ALL CATEGORY

KPK Dalami Aliran Uang "Fee" Proyek yang Diterima Bupati Langkat

  Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya sejumlah aliran uang yang diterima tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) berupa \"fee\" proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK menyampaikan, untuk mendalami hal tersebut, tim penyidik KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/3), memeriksa wiraswasta Muhamad Yusuf Kaban sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.\"Muhamad Yusuf Kaban hadir dan didalami pengetahuannya tentang dugaan adanya sejumlah aliran uang yang diterima tersangka TRP berupa \"fee\" proyek dari beberapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Pemkab Langkat,\" kata Ali dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, yakni lima penerima suap dan satu pemberi suap.Penerima suap adalah Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing, Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS), sedangkan pemberi suap adalah Muara Perangin-angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, sekitar tahun 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama Iskandar diduga mengatur pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.Dalam hal itu, Terbit memerintahkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat Sujarno dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Suhardi untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar.Iskandar diduga menjadi representasi Terbit perihal pemilihan pihak rekanan yang memenangkan paket proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.KPK menyebutkan, agar bisa menjadi pemenang paket proyek itu, diduga ada dua permintaan persentase \"fee\" oleh Terbit melalui Iskandar. Pertama, bernilai 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan yang melalui tahapan lelang. Kedua, bernilai 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui penunjukan langsung.Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara. Ia diketahui menggunakan beberapa bendera perusahaan dengan total nilai paket proyek sebesar Rp4,3 miliar.Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.Pemberian \"fee\" oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi. Selanjutnya, \"fee\" itu diberikan kepada Iskandar dan diteruskan kepada Terbit.KPK menduga, mulai dari penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang \"fee\" berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang-orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.KPK juga menduga ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh Terbit melalui Iskandar dari berbagai rekanan. Hal tersebut akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. (sws, ANTARA)

Penangkapan Ketum PPWI Jadi Pintu Masuk Penertiban Organisasi Pers

  Bandarlampung, FNN - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung dan juga Ahli Pers Dewan Pers Iskandar Zulkarnain menanggapi kegaduhan yang mengatasnamakan organisasi pers dan wartawan yang terjadi di Polres Lampung Timur.Ia mengatakan kasus tertangkapnya Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan dua rekannya, wartawan atas nama Muhammad Indra (36) dari resolusitv.com, Sunarso (41) dari lantainews.com, dan Ketua PPWI Lampung Edi Suryadi (48) adalah pintu masuk untuk menertibkan lagi organisasi pers dan wartawan.\"Ini adalah lampu merah bagi perusahaan pers yang tak berbadan hukum dan tidak terverifikasi di Dewan Pers, juga wartawan yang belum berkompeten untuk segera membenahi perusahaan dan organisasi pers,\" ujar dia, dalam keterangannya, di Bandarlampung, Selasa.Menurutnya lagi, Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers. Termasuk juga wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ).\"Jadi publik harus tahu mana perusahaan pers yang benar-benar terdaftar dan mana wartawan bodong yang berbuat melanggar hukum,\" ujarnya pula.Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post itu menjelaskan perusahaan pers dan wartawan harus mematuhi segala regulasi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan pers lainnya. Terlebih lagi Dewan Pers dalam menangani kasus sengketa pers sudah menandatangani nota kesepahaman bersama Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung.\"Apabila sudah terverifikasi di Dewan Pers dan wartawan telah mengikuti uji kompetensi akan memudahkan Dewan Pers, kepolisian, juga hakim untuk menyelesaikan sengketa pers yang bersandar pada UU No 40/1999,\" ujarnya lagi.Selain itu, kata Iskandar, wartawan juga harus bisa memilih organisasi profesi wartawan dan asosiasi perusahaan pers yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). (sws, ANTARA)

