ALL CATEGORY
Mahasiswa Indonesia Berprestasi di Al-Azhar Kairo
Jakarta, FNN. Sebanyak 64 mahasiswa Indonesia di universitas Al-Azhar Kairo mendapatkan penghargaan setelah memenangi lomba internasional \"Talenta dan Potensi\".Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf pada Kamis (10/3) menghadiri acara pemberian penghargaan untuk para mahasiswa Indonesia pemenang lomba internasional yang diselenggarakan oleh Education Development Center for International Students Al-Azhar itu di Al Azhar Confrence Center di Kairo, demikian menurut keterangan KBRI Kairo yang diterima di Jakarta, Jumat.\"Saya apresiasi Al-Azhar dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Selamat dan bangga pada mahasiswa dengan segudang prestasi di lomba internasional. Saya meyakini prestasi itu diperoleh dengan kerja keras, kesabaran dan keikhlasan,\" kata Lutfi Rauf.Acara pemberian penghargaan itu secara resmi dibuka oleh Wakil Grand Syekh Al-Azhar Muhammad Al Duwaini dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat, dekan, guru besar, dosen, dan segenap staf universitas Al-Azhar Kairo serta para mahasiswa pemenang lomba.\"Universitas Al-Azhar adalah pusat ilmu dan pengetahuan yang terus vtalenta dan potensi mahasiswa untuk berprestasi, disamping pelajaran pokok yang mereka peroleh dari perkuliahan, sehingga mereka bisa meningkatkan keterampilan, kreativitas dan inovasi di berbagai bidang sebagai bekal yang kuat di kemudian hari dengan akhlak yang mulia,\" kata Muhammad Al Duwaini dalam sambutannya.Pada ajang perlombaan internasional itu, Indonesia memenangi 15 dari 16 cabang yang dilombakan, antara lain tahfizhul Qur’an, tilawatil Qur’an, puisi dan prosa bahasa Arab, gambar digital, kaligrafi, kerajinan tangan, fotografi, public speaking, khutbah dan nasyid.Dari total 64 mahasiswa yang memenangi lomba ini, sembilan orang di antaranya meraih juara pertama.Universitas Al-Azhar yang berdiri sejak lebih dari 1.000 tahun lalu adalah salah satu universitas tertua dan terbesar di Timur Tengah yang menjadi \"magnet\" bagi para mahasiswa Indonesia untuk belajar tentang Islam dan bahasa Arab. (Ida/ANTARA)
FAO: Inisiatif Presidensi G20 Indonesia Dukung Ekonomi Asia-Pasifik
Jakarta, FNN. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengharapkan berbagai inisiatif dari Presidensi G20 Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.Para menteri dan delegasi tingkat tinggi dari negara-negara Asia dan Pasifik bertemu dalam Konferensi Regional Asia dan Pasifik (APRC) ke-36 FAO pada 10-11 Maret di Dhaka, Bangladesh, untuk membicarakan peningkatan gizi, taraf hidup dan mata pencaharian setelah pandemi global, menurut keterangan FAO Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.Pertemuan itu juga membahas perubahan iklim ekstrem yang sedang berlangsung dan ancaman terkait cuaca buruk serta upaya untuk mengatasi penyakit dan hama yang memengaruhi tanaman dan ternak di kawasan terpadat di dunia ini.Membangun respons ekosistem yang lebih baik di Kepulauan Pasifik adalah topik kunci yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut, kata FAO Indonesia.Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menjadi ketua delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi tersebut secara virtual.Dalam pidatonya, ia menyoroti pembelajaran dari pandemi global COVID-19 dan menekankan pentingnya membangun sistem pertanian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.\"Pandemi global COVID-19 telah mengajarkan kita pentingnya membangun sistem pangan dan pertanian nasional yang tangguh dan berkelanjutan,\" ujar Mentan Syahrul.Menteri pertanian juga menambahkan bahwa dalam konteks presidensi G20 Indonesia, pembangunan sistem pangan dan pertanian akan difokuskan pada tiga prioritas, yaitu membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.\"Kami percaya proposal ini akan berkontribusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kawasan ini,\" ujarnya.Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyoroti pencapaian negaranya dalam swasembada beberapa pangan penting dan mencatat bahwa pertanian tetap menjadi \"tulang punggung\" ekonomi dan menyediakan mata pencaharian bagi 40 persen angkatan kerja Bangladesh.Hasina mengimbau negara-negara Asia-Pasifik untuk \"mencapai ketahanan pangan dan gizi dalam arti yang sebenarnya\". Untuk itu, dia menyerukan kolaborasi di antara negara-negara di kawasan tersebut pada bidang-bidang seperti pendidikan, bioteknologi, dan investasi hijau.Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, yang menghadiri konferensi regional secara langsung, mengakui adanya dampak pandemi global terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Asia dan Pasifik.Dia mengatakan bahwa ada jalan panjang yang harus ditempuh kawasan Asia-Pasifik untuk menghilangkan kelaparan dan meningkatkan gizi.Dirjen FAO merujuk laporan FAO pada 2021 yang menemukan bahwa 40 persen populasi dunia tidak mampu membeli makanan yang sehat dan bergizi.Kelaparan di Asia dan Pasifik telah meningkat lagi, dan ketidaksetaraan meningkat, terutama antara penduduk pedesaan dan perkotaan, perempuan, dan pemuda pedesaan tertinggal untuk menaikkan taraf hidup mereka.\"Pandemi telah memaksa kita untuk mengevaluasi kembali prioritas dan pendekatan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh. Pandemi juga menekankan pentingnya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam mengamankan pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, serta menciptakan kehidupan yang layak untuk semua,\" kata Dirjen Dongyu dalam pernyataannya pada konferensi.\"Keadaan ini telah menyebabkan gerakan untuk mengubah sistem pertanian pangan kawasan dan ini harus membuatnya lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh dan lebih berkelanjutan,\" katanya menambahkan.Fokus utama Asia-Pacific Regional Conference (APRC) adalah digitalisasi proses pertanian dan pangan yang saat ini terjadi di Asia dan Pasifik, dan potensi yang mereka miliki untuk kawasan dan dunia.Konferensi Regional Asia dan Pasifik diadakan setiap dua tahun untuk menggali pandangan dan arahan dari pemerintah negara-negara anggota FAO di kawasan. (Ida/ANTARA)
PM Kanada: Putin 'Secara Khusus Targetkan Warga Sipil'
Jakarta, FNN. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Kamis (10/3) mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat pilihan untuk \"secara khusus menargetkan warga sipil\".\"Pengabaian tak berperasaan Putin terhadap kehidupan manusia benar-benar tidak dapat diterima. Sangat jelas bahwa dia telah membuat pilihan untuk secara khusus sekarang menargetkan warga sipil,\" kata Trudeau kepada sejumlah wartawan di Warsawa.Trudeau juga mengatakan bahwa penargetan lebih lanjut terhadap warga sipil di Ukraina akan dikenai konsekuensi berat. \"Putin perlu tahu bahwa konsekuensi atas tindakannya akan parah, dan eskalasi lebih lanjut olehnya, penargetan lebih lanjut terhadap warga sipil, penggunaan lebih lanjut cara-cara bermasalah untuk membunuh warga sipil akan mendapat tanggapan terberat baik secara global maupun secara individu bagi dirinya,\" ujarnya.Trudeau menambahkan bahwa pemerintahnya akan memberikan dana hingga 30 juta dolar Kanada (sekitar Rp336,15 miliar) dalam sumbangan yang diberikan oleh warga Kanada untuk Ukraina.Angka itu meningkat dari jumlah sumbangan yang dijanjikan sebelumnya, yakni sebesar 10 juta dolar Kanada (sekitar Rp112,05 miliar).Kanada, seperti banyak negara Barat lainnya, telah memberlakukan sanksi luas terhadap Rusia setelah negara itu melancarkan serangan ke Ukraina.Kanada juga telah menutup wilayah udara dan pelabuhannya untuk kapal-kapal Rusia, mengirim bantuan militer ke Ukraina, dan meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh pasukan Rusia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menuduh Rusia melakukan