ALL CATEGORY
Rudal Meluncur ke Pakistan, India Mengaku Tak Sengaja
Jakarta, FNN. Otoritas India pada Jumat mengakui pihaknya secara tak sengaja telah meluncurkan sebuah rudal ke Pakistan karena \"kerusakan teknis\".\"Pada 9 Maret 2022, dalam pemeliharaan rutin, sebuah kerusakan teknis memicu peluncuran rudal secara tidak sengaja,\" kata Kementerian Pertahanan India dalam sebuah pernyataan tiga paragraf.\"Diketahui bahwa rudal tersebut mendarat di sebuah daerah di Pakistan. Meskipun insiden itu sangat disesalkan, juga melegakan karena tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu.\"Kementerian itu mengatakan Pemerintah India telah memandang serius insiden itu dan memerintahkan sebuah penyelidikan tingkat tinggi.Pemerintah Pakistan mengatakan rudal tersebut tidak berhulu ledak dan jatuh di dekat kota Mian Channu di bagian timur sekitar 500 km dari ibu kota Islamabad.Kementerian luar negeri Pakistan memanggil kuasa usaha India di Islamabad untuk menyampaikan protes atas insiden yang mereka sebut sebagai pelanggaran ruang udara tanpa provokasi.Mereka juga mengatakan insiden itu dapat membahayakan pesawat penumpang dan nyawa warga sipil.Pakistan memperingatkan India \"untuk memerhatikan konsekuensi yang tak menyenangkan dari kelalaian seperti itu dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah pelanggaran itu terjadi lagi di kemudian hari\".Menanggapi pengakuan India, Penasihat Keamanan Nasional Pakistan Moeed Yusuf mengatakan New Delhi \"sangat tidak bertanggung jawab\" dengan tidak segera menginformasikan Islamabad setelah peluncuran rudal yang tidak disengaja itu.Insiden itu harus juga diselidiki apakah memang karena tidak sengaja atau sebaliknya, kata Yusuf di Twitter.Para pakar militer sejak dulu telah memperingatkan tentang risiko kecelakaan atau salah perhitungan dari kedua negara nuklir yang bertetangga itu.India dan Pakistan pernah saling berhadapan dalam tiga peperangan dan terlibat dalam sejumlah bentrokan senjata, biasanya dipicu oleh persoalan di wilayah sengketa Kashmir.Ketegangan di antara mereka mereda dalam beberapa bulan terakhir, namun insiden rudal itu segera mengundang pertanyaan tentang mekanisme keselamatan.Ayesha Siddiqa, seorang ahli urusan militer dan Asia Selatan, menulis di Twitter bahwa \"India-Pakistan harus bicara tentang mitigasi risiko\".\"Kedua negara masih percaya diri dengan pengendalian senjata nuklir, tapi bagaimana jika kejadian semacam ini terulang lagi dengan konsekuensi lebih serius?\"Seorang pejabat senior Pakistan yang tak ingin disebut namanya mengatakan rudal yang jatuh itu kemungkinan adalah BrahMos, rudal jelajah serangan darat berkemampuan nuklir yang dikembangkan bersama oleh Rusia dan India.Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di AS, jarak jelajah rudal tersebut sekitar 300-500 km sehingga bisa menghantam Islamabad dari lokasi peluncurannya di India utara.Pejabat Pakistan tersebut bertanya-tanya apakah insiden itu menunjukkan bahwa India memiliki \"rudal dalam posisi siap luncur dan diarahkan ke Pakistan, dan tanpa pengamanan sistem komando dan kendali.\" (ida/ANTARA/Reuters)
Paviliun Indonesia Didatangi 1,5 Juta Pengunjung di Expo Dubai
Jakarta, FNN. Sebanyak 1.527.823 pengunjung telah mendatangi Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2020 yang berlangsung sejak 1 Oktober 2021 lalu.Menurut Konsul Jenderal RI di Dubai, Kartika Candra Negara, angka tersebut merupakan 8 hingga 9 persen dari jumlah total hampir 17 juta pengunjung Expo Dubai 2020, yang menampilkan paviliun dari ratusan negara di dunia.“(Paviliun) Indonesia merupakan salah satu paviliun mandiri yang menarik minat dari banyak pengunjung Expo, angka yang hampir 9 persen ini cukup besar,” kata Candra saat ditemui ANTARA di Paviliun Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu.Dia menjelaskan bahwa selama penyelenggaraan Expo dalam lima bulan terakhir, terjadi fluktuasi jumlah pengunjung ke Paviliun Indonesia, mengingat terjadinya peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron yang muncul.