ALL CATEGORY
DK PBB akan Bersidang untuk Selidiki Aktivitas Lab Biologis AS di Ukraina
Jakarta, FNN. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar sidang pada Jumat atas permintaan Rusia guna membahas dugaan penelitian militer biologis Amerika Serikat (AS) di Ukraina.Dmitry Polyanskiy, Deputi Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, menyebutkan permintaan Rusia tersebut melalui sebuah cuitan pada Kamis (10/3).Rusia telah menyatakan bahwa terdapat jaringan laboratorium biologis di Ukraina yang beroperasi atas nama Departemen Pertahanan AS dan merupakan bagian dari program senjata biologis AS.Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (8/3) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumentasi dari beberapa pegawai di laboratorium biologis Ukraina yang membenarkan bahwa sejumlah patogen berbahaya dimusnahkan dengan segera.Pada Kamis, Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa laboratorium biologis yang didanai AS di Ukraina berupaya membentuk sebuah mekanisme \"untuk penularan rahasia patogen mematikan.\"AS menepis tudingan Rusia itu dengan menyebutnya \"menggelikan\" dan menduga bahwa Rusia sedang membuat fondasi untuk menggunakan senjata kimia atau biologis.Namun pada Selasa saat bersaksi di depan sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS tentang Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengakui bahwa \"Ukraina memiliki fasilitas penelitian biologis.\"Juga pada Selasa, Kementerian Luar Negeri China meminta agar AS merilis rincian laboratorium biologisnya di Ukraina dan mendesak pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut.\"Khususnya, Amerika Serikat, sebagai pihak yang paling memahami tentang laboratorium ini, harus merilis informasi spesifik yang relevan secepatnya, termasuk virus apa yang disimpan dan penelitian yang telah dilakukan,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam taklimat pers harian. (Sof/ANTARA)
KPK Koordinasi dengan Bareskrim Perihal Kasus TPPU Setya Novanto
Jakarta, FNN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.\"Kami sudah minta Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi) untuk berkoordinasi dengan Bareskrim karena Bareskrim yang menangani TPPU-nya bukan Direktorat Tipikor tetapi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi tertentu kalau tidak salah seperti itu,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.Ia mengaku KPK belum mengetahui \"predicate crime\" atau tindak pidana asal soal dugaan pencucian uang Novanto tersebut sehingga Bareskrim Polri yang menanganinya.\"Kira-kira di sana itu \'predicate crime\'-nya itu apa. Kalau \'predicate crime\'-nya korupsi kan KPK yang menangani. Kami belum tahu apa \'predicate crime\' SN (Setya Novanto) yang ditangani oleh Direktorat Pidana Ekonomi tertentu itu sehingga mereka menaikkan atau melakukan penyidikan TPPU,\" ujar Alex.\"Tetapi kalau tindak pidananya korupsi, tentu nanti kami akan tindak lanjuti karena harusnya yang melakukan penyidikan TPPU itu adalah penyidik yang melakukan atau menangani perkara korupsinya, seperti itu. Kami belum tahu \'predicate crime\' yang ditangani Bareskrim dan kami sudah minta untuk dilakukan koordinasi dengan Bareskrim,\" kata dia menambahkan.Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara dugaan TPPU Novanto dari Bareskrim Polri.Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Bareskrim sudah melakukan penyidikan dugaan TPPU Novanto, namun penanganan perkara itu mangkrak.\"Karena di Bareskrim tidak jalan lagi kasusnya, ini harus diambil alih KPK karena perkara pokok korupsi KTP-el itu ada di KPK,\" kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (12/2).Novanto merupakan terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Ia divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS. (Sof/ANTARA)
