ALL CATEGORY
Kalau Tiga Periode Gagal, Bakal Banyak Yang Siapkan Jet Pribadi
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN SETELAH upaya menunda pemilu hampir pasti gagal, orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraharap upaya tiga periode masih bisa tercapai. Namun, semua pertanda tak mendukung. Amandemen UUD untuk menampung keinginan tiga periode masih dikeliling gunung terjal. Memang tidak mustahil. Cuma, Jokowi lebih baik bersiap-siap ke arah yang lain. Berbagai laporan di balik layar menyebutkan bahwa para pentolan rezim berusaha sangat serius agar Jokowi bisa menjabat tiga periode. Ada berbagai formula yang muncul. Tapi, intinya adalah para penguasa akan menggunakan segala cara untuk menggolkan tiga periode. Dan ini sedang berjalan. Gerombolan penguasa pastilah punya kekuatan luar biasa. Mereka memiliki sumber duit besar dan tangan-tangan kekuasaan untuk mengusahakan amandemen tiga periode atau penundaan pemilu 2-3 tahun. Tetapi, tidak ada jaminan mereka akan berhasil. Sebab, ada kekuatan rakyat (people power) yang bukan milik rezim edan. Kekuatan rakyat bisa menggagalkan rencana rezim untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau Jokowi gagal tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun? Sudah pasti akan ada situasi yang spektakuler. Pendulum kekuatan rakyat (people power) akan memukul rezim. Kegagalan tiga periode atau penundaan pemilu akan dianggap sebagai kejatuhan penguasa zalim. Dan memang persepsi penguasa zalim itu sudah bertahun-tahun tertancap di benak publik. Jokowi tidak akan dilihat menyelesaikan masa jabatannya biasa-biasa saja. Rakyat tidak akan memperlakukan Jokowi selesai dua periode sebagaimana SBY menyudahi 10 tahun kepresidenannya. Jokowi akan dianggap “digulingkan” oleh rakyat. Padahal, dia berhenti sesuai konstitusi. Mengapa bisa dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat? Karena perjuangan untuk mencegah tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi sangat berat. Banyak aktivis pro-demokrasi pro-konstitusi yang mempertaruhkan jiwa-raga. Mereka terancam masuk penjara atau bahkan terancam mati. Tentu saja, presiden yang dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat dianggap punya banyak masalah selama dia berkuasa. Bisa jadi masalah penyalahgunaan kekuasaan; penegakan hukum tebang pilih; atau dugaan tersangkut berbagai kasus yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Jokowi. Persepsi ini sangat berbahaya. Begitu Pak Jokowi keluar dari Istana pada 20 Oktober 2024, sangat mungkin akan bermunculan tuntutan publik. Tuntutan agar dilakukan pengusutan terhadap berbagai peristiwa atau kasus yang melibatkan para pejabat tinggi semasa kepresidenan Jokowi. Begitu banyak kasus yang ditangani secara sewenang-wenang. Misalnya kasus pembunuhan KM-50, kasus Novel Baswedan, penistaan agama oleh orang-orang yang dilindungi penguasa, dlsb. Bahkan, sangat mungkin akan muncul tuntutan agar dugaan penipuan pilpres 2019 juga diusut. Termasuk mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPU 2019 (Arief Budiman). Sudah pasti publik menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan banyak pejabat tinggi atau anggota keluarga Jokowi. Ada korupsi Jiwasraya, Bumiputra, Asabri, Garuda, dll. Mungkin juga akan dituntut pengusutan bisnis tes PCR yang diduga menghasilkan keuntungan besar secara ilegal untuk para pejabat tinggi dan sekian banyak pengusaha. Kelihatannya, Jokowi sendiri merasakan adanya kemungkinan dia dan orang-orang dekatnya akan dikejar hukum. Banyak pihak yang menunggu-nunggu tanggal 20 Oktober 2024 ketika Jokowi harus meninggalkan Istana untuk kemudian menjadi orang biasa lagi tanpa kekuasaan. Gagal tiga periode, gagal menunda pemilu. Saat-saat itu memang membuat banyak orang dag-dig-dug. Mungkin tidak hanya sampai di situ. Diperkirakan akan banyak yang menyiapkan jet-jet pribadi. Boleh jadi, sejak hari ini pun sudah banyak yang menyusun rute inter-continental dengan jet pribadi agar tidak terjamah “people power” (kekuatan rakyat).[]
