ALL CATEGORY
SPDP Terkait Kasus Fahrenheit Robot Trading Diterima Kejagung
Jakarta, FNN. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terkait dengan Penjualan Paket Fahrenheit Robot Trading atas nama HS.\"SPDP diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 18 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 24 Maret 2022,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Penyidikan tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana menawarkan produk yang tidak sesuai dengan janji, etiket, iklan, maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki ijin dan/atau pencucian uang terkait dengan penjualan paket Fahrenheit Robot Trading atas nama HS.Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung juga telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Penetapan tersangka tersebut juga berdasarkan kepada tindak pidana serupa yang tercantum di dalam SPDP.Tersangka HS disangkakan melakukan tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Jakarta, Surabaya, dan wilayah hukum Indonesia lainnya sekitar tahun 2021 sampai dengan sekarang yang diduga dilakukan oleh PT. FSP AP dan kawan-kawan.\"Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama HS diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tanggal 21 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 29 Maret 2022,\" ucap Ketut Sumedana. (Ida/ANTARA)
Rencana Kepala Desa Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan Naskah Sumpah Jabatan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/3/2022). Masih menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” tukasnya. Ditambahkan LaNyalla, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain. “Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambungnya. Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya. “Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tukasnya. Tugas untuk mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif. “Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” pungkasnya. Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
Islam dan Demokrasi, Dua Hal yang Saling Mengisi
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.“Justru di Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, lanjut dia, diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.Ia mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, lanjut dia, tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.Organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.Kelimanya, lanjut Muhadjir, harus saling mendukung dan menggandeng tangan dan bahu membahu untuk melaksanakan langkah yang konkret dan masif untuk mendukung membangun Indonesia maju melalui GNRM. (Ida/ANTARA)
TNI AU Didorong untuk Mengembangkan Siber Menghadapi Perang Generasi Kelima
Jakarta, FNN. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mendorong TNI Angkatan Udara mengembangkan teknologi siber (cyber) dan ruang angkasa (space) untuk menghadapi perang generasi kelima.Karakteristik pengembangan teknologi untuk perang generasi kelima tidak dapat memilih hanya mengembangkan salah satunya saja, kata Andi di sela-sela acara Seminar Internasional Air Power \"Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi Kelima\" di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.\"Jadi kita tidak bisa memilih, misal hanya mengembangkan fighter saja, atau mengembangkan surveillance saja, atau mengembangkan cyber saja. Itu tidak bisa,\" katanya.Hal itu lantaran karakteristik pengembangan teknologi generasi kelima harus dilakukan secara simultan atau bersamaan, tambahnya.Oleh karena itu, dia berharap pengembangan teknologi generasi kelima dapat segera diutamakan, karena sudah banyak negara-negara di dunia dengan angkatan bersenjata matra siber.