ALL CATEGORY
Perdamaian Rusia dan Ukraina Didorong Lewat KTT G20
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia akan mendorong perdamaian Rusia dan Ukraina lewat konferensi tingkat tinggi (KTT) G20.\"Jalur diplomasi internasional yang dimiliki Indonesia diharapkan bisa percepat perdamaian. Kita imbau Rusia untuk hentikan serangan,\" kata Muhaimin usai bertemu Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.Muhaimin berharap Presiden Rusia Vladimir Putin dapat hadir di puncak KTT G20 Indonesia pada Oktober 2022 mendatang.\"Diharapkan kedatangan Putin jadi sarana cari solusi damai. Tapi saya belum liat perkembangan terakhir. Nanti saya tanya Bu Menlu, mestinya pertimbangkan hadirkan Putin atau tidak. Karena kalau hadirkan Putin untuk perdamaian bagus, tapi kalau tidak ya untuk apa,\" kata Muhaimin menegaskan.Dalam pertemuan itu, Muhaimin mendengarkan perkembangan terkini di Ukraina yang masih berkonflik dengan Rusia oleh Duber Ukraina Vasyl Hamianin.Muhaimin menekankan akan terus membantu mengkomunikasikan persoalan ini kepada Menlu Retno Marsudi dan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan dengan adanya jembatan komunikasi dari Indonesia, Ukraina berharap Rusia tak lagi mengganggu kedaulatan wilayahnya.\"Pasti, terkait perkembangan ini akan saya sampaikan melalui Pak Presiden maupun Kemenlu. Yang disampaikan dubes terakhir ini, maupun yang disampaikan Dubes Rusia kemarin. Karena ada perbedaan informasi yang harus dikonfirmasi sama-sama,\" kata Muhaimin.Sementara itu, Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengapresiasi pertemuan tersebut. Dia berterima kasih atas niat Muhaimin yang mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia.\"Apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah krisis kemanusiaan ekstrem. Jutaan warga Ukraina kesulitan mengakses listrik, air, makanan, layanan kesehatan dan sosial, infrastruktur juga hancur. Saya harap kemanusiaan bisa menuntaskan hal ini. Merdeka atau mati,\" kata Hamianin.Sehari sebelumnya, Muhaimin Iskandar juga menerima kunjungan Dubes Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Dalam pertemuan itu Muhaimin mendorong agar Rusia menghentikan agresi militer ke Ukraina. (Sof/ANTARA)
Masyarakat Harus Memperkuat "Benteng" Pancasila Menghadapi Era Metaverse
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak masyarakat, khususnya Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) untuk memperkuat \"benteng\" Pancasila dalam menghadapi tantangan pada era metaverse.\"Seluruh kader GM FKPPI harus menjadi otak, mata, dan otot organisasi yang dapat berpikir, melihat, memetakan, menganalisis, dan bertindak menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan ideologi transnasional saat ini dan pada masa depan,\" kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Basarah mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur di Kota Batu, Jumat.Acara tersebut mengambil tema \"Komitmen GM FKPPI dalam Berpikir, Bergerak Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Separatisme pada Era Digitalisasi dengan Solid, Kuat, Militan Menjaga Pancasila dan NKRI\".Basarah menilai pemilihan tema Rapimda II GM FKPPI Jawa Timur sangat adaptif dengan perubahan zaman yang makin cepat dan dinamis.Menurut dia, kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai sendi kehidupan dan menyebabkan terjadinya disrupsi di berbagai lini kehidupan sehingga dampak lain yang juga timbul adalah memudarnya konsep ideologi.