KPK Dalami Aliran Uang Eks Bupati Buru Selatan dari ASN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Buru Selatan, Maluku.KPK pada Jumat (11/3) telah memeriksa sembilan saksi untuk tersangka Tagop dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.\"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka TSS dari berbagai proyek maupun adanya permintaan tersangka TSS dari para ASN di Pemkab Buru Selatan,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Sembilan saksi itu, yakni Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Buru Selatan Dominggus Junydi Seleky, Direktur PT Mutu Utama Konstruksi 2006-2018 Merill Leiwakabessy, Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Semuel R Teslatu, PNS UKPBJ Kabupaten Buru Selatan S Husein Alaydrus, Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Buru Selatan Roy Agustinus Lesnussa.Kemudian, PNS UKPBJ Kabupaten Buru Selatan Slamet Pujianto, mantan Kepala Bappeda dan mantan Kadis PU Syahroel A.E. Pawa, La Amin selaku karyawan, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Aji Titawael.Pemeriksaan mereka dilakukan di Gedung Mako Satuan Brimobda Polda Maluku, Kota Ambon.Selain itu, KPK juga menginformasikan seorang saksi tidak menghadiri panggilan, yaitu Rony Teslatu selaku Kepala SD Kristen. KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap saksi tersebut.KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus itu, yakni Tagop dan pihak swasta Johny Rynhard Kasman (JRK) sebagai penerima suap serta Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta sebagai pemberi suap.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga memberikan perhatian lebih untuk berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan, bahkan sejak awal menjabat.Perhatian lebih Tagop tersebut di antaranya ialah mengundang secara khusus kepala dinas dan kepala bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Kemudian, Tagop merekomendasikan dan menentukan secara sepihak rekanan mana saja yang dapat dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" senilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Khusus untuk proyek dari dana alokasi khusus, besaran \"fee\" ditetapkan sekitar 7 sampai 10 persen dan ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 bernilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \"fee\" tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank miliknya. Selanjutnya, uang itu ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK pun menduga sebagian dari nilai \"fee\" yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana, karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus pada tahun 2015. (sws, ANTARA)
Telaah: Dari Tenda Menjadi Istana, Nusantara Generasi Beta
Jakarta, FNN - Naiklah mobil dari pusat Kota Balikpapan ke arah utara sampai kawasan Pelabuhan Klotok Kampung Baru, kemudian menumpang sampan bermotor sekitar 40 menit melewati Pulau Balang menyusuri teluk yang menusuk Kalimantan Timur. Setelah sampai di sebuah dok lokal, berkendara off road melintas jalanan tanah bergelombang. Setengah jam kemudian Anda akan sampai tujuan, sebuah mimpi bertajuk Nusantara. Di sana, sarang serangga dan tenda di tengah belantara berada, kelak, dijelmakan menjadi pusat kuasa mahkota Indonesia. Selama tujuh tahun Presiden Jokowi membangun landasan kesahihan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Transformasi maruah dari bangsa yang memonetisasi alam menjadi rumpun yang kreatif memanfaatkan kerahmatan otak manusia. Kini ia menghentakkan benak kita dengan gagasan ibu kota baru. Jokowi mengajak kita bermimpi lebih besar lagi. Impian Generasi X, yang harus menjadi misi para milenial, untuk kebesaran Indonesia Generasi Beta. Di paruh akhir kedua jabatannya, Jokowi tak perlu menuai prahara baru. Warisan presiden ke tujuh Indonesia sudah nyata. Bukan Joko Widodo kalau hanya puas melihat bangsanya besar hanya karena sejarah dan besarnya wilayah Indonesia. Bukan gaya presiden murni sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu kalau tidak menoreh sejarah baru, mewujudkan takdir dengan mimpi keagungan yang lebih merata untuk demokrasi ketiga terbesar dunia. \"(Presiden