\"Sekarang banyak angkatan udara yang siber sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Space sudah jadi matra sendiri, komandannya di tempat. Jadi kayak AS, Cina, Rusia, bahkan Australia itu angkatan bersenjatanya sudah enam atau tujuh angkatan. Tidak lagi tiga konvensional seperti dulu, misalnya di tahun 40-an atau 50-an,\" paparnya.Di TNI, menurutnya, untuk matra siber mungkin sudah ada rintisan di masing-masing satuan, hanya saja belum merambah ke domain ruang angkasa.\"Belum ke sana, mungkin nanti akan kita mulai pada saat nanti Indonesia merencanakan menggelar satelit pertahanan, satelit militer dimulai dari sekarang,\" tukasnya.Perkembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga nantinya tidak hanya berkutat soal menggabungkan pesawat tempur dengan rudal, tetapi bakal ditambahkan dengan mekanisme surveillancei, menurutnya.\"Kalau di Angkatan Udara itu pengembangan dari Air Defense Identification Zone dan System (ADIS); lalu bagaimana itu nanti dikombinasikan lintas domain dengan apa yang dikembangkan di matra lain,\" katanya.Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan perang generasi kelima akan bertumpu pada kekuatan non-kinetik atau tanpa mengandalkan senjata konvensional.\"Hal ini dapat berupa disrupsi energi, sosial dan ekonomi, hingga disinformasi,\" kata Fadjar.Menurut dia, peperangan tak kasat mata tersebut akan menggunakan serangan siber atau cyber attack dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI (Artificial Inteligence), dan autonomous system.Secara lebih dalam, lanjutnya, persiapan menghadapi perang generasi kelima itu akan melibatkan elemen-elemen, seperti network centric thinking, combat cloud construct, multidomain battle, serta fusion world warfare.\"Hal itu akan menjadi kapabilitas atau atribut baru dalam kompetisi keunggulan militer,\" kata penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk dengan callsign \"Bobcat\" itu.Oleh karena itu, Fadjar mengatakan TNI AU harus bersiap dalam menyikapi tantangan masa depan tersebut, dengan membangun kekuatan udara yang mampu mendayagunakan integrasi data dan konektivitas. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Menyiapkan Operasi Pasar untuk Mengendalikan Harga Bahan Pokok
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah menyiapkan skenario operasi pasar untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan menjelang Ramadhan.Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dalam program \"KSP Mendengar\" di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan skenario operasi pasar tersebut disiapkan untuk sejumlah komoditas, di antaranya, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih.“Kalau untuk minyak goreng, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Kalaupun masih ditemukan harga di atas HET di pasaran, ini perlu kerja sama semua pihak untuk ikut mengontrol kebijakan tersebut, termasuk pada bapak ibu yang hadir di sini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis.Menurut Edy, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan merupakan siklus tahunan. Kenaikan harga tersebut dipicu peningkatan konsumsi yang menyebabkan lonjakan permintaan.“Kalau permintaan sudah naik, tentu harga juga ikut naik. Saya kira masyarakat harus lebih bijaksana dalam berbelanja,” ujar Edy.Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat yang hadir dalam program “KSP Mendengar” menyampaikan kegelisahannya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, terutama harga minyak goreng curah yang masih di atas Rp20.000.“Kami mohon KSP turun ke bawah untuk mengecek harga–harga kebutuhan pokok. Menjelang puasa semuanya naik pak, apalagi minyak goreng, bisa di atas Rp20.000. Kalau tanya ke pedagang yang harga (minyak goreng curah) Rp14.000, jawabannya, ya beli ke pemerintah saja. Lah ini bagaimana pak?,” ucap Sujanti, perwakilan pelaku usaha kecil dari Surakarta.Selain mendengarkan persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, KSP juga menerima aspirasi masyarakat terkait soal bantuan sosial, perkembangan pariwisata, dan masalah pertanahan.“Kami sudah dengar, rekam dan catat semua aspirasi bapak-ibu. Kami akan buat risalah untuk disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk disampaikan langsung ke bapak Presiden,” kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Mewaspadai Efek Naiknya Harga Minyak Dunia