Bawaslu RI Berharap Sinergi yang Lebih Baik Skseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengharapkan sinergi pihaknya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masyarakat sipil, pemilih, serta partai politik menjadi lebih baik untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Harapan kami, sinergi dengan kelompok masyarakat sipil dan pihak lainnya menjadi semakin lebih baik untuk menjawab tantangan dan menyukseskan Pemilu 2024,” kata Afifuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bertajuk “Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Regresi Demokrasi”, seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.Menurutnya, beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 adalah potensi perpindahan suara, pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu, dan politik uang.Di samping itu, Afifuddin yang merupakan anggota KPU RI terpilih periode 2022-2027 itu pun mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami dan menaati aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.Pemahaman dan ketaatan terhadap aturan tersebut, kata dia, dapat membuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik.“Pemilu kita bisa lebih baik, tetapi kalau dilakukan tanpa memahami dan mengikuti aturan atau landasan hukum yang kokoh, pasti akan dipersoalkan banyak pihak,” ujarnya pula.Afifuddin juga mengemukakan pandangannya terkait dengan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan oleh sejumlah pihak.Menurutnya, wacana tersebut harus disikapi oleh bangsa Indonesia dengan cara pandang konstitusional. Dengan kata lain, wacana tersebut sepatutnya tidak direalisasikan apabila bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.“Wacana-wacana yang semakin macam-macam berkembang harus kita sikapi dengan cara pandang konstitusional atau cara pandang berdasarkan aturan yang mengarahkan kompas (demokrasi) ini mau ke mana. Sebaliknya, kita tidak menyikapinya pada posisi melawan aturan tersebut,” ujar Afifuddin. (Sof/ANTARA)
Door, Dokter Ditembak Densus
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan DENSUS 88 menembak seorang dokter di Sukoharjo. Peluru yang menembus punggung dan pinggulnya itu telah menewaskan aktivis kemanusiaan yang berjalan dengan bantuan tongkat karena sakit stroke. Tidak terbayang bahwa ia memiliki kemampuan untuk melawan pasukan Densus 88 yang bersenjata lengkap dan hebat itu. Termasuk bisa menabrakan mobilnya ke arah pasukan. Maen tembak dan membunuh bukan saja tidak profesional tetapi juga membuat kasus menjadi tertutup. Terduga teroris telah dihukum mati dengan bukti hanya dugaan. Sadis sekali. Sepertinya asas praduga tak bersalah itu hanya ada dalam ruang perkuliahan. Prakteknya adalah kepastian bersalah sehingga membunuhmenjadi hal yang tidak dianggap masalah. Penembakan Sunardi, dokter yang dikenal baik dan sering menggratiskan pembiayaan, adalah Extra judicial killing. Kejahatan kemanusiaan. Tuduhan perlawanan sepertinya standar dalam mengolah pembenaran. Persis seperti kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang diawali dengan cerita perlawanan dan tembak menembak. Ternyata fakta tidak sesuai cerita. Realitanya adalah pembantaian atas rakyat yang tidak berdaya. \"Teroris\" menjadi lingkaran target latihan memanah atau menembak. Densus 88 memiliki otoritas yang nyaris tidak berbatas. Prosedur hukum bisa dilewati hanya dengan alasan bahwa teroris itu berbahaya. Apa bahayanya bagi penghancuran organ vital negara oleh aktivitas Munarman, Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, Anung Al Hamat, dan Dr Sunardi? Tidak ada ! Jama\'ah Islamiah adalah umpan untuk menjerat. Pemerintah tidak pernah menjelaskan makhluk apa Jama\'ah Islamiah itu. Harusnya detail mengungkap \"company profile\" dari perusahaan ini. Plat merah atau swasta murni, buatan atau mainan ? Densus 88 yang sudah berulang kali mengaitkan harus mampu membantu menjelaskan hal ini agar benar, jujur, dan serius dalam melindungi rakyat. Kini seorang dokter yang baik telah tewas ditembus peluru tanpa bisa membela diri atas tuduhannya sebagai teroris. Densus 88 harus bertanggungjawab. Komnas HAM patut untuk segera mengusut dan Presiden mesti bicara. Nyawa bukan koin judi pertaruhan yang dapat hilang dengan sia-sia. di negara berideologi Pancasila. Terlalu dalam luka bangsa oleh perilaku jumawa penguasa negara. Mencuri merampok, membunuh, memperkosa, dan adu domba. Semua atas nama investasi dan demokrasi untuk membangun negeri. Negeri ini telah terjajah oleh para oligarkhi. Kini penjajah itu telah menembak seorang dokter hingga punggung atas dan pinggul kanan tertembus peluru. Door... innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. (*)