Jokowi) mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara,\" kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagaimana dilaporkan ANTARA (17/1/2022). Pemilihan nama \"Nusantara\" merupakan keputusan sempurna sebagai sebuah terma yang membingkai zamrud khatulistiwa sejak abad 14. Keberhasilan adalah mimpi yang dibesut gairah, direka dengan ilmu, sebelum dituai kerja keras. Mimpi telah diutarakan dalam cetusan ibu kota baru. Semangat telah ditunjukkan dengan ikhtiar perbaikan jalan menuju IKN dan Jembatan Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Ditambah lagi dengan show-of-intent perkemahan presiden di titik pusat Nusantara. Persiapan, studi banding, serta pematangan rencana terus berjalan dengan selesainya arsitektur dasar IKN, prakiraan pembiayaan dan pembentukan Otorita IKN serta UU No.3/2022. Kini kerja keras harus dimulai. Tidak ada garis yang mentakdirkan Jakarta sebagai ibu kota abadi. Gedung Sate yang menjadi ikon Jawa Barat dibangun pemerintah kolonial saat Bandung akan dijadikan pusat pemerintahan Hindia-Belanda. Selama revolusi kemerdekaan, ibu kota pernah pindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Presiden Sukarno pernah juga mempertimbangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dan Presiden Soeharto tahun 1997 juga merujuk daerah Jonggol sebagai lokasi ibu kota baru. Perpindahan ibu kota solusi yang lazim di dunia. Ankara menggantikan Istambul sebagai pusat pemerintahan Turki tahun 1923. Ibu Kota Kazakhstan pindah dari Alamty ke Astana tahun 1998, Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja 1991, dan Rio de Janeiro digantikan Brasilia sebagai Ibu Kota Brazil tahun 1960. Kemudian pemerintah Australia menjadikan Canberra sebagai ibu kota dari Melbourne pada 1927, dan Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar Es Salaam ke Dodoma 1996. Presiden Ayub Khan tahun 1963 memindahkan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad, dan pada 1974 Lilongwe menjadi ibu kota Malawi menggantikan Zomba. Visi politik dan integrasi ekonomi jangka panjang menjadi salah satu sebab utama keputusan perpindahan. Harus diingat juga bahwa banyak ibu kota negara dunia tumbuh organik sebagai warisan penjajah, seperti Jakarta. Pemilihan Canberra menengahi persaingan dua sentra ekonomi besar Australia – Sydney dan Melbourne. Lokasi Brasilia di tengah Brazil, mengubah strategi pembangunan dari daerah pesisir ke pedalaman. Penunjukan Brasilia juga memutuskan sejarah kolonial saat Rio de Janeiro menjadi ibu kota kerajaan Portugal di awal abad ke 19. Ketidakmerataan pembangunan adalah masalah klasik selama 76 tahun Indonesia merdeka. Pembangunan Jawa-sentris masih nyata. Urbanisasi dan peran kota sebagai mesin ekonomi adalah realita sejak adanya revolusi industri. Laporan UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan) menyebutkan 56,2 persen penduduk dunia tinggal di kota. Di Indonesia, 56,7 persen penduduk kini tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035, Bank Dunia juga memprediksi menjadi 70 persen di 2045. Menurut perusahaan konsultan global McKinsey, penduduk kota Indonesia saat ini menyumbangkan 74 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Sumbangan itu diproyeksikan akan menjadi 86 persen sebelum 2030. Daftar Worldatlas.com tentang 20 kota Asia Tenggara dengan penduduk terbanyak menunjukkan delapan berasal dari Indonesia, di mana lima kota berada di Pulau Jawa. Bisa diprediksi bahwa sentralisasi Jawa dan stagnasi akan berlanjut jika Indonesia tidak menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Nusantara strategi masa depan yang lebih inklusif dalam menjawab tantangan ini. Adalah fakta bahwa kualitas hidup dan ekosistem Jakarta telah terdegradasi sampai tingkat mengkhawatirkan. Dengan kepadatan penduduk lebih dari 16.900 jiwa/kilometer persegi, Jakarta sasaran pencari nafkah. Daerah aglomerasi menambahkan beban signifikan pada infrastruktur Jakarta. Menurut BPS, pra-pandemi, 2,1 juta komuter dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) setiap harinya menuju Jakarta. Data PT KAI juga menunjukkan