Kasus Doni Salmanan hingga Ketua PPWI

Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (14/3) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Kapolri instruksikan pengetatan pengawasan ketersediaan minyak gorengKapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh kapolda memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah, mulai dari produksi hingga distribusi.\"Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,\" kata Listyo Sigit di Mabes Polri Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini2. Polisi terus memproses Ketua PPWI terkait perusakan papan bungaPenyidik Polres Lampung Timur, Polda Lampung masih terus melakukan proses pemeriksaan terhadap Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke terkait perusakan papan bunga yang dilaporkan oleh Penyimbang Adat Buay Beliuk Negeri Tua.\"Sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Lampung Timur,\" kata Kasi Humas Polres Lampung Timur Iptu Hoiili, di Lampung Timur, Minggu.Selengkapnya baca disini3. Bareskrim sita aset Doni Salmanan senilai Rp60 miliarPenyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita aset milik tersangka kasus penipuan Doni Salmanan (DS), berupa kendaraan dan properti, senilai mencapai Rp60 miliar.\"Setelah ditotal sementara sekitar Rp60 miliar, kemungkinan (nilai aset) akan bertambah ada,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Istri dan manajer Doni Salmanan minta tunda pemeriksaan besokIstri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dan manajer EJS batal memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana UU ITE, KUHP dan TPPU yang dijadwalkan Senin.Kuasa hukum istri dan manajer Doni Salmanan, Ikbar Firdaus N mengatakan kedua kliennya meminta penundaan pemeriksaan ke penyidik menjadi menjadi Selasa (15/3).Selengkapnya baca disini5. KPK panggil wiraswasta sebagai saksi kasus korupsi Bupati LangkatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil salah seorang wiraswasta, yaitu Muhamad Yusuf Kaban sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).\"Hari ini, Muhamad Yusuf Kaban diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TRP,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca disini 

Tolak Logo Halal Baru

Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKAN soal perlu atau tidaknya logo halal pada hasil sertifikasi, akan tetapi logo halal buatan Kemenag yang dipublikasikan nampaknya tidak pas dan mengundang kontroversi. Di samping itu Menag juga terlalu cepat menyatakan tidak berlakunya logo MUI. Sebagaimana penjelasan Sekjen MUI, bahwa logo lama MUI berlaku hingga tahun 2026. Menag bagai tengah ber-euforia telah berhasil merebut kewenangan sertifikasi halal dari MUI. Bersimbol segitiga mengambil filosofi gunungan wayang kulit dengan tulisan kaligrafi halal yang tidak jelas dan interpretatif. Terasa kehilangan nilai sakral dari makna halal. Wakil Ketum MUI Anwar Abbas menyebut logo ini lebih menonjolkan seni semata. Buya Gusrizal Ketua MUI Sumbar menyebut tidak komprehensif karena hanya mengangkat nuansa budaya Jawa.  Olok-olok juga terjadi. Orang Minang membuat logo nuansa padang untuk halal. Ada yang menggambarkan seperti pohon cemara dengan berbagai coretan keruwetan bangsa dan tulisan di bawah \"Halah Ind###s#a\". Ada yang merubah segitiga nya dengan \"aseupan\" atau kukusan bambu lalu \"Halal Indonesia\". Muncul pula yang mengganti kaligrafi halal dengan \" Langka\" bawahnya \"Minyak Goreng Indonesia\". Tetap bentuk logo segitiga gunungan wayang kulit.  Yang paling parah adalah kaligrafi \"halal\" ujungnya seperti \"ka\" sehingga terbaca\"halaka\" artinya \"kehancuran\" bukan halal. Lalu warna ungu disebut warna keimanan padahal warna keimanan dalam islam itu hijau. Ungu warna Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan simbol salib Kristiani. Tulisan juga menurut ahli telah melanggar kaedah penulisan khat.  Khat kufi yang digunakan ternyata keliru. lam pada \"halal\" ditengah seperti \"ro\" dan akhir ada \"mim\" jadi bisa dibaca  \"haram\". Fatal sekali. Semestinya sebelum ditetapkan diuji dulu baik secara estetika maupun kesahihan dalam kaidah penulisan. Jangan semata ingin menonjolkan seni dan budaya yang akhirnya membuang aspek kesakralan atau nilai-nilai syari\'ah dari hukum \"halal\" tersebut.  Pak Menteri Agama berkoar-koar soal logo baru, tetapi MUI meyakini keberlakuan hingga tahun 2026. Konsekuensinya adalah jika Presiden Jokowi selesai tahun 2024 dan Menteri Agama Yaqut juga sudah lengser, maka logo halal baru yang \"amburadul\" tersebut akan sia-sia dan pasti diganti lagi.  Betapa tidak representatif nya logo baru itu. Hanya karena sentimen \"Arab\" maka gunungan wayang kulit Jawa telah mengambil alih. Tidak Islami, tidak syar\'i, tidak pula komprehensif. Murni Jawa. Dapat memunculkan halal Minang, halal Medan, halal Aceh, halal Menado atau Papua. Halal Sunda juga tidak akan ketinggalan. Dampak dari \"halal budaya\" sangat besar bagi kesemrawutan logo dan makna.  Atas kondisi seperti ini, maka sikap kita demi  kebaikan dan tanggung jawab syariah atas kehalalan suatu produk, adalah TOLAK LOGO HALAL BARU.  Logo baru itu tak bermutu. (*)