Ilmuwan IRH Ungkap Bahan Cineol Bisa Basmi COVID-19
Jakarta, FNN - Profesor Dr Joko Ahmad Sampurno mengatakan bahwa keluarga alkohol generasi 10 yaitu Cineol bisa dijadikan bahan untuk membasmi dan membunuh Covid-19 dengan menggunakan teknologi Eukalyptus Machine Air (EMA) sebagai alat untuk memburu dan membasmi Covid-19 di ruangan dan di dalam tubuh manusia. Menurut Prof Joko, Covid-19 itu sendiri merupakan hasil ciptaan manusia yang dikembangkan untuk menyerang enam titik di dalam tubuh. Sementara virus alami influenza hanya menyerang satu titik dan tidak memicu kematian. “Perlu teman-teman wartawan pahami, Covid-19 itu ciptaan manusia. Bedanya apa? Ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan. Virus ciptaan Tuhan hanya menyerang satu titik yaitu misalnya kalau virus herpes menyerang kulit, virus flu menyerang hidung. Kalau Covid-19 menyerang 6 titik, hidung, tenggorokan, paru-paru, lambung, usus 12 jari, dan mulut,” ujar Joko melalui keterangan resminya pada Jumat (11/3) hari ini. Joko menilai, pencipta Covid-19 cukup piawai, namun dia bersama tim Asosiasi G.50 Indonesia berhasil menemukan cela dan bahan untuk membasminya. Karena virus itu akan mati terpapar sinar ultraviolet sinar matahari jika ada di luar ruangan dan bertahan dalam sirkulasi udara di dalam ruangan. Sementara di dalam ruangan, Ceniol bisa digunakan untuk membunuhnya. “Kalau di luar udara terbuka pasti nggak ada. Saya jamin di luar ini nggak ada Covid-19 karena dia langsung terkena sinar ultraviolet matahari, tetapi ini yang di dalam ruangan pasti ada. Nah untuk membasminya bisa dengan alkohol jenis Ceniol dipadukan melalui teknologi EMA,” ungkapnya. Ceniol inilah yang menurutnya mampu memburu dan membunuh Covid 19 di dalam ruangan dan di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, Profesor Joko menegaskan, untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid 19 harus dilakukan 4 teknologi basmi Covid 19 yakni, Artificial Intelligence Respirasi Paru-Paru (AIRPP), Humiduty Machine Reducer (HMR), Eukalyptus Machine Air (EMA) sebuah mesin pembunuh Covid di luar dan di dalam tubuh manusia, dan Program Zero Mortalitas Medis Anti Covid-19 (PZMM) melalui pendekatan fisika, kimia, biologi dan teknologi kedokteran. “Jadi ada 4 teknologi yang kita ciptakan. Satu saja nggak bisa, dua nggak bisa, harus minimal 4. Jadi, yang pertama Covid itu harus dibasmi, dilumpuhkan dulu supaya tidak mematikan. Tidak perlu takut karena teknologi pembasminya sudah ditemukan,” ungkap Joko menjelaskan didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi VII Ir Ridwan Hisjam. Joko menegaskan, hasil temuannya itu akan didedikasikan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan dunia secara umum agar bisa segera digunakan dan manusia bisa kembali hidup normal tanpa prokes dan menggunakan masker. Saat ini masyarakat atau para ahli yang ingin mengetahui informasi tentang Cineol dan EMA, Joko menyiapkan sarana informasi melalui Jagad Anyar Gumelar dinomor 081282217375. Diketahui sebelumnya, hasil temuan Ceniol ini juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih yang ikut meluncurkan teknologi EMA di UC UGM Bersama Profesor Joko A Sampurno. “Inovasi teknologi ini bagus sekali sebagai alternatif untuk membunuh virus dan mikro organisme, itu dimungkinkan aman untuk apabila terhirup atau tersentuh manusia,” pungkas Daeng melalui keterangan resminya kepada awak media. (bsa)
Pemerintah Sebaiknya Dipuja atau Dicerca?