\"Ideologi dianggap telah usang dan tidak relevan. Pancasila rentan masuk dalam perangkap politik endisme, suatu konsep tentang akhir ideologi yang pernah dipopulerkan Daniel Bell dalam The End of Ideology,\" ujarnya.Ia mencontohkan kemajuan teknologi informasi dengan munculnya fenomena metaverse, suatu teknologi yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual.Menurut dia, dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar sesuai dengan keinginannya, yaitu replika atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3 dimensi yang digunakan sebagai representasi pengguna di internet.Basarah menjelaskan bahwa pada metaverse, pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual seperti berkumpul atau mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja daring, hingga membeli sebuah properti digital.\"Pertanyaannya apakah sebagai sebuah bangsa, kita sudah siap untuk mengantisipasi berbagai ekses yang akan ditimbulkan dari fenomena dunia metaverse tersebut,\" ujarnya.Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GM FKPPI itu menjelaskan bahwa pakar terorisme di pusat edukasi, teknologi dan inovasi antiterorisme di National Omaha, Nebraska, Amerika Serikat telah meneliti potensi metaverse menjadi markas kelompok teroris pada masa depan.Hal itu, kata dia, karena metaverse makin memuluskan aksi terorisme di dunia virtual karena tokoh teroris dapat berupa avatar digital yang berdiri di pusat keramaian dan melakukan propaganda sambil berusaha memikat penonton dengan iming-iming masa depan sesuai dengan keyakinan ideologinya.Ia juga menyampaikan potensi ancaman lain bangsa Indonesia adalah liberalisme atau individualisme yang membawa paham kebebasan, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.\"Mereka juga mempropagandakan paham kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini adalah ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia karena tidak mengenal ada kebangsaan. Berbagai ragam ancaman kebangsaan itulah yang harus disikapi dengan cermat dan saksama,\" katanya.Agar ketahanan nasional kukuh dan kuat, kata Basarah, masyarakat harus memahami dan kembali kepada jati diri ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.Menurut dia, untuk memahami jati diri ideologi Pancasila adalah dengan belajar sejarah karena bisa memahami pembentukan, perumusan, dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. (Sof/ANTARA)
Yusuf Martak: Kasus Pendeta Saifudin Lebih Berat dari Ahok
Jakarta, FNN – Dugaan pelecehan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh pendeta Saifudin Ibrahim di YouTube sudah sangat keterlaluan dan membakar perasaan umat Islam. Anehnya Presiden Joko Widodo tidak pernah berkomentar terhadap pelecehan demi pelecehan agama Islam. Demikian dipaparkan Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jumat (25 Maret 2022). “Ini sudah penistaan tingkat tinggi dan levelnya sudah di atas Ahok. Karena dia meminta 300 ayat Al Quran dihapus. Ini sudah gila dan kurang ajar berlebihan,” paparnya. Yusuf berharap umat Islam semakin cerdas menanggapi pelecehan terhadap Islam. “Mudah-mudahan kita makin cerdas. Selama ini yang disasar adalah yang dianggap radikal, dianggap ekstrem, yang tidak toleran, dan sebagainya. Tapi kenyataannya yang radikal justru bukan dari kita,” tegasnya. Sepanjang sejarah, kata Yusuf, umat Islam Indoneia tidak pernah melakukan penistaan terhadap agama lain. “Kita tidak pernah menistakan agama lain, komunitas lain. Akan tapi silih berganti baik dari komunitas maupun agama lain menyerang agama Islam,” paparnya. Menyikapi pelecehan yang dilakukan oleh pendeta Saifudin, Yusuf Martak meminta umat Islam harus bertindak. “Ini menurut saya umat Islam tidak boleh diam. Harus menanggapi dan harus bergerak. Kalau didiamkan akhirnya bisa terjadi pecah-belah di negara RI,” tegasnya. Ajakan