ALL CATEGORY
Syarat Perjalanan Dihapus, Pertumbuhan Ekonomi Terdorong
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Elva Hartati menyebutkan penghapusan syarat PCR dan antigen terhadap perjalanan domestik, baik darat, laut, maupun udara, bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya dengan penghapusan syarat tes perjalanan ini oleh Pemerintah yang dibarengi dengan pelonggaran aktivitas ekonomi, akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan masyarakat,\" kata anggota Komisi IX DPR Elva Hartati di Jakarta Senin. Menurut Elva, Pemerintah telah melihat berbagai aspek sebelum mengeluarkan kebijakan penghapusan syarat perjalanan dengan PCR atau antigen. Dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek, kata dia, akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Elva menilai yang paling penting adalah Pemerintah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster. \"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan,\" ucapnya. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat. Iwan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia. \"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Innalillahi, Emak Antri Minyak Goreng, Pulang Tinggal Nama, Rocky Gerung: Inilah Ongkos Kemanusian dari Kebijakan Amburadul Jokowi
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung turut menanggapi kejadian emak-emak yang meninggal di Berau, Kalimantan Timur saat antre minyak goreng. Mulanya, emak-emak tersebut antre demi mendapatkan minyak goreng yang langka beberapa minggu. Ia datang pagi-pagi di halaman sebuah minimarket, tepatnya di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur pada Sabtu, 12 Maret 2022 pagi. Baru saja antre, emak-emak itu mengalami batuk, kejang-kejang dan terjatuh di lokasi. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dunia saat dalam perjalanan. Menanggapi kejadian itu, Rocky Gerung menilai kejadian itu dikarenakan kebijakan tidak dikoordinasikan dengan baik. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang tidak dikoordinasi itu langsung harganya adalah nyawa rakyat Indonesia,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Ahad, 13 Maret 2022. Rocky Gerung mengatakan kejadian itu mestinya jadi renungan semua pihak di tengah kelangkaan minyak goreng. “Akhirnya kebijakan yang tidak dikoordinasikan dengan baik harus dihargai dengan nyawa rakyat Indonesia. Saya bisa bayangkan mereka pagi-pagi antri minyak goreng supaya bisa tiba lebih cepat dan pulang bawa minyak goreng. Yang terjadi, justru yang dibawa pulang jenazah almarhumah,” kata Rocky. Pada saat yang sama lanjut Rocky, presiden sedang sibuk menyiapkan seremonial ibu kota negara dengan mengundang segala macam pejabat negara untuk bersuka ria. Terjadi kontradiksi dalam peristiwa itu. “Kalau kita bayangkan bahwa negara ini berdasarkan Pancasila, ada ketuhanan, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial, semua itu nilai yang akhirnya batal karena ketidakmampuan presiden menjamin kesejahteraan rakyat. Ini terjadi di Indonesia. Kalau di negara negara Barat satu Euro harga tomat atau kentang naik, pemerintah langsung jatuh karena tidak bisa menjamin kestabilan ekonomi,” paparnya. Bangsa Indonesia punya Pancasila, tetapi dalam pengamalannya jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. “Kita punya Pancasila, tapi membiarkan orang antri berjam-jam dan berpuluh kilometer. Berbulan-bulan terjadi antrian dan tidak seorang pun di kabinet yang mampu menerangkan apa yang terjadi. Dan Presiden Jokowi seolah-olah anggap bahwa ini gak penting. Yang dia pentingkan adalah mercusuar di pulau Kalimantan Timur, sementara peristiwa di Kalimantan Utara tidak dipedulikan,” paparnya. Rocky memandang sangat ironis apa yang terjadi di Kalimantan. “Inilah ongkos kemanusiaan dari kebijakan yang amburadul yang dulu Jokowi sendiri pernah bilang, saya tahu kartel mana yang mempermainkan komoditas, sekarang kartel itu ada di sekitar dia,” tegasnya. Secara sosiologis emak-emak itu menurut Rocky meninggal karena kebijakan yang tidak memperhatikan fasilitas publik. “Kepada siapa kita minta pertanggung jawaban? Kalau di Eropa kepada presiden atau menteri. Kalau di sini orang pasti akan bilang, “kok Presiden Jokowi yang salah?”. Kita memang beda kultur dan beda kecerdasan,” pungkasnya. (ida, sws)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
