ALL CATEGORY
Empat Skenario Perpanjangan Jabatan Jokowi
Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN UNTUK mengubah konstitusi, syaratnya negara harus chaos dan ekonomi terancam. Ini yang akan dijadikan alasan. Pemerintah selalu bilang, baik-baik saja, padahal sesungguhnya tidak baik-baik saja. Pemerintah tetap akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dananya lebih besar. Ada jatah APBN. Mana lebih penting IKN atau pesta demokrasi. Ambigu terus-menerus. Kanal YouTube Off The Record yang dipandu dua wartawan senior FNN Agie Betha dan Hersubeno Arief menyampaikan, justru seharunya kalau tidak ada pemilu, bukannya diundur, tapi dipercepat. Dalam situasi seperti itu, tak punya duit ada alasan untuk mengundurkan pemilu. Tiga partai yang semula mengusulkan itu, PKB, PAN, dan Golkar, ternyata tak berhasil, nanti mungkin KPU yang minta diundur. Puzzle-puzzle yang terjadi selama ini semakin jelas siapa otak penundaan Pemilu 2024 itu. Bahasa yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah jelas dalam Podcast Deddy Corbuzier Luhut kelihatan santai. Presiden Joko Widodo, kata Luhut, sudah bilang, taat konstitusi, tidak ada melarang wacana penundaan. “Ketika konstitusi diubah dia akan taat,” ujar Hersubeno Arief. Awalnya disebut sebagai aspirasi rakyat. Sekarang hasil survei, ternyata hasilnya beda. “Sekarang Luhut pakai Big Data. Lha ini awalnya Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar). Makin terlihat akal-akalan: 110 juta big data,” lanjutnya. Kalimat Luhut di podcast Deddy sepotong-sepotong. “Ga tuntas. Pak Luhut mengklaim, ada ceruk pemilih PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB yang setuju penundaan. Big data percakapan medsos. Twitter 15, 7 juta. Big data dari mana? Kalau data tidak akurat akan jadi persoalan,” ujarnya. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam medsos. Ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjutkan menjabat. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Rencana Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka telah menentang keras dan melawan ambisi Luhut tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU. Skenario Luhut? Setidaknya ada 4 skenario yang dilontarkan Luhut terkait rencana tersebut. Yaitu: Pertama, Tiga periode untuk pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto, tapi ditolak; Kedua, Penundaan pemilu 2024 dimulai dari Bahlil mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol. Namun, banyak ditolak pimpinan partai sendiri seperti Surya Paloh, Hasto, Gerindra juga menolak. “Opsi ini kelihatannya masih akan terus dicoba,” ungkap Hersubeno Arief. Ketiga, Perpanjangan masa jabatan. Rumor bahwa di Bogor ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati pada 10 Maret 2022. Di situ juga dikatakan menolak. Jokowi dan Megawati berbeda. Megawati pernah bila, “Emang negara ini milik nenek moyang Lu.” Padahal, “Megawati sekarang ini sedang berpikir bagaimana anaknya, Puan Maharani, bisa naik. Tapi, Jokowi sedang berpikir bagaimana menjabat lagi. Jadi bukan senafas sejiwa,” ujarnya. Luhut tetap akan perpanjang, karena itu mereka anggap konstitusional. Namun, Surya Paloh tetap tolak. Keempat, Penundaan Pemilu 2024 dengan alasan ketiadaan anggaran. Ini rencana alternatif. “Ternyata pemerintah punya rencana besar. Pokoknya, Jokowi harus berkuasa, apapun caranya,” timpat Agi Betha. Yang perlu diwaspadai lagi, Jokowi berpotensi mengeluarkan dekrit. Jokowi memang tidak mungkin terlibat teknis, tapi dia pantau opsi-opsi ini. Apalagi seperti kata Zulhas bahwa itu sudah persetujuan Jokowi. Operasi ini sudah persetujuan Jokowi. Luhut dalam sebuah podcast di YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu, 12 Maret 2022 menanggapi isu mengenai jabatan Presiden Jokowi tiga periode yang masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Luhut menilai wacana mengenai 3 periode tersebut tidak masalah karena bagian dari demokrasi. Luhut menjelaskan bahwa sekarang banyak suara bermacam-macam, kalau memang suara (3 periode) tersebut membesar tergantung dari perwakilan rakyat untuk menanggapi. “Soal (apakah) mungkin atau tidak mungkin itu, nanti DPR dan MPR yang menentukan, jadi bahwa ada wacana macam-macam dipublik merupakan bagian dari demokrasi,” jawab Luhut. Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Luhut menjelaskan jika rakyat tiba-tiba minta, DPR berproses, partai politik berproses sampai di MPR, dan kalau sampai terjadi penundaan satu tahun, dua tahun atau tiga tahun, sah-sah saja. Deddy Corbuzier penasaran apakah nanti tidak balik di zaman Soeharto. Menurut Luhut, kekebasan dulu tidak seperti sekarang, sekarang rakyat boleh bersuara. “Kebebasan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang boleh bersuara, dulu ga berani, bisa bonyok. Sekarang apa yang ga dibilang Pak Jokowi, Pak Jokowi diem saja, sekarang apa saja ribut, pak Jokowi dibilang tidak konstitusional, wong beliau ga ngomong, itu suara dibawah kan, artinya ini belum tentu, kenapa mesti repot,” jelas Luhut. Menurut Luhut, suara rakyat jika memang suara itu besar, DPR atau partai politik pasti dengar, dan itu merupakan konstituen. Apabila rakyat terus berkembang, bilang di DPR dan MPR, konstitusi yang dibikin yang harus ditaati presiden, karena konstitusi yang memerintahkan presiden. (*)
Monolog Tentang Jakarta Bersama Angie
Oleh : Yarifai Mappeaty, Pemerhati Masalah-masalah Sosial “Ih, sekarang kayak luar negeri loh yah,” ucap Anggelina Sondakh, lirih, saat menyaksikan Jakarta untuk pertama kalinya, setelah keluar dari Lapas Pondok Bambu, seperti dikutip Pikiran Rakyat.com, 6 Maret 2022. Anggie, begitu ia disapa, tak kuasa sembunyikan rasa takjubnya terhadap apa yang dilihatnya. Ucapan Anggie itu adalah sebuah ekspresi yang jujur, apa adanya, tanpa pretensi apa-apa. Anggie tak berlebihan, sebab wajah Jakarta memang banyak berubah secara radikal, terutama dalam lima tahun terakhir, semenjak dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Mba Anggie, apa yang kamu lihat, sebenarnya belum seberapa. Misalnya, cobalah berkendara di malam hari melintasi Jalan Jend. Sudirman – MH. Thamrin dari arah Blok M. Di depan FX Senayan, berhentilah, sebentar saja. Kusarankan engkau turun dari mobil lalu tengok sekitar. Engkau boleh berkacak pinggang, sembari menghirup hirup udara pelan dan dalam, hingga memenuhi rongga dadamu. Tidak perlu sungkan dilihat orang, tapi nikmati saja suasana malammu di situ, sepuasmu. Rasakan bedanya dengan sepuluh tahun lalu, saat engkau melintasi jalan itu, nyaris setiap hari. Tetapi jangan berlama-lama, segera saja lanjutkan perjalannmu, sebab masih banyak yang perlu engkau saksikan. Misalnya, sebelum melintasi Jembatan Semanggi, engkau akan melihat fly over melingkar. Jalan itu disebut “Simpang Susun Semanggi”, peninggalan Ahok, Gubernur Jakarta, sebelum Anies Baswedan. Mba Anggie suka taman, bukan? Nah, selepas itu, engkau akan menyaksikan Jalan Jend. Sudirman bagaikan taman terpanjang di dunia dengan trotoar yang lebar pada kedua sisinya. Trotoar itu tidak hanya memanjakan para pejalan kaki dan pecinta sepeda, tetap juga membuat gedung pencakar langit yang berderet di sepanjang jalan itu, tampak lebih ramah. Usai melewati fly over Karet, pelankan mobilmu, lebih pelan lagi. Sebab saya ingin engkau melihat dan bertanya, “Ih, ada perahu pinisi di atas jembatan?” Itu namanya JPOS Tematik Pinisi Karet Sudirman, ikon baru Jakarta. JPOS itu akronim dari Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda. Disebut begitu karena peruntukannya, tidak hanya bagi para pejalan kaki, tetapi juga bagi para pengendara sepeda. Begitulah cara Gubernur Anies Baswedan memanjakan warga Jakarta. Dari atas jembatan itu, panorama Jakarta di malam