dari 2015 sampai 2019 penumpang kereta komuter Jabodetabek naik 30 persen. Dengan lebih dari 3,3 juta mobil dan 16,1 juta sepeda berkeliaran, tak heran Jakarta sinonim dengan kata \"macet\". Sebelum pandemi, aplikasi Waze mengukur kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta merambat pada 19 kilometer/jam. Analisis perusahaan peta digital Tomtom, menyimpulkan pengendara mobil Jakarta kehilangan waktu setara tiga hari setahun akibat kemacetan. Berita tenggelamnya Jakarta berulang disiarkan. Para peneliti semua berkesimpulan sama: Jakarta mengalami penurunan muka tanah antara 0,1 sampai 8 cm per tahun. Dalam parodi, film dan lagu, anekdot beratnya kehidupan Jakarta menjadi bagian dari kosa kultural kita. \"Ternyata kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota,\" ucap Ateng dalam sebuah film komedi klasik dari tahun 1981. Dan siapa yang tak kenal dendang Grup Kembar: “Sapa suruh datang Jakarta, sandiri suka, sandiri rasa, eh do e sayang”. Tidak salah jika masih ada yang skeptis tentang pembentukan Nusantara. Dan persiapan IKN saat ini pun masih banyak kekurangan. Tapi ini lah yang disebut mewujudkan sebuah impian. Ini lah yang namanya ikhtiar untuk kemajuan, bukan kesempurnaan. Pada 1960an Indonesia adalah negara miskin. Tapi keterbatasan fisik dan ekonomi ini tidak membendung impian kebesaran membangun Monumen Nasional ataupun stadion terbesar di Asia Tenggara. nak Indonesia mana yang kini tak mengenal Monas (Monumen Nasional) sebagai simbol nasional, ataupun bangga akan kemegahan kompleks olah raga Gelora Bung Karno yang terakhir menjadi perhatian dunia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Nusantara bukanlah komoditas politik, atau eigendom (hak milik) seorang presiden. Nusantara adalah warisan masa depan yang kita wujudkan untuk kebanggaan cucu kita. (mth/Antara)
Istri dan Manajer Doni Salmanan Minta Tunda Pemeriksaan Besok
Jakarta, FNN - Istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dan manajer EJS batal memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana UU ITE, KUHP dan TPPU yang dijadwalkan Senin.Kuasa hukum istri dan manajer Doni Salmanan, Ikbar Firdaus N mengatakan kedua kliennya meminta penundaan pemeriksaan ke penyidik menjadi menjadi Selasa (15/3).\"Jadi kami mengajukan permohonan (pemeriksaan) ditunda besok (Selasa),\" kata Ikbar dikonfirmasi, Senin.Ia menyebutkan, alasan kliennya tidak bisa hadir pemeriksaan yang dijadwalkan Senin ini, karena kelelahan mengikuti penyidik dalam penyitaan aset selama tiga hari berturut-turut.\"Iya, kan mengikuti proses penyitaan kemarin tiga hari,\" ujarnya pula.Menurut dia, surat permintaan penundaan pemeriksaan hari ini akan dikirimkan oleh tim kuasa hukum ke penyidik Bareskrim Polri.Sebelumnya, permintaan penundaan telah disampaikan kepada penyidik saat menandatangani surat penyitaan.\"Sudah ada suratnya per hari ini, nanti rekan saya datang ke Bareskrim Polri. Tadi malam sudah disampaikan juga ke penyidik saat tanda tangan surat sita barang bukti,\" ujarnya lagi.Ikbar memastikan, kliennya akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan Selasa (15/3) besok.Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Pol Reinhard Hutagaol menyatakan pihaknya masih menunggu kedatangan istri dan manajer Doni Salmanan yang dijadwalkan diperiksa hari ini pukul 10.00 WIB.\"Kami masih menunggu,\" ujar Reinhard.Senada, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi terkait penundaan pemeriksaan istri dan manajer Doni Salamanan, menyatakan akan disampaikan perkembangan informasinya nanti.\"Nanti kami update,\" ujar Gatot.Sebelumnya, penyidik telah menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan yang berada di Bandung, Jawa Barat.Aset-aset yang disita berupa dua unit rumah, satu mobil mewah merek Porsche warna biru, dan sejumlah moto gede (moge). Penyidik belum merinci berapa total aset yang telah disita sampai dengan hari ini.Pemengaruh (influencer) Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex pada Selasa (8/3). Afiliator Quotex itu langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 9 Maret.Crazy Rich Bandung itu dijerat pasal berlapis, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).Ia disangkakan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (sws, ANTARA)
