ALL CATEGORY
Komitmen untuk Mewujudkan Ramadhan yang Kondusif dari Padang
Jakarta, FNN. Para tokoh dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial dan LSM di Padang, Sumatera Barat, mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mewujudkan Ramadhan yang kondusif di kota itu.Pernyataan sikap disampaikan di rumah dinas wali kota Padang, Senin disaksikan ulama Ustadz Abdul Somad, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, Komandan Kodim 0312/Padang, Letnan Kolonel Infantri Jadi, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto, Wakil Kepala Ppolresta Padang, AKBP Yessi Kurniati, Ketua MUI Padang, Japeri, serta para pemuka lintas agama dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Padang, Salmadanis.Pernyataan Sikap yang dibacakan Ketua FKUB Padang, Salmadanis, terdiri atas enam poin yaitu pertama menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan khususnya di sekitar masjid/mushala sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu.Kedua, melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh aktivitas di bulan Ramadan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketiga, mendukung upaya pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta seluruh tokoh masyarakat untuk mengawasi para generasi muda dan anak kemenakan agar tidak terlibat dalam tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, narkoba, LGBT serta perbuatan maksiat lainnya.Keempat, adalah menolak segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah tarawih di Padang. Kelima, meminta dukungan moral kepada masyarakat di lingkungan masjid/mushala untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadan. Keenam, memahami keberagaman dalam kebhinnekaan dan selalu menjaga serta memupuk toleransi sesama umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyambut baik pernyataan sikap bersama dalam rangka mewujudkan Ramadhan yang kondusif di Padang. \"Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah semoga penandatanganan Pernyataan Sikap Bersama bisa mewujudkan Ramadhan yang kondusif,\" kata dia. (Ida/ANTARA)
Tolak Penundaan Pemilu Dengan Kerangka Berpikir Negarawan
Jakarta, FNN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penolakan penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan kerangka berpikir negarawan.\"Bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini,\" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada diskusi daring bertajuk \"Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil\" yang dipantau di Jakarta, Senin.LaNyalla mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sepakat bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan maksimal dua periode. Bukan tiga atau empat periode.Dikatakan pula bahwa pemilu adalah suatu mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali dan bukan 7 tahun atau 8 tahun.\"Ini prinsip. Meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, prinsip ini adalah amanat kebangsaan,\" katanya menegaskan.Oleh karena itu, mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengatakan bahwa DPD RI akan berada pada posisi menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.Pada kesempatan itu, dia juga meminta LP3ES sebagai sebuah lembaga riset nonpemerintah tertua di Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam melihat permasalahan tersebut.Ia menyampaikan dorongan itu karena menilai LP3ES sudah melahirkan banyak nama besar, kaum pemikir, dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan serta berjiwa negarawan. \"Bangsa yang besar ini harus kita serahkan kepada negarawan yang memikirkan next generation,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Ketika Negara Kalah Sama Teroris Ekonomi
BEBERAPA bulan terakhir, kenaikan harga minyak goreng (migor) sungguh di luar akal sehat. Sebab, di negara yang memiliki kebun sawit sekitar 16 juta hektar, kok terjadi kenaikan harga yang diikuti barangnya langka. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah selama ini? Negara abai melakukan antisipasi, karena begitu mudahnya pengusaha migor menaikkan harga dengan alasan harga buah tandan segar (BTS) sawit naik. Akibatnya, harga minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) pun naik tak terbendung. Pengusaha CPO yang umumnya adalah oligarki tidak peduli dengan permintaan dalam negeri. Karena permintaan internasional meningkat tajam, mereka pun mengguyurnya ke luar negeri. Akibatnya, pasok ke pabrik migor dalam negeri tersendat. Nah, karena terjadi ekspor yang besar pemerintah akhirnya menaikkan volume domestic market obligation (DMO) bahan baku minyak goreng menjadi 30 persen. Akan tetapi, angka tersebut tidak mampu membendung kenaikan harga migor yang membuat emak-emak meradang. Meradang, karena selain harganya yang sempat Rp 70.000 per dua liter (di daerah tertentu), juga barangnya langka. Antrean panjang guna mendapatkan migor terjadi di kota-kota besar seantero nusantara. Bahkan, antrean migor pun sempat membawa korban meninggal dunia. Pemerintah sempat melakukan upaya subsidi terhadap migor, termasuk kemasan. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah guna menekan harga. Harapannya, supaya harga terjangkau masyarakat dan pasok tidak menghilang. Upaya keras yang dilakukan pemerintah itu tidak membuahkan hasil. Malah yang terjadi migor hilang di pasar, termasuk di pasar modern dan swalayan. Akan tetapi, di balik hilangnya migor itu, ada saja pihak tertentu yang mencoba menimbunnya. Pengusaha migor telah membaca kemampuan keuangan pemerintah. Mereka melakukan tekanan supaya harga migor sesuai selera pasar. Ketika pemerintah menggelontorkan uang mensubsidi harga migor, pengusahanya pun melakukan petak umpat. Mereka sengaja menyembunyikan produknya. Pengusaha migor menekan pemerintah, sehingga akhirnya kalah dan membiarkan harga migor kemasan sesuai selera pengusaha. Pemerintah hanya fokus mengamankan harga migor curah yang ditetapkan Rp 14.000 per liter. Sedangkan harga migor kemasan bervariasi dengan harga rata-rata Rp 48.000 per dua liter atau Rp 24.000 per liter. Akan tetapi, pengusa migor betul-betul lihai dan licin seperti produksinya. Begitu pemerintah fokus pada migor curah, yang kemasan dengan harga Rp 24.000 per liter sangat mudah diperoleh, terutama di pasar swalayan atau modern. Padahal, ketika pemerintah mensubsidi, barangnya langka, membuat kaum ibu teriak di mana-mana. Negara tidak mampu menurunkan harga minyak goreng. Kenapa, karena pengusaha tahu kemampuan kantong pemerintah, yang tidak akan mampu lama memberikan subsidi Dalam kasus migor ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengusaha migor yang umumnya dikuasai oligarki, melakukan test case terhadap perekonomian nasional. Mereka melakukan uji-coba, yang kira-kira kalimatnya berbunyi, \"Mempermainkan migor saja bisa kami lakukan dan membuat pemerintah kalang kabut. Bagaimana jika secara serentak kami mainkan juga harga kebutuhan pokok lainnya.\" Kedua, oligarki yang sering juga disebut pengusaha keturunan Cina ternyata mampu menundukkan pemerintah. Mereka seenaknya mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang secara ekonomi sangat terpuruk akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Cara-cara yang dilakukan oligarki tersebut merupakan ciri sabotase ekonomi. Bahkan, bisa disebutkan permainan migor oleh pengusaha yang memproduksinya merupakan bentuk terorisme ekonomi. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengatakan, \"Negara tidak boleh kalah kepada teroris.\" Tetapi, kok negara kalah pada terorisme ekonomi, dalam hal minyak goreng. Apakah negara akan terus membiarkan terorisme ekonomi? Apakah negara akan terus membiarkabmn teror ekonomi yang diperkirakan terus dilakukan ologarki? Kita tunggu sikap dan tindakan tegas dari negara terhadap pelaku teroris ekonomi nasional itu. (*)
Presiden Ambigu Tolak Tunda Pemilu?
