ALL CATEGORY
Belum Ada Permintaan dari Ukraina untuk Bicara Dengan Putin
Jakarta, FNN. Kremlin mengatakan tidak ada permintaan dari kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pekan lalu untuk berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata jubir Putin seperti dikutip kantor berita RIA, Senin (14/3).Kremlin, yang adalah kantor presiden Rusia, sebelumnya mengatakan bahwa Putin tidak akan menolak bertemu dengan presiden Ukraina untuk membahas cara mengakhiri konflik di Ukraina. Ukraina telah berulang kali mendesak agar Putin dan Zelenskyy melakukan pertemuan.Pada Minggu (13/3), Zelenskyy mengatakan para perunding Ukraina sedang mengupayakan agar pertemuan tersebut bisa berlangsung.Sehari setelah itu, sang presiden Ukraina mengatakan bahwa perundingan dengan Rusia akan dilanjutkan pada Selasa.Zelenskyy juga mengatakan ia telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett sebagai bagian dari upaya perundingan guna mengakhiri perang dengan Rusia secara damai.Presiden Vladimir Putin, sementara itu, pada Senin melakukan pembicaraan melalui telepon dengan PM Naftali Bennett, kata Kremlin.Kantor Putin itu menambahkan bahwa percakapan tersebut berlangsung atas permintaan Israel.Menurut transkrip percakapan, Kremlin menyebutkan bahwa Bennett mengabarkan kepada Putin soal kontak yang dilakukan sang PM Israel baru-baru ini dengan pemimpin sejumlah negara.Pembicaraan Bennett dengan para pemimpin negara itu menyentuh masalah konflik Ukraina. Bennett dan Putin, kata Kremlin, sepakat untuk melanjutkan dialog.PM Bennett sebelumnya beberapa kali berbicara dengan Putin untuk mendukung upaya penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia. (Ida/ANTARA/Reuters)
Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN
Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SYIRIK! Itu kata sebagian orang melihat ritual di IKN hari senen kemarin. Tulisan ini tidak ingin terjebak dalam terminologi teologis. Tapi lebih menyoroti aspek antropologi dan politik terkait ritual Kendi Nusantara. Biarlah urusan syirik atau tidaknya dibahas oleh mereka yang lebih berkompeten. Sebagai orang Jawa, Jokowi telah memainkan simbol politik yang cukup cerdas. Tanah dan air yang dibawa oleh setiap Gubernur oleh Jokowi dinarasikan sebagai simbol kebinnekaan. Secara politik, Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa proyek IKN adalah proyek yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. 34 Gubernur merepresentasikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kesan adanya dukungan masyarakat bagi Jokowi ini penting untuk melahirkan optimisme kembali, dan memberi pesan bahwa IKN adalah proyek yang akan benar-benar bisa diwujudkan Mengapa perlu dukungan? Selama ini, banyak pihak yang pesimis IKN bisa terealisasi. Pertama, UU IKN lahir jelang akhir periode Jokowi menjabat. Siapa yang akan menjamin pasca Jokowi IKN akan dilanjutkan? Sejumlah pihak memprediksi IKN akan bernasib seperti Hambalang. Terbengkalai! Kedua, banyak pihak yang tidak setuju Ibu Kota pindah. Bahkan tak sedikit yang menyayangkan proses ketuk palu di DPR secepat kilat, hanya semalam. Ketiga, terkait soal anggaran. Dihajar pandemi, negara tidak punya cukup uang. Maka, IKN semula dianggarkan 19,2 persen dari APBN. Sisanya dari swasta. Tapi, ketika ketuk palu UU IKN, anggaran dinaikkan jadi 53,5 persen dari APBN. Apakah karena negara lagi banyak duit? Sepertinya tidak. Banyak pihak menduga para investor tidak tertarik investasi di IKN. Soft Bank yang rencananya akan mengucurkan dana USD 100 miliar, batal. Ritual Kendi Nusantara yang dilakukan Jokowi melibatkan tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur ingin memberi pesan, terutama kepada para investor bahwa seluruh kepala daerah kompak untuk mensukseskan pembangunan IKN. Kira-kira Jokowi ingin mengakatakan: jangan takut jika anda investasi di IKN. IKN proyek mercusuar. Sukses atau gagalnya akan menjadi catatan sejarah terkait dengan Presiden Jokowi sebagai penggagas dan pelaku sejarah. Apakah pesan Jokowi melalui ritual Kendi Nusantara ini akan efektif? Kita akan lihat respon dari para investor itu. Saat ini, investor menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya IKN. Di sisi lain, ritual Kendi Nusantara ini justru ditangkap publik lebih dominan \"nuansa mistisnya\". Gubernur Jateng membawa tanah dan air dari sejumlah gunung yang diyakini menjadi puser bumi atau pusat dunia. Lokasi pengambilan air dan tanah itu juga dikonsultasikan Ganjar pada para sesepuh. Publik mendapat kesan mistis yang mendalam dari apa yang dilakukan Gubernur Jateng ini. Gubernur Jatim melakukan prosesi \"Mendhet Tirto lan Situ\" di kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan Mojokerto. Apa yang dilakukan oleh sejumlah Gubernur itu bukan lagi bagian dari simbol yang sarat pesan sosial