ALL CATEGORY
Sebanyak 138 Sumur Pengembangan Telah Dibor Tahun Ini
Jakarta, FNN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan realisasi jumlah sumur pengembangan yang telah dibor hingga 21 Maret 2022 mencapai 138 sumur atau 17 persen dari target. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya mendorong realisasi komitmen Final Investment Decision (FID) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mempercepat pengeboran, karena 41 persen permasalahan keterlambatan pengeboran tahun lalu disebabkan oleh masalah itu. \"Masuk 2022 ini, saya tidak lagi mendengar adanya keterlambatan pengeboran yang disebabkan oleh FID KKKS. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,\" ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Dwi menyampaikan bahwa industri hulu migas harus bisa menyikapi kenaikan harga migas saat ini dengan langkah yang masif dan agresif agar bisa mencapai target pengeboran sumur pengembangan. Ia mengapresiasi institusi yang telah membantu SKK Migas dan KKKS dalam merealisasikan kegiatan pengeboran dalam hal penyiapan lahan dan perizinan. \"Saya cek jadwal pengeboran di bulan April, permasalahan mengenai perizinan yang ada tinggal satu, dan itu on progress sedang diselesaikan,\" ujarnya. Pada 2022, SKK Migas menargetkan pengeboran 790 sumur pengembangan hasil work program and budget (WP&B), 100 sumur pengembangan dari program filling the gap (FTG), dan 42 sumur eksplorasi. Tak hanya itu, SKK Migas juga menargetkan rencana survei seismik dua dimensi sepanjang 3.539 kilometer dan survei seismik tiga dimensi 4.339 kilometer dengan 581 workover dan 29.582 well service. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 823 Perkara Diselesaikan Kejaksaan Dengan Restorative Justice
Jakarta, FNN. Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 823 perkara di seluruh Indonesia dengan mekanisme keadilan restorativ atau restorative justice (RJ).Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana Kejaksaan Agung menjelaskan penyelesaian perkara itu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.\"Penghentian itu dilakukan secara selektif oleh kejaksaan,\" ungkap Fadil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan gelar perkara dipimpin langsung Jampidum setiap hari. Penyelesaian itu mendapatkan respon positif dari masyarakat dibuktikan dengan banyaknya permohonan perkara yang minta diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif.\"Jampidum telah beberapa kali mengeluarkan petunjuk teknis yang terakhir dilakukan surat edaran nomor 01/02 tahun 2022,\" ungkapnya.Pedoman itu kata Fadil untuk memperluas jumlah nilai kerugian, dengan tidak terbatas pada angka Rp2,5 juta. Pihaknta melihat potensi kerugian yang dilakukan dalam satu tindak pidana dapat melebihi angka tersebut, tapi dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian kata maaf dan perdamaian dari korban.Selain itu, Jaksa Agung telah meluncurkan program rumah restorative justice pada Maret 2022. Pembentukan itu kata dia, dapat menjadi sarana penyelesaian perkara diluar persidangan.Menurut Fadil, rumah RJ pada hakikatnya diharapkan menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali peran tokoh adat, masyarakat dan agama untuk bersama-sama masyarat meningkatkan kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama yang membutuhkan keadilan. (Ida/ANTARA)
Mantan Dirut BUMD Yoory Corneles Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
Jakarta, FNN. KPK mengeksekusi mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin Bandung untuk menjalani vonis 6,5 tahun penjara.\"Jaksa Eksekusi Josep Wisnu Sigit pada Selasa (22/3) telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkekuatan hukum hukum terhadap terpidana Yoory Corneles. Terpidana akan menjalani pidana penjara di Lapas Klas I A Sukamiskin selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani sebelumnya,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Yoory juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.Dalam perkara ini, Yoory terbukti melakukan korupsi pengadaan tanah proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\" di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan negara Rp152,565 miliar.Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Yoory untuk divonis 6 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.Perkara ini diawali pada periode 2018-2020 pemerintah provinsi DKI Jakarta mencari tanah untuk hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program \"Hunian DP 0 Rupiah\".Untuk merealisasikan program tersebut, pada 2018 Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Gubernur DKI Jakarta untuk APBD TA 2019 sebesar Rp1,803 triliun dengan rencana antara lain untuk pembelian alat produksi baru, proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\", dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.Selanjutnya perusahaan swasta yaitu PT Adonara Propertindo mencari tanah sesuai kriteria yang diminta Yoory yaitu luas di atas 2 hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal \"row\" jalan sekitar 12 meter.Pada Februari 2019, manajer operasional PT Adonara Anton Adisaputro menemukan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur seluas 41.921 meter persegi milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB).\"Beneficial owner\" PT Adonara yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar sehingga disepakati Anja mendekati pihak Kongregasi Suster CB dan disepakati menjual tanah di Pondok Ranggon seluas 41.921 meter persegi dengan harga Rp2,5 juta/meter persegi.Saat dilakukan survei lokasi, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan dan diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil (row jalan tidak sampai 12 meter) namun Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian.Yoory lalu menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyono Adi untuk pelakasana appraisal yang sengaja dibuat \"backdate\" dan menyerahkan laporan sesuai permintaan Yoory yaitu seharga sebesar Rp6,1 juta/meter persegi.Sarana Jaya lalu membayar termin I sejumlah 50 persen kepada Adonara Propertindo yaitu atau sebesar Rp108,967 miliar pada 8 April 2019 meski saat itu status tanah Munjul belum beralih dari Kongregasi CB ke Anja. Selanjutnya Yoory juga setuju membayar sisa pelunasan yaitu Rp43,596 miliar pada 18 dan 19 Desember 2019 meski tahu tanah Munjul tidak bisa digunakan untuk proyek \"hunian DP 0 rupiah\".Karena batas waktu pelunasan telah berakhir pada Agustus 2019 tapi tidak ada realisasi dari Anja Runtuwene maka pada 14 Agustus 2020, Kongregasi Suster-suster CB meminta agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibatalkan dan meminta agar surat-surat terkait hak milik dikembalikan dan mengembalikan uang muka senilai Rp10 miliar.Total uang yang diterima di rekening Anja Runtuwene adalah berjumlah Rp152.565.440.000 dan telah dipergunakan Anja dan Rudy Hartono antara lain untuk keperluan operasional perusahaan PT Adonara Propertindo, ditransfer ke PT RHYS Auto Gallery yang masih satu grup dengan PT Adonara maupun keperluan pribadi Anja dan Rudy seperti pembelian mobil, apartemen dan kartu kredit. (Sof/ANTARA)
Kementerian Pertanian Kembangkan Jagung Varietas Jakarin di Sulteng
Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian mulai mengembangkan jagung varietas jakarin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diawali dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, yang salah tujuannya untuk meningkatkan daya saing serta pemenuhan kebutuhan pangan. \"Pengembangan jagung dengan varietas jakarin merupakan satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian untuk peningkatan daya saing produk-produk pertanian,\" kata Staf Khusus Menteri Pertanian Yesiah Ery Tamalagi, di Morowali Utara, Rabu. Ery mengatakan penanaman perdana jagung varietas jakarin telah dimulai di Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara di lahan seluas empat hektare yang disiapkan pemerintah daerah setempat kerja sama petani di daerah itu. Erya menyebut bahwa, langkah ini sekaligus untuk memulihkan lahan-lahan produktif pertanian yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi lahan tidur. \"Konsep Kementerian Pertanian sangat jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan semua lahan potensial pertanian. Kalau perlu orang tidur di lahan,\" sebut Ery. Ery juga mengatakan bahwa dalam mengembangkan pertanian, Kementerian Pertanian menempuh berbagai upaya seperti meningkatkan SDM petani, menyediakan akses dan sarana teknologi, pemberian bibit, pupuk, pembinaan pascapanen. \"Semua yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian menjadi fokus Kementerian Pertanian, karena Pak Menteri mendorong agar memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya harus dilakukan,\" ujarnya. Ia mengemukakan, Sulawesi Tengah menjadi daerah potensial tujuan investasi, termasuk di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hal ini tentu akan memberikan dampak langsung terhadap petani, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan industri. \"Hal ini juga membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar. Maka, tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahaan tersebut mendatangkan sayuran dari luar,\" imbuhnya. Sementara itu, Kepala BPTP Sulteng Dr. Abdul Wahab SP, MP, menjelaskan penangkaran jagung varietas jakarin ini akan diawasi secara khusus. Karena varietas ini baru maka perlu pendampingan teknologi dan pengawasan dari para penyuluh pertanian. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian varietas jakarin ini cukup bagus dan memiliki berbagai keunggulan. Untuk itu diharapkan jika penangkaran ini telah berhasil diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bibit jagung bagi para petani lainnya. (mth/Antara)
Kotak Suara Bahan Kardus Harus Ada Jaminan Keamanan
Jakarta, FNN. Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda Y menilai tidak masalah jika KPU akan menggunakan kotak suara dari kardus di Pemilu 2024, namun harus ada jaminan kualitas dan keamanan agar suara rakyat dapat terjamin keamanannya.\"Saya tidak masalah kotak suara dari kardus namun harus ada jaminan keamanan. Keamanan meliputi terjaga kualitasnya sehingga tidak mudah robek, karena akan mengamankan hasil suara rakyat,\" kata Nurhuda di Jakarta, Rabu.Dia tidak mempermasalahkan penggunaan kotak suara dari bahan kardus dengan tujuan penghematan anggaran, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan agar keamanan tetap terjaga.Menurut dia, penghematan memang harus dilakukan apalagi anggaran Pemilu 2024 sedang disorot publik karena jumlahnya yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2019.\"Karena itu tidak masalah jika alasan penggunaan kotak suara dari kardus untuk efisiensi anggaran, namun harus disertai dengan jaminan keamanan. Pada Pemilu 2019 juga ada alasan efisiensi dengan membuat kotak suara dari karton habis pakai,\" ujarnya.Nurhuda mengatakan kalau mau awet digunakan pada pemilu dan Pilkada selanjutnya, bisa menggunakan kotak suara berbahan alumunium.Namun menurut dia, kotak suara dari alumunium memiliki harga yang mahal sehingga bukan solusi untuk mengatasi persoalan tingginya biasa penyelenggaraan pemilu.\"Siapa yang bisa menjamin (kotak suara berbahan alumunium) bisa digunakan pada Pilkada atau Pemilu berikutnya. Selain itu, biaya perawatan juga harus ada sehingga lebih baik menggunakan bahan karton saja, karena tidak ribet,\" tuturnya.Sof/ANTARA)
Nasib Wisma Atlet Saat Eendemi Tunggu Pemerintah
Jakarta, FNN. Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Budiman mengungkapkan bahwa kelanjutan operasi dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran saat status pandemi berganti menjadi endemi masih menunggu keputusan Pemerintah.“RSDC ini akan dibuat seperti apa, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang ada mau dibawa ke mana, itu tergantung keputusan dari Pemerintah,\" kata Budiman kepada wartawan di Tower 3 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu.Pergantian status pandemi menjadi endemi, kata Budiman, menandakan bahwa penyakit tersebut, dalam hal ini COVID-19, tidak lagi terlalu menakutkan bagi masyarakat.\"Artinya, masyarakat sudah terbiasa. Seperti sekarang endemi malaria,\" tutur ia menjelaskan.Dengan kondisi tersebut, keberlangsungan RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan bergantung pada keputusan Pemerintah dan kebutuhan negara.Budiman pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memperhatikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya indikator-indikator yang dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah terkait keberlangsungan RSDC Wisma Atlet.\"Kita masih belajar dan menunggu rencana ke depan. Kita menunggu apa keputusan dari Pemerintah,\" ucap Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini.Lebih lanjut, ia juga memaparkan adanya berbagai kemungkinan lain yang akan menjadi tantangan bagi dunia kesehatan Indonesia, baik berupa bencana alam maupun non-alam seperti ancaman paparan nuklir, senjata biologis, atau kimia.\"Kita melihat adanya tantangan perang masa depan yang menggunakan agen-agen biologi,\" kata dia.Melihat ancaman tersebut, ia berharap RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat menjadi prototipe atau model yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan bencana.Ia menegaskan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran hadir sebagai salah satu bukti kehadiran Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang membutuhkan. \"Ke depan, seperti apa pun bentuknya, kita harus siap setiap saat,\" ucap Budiman. (Ida/ANTARA)
