ALL CATEGORY
Pendeta Saifudin Terduga Penista Agama Dikejar FBI, Yusuf Martak Yakin Segera Ditangkap
Jakarta, FNN – Sosok Pendeta Saifudin Ibrahim dalam beberapa minggu ini telah meresahkan umat Islam. Narasinya yang mengandung unsur dugaan penistaan terhadap agama Islam viral di YouTube. Kini pendeta tersebut sedang dikejar oleh Federal Bureau of Investigation (FBI), biro intelijen Amerika Serikat. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak menyambut baik langkah FBI yang mulai memburu keberadaan terduga penista agama Pendeta Saifudin Ibrahim, yang kini dikabarkan sedang kabur dari Indonesia. Yusuf Martak mengaku yakin terduga penista agama Pendeta Saifudin Ibrahim yang kini sedang dikejar FBI akan segera ditangkap. Proses pengejaran Pendeta Saifudin Ibrahim yang saat ini dikabarkan kabur ke luar negeri diketahui melibatkan kerja sama antara Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri, dan FBI. Meski laporan dari seseorang non-Muslim terhadap Pendeta Saifudin Ibrahim telah diajukan, Yusuf Martak mengaku tetap berusaha membuat laporan ke Bareskrim untuk memastikan agar kegaduhan di tengah masyarakat dapat diredam semaksimal mungkin. “Jadi memang banyak yang menghubungi saya dan bahkan ada yang sudah bertemu dengan saya serta mengundang saya rapat. Pada intinya mereka tidak bisa menerima semua penistaan yang dilakukan oleh Saefudin Ibrahim. Jadi, mereka sudah membuat ancang-ancang akan melakukan aksi besar-besaran. Saya bialng sabar dulu, saya akan diskusikan, saya akan buat laporan,” kata Yusuf Martak dalam wawancara dengan wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Hersubeno Point pada Jumat, 25 Maret 2022. Yusuf Martak menegaskan, ternyata di saat akan membuat laporan, di situ dianggap sudah ada yang melapor, tapi dari komunitas nonmuslim. “Tapi saya bilang supaya berimbang, apalagi dari aparat kepolisian sudah menindaklanjuti, bahkan sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham, Dirjen AHU, dan koordinasi secara intens dengan FBI. Juga koordinasi dengan Kemlu kalau sudah dapat data dari Legal FBI, mereka akan koordinasi dengan Deplu,” paparnya. Yusuf menyarankan agar susasna ini tidak semakin gaduh, ia tetap melapor dengan surat tanda terima laporan SSD/079/3/2022/Bareskrim. “Jadi saya lihat sepertinya ada keseriusan di direktur cyber karena mereka juga sudah melihat dan memutar videonya, sudah men-download, dan sudah mengkaji melalui ahli-ahli yang memang sudah di bidangnya dan memang mereka menganggap bahwa ini sudah sangat memenuhi syarat dan layak untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. Yusuf Martak juga turut mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang telah memproses dan mengkaji laporannya dengan mengatasnamakan GNPF Ulama atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Pendeta Saifudin Ibrahim. “Saya melapor sebagai ketua GNPF karena memang organisasi dan aktivitas kita adalah mengawal dan selalu menjaga penista-penista jangan sampai terus-terusan berseliweran saling menyerang antara agama satu dengan yang lain,” paparnya. (ida, sws)
Perludem: Hoaks dan Fitnah Pemilu Hambat Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah merupakan salah satu persoalan dalam pemilu di Indonesia yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.“Hoaks dan fitnah pemilu mengalami tren peningkatan sehingga pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan yang bebas dan adil,” ujar Titi saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Ia lantas mengatakan, \"Bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi) kalau rakyatnya terpapar hoaks dan fitnah pemilu ketika membuat keputusan sehingga pilihannya tidak bebas dan adil.\"Untuk mengatasi hal tersebut, Titi mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara pemilu yang berfokus pada sisi pengawasan untuk memunculkan upaya-upaya demi membendung keberadaan hoaks dan fitnah terkait dengan pemilu.Di samping tren peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah pemilu, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu Titi pun memaparkan beberapa persoalan lain dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang perlu diatasi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik.Pertama, kata dia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada praktik politik transaksional yang menyuburkan perilaku koruptif.Titi mencontohkan perilaku koruptif tersebut adalah jual beli suara, adanya mahar politik, dan tindakan menyuap petugas pemilu.Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.Persoalan yang juga masih sering terjadi, kata dia, saat penyelenggaraan pemilu adalah isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).\"Netralitas ASN di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih terjadi politisasi aparatur sipil negara yang kasusnya pada tahun 2020 mencapai angka ribuan dan masih ada pula ASN yang berpolitik praktis demi mengamankan jabatan dan mempertahankan kekuasaan,\" ujar Titi.Berikutnya, ada pula persoalan terkait dengan beban kerja berlebih yang dihadapi oleh para petugas pemilu.\"Pada tahun 2019, ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 sakit setelah menjalani tugasnya. Itu bukan catatan yang baik. Persoalan-persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para penyelenggara pemilu bagaimana mengurai hal tersebut supaya pada tahun 2024 bisa dihindari,\" ucap Titi. (mth/Antara)
