ALL CATEGORY
Jawa Barat Himpun Tanah dan Air untuk IKN
Bandung, FNN - Jawa Barat berhasil menghimpun tanah dan air dari 27 kabupaten/kota untuk kemudian dijadikan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). \"Alhamdulillah dalam waktu singkat 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa barat dengan gerak cepat dan dengan semangat yang sangat baik sudah berhasil mengirimkan air dan tanah. Tentu dipilih menurut kearifan lokal,\" ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Minggu. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil akan membawa tanah dan air ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan diserahkan secara simbolis kepada Presiden RI Joko Widodo. Ridwan Kamil diundang ke calon lokasi baru IKN bersama seluruh gubernur lain di Indonesia. Gubernur mengapresiasi langkah cepat para tokoh di kabupaten/kota yang berhasil mengumpulkan tanah dan air dalam waktu singkat. Sebab tanah dan air yang dibawa ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan kaya makna. \"Sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari air Masjid Agung, ada yang dari air gunung. Ada yang dari air keramatkan dan lain sebagainya,\" kata Gubernur. Acara bertemakan \"Tanah dan Air dari Jawa Barat untuk IKN\" diselenggarakan dengan sangat sederhana dimaksudkan sebagai simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat. \"Prosesi juga dibuat sederhana, semata-mata simbol ketawaduan, simbol keserdahanaan Jawa Barat yang tentu mendoakan lahir batin agar perjalanan bangsa ini Allah berkahi, Allah lindungi,\" ujar Ridwan Kamil. Hadir di tengah-tengah acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH. Rahmat Syafei. Dalam hal ini Rahmat Syafei memberikan pandangannya bahwa acara ini adalah ketulusan, tanggung jawab, dan dukungan rakyat Jawa Barat. \"Mudah mudahan dengan doa dan simbolik itu merasakan rakyat Jawa Barat. Ikut tanggung jawab atas persatuan dan pembangunan NKRI,\" kata dia. Rahmat juga menyebutkan bahwa acara ini untuk meluruskan niat dari dukungan semua elemen rakyat Jawa Barat. \"Jadi saya berdoa dan meluruskan niat. Kita semua khususnya Gubernur, adalah simbol untuk mendukung sepenuhnya tentang IKN itu,\" katanya. Tak hanya Ketua MUI Jabar, budayawan Sunda Aat Soeratin turut memberikan statement mengenai acara ini. Menurutnya Jawa barat membawa oleh-oleh, yang sangat filosofis yaitu tanah dan air, yang diambil dari 27 kabupaten/ kota. Kemudian dipersatukan dengan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi di Jabar bagian dari proses menyalurkan energi untuk ibu kota baru, dan menjadi tanah harapan. \"Mudah-mudahan ibu kota baru itu menjadi ibu kota harapan, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik,\" katanya. (mth/Antara)
Anies Menjiwai Trisakti Bung Karno
Menyusuri jejak langkah Trisakti Bung Karno. Anies terus berupaya menguatkan nasionalisme dengan tiga hal mendasar dan menjadi prinsip dari figur kepemimpinannya. Pertama, Anies memiliki jejak rekam yang relatif bersih. Kedua, Anies pemimpin yang lahir dari proses aktifis pergerakan dan intelektual. Ketiga, selain nasionalis religius, Anies berkarakter inklusif dan pluralis. Ketiga faktor utama dan penting yang dibutuhkan bangsa saat ini, dan secara utuh sulit ditemukan pada kebanyakan figur lain. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI KALAU Bung Karno pernah mengatakan nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan yang bersandar pada negara dengan berkedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka untuk mewujudkan Trisakti dari sang proklamator itu, tidak bukan dan tidak lain adalah dengan kepemimpinan nasional yang hebat, yang memiliki kapasitas, akuntabilitas dan integritas. Negara yang sehat dan kuat harus dipimpin oleh figur yang bersih yang bebas dari anasir-anasir pemikiran dan tindakan kontra revolusioner. Termasuk tidak menjadi komprador dari kepentingan bangsa asing dan aseng. Pemimpin itu harus bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti kata Ulama Pejuang Buya Hamka, \"Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan\". \"Menjadi pemimpin berarti siap menderita. Juga seperti yang dikatakan Bung Karno, \"Aku sendiri hidup dalam serba kekurangan, aku tidak pernah memikirkan uang dan benda-benda lainnya. \"Tapi apa salahnya aku membawa rakyatku mendayung ke pulau harapan, meraih cita-cita kemerdekaan\". Pemimpin yang mampu membebaskan dirinya dari keinginan-keinginan dunia termasuk menumpuk-numpuk harta benda itu, apalagi memperoleh kekayaan negara dengan cara memanfaatkan fasilitas jabatan dan kekuasaan. Tidak seperti itu, pemimpin ideal merupakan pemimpin yang dibutuhkan rakyat yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Satunya kata dan perbuatan, membuatnya menjadi pemimpin yang bersih, menjadi contoh dan memiliki jejam rekam yang baik. Anies miliki \"track record\" mumpuni yang salah satunya kental sebagai syarat kepemimpinan. Faktor penting lain yang bisa menjadi indikator yang relevan, yaitu bagaimana pemimpin dapat berhasil membangun suatu negara bangsa, tidak lain terkait karakter. Seseorang yang memiliki karakter unggul biasanya dipengaruhi oleh struktur sosial