ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Marah di Depan Umum, Cara Presiden Menghilangkan Jejak Ketidakmampuannya
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi para pembantunya di muka umum, bahkan keluar kata “bodoh” yang ia muntahkan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang berupaya menghilangkan jejak ketidakmampuannya. “Itu cara sengaja menghilangkan jejak ketidakmampuan. Kan mustinya presiden bilang, saya tidak mampu memanaje menteri-menteri ini sehingga saya bubarkan kabinet, saya bikin kabinet baru. Kan gampang begitu,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Rocky menyayangkan Jokowi yang mengumbat kemarahannya di muka umum. “Poin saya selalu adalah ketidakmampuan presiden diatasi secara internal saja. Dan cara itu sudah terbaca bahwa sebetulnya presiden sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang sudah marah-marah kan artinya dia sudah tidak bisa tidur. Kenapa dia nggak WA menterinya saja,“ paparnya. Namun demikian, Rocky melihat memang selama ini banyak menteri yang gemar impor ketimbang membeli produk dalam negeri. “Kita tahu bahwa banyak kementerian yang doyan impor karena di situ ada fee, komisi, dan berbagai keuntungan ekonomi dari impor. Itu yang sebetulnya dari awal presiden harus kasih tahu bahwa dia tidak menginginkan impor. Dulu dia juga bilang begitu. Tapi kenapa dia ambil menteri-menteri yang jalan pikirannya impor,” tegasnya. Rocky menyebut menteri perdagangan yang dianggap malas berpikir hal-hal yang rumit, sehingga kebijakannya pilih yang paling gampang, yakni impor. “Jadi, itu soalnya. Dan menteri perindustrian juga nggak tahu mau memproduksi sesuatu, misalnya mau bikin ranjang rumah sakit. Dia tahu sih, tapi kan komponennya musti impor. Kan tidak semua komponen untuk bikin barang itu tersedia di dalam negeri,” paparnya. Menurut Rocky, yang dialami Jokowi saat ini adalah serangan panik. “Kepanikan itu terbaca pada perangai Pak Jokowi yang akhirnya keluar segala macam kejengkelan. Mungkin skala jengkelnya sudah 8 dari 10. Kalau dulu mungkin baru 4 atau 5,” tegasnya. Jokowi jengkel karena betul-betul secara faktual dia tidak tahu apa yang dikerjakan menteri-menterinya. “Dan itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh investor. Kalau ucapan Pak Jokowi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya bebal. Jadi kebebalan presiden. Bebal atau bahkan dungu,” katanya. Rocky menyarankan, mustinya presiden bercermin pada pendapat The Economist yang betul-betul mewakili investor asing. “Jadi kalau sekarang investor membaca bahwa presiden ternyata tidak bisa mengendalikan kabinetnya, investor juga tidak mau lagi masuk Indonesia karena menganggap sudah berantakan kabinetnya,” tegasnya. Dalam laporan The Economist, kata Rocky sebetulnya itu satu bahasa yang dipakai oleh wartawan yang cerdas untuk membuat sinopsis dari keadaan Indonesia. “Artinya, dia sudah nguping segala macam posisi partai dan mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah gagal presidennya dan masih punya ambisi. Itu pertanda bahwa dia nggak punya kemampuan untuk menyeberang ke Indonesia. Tapi kalau di edisi berikut masih melihat presiden marah-marah dia akan terangkan ulang bahwa memang yang diperlihatkan oleh presiden adalah ketidakmampuan,” katanya. Memarahi menteri di muka umum, kata Rocky sesuatu yang aneh dan tidak lazim. “Tidak ada dalam tardisi demokrasi seorang presiden memarahi anak buahnya di depan publik. Bukan sekadar sinyal buruk bagi peradaban kekuasaan, tapi kita akan diintai terus kelemahan ekonomi kita ada di mana,” paparnya. Rocky meyakini pemerintahan ini sudah sulit diselamatkan oleh Jokowi. “Sekali lagi bahwa ujung pemerintahan biasanya ada yang tidak bisa diselamatkan, tapi ada yang masih menunggu untuk dapat rejeki kecil, berharap reshuffle. Itu aneh,” pungkasnya. (sof, sws)
Buang Badan, Jokowi Tumpahkan Kemarahannya kepada Para Menteri