Yusuf agar umat Islam bergerak bukan untuk melakukan kekerasan atau hal lain yang melanggar hukum. “Bukan saya memprovokasi, tapi sudah kelewatan, rasanya sudah sampai ke ulu hati, berlebihan, sewenang-wenang, seolah apapun perbuatan penistaan selalu dilindungi karena - mohon maaf yang selama ini terjadi, dari menteri agama, Deny Siregar, Ade Armando, sampai Abu Janda, tidak pernah diproses,” tegasnya. Pembiaran terhadap para penista agama Islam berdampak pada makin banyaknya orang yang berani melakukan pelecehan Islam. “Ini yang mengakibatkan makin munculnya penista-penista baru. Dan yang lebih parah lagi, menurut saya, presiden tidak pernah sekalipun berkomentar, sekalipun berkomentar,” katanya. Presiden, kata Yusuf selalu absen jika ada pelecehan terhadap Islam. “Coba kalau hal-hal lain. Urusan balap saja sudah kayak mau ikut balapan besoknya. Itu kan kelihatan sekali terlalu aktif, reaktif. Cuma hanya pencintraan,” tegasnya. Yusuf menduga Presiden tak mau komen soal pelecehan terhadap Islam, karena takut pamornya turun. “Mungkin kalau dia masuk di wilayah ini citranya akan jelek di mata kelompoknya, tapi bagus di mata kita. Mustinya kan presiden tidak boleh. Contohnya, menteri agama yang lalu berapa kali sleep of tongue terus, salah bicara. Apalagi yang sekarang, jangankan minta maaf, bahkan pingin menantang,” ungkapnya. Menteri agama yang sekarang jauh lebih parah ketimbang Menteri yang dulu. “Bahkan organisasi-organisasinya juga seolah melindungi. Ini kan aneh. Dia kan pejabat publik, mustinya memberi contoh yang baik, ujar yang baik, yang santun. Jangan samakan saat dia menjadi ketua ormas,” pungkasnya. (ida, sws)
BPKH Diminta untuk Menyusun Strategi Investasi Dana Haji
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun strategi investasi dana haji, serta melakukan kajian secara mendalam atas berbagai opsi investasi yang aman, berkelanjutan, dan dapat memberi manfaat bagi jemaah.\"Mandat yang diemban BPKH layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. Maka, BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut,\" kata Wapres dalam sambutannya pada acara Gala Dinner Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022 BPKH, yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Jumat.Wapres memandang perlu penyusunan strategi investasi dana haji agar dana tersebut dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan, baik bagi jemaah haji maupun masyarakat luas.Ia menyebutkan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian BPKH, yakni: pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.Menurut Wapres, investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, seperti akomodasi, transportasi, serta ready meal and services, harus mengedepankan tujuan utamanya, yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia.Selain itu, Wapres memandang perlu menelaah penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi COVID-19. Misalnya, terkait dengan layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut.Kedua, Wapres meminta BPKH melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.Wapres mengemukakan bahwa konvergensi antara prinsip lingkungan, sosial, tata kelola, dan keuangan Islam akan memungkinkan BPKH berinvestasi pada instrumen yang berbasis kepatuhan syariah dan memiliki manfaat berkelanjutan sekaligus mendorong inisiatif amal.Oleh karena itu, kata Ma\'ruf Amin, instrumen investasi hijau maupun investasi biru, seperti green atau blue sukuk, perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan.\"Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework,\" jelasnya. (Sof/ANTARA)
Apakah Zaman Kelam Islam Segera Berakhir?