Negara bukan hanya milik pemerintah, hukum bukan hanya milik penegak hukum! Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Sebagai presiden tidak cukup dengan cuap cuap, tebar pesona atau tebar janji, tapi harus diujudkan dalam kepres, perpu atau sejenisnya. Bahwa penundaan pemilu sebagai wacana yang syarat melanggar UUD \' 45, yaa.. Bahwa berkali kali presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada pemikiran tunda pemilu, yaa.. Tapi jangan melupakan sejarah atau pengalaman, ketika Jokowi jadi Wali Kota Solo tidak pernah berpikir jadi Gubernur DKI, begitu juga saat jadi Gebernur DKI tak pernah berpikir untuk menjadi Presiden RI. Apalagi dikaitkan jabatan sekarang sebagai Presiden RI yang sah, meskipun banyak lika liku dan teka teki soal polemik kecurangan dalam pemenangan pilpres! Oleh karenanya dalam pernyataan sikap, presiden harus tegas tentang tidak atau ditundanya pilpres 2024. Namanya prediksi atau anggapan seburuk apapun boleh boleh saja, semisal diam diam rezim berbuat dan mempersiapkan segala sesuatu yang esensinya benar dan sah menurut undang undang atau peraturan pengganti undang undang hasil amandemen atau pembaruan / perubahan tanpa dipublikasikan atau disosialisasikan kepada rakyat atau sudah dibahas dengan DPR secara gopoh dan abal abal, yang akhirnya membenarkan pilpres 2024 ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian. Ini penting agar tidak menimbulkan polemik, teka teki atau apapun yang rentan dikembang biakkan, digoreng, digodog yang berpotensi dapat menimbulkan masalah kegaduhan negara. Seperti diketahui, bahwa negara terdiri dari unsur unsur pemerintah, rakyat, wilayah serta pengakuan hukum negara lain dan aspek aspek negara mencakup Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, dimana baik unsur unsur maupun aspek aspek negara bisa di dukung oleh komplemen dan implemen masing masing, namun faktanya banyak paradok atau kejanggalan kejanggalan yang terjadi di negeri ini Di sisi lain pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kebijakan yang mengundang pro kontra dan polemik yang justru menamhah suasana gaduh seperti munculnya UU BPIP / HIP, Omnibus Law / Cipta kerja dan pemindahan IKN baru. Kita harus paham dan sadar perlunya selaras, serasi dan seimbang antara unsur unsur negara dan aspek aspek negara secara utuh dalam menuju dan mencapai tujuan nasional yang dicita citakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD \'45 untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang terutama kita harus paham dan sadar, bahwa penundaan pemilu atau pilpres 2024 akan mengakibatkan multi dimensi mala petaka bagi bangsa Indonesia dan NKRI. (Bandung, 28 Maret 2022)
Sayangnya, Anies Tak Berwatak Bengis
Ngomongnya ke sana, kelakuannya ke sini. Janjinya mau buat prestasi, hasilnya malah bikin ironi. Komitmennya bikin rakyat sejahtera, kenyataannya rakyat jadi sengsara. Fakta obyektifnya, itulah ciri-ciri rezim bengis di bawah kendali oligarki yang sadis. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Sampai saat ini dan entah sampai kapan, banyak bertebaran pemimpin dengan perilaku sadis terhadap rakyatnya sendiri. Mulai dari walikota dan bupati, gubernur, menteri hingga presiden sekalipun. Dibalik kampanye dan pencitraan yang dilakukan sebelum menjabat, pemimpin birokrasi itu kerapkali mengeluarkan kebijakan yang yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Dari penggusuran dan perampasan tanah rakyat, kejahatan konstitusi, kenaikan pajak dan harga kebutuhan sembako yang menjulang tinggi, hingga menista agama, kriminalisasi aktifis pergerakan dan para ulama. Akibat dari gagalnya pemimpin memaknai tugas dan fungsinya selaku pemangku kepentingan publik. Orientasi kebijakannya sering diwarnai \"vested interest\" yang disertai niat buruk. Kalau tidak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya apalagi kalau bukan untuk para pengusaha, oligarki yang menjadi junjungannya. Atas dasar itu, praktek-praktek KKN terus menyelimuti pengambilan keputusan dan suasana pemerintahan dalam proses penyelenggaraan negara. Apapagi ketika kepemilikan modal dalam wujud korporasi multinasional maupun transnasional begitu sangat dominan dalam mendorong kebijakan negara. Konspirasi terselubung itu yang pada akhirnya melahirkan borjuasi-borjuasi baik di kalangan korporasi, birokrasi, politisi, stage holder bahkan pada entitas politik budaya dan keagamaan. Semua lapisan masyarakat cenderung dibentuk menjadi pemimpin dan masyarakat kapitalistik yang berorientasi pada materi dan kebendaan lainnya. Keuangan jadi nomor wahid, sementara esensi Tauhid diabaikan. Pada sistem sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip liberalisasi dan sekulerisasi, pada akhirnya hanya semakin mengokohkan pertentangan kelas dalam negara. Ada dominasi dan hegemoni orang perorang atau kelompok terhadap mayoritas yang identik ditempatkan sebagai obyek dan pasar potensial. Watak individual yang menjadi representasi dari upaya penumpukan modal dan penguasaan berlebihan sektor publik. Secara perlahan tapi pasti, melahirkan stelsel kolonial dan feodal. Ada kekuatan minoritas yang mencengkeram kehidupan mayoritas. Golongan orang kaya semakin sedikit namun harta dan pengaruhnya semakin tak terbatas. Sementara rakyat miskin semakin tumbuh pesat dan meluas, dengan segala kekurangan dan penderitaan hidupnya. Bahkan di saat rakyat terseok-seok karena pandemi, kesulitan memenuhi nafkah dan secara massal menemui kematiannya. Begitu banyak pemimpin yang masih hidup senang dan berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Lebih miris lagi, suasana pandemi malah menyuburkan kejahatan KKN dan upaya menghancurkan negara. Ada korupsi bansos, ada pejabat yang bertambah kekayaannya karena terlibat bisnis PCR, dan ada juga upaya membajak konsitusi demi kepentingan oligarki melanggengkan kekuasaan rezim sekaligus kepentingan ekonominya. Tanpa malu sibuk memindahkan IKN sembari memunda pemilu 2024. Pejabat, politisi dan pengusaha bersatu dalam persekongkolan jahat menguasai negara. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya, justru menjadi rezim yang bengis menidas rakyat. Prestasi dan Harga Diri Seorang Anies Anies nyaris menjadi pemimpin yang secara umum mampu menghindari politik tercela dalam birokrasi pemerintahan. Ada baiknya ketika lawan-lawan politiknya berusaha membangun narasi stereotif dan intimidasi saat Anies menjabat gubernur Jakarta. Sikap nyinyir dan ujaran kebencian yang berlebihan terhadap Anies, secara tidak langsung membuat Anies lebih mawas diri, transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu kota. Suka atau tidak suka, gelombang kampanye hitam pada Anies menempatkan Anies sebagai pemimpin dalam kontrol dan pengawasan publik yang membuatnya tetap amanah dan menjunjung integritas. Situasi dan kondisi demikian membuat Anies dapat berjalan \"on the track\" dalam memenuhi janji kampanye politiknya, melumuri kinerjanya dengan prestasi dan yang terpenting mengangkat kehidupan rakyat Jakarta yang tak berpunya dan terpinggirkan oleh tingkah pongah gubenur sebelumnya. Anies terbasa bekerja tanpa hingar bingar, pencitraan dan gembar gembor ke publik. Anies telah membuktikan bahwa kinerja itu memang lebih baik dengan ketekunan, fokus dan gigih meraih prestasi. Bukan dengan basa-basi dan janji-janji yang melulu diingkari. Apalagi sampai menghianati dan menyakiti rakyat, utamanya wong cilik. Terlebih lebih memalukan lagi dan hina ketika menjadi pemimpin yang terjerat korupsi dan kolusi serta meniadi boneka olgarki. Anies sejauh ini mampu berkomitmen komitmen dan konsisten mengemban amanat penderitaan rakyat. Sembari menjaga kemuliaan warisan darah kepahlawanan dari kakeknya yang ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebagai pemimpin, mutlak mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompoknya. Bahwa tidak disebut pemimpin jika tak mampu memikul amanat penderitaan rakyat. Nilai-nilai itu yang kemudan menjadi ruh kepemimpinan Anies, pemimpin yang harus berprestasi dan menjaga martabat dan harga diri. Alhamdulillah, Anies bertumbuh dipenuhi kekuatan nurani dan budi pekerti, dapat mewujudkan aspirasi dan kenginan warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Banyak karyanya yang fenomenal dan membanggakan. Membebaskan biaya PBB bagi para veteran pejuang, menyediakan perumahan Aquarium bagi korban penggusuran di pesisir utara Jakarta dan menyesuaikan pembiayaan kebutuhan pokok dengan kemampuan daya beli masyarakat seperti air minum yang vital. Menariknya lagi, Anies masih bisa berkarya dalam spektrum nasional saat membangun sistem ketahanan pangan nasional secara sederhana tapi nyata, dengan cara mengakomodir produk pertanian daerah-daerah lain bagi kebutuhan konsumsi beras, bawang dll. untuk warga Jakarta. Satu hal soal visi nasionalisme yang kuat pada aspek kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa, tak luput dituntaskan Anies saat memudahkan perijinan rumah ibadah dan pemberian dana hibah program pembinaan kegiatan kelembagaan semua agama di Indonesia. Apakah masih ada yang kurang untuk melengkapi syarat dan kriteria Anies sebagai pemimpin negara dan bangsa Indonesia?. Rasanya sudah lebih dari cukup dan diatas kelayakan kalau hanya untuk sekedar menjadi presiden Indonesia mendatang. Satu pembuktian paling fundamental dan radikal dari seorang Anies, adalah ketika dia mampu bersikap tegas pada oligarki saat proyek reklamasi. Anies berdaulat memperlihatkan bahwasanya kedaulatan negara beserta kepentingan rakyat, jauh lebih penting dan utama dari sekedar uang dan kekuasaan para cukong kapitalistik itu. Itulah salah satu kepemimpinan Anes yang revolusioner selain prestasi lainnya yang bejibun. Anies Baswedan, ditengah euforia dan geliat dukungan rakyat yang mendukungnya untuk memenangkan pilpres 2024. Pastilah memiliki daya pikat dan magnet tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seperti presiden, para menteri, banyaknya politisi dan semua kapitalis birokrasi yang hipokrat dan oportunis yang sedang menggelandang di panggung kekuasaan saat ini. Gubernur Jakarta yang jujur, cerdas, dan santun di mata rakyat itu, bersiap memenuhi panggilan menjadi nahkoda kapal besar mengarungi pulau harapan menuju kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang humanis bersiap mengembalikan bamgsa ini pada perwujudan Panca Sila , UUD 1945 dan NKRI yang sebenarnya. In syaa Allah, karena Anies bukan pemimpin yang lalim dan dzolim pada rakyatnya sendiri. Anies tak berbakat menidas bangsanya, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada wong cilik. Anies tidak seperti kebanyakan penguasa licik yang keji dan menjadi budak oligarki. Karena hidayah dan menjadi anugerah bagi seluruh rakyat Indonesia, sesungguhnya teruji Anies tidak berwatak bengis. (*)
Sultan, King, dan Juragan