“Dinamikanya sangat menarik karena Expo ini diselenggarakan di tengah-tengah wabah COVID, jadi dari situ kelihatan sekali bahwa jumlah pengunjung itu naik dan turunnya begitu kelihatan,” katanya.Dari segi capaian sendiri, Candra meyakini bahwa sejauh ini Paviliun Indonesia telah berhasil memproyeksikan national branding yang menampilkan Indonesia yang canggih kepada masyarakat internasional tanpa meninggalkan jejak sejarah yang kaya.Hal tersebut termasuk bagaimana Indonesia telah menjadi bagian dari rantai perdagangan global dari sejak ratusan tahun yang lalu melalui perdagangan rempah-rempah.Selain itu, Paviliun Indonesia juga mempromosikan Visi Indonesia 2045 sebagai gambaran masa depan.Instalasi bernuansa canggih dan futuristik yang ditampilkan Paviliun Indonesia juga dilengkapi dengan sajian makanan dan kopi khas Tanah Air yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.“Kita mencoba untuk ajak pengunjung experience Indonesia dari sisi pandangan mengenai Indonesia, kemudian mendengar, bahkan merasakan. Itulah mengapa kita punya restoran Indonesia di lantai paling bawah,” jelasnya.Berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat juga menawarkan berbagai kesempatan investasi melalui business matching dan business forum di berbagai bidang termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata.Menurut Candra, dari acara-acara bisnis tersebut, terlihat bahwa para pengusaha dari negara-negara Teluk, tak hanya Uni Emirat Arab saja, memiliki ketertarikan terhadap tingginya potensi investasi di Indonesia.“Mulai dari rempah-rempah, makanan, kelapa sawit, produk-produk alat kesehatan, banyak yang mereka minati,” katanya.Dubai Expo 2020 berlangsung dari 1 Oktober 2021 hingga akhir Maret 2022. Indonesia menargetkan kunjungan sebanyak 2,5 juta hingga acara berakhir nanti. (Ida/ANTARA)
Guatemala Terima Kedatangan Pertama Pengungsi Ukraina
Jakarta, FNN. Pemerintah Guatemala pada Jumat (11/3) menerima kedatangan pertama pengungsi Ukraina sejak Rusia melakukan invasi terhadap negara tetangganya itu Februari lalu, kata otoritas setempat.Delapan warga Ukraina menjadi yang pertama tiba di negara Amerika Tengah tersebut \"atas alasan kemanusiaan,\" kata juru bicara pihak imigrasi kepada Reuters.Penerbangan selanjutnya yang membawa 10 lebih warga Ukraina akan tiba nanti malam, katanya. Belum diketahui pasti berapa banyak pengungsi yang sudah tiba di Guatemala secara pribadi sejak invasi dimulai.Pengumuman tentang kedatangan pengungsi Ukraina oleh pemerintah Guatemala menjadi yang pertama dari trio negara Amerika Tengah yang dikenal sebagai Segitiga Utara, di mana mereka melihat sendiri berapa banyak populasinya yang bermigrasi lantaran kekerasan dan kemiskinan.Jumlah warga Ukraina maupun Rusia yang menyelamatkan diri ke Amerika Latin dalam beberapa bulan terakhir meningkat, termasuk orang-orang yang muncul di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. (Ida/ANTARA/Reutres)
Nilai Aset Indra Kenz yang Akan Disita Rp57,2 Miliar
Jakarta, FNN. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik Indra Kesuma alias Indra Kenz, tersangka penipuan investasi platform Binomo dengan total nilai aset yang akan disita sebesar Rp57,2 miliar.\"Total nilai aset yang sudah disita milik IK sebanyak Rp43,5 miliar, nilai total aset yang akan disita Rp 57,2 miliar. Beberapa lainnya masih ditelusuri,\" ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.Ia menyebutkan, penyidik telah melakukan penyitaan aset Indra Kenz yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut, di antara lain, dua kendaraan mewah, dua bidang tanah, satu unit rumah dan akun YouTube milik tersangka.\"Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti antara lain dokumen bukti setor dan tarik, berikut bukti rekening korban, akun YouTube dan gmail tersangka, video konten YouTube, satu ponsel, satu unit kendaraan Tesla, satu unit kendaraan Ferari, dua bidang tanah di Deli Serdang dan terbaru satu unit rumah di Medan Timur,\" papar Gatot.Menurut Gatot, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset Indra Kenz yang diduga dibeli dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal penipuan investasi dan penyebaran berita bohong.Beberapa aset yang akan disita, yakni sembilan rekening bank atas nama tersangka. Kemudian akan melakukan penelusuran lima unit kendaraan mewah lainnya, dua jam tangan, dan pemblokiran terhadap satu akun Indra Kenz.Selain menelusuri aset-aset tersangka dan melakukan penyitaan, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Indra Kenz. Dari hasil pemeriksaan 14 korban Binomo, didapati data kerugian para korban sebesar Rp25,6 miliar.Setelah sebelum memeriksa kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong, Selasa (8/3), penyidik juga memeriksa adik Indra Kenz, berinisial NK pada Kamis (10/3). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan 33 pertanyaan terhadap saksi. \"Pemeriksaan dilakukan dari pukul 13.00 WIB sampai 20.00 WIB,\" ungkap Gatot.Gatot menambahkan, saat ini penyidik terus melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri dana dari hasil kejahatan tindak pidana oleh platform Binomo.Pekan depan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap RP, ibu dari Vanessa Khong, kekasih Indra Kenz. Pemeriksaan dijadwalkan Selasa (15/3), setelah pada pemeriksaan pertama Selasa (8/3), RP tidak hadir karena alasan sakit.Penyidik juga mengembangkan tersangka lain selain Indra Kenz, selaku afiliator aplikasi Binomo. Pengembangan penyidikan untuk menelusuri siapa pemilik atau dalang dibalik opsi biner Binomo tersebut.Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan otak atau dalang atau pemilik aplikasi Binomo terindikasi berada di Indonesia.\"Ada dugaan bahwa (pemilik) Binomo tersebut adanya di Indoneisa artinya ada tersangka lain selain IK,\" kata Whisnu kepada wartawan di Gedung Indosurya, Jakarta, Kamis (10/3).Untuk menelusuri tersangka baru tersebut, Whisnu mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman melalui paymet gateway yang digunakan dalam transaksi Binomo.Menurut dia, payment gateway yang tengah didalami tersebut berada di Indonesia. Pendalaman terhadap paymet gateway ini menjadi jalur penyidik untuk mencari pelaku lain selain Indra Kenz.Indra Kenz dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. (Ida/ANTARA)
Pemberantasan Korupsi Adalah Perjuangan Etika
Jakarta, FNN. Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan pemberantasan korupsi adalah perjuangan etika yang perlu dilakukan oleh segenap elemen bangsa Indonesia.Menurut Busyro, bangsa Indonesia sudah sepatutnya memperjuangkan etika antikorupsi, dengan memahami tindakan mana yang tergolong pada kejahatan korupsi dan mana yang tidak, karena hal tersebut merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki intuisi, hati nurani, pikiran, serta unsur fisik.\"Ketika manusia sengaja mengabaikan etika ini, maka dapat dikatakan perilaku-nya seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah. Yang mengatakan itu kitab suci (Al Quran). Maka, perjuangan pemberantasan korupsi adalah perjuangan etika,\" ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar IM57+ Institute bertajuk \"Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Etik\", seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.Kemudian, Busyro Muqoddas pun menyampaikan bahwa misi keberadaan etik atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak dalam pemberantasan korupsi di ranah lembaga penegak hukum ataupun birokrasi tidak terbatas untuk mengoptimalkan aspek pencegahan, penindakan, dan membentuk tata kelola pemerintah yang baik serta bersih.Menurutnya, etik pemberantasan korupsi juga berperan dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang profesional, jujur, dan berwibawa secara autentik.\"Misi etik pemberantasan korupsi tidak terbatas pada pencegahan ofensif dan penindakan optimal serta terbentuknya good governance dan clean government, tetapi juga membentuk karakter sumber daya manusia yang berakhlak, bermoral tinggi, serta mewujudkan kepemimpinan nasional yang profesional, jujur, dan berwibawa secara autentik,\" jelasnya.Pada kesempatan yang sama, ia pun mengemukakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dimulai dari pemberian pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dari pihak terkait, seperti KPK.Di samping itu, ujar Busyro menambahkan, pemberantasan korupsi dapat pula dilakukan dengan menguatkan peran jaringan masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap potensi atau terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanah Air. (Ida/ANATARA)