Mojokerto, FNN – Apakah era Mulkan Jabriyah yang merupakan zaman terkelam dalam kesejarahan Islam saat ini akan segera berakhir? Masalah ini, menurut rencana akan dikupas tuntas dalam pengajian Fajar Shodiq di Masjid Nurul Azhar Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Ahad (27/3/2022) pagi. Sebagai pembicara, Ust. H Anwar Hudijono, wartawan senior. Muhammad Mirdasy, Pembina Yayasan Nurul Azhar Porong, Sidoarjo, Jumat (25/3) mengatakan, pemilihan topik itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan umat Islam bahwa mereka saat ini hidup di zaman yang bukan baik-baik saja. Hidup di zaman di mana posisi umat Islam sedang terpuruk. Cahaya Islam sedang redup ditelan kekekuatan ghasikin idza waqab (kegelapan). Suatu era yang disebut Mulkan Jabriyah. Istilah Mulkan Jabriyah didasarkan Hadits riwayat Ahmad dan Al Hakim bahwa perjalanan sejarah Islam terbagi dalam lima fase. Pertama, zaman Rasulullah selama 23 tahun. Kedua, zaman Manhaj Nubuwah atau Khalafaur Rasyidin selama 40 tahun. Ketiga, masa kerajaan-kerajaan Islam atau Mulkan Adhan yang berlangsung sekitar 1.350 tahun. Di era ini Islam boleh dibilang sebagai pemenang atau fase kejayaan. Fase ke empat disebut zaman Mulkan Jabriyah atau emperium penindas. Terakhir fase kelima yaitu fase kembalinya Mahjad Nubuwah atau Khilafah yaitu munculnya Imam Mahdi. “Saya memilih Ustad Anwar karena intens menulis di banyak media tentang eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Kami ingin melanjuti dengan dialog,” kata Mirdasy, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini. Ketika dikonfirmasi, Anwar Hudijono mengatakan, sebenarnya dia adalah penulis. Bukan penceramah. “Kalau yang menugaskan Nurul Azhar saya tidak bisa menolak. Ini sebagai takdhim kepada guru saya Buya Ustad Abdur Rahim Nur,” kata Anwar. Buya Ustad Abur Rahim Nur yang pernah menjadi Ketua PW Muhammadiyah Jatim adalah pendiri Yayasan Nurul Azhar Porong. “Istilah yang tepat saya ngaji. Kalau berceramah itu kemelipen, ketinggian. Sepertinya saya ini mengajari bebek berenang. Jamaah pengajian Fajar Shoqik itu tingkatannya sudah tinggi,” tambah Anwar. Yayasan Nurul Azhar selain merawat Masjid Nurul Azhar di tegah lumpur Lapindo, juga mendirikan Pondok Modern Bustanul Quran Nurul Azhar Ngoro. Pondok ini merupakan pengembangan dari Panti Asuhan dan jamaah pengajian yang dirintis Ust Abdur Rahim Nur. Saat ini bekerja sama dengan Muhammadiyah mengembangkan boarding school di Desa Lajuk, Porong. Mendirikan PAUD dan TK. Basis pendidikan di Nurul Azhar adalah membumikan Quran dalam akhlak keseharian dan menjadikan sunah sebagai alat memahami praktik ber-Islam Rasulullah. (mth/*)
Erick Thohir Berencana Bangun Rumah Indonesia di Makkah
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk membangun Rumah Indonesia di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk melayani jemaah haji dan umroh asal Indonesia.\"Kami berencana untuk membangun proyek Rumah Indonesia di Makkah untuk melayani jemaah haji dan umroh asal Indonesia,\" ujar Erick Thohir saat menyampaikan pidatonya dalam Global Islamic Investment Forum 2022 secara daring di Jakarta, Jumat.Menteri BUMN menambahkan bahwa PT PP (Persero) Tbk menjadi lead developer untuk proyek Rumah Indonesia di Makkah tersebut.Di samping itu Erick Thohir juga mengharapkan dukungan dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk berpartisipasi dalam skema pendanaan Rumah Indonesia di Makkah, berkolaborasi dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk mendanai konstruksi proyek tersebut.Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara dengan jemaah haji dan umroh terbesar selain Arab Saudi.\"Kiranya Islamic Development Bank atau IsDB dapat berdiskusi dengan PT PP dan BPKH dalam rangka membahas kemungkinan kolaborasi,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memiliki mimpi untuk berinvestasi membangun rumah haji di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.\"Kami juga memiliki mimpi yang memang sedang dijajaki, siapa tahu berjodoh lagi. Kita sedang mencari kesempatan untuk berinvestasi bagaimana membangun rumah haji di Makkah yang selama ini kita belum memiliki,\" ujar Menteri BUMN Erick Thohir.Menteri BUMN tersebut sangat mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa menjadi bagian membangun keuangan syariah secara bersama-sama dan kebetulan Kementerian BUMN juga ikut membangun hal tersebut. (mth/Antara)