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dan marah-marah terhadap para menterinya. Kejengkelan Jokowi tumpah saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan direksi BUMN dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Mert 2022. Menanggapi hal itu pengamat politik Rocky Gerung menduga presiden sedang lempar tanggung jawab kepada para menterinya. \"Jadi pesannya kira-kira presiden mau katakan bahwa masalah ini bukan problem saya, tapi problem menteri-menteri saya. Jadi dia lempar tanggung jawab pada menteri-menterinya. Dan menteri-menterinya karena senang disakiti, ya hanya diam-diam doang. Padahal presiden dulu bilang tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Itu yang menyebabkan kita menganggap bahwa presiden tidak tahu lagi mau bikin apa,” ,\" kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 26 Maret 2022. Anehnya, kata Rocky para menteri tidak ada yang bisa menangkap pesan tersirat dari kemarahan Jokowi. “Simbol itu mustinya ditanggapi oleh menteri-menteri, tapi saya tahu bahwa pagi ini para menteri pasti sedang WA dan persoalannya menjadi gunjingan. Dan mungkin saja menteri-menteri sedang bersiap untuk mengundurkan diri. Kan kalau orang dijewer di depan publik itu mustinya malu. Tapi kalau dia nggak punya malu, ya dia sadomasokisme,” tegasnya. Menurut Rocky Gerung, tidak seharusnya Jokowi memarahi para menterinya di depan publik karena bisa disampaikan secara internal. \"Seharusnya diatasi secara internal saja. Justru sekarang itu ketidakmampuan Presiden terbaca dan bacaan itu kemudian menunjukkan kalau Presiden sudah tidak bisa berbuat apa pun,\" ujar Rocky Gerung. Jadi, kata Rocky, kesimpulannya begitu. “Kalau mereka malu, mustinya protes kepada presiden mengapa nggak omelin saya secara personal saja, kenapa di publik. Itu artinya dia tidak mengalami gangguan politikal seksual,” tegasnya. Kemarahan Jokowi disebut Rocky Gerung sudah tak bisa ditahan terhadap para menterinya. Apalagi, sebagai orang Jawa yang biasanya bisa memendam rasa marah. \"Orang sudah marah-marah itu artinya dia enggak bisa menegur kan. Kenapa tidak melalui obrolan pribadi untuk menanyakan kenapa para menterinya masih buang-buang uang untuk impor. Namun, kita tahu banyak kementerian yang doyan impor karena ada fee dan komisi segala macam,\" ucap Rocky Gerung. (sof, sws)
Tahap Pertama Operasi Militer di Ukraina Selesai
Jakarta, FNN. Sejumlah tugas utama dari tahap pertama operasi militer khusus Rusia di Ukraina secara umum sudah selesai, kata militer Rusia pada Jumat (25/3).\"Potensi tempur Angkatan Bersenjata Ukraina telah berkurang signifikan,\" kata Sergei Rudskoy, deputi kepala pertama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.\"Pasukan dan sarana kami akan berkonsentrasi pada hal utama, yaitu pembebasan Donbass sepenuhnya,\" katanya.Sejumlah kota Ukraina, di antaranya Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, dan Nikolaev, diblokir oleh pasukan Rusia, sementara Kherson dan sebagian besar wilayah Zaporozhye berada di bawah kendali penuh Rusia, kata Rudskoy.Sejak operasi militer diluncurkan sebulan lalu, lebih dari 14.000 tentara Ukraina tewas dan sekitar 16.000 lainnya terluka, kata Rudskoy.\"Angkatan udara dan sistem pertahanan udara Ukraina hampir hancur total. Angkatan laut negara itu sudah tidak ada lagi,\" kata Rudskoy kepada para wartawan.Sementara di pihak Rusia, 1.351 prajurit tewas dan 3.825 lainnya terluka, katanya.\"Saya ingin menekankan bahwa operasi militer khusus sedang dilakukan dengan ketat sesuai rencana yang telah disetujui,\" kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. (Ida/ANTARA)
Biden Serukan Agar Dunia Bersatu Melawan Putin