Polresta Cirebon Menangkap Pelaku Rudapaksa Anak di Bawah Umur
Cirebon, FNN - Satreskrim Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat menangkap pelaku rudapaksa terhadap anak di bawah umur, setelah sebelumnya diberi minuman keras sehingga tidak sadarkan diri.\"Pelaku ini memberikan minuman keras kepada korbannya terlebih dahulu,\" kata Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Anton, di Cirebon, Minggu.Anton mengatakan pelaku rudapaksa anak di bawah umur itu bernama Toadi (25), saat ini sudah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (18/12/2021) di wilayah Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saat itu, peristiwa bermula ketika korban dijemput untuk nongkrong.\"Di tempat nongkrong korban diajak minum minuman keras jenis tuak hingga mabuk. Kemudian mereka pindah ke rumah salah satu temannya di dekat daerah tersebut,\" ujarnya pula.Menurutnya lagi, di rumah temannya tersebut, korban dibawa ke kamar untuk beristirahat. Namun, tiba-tiba pelaku masuk ke kamar kemudian melakukan tindakan rudapaksa terhadap korban.Saat itu, korban berupaya melawan dan menolak ajakan pelaku, namun pelaku tetap memaksa korban untuk meladeninya, Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pukul 23.30 WIB.\"Selanjutnya pelaku pergi meninggalkan korban seorang diri di kamar tersebut setelah melakukan aksi bejatnya,\" ujarnya.Anton menambahkan pelaku ditangkap di Jakarta pada Sabtu (12/3), setelah berupaya kabur dari kejaran petugas.\"Kami akan jerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun,\" katanya pula. (sws, ANTARA)
Polisi Menyelidiki Kasus Kebakaran Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi
Jambi, FNN - Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadi kebakaran di rumah dinas Wakil Gubernur Jambi di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi yang terjadi pada Minggu (13/3) tengah malam pukul 23.50 WIB hingga Senin dini hari api baru bisa dipadamkan pada pukul 01.30 WIB.Namun tidak ada korban dalam kejadian itu, hanya kerugian materiil.Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan saat dikonfirmasi mengatakan, kebakaran bukan pada bangunan utama rumah dinas, namun hanya pada ruangan lain yakni bagian yang ditempati oleh staf rumah tangga. Pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan penyebab kebakaran itu.Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa polisi di lokasi kejadian, kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas jaga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berdinas jaga di rumah dinas itu pada pukul 23.50 WIB, saat itu kobaran api sudah terlihat membesar dari bagian belakang rumah saat kebakaran tidak ada orang dalam rumah.Petugas piket rumah dinas Wakil Gubernur Jambi kemudian melaporkan ke polisi dan Dinas Kebakaran setempat untuk melakukan pemadaman api. Beberapa menit kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkannya.Kaswandi juga mengatakan, Polda Jambi menurunkan tim Inafis yang dibantu oleh Satreskrim Polresta Jambi untuk menyelidiki dan mengetahui penyebab kebakaran.Kebakaran rumah dinas Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berhasil dipadamkan dengan beberapa unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi. Namun sempat terjadi insiden dua unit mobil pemadam kebakaran sempat tabrakan di Simpang Empat BI sebelum menuju ke rumah dinas pada malam itu.Dua unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi bertabrakan di Simpang Empat BI, Telanaipura, Kota Jambi pada sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Diduga kedua mobil tersebut bertabrakan saat hendak menuju ke rumah dinas Wakil Gubernur Jambi yang terbakar.\"Iya kejadiannya mobil pemadan kebakaran tabrakan dan terbalik di Simpang Empat BI, karena kurang waspada dan hati-hari saat berkendaraan dan disebabkan juga terburu-buru untuk menuju ke rumah dinas wakil gubernur pada dini hari tadi,\" kata Yanto, petugas Damkar.Kejadian itu mengakibatkan satu unit mobil Damkar tersebut terbalik di pinggir jalan dan sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut yang diperoleh atas kejadian tabrakan itu. (sws, ANTARA)