hari, begitu memesona, sehingga sangat diminati, terutama oleh para muda-mudi. Berada di atas jembatan itu, ada yang menyebut serasa bukan berada di Jakarta, melainkan di Singapura, di Hong Kong, bahkan ada yang menyebut serasa berada di Korea Selatan. Apa benar begitu? Entah, soalnya saya belum pernah berkunjung di negeri-negeri itu. Tetapi yang pasti, berada di atas jembatan itu pada malam hari, ada perasaan sensasional yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tidak heran jika orang bilang serasa berada di negeri lain. Mba Anggie, penasaran, kan? Tentu saja. Namun sayang sekali, engkau tidak bisa menikmatinya malam ini. Soalnya, tidak ada tempat untuk parkir, sementara engkau menyetir sendiri. Maka kusarankan engkau datang di lain waktu dengan sopir pribadi. Apa? Masih mau berhenti juga? Oh, sebaiknya jangan coba-coba. Sebab, jika engkau tetap memaksa berhenti karena melihat tidak ada petugas, maka, tunggu surat tilang akan datang menyapamu di rumah. Ha...! Engkau mau bilang Anies tidak adil karena tak menyediakan tempat parkir? Eit, tunggu dulu. Jangan latah menuntut keadilan. Sebab JPOS itu memang didedikasikan Anies untuk para pejalan kaki dan pecinta sepeda di Jakarta yang selama ini kurang mendapat perhatian. JPOS itu adalah bukti perhatian Anies pada mereka. Ayo, jalan lagi. Di depan sana, engkau akan menjumpai suasana yang membuatmu makin takjub. Bunderan HI, misalnya, suasananya sudah sangat jauh berbeda. Ah, lihat saja sendiri. Namun, perlu kuceritakan padamu bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Bunderan HI, nyaris setiap tahun menjadi langganan banjir. Banjir parah yang pernah melanda Bunderan HI terjadi pada 2013, 2015, dan 2017. Bahkan kala itu, istana negara pun ikut terendam. Bagaimana di masa Gubernur Anies? Tercatat pada 2020, juga terjadi banjir. Namun, selain tidak separah tahun-tahun sebelumnya, juga cepat surut, sehingga tidak banyak yang menyaksikannya. Padahal, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, curah hujan pada Januari 2020 itu, 377 mm/hari, adalah yang paling ekstrim dalam 20 tahun terakhir. Bandingkan curah hujan pada 2013 dan 2015, jauh lebih rendah, masing-masing hanya 100 mm dan 277 mm/hari, namun banjirnya lebih parah. Artinya, penanganan banjir Jakarta di era Anies, jauh lebih baik. Oh yah, Mba, tidak terasa, engkau sudah sampai di Patung Kuda, ujung Jalan MH. Thamrin. Sedikit lagi hari akan segera berganti, sehingga cukup sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, saya ingin tahu pendapatmu mengenai apa yang engkau lihat dan saksikan. Apa?! Jakarta beruntung memiliki Anies? Oh, tampaknya saya harus mengingatkanmu untuk berhati-hati mengucapkan itu. Sebab, jika sampai mereka mendengarnya, engkau akan dibully sampai hancur berkeping-keping. Semoga Allah menjagamu selalu. (*)
.jpeg)
Jangan Coba-Coba Ubah Konstitusi, Mimpi Pun Tidak Boleh
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menceritakan pengalamannya saat menjabat tahun 1999-2001. Cerita ini ia sampaikan kepada wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu (12/03/2022) di Jakarta. Adhie menanggapi makin ugal-ugalannya para penikmat kekuasaan memerkosa konstitusi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. Berbeda dengan zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang segala sesuatunya yang menyangkut konstitusi, didiskusikan terlebih dahulu dengan ahlinya. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia,” kenangnya. Ketika itu Adhie langsung menuju rumah Prof. Harun. “Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi,” katanya. Itulah, kata Adhie pesan Prof. Harun dalam pertemuan itu. “Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. Setelah masyarakat meleng, kata Adhie, sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Mula-mula diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar, lalau Ketua Umum PAN. “Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” kata Adhie berkelakar. Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Pola-pola ini, kata Adhie telah menjadi kebiasaan rezim untuk main akal-akalan, termasuk mengakali konstitusi. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. (ida, sws)