Jakarta, FNN. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berargumen dalam pidatonya di Polandia pada Sabtu bahwa \"dunia yang merdeka\" menentang invasi Rusia di Ukraina.Dia juga akan menegaskan adanya persatuan di antara negara-negara ekonomi terbesar untuk menghentikan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata Gedung Putih.Setelah tiga hari menghadiri pertemuan dengan negara-negara sekutu di G7, Dewan Eropa dan NATO, serta mengunjungi pasukan AS di Polandia, Biden akan bertemu Presiden Polandia Andrzej Duda.Usai terpilih sebagai presiden AS, Biden berjanji untuk memulihkan demokrasi di negaranya dan menyatukan negara-negara demokrasi untuk melawan para autokrat, termasuk Putin dan Presiden China Xi Jinping.Invasi Putin di Ukraina pada 24 Februari telah menguji janjinya itu dan memicu kemungkinan munculnya Perang Dingin baru, tiga dekade setelah Uni Soviet runtuh.Biden \"akan menyampaikan pidato tentang upaya-upaya bersama dunia yang merdeka untuk mendukung rakyat Ukraina, menuntut tanggung jawab Rusia atas perang brutalnya, dan memperjuangkan masa depan yang didasari prinsip-prinsip demokratis,\" kata Gedung Putih dalam pernyataannya.Pidato itu akan disampaikan di Warsawa, Polandia, yang pernah berada di bawah pengaruh Soviet selama empat dekade dan menjadi anggota aliansi pertahanan Pakta Warsawa, seteru NATO.Polandia kini adalah bekas negara komunis terbesar yang menjadi anggota Uni Eropa (EU) dan NATO, aliansi pertahanan yang dibentuk untuk mengimbangi Uni Soviet.Bangkitnya kelompok sayap kanan di Polandia dalam beberapa tahun terakhir telah memicu konflik dengan EU dan Washington, namun ancaman Rusia di perbatasannya telah menarik negara itu lebih dekat ke Barat.Terpilihnya Biden membuat canggung pemerintah Polandia yang dikuasai kaum nasionalis, yang telah menjalin hubungan baik dengan pendahulu Biden, Donald Trump.Namun, dalam ketegangan yang meningkat dengan Rusia sejak 24 Februari, Duda sepertinya berusaha melancarkan hubungan dengan Washington.Pada Desember, dia memveto undang-undang yang menurut para kritikus dibuat untuk membungkam media penyiaran AS yang beroperasi 24 jam di negara itu.Biden dan Duda akan bertemu secara pribadi dan diperkirakan akan membahas bagaimana mempersenjatai Ukraina dengan jet-jet tempur dan jaminan keamanan lainnya.Washington, yang berusaha menghindari konflik langsung dengan Rusia, sebelumnya menolak tawaran Polandia yang akan menyerahkan jet-jet tempur MiG-29 buatan Rusia ke pangkalan militer AS di Jerman untuk digunakan angkatan udara Ukraina.Polandia sekarang ingin mempercepat pembelian rudal Patriot, jet tempur F35, dan tank dari AS untuk militernya sendiri, dan mencari jaminan atas komitmen NATO untuk membela anggotanya.\"Yang paling penting, kami ingin jaminan pasti yang diberikan Amerika Serikat dalam kerangka aliansi,\" kata kepala Biro Keamanan Polandia Pawel Soloch, Jumat (25/3).\"Terutama di sini, di Polandia dan negara-negara sekawasan. Jika ada serangan ke Polandia, Amerika Serikat akan membela Polandia,\" katanya. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sanksi dari AS bagi Penyedia Teknologi Militer Rusia
Jakarta, FNN. Pemerintahan Joe Biden sedang mempersiapkan sanksi yang mengincar perusahaan-perusahaan Rusia yang menyediakan barang dan layanan ke militer dan badan intelijen Moskow, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, Jumat (25/3).Sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat kemungkinan akan diumumkan secepatnya pekan depan, kata laporan tersebut yang mengutip sejumlah pejabat AS. Pihak departemen enggan mengomentari laporan WSJ.Sebagian besar perusahaan yang bakal dikenai sanksi di antaranya Serniya Engineering dan pembuat peralatan Sertal. Kedua perusahaan itu sebelumnya dimasukkan ke daftar larangan ekspor teknologi sensitif AS, tulis laporan tersebut.Kendati telah dilarang, kedua perusahaan itu masih dapat melakukan transaksi bisnis, kata WSJ. AS dan sekutunya pada Kamis meningkatkan tekanan terhadap Moskow karena agresi militernya di Ukraina.Washington memberlakukan sanksi tambahan terhadap puluhan perusahaan pertahanan Rusia, ratusan anggota parlemen dan juga bos dari bank terbesar di negara tersebut. (Ida/ANTARA/Reuters)
Satgas Polri Memastikan Stok Pangan Aman Menjelang Ramadhan