dan pengalamannya. Dibentuk dan ditempa oleh keinginan mengenyam pendidikan, keadaan yang berat dan kesulitan hidup. Tidak terkecuali sanggup menghadapi kompleksitas permasalahan negara baik tantangan yang muncul dari dalam negeri maupun dinamika internasional yang memengaruhinya. Seorang negarawan yang mendunia dan memimpin gerakan non blok sebagai politik luar negerinya. Maka ketrampilan sosial seorang pemimpin mutlak dibutuhkan. Selain berwawasan luas, pemimpin juga dituntut memliki karya dan prestasi yang membanggakan sebagai buah keuletan menggali potensi kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya. Pernah mengelola suatu komunitas, perusahaan dan atau pemerintahan menjadi nilai lebih. Terutama yang berlatarbelakang berangkat dari dunia aktifis dan pergerakan. Berkecimpung mengukir geliat dunia kampus sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas UGM dan bergelut di HMI. Anies yang mendidirikan Program Indonesia Mengajar, pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan Menteri Pendidikan. Menyimak perjalanan sosial politik Anies seperti itu, figur Anies bukan hanya berkarakter, lebih dari itu menegaskan bahwasanya Gubernur Jakarta yang berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya, memang lahir dan tumbuh dengan idealisme dan visi kerakyatan yang sudah terbukti dan teruji. Meski berhadapan dengan ujian kepemimpinan yang luar biasa, sumbangsih Anies tak pernah usai dalam pengabdian bagi seluruh rakyat dan negara Indonesia. Anies bukanlah pemimpin yang menjadikan nasionalisme hanya sebatas jargon dan semboyan. Lulusan pendidikan Doktor di Amerika itu tahu benar bagaimana mewujudkan semangat nasionalisme yang dapat tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme yang dapat membuat Indonesia bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama sama rendah dengan bangsa lainnya. Indonesia yang berdikari, tidak tunduk pada kapitalisme atau oligarki, layaknya agiprovnya Bung Karno yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang juga menjadi signifikan dan strategis bagi kehidupan kebangsaan yang lekat dengan kbhinnekaan dan kemajemukan. Anies telah menunjukkan sekaligus membuktikan bahwasanya ia pemimpin bagi semua anak bangsa. Pemimpin yang melampau batas-batas ideologi dan aliran politik yang berkembang selama ini di Indonesia. Anies pemimpin yang mampu melindungi sekaligus mengayomi keberagaman kehidupan keagamaan dan budaya bangsa. Behavior dan kebijakan sistem yang dibangun dan diterapkan selema ini bukan hanya mampu mengakomodir, lebih dari itu aktif memfasilitasi semua kepentingan lintas dimensi spiritualitas dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang heterogen. Anies melengkapi dan menguatkan dirinya dengan figur pemimpin yang universal dan humanis, bagi warga Jakarta khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, mengutip Penyambung Lidah Rakyat yang merupakan Bapak dari Megawati Soekarno Putri itu. Presiden pertama Indonesia yang menggelontorkan faham Marhaenisme dengan pemaparan Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun, Trisakti yang substansinya nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Maka tak ada salahnya, rakyat kemudian mendeskripsikan Trisakti pada figur seorang Anies. Sifat dan karakter seorang Anies yang menempel pada semua pikiran, ucapan dan tindakannya. Trisakti oleh Bung Karno pasti memang berbeda dengan Trisakti pada sosok Anies. Tapi setidaknya, boleh jadi Trisakti Anies secara substansi merupakan semacam kohesifitas sekaligus agregasi dari nilai nilai kebangsaan dan korelasinya dengan figur Anies, yang disiapkan sebagai pemimpin masa depan dan presiden pilihan rakyat dalam pilpres 2024 mendatang. Seperti menjawab keinduan rakyat selama ini, seorang pemimpin tak cukup hanya sekedar cerdas, berwibawa dan tegas. Ia juga berarti penuh pesona, disegani baik oleh kawan dan lawan politik serta dihormati oleh bangsanya sendiri maupun rakyat dunia. Seperti Anies yang nasionalis dan humanis. Anies yang menjiwai Trisakti Bung Karno. (*)
Soft Bank Hengkang dari IKN, Investasi Rp 1.400 Triliun Lenyap
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi Senin (14/03/2022) direncanakan akan berkemah di titik nol ibukota baru yakni di Paser, Penajam, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dikemas secara besar-besaran karena seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, 34 Gubernur dari seluruh Indonesia juga diundang hadir. Dikabarkan sudah 33 orang gubernur yang konfirmasi akan hadir. Demikian dipaparkan Hersubeno Arief dalam kanal Hersibeno Point, Ahad (13/03/2022) di Jakarta. Hersu menegaskan, yang akan menemani presiden berkemah, hanya lima orang Gubernur se-Kalimantan yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kaltara Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Kemah ini bisa diduga sebagai upaya presiden untuk meyakinkan publik dan komunitas internasional, khususnya para investor bahwa pembangunan ibukota negara baru akan terus berlanjut di tengah harus arus penolakan dari masyarakat yang sangat besar dan juga di tengah krisis ekonomi karena pandemi. Sayangnya acara yang dipersiapkan jauh-jauh hari dan