MPR: "Stakeholder" Pusat dan Daerah Harus Serius Tangani Stunting
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder di pusat dan daerah untuk merespon dengan serius target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.“Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus merespon dengan serius untuk mencapai target penurunan angka stunting yang dicanangkan Presiden,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Keseriusan itu, jelas Rerie, harus ditunjukkan antara lain dengan rencana aksi dan tahapan realisasi yang terukur oleh para pemangku kepentingan.Target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 harus diikuti rencana aksi dan realisasi yang terukur dari setiap pemerintah daerah agar target itu bisa terealisasi sesuai rencana.\"Target penurunan angka stunting kerap dicanangkan, tetapi tanpa perencanaan yang terukur dengan baik, target-target itu hanya sekadar angka semata,\" ucap Rerie.Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3), Presiden Jokowi menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Data Kementerian Kesehatan angka stunting nasional pada 2021 tercatat 24,4 persen.Menurut Rerie, target penurunan persentase stunting hingga 14 persen dalam dua tahun ke depan memang bukan pekerjaan mudah, tetapi harus diikhtiarkan karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa kelak.Di tengah perubahan di berbagai bidang yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia, tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menambahkan, hanya negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) tangguh yang mampu memenangi persaingan.“Mencegah stunting dengan meningkatkan pemenuhan makanan bergizi bagi balita adalah langkah penting dalam membentuk kualitas anak bangsa yang tangguh,” ujarnya.Rerie menerangkan, upaya pemenuhan gizi yang strategis bagi setiap balita di negeri ini guna membentuk SDM yang tangguh harus dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.“Sehingga pencapaian target penurunan angka stunting nasional itu bisa digalang dalam satu gerakan bersama seluruh anak bangsa,” tutur Rerie menambahkan. (mth/Antara)
PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp 77,9 M dari Investasi Ilegal
Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. “Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain. PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Selain itu, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana. Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Ivan menambahkan, memasuki usia 20 tahun sejak berdiri pada 17 April 2022, PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).“PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan, yaitu pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC),” tuturnya.Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp1.540 triliun pada tiap tahun. (mth/Antara)
Diplomasi Racun Israel
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Apapun alasan dan upaya Israel untuk diterima dalam pergaulan dunia fakta tak bisa menghapus bahwa Israel adalah negara penjajah. Menduduki wilayah dan merampok habis kekayaan warga Palestina. Dunia masih termangu-mangu atas perilaku jahat Israel itu. Israel menjadi model dari negara kolonial dalam kehidupan modern. Zionis Israel sangat intensif kasak kusuk untuk membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara dunia. Memanfaatkan momentum apapun yang ada. Negara Timur Tengah menjadi target utama untuk mendukung kepentingan diplomatiknya. Kini Asia Tenggara juga dibidiknya. Israel itu terkenal pintar sekaligus licik. Indonesia tengah dirayu. Memanfaatkan Pemerintahan Jokowi yang lemah dan mudah dikendalikan. Pemerintah ini juga kurang bersahabat dengan umat Islam. Hal ini menjadi celah bagi agresivitas diplomasi negara zionis Israel. Masih ingat kita \"pertemuan\" Menhan Prabowo dengan Itay Tagner Kuasa Usaha Israel di Bahrain saat acara Manama Dialogue ke 17 tahun 2021. Israel pun merayakannya. Kemudian pembukaan Museum Holocaust di Minahasa sebagai ruang kampanye zionis Israel untuk mencari simpati. Kelicikan dan kemunafikan yang dipertontonkan. Menjadi korban dari kekejaman untuk menutupi perilaku diri sebagai penjajah yang kejam. Sebelumnya beberapa tokoh telah diundang ke Israel untuk mendengarkan bisikan racun membuka jalan bagi hubungan diplomatik yang lebih erat. Kemarin tanggal 20-24 Maret 2022 diadakan pertemuan antar Parlemen di Nusa Dua Bali. Israel tentu hadir karena tidak mau kehilangan momen. Mengutus Avi Ditcher (Partai Likud) dan Nira Spak (Partai Yesh Atid). 