genosida setelah para pejabat Ukraina mengatakan pesawat Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak pada Rabu (9/3) hingga menewaskan tiga orang, termasuk seorang anak.Namun, pemerintah Rusia menyebut tindakannya di Ukraina itu sebagai \"operasi khusus\" dan mengatakan pasukannya tidak menembak sasaran sipil.Pada Kamis (10/3), Pemerintah Rusia mengubah pendiriannya atas pengeboman rumah sakit di Kota Mariupol, Ukraina. Terkait pengeboman itu, Rusia mencampuradukkan pernyataannya antara penyangkalan secara agresif dan seruan agar fakta-fakta disampaikan secara jelas. (Ida/ANTARA/Reuters)
Ketua BPET MUI Sepakat dengan BNPT Perihal Penceramah Radikal
Jakarta, FNN. Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menyebutkan ciri dan strategi penceramah radikal yang dilontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan.Muhammad Syauqillah, Ph.D. menilai apa yang dilakukan BNPT telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.\"Apa yang disampaikan BNPT itu sudah sesuai dengan koridornya, ciri-ciri penceramah itu, saya sepakat dan faktanya memang demikian,\" kata Syauqillah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sejatinya poin-poin yang dikemukakan BNPT terkait dengan lima ciri atau indikator penceramah radikal dalam konteks kajian radikalisme terorisme memang fakta dan datanya demikian.Jika melihat dari 5 poin yang dikemukakan BNPT, kata Syauqillah, intinya adalah bahwa apa pun yang menyalahi konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, adalah radikal.\"Jadi, apa pun yang namanya separatis, khilafah, dan lain-lain kalau menyalahi konsensus Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah (negara berdasarkan kesepakatan), itu radikal,\" jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritisi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan tidak puas terhadap penyataan BNPT tersebut adalah sebagai pihak yang tidak memahami kontekstualisasi kronologis mencuatnya isu penceramah radikal.\"Karena kalau kita kembali pada kronologisnya, itu \'kan forum internal TNI/Polri. Wajar saja Presiden memberikan instruksi kepada lembaga di bawahnya. Pihak yang merasa kurang puas, mungkin tidak memahami kontekstualisasi kronologinya seperti apa,\" ungkap pria yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.Ia memandang perlu untuk memahami konteks radikal sebagai segala sesuatu yang menyalahi konstitusi, di antaranya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, anti terhadap keberagaman, dan anti terhadap UUD NRI Tahun 1945.\"Secara konsensus nasional kita sudah menyepakati Pancasila. Jika ada yang lain yang mempromosikan di luar kesepakatan dari konsesnsus nasional kita, itu radikal, di situ saja,\" tegasnya.Ketua BPET MUI periode 2021—2025 ini juga merespons salah satu pengurus MUI yang menyebut kalau ciri penceramah radikal yang dilontarkan BNPT adalah sebuah blunder semata, bukan mewakili lembaga MUI secara keseluruhan.\"Saya kurang paham apakah pernyataan itu melekat personal atau tidak. Kalau pernyataan sikap dari MUI, seharusnya sudah melalui diskusi internal,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Secepatnya Susun Strategi Prokes Penyesuaian
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Pemerintah untuk secepatnya merumuskan protokol kesehatan (prokes) setelah adanya berbagai penyesuaian baru dalam menyikapi wabah COVID-19.\"Adanya berbagai penyesuaian, misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, salat berjemaah tanpa jarak membuat prokes 3M yang selama ini menjadi ‘senjata’ utama menghadapi serangan wabah COVID-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,\" kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, dia memandang perlu Pemerintah secepatnya menyusun prokes baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.Rahmad mengaku setuju dengan langkah-langkah penyesuaian oleh Pemerintah. Namun, masyarakat perlu diberikan penjelasan yang utuh terkait dengan bagaimana prokes baru tersebut agar tidak timbulkan persepsi yang berbeda.