Kemarin, Antisipasi Lonjakan Visa hingga Masyarakat Tolak Radikalisme
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Minggu (13/3), mulai dari Imigrasi Atambua antisipasi lonjakan visa jelang Pilpres Timor Leste hingga Menko Polhukam ajak masyarakat tolak radikalisme. Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.1. Imigrasi Atambua antisipasi lonjakan visa jelang Pilpres Timor LesteKantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengantisipasi adanya lonjakan permintaan visa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden Republik Demokratik Timor Leste.Selengkapnya baca di sini2. Polisi selidiki penyebab kebakaran di Kantor RRI JemberAparat kepolisian menyelidiki penyebab kebakaran di Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) yang berada di Jalan Letjen Panjaitan, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu siang.Selengkapnya baca di sini3. Kapolda pastikan keamanan di Labuan Bajo jelang AIWWKapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk memastikan keamanan di daerah itu jelang pertemuan The 2nd Asia International Water Week (AIWW) mulai Senin (14/3) sampai Rabu (16/3).Selengkapnya baca di sini4. Polisi terus memproses Ketua PPWI terkait perusakan papan bungaPenyidik Polres Lampung Timur, Polda Lampung masih terus melakukan proses pemeriksaan terhadap Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke terkait perusakan papan bunga yang dilaporkan oleh Penyimbang Adat Buay Beliuk Negeri Tua.Selengkapnya baca di sini5. Menko Polhukam ajak masyarakat tolak radikalismeMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk memerangi dan menolak radikalisme guna mewujudkan negara yang aman. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini
Presiden Sebut Penyatuan Tanah dan Air di Nusantara Bentuk Kebinekaan
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari 34 provinsi di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. \"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" kata Presiden Jokowi dalam prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara di Kawasan Titik Nol Kilometer IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin. Dalam prosesi tersebut, Presiden menerima tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa oleh masing-masing gubernur dari lokasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya wilayah. Masing-masing gubernur menyerahkan tanah dan air kepada Presiden untuk disatukan ke dalam gentong besar sebagai tanda bahwa Ibu Kota Nusantara adalah milik seluruh provinsi dan masyarakat di dalamnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawali penyerahan tanah dan air kepada Presiden, kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Penyerahan tanah dan air Nusantara ditutup oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyerahkan tanah dan air dari Kutai Kartanegara serta Kesultanan Paser. Dengan penyatuan tanah dan air tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai cita-cita besar bangsa segera dimulai. \"Kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" ujar Presiden. Selepas acara tersebut, Presiden dan para gubernur juga melakukan penanaman pohon bersama di lokasi yang tak jauh dari tugu titik nol kilometer. Dalam kesempatan tersebut, setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing. Pada malam harinya, Presiden Jokowi direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN untuk kemudian melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (mth/Antara)
Presiden Ikuti Prosesi Tanam Pohon Khas 34 Provinsi di Titik Nol IKN