Ternyata, Enam Gubernur Tak Hadir di IKN
Jakarta, FNN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan enam gubernur tak menghadiri secara langsung prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, karena alasan kesehatan.“Semua alasan izin karena kesehatannya,” kata Heru ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan pada Senin pagi ini, menerima tanah dan air secara langsung dari 34 gubernur di Indonesia untuk disatukan dalam sebuah bejana besar di titik nol kilometer IKN, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).Namun, berdasarkan informasi dari pemandu acara dalam tayangan langsung prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, terdapat enam gubernur yang diwakili, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu.Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga absen dan diwakili Wakil Gubernur Abdul Fatah.Selanjutnya, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Gorontalo yang diwakili Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo.Dalam prosesi tersebut, seluruh tanah dan air yang diserahkan para gubernur dan perwakilan gubernur disatukan oleh Presiden dan disimpan di sebuah bejana besar.Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berturut-turut, sejumlah gubernur dari provinsi lainnya, hingga ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penyatuan tanah dan air nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.“Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh tanah air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden.Kepala Negara menekankan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi. (ida/ANTARA)
Presiden Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi di Yogyakarta
Yogyakarta, FNN - Ketika berkunjung ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Presiden ketika berada di Yogyakarta, Ahad (13/03/2022) pagi. Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng. “Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket. Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut. Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter. Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok. “Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang. Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya. “Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden, seperti dikutip dari Setkab.go.id. Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng. “Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono. Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya. Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono Anung. (mth)
Hujan Deras Sebabkan Longsor di Nagreg-Bandung, Satu Korban Tewas
Bandung, FNN - Seorang perempuan bernama Widia Ningsih (34) tewas tertimbun longsor di Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Hendra Hidayat di Bandung, Senin mengatakan peristiwa longsor di lokasi tersebut terjadi pada Ahad (13/3) malam. \"Akibat hujan deras yang melanda wilayah Nagreg sehingga menyebabkan terjadinya longsor,\" katanya. Ia menjelaskan sejak Minggu sore, wilayah Bandung Raya memang diguyur hujan deras hingga malam hari. Adapun Desa Bojong berada di sekitar Jalan Lingkar Nagreg yang memiliki kontur perbukitan. Selain seorang tewas, BPBD mencatat ada enam rumah yang terdampak longsor tersebut. Dari enam rumah itu, tiga rumah rusak dan tiga rumah lainnya terancam pergerakan tanah. Kemudian, kata Hendra Hidayat, dua orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat longsor tersebut hingga dilarikan ke rumah sakit. Dua korban itu bernama Yani Sri (35) dan Tasya (4). Sementara itu, Abdul Aziz (29), selaku warga sekitar lokasi mengatakan seorang korban yang tewas itu bukan merupakan warga yang berdomisili di lokasi longsor. Menurutnya korban yang tewas itu sedang melintas di lokasi tersebut hingga timbulnya longsor tersebut. \"Peristiwa longsor terjadi saat ada petir, jadi nggak tahu kenapa ini juga ada ikutan longsor,\" katanya. Ia menjelaskan bahwa korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini, korban sedang dimakamkan oleh keluarganya. (mth/Antara)