Jakarta, FNN. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah mewaspadai efek negatif kenaikan harga minyak dunia termasuk naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.\"Cepat atau lambat kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada harga BBM dalam negeri. Situasi ini harus segera diantisipasi agar tidak memicu gejolak jika sewaktu-waktu pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM,\" kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakan Cucun saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Ketahanan Energi dan Stabilitas Nasional, Selasa (29/3/).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara net-importir komoditas minyak dan gas, meskipun Indonesia memproduksi minyak mentah beserta turunannya namun hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan pemakaian dalam negeri.\"Tercatat impor minyak dan gas sepanjang 2021 mencapai 196,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2,024 triliun,\" ujarnya.Menurut dia, situasi geopolitik saat ini cenderung tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara net-importir komoditas minyak dan gas.Dia menilai, konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia meningkat, dan di sisi lain, Indonesia Crude Price (ICP) turut terdampak hingga pada level 114 dolar AS per barel.\"Kondisi itu tentunya mempengaruhi berbagai hal krusial di antaranya struktur APBN yang terbebani dan naiknya harga-harga bahan pokok,\" katanya.Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Rita Juwita Sari mengatakan, setiap kenaikan 1 dolar AS, harga minyak dunia akan berdampak pada besaran subsidi energi yang harus ditanggung APBN.Padahal menurut dia, saat ini terjadi kenaikan hampir 60 dolar AS per barel harga rata-rata minyak dunia jika dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19.\"Situasi yang tidak dapat terhindarkan adalah selain bertambahnya beban APBN adalah kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan mengerek harga berbagai kebutuhan pokok, baik karena meningkatnya ongkos produksi maupun tingginya biaya distribusi,” katanya.Dia menilai saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah agar benar-benar serius menyiapkan energi baru terbarukan. Menurut dia, meskipun investasi untuk sektor tersebut mahal namun dalam jangka panjang, energi baru terbarukan bisa menjadi penyelamat memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.\"Indonesia mempunyai sangat besar dalam bidang energi baru terbarukan ada energi surya, geotermal, air, hingga angin. Semua potensi energi ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi kita di masa depan,\" ujarnya.Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut antara lain Chairperson Indonesian Petroleum Association Ali Nasir, Chairman Komunitas Migas Indonesia S. Herry Putranto, dan perwakilan Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi. (Ida/ANTARA)
Jokowi Diperkirakan Sulit End Game dengan Husnul Khatimah
Jakarta, FNN - Ngototnya rezim untuk melanggengkan kekuasaan dengan menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan mendapat perlawanan serius dari masyarakat, politisi dan intelektual. Bagaimana nasib Jokowi setelah gagal memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu? Sementara saat ini ekonomi semakin sulit, harga pangan melonjok, BBM naik, listrik naik, petani nelayan semakin sengsara, memaksakan pembangunan IKN, dan faktor geopolitik global. Membaca situasi terkini politik tanah air, Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point Rabu 30 Maret 2022 mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo lebih bijak dan berhati-hati mengambil keputusan. Hersu demikian panggilan akrab Hersubeno mengkhawatirkan upaya kebulatan tekad yang diinisiasi oleh Menko Marinves Luhut Pandjaitan untuk