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD DaALAM UUD \'45 disebutkan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harus diakui bahwa faktanya banyak sumber sumber daya alam yang ada, baik minyak, timah, batu bara dan lain lain yang ada ditanah negara, tanah konsesi, dikelola oleh asing karena keterbatasan kemampuan kita. Dari lahan hak guna usaha itu ada perusahaan yang mendapatkan lahan puluhan hektar, ada yang ratusan hektar, atau total mencapai jutaan hektar tanah konsesi / hak guna usaha. Bisa dibayangkan semisal kelapa sawit, mulai proses penebangan hutan, penyiapan lahan, pengolahan lahan, proses perawatan, panen, dimana pihak asing mendapatkan keuntungan berlimpah. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya sejauh mana kesepakatan pemerintah dengan asing dalam hak guna usaha baik kebijakan, fasilitas maupun kemudahan kemudahan lainya. Sebagai bahan pembanding adalah negara tetangga kita, Malaysia yang bisa menjual minyak goreng kepada rakyatnya seharga 8.500 rupiah, sedangkan di Indonesia seharga 14.000 rupiyah / liter, inipun langka, harus mengantri seperti negara miskin. Ini mengingatkan kita saat awal awal pandemi dimana harga BBM dunia menurun termasuk negara negara sekitar kita, Malaysia, Singapura dan Filphina juga menurun, justru pemerintah Indonesia tidak bergeming menurunkan harga dan tetap pada harga semula. Dua kejadian ini layak kita menanyakan kepada pemerintah, apa sih sesungguhnya pandangan pemerintah terhadap rakyatnya? Mensejahterakan, membahagiakan, menyengsarakan, menindas, menjajah atau memanfaatkan rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai obyek untuk mencari uang dengan menaikkan pajak pajak, harga harga kebutuhan pokok yang nyaris semuanya naik, mencekik tanpa ampun. Sesungguhnya dari dulu hingga kini pada esensinya tidak ada perubahan tujuan nasional yang tertuang dalam UUD\' 45 yaitu mencerdaskan rakyat dan mensejahterakan rakyat Namun nampaknya hal yang ditonjolkan pemerintah hanya dalam kisaran pembuatan UU / RUU HIP /BPIP yang rentan dengan kelestarian Pancasila sebagai landasan idologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, UU / RUU Omnibus Law / Cipta kerja yang semakin abai dengan pengangguran, PHK, kesempatan kerja akibat pandemi bagi pribumi, tapi memberi kesempatan kepada TKA baik secara legal atau Ilegal, dan pindah IKN baru yang banyak mengabaikan berbagai hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa dan negara, kenyamanan maupun pertahanan keamanan negara Pemerintah seharusnya jujur dan jelas arahnya dalam menuju dan mencapai kecerdasan dan kesejahteraan rakyatnya, sebaliknya jangan hanya menang sendiri dengan menjalankan sistim trias politika abal abal dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan TNI POLRI Segala daya upaya masyarakat untuk mengoreksi, mengingatkan dan meluruskan arah kompas roda pemerintah mulai sikap dan etos kebangsaan yang halus hingga cenderung keras, tidak digubris dan tak pernah diindahkan Solusi terbaik adalah mengingatkan agar TNI POLRI konsisiten dan konsekwen, jujur dan murni melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan kamtibmas, pengaman, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat untuk Polri, serta penjaga dan pembela kedaulatan negara dan seluruh isi diatas bumi Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk TNI Tentunya secara mental dan moral, sesuai landasan berpikir berdasarkan Pancasila dan UUD \'45, didukung doktrin TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib, serta Polri, Tri Brata dan Catur Prasetya , dengan melaksanakan politik negara bukan politik membela dan mendukung pemerintah saja TNI POLRI harus senantiasa membela, mendukung dan melindungi negaranya (pemerintah, rakyat, wilayah dan hukum dengan negara lain)
Masyarakat Mampu Diimbau Gunakan Pertamax