Mari Kita Dorong Masyarakat untuk Memberdayakan Ekonomi Warga
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong segenap masyarakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi warga demi merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu menyampaikan sebagaimana dimuat dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, para pendiri bangsa menyepakati cita-cita Indonesia yang merdeka adalah menjadi makmur, sedangkan alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.\"Artinya, masyarakat yang turut memperjuangkan pemberdayaan ekonomi warga di saat yang sama juga sedang melaksanakan amanat konstitusi, yakni untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,\" ujar HNW saat menghadiri kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI di Jakarta, Rabu.Lebih lanjut, HNW menjelaskan negara yang makmur berarti berdaya secara ekonomi dan sejahtera secara materi. Menurutnya, kemakmuran merupakan salah satu pilar yang akan menghadirkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia.Pada akhirnya, ujar HNW melanjutkan, kemakmuran dan kesejahteraan umum diharuskan mengarah pada upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia harus berdampak positif untuk masyarakat. Selain itu, tambah HNW, manfaat kegiatan-kegiatan ekonomi pun sepatutnya terdistribusi secara luas.\"Jadi, kegiatan ekonomi bukan hanya menguntungkan apalagi memperkaya segelintir pihak,\" ucapnya.Berdasarkan hal itu pula, HNW mengatakan MPR RI mendukung program pemberdayaan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\"Oleh karena itu, kami mendukung program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang secara norma dan ideologi, telah diperjuangkan sejak awal oleh bapak-bapak bangsa, baik itu dari organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik, termasuk pula dari kalangan umat Islam,\" tutur HNW. (Ida/ANTARA)
Rabu Pon Bukan Lagi Hari Keramat, Tapi Rabu Dungu
Jakarta, FNN – Sepanjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari Rabu Pon selalu dipakai untuk acara kenegaraan, baik pelantikan pejabat, pindah istana, maupun reshuffle kabinet. Publik juga menunggu Rabu Pon ini akan dipakai Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet akibat dari para pembantunya yang tak becus dan partai pendukung yang mulai jaga jarak. Namun ternyata, Jokowi tidak melakukan reshuffle hari ini. “Ini hari Rabu yang di mana semua kedunguan tiba-tiba muncul. Jadi, kita sebut sebagai Rabu Dungu. Bayangkan seorang menteri yang paham ekonomi bikin dalil yang ditertawakan oleh seluruh ekonom dunia. Mending stok sedikit tapi harga murah atau mending stok melimpah tapi harga mahal,” kata Rocky Gerung mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di Rocky Gerung Official, Rabu (23/03/2022). Rocky heran ada menteri yang tak paham hukum ekonomi. Dalam hukum ekonomi, kata Rocky mustinya begitu barang melimpah, maka harganya pasti turun, dan kalau ada kelangkaan pasti harganya naik sesuai dengan hukum kelangkaan. “Tapi kan ini hanya menunjukkan bahwa beliau bingung, ingin ngomong apa. Kalau ditanyakan pada emak-emak Betawi mereka akan ngomong “mending elo turun atau gue seret.” Ini buat si menteri ya, bukan presidennya,” kata Rocky. Menurut Rocky poin dari publik sebetulnya adalah lebih baik mundur dari pada jadi bulan-bulanan. “Nanti kasihan Pak Lutfi diolok-olok dan dikejar-kejar terus setiap hari soal minyak goreng ini. Kalau beliau mundur kan enak tuh, lalu presiden yang ambil alih persoalan ini,” paparnya. Mustinya presiden bisa mengambil-alih keruwetan di kabinet. “Selama presiden tidak mau ambil alih tanggung jawab, selama itu dia jadi sasaran, jadi boneka, dan jadi bulan-bulanan. Ini yang bahaya kalau menteri nggak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, dia akan mengatakan bahwa saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah komen, mundur aja. Jangan ngeyel. Ini kan ngeyel namanya,” tegasnya. Menurut Rocky kekuasan telah membius rezim ini, sehingga tidak sadar apa yang dilakukan. “Kalau kekuasaan itu sudah membius orang, akibatnya dia nggak ngerti lagi, bahwa dia sebetulnya sudah telanjang dari baju sutra. Ini menteri, apalagi presiden. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang terjadi hari ini,” tegasnya. (sof, sws)
Rocky Gerung: Di Pengadilan Semua Kasus Luhut Akan Dibongkar Haris-Fatia
Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap santai yang ditunjukkan oleh pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti yang jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Menko Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Rocky, gaya santai keduanya ini menunjukkan suasana batin mereka sangat baik dan tidak menganggap penetapan tersangka sebagai putusnya jaringan demokrasi. “Suasana batin dari dua teman kita ini yang gak menganggap bahwa ini akan menyebabkan putusnya jaringan demokrasi” ujar Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (23/3/2022). Rocky justru menyebut peningkatan status tersangka terhadap keduanya sebagai hal yang konyol. “Ini kontolnya kekuasaan nggak paham bahwa koalisi LSM itu berlimpah dan biasanya datangnya dicicil diajukan. Karena memang riset LSM, riset masyarakat sipil, dimaksudkan untuk memancing reaksi agar supaya terbuka. Karena sebetulnya itu teknik, metodologi agar terbuka,” katanya. Dengan diajukannya ke pengadilan, kata Rocky, nanti semua borok Luhut akan terbongkar. “Nanti pengadilan akan kerepotan begitu ada kasus baru dilaporkan tentang Pak Luhut, nanti akan disusupkan dengan alat ukurnya. Jadi, bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan Papua, akan dikait-kaitkan. Mereka betul-betul siap menghadapi Pak Luhut karena mereka wakil melawan arogansi,” paparnya. Menurut Rocky, Fatia datang ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terlihat dengan mimik gembira, sedangkan Haris dengan santainya membawa kopi. “Itu apalagi Fatia dia gembira-gembira aja itu, merasa oke mari kita main-main. Demikian juga Haris itu sambil nenteng kopi panas masuk nyantai aja“ tambahya. Sebelumnya, Haris Azhar mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat jalani pemeriksaan, Senin (21/3/2022). \"Banyak, mungkin lebih dari 30 ada,\" kata Haris Azhar. Sementara, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti yang juga menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Luhut ini, mengaku bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. \"Pada intinya itu semua bisa dijawab dan dibuktikan sih, gitu aja. Cukup, secara cukup bisa dijawab,\" ujarnya. (ida, sws)
Reshuffle Tak Ada Gunanya, Wong Yang Menggerakkan Invisible Hand
Jakarta, FNN – Isu reshuffle kabinet akhirnya anti klimaks. Rabu Pon yang dijadikan hari keramat untuk merombak kabinet ternyata tak terjadi. Jokowi batal melakukan reshuffle karena serba salah. Demikikan paparan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 23 Maret 2022. “Semua soal itu akhirnya tiba di depan kita sehingga presiden mau ngomong nggak ada reshuffle sudah tidak ada artinya. Reshuffle buat apa wong sudah bangkrut semua,” paparnya. Rocky mencontohkan, bagaimana jika Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkena reshuffle. “Jadi, misalnya menteri perdagangan mau di-reshuffle, nggak ada gunanya. Toh nanti yang baru juga akan mengatakan hal yang sama karena dia cuma calo, cuma skrup dari suatu desain besar ekonomi oligarki yang digerakkan oleh invisible hand. Bukan invisible hand sih maksudnya sudah kelihatan, tapi tangannya doang. Mukanya tidak keliatan,” katanya. Rocky Gerung menekankan bahwa yang mengetahui wajah oligarki hanyalah Presiden Jokowi. “Oligaaki itu ya presiden. Tapi kita musti berani minta ke presiden untuk mengatakan apa sebenarnya penyebabnya, tapi presiden pasti tidak berani menyebutkan itu. Karena presiden tahu ini orang-orang yang membiayai kampanye saya. Jad kalau dibuka bisa bahaya,” paparnya. Meski begitu, rakyat diminta berani untuk \'menodong\' Jokowi terkait apa penyebab polemik yang terjadi, salah satunya terkait minyak goreng. \"Tapi kita mesti berani minta presiden sebutkan apa penyebabnya, dan presiden pasti nggak berani menyebutkan itu karena dia bayangin \'wah ini orang-orang yang tadinya membiayai kampanye saya ini, bahaya kalau saya dibuka\',\" tutur Rocky Gerung. \"Jadi skandal ini pasti juga akan dibuka nanti, begitu Presiden baru ya semuanya pasti dibuka,\" ucapnya menambahkan. Oleh karena itu, dia mengaku heran mengapa Jokowi seolah-olah tidak memahami persoalan yang sedang terjadi. “Ngapain Jokowi masih bersikap seolah-olah nggak ngerti persoalan. Lama-lama juga orang akan anggap, ya sudah kalau begitu, kita tunggu saja presiden baru yang mungkin akan dipilih bukan melalui siklus lima tahunan, pemilu dipercepat. Kan prosesnya begitu sekarang. Jadi, kemungkinan terjadinya percepatan pemilu justru itu yang musti kita pikirkan atau kita rencanakan,” paparnya. (sof, sws)
POPULER