Kapan HUT Jakarta? Pasti bukan 22 Juni

Oleh Ridwan Saidi, Budayawan DPRD Jakarta hasil pemilu 1956 (untuk pemilu daerah tahun 1956, pusat 1955)  bersidang pada tahun 1957 dengan dipimpin Ketua Abdullah Salim, Masyumi, bahas HUT Jakarta. Pemakalah Prof Sukamto ahli hukum adat. Ia ditunjuk Walkot Jak Sudiro, PNI, sejak tahun 1956. Sudiro-Salim sudah mufakat sebelumnya  bahwa tanggal yang dipakai until HUT  22 Juni karena itu tanggal lahir Piagam Jakarta (percakapan dengan Abdullah Salim di mesjid al Azhar 1980). Tugas Sukamto cari tahunnya dan bikin narasinya supaya bagus.  Sukamto  korek-korek babad. Alkisah 22/6/1527 Pate Hila serang Portugis yg kuasai Jakarta (entah Portugis kuasai Jakarta sejak kapan).  Katanya Portugis rebut Jakarta yang tadinya dikuasai kesultanan Banten. Begitu  katanya. 1. Dengan Jakarta maksudnya pelabuhan Sunda Kalapa. Sejak IX  CE Sunda Kalapa tak pernah pindah tangan, tetap orang Betawi yang kuasai. 2. Pate Hila  1527 di Sunda Kalapa perang dengan siapa? Lagi pula Sunda Kalapa sibuk dengan pembangunan labuhan II. 3. Kesultanan Banten berdiri 1550-an, kok bisa sebelum 1527 sudah kuasai Jakarta?  4. Tidak pernah ada pasukan Portugis di Jakarta, disini mereka dagang. Jejaknya pada toponim di Jakarta. Pebisnis pemilik Tana Nyonya di Senen  seorang nyonya Portugis kaya, makamnya di Sumur Batu cc.  Gg Tomas Tenabang, Gg Edoar dan Gg Isabela Sawah Besar, Kampung Serani (nasrani) Sekneg sekarang, milik Portugis. 5. Tahun 1522 s/d 1540 Jakarta membangun pelabuhan Kalapa II dengan investasi Portugis dari Malaka sesuai perjanjian Jak-Portugis dg avalis Kerajaan Sunda yang mereka tanda tangani 21 Agustus 1521. 6. Nama Jayakarta tak terkait sejarah Jakarta. Jakarta dari Majakatera sebelah selatan Pasar Ikan berbatas Kali Item.   Referensi: 1. Oud Batavia, de Haan, 1915. 2. Adventures of Ferdinand Mendez Pinto 1539-1540 3. Stad van Coen, D van der Zee. 1928 4.  Jakarta 429 tahun,  1958. (Foto atas prangko Rp 25,-) (*)