Tunjangan PNS Jabatan Fungsional Pranata Humas Dinaikkan
Jakarta, FNN. Pemerintah menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat (humas) melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (9/3).Berdasarkan salinan Perpres Nomor 36 Tahun 2022, yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden Joko Widodo menimbang penaikan tunjangan tersebut menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan PNS pranata humas terkini untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja mereka.Menurutnya, nominal tunjangan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini PNS pranata humas sehingga diperlukan penyesuaian tunjangan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Berkenaan dengan perpres yang didorong keberadaan-nya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ketua Umum Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia Thoriq Ramadani menyampaikan rasa syukur dan bahagia dari pihaknya atas penetapan Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Iprahumas sebagai mitra instansi pembina jabatan fungsional pranata humas di Indonesia, kata dia, menyambut baik peraturan yang telah ditunggu sekitar 15 tahun itu. Menurutnya, keberadaan perpres tersebut menjadi momentum yang tepat bagi pranata humas untuk semakin banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Thoriq pun mengucapkan terima terima kasih kepada Pemerintah.\"Ucapan terima kasih bagi Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kominfo, Kepala Biro Humas Sekretariat Negara, dan pihak yang telah membantu penetapan perpres tersebut,\" kata Thoriq saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Sabtu.Tunjangan pranata hubungan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022, adalah tunjangan jabatan untuk PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\"Dalam peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, yang selanjutnya disebut tunjangan pranata hubungan masyarakat adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,\" demikian bunyi Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Perpres Nomor 36 Tahun 2022 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp1.275.000, ahli muda Rp956.000, dan ahli pertama Rp540.000.Lalu, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyedia Rp850.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp510.000, serta pelaksana terampil Rp306.000.Sebelumnya, Perpres Nomor 29 Tahun 2007 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp650.000, ahli muda Rp400.000, dan ahli pertama Rp270.000.Berikutnya, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyelia Rp300.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp265.000, pelaksana Rp240.000, dan pelaksana pemula Rp220.000. (Ida/ANTARA)
KSP Pastikan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden memastikan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta usai memimpin rapat koordinasi evaluasi perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Palembang, Sabtu.\"Informasi dari Kementerian PUPR tadi, penyelesaian semua perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan pada bulan April 2022. Termasuk soal rambu lalu lintas, marka, hingga rest area. Jadi nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman,\" kata Febry dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Febry mengungkapkan, untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan alat dan pekerja, dengan target pertengahan April sudah tidak ada lagi kerusakan pada jalan tol dan bukan tol. \"Perencanaan awal perbaikan ditargetkan selesai Juni. Karena dipercepat menjadi April maka harus ada penambahan alat dan orang,\" tutur Febry.Dalam rapat koordinasi itu, Febry juga menekankan dua hal terkait penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni soal administrasi penyediaan dokumen teknis dan perkembangan kegiatan perbaikan jalan.\"Sukses konstruksi harus diimbangi dengan urusan administrasi dan hukum. Semuanya harus dipastikan berjalan dengan baik,\" ujarnya.Sebagai informasi, jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 330 km. Ruas jalan tol ini menghubungkan Lampung hingga Palembang.Menurut pantauan Kantor Staf Presiden RI di lapangan, saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik dan sedang dalam proses perbaikan, diantaranya di KM 188, 190-191, dan KM 257 arah Palembang. (Ida/ANTARA)