Oleh Akmal Nasery Basral - Sosiolog, Novelis TUJUH orang—enam pria dan seorang wanita—tampil di sebuah acara spesial satu televisi swasta nasional, Januari 2022. Mereka didapuk sebagai crazy rich, sebutan impor yang diciptakan penulis AS berdarah Tionghoa Singapura Kevin Kwan melalui novel Crazy Rich Asians (2013). Saat difilmkan lima tahun kemudian dengan aktris Constance Wu dan aktor Henry Golding, hasilnya sebuah tontonan romcom terlaris di penggalan 2010-an. Sejak itu sebutan crazy rich mendunia, menjadi status sosial terbaru paling diburu, termasuk di Indonesia. Kembali pada tujuh sosok di awal tulisan, mereka punya sebutan lainnya: ‘sultan”’, “king”, “juragan”. Latar belakang hidup bervariasi. Ada lulusan SD yang mantan buruh bangunan dan tukang parkir; ada mantan pengamen yang pernah menjajal sebuah singing contest beken di televisi; ada perempuan cantik pemilik produk kosmetik yang bisnis penyewaan helikopter wisata untuk raun-raun; ada mantan karyawan bank yang mendaku sebagai ‘juragan’ dan hobi pamer foto bareng istri yang juga ‘juraganwati’; ada mantan sopir perusahaan penyedia bahan bakar yang bermetamorfosis menjadi politisi; ada yang mundur kuliah kedokteran karena memilih merintis usaha dengan modal menjual mobil pemberian orang tua; dan ada seorang pesohor televisi yang pernah menjadi tahanan badan narkotika nasional. Yang terakhir ini diperkenalkan oleh pembawa acara--seorang komika perempuan yang lucu dan berlidah setajam belati—dengan teknik roasting yang menyanjung-membanting. “Kalau enam orang crazy rich lainnya beli barang dengan kontan, sultan yang ini beli barang dengan konten. Mulai dari pernikahan dia dengan istri, kelahiran anak pertama, kelahiran anak kedua, semua dijadikan konten.” Penonton terbahak-bahak—termasuk enam crazy rich lainnya—bak tsunami tawa yang tenggelamkan studio. Sang “Sultan-Apapun-Jadi-Konten” meringis malu. Mati kutu. K-O-N-T-E-N. Inilah mantra terbaru yang menjadi candu. Semula bermakna netral, sekarang konten berarti ajang pamer level maksimal. Tak jarang dibarengi lelucon arogan dan ucapan merendahkan yang menghina akal. Pamer jenis ini bukan sekadar pamer dan sangat ketinggalan zaman jika cuma disebut ‘pamer’. Maka agar lebih modern dilekatkan sebuah kata baru yang lebih keren: flexing. Simaklah sebuah contoh flexing di Januari 2021. Seorang ‘sultan’ masih tak bisa tidur meski tetesan embun sudah mengecup mesra bumi pada jam 3 pagi. Tersandera oleh perasaan gabut (bosan) dia kunjungi sebuah toko daring. “Mau beli apa ya? Duit kebanyakan,” katanya cengengesan. Minatnya terkatrol melihat foto mobil listrik Tesla yang bahenol. “Beli mobil Rp 1,5 miliar nggak pakai mikir #murahbanget,” ujarnya enteng. Konten berlanjut: mobil pesanan diantar petugas show room kepada sang ‘sultan’ yang menyaksikan dengan wajah bungah semringah. Ini flexing ‘Sultan Medan’ yang mantan pengamen dan peserta ajang pencarian bakat lomba menyanyi televisi. Meski dia tak pernah membuat album rekaman dengan penjualan hebat, umur baru seperempat abad dan bukan anak konglomerat, toh bisa membayar tunai di tempat sehingga membuat bola mata penonton nyaris melompat. Contoh kedua sebuah flexing di pertengahan 2021 dari ‘Raja Bandung’, mantan buruh lepas dan tukang parkir. Dia tunjukkan kepada penonton sebuah supercar yang baru saja dibeli. Lamborghini Gallardo seharga sekitar empat miliar. “Alhamdulillah, di umur saya yang baru 23 akhirnya bisa membeli mobil impian sejak kecil,” katanya penuh syukur. Lalu dia menasehati pemirsa, “Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah mencoba untuk menyerah.” Super! Ini kalimat fenomenal yang belum tentu terpikir di benak motivator terkenal. Tentu tak ada yang keliru dengan jalan hidup seorang mantan pengamen di Medan dan seorang mantan buruh di Bandung yang menyulap nasib begitu mencengangkan. Bahkan, jika jalan pintas kesuksesan mereka bisa ditiru semudah membalik telapak tangan, pasti akan sangat meringankan tugas Menteri Tenaga Kerja yang sering ‘migren’ melihat angka pengangguran. Masalahnya adalah jalan pintas mantan pengamen dan mantan buruh itu benar-benar amazingly amazing. Bahkan bagi stanm,,,,,dar pemain saham kawakan atau kampiun marketing sekalipun. Bayangkan saja, hanya dalam 2-3 tahun setelah banting setir dari profesi lama dan menggumuli online trading keduanya menjelma bak Raja Midas. Apapun yang mereka sentuh menjadi emas--eh, bukan, malah lebih dahsyat lagi—menjadi mobil supermewah, tas, sepatu, arloji, merek branded, hingga rumah mewah berkelas. Jika ini gejala narsisisme dari orang kaya baru, masih tak terlalu berbahaya. Flexing hanya sebatas memantulkan mental disorder diri mereka sendiri yang tak peka dengan kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Sayangnya, fenomena ini menyimpan hal lain yang lebih mengerikan. Flexing dibuat bukan cuma karena motif pribadi pelaku yang gemar ‘norak-norak bergembira’, melainkan sebagai bagian teknik persuasi terselubung (covert persuation technique) yang sengaja dirancang dengan tujuan tersembunyi yang lebih berbahaya: menggiring publik agar terbius mimpi dan teler nalar. Sebuah cuci otak hedotistik dalam skala masif supaya terbentuk himpunan pengikut yang obsesif-kompulsif terhadap cuan. Bagaimana memperoleh untung sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sejatinya ini manifestasi prinsip The 48 Laws of Power karya Robert Greene, sebuah buku yang menggemparkan Amerika Serikat dan menjadi ‘kitab suci’ favorit para napi dan selebritas dalam bergegas menuju takhta ketenaran dan kemakmuran lewat jalan pintas. Pada hukum ke-34 Greene memfatwakan, “Tampilkan diri bak raja jika ingin diperlakukan demikian ( Act like a king to be treated like one).” Begitu meyakinkannya teknik ini dilakukan ‘Sultan Medan’ dan ‘Raja Bandung’ yang selalu tampil bak raja gemerlap, sehingga bukan hanya masyarakat awam—utamanya generasi milenial kaum rebahan--yang tersirap, bahkan pejabat negara pun secara mengagetkan ikut silap. Pada awal Agustus 2021 atau dua bulan setelah pamer mobil mewah pertama, sang ‘Raja Bandung’ yang ingin membagikan 3000 paket sembako kepada kaum duafa, berhasil mendapat dukungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pekan berikutnya, sehari sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-76, giliran Ketua MPR Bambang Soesatyo mengundangnya sebagai tamu istimewa di kanal Bamsoet Channel. Sementara itu ‘Sultan Medan’ mendapatkan keistimewaan berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggamitnya untuk membuat sebuah lagu antikorupsi yang berjudul heroik “Lihat, Lawan, Laporkan”. Lagu itu diperkenalkan kepada publik juga di bulan Agustus 2021. Sambutan hangat pejabat teras dan lembaga negara tak pelak ikut mengerek popularitas ‘Raja Bandung’ dan ‘Sultan Medan’. Citra ‘muda, kaya raya, rajin derma’ semakin tak terbendung. Angan-angan publik pun melambung. Proses cuci otak berjalan sempurna dan rampung. Muncul keyakinan publik bahwa ‘kalau mantan buruh dan pengamen bisa sukses sebagai crazy rich, mengapa saya yang punya pekerjaan lebih keren dan pendidikan lebih tinggi tidak bisa? Jangan-jangan kalau saya seriusi, saya bisa lebih tajir melintir lagi melewati para ‘sultan\'? Sekarang waktu paling tepat mengikuti cara mereka berusaha.