Jakarta, FNN. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Irjen Pol. Helmy Santika memastikan stok dan harga pangan di Tanah Air aman menjelang RamadhanMenurut Helmy, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh kapolda dan jajarannya untuk turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.\"Untuk membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjamin pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Kapolri sudah menginstruksikan kapolda dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah antisipatif bersama-sama dengan instansi terkait apabila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun stoknya,\" ujarnya.Di samping itu, Helmy menyampaikan bahwa pihaknya melakukan sejumlah langkah guna mencegah penyimpangan distribusi dan alokasi minyak goreng akibat perbedaan atau disparitas harga antara produk curah dan kemasan.Ia mengatakan saat ini harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Nominal itu, menurutnya, cukup jauh di bawah harga acuan keekonomian (HAK).“Disparitas harga yang cukup besar ini tentunya menyebabkan rawan terjadi penyimpangan distribusi dan alokasi. Untuk itu, Satgas Pangan Polri melakukan langkah-langkah pencegahan,” ujarnya.Beberapa langkah yang dilakukan Satgas Pangan Polri adalah melaksanakan pemantauan produksi dan distribusi minyak goreng curah, katanya.Selain itu, lanjut Helmy, pihaknya melakukan pelacakan alur pendistribusian minyak goreng curah mulai dari tahapan produksi hingga pendistribusian kepada pemakai terakhir atau konsumen.“Kami memberikan imbauan dan informasi terkait HET minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat,” kata dia.Secara umum, Helmy menegaskan ketersediaan minyak goreng saat ini masih terjamin dan mencukupi kebutuhan nasional.Dia mengakui kenaikan harga minyak goreng yang menjadi pembicaraan hangat belakangan ini disebabkan naiknya harga minyak sawit mentah sebagai bahan utama minyak goreng.Ia mengatakan kenaikan harga dialami beberapa komoditas pangan lainnya yang pemenuhannya masih bergantung impor, seperti kedelai, gula, dan daging sapi. (Ida/ANTARA)
Konsolidasi Pimpinan FPKS Menegaskan Penolakan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN. Ketua Panitia Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS seluruh Indonesia Sukamta mengatakan ada lima keputusan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan tersebut, salah satunya menolak penundaan Pemilu 2024.“Pertama, Fraksi PKS dengan tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, karena mengkhianati konstitusi dan agenda reformasi serta merampas hak-hak rakyat,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Dia menegaskan bahwa fraksi PKS akan bekerja keras menjaga demokrasi dan memastikan bahwa agenda demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi UUD Negara RI tahun 1945.Kedua menurut dia, Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak Angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.\"Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat,\" ujarnya.Keputusan ketiga menurut dia, anggota legislatif PKS yang di pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi \"lokomotif\" kemenangan PKS di Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.Karena itu Sukamta mengatakan, semua anggota legislatif PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai.“Keempat, seluruh anggota legislatif berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara. Karena itu anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan harus membangun komunikasi seluas-luasnya dengan publik dan tokoh serta berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dan negara untuk mewujudkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan bahwa fraksi PKS harus terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memajukan budaya bangsa sebagai sarana untuk mengokohkan persatuan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebaikan yang universal. (Ida/ANTARA)
Pencipta Karya Perlu Mendaftarkan Karyanya