Aneh, Jokowi Lakukan Ritual Kendi Nusantara pada Senin Wage, bukan Rabu Pon

Jakarta, FNN - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai laku ritual mengisi Kendi Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 34 gubernur se-Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin, 14 Maret 2022. Publik mempertanyakan, ada yang aneh, sebab ritual ini dilakukan pada Senin Wage, bukan Rabu Pon sebagaimana kebiasaan Jokowi selama ini. Rocky Gerung menjelaskan alasan yang mendasari Presiden Jokowi menjalani ritual tersebut berdasarkan perhitungan weton Jawa. “Mungkin dalam perbintangan horison Jawa, pulungnya tidak jatuh pada hari Rabu. Pulungnya jatuh pada orang lain. Akhirnya dicegah supaya pulung tidak jatuh kepada orang lain, maka dibuatlah hari Senin Wage. Sebelum pulungnya jatuh hati Rabu, maka dipaksa supaya jatuh hari Senin,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 14 Maret 2022. Ritual kali ini kata Rocky diharapkan tepat sasaran. \"Karena kalau melenceng, artinya ada sesuatu yang membahayakan. Sehingga, semacam pre-empt sebelum pulungnya jatuh hari Rabu, maka dipaksalah pulungnya jatuh hari Senin. Kira – kira begitu tafsir meta – bukan metaverse, tapi metafisik,\" ujarnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menemukan hal menarik di balik ritual kendi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para gubernur di titik nol IKN. Dari 34 gubernur yang diundang, dia menyebut ada satu orang gubernur yang tidak bersedia hadir sehingga Presiden Jokowi harus melakukan antisipasi dengan mengundang orang lain untuk membawakan air dalam kendi beserta segumpal tanah. \"Saya dengar dari awal sebetulnya ada 34 orang yang diundang, tapi yang satu membatalkan. Itu mungkin yang menyebabkan harus ada ruwatan bahwa semua orang bawa air dalam kendi dan segumpal tanah. Yang membatalkan itu ternyata Masayoshi, pemilik Soft Bank. Ini mungkin yang menyebabkan harus ada ruwatan, air dalam kendi dan segumpal tanah,\" katanya. Rocky menyebut, hal semacam itu biasa saja dalam antropologi bangsa ini selalu ada hal-hal yang bersifat mistik, artinya tidak bisa dicerna akal, tetapi mungkin energinya begitu. “Sama seperti dulu ruwatan mobil Esemka juga memecahkan kendi berisi air. Itu terjadi 350 tahun yang lalu. Jadi lupakan saja,” katanya. Rocky juga menilai, ritual kendi di titik nol IKN terpaksa dilakukan oleh Presiden Jokowi karena ada sesuatu yang dianggap mendesak dari sudut pandang penguasa. Prosesi sakral penyatuan air dan tanah di Titik Nol Kilometer pembangunan Ibu Kota Negara tersebut juga dilakukan oleh 33 gubernur se-Indonesia yang diambil dari lokasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.  Air dan tanah di dalam kendi dan wadah itu kemudian dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara secara bersama-sama oleh Jokowi dan para gubernur di seluruh Indonesia. (ida, sws)  