BIN: Indonesia Perlu Segera Memiliki Medical Intelligence yang Andal
Jakarta, FNN - Badan Intelijen Negara (BIN) menilai Indonesia harus sesegera mungkin memiliki medical intelligence yang andal untuk kesiapan menghadapi ancaman di masa mendatang. \"Seiring dengan kegiatan penanganan pandemi saat ini, BIN terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas medical intelligence,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Dorongan itu, ia sampaikan mengingat pengurangan pembatasan sosial bukan berarti pandemi segera usai. Sebab, akan selalu ada kemungkinan COVID-19 atau varian turunannya kembali merebak. \"Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang tangguh,\" kata Budi Gunawan. Ia menjelaskan objek surveilansnya juga tidak hanya virus, tapi mencakup banyak elemen dari ancaman nuklir, biologi dan kimia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN harus berada di lini terdepan dalam menjaga keamanan nasional. \"Berdasarkan data dan fakta terkini, serta foresight medical intelligence dalam rentang tahun atau dekade ke depan, kita tahu emerging virus akan terus muncul,\" ujar dia. Selain harus siap dan waspada, Indonesia dituntut memiliki level kemandirian yang memadai guna mampu menanggulangi berbagai ancaman biologis maupun kimia, ujar dia pula. Sejak COVID-19 mulai merebak, hingga kini BIN telah mengaktifkan unit medical intelligent miliknya dengan berbagai kegiatan deteksi, identifikasi, asesmen, respons, dan menanggulangi. Termasuk juga bekerja sama dengan lembaga lain. \"BIN juga terlibat dalam penelitian dan produksi vaksin nasional, alat-alat medis, hingga obat-obatan,\" kata dia lagi. Kendati demikian, Budi Gunawan menilai sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang benar-benar mumpuni menghadapi berbagai ancaman berikutnya. Ia mengatakan jenis ancaman keamanan dan keselamatan negara semakin berkembang. Virus yang muncul hanya bagian dari objek medical intelligence. Banyak ancaman lain baik itu hasil buatan manusia karena ketegangan dunia maupun perubahan geopolitik. Tidak hanya itu, termasuk juga hasil alami karena perubahan iklim yang mendorong muncul atau bermutasinya virus dan kuman. Berbagai studi menunjukkan perubahan iklim akan membawa konsekuensi ancaman kesehatan yang sangat serius saat ini dan akan datang, ujar Budi Gunawan.(mth/Antara)
Dua WNA Terancam Bui 12 Tahun Terlibat Kriminalitas di Bali
Badung, FNN - Dua warga negara asing (WNA) Nicola Disanto asal Italia dan Gregory Lee Simpson asal Inggris terancam pidana penjara selama 12 tahun karena terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di vila daerah Kuta, Badung. \"Kedua tersangka diduga melakukan pencurian yang sudah direncanakan di vila tersebut. Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun,\" kata Kepala Kejaksaan Negeri Badung Imran Yusuf, dalam siaran pers yang diterima di Badung, Bali, Minggu. Ia mengatakan selanjutnya jaksa penuntut umum akan mempersiapkan berkas untuk proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar. Selama menunggu berkas lengkap dan jadwal persidangan, kedua tersangka ditahan di Polsek Kuta, Badung. Sebelumnya pada Kamis (10/3) telah dilakukan pelimpahan tahap dua berupa penyerahan kedua tersangka dan barang bukti dari Polresta Denpasar ke Kejari Badung. Adapun barang bukti yang disita yaitu empat buah BPKB Mobil Suzuki Jimny, satu buah BPKB KTM 1290, satu buah BPKB Harley, dua buah BPKB Husqvarna 630, satu buah BPKB Suzuki Swift, satu buah BPKB Ford Ranger, satu buah STNK Suzuki Jimny warna biru, uang tunai sebesar Rp200 juta, uang euro sebesar 10.000 euro, serta uang Brasil sebesar 3900 real Brasil. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi pada Kamis, 11 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Villa Seminyak Estate dan Spa Royal 8, Jl Nakula Gg Baik Baik, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Saat itu kedua korban asal Italia Principe Nerini dan Camilla Guadagnuolo sedang tertidur langsung bangun ketika mendengar suara ledakan. Lalu, kedua tersangka bersama dua pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menodongkan senjata tajam dan menyekap kedua korban. Selanjutnya para pelaku mengambil uang 417.794 dolar AS atau sekitar Rp5,8 miliar, 4 buah laptop, 6 buah ponsel, kamera dan hardisk, serta barang bukti terkait lainnya. Setelah itu, para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta untuk diproses lebih lanjut. (sws, ANTARA)