Adhie Massardi: Para Bedebah Telah Berubah Menjadi Anjing dan Babi
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi terus melakukan kontrol dan kritik sosial terhadap rezim melalui puisi. Kali ini ia menganalogikan penguasa yang korup sebagai anjing dan babi. Pada akhir 2009, sajaknya Negeri Para Bedebah menjadi ikon perlawanan dalam kasus korupsi “cicak vs buaya”, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gencar diserang kelompok politik yang korup. “Rupaynya para bedebah tetap berkuasa kemudian bermetamorfosis menjadi anjing dan babi,” kata Adhie Massardi kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersudeno Point, Sabtu, (12/03/2022} di Jakarta. Adhie mengakui kata “anjing dan babi” kedengarannya kasar, tetapi ia mendapatkan inspirasi itu justru dari pembantu Jokowi. “Saya dapat inspirasi anjing dan babi itu dari para pembesar kepercayaan Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal anjing, itu dari Menag, kemudian babi dari Mendag. Nah, ini antara Menag dan Mendag kok variannya binatang semua, binatang yang kita najiskan,” katanya. Mengomentari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat (11/03/2022), Adhie mengaskan bahwa pertemuan itu sesungguhnya ingin mengulang peristiwa 56 tahun yang lalu. “Ini kan terjadi pada 11 Maret 2022, 58 tahun yang lalu Presiden Soekarno mengalami masalah yang tidak bisa dia kuasai, tidak bisa dia atasi. Dia lalu memberikan Surat Perintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, tanggal 11 Maret 2022 ini, kita menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak sanggup mengatasi persoalan bangsa. Kalau dulu Super Semar sekarang Super Petruk, anaknya Semar,” paparnya. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Sekarang ini kata Adhie, gerakan inteletual sudah menyatu melihat persoalan bangsa menghadapi kegelisahan yang sama. “Kita melihat pemerintah tak mampu mengatasi problem bangsa dan kecenderungannya, dalam berbagai hal mengabaikan konstitusi dan hukum tata negara. Padahal, negara itu diatur oleh undang-undang. Yang menarik, penjelasan dari Bivitri, bahwa negara hukum itu bukan negara yang menghukum rakyatnya, tetapi negara yang membatasi tingkah laku penguasanya,” tegasnya. Adhie menegaskan dalam pertemuan bahwa Rocky Gerung bolak balik mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini konstitusi menjanjikan percepatan pergantian kekuasaan. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. Demikian juga Bivitri, kata Adhie bahwa eksekutif dan legisatif tidak boleh bicara membuka wacana yang melanggar konstitusi, yang tidak ada dalam konstitusi atau yang dibatasi oleh konstitusi. “Eksekutif itu simbolnya presiden. Presiden dan bawahannya kan bersumpah tidak akan melanggar konstitusi. Ini sudah melanggar jauh konstitusi. Apalagi ada DPR yang sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024, kemudian ada orang-orang yang coba melakukan pelanggaran. Menurut Bivitri, ini jelas melanggar konstitusi,” paparnya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari UI. Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi. Itu pesan Prof. Harun. Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh M. Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. “Sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Berikut petikan bunyi puisi tersebut:Hikayat Negeri: Anjing dan BabiSajak Adhie M. MassardiAku kisahkan kepada kalianTentang sebuah negeriLetaknya persis di garis khatulistiwaPada zaman raja-rajaPara nakhoda menyebutIni negeri zamrudTapi kemudian dirundung bangkrutItu karena anjing-anjing kampungYang dipiara rakyatnyaTak pernah berfungsiSebagaimana diatur dalam konstitusiLagaknya seperti kawanan serigalaDalam film-film DrakulaMelolong parau menakutkanMinta rembulan perpanjang malamMenunda jadwal fajar bersinarMereka memang pecinta kegelapanKarena sesungguhnya mereka pengecutItu sebabnyaKetika babi-babiMenggasak kedelai milik para petaniAnjing-anjing itu hilang nyaliMaka ketika tempe dan tahuSumber utama protein bagi rakyatLenyap di pasar-pasarMereka tak pernah perduliMereka ingin rakyatTetap bodohAgar anjing-anjing ituTetap menguasai malamMenguasai kegelapanItulah saat mereka membuat (ida, sws)
Ketua DPD RI Big Data Bicarakan Minyak Goreng bukan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,\" papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022). Dikutip dari Sindonews, LaNyalla memaparkan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. \"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,\" jelas LaNyalla. Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla. Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,\" tutur LaNyalla. (sof)
Belanda Masuk Internaat
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan MASA interniran orang-orang Belanda di jaman Jepang 1942-1945. Internier artinya hidup terasing di sebuah asrama. Yang hidup di situ unit-unit keluarg bj ina Belanda. Total bisa mencapai 50-60 orang. Masa itu saya balita, lahir 2 Juli 1942, saya tidak mengalami, tapi di Kampung Baru dekat rumah saya di Sawah Besar ada inernaat yang lokasinya berseberangan gang dengan rumah Tante Lili. Ia saudara Mak yang menikah dengan pengarang angkatan 45 Idroes. Buat orang Belanda yang biasa hidup enak memang azab tinggal di internaat. Segalanya harus mereka kerjakan sendiri. Biasanya ada beberapa orang baboe en boejang yang urus apa saja keperluan mereka di rumah. Di Internaat mereka harus cuci pakaian dan menjemur sendiri. Setrika tidak ada. Di internaat biasa mevrouw en mejses kembenan. Inlander yang dahulu mereka perbudak tidak mentertawakan atau nyukurin. Paling-paling cuma larak lirik pas vrouwen kembenan. Interniran itu kalau ada keperluan yang mau dibeli menyuruh orang kampung sekitar internaat. Interniran yang tak ada uang menjual pakaiannya atau barang yang mereka tak perlukan ke tukang loa. Di jaman Jepang tukang loa rejekinya lumayan. Dalam pengasingan juga muncul cinta internaat. Kalau sekarang jodoh lewat internet. Kemerdekaan RI 17/8/45 akhirnya menyudahi era penderitaan internaat. Kesalnya kita Sekutu masuk Indonesia illegal. Tahanan internaat mereka bebaskan lalu eks tahanan itu dipulangkan ke Holland. Saya tak pernah baca atau dengar interniran disiksa Jepang. Giliran inlander bertemu di jalan dengan serdadu Dai Nippon yang sepertinya belum sarapan, wah berat. Manggut digaplok, tidak manggut digaplok juga. Bagero! (Foto seorang wanita Belanda di internaat bersama seorang anak laki2 congkél2 tanah cari air). (*)
.jpeg)
Dibunuh Tanpa Proses Peradilan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KASUS penembakan dr Sunardi atas tuduhan terlibat terorisme harus didukung pembuktian. Oleh karenanya pengusutan tuntas mesti dilakukan.Tidak cukup dengan pernyataan bahwa dr Sunardi menjadi penasehat Jama\'ah Islamiyah (JI) atau pendiri Hilal Ahmar Society. Terlalu sumier untuk harga nyawa seorang warga negara. Ditembak punggung atas dan pinggul kanan hingga tewas. Kepolisian dalam hal ini Densus 88 harus bertanggung jawab atas agenda pembuntutan dan penangkapan dr Sunardi yang sedang mengendarai mobilnya seorang diri. Yang bersangkutan difabel dan masih berstatus terduga sebagaimana berita awal. Keluarga sama sekali tidak menerima surat apapun. Kecuali surat penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Kepolisian. Modus operandi yang hampir sama