.jpeg)
KKN Sebagai Modus Oligarki
Menyakitkan dan memang begitu menyayat hati, Indonesia yang berlimpah sumber daya alam, harus menampilkan emak-emak dalam antrian yang panjang dan berdesak-desakan hanya sekadar untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng, yang bahkan tidak gratis. Rakyat menjadi begitu terhina dan tidak manusiawi memperoleh sembako, sementara oligarki berpesta pora menikmati kekuasaan dari praktek-praktek KKN yang merampok kekayaan negara. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Penyelenggaraan negara terus mengalami kemerosotan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial hukum. Oligarki yang menjadi hulu sekaligus sumber dari praktek-praktek KKN, kini semakin menjalar dan memasuki seluruh sektor kehidupan rakyat Indonesia. Aparatur pemerintahan telah menjadi sub koordinat oligarki berwajah borjuasi korporasi dan kapitalis birokrat yang mengokohkan tirani minoritas atas mayoritas. Pemerintahan seperti tak berdaya bahkan ikut menjadi bagian dari oligarki. Setelah menguasai kehidupan rakyat pada aspek ekonomi, politik dan hukum, oligarki mulai intens menjarah konstitusi. Omnibus law, IKN dll, menjadi karya fenomenal dan monumental persekongkolan para taipan dan aparat negara. Oligarki ingin membuktikan bahwasanya kekuasaan yang ada pada segelintir orang dan memiliki penumpukan modal dan aset yang besar itu. Kini berusaha membangun legalitas dan legitimasi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui cara-cara konstitusional. Berupaya dengan segala cara, memastikan kejahatan negara diakui secara formal dan sah di mata Undang-Undang. Praktis, keadaan yang demikian itu membuat para pejabat dan pemimpin negara telah menjadi ternak-ternak oligarki. Menjadi kaki tangan sekaligus budak-budak kekuasaan, yang sejatinya menjadi mesin produksi kapititalime yang efisien dan efektif bagi tumbuh suburnya oligarki. KKN mewabah dan merasuki pada setiap instrumen negara. Korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai penyakit oligarki, memapar ke setiap institusi pemerintahan, partai politik dan dan jantung kekuasaan negara sekalipun. Menuju Negara Gagal Krisis menyeluruh pada semua sektor penyelenggaran negara, sudah mulai memasuki kehidupan rumah tangga pada banyak komponen bangsa. Setiap keluarga tak lagi memiliki benteng pertahanan yang kuat untuk menjalani kehidupan yang layak dan manusiawi. Hampir di setiap lapisan sosial masyarakat, mengalami gejolak hebat terutama pada soal ekonomi. Rakyat diambang frustasi dan tak sedikit jumlah kematian karena kemiskinan. Belum reda akibat dampak pandemi yang meluluh-lantakan kualitas hidup. Rakyat terus mengalami tekanan hidup yang semakin melilit dan mencekik leher. Angka perceraian keluarga meningkat karena pengangguran tak terbendung lagi. Rakyat dipaksa rezim berada pada situasi dan keadaan bagaikan hidup segan mati tak mau. Rezim benar-benar keji dan bengis pada rakyat. Dituntut kewajibannya, namun mengabaikan haknya. Menjadi korban PHK, kelangkaan sembako yang diikuti menurunnya daya beli rakyat dan kenaikan harga yang masif seperti BBM, tarif listrik dan gas serta pelbagai kebutuhan strategis lainnya. Membuat kekuasaan itu sendiri, layaknya telah menjadi musuh nomor wahid bagi negara dan rakyat. Di satu sisi menunjukkan adanya indikasi kegagalan pemerintah dan kebangkrutan negara, di sisi lain ulah rezim lebih banyak menimbulkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Antrian berjam-jam Emak-Emak untuk mendapatkan sekedar 1 liter minyak goreng, harga daging sapi yang melambung tinggi yang disusul gula, cabai, garam dsb. Seakan menyadarkan rakyat, negara sudah memasuki krisis yang dalam dan akut. Penyimpangan kekuasaan yang meluas, terstrukur dan sistematik, mulai dari konstitusi hingga pada kebijakan mikro dan makro. Diperburuk dengan penyelenggaraan negara yang otoriter dan