws)
Tahap Pertama Operasi Militer di Ukraina Selesai
Jakarta, FNN. Sejumlah tugas utama dari tahap pertama operasi militer khusus Rusia di Ukraina secara umum sudah selesai, kata militer Rusia pada Jumat (25/3).\"Potensi tempur Angkatan Bersenjata Ukraina telah berkurang signifikan,\" kata Sergei Rudskoy, deputi kepala pertama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.\"Pasukan dan sarana kami akan berkonsentrasi pada hal utama, yaitu pembebasan Donbass sepenuhnya,\" katanya.Sejumlah kota Ukraina, di antaranya Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, dan Nikolaev, diblokir oleh pasukan Rusia, sementara Kherson dan sebagian besar wilayah Zaporozhye berada di bawah kendali penuh Rusia, kata Rudskoy.Sejak operasi militer diluncurkan sebulan lalu, lebih dari 14.000 tentara Ukraina tewas dan sekitar 16.000 lainnya terluka, kata Rudskoy.\"Angkatan udara dan sistem pertahanan udara Ukraina hampir hancur total. Angkatan laut negara itu sudah tidak ada lagi,\" kata Rudskoy kepada para wartawan.Sementara di pihak Rusia, 1.351 prajurit tewas dan 3.825 lainnya terluka, katanya.\"Saya ingin menekankan bahwa operasi militer khusus sedang dilakukan dengan ketat sesuai rencana yang telah disetujui,\" kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. (Ida/ANTARA)
Biden Serukan Agar Dunia Bersatu Melawan Putin
Jakarta, FNN. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berargumen dalam pidatonya di Polandia pada Sabtu bahwa \"dunia yang merdeka\" menentang invasi Rusia di Ukraina.Dia juga akan menegaskan adanya persatuan di antara negara-negara ekonomi terbesar untuk menghentikan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata Gedung Putih.Setelah tiga hari menghadiri pertemuan dengan negara-negara sekutu di G7, Dewan Eropa dan NATO, serta mengunjungi pasukan AS di Polandia, Biden akan bertemu Presiden Polandia Andrzej Duda.Usai terpilih sebagai presiden AS, Biden berjanji untuk memulihkan demokrasi di negaranya dan menyatukan negara-negara demokrasi untuk melawan para autokrat, termasuk Putin dan Presiden China Xi Jinping.Invasi Putin di Ukraina pada 24 Februari telah menguji janjinya itu dan memicu kemungkinan munculnya Perang Dingin baru, tiga dekade setelah Uni Soviet runtuh.Biden \"akan menyampaikan pidato tentang upaya-upaya bersama dunia yang merdeka untuk mendukung rakyat Ukraina, menuntut tanggung jawab Rusia atas perang brutalnya, dan memperjuangkan masa depan yang didasari prinsip-prinsip demokratis,\" kata Gedung Putih dalam pernyataannya.Pidato itu akan disampaikan di Warsawa, Polandia, yang pernah berada di bawah pengaruh Soviet selama empat dekade dan menjadi anggota aliansi pertahanan Pakta Warsawa, seteru NATO.Polandia kini adalah bekas negara komunis terbesar yang menjadi anggota Uni Eropa (EU) dan NATO, aliansi pertahanan yang dibentuk untuk mengimbangi Uni Soviet.Bangkitnya kelompok sayap kanan di Polandia dalam beberapa tahun terakhir telah memicu konflik dengan EU dan Washington, namun ancaman Rusia di perbatasannya telah menarik negara itu lebih dekat ke Barat.Terpilihnya Biden membuat canggung pemerintah Polandia yang dikuasai kaum nasionalis, yang telah menjalin hubungan baik dengan pendahulu Biden, Donald Trump.Namun, dalam ketegangan yang meningkat dengan Rusia sejak 24 Februari, Duda sepertinya berusaha melancarkan hubungan dengan Washington.Pada Desember, dia memveto undang-undang yang menurut para kritikus dibuat untuk membungkam media penyiaran AS yang beroperasi 24 jam di negara itu.Biden dan Duda akan bertemu secara pribadi dan diperkirakan akan membahas bagaimana mempersenjatai Ukraina dengan jet-jet tempur dan jaminan keamanan lainnya.Washington, yang berusaha menghindari konflik langsung dengan Rusia, sebelumnya menolak tawaran Polandia yang akan menyerahkan jet-jet tempur MiG-29 buatan Rusia ke pangkalan militer AS di Jerman untuk digunakan angkatan udara Ukraina.Polandia sekarang ingin mempercepat pembelian rudal Patriot, jet tempur F35, dan tank dari AS untuk militernya sendiri, dan mencari jaminan atas komitmen NATO untuk membela anggotanya.\"Yang paling penting, kami ingin jaminan pasti yang diberikan Amerika Serikat dalam kerangka aliansi,\" kata kepala Biro Keamanan Polandia Pawel Soloch, Jumat (25/3).\"Terutama di sini, di Polandia dan negara-negara sekawasan. Jika ada serangan ke Polandia, Amerika Serikat akan membela Polandia,\" katanya. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sanksi dari AS bagi Penyedia Teknologi Militer Rusia