\" Teler nalar massal membuat orang lupa melakukan DYOR ( Do Your Own Research). Mereka tak lagi ingat aksioma ‘ trust and verify’. Logika terjeblos pada kubangan WYSIWYB (What You See Is What You Believe). Kehati-hatian tak dibutuhkan lagi karena “saya-lihat-dia-tampil-bak-raja-maka-saya-percaya-dia-raja”. Konten flexing adalah bukti nyata bahwa sukses jalur cepat itu valid adanya. Teler nalar membuat publik--tak sedikit dari mereka kalangan terdidik--menjadi lebih dungu dari kawanan sapi perah yang cantik menarik. Mengapa lebih dungu? Sebab sapi perah masih mendapatkan asupan rumput terbaik, vitamin terbaik, kandang terbaik, lingkungan terbaik, agar bisa menghasilkan susu terbaik. Sementara kaum teler nalar tidak. Meski terus menguras tabungan, pinjam tambahan modal dari kiri-kanan, sampai melepas rumah dan kendaraan, namun tak kunjung menjadi ‘ The Next Sultan’. Ada memang sedikit keuntungan yang bisa diperoleh pada waktu-waktu tertentu, namun dalam sekedipan mata semuanya lenyap menjadi kerugian yang menggila. Teler nalar membuat orang tak menyadari terperangkap jebakan ‘pump dan dump’ yang dimainkan dalang opsi biner yang lihai merekayasa data dan angka. Pump and dump adalah proses ketika keuntungan dipompa agar investor bersemangat mengguyurkan dana mereka sebanyak-banyaknya. Begitu umpan disambar, tetiba harga terjun bebas seanjlok-anjloknya dimainkan dalang yang piawai mengendalikan meta data. Sementara para korban bingung memahami apa yang terjadi, para trader yang, ternyata oh ternyata adalah para afiliator, sedang jejingkrakan mendulang cuan. M-banking mereka tak berhenti mengirimkan notifikasi keuntungan demi keuntungan demi keuntungan yang diraup dari kekalahan demi kekalahan demi kekalahan dari kerumunan teler nalar yang dipecundangi begitu telak dan terang-terangan. Begitu menyadari mereka telah ditipu, beranglah kelompok teler nalar yang kini siuman. Akal mereka kembali dengan melaporkan ‘Sultan Medan’ dan ‘Raja Bandung’ kepada polisi. Keduanya dicokok tanpa melakukan perlawanan atau sempat kabur ke luar negeri. Terbongkarnya kasus ini tak pelak ikut mempermalukan sejumlah pihak yang sebelumnya terkagum-kagum bangga. ‘Sultan’ dan ‘Raja’ yang mereka puja-puja ternyata penipu generasi baru yang istimewa. Muda iya, tapi ternyata OKP (Orang Kaya Palsu). Satu persatu rahasia mereka terbongkar ke publik. ‘Sultan Medan’ yang sesumbar bayar tunai ketika beli Tesla dengan harga ‘murah banget’ itu, ternyata mencicil 10 kali. Konten flexing yang ‘iseng beli mobil jam 3 pagi dan pesanan langsung diantar’ pun ternyata beberapa video yang disuntingpadatkan menjadi satu video karena Tesla harus inden tak seperti beli ayam gembus dan seblak. Ada jeda waktu sebulan antara pesanan dan kedatangan mobil listrik yang dikirim pabrikan dari seberang samudera. Sementara yang terbongkar dari ‘Raja Bandung’ lain lagi. Saat menjadi tamu di kanal Ketua MPR, dia berkata masih jomblo sehingga Bamsoet pun ikut mempromosikan sang Jomblo Idaman. Beberapa hari lalu muncul pengakuan seorang perempuan muda yang menyatakan bahwa sebenarnya sang raja pernah menikah dengan dirinya selama setahun (2019-2020) sebelum mereka bercerai. Sesudah itu sang raja flexing berkencan dan melamar perempuan lain sebagai istrinya dengan mahar “cuma” USD 15.000, berlian 4,666 karat dan Porsche Carrera 911 seharga empat miliar. Semua ini, tentu saja, dijadikan konten flexing yang masih bisa ditonton sampai sekarang. “Sultan Medan” dan “Raja Bandung” yang terbiasa melakukan pump and dump dalam bisnis kotor mereka, kini mengalami sendiri pump and dump atas nasib mereka. Bagaimana kisah lima crazy rich lain dari tujuh orang pada awal tulisan? Sebagian dari mereka menunjukkan rekam jejak yang jelas dalam berbisnis. Memulai dari bawah, jatuh bangun menjalani proses dan bertahan. Namun ada juga yang terindikasi melakukan pembohongan publik dengan terbongkarnya rahasia seorang ‘juragan’ yakni pesawat jet yang jet yang selama ini diakui sebagai miliknya dan istri—sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke-8 mereka, amboi romantisnya!--ternyata merupakan ‘kesepakatan kerjasama dalam waktu tertentu yang sudah selesai masa berlakunya’ alias pinjaman. Para netizen yang penasaran pun mengembuskan kabar di dunia maya bahwa mobil-mobil supermewah sang ‘juragan’ bukanlah miliknya. Konon milik seorang crazy rich beneran yang wafat beberapa bulan silam. Selama hidupnya, mendiang bukanlah tipe yang suka tampil di depan publik untuk pamer kekayaan jor-joran seperti sang ‘juragan’. Namanya kabar angin, biasanya separuhnya mungkin benar separuhnya lagi wallahu a’lam. Untuk sementara kisah “Sultan, King dan Juragan” selesai sampai di sini. Boleh juga disebut episode satu sambil menunggu perkembangan terbaru dari polisi. Jika ada temuan lain berbasis fakta dan bukti, bisa jadi tulisan ini berlanjut. Sebagai seorang novelis, saya sering beranggapan bahwa fiksi adalah puncak tertinggi imajinasi. Ternyata saya salah kaprah. Kehidupan nyata bisa jauh lebih musykil dan absurd parah. Ini bukan cuma terjadi di luar negeri seperti dilakukan Anna Delvey yang menginspirasi munculnya serial televisi Inventing Anna. Kejadian serupa bisa terjadi di tanah air tercinta selama publik antusias mengikuti konten flexing, lalu media massa arus utama serta para pejabat dan lembaga negara pun dengan mudah memberi ruang kepada para crazy rich tanpa memeriksa cermat asal usul kekayaan mereka. Kasus ini adalah sebuah alarm yang melengking nyaring. Mengingatkan ada yang salah dalam masyarakat kita yang tengah terpapar ideologi Kontenisme dan radikalisme flexing yang kian intoleran, mencabik-cabik kearifan akal dalam berpikir dan bernalar. (27.03.2022)