Jakarta, FNN. Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bane Raja Manalu menegaskan bahwa pencipta suatu karya perlu mencatatkan atau mendaftarkan hasil karyanya ke Kemenkumham agar karya yang diciptakan bisa mendapat perlindungan hukum dari negara.\"Apalagi sekarang Menkumham Yasonna Laoly terus melakukan perbaikan dalam bidang birokrasi digital di Kemenkumham. Dulunya pencatatan hak cipta itu memerlukan proses dua hari lebih, tapi sekarang hanya 10 menit sudah selesai,\" kata Bane dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni” yang diselenggarakan Komunitas Karo Kreatif (K3) di Jabu Cafe Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (25/3).Namun, Bane menilai pendaftaran hasil karya tersebut harus dilengkapi persyaratan, misalnya surat yang membuktikan bahwa karya itu miliknya.“Setelah data lengkap dan membayar Rp250 ribu, langsung keluar sertifikat bahwa karya itu punya kita, cuma 10 menit,” ujarnya.Bane menjelaskan salah satu program unggulan di Kemenkumham tahun 2022 adalah Pencatatan Otomatis Hak Cipta (POPHC), yaitu proses otomatis pencatatan di segala hal yang disebut hak cipta.Menurut dia, dengan mencatatkan hak ciptanya, maka seorang pencipta berhak mendapat perlindungan dari negara. Namun, dia mengatakan pada umumnya yang namanya pencatatan hak cipta tidak langsung mendapatkan dampak ekonomis.“Sedangkan pendaftaran hak cipta misalnya karya musik, menciptakan lagu atau lainnya, kemudian digunakan baik secara individu maupun institusi maka berdampak ekonomi langsung, kalau tujuannya komersil,” katanya.Bane menegaskan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan.\"Berwujud dulu baru bisa klaim punya kita, yang mewujudkan itu pemilik hak ciptanya. Bagi saya ide tak bernilai atau sama dengan nol jika tidak diwujudkan, yang mahal itu adalah eksekusinya,” ujarnya.Dia menjelaskan hak cipta ada jangka berlakunya, pertama seumur hidup plus 70 tahun, yaitu seumur hidup si pencipta karya ditambah 70 tahun ke depannya.Karena itu, menurut dia, generasi selanjutnya masih mendapat manfaat ekonomi atas hak cipta, misalnya hak karya pencipta buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, dan karya-karya sejenisnya.“Kedua, ada perlindungan selama 50 tahun ke depan sejak karya tersebut dipublikasikan, misalnya karya fotografer. Lalu ada yang berusia 25 tahun sejak dipublikasikan, itu contohnya karya-karya seni terapan,” katanya.Karena itu, menurut dia, pihak-pihak yang memiliki hak cipta dilindungi oleh negara sehingga perlu mencatatkan dan mendaftarkan karya yang dimilikinya. (Ida/ANTARA)
Wapres: Peningkatan Akses Air dan Sanitasi Dorong Penurunan "Stunting"
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan bahwa peningkatan akses terhadap sarana penyediaan air bersih dan sanitasi layak dapat mendorong penurunan kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya.\"Ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penurunan stunting, di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi dan ketersediaan air minum layak,\" katanya di Kediaman Resmi Wakil Presiden di Jakarta, Sabtu.Dalam Rapat Kerja Nasional III Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang digelar via daring, Wapres mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan target peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak untuk mempercepat penurunan stunting.Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ia menjelaskan, pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak dan 90 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak pada 2024.Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir cakupan fasilitas penyediaan air minum layak naik 1,5 persen dan cakupan sanitasi layak naik 2,9 persen sehingga persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 90,7 persen dan rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2 persen.