Kadin NTT Sebut e-Katalog Adalah Angin Segar bagi Pelaku UMKM
Kupang, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur menilai kebijakan pemerintah pusat meluncurkan e-Katalog menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil di NTT.\"Ini merupakan solusi dan juga jawaban yang luar biasa serta menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada UMKM dan industri kecil,\" kata Ketua Kadin NTT Bobby Lianto kepada ANTARA di Kupang, Jumat.Pemerintah pusat pada Kamis (24/3) meluncurkan e-Katalog. Pemerintah mewajibkan pemda untuk berbelanja kebutuhan perkantoran lewat e-Katalog untuk mendukung industri kecil dan UMKM di daerah. Peluncuran e-Katalog itu membuktikan bahwa pemerintah menyadari bahwa sejak pandemi COVID-19 begitu banyak perusahaan menengah ke atas yang terdampak pandemi dan merugi.\"Tetapi UMKM atau industri kecil adalah ujung tombak perekonomian negara, karena selama masa pandemi menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian di NTT,\" ujar dia.Karena itulah, ia mengapresiasi pemerintah yang memperkuat UMKM agar terus bertumbuh sehingga mampu mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia.\"Momentum seperti ini harus dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku UMKM di NTT sebagai penopang usaha bisnis mereka,\" tambah dia. Keputusan pemerintah itu juga diapresiasi oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTT M. Ikhsan Darwis.\"Jadi e-Katalog ini merupakan gebrakan pemerintah yang sangat positif untuk mendukung UMKM kita agar bisa berubah haluan dari tradisional ke digitalisasi,\" ujar dia. (mth/Antara)
Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Sumbangan Dana IKN
Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) BAIK pemerintah maupun masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibu kota negara (IKN). Berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga migor curah hari ini Rp 18.100 dan premium Rp 25.400 per liter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil di kisaran Rp 8.500 per liter. Anehnya bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah malah ikut merengek soal dana pemindahan IKN. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat membuat patungan dana IKN. Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN, apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun. Janji itu kemudian berubah, penggunaan dana APBN menjadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket butuh sampai Rp 700 triliun. Jika pemerintah masih tetap ngotot untuk menggalang dana IKN Nusantara dari masyarakat sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati. Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN. Presiden Jokowi sendiri jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket. Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Contoh pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau bisa juga dari 500 pengusaha kelapa sawit yang selama ini menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir melintir berkat lahan yang sebenarnya milik negara. Jika masih tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar. Banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya. (*)
Pelonggaran Kebijakan Bebas Karantina PPLN Jangan Disalahgunakan
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden meminta pelonggaran kebijakan berupa bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tidak disalahgunakan dengan mengabaikan protokol kesehatan dan tes COVID-19.Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo saat meninjau pelaksanaan kebijakan bebas karantina bagi PPLN, di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Jumat.“Kebijakan Bapak Presiden berupa kelonggaran-kelonggaran seperti ini (bebas karantina bagi PPLN) jangan disalahgunakan, dengan abai akan prokes dan testing. Kita harus menghargai kinerja petugas yang terus memastikan protokol terlaksana demi keselamatan kita semua,” ujar Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at .Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pelonggaran kebijakan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, di mana PPLN yang tiba melalui bandar udara di seluruh Indonesia, tidak perlu lagi harus melewati karantina.Abraham mengatakan, guna memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan, tim Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten.“Hari ini KSP melihat langsung seluruh proses kedatangan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari turun pesawat, cek vaksin, test PCR, sampai PPLN keluar bandara. Semua berjalan dengan lancar,” kata Abraham.Abraham mengatakan masih ada satu proses yang perlu dicarikan solusi agar kebijakan bebas karantina bagi PPLN bisa berjalan lebih maksimal, yakni, proses pembayaran untuk tes COVID-19.Dari hasil pengamatan, ia mengungkapkan, tidak semua PPLN terutama Warga Negara Asing yang sudah siap dengan mata uang rupiah. Sehingga, mereka harus lebih dulu menukarkan ke money changer atau penukaran uang.“Jika banyak WNA yang tidak punya uang rupiah untuk bayar tes PCR, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Ini yang harus dicari cara supaya bisa lebih cepat lagi alurnya,” jelasnya.Adapun Abraham optimistis kebijakan bebas karantina bagi PPLN di seluruh Indonesia akan membuat tingkat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat 3-4 kali lipat pada saat lebaran.“Saya yakin warga kita dari luar negeri yang ingin mudik lebaran tahun ini akan naik. Tadi kami minta agar satgas menambah kapasitas pelayanan dan melakukan rekayasa alur antrian agar tidak terjadi penumpukan,” tandas Abraham.Ia mengimbau masyarakat pelaku perjalanan luar negeri untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tes COVID-19. Terlebih, kata dia, Satgas bersama TNI, Polri, Imigrasi, Kemenkes, dan petugas bandara sudah bekerja maksimal untuk melayani kedatangan warga yang diperkirakan akan meningkat jumlahnya. (Ida/ANTARA)
Pembayaran Klaim Pelayanan COVID-19 Harus Segera Dituntaskan
Jakarta, FNN. Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan pembayaran klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 harus segera dituntaskan.Moeldoko menyebutkan, tahun ini target pembayaran klaim RS untuk pelayanan COVID-19 sebesar Rp25 triliun. Dari jumlah tersebut, baru Rp3,64 triliun yang sudah selesai dilakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan siap untuk dibayarkan.“Masih luas gap (kesenjangan) yang perlu kita kejar, yakni Rp21,36 triliun. Ini harus segera diselesaikan pembayarannya agar rumah sakit bisa lebih optimal menangani kasus COVID-19. Bapak Presiden sangat concern (perhatian) terkait ini (pembayaran klaim COVID-19),” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembayaran Klaim COVID19 bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS, dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.Dalam rapat koordinasi tersebut, Moeldoko menegaskan, untuk mempercepat pembayaran klaim COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memangkas bisnis proses klaim melalui pembaharuan kebijakan.“Supaya ada kepastian bahwa klaim saya sekian, akan dibayar sekian,” tegas Moeldoko. Selain itu, terang dia, secara teknis pemerintah juga akan mengintegrasikan e-klaim di Kemenkes dengan v-klaim di BPJS, untuk meminimalkan terjadinya klaim kadaluarsa dan klaim dispute atau ketidaksepakatan antara BPJS dengan rumah sakit atau faskes atas klaim pelayanan.“Ini untuk memastikan apakah klaim itu benar-benar menjadi tidak sesuai atau kadaluarsa karena keterlambatan dari rumah sakit atau adanya faktor lain,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dr Siti Khalimah menekankan pentingnya rumah sakit memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengurusi pengajuan klaim COVID-19. Hal ini perlu dilakukan agar proses rekonsiliasi klaim antara rumah sakit dan Kemenkes bisa lebih cepat, dan berita acara rekonsiliasi dapat segera diterbitkan.“Kami (Kemenkes) siap untuk meningkatkan komunikasi dengan rumah sakit, dan memastikan bahwa kebijakan yang kita buat tidak membebani rumah sakit,” tutur Khalimah.Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan pembayaran klaim COVID-19 sebesar Rp35,11 triliun pada 2020. Namun, memang terdapat beberapa klaim senilai Rp5,50 triliun yang dinyatakan tidak layak/sesuai dan kadaluarsa sehingga tidak bisa dibayarkan.Sementara pada 2021, klaim COVID-19 yang sudah dibayarkan sebesar Rp62,68 triliun. Dan tahun ini, pemerintah menargetkan pembayaran klaim COVID-19 sebesar Rp25 triliun. (Ida/ANTARA)
Ternyata Yang Atasi Hujan di MandalikaTNI AU dan BRIN bukan Pawang