JPU Tuntut Anton Permana 2 Tahun, Tim Pengacara: Kita Akan Patahkan Semua Argumentasi JPU dalam Pledoi
Jakarta, FNN - Setelah sempat tertunda hampir satu bulan, sidang pidana terdakwa Anton Permana petinggi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di lanjutkan pagi hari ini senin 28 maret 2022 di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang berlangsung singkat saja, karena sesuai kesepakatan yang dipimpin oleh ketua majelis Hakim bahwa JPU cukup membacakan tuntutan yang penting-penting saja. Semua pihak baik terdakwa dan tim pengacara yang dihadiri Samsir, Ridwan alias oned, Burhan, dan Mustaris menyepakatinya. Pembacaan tuntutan dibacakan oleh Lusyana, dimana JPU dengan merasa yakin menyatakan terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana melanggar Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946 pasal 14 ayat 1 dan 2. Yaitu menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim mempersilahkan terdakwa dan tim pengacara untuk membacakan pledoi pembelaan dua minggu kedepan. Tim pengacara yang di wakili Burhan dan kawan-kawan, menyatakan tidak terlalu kaget dengan tuntutan JPU. Karena kembali menggunakan dalil usang peraturan pidana era kolonial dimana aturan tersebut dibuat belum ada DPRnya, dan secara azas memori vanlesting, peraturan tersebut dibuat di masa darurat untuk bangsa Indonesia yang baru merdeka. Tanpa mengenal HAM dan demokrasi. Sangat jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi. Muhammad Alkatiri selaku ketua koordinator tim Pengacara yang absen di pengadilan, melalui komunikasi HP menyatakan, “Tuntutan JPU menggunakan dalil Peraturan Pidana tahun 1946 sungguh tidak ada dasarnya lagi. Karena dalam dua perkara yang di sidangkan, satu pun tidak ada dalam fakta persidangan di temukan unsur kebohongan, melebih-lebihkan, apalagi menciptakan keonaran.” Jelas Muhammad Alkatiri. Dengan tegas Muhammad Alkatiri menyatakan, “Kita akan patahkan semua argumentasi hukum dari pada tuntutan JPU tersebut dalam pledoi pembelaan terdakwa dua minggu ke depan. “ Perlu di ketahui bersama, Anton Permana ditangkap tidak sendirian. Tapi bersama dua rekannya yang lain sesama petinggi KAMI yaitu Syahganda Nainggolan dan Muhammad Jumhur Hidayat. Tetapi Jumhur dan Syahganda lebih dahulu mendapatkan vonisnya. Syahganda dituntut 6 tahun oleh JPU Depok di vonis 10 bulan penjara. Sedangkan Muhammad Jumhur Hidayat dituntut 3 tahun dengan Vonis juga 10 bulan. Ketiga petinggi KAMI didakwa pasal yang sama, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pidana tahun 1946. Dimana mereka bertiga dikaitkan dengan demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja padah tahun 2020 yang lalu. Meskipun setelah itu UU Ciptaker tersebut dinyatakan Inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun tiga orang petinggi KAMI ini tetap dipidana bersalah. (*)
Anwar Hudijono: Awards ini Saya Dedikasikan untuk Pak Jakob Oetama
Surabaya, FNN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur memberikan Awards (penghargaan) kategori Tokoh Pers Daerah kepada Anwar Hudijono, wartawan senior. Awards diserahkan dalam puncak acara Hari Pers Nasional Jawa Timur di taman Wisata Bahari Lamongan (WBL), Sabtu (26/3/2022). Anwar Hudijono dinilai sebagai jurnalis senior yang memiliki komitmen tinggi pada persoalan keumatan, sosial, budaya, serta politik. Dia masih aktif menuangkan ide dan pikirannya melalui tulisan yang dimuat di berbagai media hingga saat ini. “Mas Anwar sangat layak menerima awards ini,” kata Ahmad Munir, Wakil Ketua PWI Pusat yang menyerahkan awards. Anwar mengatakan, sangat bersyukur atas awards ini. “Sudah hampir 40 tahun saya menempuh jalan pena. Di saat mendekati ujung akhir perjalanan, awards ini adalah energi baru agar saya terus menulis sebagai sedekah ilmu. Mudah-mudahan jadi imu yang bermanfaat sehingga pahalanya akan terus mengalir ketika saya sudah berada di alam barzah,” katanya. “Awards ini saya dedikasikan kepada mentor jurnalistik saya yaitu almarhum Bapak Jakob Oetama, pendiri Kompas, dan Bapak Valens Goa Doy, pendiri Persda. Juga kepada tiga tokoh yang mempercayai saya menulis biografinya. Yaitu Prof Abdul Malik Fadjar MSc, Prof dr Sam Soeharto, dan Ir Edy Antoro. Dan untuk sahabat saya yang mantan Walikota Kota Batu, Eddy Rumpoko,” katanya. Budi Bola dalam tulisannya di Majalah Prapanca edisi Maret 2022 menarasikan, “Sosok wartawan lengkap melekat pada diri jurnalis senior ini. Visi bagus, kinerja di lapangan saat liputan trengginas, tulisan mengalir indah dan dinikmati pembaca, selalu mengiringi hasil kerja Anwar Hudijono.” Tak hanya itu saja. Untuk urusan komunikasi, lanjut Budi, dia juga dikenal mudah akrab dan egaliter. Jangan heran pula bertahun-tahun namanya selalu melekat dalam sejarah dunia kewartawanan, terutama di Jawa Timur. Bisa jadi, tautan sejarah kewartawanannya yang kental mengalir di tubuh Anwar dipacu pendidikannya di Pendidikan Guru Agama (PGA). Tantangan dunia kewartawanan makin dipupuk seiring pilihan pendidikan terakhirnya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) IKIP Malang. Menulis Sejak PGA Anwar memang belajar menulis di media saat sekolah Di PGA Atas Mujahidin Surabaya. Dia dibimbing kakak iparnya, H Anshary Thayib yang pernah menjadi Ketua