Jakarta, FNN. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta di tengah harga minyak dunia yang terus melesat, masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM Pertamax series.Dengan cara tersebut, menurut dia, di Jakarta, Jumat, Pertamina tetap bisa mempertahankan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, yang digunakan mayoritas masyarakat menengah ke bawah.\"Masyarakat yang terbilang mampu, hendaknya menggunakan Pertamax series. Begitu pula yang sebelumnya pakai Pertamax, jangan malah bermigrasi ke Pertalite. Dengan menggunakan Pertamax series, maka pemerintah melalui Pertamina, bisa menjaga harga jual Pertalite agar tidak naik,” katanya.Dikatakannya, kesadaran masyarakat kalangan mampu untuk tetap mengonsumsi BBM jenis Pertamax Series sangat penting, apalagi saat ini Pertamina mendapat tekanan hebat, akibat harga minyak mentah yang terus meroket sejak perang Rusia-Ukraina.\"Selain itu jika masyarakat kalangan mampu turut mengkonsumsi Pertalite, tentu berpengaruh terhadap membengkaknya APBN. Kalau sudah begini, sama saja dengan orang kaya berlindung di bawah orang miskin,\" ujarnya dalam keterangan tertulis.Trubus menilai positif kebijakan Pertamina soal harga BBM dimana di satu sisi tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite, meski di sisi lain harus menyesuaikan harga Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite.Kebijakan tidak menaikkan harga Pertalite, menurutnya sangat tepat dan penuh kehati-hatian, karena bisa menjaga daya beli masyarakat yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.Selain itu juga mencegah gejolak di masyarakat akibat terjadinya kenaikan harga berbagai macam kebutuhan.\"Jika Pertalite dinaikkan tentu akan berpengaruh terhadap inflasi harga-harga kebutuhan. Jika ini terjadi, tentu akan muncul gejolak di tengah masyarakat,\" ujar Trubus.Sementara terkait kebijakan Pertamina untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite, menurut Trubus, juga bisa dipahami. Sebab, di saat Pertamina mendapat tekanan hebat akibat harga minyak dunia yang terus meroket, kebijakan tersebut justru bisa menahan laju harga Pertalite. (Ida/ANTARA)
Jumlah Agen Laku Pandai Kian Meningkat di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menyebutkan jumlah Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) kian meningkat di tengah pandemi.Dalam tiga bulan terakhir 2021 saja, kata dia, kenaikan Agen Laku Pandai tercatat dari 1,24 juta pada September menjadi 1,45 juta agen di Desember.\"Di masa pandemi kenaikannya memang justru signifikan. Ini luar biasa baik dari sisi agen maupun produk Laku Pandainya,\" ungkap Teguh dalam Media Briefing POJK Laku Pandai secara daring di Jakarta, Jumat.Rinciannya, total agen tersebut didominasi oleh agen individu yang naik dari 1,22 juta menjadi 1,41 juta orang, sedangkan agen badan hukum naik dari 17.467 menjadi 32.608.Agen Laku Pandai tersebar di 511 kabupaten/kota dalam 33 provinsi di Indonesia.Teguh menuturkan terdapat beberapa alasan perkembangan signifikan Agen Laku Pandai saat pandemi yakni dengan adanya COVID-19 masyarakat cenderung mencari layanan keuangan terdekat untuk menghindari infeksi virus.\"Jadi orang yang di daerah terpencil bisa tinggal mendatangi agen yang ada di warung-warung, sehingga tidak perlu ke bank yang jauh,\" katanya.Selain itu selama pandemi banyak program pemerintah yang dilakukan melalui Agen Laku Pandai, seperti pemberian bantuan sosial atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga beberapa bank pun menambah agennya.Meski begitu dirinya mengungkapkan Agen Laku Pandai masih terpusat di Pulau Jawa pada triwulan IV-2021 yakni sebesar 913.226 agen atau 64,18 persen, di mana persentase terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu 272.671 agen atau 18,79 persen.Namun jika dilihat berdasarkan kota/kabupaten, jumlah Agen Laku Pandai terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 40.211 agen.Sedangkan berdasarkan wilayah, yang memiliki persentase jumlah Agen Laku Pandai paling sedikit adalah Maluku dan Papua yaitu 29.360 agen atau 2,02 persen. (Ida/ANTARA)
Pupuk Indonesia Luncurkan Srikandi PIHC dan BUMN Muda
Jakarta, FNN. PT Pupuk Indonesia (Persero) membentuk Srikandi Pupuk Indonesia Grup (Pupuk Indonesia Holding Company/PIHC) dan BUMN Muda sebagai dukungan perusahaan pada talenta perempuan dan generasi muda dalam membangun budaya perusahaan.Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan Srikandi Pupuk Indonesia Grup dan BUMN Muda diluncurkan untuk mendukung dan mensukseskan program Menteri BUMN Erick Thohir.