Rocky Gerung Sindir Luhut, Big Data 110 Juta Orang Minta Jokowi Kemping

Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyinyalir kesediaan Presiden Jokowi untuk kemping di hutan Kalimantan, calon Ibu Kota Negara, dilengkapi dengan ritual Kendi Nusantara berdasarkan bisikan lembut Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. Dugaan ini disampaikan Rocky kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 14 Maret 2022. \"Mungkin ini perubahan drastis perencanaan ibu kota yang harusnya dilakukan melalui teknologi mutakhir supaya dapat predikat smart city, tapi setelah Pak Luhut Panjaitan (mungkin) yang kasih data baru, berdasarkan Big Data diperlukan 110 juta orang yang membicarakan soal kendi ini. Akhirnya Jokowi bilang ok, soal smart city kita lupakan dulu, maka kita balik pada kearifan lokal, berbasis mistis,\" tutur Rocky. Apa yang dilakukan Jokowi, kata Rocky merupakan hasil penelitian yang mendalam. “Itu hasil dari deep learning yang dibaca analitic berdasarkan percakapan di sosial media, bahwa semua orang membicarakan tentang kendi, yang kita tidak tahu kendi itu isinya air atau minyak goreng,” tegasnya. Mengapa ada kendi, mengapa ada tanah? “Kita tidak tahu maknanya, tapi bisa dikira-kira air maknanya ada kejernihan. Lalu gumpalan tanah yang menunjukkan, manusia asal usulnya dari tanah,” paparnya. Tapi menurut Rocky sangat mungkin ada tafsir lain, bahwa orang menafsirkan jangan-jangan yang disebut air itu pengganti minyak goreng dan tanah adalah simbol lahan sawit. “Semua tafsir bisa terjadi justru karena kita tidak bisa menangkap apa sebetulnya maknanya. Dan saya lihat di gambar-gambar ada tenda-tenda di tengah hutan, supaya lengkap seperti mahasiswa kemping, harus ada mie instan. Ini tafsir saya pengalaman di negeri wakanda,” paparnya. Di Kalimantan menurut Rocky memang harus dikombinasi dengan kearifan lokal, jangan sampai ada kesan jawanisasi. “Itu sebetulnya sinyal utamanya orang menganggap bahwa jawanisasi bagus saja, kalau itu dimaksudkan untuk menghasilan pengertian-pengertian sublim kehidupan. Tapi ini kan ibu kota, proyek nasional. Namanya Nusantara tetapi ngapain pakai simbol-simbol dari satu etnis saja. Itu bahaya. Dan orang tetap menilai, kalaupun itu simbol kultural, jangan presiden yang lakukan, karena presiden simbol politik,”katanya. Presiden kata Rocky, setiap kali bicara yang dibicarakan selalu uang. “Apakah kalau nanti kendi nusantara tumpah lalu seluruh hutan Kalimantan daunnya berubah jadi uang.  Ini siasat yang agak ajaib karena orang bicara tentang sumber daya pendukung ibukota yaitu teknologi dan APBN, tetapi tiba-tiba kok pindah simbolnya dengan kemping di tengah hutan bersama mistisisme,” papanya. Mistisisme itu lanjut Rocky seharusnya ada petinggi adat datang ke situ mengundang orang-orang. Presiden Jokowi sekarang popularitasnya rendah sekali, ngapain harus di-baill out dengan ritual semacam itu. Itu juga ajaib. Bagaimana pun dia tokoh politik, maka sinyal politik mendahului lokal wisdom dari publik Kalimantan. Adanya tenda di tengah hutan, kata Rocky itu tenda-tenda rekayasa, ada kehidupan di situ, dan ada ritual. “Kalau kita betul-betul ingin menyatu dengan alam, ya jangan pakai listrik, datang ke pinggir sungai, bukan semua peralatan pakai mesin,” sarannya.   Menurut Rocky, Presiden tidak mengerti, bahwa yang disebut menyatu dengan alam mencari wangsit itu harus dalam kesunyian bukan dengan hiruk pikuk mesin. “Sebetulnya sejak awal ritual, itu tidak ada gunanya lagi karena sudah dipamerkan sekadar infotainmen saja. Energi batinnya tidak keluar dari ritual itu. Itu bahaya. Kebiasaan ritual harus keluar dari habit of the heart. Kebiasaan dalam hati. Tidak ada keteduhan bathin untuk ritual di hutan Kalimantan itu,” tegasnya. Yang juga aneh adalah dua hari menjelang kemping, tepatnya Jumat (11/03/2022) investor Soft Bank cabut dari proyek IKN. Itu yang saya maksud, kekhusukan itu tidak akan terjadi, karena semua orang membicarakan mundurnya Soft Bank. Bagaimana kita bicara masa depan kalau semua rencana berantakan. Tak hanya Soft Bank, Rusia juga mundur dari proyek kereta di Kalimantan. Negera-negara Teluk juga mundur. Akhirnya orang menjadi kaku, lalu saling menguatkan batin. “Presiden lalu meminta para pembantunya untuk membangun optimisme, padahal itu sebetulnya pertemuan pesimistik. APBN yang bolong masih harus dibebani membangun ibu kota, coba bayangkan. Investor asing kasih sinyal bahwa Indonesia tidak layak investasi,” katanya. Ini semacam parodi yang berupaya untuk saling menguatkan, padahal di depan, dia sebetulnya tragedi. Ini kemping yang tragis. “Membangun ibu kota cuma butuh dua hal satu adalah uang yang kedua adalah kegembiraan rakyat. Uang tidak ada, kegembiraan batin rakyat juga tidak ada karena sedang fokus antri minyak goreng. Mereka gak peduli ada presiden kemping,” paparnya. Kecuali kemping yang diajak meilenial, tokoh adat, dan masyarakat luas bikin jambore nasional. “Ini kemping yang diajak cuma menteri. Ngapain kemping dengan gerombolan yang saat ini sedang dihujat rakyat sebagai perusak bangsa,” pungkasnya.   Prosesi sakral penyatuan air dan tanah di Titik Nol Kilometer pembangunan Ibu Kota Negara tersebut juga dilakukan oleh 33 gubernur se-Indonesia yang diambil dari lokasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.  Air dan tanah di dalam kendi dan wadah itu kemudian dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara secara bersama-sama oleh Jokowi dan para gubernur di seluruh Indonesia. (ida, sws)