PWI Jatim dan anggota Komnas HAM. Salah satu tulisannya saat awal menulis berjudul “Mahdiisme dan Protes Sosial” yang dimuat di Majalah Pendidikan Agama (MPA) tahun 1979. Tulisan ini bikin heboh. Bakat menulisnya sudah terlihat sejak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL Islam Mojorejo, Caruban Madiun yang didirikan ayahandanya, Guru Soeroya. Semakin kelihatan saat sekolah di PGA Al Islam Mojorejo, Caruban. Dia memang lahir di desa itu tanggal 22 Juni 1960. Ia putra nomor 8 dari 9 bersaudara pasangan Guru Soeroya dengan Hj Sri Subitah. KakakNya yang nomor 6 adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Pada saat kuliah dia aktif menulis artikel di koran kampus Komunikasi, di koran Surabaya Post, Jawa Pos, Pelita. “Saat itu selain untuk mengasah talenta, juga untuk cari uang tambahan biaya kuliah hahaha,” katanya mengenang. Wartawan Kompas Selagi kuliah tinggal satu semester, Anwar bekerja sebagai wartawan Kompas tahun 1984. Akhirnya kuliah baru dia selesaikan tahun 1986. Saat menjadi wartawan Kompas dia menggunakan inisial Ano. Ia pensiun tahun 2012. Dia mendapat tugas dari Kompas untuk merevitalisasi tabloid Surya menjadi koran harian bersama seniornya, Valens Doy dan Max Margono. Tahun 2003-2004 dia menjadi Pemimpin Redaksi Surya. Dia juga ditugaskan menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post Palembang tahun 1990-1991 dan Wapemred Bernas Jogja tahun 1994-1995. “Tulisan-tulisan Ano juga menjadi semacam guarantee, jaminan, laporan suatu kejadian enak dan nikmat dibaca,” tulis Budi. Terbukti ayah empat orang anak hasil pernikahannya dengan Tri Sulistyowati itu, tulisannya kerap membukukan prestasi terbaik. Keempat anaknya adalah Agastya Suryogilang, Ahistya Purbolintang dan kembar Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika. Bahkan ada semacam peribahasa di kalangan wartawan Jawa Timur, gelar terbaik Piala Prapanca yang digelar PWI Jatim ‘pasti’ diraih jika Ano mengirimkan tulisannya. Hingga kini Ano masih memegang rekords juara 5 kali Piala Prapanca untuk kategori karya tulis. Menulis Buku Ano adalah penulis produktif. Paling tidak sejumlah buku hasil tulisannya sudah menjadi bukti otentik. Di antaranya “Gardu Refleksi Sosial Menuju Kehidupan yang Demokratis” (terbit tahun 2004). “Darah Guru Darah Muhammadiyah Perjalanan Hidup A Malik Fadjar” (ditulisan bersama Anshary Thayib 2006). “Republik Agro Perjalanan Hidup Edy Antoro” (2014). “Antara Mikrobiologi dan Mikropolitik Perjalanan Hidup Sam Soeharto (2015). “Geliat Kota Wisata Batu Periode Krusial Tahun 2007-2012\" (2012). Banyak lagi tulisannya yang dibukukan bersama penulis lain dalam bunga rampai. Misalnya buku “Hunian Ternyaman Kumpulan Cerpen Terbaik Lomba Sastra Aksara 2016” (Editor, Ismet Fanany dkk 2016). “Politik Indonesia Kini Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada” (Editor Abdul Aziz Sr 2019). “Perempuan-perempuan Tangguh Suar yang Tak Pernah Padam” (Editor Budi Suwarna dkk 2021). “Republik Salah Kelola Indonesia dalam perspektif Politik” (Editor Abdul Aziz Sr 2021). “Pak Jakob dawuh eksistensi wartawan baru lengkap jika sudah menulis buku. Itulah yang juga memberikan inspirasi dan spirit saya. Insya Allah saya akan menulis buku tentang Zaman Gelap dalam perspektiF Eskatologi Islam,” kata Ano. Setelah pensiun, dia sempat menjadi Koordinator Lembaga Sensor Film (LSF) Jatim tahun 2017-2021. “Di usia menjelang umur 62 tahun, tulisan-tulisan indah Ano masih banyak dinikmati sedikitnya di 16 media daring,” tulis Budi. Ditambahkan, sosok ini juga memiliki slot tetap sebagai narasumber di media televisi seperti TVRI Jatim. (*/mth)
Framing Kedip Mata: Anies dalam Pusaran Kampanye Hitam
Oleh Ady Amar - Kolumnis JAGAT pemberitaan, jika itu menyangkut Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, bisa diberitakan dengan sewajarnya. Tapi pada media sosial khususnya, pemberitaan Anies acap diberitakan dengan tidak sewajarnya. Diberitakan dengan tidak sebenarnya. Penuh framing. Saat menghadiri acara Arahan Presiden pada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Bali, 25 Maret. Sebuah media online memberitakan, bahwa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawali arahannya, Anies tampak memejamkan mata beberapa saat. Berita itu dilepas begitu saja, tanpa ada penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya media itu punya niat begitu besar, mencari celah yang bisa dijadikan titik lemah Anies untuk diberitakan. Jika perlu dengan memaksa nalar untuk menerimanya. Saat memejamkan mata, itu bisa jadi saat foto diambil Anies sedang mengedipkan mata. Tapi yang diberitakan, Anies menutup mata di awal Presiden Jokowi memberi arahannya. Itulah framing media, yang bisa menjadi berita, meski Anies hanya mengedipkan mata, saat Jokowi memulai pidatonya. Sengaja tidak diberi penjelasan susulan. Dilepas begitu saja. Berharap tafsir liar menyudutkan Anies. Netizen nyinyir seolah diberi ruang, yang tanpa berpikir lalu mengumpat Anies. Disebutlah Anies tidak bersikap sopan, meremehkan Presiden Jokowi, dan seterusnya. Menjadi berita yang dibuat tidak sebenarnya. Muncul tafsir memandang Anies dengan negatif. Sorotan kamera tidak ditujukan pada Gubernur lainnya. Anies menjadi Gubernur yang terus dibidik. Terus dicari sisi kelemahan atau dicari-cari kesalahan, yang bisa di-framing. Mencari kesalahan besar tak didapat, maka yang kecil pun, seperti memejamkan mata beberapa detik, tak menjadi masalah untuk diangkat. Tak dapat rotan akar pun jadi. Semua bisa di-framing jadi berita tidak mengenakkan. Anies jadi target framing dengan tidak semestinya. Bahkan dipaksakan, terkesan mengada-ada. Memberitakan Anies dengan tidak sebenarnya, yang lalu disambar para buzzer yang menggoreng dengan tafsir menyudutkan. Berharap tafsiran yang disematkan bisa jadi opini