Lombok Tengah, FNN -- Masyarakat dihebohkan dengan aksi pawang hujan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (20/3/2022). Aksi Roro Istiati yang berjalan di lintasan Sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen pun mendapat sorotan televisi yang disiarkan ke seluruh dunia. Sontak saja tindakan pawang tersebut menjadi buah bibir masyarakat dunia, dan bahkan viral di media sosial. Apalagi setelah akun resmi MotoGP membuat status seolah membenarkan jika akibat Roro hujan di Sirkuit Mandalika akhirnya berhenti. \"It worked,\" kata akun Twitter @MotoGP. Warganet pun menganggap jika hujan benar-benar berhenti akibat usaha yang dilakukan Roro. Padahal modifikasi cuaca terjadi berkat peran TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keduanya melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di kawasan Sirkuit Mandalika, sejak Jumat (18/3/2022). Operasi TMC yang menggunakan pesawat Cassa 212-200 dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrahman Saleh Malang, dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya curah hujan tinggi di Sirkuit Mandalika. Jika intensitas hujan tinggi maka dapat mengganggu jalannya gelaran MotoGP. Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC, Budi Harsoyo mengatakan, operasi di Mandalika merupakan jenis layanan TMC untuk tujuan pengurangan curah hujan (rain enhacement). \"Metode ini dalam beberapa tahun terakhir, banyak diaplikasikan untuk tujuan mitigasi banjir ataupun tujuan pengamanan pembangunan infrastuktur nasional dan sejumlah event kenegaraan lainnya,\" ucap Budi dikutip di Jakarta, Senin (21/3/2022). Pesawat Cassa 212-200 melakukan penyemaian garam (NaCl) di awan potensial hujan yang bergerak menuju Mandalika. Melalui operasi tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya hujan sebelum awan tersebut mencapai Sirkuit Mandalika. Selain itu, tim BRIN serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan dan menganalisis data cuaca, serta pertumbuhan awan. Langkah itu dilakukan untuk menentukan strategi penyemaian yang dilaksanakan. Sehingga cuaca di sekitar Sirkuit Mandalika bisa terkendali. (sof, Republika)
G-20 atau G-19?
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan INDONESIA ketua G-20. November mendatang di Bali digelar konferensi G-20. USA sudah minta, Rusia dikeluarkan dari G-20, sedangkan PM Australia telah kontak Presiden Jokowi untuk tidak mengundang Putin. Pejabat Kemlu berkomentar, kita \'kan berdaulat. Wah mas, persoalannya bukan di situ. Anak kelas IV SD di Ukraine juga tahu Indonesia negara berdaulat. Waktu tahun 1962 kita tuan rumah Asian Games kita juga negara berdaulat. Tapi karena sebagai tuan rumah kita tak undang Israel maka kita kena sanksi rupa-rupa. Termasuk tak ikut Olympiade Tokyo 1964. Asian Games di Jakarta juga tak diakui. Kita bukan shahibul hajat G-20 walau diadakan di Bali, pemilik hajat adalah G-20. Kita tuan rumah. Permintaan USA dan Aussie mengandung kesamaan, mereka tak mau lihat Putin ada di Bali. Karena USA berpengaruh, kalau Indonesia tak penuhi permintaan Aussie, barat tentu sudah ada solusi, karena mereka anggap ini bukan big issue tak di-besar-besarkan. Yang big issue agresi Rusia ke Ukrine. Kemarin 24/3/2022 diadaksn pertemuan NATO yang juga dihadiri Presiden USA Joe Biden. Dikabarkan bahasan meliputi kemungkinan Rusia gunakan senjata kimia dan atau nuklir. Juga bantuan China ke Rusia. Pertemuan akan berlanjut Juni di Spain. Pihak Putin sementara belum banyak yang bisa mereka buat. Karena kalau Rusia mau bermain nuklir, mungkin ini keputusan yang nekad. Keadaan mereka pun parah di Ukraine. Serdadu Rusia menyerah sambil jual tank yang masih mulus dan dibeli Ukraine senilai Rp 144 juta. Bagaimana Indonesia akan bersikap? Tentu harus memilih antara undang Putin dan tak undang Putin. Kalau Indonesia tetap mengundang Putin, pihak barat akan lakukan upaya G-20 jadi G-19 tanpa Rusia. Indonesia harus mengambil putusan dangan serius dan matang dalam undang atau tidak Putin ke G-20 di Bali November mendatang. (*)
Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan Dan Stabilitas Demokrasi
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah. “Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang. Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu. Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan. Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil. “Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya. Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu. “Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya. Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri. “Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk. Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka. “Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial. Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat. “Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta. Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu. “Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya. Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. “Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya. Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi. “Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham. KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024. “Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham. Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu. Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024. Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. “Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya. Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention. “Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail. “Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya. Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions. “Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya. Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya. Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional. Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan. Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional. “Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya. Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra. “Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini. (sws)
Jangan Anggap Enteng Cuitan Lukman Hakim Soal Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN Hersubeno Arief memberikan penilaian bahwa KPU akan terlibat dalam permainan skenario penundaan Pemilu 2024. Hal ini berhubungan dengan keputusan NasDem dan PPP dengan PDIP untuk menolak amandemen UUD 1945. “Semakin banyaknya partai yang bergabung untuk menolak amandemen UUD 19945, maka skenario penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi hampir tidak mungkin. Karenanya, KPU pun mulai diturunkan untuk ikut bermain dalam penundaan Pemilu 2024 ini,” papar Hersubeno dalam kanal Hersubeno Point, Rabu, 23 Maret 2022. Awalnya, kata Hersu panggilan akrab Hersubeno, bentuknya samar-samar, akan tetapi makin lama makin nyata. Dengan dilibatkannya KPU, membuat pemerintah tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemuli 2024 bukan berasal dari mereka. \"Skenario baru ini bila terwujud, maka pemerintahan Jokowi itu tidak bisa disalahkan sebab penundaan Pemilu itu bukan berasal dari pemerintah namun dari KPU,\" kata Hersu. Menurutnya, KPU akan menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu dengan alasan dana yang tidak terpenuhi. \"KPU menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan Pemilu, alasannya karena dana Pemilu yang mereka ajukan tidak bisa dipenuhi pemerintah dan kemudian juga waktu penyelenggaraannya itu sangat mepet,\" ujar Hersu. Sedangkan pemerintah yang beralasan pandemi Covid-19 dan harus menghemat anggaran tidak bisa disalahkan. \"Sebaliknya pemerintah dengan alasan tengah dilanda pandemi dan harus menghemat anggaran, juga tidak bisa disalahkan karena KPU mengajukan anggarannya terlampau besar,\" tutur Hersu. Sinyal kemungkinan KPU tak mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 juga pernah disuarakan oleh mantan anak buah Jokowi. \"Sinyal kemungkinan KPU tidak mampu menyelenggarakan Pemilu atau melaksanakan Pemilu itu beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sudah disuarakan oleh politisi PPP Lukman Hakim Syaifuddin,\" kata Hersu. \"\'Seandainya tiba-tiba KPU menyatakan tidak mampu adakan Pemilu 2024, langkah konstitusional apa yang bisa ditempuh sebagai jalan keluar\', itu Lukman Hakim bertanya melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya pada Kamis 10 Maret lalu,\" tuturnya menambahkan. Meski terkesan sambil lalu, cuitan Lukman Hakim Saifuddin itu dinilai tidak boleh dianggap sepele. \"Walau terkesan sambil lalu, cuitan mantan menteri agama pada kabinet Jokowi yang pertama itu tidak bisa dianggap sepele loh ya,\" ujar Hersu. \"Ini bukan cuitan iseng dari seorang netizen sebagai elite partai pendukung pemerintah, pernah juga menjadi pejabat tinggi negara pasti Lukman mengetahui informasi yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan atau ini kita sebut sebagai \'Inside Story\' gitu ya, apa story behind the scene lah gitu, cerita di balik layar,\" katanya menambahkan. Hersubeno Arief mengatakan bahwa isu ketidakmampuan KPU menyelenggarakan Pemilu 2024 ini sebenarnya sudah lama. Akan tetapi, pada saat itu publik, media, hingga pengamat terlalu fokus pada dua isu saja. \"Isu kemungkinan KPU tidak bisa menyelenggarakan Pemilu karena ketiadaan biaya dan mepetnya waktu ini sebenarnya sudah lama beredar. namun pada waktu itu publik, media, pengamat, itu tampaknya juga lebih terfokus pada dua isu saja,\" tutur Hersu. \"Yakni penundaan Pemilu dengan konsekuensi memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi dan kemudian setelah isu ini gagal muncul opsi lama opsi baru yang berupa opsi lamanya dihidupkan, yakni kembali ke tiga periode jadi mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari dua periode menjadi tiga periode,\" ucapnya menambahkan. Akan tetapi, begitu partai politik ramai-ramai menolak amandemen UUD 1945, skenario baru ini akan mulai dijalankan. Nah setelah parpol pemerintah ramai-ramai menolak bahkan menutup pintu amandemen, tampaknya skenario baru itu akan mulai dijalankan,\" pungkasnya. (sof, sws)
POPULER