\"Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah, tidak perlu menjaga jarak, lantas bagaimana dengan tempat tertutup lainnya?” tanyanya.Meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, menurut dia, prinsip kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam hadapi COVID-19.Untuk mengendalikan COVID-19, lanjut dia, program vaksinasi saja tidak cukup, tetapi tetap menerapkan prokes 3M .Ia juga mendorong Pemerintah menggunakan strategi \"gas dan rem\" dalam menerapkan pelonggaran kebijakan. Pada saat kasus COVID-19 berangsur membaik, penyesuaian dapat dilakukan.\"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan,\" katanya.Namun, kata Rahmad, butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi tersebut. Pada saat ini adalah masa transisi maka masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan.(Ida/ANTARA)
Menilai Suharto tanpa Dendam Kesumat
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Ini yang diajarkan M. Natsir kepada saya. Berpolitik jangan dengan dendam, Saidi. kata Natsir suatu hari tahun 1970-an kepadaku. Apa dasar menyingkirkan Suharto dari peristiwa bersejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949 sembari masukkan nama Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tokoh-tokoh peristiwa itu. Kronoligis kedua tokoh beyond the event. Ringkasnya sejak 5 Februari 1949 Bung Karno sudah diasingkan ke Bangka. Gagasan Serangan Oemoem bermula 18 Februari 1949. Diasingkan artinya tak berkomunikasi, apalagi pakai telpon atau zoom webinar dengan Jogja. Barangsiapa gemar bermimpi, mimpi yang lain saja, jangan soal Bung Karno gagas atau di-consult soal Serangan Oemoem. Serangan umum adalah perang yang qua concept dan geestelijk berbeda dengan sikap tokoh-tokoh pemerintahan saat itu yang berhajat akan perundingan. Saya berbicara lama dengan Mr Roem soal ini, pemerintahan sipil memang ingin berunding sebagai cara menyelamatkan proklamasi, Jenderal Sudirman memilih perang gerilya. Saya setuju dengan Pak Dirman. Kita tidak pernah dijajah Kerajaan Belanda, kenapa mesti berunding dengan utusan2 Baginda Ratu Belanda. 1619-1707 tidak ada penjajahan atas negeri ini. Belanda di Onrust. 1707-1799 penjajahan VOC , kongsi dagang, bentukan City Of London, Dewan Luhur Yahudi yang bermarkas di London. 1800-1825 Nederlands Batav, Perancis, Daendels Gubernur Jenderal. 1825-1942 Penjajah Nederlands Indie bentukan City of London juga. Ini politieke vereeniging, entitas kekuatan politik dan militer. 8 Maret 1942 Nederlands Indie menyerah kepada Dai Nippon Taekoku. Juni 1945 Dai Nippon Takeout tak halangi persiapan kemerdekaan malah menfasilitasi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bulan Novembernya secara geruijsloos, diam- diam, tentara Belanda masuk Surabaya ikut Inggris. Ini awal Belanda mencari legitimasi post pactum seolah-olah mereka yang menjajah Indonesia. Maka sikap menolak berunding dengan Belanda dan memilih perlawanan bersenjata 100% dapat dibenarkan. Hidup yang saya lalui di era Orde Baru secara politik ada pahitnya karena saya dirikan Masyumi Baru pada 5 November 1995 dan pimpin aliansi MARI pada April 1997. Tapi ini bukan alasan untuk menolak jasa Suharto menyelamatkan bangsa dan negara pada 1 Maret 1949 dan pimpin penumpasan Gestapu/PKI tahun 1965. Ia juga Presiden yang memasang landasan pembangunan econ. Sekarang econ rakyat babak belur. Kebeli tempe buat makan siang, rokok tak terbeli. Suharto punya kekurangan, ia berkuasa kelama\'an dengan dampak rupa-rupa. (*)
Gde Siriana Yusuf, Ada Kaitan Erat antara Penundaan Pemilu dengan Pelantikan Ketua dan Wakil Otorita IKN