luas yang diterima publik. Sepertinya, itu sudah satu paket antara media yang memberitakan, dan para buzzer yang menggorengnya. Maka, upaya mendiskreditkan Anies dengan model framing akan terus dilakukan tanpa henti. Bahkan hingga Pilpres 2024. Mengapa harus Anies yang selalu jadi pemberitaan dengan tidak sewajarnya. Terkesan mencari celah salah, sampai Anies berkedip pun bisa di-framing. Karenanya, sumpah serapah padanya muncul berhamburan. Pastilah itu merugikan Anies, meski tidak semua mempercayai berita yang dipaksakan. Skenario memang dibuat demikian. Berharap akseptabilitas Anies bisa tergerus. Sedang kandidat lain yang digadang-gadang oligarki, lambat laun bisa menyusul atau bahkan menyalip Anies. Kandidat yang dijagokan itu terus di-framing dengan sebaliknya. Diskenariokan jadi tokoh baik, meski nirprestasi. Beriringan dengan itu, dimunculkan lembaga survei politik per-periodik untuk meng- create hasil surveinya, sesuai dengan yang diinginkan. Dimana kandidat andalan lambat laun dibuat menyamai Anies Baswedan. Bahkan pada beberapa lembaga survei dibuat mengungguli. Polanya dibuat selalu demikian. Seorang kawan yang bisa disebut sebagai \"empu\", salah satu yang mengawali lahirnya lembaga survei berujar, memberi sedikit bocoran, bahwa akseptabilitas Anies, dan pastinya elektabilitas juga akan tergerus, itu karena tidak saja Anies selalu di-framing dengan tidak baik. Tidak sekadar kampanye negatif (negative campaign) terus dilesakkan. Tapi juga kampanye hitam (black campaign). Sedang kubu Anies tidak melakukan perlawanan yang sama, yang seharusnya dilakukan. Mem-framing berita dengan tidak sebenarnya, bahkan dengan kampanye negatif sekalipun, itu sih tidak masalah. Terpenting bagaimana kemampuan mengkonter balik dengan tetap elegan, yang mesti juga dilakukan. Tidak perlu melakukan kampanye hitam, yang itu jahat penuh fitnah. Meski Anies jadi sasaran kampanye hitam saban waktu. Jika saja sekadar kampanye negatif \"berkedip\", yang lalu di-framing, itu tidak masalah. Tapi jika terus-menerus mengabarkan bahwa Anies intoleran, tanpa bisa memberi bukti pada kasus apa Anies intoleran, itu bisa disebut kampanye hitam. Juga memunculkan pemberitaan terus-menerus, seolah ada korupsi yang dilakukan Anies pada penyelenggaraan Formula E. Dan itu diberitakan seolah ada bukti yang dipunya sambil mendesak KPK untuk memeriksanya. Apa yang mau diperiksa, jika semuanya bisa dilihat terang-benderang. Jangan ajari KPK, seperti ajari ikan berenang. Jangan tarik KPK pada kepentingan sempit yang tidak sepatutnya. Terus saja memberitakan Anies dengan tidak sewajarnya. Berharap dengan terus-menerus memberitakan berita yang sama, meski tanpa bisa dibuktikan, lambat laun akan ada yang nyantol di benak publik luas, bahwa ada unsur tidak beres dalam penyelenggaraan ajang Formula E. Anies Baswedan memang belum resmi menyatakan diri maju dalam perhelatan Pilpres 2024. Tapi atensi publik berharap, dialah yang pantas menjadi pengganti Jokowi. Membuat ngeri-ngeri sedap para oligarki, yang tetap berharap bisa menentukan arah jalannya pemerintahan sesukanya. Maka, mengecilkan Anies dan membesarkan kandidat yang diharapkan sebagai pengganti Jokowi terus dilakukan, bahkan masif. Pastilah tidak sedikit dana dikeluarkan, guna bisa memuluskan kerakusan syahwatnya. Duh Gusti. (*)
Rocky Gerung: Jokowi Luhut Bingung Sikapi Kedatangan Rusia
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak muram di dalam foto yang viral. Hal itu membuat Rocky Gerung menyinggung soal Presiden Rusia Vladimir Putin yang kabarnya akan tetap datang ke Indonesia di KTT G20 di Bali. Rocky menegaskab bahwa Bali akan menjadi pusat perhatian dunia pada November atau Oktober 2022 mendatang karena perhelatan KTT G20. Pengamatan politik itu berspekulasi apakah nantinya Putin akan ditolak oleh Indonesia atau malah Bali jadi tempat negosiasi Rusia dan Ukraina. \"Ini Bali itu lagi jadi pusat perhatian karena pertemuan antara tokoh-tokoh itu dan nanti bulan Oktober juga jadi pusat perhatian dunia bahkan dan akan diuji di situ,\" kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 27 Maret 2022. \"Apakah Putin akan ditolak masuk ke Bali atau akan jadi negosiasi penyelesaian Ukriana di situ karena G20 akan berlangsung di Bali bulan Oktober,\" sambungnya Sebelumnya, dunia heboh dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang memerintah Indonesia untuk menolak Putin ikut serta dalam KTT G20 di Bali. Hal tersebut jelas membuat Indonesia dan Jokowi menjadi sorotan dunia dan harus mengambil keputusan yang matang. Biden juga menyampaikan, apabila Indonesia mengizinkan Rusia untuk ikut konferensi, maka Ukraina juga harus diajak agar KTT G20 bisa jadi wadah negosiasi perdamaian. Sementara budayawan Ridwan Saidi kepada FNN menyarankan pihak Indonesia sebaiknya mengikuti saran Presiden Joe Biden karena Rusia bakal menghadapi sanksi lain berkaitan abai terhadap resolusi PBB tentang penghentian perang. Putin sendiri harus menghadapi sidang International Crimanal Court karena dia didakwa penjahat perang. Artinya pas Putin keluar wilayah Rusia dia akan di-gép International Police. “Mestinya pihak Indonesia mengindahkan seruan Presiden Joe Biden agar Indonesia tidak berpihak. Mestinya juga Indonesia menanggapi RRC yang kelojotan karena TNI dan US Army akan latihan bersana di area Indo Pacific,” kata Ridwan Saidi kepada FNN. Indonesia, kata Ridwan harus merapihkan polugrinya karena perubahan konstelasi kekuatan politik dunia akibat serangan Rusia ke Ukraina. Dunia menuju kekuatan yang monopolar. Perang di Ukraina membuktikan Rusia bukan super power seperti diidam-idamkan RRC ketika perang bermula. Perubahan dunia patut kita syukuri. Maka, saran Ridwan, latihan bersama TNI dan US Army di area Indo Pacific harus disambut dengan rasa bangga. (ida, sws)
POPULER