\"Kinerja ini harus segera kita tingkatkan karena kita hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk mencapai target tahun 2024,\" katanya.Pemerintah berusaha mempercepat penurunan stunting karena masalah gizi tersebut bisa menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi.\"Stunting menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif serta terganggunya metabolisme tubuh, sehingga (tubuh) rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan,\" kata Wakil Presiden.\"Kedua, stunting menyebabkan kerugian ekonomi sebesar dua sampai tiga persen terhadap total PDB sebuah bangsa. Bagi Indonesia, total kerugian akibat stunting mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya,\" ia menambahkan.Wakil Presiden mengatakan bahwa pemerintah berupaya menurunkan kasus stunting yang saat ini berada di angka 24,4 persen menjadi 14 persen pada 2024.\"Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10 persen,\" katanya.Dia berharap Rapat Kerja Nasional III HAKLI tahun 2022 menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan bermakna, termasuk rekomendasi yang berkenaan dengan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.Ketua Umum Pimpinan Pusat HAKLI Arif Sumantri mengatakan bahwa rapat kerja nasional himpunan membahas tiga isu strategis, termasuk transformasi dalam pelayanan primer, pelayanan rujukan, sumber daya manusia kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan pasca-pandemi COVID-19.Selain itu, menurut dia, Rapat Kerja Nasional III HAKLI membahas dampak perubahan iklim yang berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih serta pemanfaatan bonus demografi. (mth/Antara)
Kemenperin: RI Tunjukkan Komitmen Industri Berkelanjutan di TIIWG G20
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto mengatakan Indonesia ingin menunjukkan komitmen industri berkelanjutan pada The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20.\"Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah mengadopsi dan menerapkan standar keberlanjutan yang memang sudah menjadi komitmen,\" kata Eko pada konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat.Isu keberlanjutan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam TIIWG G20 di Solo beberapa waktu mendatang.Eko memaparkan industri merupakan salah satu sektor pengguna energi terbesar, sehingga penting bagi industri untuk bisa lebih efisien dalam penggunaan energinya.Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, telah memiliki Standar Industri Hijau sebagai acuan industri nasional dalam menerapkan industri hijau.\"Standar Industri Hijau sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan kami sudah memiliki banyak peraturan standar industri hijau yg memang sudah diterapkan meskipun saat ini sifatnya masih sukarela,\" ujar Eko. Melalui Penghargaan Industri Hijau yang diberikan Kemenperin, Eko menyampaikan aspek industri hijau pada Standar Industri Hijau semakin lama semakin baik, karena pada akhirnya penerapannya merupakan bagian dari konsep standar keberlanjutan yang sudah menjadi komitmen.\"Ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan daya saing industri itu sendiri. Kemudian, lebih mengefisienkan industrinya sehingga punya daya saing yang lebih tinggi. Tentunya, aspek keberlanjutan menjadi terjaga,\" tukas Eko.Secara global, Indonesia juga membuat komitmen terkait pengurangan efek gas rumah kaca yang menjadi juga perlu dicermati bersama.Untuk mendukung keberlanjutan sektor industri, Eko menambahkan Kementerian Perindustrian juga telah memperkenalkan kawasan industri generasi keempat yang aspek industri hijaunya sangat kuat, di mana Industri 4.0 juga masuk didalamnya.Menurut Eko, intervensi teknologi di dalam infrastruktur melalui konsep smart infrastructure menjadikan kawasan industri generasi keempat tersebut hub digital.\"Kami sudah memfasilitasi pembangunan kawasan industri di tanah kuning Kalimantan Utara yang nantinya akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan memanfaatkan energi yang berasal dari aliran Sungai Kayan di Kalimantan Utara,\" pungkas Eko. (mth/Antara)
POPULER