mengalami beberapa kali terjadi penjadwalan ulang. Ini mendapat pukulan yang sangat berat. Soft Bank sebuah perusahaan investasi asal Jepang yang digadang-gadang akan menjadi investor besar, bahkan kemungkinan yang terbesar karena jumlahnya seperti disebutkan oleh Menko Marinves Luhut Panjaitan sampai 100 Milyar Dollar atau 1.400 Triliun lebih hari Jumat lalu mengumumkan menarik diri dari proyek IKN. Penarikan diri Soft Bank muncul di media ekonomi Jepang yang sangat berpengaruh Nekkei. Nikkei menyebut Soft Bank mundur dari proyek IKN, namun akan tetap melanjutkan investasinya di Indonesia melalui berbagai proyek rintisan atau star up. Tidak ada penjelasan lebih jauh apa alasan Soft Bank mengundurkan diri. Pengunduran diri dari Soft Bank ini kemudian dibenarkan juga oleh Menko Marinves Luhut Panjaitan. Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi dia keluar, itu kata Luhut sebagaimana dikutip oleh CNBC. Niat Soft Bank ke IKN itu sebenarnya disampaikan sendiri oleh Masayoshi Sound kepada Presiden Jokowi ketika dia bertemu di istana negara pada tanggal 10 Januari 2020. Kalau kita lihat dari tayangan video yang dilansir oleh Channel YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi wajahnya sangat berbinar-binar. Ia menyambut Masayoshi dengan tim lengkap sejumlah menteri di kabinet termasuk Pratikno Menesneg, lalu Menko Marinves Luhut Panjaitan hadir mendampingi Presiden Jokowi. Jadi, ini memang disambut secara resmi formal di Istana Presiden. Wajar bila wajah Presiden itu berbinar-binar sebagaimana dikemukakan oleh Luhut, Soft Bank ini akan menanamkan dana yang sangat besar 100.000.000.000 USD atau kalau dalam kurs rupiah saat ini sekitar Rp 1.428 triliun. Jumlah itu hampir 300 persen dari biaya pembangunan ibukota baru yang dianggarkan sebesar Rp 51 triliun atau atau sekitar 35 milyar US Dollar. Luhut sendiri waktu itu mengaku dia terkejut dengan komitmen dari Soft Bank itu, sebab menurut Luhut mereka itu hanya butuh dana sekitar 20 milyar US Dollar. Ini to good to be true, itu kata Luhut pada waktu itu. Dan menurut Luhut, bukan dia yang mengejar-ngejar Masayoshi, justru sebaliknya Masayoshi yang mengejar dia. Sampai sejauh ini tidak jelas apakah benar ada komitmen semacam itu. Atau ini hanya berupa klaim dari Luhut saja, namun yang jelas setelah pertemuan tersebut CEO Soft Bank Masayoshi Son itu diangkat menjadi steering committe alias Dewan Pengarah pembangunan ibukota baru bersama dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sebagai Ketua Dewan Pengarah itu ditunjuk oleh Jokowi yakni Putra Mahkota Uni Emirat Arab yakni Pangeran Muhammad bin Zayed. Pangeran Putra Mahkota dari Uni Emirat Arab ini bahkan kemudian dijadikan nama jalan layang elevated Cikampek dan sebagai timbal baliknya nama Presiden Jokowi juga akan diabadikan di salah satu ruas jalan di UAE. Sebagai anggota Dewan Pengarah Masayoshi bersama dengan Tony Blair pada tanggal 26 Feb 2022 atau hanya hampir kurang dari dua bulan setelah itu pada tanggal 28 Februari 2022 itu kemudian dia kembali juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai sebuah perusahaan investasi Soft Bank ini memang nggak bisa dipandang rendah. Ini bukan investor abal-abal yang senang bluffing alias omong besar mau berinvestasi di ibukota negara baru. Tentu saja mereka punya kalkulasi tersendiri mengapa kemudian mereka memutuskan untuk menarik diri berinvestasi di ibukota negara yang baru ini. Di Indonesia Soft Bank ini sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan rintisan. Mereka memberikan dan meng-inject investasi yang sangat besar. Mereka misalnya menjadi investor di Tokopedia kemudian masuk lagi ke Indonesia melalui Grab bahkan Soft Bank itu bertekad menjadikan lebih second headquater atau kantor pusat kedua dari Grab setelah Singapura. Kemudian Soft Bank juga masuk melalui merger antara Tokopedia dengan dengan Go-jek. Jadi namanya menjadi GoTo. Ketika memutuskan untuk masuk ke Grab dan bertekad menjadikan Grab sebagai sebagai Unicorn kelima itu, Masayoshi juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi pada tanggal 29-07-2019. Mundurnya Soft Bank ini jelas menjadi pukulan yang sangat serius bagi rencana Presiden Jokowi untuk mewujudkan ibukota negara baru. Kepastian lanjutan masa depan IKN saat ini menjadi tanda tanya besar di tengah penolakan partai-partai pendukung pemerintah dan masyarakat luas untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Para investor international pasti bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari proyek ibu kota baru ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Ini penting karena situasi Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, ekonomi kita juga sedang berat, APBN kita juga mengalami defisit yang sangat besar. Nah, walaupun sebenarnya ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin kelangsungan pembangunan ke ibukota baru ini, karena katanya MPR akan segera menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. PPHN ini kata Bambang Soesatyo penting diterbitkan untuk memberikan kepastian bahwa siapapun presidennya, nanti sebagai pengganti Presiden Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibukota baru