dan politik, tapi lebih dominan nuansa mistisnya. Ini nampaknya berbeda 180 derajat dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Yang bisa menangkap pesan Jokowi justru Anies Baswedan. Gubernur Jakarta ini mengambil tanah dari daerah Akuarium dengan prosesi sosial-kolaboratif. Ibu-ibu Akurium yang menyangkul tanah itu adalah simbol masyarakat pinggiran yang hidup susah dan seringkali tergusur oleh setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Anies menulis: \"Tanah dari Kampung Akuarium menghadirkan harapan bahwa membangun kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan\". Jokowi dan Anies bertemu di titik ini, yaitu adanya optimisme bahwa IKN mesti dibangun untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Tanah Akuarium adalah simbol yang memberi pesan bahwa rakyat kecil punya hak untuk menikmati setiap kebijakan yang akan dibuat di ibu kota baru itu. Chemistry Jokowi-Anies semakin nyambung ketika Gubernur DKI ini dipilih menjadi orang pertama yang menyerahkan tanah dan air itu. Jokowi juga mengungkapkan tidak akan meninggalkan Jakarta. Sampai di sini, Anies telah menghadirkan simbol yang membawa pesan-pesan rasional. Dan bangsa ini hanya akan sukses jika dikelola dengan cara-cara rasional, bukan dengan prosesi yang bernuansa mistis. (*)
Ponpes Tebuireng Perkuat "Ukhuwah" Tangkal Radikalisme
Jakarta, FNN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang guna memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan bersinergi dengan para alim ulama untuk menangkal paham radikal terorisme yang mengatasnamakan agama Islam.\"Kami terus bersilaturahmi dan melakukan penguatan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasathiyah, yang tentu itulah model yang sangat baik untuk bangsa kita yang beragama; dan juga ponpes ini tidak lepas dari nama besar ulama besar kita KH Hasyim Asy’ari dan para dzurriyah-nya,\" kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dikatakan Boy Rafli Amar dalam rangkaian kegiatan silaturahmi BNPT bersama pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (14/03).Boy juga menyampaikan kegiatan silaturahmi tersebut sebagai upaya menjaga warisan ajaran KH Hasyim Asy’ari untuk memodernisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dengan mengedepankan semangat ukhuwah di antara anak bangsa serta mengutamakan prinsip hubhul wathan minal iman atau cinta Tanah Air sebagai bagian dari iman.\"Kami merujuk pada KH Hasyim Asy’ari dengan konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan menanamkan prinsip hubhul wathan minal iman ke masyarakat. Serta bagaimana mencontoh perjuangan beliau termasuk dalam konteks resolusi jihad fii sabilillah,\" jelasnya.Mantan Kapolda Banten itu menambahkan silaturahmi BNPT ke Tebuireng tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga paradigma nasional dan mewujudkan kehidupan damai.\"Kami sangat berharap dari silaturahmi ini keluarga besar Pesantren Tebuireng menjadi kekuatan bangsa Indonesia, karena hanya dengan itulah pada akhirnya kita tetap bisa menjaga paradigma nasional kita dan hidup berdampingan secara damai,\" kata mantan Wakalemdiklat Polri itu.Dalam kesempatan yang sama, Boy juga berpesan kepada para tokoh alim ulama dan penceramah untuk terus menjaga dan memperkuat semangat serta nilai persaudaraan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan.\"Dan memasuki bulan suci Ramadhan, kami berharap untuk semakin memperkuat semangat persaudaraan. Tentunya dakwah yang disampaikan, disamping berkaitan dengan peningkatan nilai akhlak dan keimanan, juga mengedepankan semangat atau prinsip hubhul wathan minal iman,\" tukas mantan Kapolda Papua tersebut.Dalam kegiatan silaturahmi itu, pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfud mengapresiasi kunjungan Boy. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk silaturahmi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, sehingga akan menghasilkan sinergi baik ke depan.\"Jadi, Tebuireng ini berangkat untuk mendidik anak-anak dan para santri untuk menjadi orang-orang yang paham ilmu agama dan membagikan ke masyarakat, menjadikan Islam rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ini sama seperti semangat BNPT, yaitu bagaimana membangun ukhuwah,\" kata Kiai yang akrab disapa Gus Ikin tersebut.Gus Kikin mengungkapkan hal itu yang sebetulnya dapat mencegah permusuhan, karena penekanan pada keilmuan tersebut nantinya mampu menumbuhkan persatuan dan tepat dalam mengamalkan ajaran agama.\"Sebagaimana pesan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari; satu, mengenai ukhuwah; kedua yaitu keilmuan sebagaimana beliau dari keilmuan tersebut beliau mampu mengumpulkan berbagai macam kalangan, golongan yang berbeda paham menjadi satu kesatuan,\" ujarnya.Usai melakukan kunjungan ke Ponpes Tebuireng, rombongan Kepala BNPT melanjutkan ziarah ke makam KH Hasyim Ash\'ari, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, KH Wachid Hasyim, Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, KH Solahuddin Wahid, dan makam keluarga besar KH Hasyim Ashari lainnya di satu lokasi kompleks Pondok Pesantren Tebuireng.Turut hadir dalam kegiatan tersebut ialah Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhendra, Direktur Penindakan Brigjen Pol. Muhmmad Rosidi, Direktur Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga, dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas Sujatmiko. (Ida/ANTARA)