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/3). Ia mendampingi Bambang Susantono yang juga dilantik sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Bambang Susantono diketahui memiliki kiprah panjang dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara Dhony Rahajoe, hampir sepanjang kariernya dijalani di perusahaan swasta, Sinar Mas Group. Kepada FNN, Kamis (10/03/2022) Gde Siriana Yusuf, Komite Eksekutif KAMI mengomentari bos Sinar Mas Land tersebut pasca diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai wakil kepala Otorita IKN. Bagaimana menurut bung Siriana atas berita tersebut? Pengangkatan itu sudah bisa diduga sebelumnya. Karena itu pada diskusi 4 Maret di Guntur 49 saya sebagai nara sumber, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penundaan pemilu dan proyek IKN. Jadi hari ini semakin jelas. Ada hubungan yang sangat erat dari 4 peristiwa. Semacam 4 titik yang terhubung olleh garis lingkaran. Penundaan pemilu berkaitan dengan mega proyek IKN. Proyek IKN berkaitan dengan korporasi-korporasi besar. Dan korporasi besar ini ada yang terkait dengan apa yang sudah dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK terkait dengan pembelian saham anak presiden. Mengapa pemilu harus ditunda Bung? Penundaan pemilu ini dipandang sebagai jaminan politik bahwa proyek IKN berjalan aman selama periode Presiden Jokowi. Karena jika pemilu 2024, presiden berikutnya belum tentu meneruskan proyek ini, apalagi memindahkan ibu kota. Bagaimana pun status ibukota kan hanya Undang-undang, bukan masuk dalam konstitusi seperti halnya Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan. Kedua, praktik rent-seeking economy yang biasa dilakukan di Indonesia, biasanya terjadi di depan, bukan setelah proyek selesai. Karena itu, oligarki akan keluar uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mendanai capres yang pilihan oligarki. Tetapi jika pemilu dimundurkan, dan proyek IKN selesai, sangat mungkin sudah tersedia banyak untuk mengatur pemilu nanti. Menurut Bung Siriana, sejauhmana korporasi ada ini dalam IKN? Sangat mungkin beberapa korporasi besar sudah mendapatkan jatah dalam proyek besar ini. Apalagi terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ada yang kebagian dari lahan, atau misalnya kebagian dari bangun jalan, gedung, listrik dan lainnya. Bukannya itu wajar dalam bisnis? Oh tentu saja gak wajar, karena meskipun DPR setuju, tapi prosesnya tidak menyertakan partisipasi publik secara luas, dan hanya akan memberikan keuntungan besar pada segelintir orang atau kelompok. (sws)
Bos Sinar Mas Dilantik Jadi Wakil Kepala Otorita IKN, Rocky Gerung Sebut Jokowi Sejak Awal Hanya 'Petugas' Oligarki
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (10/03/2022) sore. Dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut, Kepala Negara melantik Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita IKN serta Dhony Rahajoe dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, bersamaan dengan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2022. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Jokowi yang melantik bos Sinar Mas, Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dhony adalah orang Sinar Mas kedua setelah Dubes Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto yang ditunjuk istana. Rocky Gerung menyebut dilantiknya bos Sinar Mas menjadi Wakil Kepala Otorita IKN mencerminkan Jokowi sebagai \'petugas\' oligarki. “Itu ibu kota konglomerasi atau ibu kota oligarki. Orang ingin melihat bahwa ibu kota harus diasuh oleh birokrat, bukan tokoh politik atau tokoh korporasi. Orang gak percaya pada apapun yang dibuat pemerintah,\" kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, jaringan FNN, Kamis, 10 Maret 2022. Rocky menegaskan, jika di situ ada satu orang tokoh korporasi, walaupun hanya wakil, itu artinya kemampuan Jokowi untuk menyembunyikan kepentingannya, terbaca melalui penempatan wakil otorita yang adalah petinggi Sinar Mas. “Kita mengerti itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan oligarki akhirnya harus diselamatkan