LaNyalla: Negara Tak Boleh Diserahkan ke Politisi yang Hanya Berpikir Kekuasaan

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan hegemoni partai politik yang begitu kuat akibat Amandemen Konstitusi 20 tahun silam, membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh politisi.  Menurut LaNyalla, mereka hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi bagi anak cucu nanti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech Dialog Kebangsaan bertema \"Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\", kerjasama DPD RI dan Gerakan Bela Negara, di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 Maret 2022. Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju,  Profesor Din Syamsuddin; Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki; Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN), Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo sebagai pembicara. Sedangkan Ketua Dewan Syuro Partai Umat, Amien Rais menyampaikan pandangannya secara virtual.  Acara tersebut dihadiri beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, para pegiat dan pemerhati konstitusi danpara pengurus GBN. Sejumlah emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang belakangan sering melakukan aksi unjuk rasa juga ikut bergabung dalam acara yang berlangsung \"panas\" itu.  \"Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Juga DPD RI sebagai wakil daerah,\" katanya. Faktanya, mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah. Tidak heran jika yang terjadi belakangan ini semua seperti berjalan suka-suka, tidak peduli terhadap rakyat. \"Salah satu contoh terbaru, tentang wacana penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hari Selasa, 8 Maret lalu, mengatakan; “Kalau Partai Kompak, Presiden Jokowi Pasti Setuju”. Kalimat itu menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo karena secara prosedural sudah cukup.  \"Inilah yang saya sebut bahwa hasil Amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,\" tuturnya. Ia tidak bisa mengatakan dengan kalimat normatif, bahwa baik tidaknya konstitusi tergantung karakter dan niat para penyelenggara negara.   \"Jadi bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi, yang berpikirnya lima tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan? Atau kalau perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?\" ujar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga sependapat dengan pernyataan Pak Prijanto dalam bukunya yang berjudul, \"Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, dimana dirinya juga memberi kata pengantar dalam buku tersebut, yang disebutkan, perencanaan yang baik, pemikiran yang luhur dan jiwa negarawan dalam menyusun konstitusi adalah setengah atau separuh dari keberhasilan.  \"Artinya konstitusi itu harus baik. Tidak boleh tidak baik atau asal-asalan, dan diserahkan semua tindak lanjutnya secara terbuka kepada undang-undang di bawahnya. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis, yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara,\" katanya. Faktanya, saat ini berdasar penelitian yang mendalam oleh sejumlah guru besar, seperti Profesor Kaelan dan Profesor Sofian Effendi, yang secara bulat menyatakan,  isi pasal-pasal hasil Amandemen 2002 sudah tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila.  \"Lalu apakah akan kita biarkan saja hal ini menjadi bahaya di masa depan? Menjadi ancaman bagi generasi anak cucu kita di masa depan? Dengan kita diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ada persoalan mendasar di dalam tata negara kita,\" ujarnya.  \"Kita di sini tidak dalam konteks memberi penilaian terhadap era atau orde yang pernah ada di negara ini. Saya ingin kita fokus kepada Pancasila sehingga demokrasi benar-benar ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’. Bukan berubah menjadi; ‘Dari Rakyat, Oleh Partai Politik dan Presiden, dan Untuk Kekuasaan’,\" ucapnya. (MAI/FNN).

Terbakar Sumur Minyak Tradisional, Polda Aceh Kerahkan Tim ke Lokasi

Jakarta, FNN. Polda Aceh mengerahkan tim teknisi kimia, biologi dan radioaktif dari Gegana Satuan Brimob ke lokasi kebakaran sumur minyak tradisional di Desa Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat di Aceh Timur, Senin mengatakan, tim tersebut untuk mengambil sampel berupa, air, minyak dan gas di sumur minyak yang meledak dan terbakar tersebut.\"Pengambilan sampel untuk mengecek apakah adanya pencemaran lingkungan akibat imbas dari kebakaran sumur minyak tradisional tersebut atau tidak. Setelah sampel diambil, maka akan dilakukan uji dan nantinya hasilnya akan keluar beberapa hari ke depan,\" kata Kapolres.Sementara itu, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur memeriksa dan memintai keterangan tiga aparatur desa terkait meledak dan terbakarnya sumur minyak tersebut.\"Ketiga orang yang diperiksa yakni kepala desa, kepala dusun, dan seorang warga. Penyidik juga sudah memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan,\" kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Dizha Fezuono.AKP Miftahuda Dizha Fezuono mengaku tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur masih di lokasi menyelidik serta melakukan olah tempat kejadian perkara\"Hasil penyelidikan sementara, pengeboran minyak di tempat itu dilakukan secara ilegal. Pengeboran juga tidak mengacu kaidah standar pengeboran migas,\" kata AKP Miftahuda Dizha Fezuono.Sebelumnya, sumur minyak yang dikelola secara tradisional di Desa Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, meledak dan terbakar Jumat (11/3) pukul 23.30 WIB. Akibatnya, seorang pekerja meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka kritis. (Sof/ANTARA)