ini. “Namanya PPHN, nanti kalau presiden baru muncul dan mereka merasa bahwa ekonomi pemerintah sangat sulit mencari investor sangat sulit dan kemudian dihadapkan pada pilihan kesejahteraan rakyat atau prioritas-prioritas pembangunan lain di luar ibukota, saya kira lalu memang wajar kalau kemudian banyak ditanya tentang masa depan dari ibukota negara baru ini pasca Jokowi. “ tegasnya. “Jadi PPHN ini saya duga tidak akan cukup memberikan kepastian kepada para investor di tengah-tengah krisis ekonomi global sendiri karena memang ekonomi global juga saya memburuk dan tentu saja yang paling penting adalah dinamika politik di dalam negeri Indonesia,” papar Hersu. Menko Marinves Luhut Panjaitan belum lama ini juga bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad Bin Salman dan dia melobi agar Muhammad bin Salman agar berinvestasi di Indonesia dan sebagaimana kita lihat diklaim oleh Luhut bahwa Muhammad bin Salman juga berkomitmen untuk yang berinvestasi di ibu kota baru. Namun sekali lagi itu baru sebatas komitmen yang disampaikan kepada Luhut. Masayoshi kan sudah bolak-balik wara-wiri ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi bahkan kemudian sampai diangkat menjadi Ketua Dewan menjadi anggota Dewan Pengarah atau steering committee pembangunan kota baru, tiba-tiba bisa memutuskan untuk mundur dari IKN, apalagi Muhammad Bin Salman. Arab Saudi sendiri sekarang ini tengah mengalami krisis keuangan juga mereka selama sepuluh tahun terakhir ini anggaran belanja mereka juga defisit. Baru pada 2022 ini mereka mengalami surplus, tetapi Arab Saudi belakangan ini, juga sedang mencoba melakukan reformasi baru di sektor perekonomian. Dari sektor perekonomian mereka mereka tidak lagi ingin bergantung pada penghasilan dari sektor Migas. Dan kelihatannya mereka mulai melirik investasi, diiringi target menggenjot semacam pariwisata ritual. Ini dikaitkan dengan soal haji dan umrah. Mereka berencana menggenjot haji dan umrah setiap tahun itu sampai 50 juta jamaah. Sebagai upaya agar devisa dari lebih wisata spiritual ini juga semakin meningkat, mereka sekarang ini sedang membangun dua buah kota baru yakni, Kota Al Ula, sebuah kota yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dan satu lagi ini ada kota mengapung ini di Neom, dekat tepi laut merah. Jadi ini investasi yang sangat besar karena di dua kota ini saja terutama di Neom investasinya hampir lebih mencapai Rp7.000 triliun. Tentu saja Arab Saudi atau Muhammad bin Salman punya prioritas-prioritas, kalau dari tadi dengan dua kota dan menggenjot jemaah haji dan umrah. Ini segmennya sudah terlihat dan kita tahu salah satu yang terbesar segmennya itu adalah jamaah dari Indonesia disusul dari India dan baru dari Turki. Dan selama ini banyak sekali para tetap pelaku wisata ritual ini terutama dari yang umroh tetapi di Indonesia itu menjadikan Turki, Istanbul dan Dubai itu sebagai salah satu paket itu bersama dengan Mekkah dan Madinah. Kelihatannya Muhammad bin Salman mencoba menggesernya itu dari Istambul dan Dubai menjadi Al Ula kemudian ke kota Menom. Jadi kembali lagi dengan rencana Presiden Jokowi berkemah di titik nol IKN Senin. Alih-alih diharapkan dapat meyakinkan investor asing, ini tampaknya lebih sebagai upaya dari Jokowi untuk meyakinkan sendiri, meyakinkan dirinya sendiri, memastikan bahwa pembangunan ibukota baru ini akan tetap berlanjut. Dan ini bisa menjadi semacam legacy atau warisan yang ditinggalkan untuk bangsa Indonesia. Apakah keinginan Jokowi ini bisa terwujud atau tidak, ini sangat bergantung pertama tentu saja bagaimana operasi-operasi politik yang dilakukan oleh dia dan timnya yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan untuk memperpanjang masa jabatannya. Yang kedua juga situasi perekonomian dunia membaik dan mereka kemudian berhasil meyakinkan investor tetap internasional untuk membenarkan dananya di ibukota negara yang baru. Kalau mau dengar dari investor dalam negeri apalagi kemudian dari APBN biasanya sangat berat kita ingat pada kemarin kan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mencoba mengutak-atik APBN untuk disalurkan ke ibukota baru, yakni dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), tapi kemudian ditolak oleh DPR. Jadi, dengan upaya pemerintah mengotak-atik APBN dan dan memperbesar porsi APBN di pembangunan ibukota baru ini saja, saya kira membantah klaim dari Presiden Jokowi dalam rapat kabinet ketika baru saja dia melantik kepala Otorita dan wakil kepala Otorita ibukota baru bahwa banyak sekali investor yang berminat baik dari dalam dan luar negeri, ini patut dipertanyakan. Iida, sws)
Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Negara