memuluskan dukungan perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu. \"Pak Jokowi dan Pak Luhut sedang adu kuat dengan parpol penolak tunda Pemilu dengan mengumpulkan para kepala desa untuk mewujudkan kebulatan tekad. Ini berbahaya sekali,\" katanya. Hersu menduga jika gagal mengerahkan massa untuk mendukung kebulatan tekad, Jokowi bisa mengeluarkan dekrit seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Namun menurut Hersu, langkah mengeluarkan dekrit bisa berujung pada pemakzulan. \"Dengan begitu alih alih Pemilu ditunda tetapi bisa jadi malah dipercepat,\" paparnya. Sesungguhnya pilihan yang paling elegan bagi Jokowi adalah kembali ke jalan yang benar mentaati konstitusi dan mengakhiri masa jabatan dengan husnul khatimah (berakhir dengan baik). Tapi menurut Hersu opsi ini bagi Jokowi juga bukan pilihan yang mudah. \"Jokowi saat ini sangat sulit untuk mengakhiri jabatan secara khusnul khatimah, sebab ada beban berat yang mengikutinya seperti pembangunan IKN yang diperkirakan mangkrak, masa depan putra dan menantunya di Solo dan Medan, belum lagi laporan Ubedilah Badrun ke KPK tentang KKN anak bungsu presiden, Kaesang,\" tegasnya. Mengakhiri jabatan secara baik kata Hersu, bukan pilihan yang mudah, apalagi Luhut Binsar saat ini juga sedang dilaporkan oleh 9 LSM atas dugaan gratifikasi. Meski laporan sudah ditolak oleh Polda, tetapi siapa yang menjamin jika rezim berganti kasus ini bakal dibuka lagi. Akhirnya, lanjut Hersu masa depan bisnis Luhut menjadi tak menentu. Luhut adalah menteri paling tajir sesuai laporan menteri keuangan dalam Laporan SPT. Jika mengambil analisa majalah Inggris The Economist, Jokowi harus berhati-hati mengambil keputusan. \"Pilihan pelik seperti ini tidak akan dihadapi Jokowi jika ia tidak tergoda perpanjangan masa jabatan atau tunda Pemilu dan legacy proyek-proyek mercusuar,\" pungkasnya. (ida, sws)
Ekstradisi Segera Abraham
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Saifudin Ibrahim alias Abraham ben Moses adalah penista agama. Sulit berkelit atas konten ungkapannya lewat media bahwa itu penistaan agama baik menurut syari\'at maupun hukum positif. Perbuatan Abraham merupakan delik penodaan agama. UU ITE dan KUHP mudah untuk menjeratnya. Meminta penghapusan 300 ayat Qur\'an adalah membabi buta. Buta mata, buta hati, dan buta fpkiran. Serudukan babi. Masalahnya adalah Abraham kini berada di Amerika artinya perlu sedikit kerja keras untuk memulangkannya ke Indonesia. Tapi tidak musykil. Ada dua hal yang mendasarinya. Pertama, sejak tahun 1952 Indonesia telah menjadi anggota International Criminal Police Organization (ICPO) yang dikenal dengan \"Interpol\". Berpusat di Lyon Perancis. Sebanyak 194 negara terikat dalam kerjasama ini. Meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Amerika, namun melalui kerjasama Interpol maka Abraham ben Moses dapat diekstradisi. Kedua, Amerika Serikat baru saja menerbitkan Undang-Undang Penghapusan Islamophobia. Ini sangat menguntungkan dan memungkinkan bagi pelaku Islamophobia untuk diekstradisi. Amerika harus membuktikan konsistensinya. Abraham ben Moses bukan hanya telah menyakiti umat Islam Indonesia, tetapi juga dunia. Menodai Qur\'an yang disucikan oleh umat Islam sedunia. Dengan adanya Resolusi PBB tentang dukungan anti Islamophobia, maka ada momentum yang memudahkan untuk menyeret Abraham ke pangkuan hukum pidana di Indonesia. Pengulangan perbuatan Abraham dapat memperberat hukuman. Omongan sompralnya harus disumpal dengan jeruji besi. Berbeda dengan Paul Zhang yang keberadaannya tidak jelas, kadang di Jerman kadang pula di Belanda. Di negara yang di samping tidak ada Undang-Undang anti Islamophobia juga memang tidak menganggap penting agama. Sejak 2014 Belanda telah menghapus UU religious blasphemy. Agama relatif bebas dihujat atau dipermainkan. Eggi Sujana advokat dan tokoh kritis sambil berseloroh pernah menyebut Abraham ben Moses itu \"goblog\" seharusnya jangan lari ke AS tapi ke Belanda atau Jerman. GNPF Ulama dan elemen lain telah resmi melaporkan Saifudin Ibrahim alias Abraham ben Moses ke Mabes Polri. Umat lain selain umat Islam juga ada yang melaporkan pendeta penista ini. Kita percaya Kepolisian akan mampu membawa penjahat Abraham ke Indonesia untuk kembali menjalani proses hukum yang juga ditantang dan dilecehkannya. Mahfud MD disemprot dan dilawan pula. Dasar babi tukang seruduk. Abraham ben Moses adalah musuh agama, musuh negara, dan musuh orang sehat. Tangkap dan penjarakan pendeta iblis ini. Welcome home, demon priest. Decent your house in prison. Bandung, 30 Maret 2022