114 th Inter Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings tersebut dihadiri oleh 33 Ketua Parlemen dan 35 Wakil Ketua Parlemen. Untuk hasil nampaknya tidak begitu signifikan selain membangun kerjasama dan persahabatan yang lebih kuat. Yang menarik adalah aksi bendera Israel oleh kedua wakilnya. Avi Ditcher dan Nira Spak yang memegang bendera Israel Bintang David di antara jajaran bendera peserta IPU. Keduanya didampingi kiri kanan oleh petugas berpakaian adat Bali. Bukti bahwa mereka benar benar hadir pada meeting Bali tersebut. \"Terimakasih Indonesia atas sambutan hangat delegasi Israel ke Konferensi Internasional Parliamentary Union di Bali \" kata akun twitter @AviKaner. Indonesia harus tetap mendukung Palestina yang terjajah. Tidak membuka jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Segencar apapun upaya Israel itu. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Bangsa Indonesia akan menentang Pemerintah yang diam-diam membuka jalan untuk hubungan diplomatik. Zionis Israel itu pintar sekaligus licik. Biasa menyuntik vaksin tetapi sebenarnya untuk membunuh. Diplomasi racun Israel sangat berbahaya. Bandung, 25 Maret 2022
Teten: Kuatkan Ekonomi Nasional dengan Beli Produk Lokal
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi dalam negeri dengan membeli produk lokal.“Belanja pemerintah/BUMN/pemerintah daerah, termasuk konsumsi rumah tangga masyarakat, harus dioptimalkan untuk membeli produk dalam negeri. Ini yang akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya saat konferensi pers Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara virtual, Jakarta, Jumat.Seperti diketahui, alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah harus menyerap dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebesar 40 persen.Kewajiban optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN sebesar 40 persen atau senilai Rp400 triliun itu dinilai akan mendorong para pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.Dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyederhanakan regulasi guna mempercepat penyerapan produk dalam negeri dengan menghapuskan persyaratan yang menghambat upaya tersebut.Afirmasi dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung percepatan itu juga dianggap sebagai bentuk dukungan yang memudahkan proses penyerapan produk UMKM ke K/L/pemerintah daerah.“Tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan Kemenkop-UKM,” ujar Menteri Teten.Pihaknya akan fokus melakukan pendampingan dan kurasi produk UMKM. Dari segi pembiayaan, sudah tak lagi menjadi persoalan, sehingga UMKM diminta dapat fokus memproduksi dalam jumlah yang besar.Kemenkop dinyatakan telah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan diproduksi dari dalam negeri. Menkop menuturkan bahwa importir akan digandeng untuk mengalihkan produksi ke dalam negeri.\"Kami sudah ada pembicaraan dengan importir dan mereka bisa. Saya sudah tanya apa saja masing-masing kementerian (dan lembaga) yang masih impor untuk dan bisa dibikin di dalam negeri,\" ungkap dia.Sebagaimana yang diingatkan oleh Presiden Jokowi, tuturnya, konsumsi masyarakat melalui e-commerce cross border perlu menjadi perhatian pula karena masih banyak yang melakukan pembelian produk impor.Lebih lanjut, Teten memperingatkan e-commerce cross border agar mewaspadai oknum-oknum yang menjual produk impor, namun mengatasnamakan UMKM lokal.\"Sebelum pandemi (COVID-19) kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri, bukan hanya pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, tapi masyarakat dan e-commerce,\" kata Menkop. (mth/Antara)
POPULER