diktator, tanpa demokrasi dan tanpa penegakkan hukum yang berkeadilan. Membuktikan krisis multidimensi yang dialami negara saat ini jauh lebih mengerikan dari krisis moneter yang menyebabkan kejatuhan ORBA. KKN yang menjadi modus oligarki, berangsur-angsur secara perlahan dan terukur membawa rakyat dalam kehidupan tak ubahnya tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Alih-alih menjadi negara kesejahteraan, rakyat justru dibawa rezim menuju negara gagal. Pada akhirnya rakyat harus memilih dan bersikap. Pasrah dan menerima keadaan yang paling buruk sekalipun dari distorsi penyelenggaraan negara, akibat oligarki dan segelintir penjahat berkedok penyelenggara negara. Membiarkan terus menerus dan menjadikannya serba permisif terhadap praktek-praktek KKN di negeri ini, mulai dari kantor desa hingga istana negara. Atau berbuat sesuatu dan mengambil tindakan yang revolusioner untuk mengubah, memperbaiki dan menyelamatkan negara. Sepertinya rakyat tidak mempunyai banyak pilihan. Melihat langsung konstitusi tercabik-tercabik dan kemudian rakyat sekarat menjadi mangsa empuk oligarki. Kini, rakyat berada di ujung tanduk konstitusi dan erosi negeri. Betapapun demikian, seluruh rakyat Indonesia masih ada waktu dan belum terlambat. Bergerak dan menghimpun kekuatan kesadaran kritis dan gerakan perlawanan secara kolektif baik secara parsial maupun terintegrasi, telah menjadi keharusan untuk menyelamatkan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Menyatukan seluruh elemen mahasiswa, kalangan buruh, para intelektual dan akademisi, kaum miskin kota dan miskin desa serta seluruh massa aksi yang progresif revolusioner. Semua kekuatan perlawanan anak bangsa yang menjadi soko guru revolusi, mau tidak mau suka atau tidak suka, harus berhadapan dengan kolonialisme dan imperialisme gaya baru mewujud oligarki. Bangkit melawan atau diam terindas, mendesak tidak sekedar hanya sebuah kata-kata. Melainkan lebih dari itu, menjadi tindakan yang nyata. Karena pada prinsipnya, KKN sebagai modus oligarki itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/
.jpeg)
People Power Suatu Pilihan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan TOKOH dan aktivis seperti Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Lieus Sungkharisma, Syahganda Nainggolan, Ferry Juliantono dan lainnya berkumpul membahas kondisi pelaksanaan Konstitusi akhir-akhir ini terutama fenomena adanya upaya untuk melakukan penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Upaya itu dipastikan melawan Konstitusi. Jika tidak ada kekuatan lagi yang mampu mencegahnya, maka pilihan satu-satunya adalah people power. People power merupakan aksi massa turun ke jalan serempak dan masif untuk menekan pengambil kebijakan agar tidak melanjutkan pelanggaran Konstitusi. Bahkan mengingat pelanggaran tersebut adalah menjadi tanggungjawab Presiden, maka Presiden akan menjadi sasaran dari aksi people power yakni pemakzulan. Pemakzulan pada masa jabatan dibenarkan oleh Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Karenanya upaya pemakzulan itu sah-sah saja. Asal bukan pengambilan kekuasaan secara paksa atau kudeta. Menekan agar Presiden mundur atau memproses pemakzulan sesuai aturan adalah konstitusional. Pemakzulan merupakan bagian dari proses politik yang berulang terjadi di negara Indonesia. Ini akibat dari pemegang kekuasaan gagal membaca aspirasi rakyat, memaksakan kehendak, serta bertindak represif. Presiden Soekarno dan Soeharto adalah contoh pemakzulan dengan kekuatan rakyat atau people power tersebut. Sikap ambivalen Jokowi yang berindikasi ingin memperpanjang kekuasaan melewati batas aturan Konstitusi potensial untuk pemakzulan. Dosa-dosa politik yang cukup banyak merupakan magnet bagi munculnya gerakan people power tersebut. Butir ketiga pernyataan pertemuan tokoh dan aktivis di Jakarta tersebut menegaskan \"menolak penambahan Pemilu serta mempersiapkan kekuatan rakyat untuk people power\". Penanganan masalah kenegaraan yang kacau di bawah Presiden Jokowi terlihat dari pengelolaan keuangan pandemi yang diawali Perppu, aturan omnibus law yang menekan pekerja, pelanggaran HAM pembunuhan 6 laskar, ngotot memindahkan IKN serta