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022. Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara ini menjadi babak baru pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik. Kepala Negara menyampaikan Bambang Susantono memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning. Bambang Susantono meraih gelar S-2 dan S-3 serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan, dan terakhir memiliki jabatan Vice President di Asian Development Bank. Sementara itu, Dhony Rahajoe memiliki pengalaman panjang di bidang properti. Dhony sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. Presiden berharap Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait dengan pembangunan IKN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud, dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan. Dalam Pasal 11 UU IKN disebutkan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan presiden. Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU IKN Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang IKN. Kekhususan sebagaimana dimaksud termasuk, antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Langsung Bekerja Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong mengatakan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat langsung bekerja setelah pelantikan. Setelah resmi dilantik, Kepala dan Wakil Otorita IKN serta tim di dalamnya akan langsung terlibat dalam berbagai aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Jika aturan-aturan turunan sudah selesai, baru Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bisa bekerja secara operasional. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 UU IKN yang menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara berhak untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan melaksanakan kegiatan, baik persiapan, pembangunan sampai pemindahan ibu kota negara. Tahapan dan rancangan IKN, kata Wandy Tuturoong, seluruhnya sudah dibuat dan akan diturunkan dalam bentuk perpres, terutama tentang rencana induk, yang di dalamnya memuat semua rencana dan prioritas IKN. Perpres akan turut mengatur secara lebih perinci mengenai tugas dan kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sedikitnya akan terdapat enam Perpres berkaitan dengan IKN, dan akan diterbitkan bertahap. Keenam perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam laman www.ikn.go.id, yakni: Perpres Otorita IKN; Perpres Rencana Induk IKN; Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah; Perpres Pendanaan Pembangunan, Penyelenggaraan IKN, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN; Perpres Penetapan Pemindahan Status IKN dari DKI Jakarta ke IKN Baru dan Pembagian Wilayah IKN; serta Perpres Struktur dan Organisasi Pemerintahan Khusus IKN. Hal-hal terkait dengan pemindahan IKN yang diatur melalui pepres juga sudah disebutkan dalam UU IKN, termasuk salah satunya perpres yang akan mengatur mengenai mengenai pemindahan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan siap bergotong royong dengan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru dilantik untuk bersama-sama memindahkan dan membangun IKN. Sebagai pelaksana kajian IKN hingga penyusun Rencana Induk Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung, membantu, bergotong royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN. Simbolisasi Pemindahan IKN Sebagai bentuk simbolisasi keseriusan Pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk berkemah di titik nol kawasan IKN, Senin, 14 Maret 2022. Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor menjelaskan bahwa penyambutan Presiden RI Joko Widodo dan rombongan yang akan berkemah pada tanggal 13 dan 14 Maret 2022. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan, baik jaringan listrik, telekomunikasi maupun yang lainnya, termasuk tenda dan perlengkapan yang akan dipakai Presiden menginap. Pada acara tersebut, kata Isran, juga diundang gubernur seluruh Indonesia dan setiap gubernur yang hadir diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim H.M. Syafranuddin menyampaikan Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seluruh gubernur di Indonesia diagendakan hadir ke lokasi saat acara. Namun, hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama Presiden, lima gubernur se-Kalimantan. Dalam kegiatan kemah tersebut, rencananya Presiden Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. Adapun Gubernur Kaltim Isran Noor secara khusus akan membawa tanah dan air dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebagaimana diketahui lokasi IKN Nusantara yang baru, sebagian akan berada di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian di wilayah Kesultanan Paser. Air dan tanah dari kedua tempat itu sebagai simbol yang mewakili kesultanan di Provinsi Kaltim. Berkaitan dengan kegiatan berkemah ini Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Minggu (13/3), atau sehari sebelum kegiatan, dan menginap di Balikpapan terlebih dulu. Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain fasilitas mandi, cuci, kakus, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air. Pada saat hari berkemah, Presiden dan rombongan akan tidur di dalam tenda. Berbagai perkembangan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara yang tengah berlangsung saat ini, diharapkan memuluskan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara sebagai kota dengan konsep inklusif, hijau, cerdas, berkelanjutan, dan diperuntukkan bagi semua kalangan. Dengan demikian, tercapai tujuan utama pemindahan IKN yakni untuk membangun peradaban baru, menciptakan pemerataan di segala bidang, serta menjadi kota percontohan, tidak hanya Indonesia, tetapi juga global, menjadi Kota Dunia untuk semua. (mth/Antara)