Jakarta, FNN. Pemerintahan Joe Biden sedang mempersiapkan sanksi yang mengincar perusahaan-perusahaan Rusia yang menyediakan barang dan layanan ke militer dan badan intelijen Moskow, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, Jumat (25/3).Sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat kemungkinan akan diumumkan secepatnya pekan depan, kata laporan tersebut yang mengutip sejumlah pejabat AS. Pihak departemen enggan mengomentari laporan WSJ.Sebagian besar perusahaan yang bakal dikenai sanksi di antaranya Serniya Engineering dan pembuat peralatan Sertal. Kedua perusahaan itu sebelumnya dimasukkan ke daftar larangan ekspor teknologi sensitif AS, tulis laporan tersebut.Kendati telah dilarang, kedua perusahaan itu masih dapat melakukan transaksi bisnis, kata WSJ. AS dan sekutunya pada Kamis meningkatkan tekanan terhadap Moskow karena agresi militernya di Ukraina.Washington memberlakukan sanksi tambahan terhadap puluhan perusahaan pertahanan Rusia, ratusan anggota parlemen dan juga bos dari bank terbesar di negara tersebut. (Ida/ANTARA/Reuters)
Satgas Polri Memastikan Stok Pangan Aman Menjelang Ramadhan
Jakarta, FNN. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika memastikan stok dan harga pangan di Tanah Air aman menjelang RamadhanMenurut Helmy, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh kapolda dan jajarannya untuk turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.\"Untuk membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjamin pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Kapolri sudah menginstruksikan kapolda dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah antisipatif bersama-sama dengan instansi terkait apabila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun stoknya,\" ujarnya.Di samping itu, Helmy menyampaikan bahwa pihaknya melakukan sejumlah langkah guna mencegah penyimpangan distribusi dan alokasi minyak goreng akibat perbedaan atau disparitas harga antara produk curah dan kemasan.Ia mengatakan saat ini harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Nominal itu, menurutnya, cukup jauh di bawah harga acuan keekonomian (HAK).“Disparitas harga yang cukup besar ini tentunya menyebabkan rawan terjadi penyimpangan distribusi dan alokasi. Untuk itu, Satgas Pangan Polri melakukan langkah-langkah pencegahan,” ujarnya.Beberapa langkah yang dilakukan Satgas Pangan Polri adalah melaksanakan pemantauan produksi dan distribusi minyak goreng curah, katanya.Selain itu, lanjut Helmy, pihaknya melakukan pelacakan alur pendistribusian minyak goreng curah mulai dari tahapan produksi hingga pendistribusian kepada pemakai terakhir atau konsumen.“Kami memberikan imbauan dan informasi terkait HET minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat,” kata dia.Secara umum, Helmy menegaskan ketersediaan minyak goreng saat ini masih terjamin dan mencukupi kebutuhan nasional.Dia mengakui kenaikan harga minyak goreng yang menjadi pembicaraan hangat belakangan ini disebabkan naiknya harga minyak sawit mentah sebagai bahan utama minyak goreng.Ia mengatakan kenaikan harga dialami beberapa komoditas pangan lainnya yang pemenuhannya masih bergantung impor, seperti kedelai, gula, dan daging sapi. (Ida/ANTARA)
Konsolidasi Pimpinan FPKS Menegaskan Penolakan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN. Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia Sukamta mengatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan tersebut, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.“Pertama, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia menegaskan bahwa fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.Kedua menurut dia, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.\"Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat,\" ujarnya.Keputusan ketiga menurut dia, anggota legislatif PKS yang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi \"lokomotif\" kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.Karena itu Sukamta mengatakan, semua anggota legislatif PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai.“Keempat, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Karena itu anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan bahwa fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal. (Ida/ANTARA)
POPULER