oleh Jokowi. Mantan pengajar filsafat dari Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa menempatkan bos Sinar Mas sebagai Wakil Kepala Otorita IKN hanya akal-akalan Jokowi untuk menyembunyikan agenda di balik proyek tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Jokowi telah dan akan selalu menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan kepentingan oligarki yang belum terpenuhi. Lebih lanjut, Rocky Gerung telah menduga sejak awal bahwa Jokowi hanyalah \'petugas\' yang tak mampu mengambil keputusan sendiri dalam memimpin Indonesia. “Dari awal kita tahu, ini orang memang petugas yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” kata Rocky Gerung. Filsuf yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah itu menilai bahwa segala kebijakan Jokowi sebagai Presiden RI hanya dapat diberlakukan jika ada persetujuan dari pihak oligarki. \"Jadi, dari awal kita tahu bahwa ini orang memang cuma petugas yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia nggak mungkin keluar dari seers of influence dari oligarki,\" ujar dia. Atas hal tersebut, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa proyek IKN bukanlah murni proyek yang diinisiasi oleh Jokowi. Dia kembali menegaskan bahwa proyek IKN yang dijalankan oleh Jokowi sesungguhnya merupakan proyek pesanan oligarki. \"Itu yang membuat orang menganggap apapun proyek yang dibuat Jokowi sebetulnya pesanan oligarki. Jadi IKN apa tuh? Ya pesanan oligarki,\" pungkasnya. (ida, sws)
Kejagung Sita 20 Bidang Tanah Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di LPEI
Jakarta, FNN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi LPEI berinisial JD berupa 20 bidang tanah dan bangunan di atasnya. “Dengan total 66.414 meter persegi di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Adapun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah Pabrik Kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead. Penyitaan tersebut dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tanggal 24 Februari 2022. “Terhadap aset-aset tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” kata Ketut Sumedana menerangkan. Penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka JD di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tersangka JD disangka terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kasus tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp2,6 triliun. (mth/Antara)
Bareskrim Polri Sita 13 Aset KSP Indosurya, Nilainya Mencapai Rp1,23 Triliun
Jakarta, FNN. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 13 aset milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, salah satunya gedung Indosurya Center MH Thamrin bernilai kurang lebih Rp1,23 triliun.“Kami sudah meminta izin penetapan khusus Pengadilan Jakarta Pusat, telah diberi ketetapan berupa 12 aset di Jakarta Pusat, termasuk gedung ini (Indosurya) disita, dengan total Rp1,23 triliun,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Gedung Indosurya, Jakarta, Kamis.Selain gedung, penyidik jua menyita dan memblokir beberapa rekening dalam jumlah rupiah dan Dolar Amerika Serita (USD), total Rp42 miliar. Ada juga 47 mobil, salah satunya mobil mewah Rolls Royce, Range Rover dengan total nilai Rp28 miliar.“Kami juga masih meminta persetujuan/penetapan khusus dari pengadilan-pengadilan di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bekasi dan Tangerang, totalnya ada tanah, bangunan, ada juga apartemen, kurang lebih sekitar Rp261 miliar,”Menurut Whisnu, penyitaan aset tersebut baru tahap satu, pihaknya masih menelusuri aset-aset KSP Indosurya yang berada di luar Jakarta. Minggu depan akan disampaikan mana-mana saja aset yang sudah disita dan ditetapkan sebagai penyiataan. (Sof/ANTARA)“Kami serius untuk mengungkap sekecil apapun dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti ataupun barang bukti untuk dibawa ke persidangan,” kata Whisnu.
POPULER