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti prosesi penanaman pohon khas dari 34 provinsi di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur (Kaltim), Senin. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui tayangan akun Youtube Sekretariat Presiden, yang disaksikan di Jakarta, Senin, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menanam pohon meranti merah atau Shorea leprosula, sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kamper atau Dryobalanops aromatica. Prosesi penanam pohon diikuti pula 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia yang menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Berdasarkan pantauan sejumlah pohon khas yang ditanam para gubernur, antara lain kemiri, kecapi, rasamala, rambutan, bisbul, pala, kemang, bangkirai, dan lain-lain. Prosesi penanaman pohon ini dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan proses penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia dalam sebuah wadah kendi. Presiden dalam sambutannya mengatakan segala prosesi tersebut dilakukan untuk menandakan persatuan Indonesia. \"Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" ujar Presiden dalam sambutannya. Presiden menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan IKN, akan sangat membantu agar cita-cita bangsa bisa segera terwujud. Adapun pada Senin hari ini, Presiden dijadwalkan bermalam di Titik Nol Kilometer IKN menggunakan tenda bersama seluruh gubernur dari Kalimantan. Kegiatan berkemah Presiden menandakan keseriusan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Lokasi Presiden Jokowi berkemah merupakan lokasi di mana Istana Negara nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. (mth/Antara)
Pelni Siapkan KM Kelud Jadi Hotel Terapung Gratis di Mandalika
Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyiapkan KM Kelud untuk mendukung gelaran MotoGP 2022 di obyek wisata super prioritas, Sirkuit Pertamina Mandalika yang akan berlangsung 18-20 Maret mendatang. \"Kami selalu siap menjalankan tugas dan amanah dari Kementerian Perhubungan untuk menyukseskan MotoGP dengan menyiagakan kapal kami. Layanan akomodasi menginap hotel terapung di KM Kelud ini sudah ditetapkan gratis bagi mereka yang sesuai dengan persyaratan,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin. Yahya menyampaikan bagi masyarakat yang akan menggunakan KM Kelud disyaratkan memiliki tiket resmi menonton MotoGP Mandalika serta sejumlah persyaratan lainnya. Yaitu memiliki sertifikat vaksin dosis dua, memiliki aplikasi PeduliLindungi, membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi, dan melakukan proses reservasi (tidak menerima tamu walk-in). Ia menjelaskan KM Kelud merupakan kapal tipe 2.000 pax yang dapat menyediakan tempat tidur untuk sekitar 2.000 orang. Namun yang akan digunakan dalam menjalani penugasan hotel terapung disiapkan sebanyak 1.500 bed dengan fasilitas mushola dan kantin. Dalam layanan hotel terapung ini tidak disediakan sarapan, namun tersedia kantin di atas kapal. Tersedia pula Shuttle Service Gili Mas – Mandalika pukul 06.00-12.00 WITA. Mandalika - Gili Mas pukul 12.00-06.00 WITA, periode waktunya sejak 17-21 Maret 2022. “Dalam penugasan ini, kami juga bekerjasama dengan Pemda NTB serta pihak-pihak lain yang mendukung gelaran MotoGP 2022,” ujarnya. Sebagai informasi, KM Kelud biasanya melayani rute reguler yaitu Tanjung Priok-Batam-Tanjung Balai Karimun-Belawan. Pada gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika tahun 2022 ini mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan menjadi hotel terapung sebagai alternatif untuk akomodasi bagi para penonton MotoGP Mandalika 2022. KM Kelud bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Minggu (13/3) pukul 18.00 WIB menuju Pelabuhan Gili Mas, Lombok. Kapal diperkirakan tiba di Gili Mas pada Selasa, 15 Maret pukul 08.00 waktu setempat, setelah menempuh sekitar 43 jam pelayaran. Yahya menambahkan penggunaan kapal untuk hotel terapung dan siap digunakan penonton MotoGP Mandalika 2022 mulai tanggal 17-21 Maret 2022. “Untuk reservasi harap menghubungi melalui email panitia Rsvhotelapung@ppl.ac.id dengan melampirkan : Nama, Alamat, No KTP, No. HP dan persyaratan nomor 1 & 2. Waktu Check-in pukul 14.00 WITA, sedangkan waktu Check Out pukul 12.00 WITA. Contact person panitia Sdr. Husni Adam HP 0823 4157 4268,” pungkasnya. (mth/Antara)
POPULER