pemunduran Pemilu. Kekacauan pengelolaan negara yang bernuansa KKN ini sudah sangat dirasakan rakyat dan menggelisahkan. Akan tetapi rakyat nyatanya tak berdaya sehingga lebih pada posisi menunggu baik atas kesadaran pemerintah untuk memperbaiki kinerja maupun momen perubahan. Sikap aktivis yang berkumpul dan terwadahi dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu sangat mengkhawatirkan posisi Konstitusi yang berada diujung tanduk. People power adalah jalan untuk penyelamatan. Menurut para aktivis penyelamatan itu perlu disiapkan. Meskipun mungkin langkah akan dilakukan namun kekuatan psiko-politik diharap lebih dominan. Pemerintahan Jokowi benar-benar menutup buku wacana dan upaya untuk mengundurkan Pemilu 2024. Sampaikan kepada rakyat dalam pidato khusus tentang penegakan Konstitusi bahwa Pemerintah tidak akan dan menentang segala upaya untuk mengundurkan Pemilu itu. Bila Presiden membuat pidato khusus seperti itu, harapan masih ada. Akan tetapi jika komentar semata yang dikemukakan dan itu hanya sebagai \"lip service\" atau gerilya politik yang terus dilakukan, maka people power mungkin menjadi persoalan waktu saja. Pelanggaran konstitusi memang tidak boleh ditoleransi. (*)
.jpeg)
Kehebatan Densus 88 dan Brimob Perlu Disalurkan
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN TANGKAS dan ‘highly trained’ (sangat terlatih). Fisik mereka bagus-bagus. Tegap, dengan otot yang dibentuk sesuai ‘text book’. Keterampilan ‘martial art’ (bela diri) mereka tinggi. Menendang selalu merubuhkan. Yang menerima pukulan pasti babak belur. Senjata api mereka, buatan mutakhir. Menembak, jago sekali. Korban tembakan tewas seketika. Kalau tidak tewas di tempat, biasanya korban padam dalam perjalanan ke rumah sakit. Begitulah sedikit gambar tentang kehebatan dua satuan yang paling dibanggakan di Kepolisian RI, yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Brigade Mobil (Brimob). Biaya latihan mereka tentulah mahal. Seimbang dengan kehebatan yang mereka miliki. Sayangnya, ada yang tidak seimbang. Yaitu, orang-orang yang menjadi korban aksi kedua satuan dahsyat ini. Untuk Brimob, sejauh ini korban mereka boleh dikatakan orang-orang yang berunjuk rasa alias para demonstran. Ada mahasiswa, anak-anak STM, para petani, warga yang melawan penggusuran atau mempertahankan tanah mereka, dlsb. Untuk Densus 88, korban mereka acapkali para terduga atau tersangka teroris yang tak bersenjata. Terakhir, korban Densus 88 adalah seorang dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kata Ketua Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) Sukoharjo Arif Budi Satria kepada portal online detikcom, dokter ini cacat fisik karena kecelakaan pada 2006. Dokter Sunardi ditembak oleh Densus 88 ketika mau ditangkap beberapa hari yang lalu (9 Maret 2022). Kata Polisi, dia ditembak karena melawan. Seperti apa perlawanan Sunardi, hanya penjelasan Polisi yang harus ditelan mentah-mentah oleh media. Terutama media mainstream yang terkenal tidak suka Islam dan umat Islam. Kita fokuskan dulu pembahasan pada kehebatan Densus 88. Tentu saja penugasan mereka untuk menghadapi “lawan” yang tidak ada apa-apanya adalah wewenang atasan. Tetapi, ketika yang ditembak adalah orang cacat kaki, terasa betapa sia-sianya kehebatan Densus. Sangat memalukan. Karena itu, kehebatan Densus dan Brimob sudah saatnya disalurkan ke medan tugas yang akan membuat mereka tertantang. Dan ada medan tugas yang memerlukan kehebatan mereka itu. Yaitu, aksi teror yang dilancarkan oleh kaum separatis di Papua. Gerombolan separatis Papua sudah memberikan isyarat siap berhadapan dengan Densus dan Brimob. Mereka membunuh banyak warga sipil dalam kerangka SARA. Mereka juga membunuh sekian banyak tentara dan juga polisi. Nah, ini baru front yang pas untuk Densus –dan juga Brimob— yang semuanya bisa menembak jitu. Yang badannya tegap-tegap dan ototnya berisi. Kalau Densus 88 dan Brimob yang diturunkan, pastilah gerombolan separatis-teroris Papua akan megap-megap. Sebentar saja lenyap itu. Rakyat pasti bangga. Densus dan Brimob teruji. Sekaligus membantah komentar bahwa kedua satuan ini hanya mampu menghadapi orang cacat atau tangan kosong.[]
POPULER