Uni Eropa Lancarkan Sanksi Keempat terhadap Rusia
Brussels, FNN - Uni Eropa (EU) akan menangguhkan perdagangan dan perlakuan ekonomi istimewa bagi Rusia dan menindak penggunaan aset kripto, juga melarang ekspor barang mewah EU ke Rusia dan impor barang besi dan baja dari negara itu. Paket sanksi itu diungkapkan oleh kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Jumat (11/3). Langkah-langkah baru tersebut merupakan serangkaian sanksi keempat yang dijatuhkan EU terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Langkah itu dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan sekutu G7 lainnya. G7 adalah sebuah grup yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. \"Besok, kami akan mengeluarkan paket tindakan keempat untuk lebih mengisolasi Rusia dan menguras sumber daya yang digunakannya untuk membiayai perang biadab ini,\" kata von der Leyen. Bersama dengan sekutu Barat lainnya, seperti Amerika Serikat, EU akan mencabut status perdagangan Rusia sebagai \"negara yang paling disukai\". Dengan mencabut status, blok Eropa itu melarang maupun mengenakan tarif hukuman pada barang-barang Rusia dan menempatkan Rusia setara dengan Korea Utara atau Iran. Sebagai langkah awal, EU akan melarang impor barang sektor besi dan baja dari Rusia. Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hak keanggotaan Rusia dari lembaga-lembaga multilateral terkemuka, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, akan ditangguhkan. \"Rusia tidak bisa seenaknya melanggar hukum internasional dan pada saat yang sama berharap mendapat manfaat dari hak istimewa menjadi bagian dari tatanan ekonomi internasional,\" kata von der Leyen. Negara-negara G7 pekan depan akan berusaha untuk mengoordinasikan penargetan terhadap \"kroni-kroni\" Putin dan akan berusaha untuk memastikan Rusia dan para elitnya tidak dapat menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi. Uni Eropa secara khusus akan melarang ekspor barang-barang mewah EU ke Rusia, yang dirancang sebagai pukulan bagi kelompok elit Rusia. Akhirnya, blok Eropa tersebut juga akan melarang investasi baru Eropa di sektor energi Rusia. \"Larangan ini akan mencakup semua investasi, transfer teknologi, jasa keuangan, dan lain-lain untuk eksplorasi dan produksi energi, dan dengan demikian berdampak besar pada Putin,\" ujar von der Leyen. (mth/Antara)
Polres Ciamis Proses Hukum Pengendara Moge Tabrak Dua Anak Kembar
Ciamis FNN - Kepolisian Resor Ciamis memeroses hukum dua pengendara sepeda morot gede (moge) harley Davidson yang menabrak dua anak kembar berusia 8 tahun hingga meninggal dunia di Jalan Raya Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. \"Masih kita proses hari ini, kita proses pemeriksaan juga saksi-saksi untuk menaikkan proses penyelidikan ke penyidikan\" kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis, Ajun Komisaris Yanuar Cahyo Wibowo saat dihubungi wartawan di Ciamis, Ahad, 13 Maret 2022. Ia menuturkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas itu bermula dari seorang anak bernama Hasan menyeberang jalan kemudian datang pengendara moge lalu menabrak korban di Kalipucang, Sabtu, 12 Maret 2022. Selanjutnya kata dia, korban lain Husen juga menyeberang jalan kemudian datang lagi pengendara moge lainnya lalu terjadi tabrakan serupa yang menyebabkan korban meninggal dunia. \"Jadi ada dua kecelakaan dengan dua korban yang berada dalam satu TKP (Tempat Kejadian Perkara)\" kata Yanuar. Ia menyampaikan jajarannya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian, juga memeriksa keluarga korban. Selain memeriksa keterangan saksi, kata dia, polisi juga sudah mengamankan dua pengendara moge dan juga sepeda motor yang dikendarainya di markas Polres Ciamis. \"Kami juga sudah mengamankan pelaku, namun belum ditetapkan sebagai tersangka\" katanya. Ia menegaskan proses hukum tetap akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku meskipun kedua pihak sudah menyatakan damai dengan kejadian itu. Satuan Lalu Lintas, akan menyelesaikan proses penyelidikan sampai tuntas dan selanjutnya masuk ke tahap penyidikan yang nanti penyidik akan memutuskan dilanjutkan atau tidak perkara tersebut. \"Nanti kami akan gelar perkara untuk menaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan\", katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. insiden kecelakaan yang melibatkan komunitas moge itu mendapat tanggapan serius dari putra daerah Pangandaran juga mantan Menteri perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudji Astuti melalui akun twitternya @Susipudjiastuti. Dalam cuitannya itu meminta kegiatan moge di jalanan itu harus diatur secara ketat karena jalanan di Indonesia tidak luas, lebar, dan banyak yang melewati perkampungan. \"Sudah saatnya touring Moge diatur dengan ketat jalan di Indonesia terutama Country side / daerah tidak luas / lebar & banyak yang melewati perkampungan. Disiplin Moge dalam Touring untuk mematuhi dan waspada terhadap kecelakaan yang bisa fatal seharusnya menjadi hal wajib\" kata Susi dalam cuitannya di twitter. Cuitannya itu mendapatkan beragam komentar maupun tanggapan dari pengguna Twitter lainyya. (MD).