dengan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI oleh aparat pada 7 Desember 2020. Ada pembuntutan, pengejaran, dan penembakan. Mobil rusak dan dengan alasan melawan. Korban pun tewas, karenanya tidak mampu memberi keterangan atas peristiwa yang sebenarnya. Sebaliknya aparat bebas untuk bercerita. Sesuatu yang dikaitkan terorisme membuat banyak cerita bukan fakta. Pembuktian lebih bersifat sepihak dan bisa dibuat-buat. Publik tidak memiliki imbangan bukti. Di sinilah pelanggaran HAM menjadi mudah untuk terjadi. Oleh karenanya sangat setuju jika Komnas HAM terjun melakukan pengusutan atas penembakan dr Sunardi tersebut. Sebagai negara hukum sudah selayaknya seseorang itu dieksekusi atas perintah hukum melalui proses peradilan. Banyak kasus teroris yang terduganya tewas, sehingga tidak dapat menguak motif dan jaringan sebenarnya. Semua dibuat gelap. Katanya ingin menumpas habis kejahatan terorisme, tetapi faktor penguak justru dihabisi. Haruskah ada adagium bahwa \"terorisme adalah keanehan hukum dari suatu misteri politik\" ?. Teroris yang tewas oleh aparat menjadi korban dari kepentingan atau permainan politik. Tampaknya mesti ada evaluasi sekaligus perubahan paradigma penanganan ke arah yang lebih manusiawi. Batas waktu tahanan juga sangat lama hingga bisa tujuh bulan untuk sampai pada proses Pengadilan. Ini menyangkut HAM yang terabaikan. Densus 88 bukan badan super body yang dapat berbuat bebas atas nama hukum. Memberantas terorisme dengan cara teror bukan solusi. Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Belum lagi target selalu saja komunitas muslim. Aktivis bahkan penda\'wah. Baik terorisme maupun radikalisme sepertinya memiliki fokus sasaran yang sama yaitu umat Islam. Atribut keagamaan senantiasa dilekatkan. Kini diumumkan oleh Kepolisian bahwa dr Sunardi berstatus tersangka, semestinya dijelaskan kapan yang bersangkutan dipanggil, diperiksa, dan digelar perkara hingga berstatus tersangka. Mengapa tidak ditahan pasca pemeriksaan. Penangkapan dilakukan karena mangkir memenuhi panggilan? Mengapa ada kejar mengejar sehingga terjadi tabrakan? Zig zag kendaraan itu perlawanan atau kepanikan? Dari mana dr Sunardi ditembak, oleh siapa dan atas perintah siapa? Bukankah dr Sunardi memiliki rumah dan tempat praktek, mengapa tidak ditangkap di sana? Semua itu harus terjelaskan. Masalah ini tidak boleh hilang begitu saja, harus diusut tuntas. Meskipun tuduhan pada dr Sunardi adalah teroris. Publik harus diberi bukti dan keyakinan. Jika tidak jujur dan transparan maka apa beda rezim ini dengan rezim zionis Israel yang sewenang-wenang membunuh dan membantai warga Palestina atau rezim komunis Cina yang membunuh dan membantai muslim Uyghur? Indonesia negara Pancasila, bukan Zionis atau Komunis. Buat cara penanganan hukum lebih sehat dan beradab. (*)
Rocky Gerung: Impeachment Itu Satu Napas dengan People Power
Jakarta, FNN – Pemerintah tampaknya tetap ngotot ingin Pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar Joko Widodo terus berkuasa. Fenomen ini membuat banyak kalangan perlu memberi respons tegas. Para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden menggelar pertemuan pada Jumat (11/3) di Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Rocky Gerung menyatakan bahwa setelah diskusi mereka membicarakan banyak hal. “Kita sepakat menyatakan bahwa konstitusi sudah tercabik-cabik, sudah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir konstitusi masih di ujung tanduk, sekarang sudah ditanduk sehingga tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih poin bahwa pergerakan rakyat tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut people power,” kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/03/2022). Rocky menegaskan, seandianya terjadi pemaksaan oleh pemrintah, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power. “Dan itu hasil analisis akademis