Suplai Listrik untuk Fasilitas Pengolahan Mineral Freeport

Jakarta, FNN. PT PLN (Persero) akan menyuplai kebutuhan listrik sebesar 170 MVA ke fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.   Langkah ini merupakan upaya PLN dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk tambang dalam negeri melalui hilirisasi mineral.   \"Peran PLN ialah melayani dan menyediakan pasokan listrik yang handal, berkualitas, dan harga yang kompetitif bagi pelanggan industri smelter di seluruh Indonesia, termasuk proyek smelter Freeport Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam mendongkrak perekonomian negara,\" kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangannya di Jakarta, Senin.   Komitmen pasokan listrik tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai operator KEK Gresik.   Bob menjelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik oleh PLN kepada Freeport Indonesia melalui BKMS dilakukan dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebesar 30 MVA pada September 2023, tahap kedua sebesar 60 MVA pada 26 Desember 2023, tahap tiga sebesar 110 MVA pada Maret 2024, dan tahap empat sebesar 170 MVA pada Juni 2024.   Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung kegiatan bisnis dan industri. Untuk itu, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter.   \"Penandatanganan PJBTL PB 170 MVA dengan BKMS 100 persen untuk menyuplai smelter Freeport Indonesia yang ada di kawasan KEK Gresik,\" jelas Bob.   Penyediaan ketenagalistrikan untuk smelter Freeport Indonesia dipasok melalui dua subsistem 150 kV, yaitu subsistem Krian 3,4 dan subsistem Ngimbang masing-masing dua sirkuit.   Dalam PJBTL ini smelter Freeport Indonesia menjadi pelanggan listrik premium platinum.   \"Dengan fokus PLN memberikan listrik yang andal tanpa henti, maka pelanggan juga dapat fokus pada bisnis yang lebih produktif mendukung kemajuan industri smelter di Indonesia,\" terang Bob.   Dalam mendukung penyediaan pasokan listrik dari energi hijau, PLN memiliki produk terbaru berupa sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificate (REC).   Setiap satu unit REC merepresentasikan 1 MWh energi baru terbarukan pada suatu pembangkit dalam waktu tertentu. Program ini bisa dimanfaatkan para pelaku industri yang berkontribusi dalam penggunaan listrik ramah lingkungan.   \"Biaya layanan REC sebesar Rp35.000 per MWh yang dapat dibeli oleh pelanggan PLN maupun non-pelanggan PLN,\" kata Bob.   Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan pihaknya memakai listrik PLN karena harga listriknya yang mampu bersaing, sehingga bisa mengefisienkan operasional pabrik ke depan.   \"Ternyata memakai listrik PLN tidak terlalu mahal. Ini juga sebagai langkah kami untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas listrik di Jawa Timur,\" kata Tony.   Sementara itu, Direktur Utama BKMS Bambang Soetiono Soedijanto mengungkapkan dengan masuknya listrik PLN ke wilayah Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia.   Kerjasama itu bisa menjadi showcase bagi dunia bisnis bahwa pasokan listrik di JIIPE andal dan pasokannya berlimpah.   \"Tentu dengan adanya listrik dari PLN bisa meningkatkan daya saing industri dan juga bisa mengajak industri lain bergabung di JIIPE,\" ujar Bambang.   Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap dengan menggunakan listrik PLN, maka industri smelter di Indonesia bisa semakin efisien.   \"Harga listrik yang kompetitif menjadi faktor penting khususnya bagi industri hilir. Kami mendorong semua industri di Indonesia bisa memanfaatkan listrik dari PLN,\" pungkas Rida. (Sof/ANTARA)