“Pembentukan Srikandi dan BUMN Muda di Pupuk Indonesia, menunjukkan komitmen perusahaan untuk mensukseskan program Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan BUMN, serta mendorong talenta-talenta perempuan dan generasi milennial untuk menjadi pemimpin di lingkungan BUMN,” kata Bakir.Bakir mengatakan sudah banyak perempuan yang menduduki posisi top leader dan memegang peran strategis di perusahaan, begitu juga di jabatan-jabatan penting lainnya di Pupuk Indonesia Grup.Hingga saat ini Pupuk Indonesia memiliki total karyawan tetap sebanyak 7.821 orang, baik penempatan di holding maupun pada 10 anak perusahaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 708 orang atau 9 persen di antaranya adalah kaum perempuan.Jumlah kepemimpinan perempuan saat ini secara total sebanyak 111 orang yang menempati posisi setara atau sebagai Vice President (VP), Senior Vice President (SVP), hingga direksi.Adapun para perempuan yang menempati posisi strategis sebagai direksi adalah Tina T Kemala Intan sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Digna Jatiningsih sebagai Direktur Operasi & Produksi PT Petrokimia Gresik (PKG), Yuni Setyaningrum sebagai Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), dan Triyani Utaminingsih sebagai Direktur Utama PT Rekayasa Industri (Rekind).Bakir mengatakan Pupuk Indonesia akan memenuhi target program Srikandi BUMN yang ditetapkan Menteri BUMN Erick Thohir yaitu 25 persen pemimpin perempuan pada tahun 2023.Sementara itu Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan mengatakan Srikandi Pupuk Indonesia Grup akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penting dan memiliki kontribusi terhadap perusahaan, antara lain menjadi role model dan mendorong kompetensi digital serta menyiapkan diri bersaing secara global.Tina mengatakan Srikandi Pupuk Indonesia Grup juga akan memperkaya tingkat keberagaman di level pimpinan. Di Pupuk Indonesia sendiri kesempatan para kaum perempuan yang mengemban jabatan strategis sudah mencapai 20 persen atau melampaui target.“Kepada para pengurus Srikandi yang dilantik saya ucapkan selamat anda telah diberi kepercayaan oleh manajemen untuk bisa membawa komunitas ini menjadi bermanfaat di Pupuk indonesia,” kata Tina.Sementara untuk BUMN Muda, insan Pupuk Indonesia Grup didominasi oleh milenial yaitu sekitar 78 persen dari total karyawan. Dengan begitu, para generasi milenial memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan berkontribusi nyata terhadap Pupuk Indonesia Grup. (Ida/ANTARA)
Penentuan Tanggal KTT AS-ASEAN Bukan Masalah Politik
Jakarta, FNN. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa penentuan tanggal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Amerika Serikat dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bukan masalah politik.“Ini hanya masalah scheduling, tidak ada masalah politik. Saya khawatir ada interpretasi macam-macam,” kata Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Achmad Rizal Purnama dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.AS telah mengumumkan tanggal untuk KTT tersebut pada 28-29 Maret mendatang, namun Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyebutkan bahwa pertemuan puncak itu ditunda lantaran beberapa pemimpin ASEAN tidak dapat menghadirinya.Kamboja adalah Ketua ASEAN saat ini.Rizal mengatakan penentuan tanggal saat ini tengah diproses di internal ASEAN, dalam hal ini Indonesia menjadi koordinator yang memfasilitasi diskusi tersebut.Selain tanggal, ujarnya, ada berbagai substansi yang akan dibahas termasuk program-program dalam KTT itu.“Proses konsultasi bukan hanya melibatkan tingkat pejabat, melainkan pula melibatkan langsung Menlu semua negara ASEAN,” katanya.Dia mengakui bahwa 28-29 Maret adalah jadwal yang sulit karena beberapa pemimpin negara ASEAN harus menjalani agenda lain.“Karena sudah conflicting dengan agenda-agenda lain. Memang tidak mudah, biasa di Kemlu kalau kita menentukan tanggal summit, apalagi melibatkan semua kepala negara bukan suatu yang mudah,” ujarnya.Rizal mengatakan saat ini Menlu Retno terus berkomunikasi dengan mitranya di AS serta dengan seluruh Menlu ASEAN untuk memastikan tanggal tersebut.“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tanggal yang bisa dipastikan yang memungkinkan AS dan ASEAN untuk hadir dan menuju summit baik program maupun outcome bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Desember pertemuan puncak itu diharapkan untuk membahas krisis yang disebabkan oleh kudeta militer tahun lalu di Myanmar dan masalah-masalah seperti pemulihan pandemi, perubahan iklim, investasi dan infrastruktur.Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya bermaksud untuk mengikuti jejak ASEAN dengan mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar, negara yang diperintah militer, ke pertemuan puncak itu. (Ida/ANTARA)
POPULER