'That's What Friends Are for
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan And I never thought I\'d feel this way And as far as I\'m concerned Tak pernah terpikir Aku rasakan seperti ini Sejauh seperti yang kuresahkan Ini baris-baris pertama lyric lagu Dionne Warwick, That\'s What Friends Are For. Lyric yang manis untuk gambarkan suasana kejiwaan pejabat politik yang merasa akan ditinggalkan oleh kursinya. Beban kejiwaan jauh lebih ringan kalau hanya meninggalkan kursi. Beberapa minggu setelah dilantik sebagai anggota DPR tahun 1977 saya bertemu dengan seorang politikus senior di lobby DPR. Ia berkata, Ridwan sekarang saudara berada di gedung ini, suatu hari saudara akan pergi dari sini dengan sebab yang tak pernah saudara duga sebelumnya. Mungkin Pak Harto belum yakin ia akan diundurkan dari jabatan Presiden, tapi 14 orang menteri2nya sudah yakin beberapa minggu sebelum hari kejatuhan pak Harto. 14 menteri itu nembuat pernyataan minta pak Harto mundur. Tega ya. Beberapa hari setelah Gestapu/PKI Bung Karno sudah merasa dia akan diundurkan. BK coba tampil seperti sedia kala, undang KAMI, undang HMI, dan menurut Machbub Djunaedi BK juga sering undang teman2 dekatnya omong2 di beranda belakang Istana Merdeka. Sekedar menikam waktu seraya omong2 segala tema. Tidak ada keterangan BK pernah duduk bertiga tanpa omon-omong, yang seorang cengar cengir, yang dua lainnya pandangan mata kosong melompong. BK beruntung punya teman-teman lama, kalau yang tak berteman akrab di masa lalunya sulit menghalau gundah gulana walau seketika. Bagaimana menghindari diri dari sakratil maut kekuasaan? Maka kita kembali pada nilai-nilai kepemimpinan yang normatif. Amanah, tidak berbohong apalagi membual, dalam bahasa Betawi jual koyo\'. Mempunyai leadership, ini ada unsur genealogis, dan ada unsur pengalaman. Mempunyai kecakapan, yang bisa akademic sifatnya, dan bisa juga pengalaman. Dan pemimpin itu harus punya akar, jangan macam togé, ada buntut tapi akar tak ada. (*)
Hukum Mati Habitat Oligarki dan Pengkhianat Konstitusi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Saat negara sudah porak-poranda seperti sekarang ini. Ketika bahan pangan sulit ditemui dan harga sembako semakin tak terbeli. Kebanyakan pejabat hanya bisa basa-basi dan mengobral janji yang selalu diingkari. Birokrat dan politisi terus kehilangan nurani sembari tak tahu malu menjual diri. Sedulur dan lingkaran istana sibuk menikmati mabuk pesta KKN serta merusak NKRI. Mereduksi agama berselimut agenda liberalisasi dan sekulerisasi. Utang menjulang tinggi dan gagal membangun IKN, lunglai terseok-seok mencari solusi. Gencar menuding Islam dengan intoleransi dan radikalisasi, ujung-ujungnya umat juga yang diminta donasi. Ternak-ternak oligarki bersiasat menunda pemilu 2024 dan amandemen UUD 1945, mengandalkan kompensasi atau represi membungkam demokrasi. Mengakali konstitusi demi memenuhi syahwat kelompok dan pribadi. Pemerintahan dipenuhi ilusi dan miskin prestasi. Menjelma sebagai pemimpin haus kekuasan dan penuh ambisi. Rakyat terasa sesak dada dan napas tersengal-sengal menahan sakit, karena berulang-kali diperkosa rezim tirani. Kondisi rakyat terus mengalami keterpurukan di sana-sini, seperti sekarat di antara hidup dan mati. Sampai kapan rakyat diam dan tertindas?, atau menunggu momentum menyiapkan sangsi hukum mati habitat oligarki dan penghianat konstitusi. (*)
POPULER