Sembilan Orang Tewas Dalam Serangan Rusia di Pangkalan Militer Ukraina
Luiv FNN - Sedikitnya sembilan orang tewas dan 57 lainnya luka-luka akibat serangan udara oleh Rusia di pangkalan militer Ukraina, dekat perbatasan Polandia, Ahad 13 Maret 2022. Sejumlah instruktur militer asing diketahui pernah bekerja di Pusat Penjaga Perdamaian dan keamanan Internasional di pangkalan militer Yavoriv itu. Belum jelas apakah ada di antara mereka yang tengah berada di sana ketika serangan terjadi. Seorang perwakilan Kementrian Militer Ukraina mengatakan kepada Reuters, kementriannya masih memastikan apakah ada instruktur asing di fasilitas tersebut ketika Rusia menyerang. Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat Ukraina dan biasanya menjadi tempat latihan bersama dengan NATO. Jaraknya sekitar 25 km dari perbatasan Polandia. Pemerintah Rusia belum membalas permintaan untuk berkomentar atas serangan rudal yang begitu dekat dengan perbatasan NATO. Gubernur setempat Maksym Kozytskyy mengatakan jet-jet Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas itu, beberapa di antaranya berhasil di cegat sebelum mengenai sasaran. Seorang saksi mengatakan kepada Reuters dia melihat 19 ambulans dengan sirine melintas dari arah pangkalan setelah serangan terjadi dan asap hitam terlihat dari kawasan itu. \"Polandia mengutuk bentuk agresi apapun terhadap Ukraina, termasuk penembakan roket ke pangkalan Yavoriv\" kata juru bicara Kementrian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pesan kepada Reuters. Wali Kota Ivano Frankskivsk, kota lain Ukraina barat, mengatakan pasukan Rusia juga terus menghantam bandaranya pada Ahad. Belum ada korban yang dilaporkan. (MD).
Hongkong Tunda Pemilu karena Covid Belum Reda
Beijing, FNN - Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) menunda pemilihan umum kepala eksekutif hingga 8 Mei 2022 karena lonjakan kasus COVID-19 yang penanganan di luar kemampuan otoritas setempat.Oleh karena situasi pandemi, maka pemilu kepala eksekutif ditunda hingga 8 Mei dari rencana semula pada 27 Maret, demikian Kepala Eksekutif HKSAR Carrie Lam, Jumat.Menurut politikus perempuan itu, pemerintah HKSAR telah mengajukan permohonan peraturan kegawatdaruratan untuk membuat keputusan tersebut.Permohonan tersebut telah disetujui oleh Dewan Eksekutif, demikian Lam.Periode pencalonan yang semula dijadwalkan pada 20 Februari hingga 5 Maret, maka atas alasan gelombang kelima COVID-19 tersebut diundur hingga 3-16 April 2022. (sws, antara)
Rakyat Mati Antri Minyak Goreng: Makzulkan Presiden Jokowi Segera!
Oleh Marwan Batubara, IRESS - PNKN Pada tanggal 10 Maret 2022, pemerintah (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan) resmi mematok aturan domestic market obligation (DMO) minyak sawit (crude palm oil, CPO) sebesar 30% yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia. Sesuai Peraturan Dirjen Kemendag ini, harga maksimum DMO adalah Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein (fraksi cair minyak sawit tahan oksidasi). DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya dapat izin ekspor. Pada saat yang sama, Kemendag menyatakan peraturan DMO 30% ini memperkuat keputusan sebelumnya tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti diketahui, Permendag No.6/2022 telah menetapkan HET minyak goreng (migor) dibagi dalam tiga kelompok, yakni HET migor kemasan premium senilai Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana senilai Rp 13.500 per liter, dan migor curah senilai Rp 11.500 per liter. Dengan kewajiban DMO sebesar 30%, jika tahun 2022 ini produksi total CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton, maka pasokan minyak sawit (termasuk olein) untuk konsumsi domestik akan mencapai 15,3 juta ton. Sedangkan biasanya rata-rata kebutuhan domestik sawit nasional, termasuk program biosolar B20/B30, untuk domestik sekitar 10-12 juta ton. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan migor domestik tidak lagi terjadi. Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia. Sedangkan konsumsi domestik hanya sekitar 25-30% dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa migor masih terus berlangsung, hingga berbulan-bulan? Berikut diuraikan beberapa penyebab mengapa “rakyat mati di lumbung CPO”. Pertama, karena negara melalui Pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir guna mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital tersebut secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya. Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibanding urusan hajat hidup vital rakyat. Kedua, meskipun memiliki otoritas, membuat kebijakan dan menetapkan aturan, Pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu. Meskipun telah menerbitkan empat peraturan dalam dua bulan terakhir, yakni Permendag No.1/2022, Permendag No.3/2022 dan Permendag No.6/2022 dan Peraturan Dirjen yang disebut di atas, kelangkaan migor masih berlangsung, rakyat mengantri panjang berjam-jam, dan bahkan di Berau, Kaltim, (12/3/2022) sampai ada yang meninggal! Ketiga, kebijakan pemerintah tidak solid karena adanya intervensi oligarki. Akibatnya terbit aturan-aturan yang bersifat interim, coba-coba dan sewaktu-waktu bisa berubah, karena yang menjadi fokus perhatian bukanlah rakyat banyak, tetapi kepentingan oligarki, program biodiesel (B20 & B30) menggunakan dana pungutan BPDPKS yang sangat menguntungkan oligarki, dan pengamanan penerimaan APBN yang terancam defisit BESAR. Keempat, lemahnya pengawasan, penegakan hukum serta tidak jelas dan tegasnya sanksi atas pelaku penyelewengan. Harga migor subsidi untuk mayoritas rakyat (terutama migor jenis curah) memang lebih murah dibanding migor non-subsidi sektor industri dan migor golongan mampu. Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum-oknum pengawas, aparat negara dan penegak hukum justru terlibat berbagai kejahatan: menjual migor subsidi ke sektor industri dan sektor non-subsidi, menimbun atau bahkan menyeludupkan migor. Kelima, sejumlah pengusaha sawit merupakan perusahaan terintegrasi yang juga memiliki jaringan bisnis di sektor industri dan sektor-sektor lain di hilir yang mestinya tidak berhak mengkonsumsi migor subsidi. Jika di satu sisi pengawasan dan penegakan hukum lemah, dan di sisi lain jaringan terintegrasi tersebut demikian luas dan mencengkeram, serta ditambah pula dengan prilaku moral hazard, maka penyelewengan akan mudah dan terus berlangsung. Keenam, besarnya windfall profit dari naiknya harga CPO (mencapai 71% dalam setahun terakhir) jelas akan menambah kemampuan keuangan negara. Dengan besarnya windfall profit yang diperoleh pengusaha sawit, mestinya pemerintah pun memperoleh dana tambahan penerimaan APBN yang besar pula, berupa windfall profit tax, atau pajak progresif ekspor CPO. Dana tambahan ini sangat besar untuk mampu mengendalikan harga migor subsidi, sehingga rakyat tidak perlu mengantri. Namun subsidi migor rakyat tersebut tidak terjadi. Meskipun potensi dana tersebut sangat besar, kita tidak paham apakah windfall profit tax/pajak progresif tersebut telah benar-benar diterapkan, nilainya berkeadilan dan digunakan untuk pembelanjaan APBN yang mendesak dan prioritas. Untung besar dari windfall harga CPO sangat BESAR untuk bisa dimanfaatkan oleh oligarki dan pelaku moral hazard untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dibanding untuk kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Dalam hal ini, rakyat harus meminta BPK mengaudit dan KPK mengusut tuntas penerapan dan penggunaan windfall profit tax, serta mengadili para pencoleng. Di samping pajak ekspor progresif CPO, pemerintah pun telah memperoleh dana dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS yang merupakan Badan Layanan Umum ini merupakan unit organisasi di bawah Menteri Keuangan. Dalam dua tahun terakhir, 2020-2021 subsidi biodiesel dari BPDPKS kepada perusahaan pemasok biodiesel (umumnya pengusaha oligarkis) sekitar Rp.79,86 triliun. Dengan dua sumber penerimaan, yakni pajak ekspor (harus progresif) dan pungutan ekspor (oleh BPDPKS) mestinya negara sangat mampu mensubsidi harga migor agar tersedia bagi rakyat dengan harga terjangkau. Rakyat pun tak perlu menderita dan mengantri migor ratusan meter selama berjam-jam. Namun hal ini gagal dijalankan Pemerintahan Jokowi! Jika ditambah enam masalah dan kegagalan pemerintah yang diuraikan di atas, terutama, maka lengkaplah kegagalan Presiden Jokowi, sehingga layak dituntut untuk mundur dan bertanggungjawab! Merujuk pada Ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945, Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; sedangkan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakta di lapangan, para pengusaha CPO (sekitar 40% adalah asing dari Malaysia, China, dll) justru menguasai lahan milik negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU), terutama beroperasi terutama di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka para pengusaha inilah yang memperoleh manfaat terbesar lahan negara! Dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, para pengusaha CPO malah mendapat keuntungan terbesar dari lahan negara yang luasnya ratusan ribu hingga jutaan hektar. Sebaliknya, rakyat memperoleh bagian yang lebih kecil. *Bahkan untuk memperoleh migor sesuai harga keekonomian saja (Rp 14.000), rakyat harus berjuang keras dan menderita*, dan Pemerintahan Jokowi pun gagal melindungi kebutuhan rakyat tersebut! Kondisi dan kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tidak adil, anti Pancasila & UUD 1945 ini harus segera diakhiri. Rakyat harus segera bersikap dan bergerak menyatakan sikap, serta melakukan perlawanan terbuka. Tidak layak bagi rakyat menjadi pecundang di tengah prilaku penyelenggara negara yang pro oligarki dan sarat kepentingan mempertahankan kekuasaan. Rakyat pantas menuntut MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Mengurus kebutuhan dasar rakyat saja tak mampu, mengapa pula minta perpanjangan masa jabatan? Sebenarnya lebih pantas jika Presiden Jokowi mundur! (*)
Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)
POPULER