dan hasilnya, kita pantau big data bahwa 112 juta orang justru menghendaki people power,” paparnya menyindir Luhut. Rocky menyatakan bahwa mempercepat Pemilu itu konstitusional, yang tidak boleh itu memperlambat Pemilu. “Konstitusi kita hanya megatur syarat-syarat percepatan Pemilu yaitu impeachment. Konstitusi tidak mengatur syarat-syarat penundaan Pemilu. Pemilu tidak bisa ditunda untuk memperpanjang kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek Pemilu melalui impeachment. Ini sangat konstitusional dan impeachment itu satu napas dengan people power, “ paparnya. Rocky Gerung juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung sebagai tanggapan dari pernyataan Luhut yang mengklaim bahwa sebagian rakyat Indonesia menyetujui penundaan pemilu 2024. Luhut bahkan menyebut bahwa orang-orang partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP menyetujui usulan penundaan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa Luhut sedang memainkan ‘makar’ terkait penundaan pemilu 2024. “Kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra setuju, itu namanya makar,” kata Rocky. “Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah politik melalui hal yang tidak konstitusional,” tambahnya. Rocky Gerung menyebut bahwa ‘big data’ yang diklaim oleh Luhut dianggap sebagai provokasi dan sifatnya tidak konstitusional. Menurut Rocky Gerung, Luhut saat ini tengah memprovokasi orang-orang untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024. Ia bahkan menyebut bahwa Luhut saat ini sedang memimpin sebuah makar bersama dengan parpol lain terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024. “Jadi Bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebenarnya sedang memimpin makar, bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru, jadi ini bahayanya kalau pejabat publik tidak paham basis konstitusional,” ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini akan terus digaungkan hingga mendapat persetujuan. “Jadi kelihatannya memang Pak Luhut pemimpin orkestrasi ini, karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan,” tandasnya. Diketahui, sebelumnya, para tokoh tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. (ida, sws)
Jaringan Aktivis Nusantara Mendorong Penguatan Kontra Narasi Terorisme
Jakarta, FNN. Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon JASN mendorong Pemerintah untuk memperkuat pendekatan kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme dalam upaya pemberantasan serta penanggulangan terorisme.\"Pemerintah sepatutnya tak melulu bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi perlu pendekatan lain yang terukur, seperti memperkuat kontra narasi dan sosialisasi. Kontra narasi dan sosialisasi adalah keniscayaan yang patut diperkuat karena pendekatan hukum, sekali pun itu humanis, tampaknya tidak terlalu berefek, bahkan justru dapat menimbulkan serangan balik karena dendam, lalu polisi kerap jadi sasaran,\" kata Romadhon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, menurutnya, penguatan kontra narasi dapat menandingi serta menyeimbangkan keberadaan propaganda kelompok radikal atau teroris yang menguasai dunia digital, seperti media sosial, terutama ketika mereka hendak merekrut anggota untuk dibina dan dipersiapkan menjadi teroris.\"Jangan sampai kita latah (mengikuti propaganda tersebut). Ini bahaya karena teroris menguasai media, sehingga bisa melakukan propaganda. Mereka bahkan terbuka ketika merekrut calon teroris untuk dibina,\" ujarnya.Sejauh ini, Romadhon memandang terorisme di Indonesia selayaknya sebuah pohon pisang yang saat ditebang, justru akan bertumbuh menjadi seribu.Artinya, ujar dia, berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian terorisme secara hukum tidak berimplikasi dan belum memberikan efek jera kepada pelaku.