Kenaikan Harga Minyak Dinilai Momentum Pakai BBM Kualitas Tinggi
Jakarta, FNN - Kenaikan harga minyak dunia dinilai bisa menjadi momentum menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) berkualitas tinggi untuk menciptakan udara lebih bersih sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.“BBM berkualitas memiliki nilai fuel economy lebih baik sehingga jika digunakan akan memiliki jarak tempuh yang lebih jauh,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Menurutnya, masyarakat juga harus memperhatikan fuel engine requirement, melihat persyaratan kualitas BBM yang ditentukan produsen kendaraan bermotor.Dia menjelaskan pada kendaraan bensin dengan konsekuensi penerapan Standar Euro 2, semua varian sepeda motor dan mobil memiliki compression ratio minimal 9:1. Sebagai contoh, sepeda motor Honda Scoopy memiliki compression ratio 9,2:1. Kemudian mobil LCGC dan MPV kelas 1.500 cc ke bawah memiliki compression ratio 10:1. Sedangkan mobil kelas menengah 11:1, mobil mewah 11:1 atau 12:1.“Kendaraan dengan compression ratio 9:1 membutuhkan bensin dengan RON minimal 91. Sedangkan kendaraan dengan compression ratio 10:1 ke atas membutuhkan bensin dengan RON minimal 95,” katanya.Jika dipaksakan menggunakan BBM berkualitas rendah, lanjut Ahmad, kendaraan akan ngelitik (knocking) dengan beberapa konsekuensi. Pertama, mobil menjadi tidak bertenaga karena bensin dengan nilai RON (Research Octane Number) lebih rendah dari kebutuhan mesinnya akan terbakar oleh kompresi piston di ruang pembakaran mesin tanpa didahului percikan api busi.Kedua, self ignition akan menyebabkan bensin lebih boros sekitar 20 persen karena terbakar percuma tanpa menghasilkan tenaga sehingga untuk menempuh jarak tertentu membutuhkan bensin lebih banyak. Ketiga, dengan borosnya bahan bakar maka hal ini akan meningkatkan emisi baik emisi rumah kaca (CO2) maupaun emisi pencemaran udara seperti PM, HC, CO, NOx, Sox.“Belum lagi terjadinya detonasi yang menyebabkan keretakan piston, kerusakan ring-piston, busi, dan lain lain karena efek self ignition,” katanya.Pada kendaraan solar, tambah Ahmad, kendaraan Standar Euro 2 membutuhkan BBM dengan kadar belerang max 500 ppm. Sebagai contoh, solar 48 memiliki kadar sulfur rata-rata 1378 ppm (2019).Menurut dia, jika dipaksakan, Diesel Particulate Filter (DPF) akan mengalami kerusakan karena sulfur, karena dikendalikan secara elektronik, kerusakan DPF akan menghentikan fungsi kendaraan secara keseluruhan.“Praktis sejak 2007 tidak ada lagi kendaraan yang membutuhkan bensin dengan RON di bawah 91 dan solar dengan CN di bawah 51. Selain bensin maupun solar harus dengan kadar sulfur tidak lebih dari 500 ppm (Standard 2/II) dan tidak lebih dari 50 ppm sejak Oktober 2018 (Standard Euro 4/IV),” ujarnya. (sws, ANTARA)
KPK Periksa Dua Saksi Swasta Dalami Pengerjaan Proyek Gereja di Mimika
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dari pihak swasta untuk mendalami pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.Dua saksi tersebut masing masing Supriyanto dan Fauzi dari PT Waringin Megah. KPK telah memeriksa keduanya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (11/3).\"Keduanya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain proses keikutsertaan perusahaan para saksi dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.KPK pada Jumat (11/3) juga memanggil tiga saksi lainnya yang berasal dari unsur swasta, yakni Yudha K Patandianan, Yanti Hafid, dan Yatty Mayaut. Namun, ketiganya tidak memenuhi panggilan tim penyidik.\"Yudha K Patandianan (swasta) tidak hadir dan mengonfirmasi dilakukan penjadwalan ulang,\" ujar Ali.Sementara dua saksi lainnya, yakni Yanti dan Yatty tidak hadir tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadiran.\"KPK mengimbau untuk kooperatif kembali hadir pada pemanggilan tim penyidik selanjutnya,\" katanya pula.KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Tim penyidik hingga saat ini masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil para saksi yang terkait dengan kasus tersebut. (sws, ANTARA)
POPULER