\"Faktanya, sampai detik ini, penangkapan terhadap terorisme terus berlangsung. Yang terbaru, penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri terhadap tersangka teroris dokter Sn di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (9/3),\" kata Romadhon.Ia juga mengatakan salah satu penyebab Pemerintah dan aparat penegak hukum belum optimal menyelesaikan persoalan terorisme adalah jaringan terorisme yang sangat luas, sehingga sulit untuk dideteksi.\"Aparat kepolisian seringkali kecolongan, karena jaringan kelompok terorisme sangat luas sehingga sukar dideteksi,\" katanya pula.Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah agar tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum, tetapi juga pada pendekatan lain, seperti kontra narasi dan sosialisasi antiterorisme. (Sof/ANTARA)
Indonesia Ramaikan Pameran Pertanian Internasional di Qatar
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar RI di Doha menggandeng dunia usaha Indonesia untuk ikut meramaikan pameran pertanian dan lingkungan internasional 2022 di Qatar pada 10-14 Maret.KBRI Doha mengikuti Pameran Qatar International Agricultural and Environmental Exhibition 2022 atau yang dikenal sebagai AgriteQ dan EnviroteQ, kata pihak KBRI tersebut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pameran itu merupakan salah satu pameran pertanian dan lingkungan terbesar di kawasan Timur Tengah.Pada Pameran AgriteQ yang memasuki edisi ke-9 dan EnviroteQ edisi ke-3 itu, Paviliun Indonesia menampilkan berbagai komoditi dan produk pertanian dan peternakan Indonesia, seperti teh, kopi, olahan unggas, aneka rempah-rempah dan aneka produk akhir dari tanaman kelor.Paviliun Indonesia dalam pameran itu juga mempromosikan berbagai produk makanan dan minuman dari tujuh perusahaan dan dua asosiasi Indonesia.Perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran tersebut, antara lain PT. Haltraco Sarana Mulia, PT. Ince Jaye Mandiri, PT. Global Sekar Mandiri, Koperasi Warga Indonesia di Qatar (KWIQ) dan Mitra Tani Farm.Hadir pula perwakilan dua asosiasi di Indonesia yang bergerak dalam upaya memajukan komoditi rempah-rempah dan tanaman kelor (moringa), yaitu Sustainable Spices Initiative (SSI) Indonesia dan Beyond Moringa Indonesia.Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan menyampaikan bahwa partisipasi para pelaku usaha Indonesia pada pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 diharapkan memperkuat kehadiran produk-produk Indonesia di Qatar sehingga makin dikenal dan diterima pasar Qatar.Partisipasi tersebut juga diharapkan semakin membuka kesempatan dan peluang kerja sama bisnis bagi pelaku usaha Indonesia melalui interaksi langsung dengan mitranya di Qatar. Ridwan selanjutnya menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting di Qatar karena hal itu terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas yang terus dikembangkan di negara itu.Dengan pengalaman pernah diblokade oleh negara tetangganya selama sekitar tiga tahun, menurut Ridwan, Qatar perlahan membangun pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, selain untuk memberi kesempatan lebih banyak sumber pasokan kebutuhan pangan.Terkait kondisi itu, dia menilai produk pertanian Indonesia seperti hortikultura, rempah-rempah, produk unggas maupun perikanan serta produk makanan dan minuman pada umumnya masih mempunyai kesempatan luas untuk dapat masuk ke pasar Qatar.Ridwan menambahkan bahwa memasuki pasar Qatar adalah suatu pilihan strategis, karena dengan infrastruktur perhubungan udara dan lautnya yang sangat baik, Qatar menjadi pusat kegiatan (hub) bagi perlintasan orang dan barang tidak hanya di kawasan timur tengah tetapi juga dunia.Pameran AgriteQ dan EnviroteQ 2022 dibuka oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani pada 10 Maret 2022 dan akan berlangsung hingga 14 Maret 2022 di Doha Exhibiton and Convention Center (DECC). (Sof/ANTARA)
POPULER