Penting, Edukasi Soal Pariwisata untuk Masyarakat Labuan Bajo
Jakarta, FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat edukasi lebih baik lagi soal pariwisata dan kesadaran menjaga lingkungan di kawasan wisata.\"Saya kira berbagai hal yang masih (perlu diperbaiki) seperti pengolahan sampahnya, penyediaan airnya, sanitasinya, terutama di lingkungan penduduk. Ini harus ada penataan juga edukasi masyarakat supaya mereka beradaptasi dengan situasi di sini,\" kata Wapres di Labuan Bajo, Selasa.Edukasi kepada masyarakat di Labuan Bajo tersebut perlu ditingkatkan supaya kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.\"Saya kira masyarakatnya bagus, cuma memang perlu diedukasi agar kelihatan tidak kumuh, supaya terlihat bersih, rapi. Perlu ditingkatkan edukasinya, sehingga misalkan bisa terlihat lebih rapi, ketika berada di luar bisa dilihat pemandangannya cukup bagus,\" tambahnya.Di sela-sela kunjungan kerjanya ke NTT, Ma\'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi dengan berjalan kaki di sepanjang kawasan DPSP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.Dengan ditemani istri, Wury Estu Handayani, Ma\'ruf memulai jalan pagi dari hotel tempat dia menginap menuju Dermaga Labuan Bajo. Wapres dan rombongan terbatas berjalan kaki dari Dermaga Labuan Bajo ke lokasi plaza, Kampung Air, dan sepanjang DPSP Labuan Bajo.Ma\'ruf Amin juga menyempatkan diri menyapa dan berfoto bersama masyarakat sekitar di Labuan Bajo. Dia mengaku menyukai pemandangan sepanjang perjalanan karena dapat melihat pulau-pulau kecil dari pantai Labuan Bajo.\"Saya kira (menarik) pemandangannya, pulau-pulau yang mengelilingi, pulau pulau-kecil itu. Alamnya memang gunung batu dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau kemudian diberi fasilitas jalan, menjadi menarik, saya katakan perpaduan alam dan infrastruktur menjadi menarik,\" ujar Ma\'ruf Amin.DPSP Labuan Bajo diresmikan Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2021, bersamaan dengan peresmian penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Puncak Waringin dimulai Agustus 2019 dan selesai Maret 2021, dengan luas kawasan mencakup 0,39 hektare dan menghabiskan biaya Rp28,86 miliar. Penekanan penataan Puncak Waringin bertemakan seni publik (public artworks) yang mengisahkan sejarah dan budaya Labuan Bajo. (Ida/ANTARA)
Heran, Fenomena "Crazy Rich"
Jakarta, FNN. Anggota DPR Dedi Mulyadi mengaku heran pada fenomena crazy rich atau orang yang mendapat kekayaan secara instan dengan hasil memuja di dunia maya.\"Di Indonesia itu banyak yang aneh. Sekarang banyak orang memuja, ditangkap polisi. Mereka itu anak-anak muda yang tiba-tiba kaya karena memuja. Memuja pada dunia maya, dunia digital, digunakan untuk kepentingan pribadi. Crazy rich banyak yang memuja di dunia maya, tumbalnya ya orang yang berharap kaya,\" kata Dedi ketika dihubungi dari Purwakarta, Selasa.Kini ada dua orang yang mengaku crazy rich sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan penipuan sehingga menimbun kekayaan untuk kepentingan sendiri. Kedua orang tersebut ialah Indra Kenz, yang mengaku Crazy Rich Medan, dan Doni Salmanan mengaku sebagai Crazy Rich Bandung.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri karena kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan nilai kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah.Dedi menilai mereka bergelut dalam sebuah permainan aplikasi digital yang berujung pada penipuan hingga merugikan masyarakat. Tidak ada orang yang bisa menang dalam permainan tersebut, tambahnya.\"Jadi, kalau zaman dulu orang memuja ke gunung nanti ada yang dikorbankan, nanti yang menumbalkannya jadi kaya. Sekarang itu sama, memuja pada dunia maya, yang dikorbankan para follower, warganet,\" kata mantan Bupati Purwakarta itu.Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengutamakan dunia maya atau dunia digital. Segala sesuatu memerlukan proses dan tidak ada yang instan, tukasnya.\"Tidak ada yang ujug-ujug (tiba-tiba), kalau yang ujug-ujug itu memuja namanya,\" kata dia.Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi percaya atau tergiur dengan rayuan para afiliator, seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang malah akan merugikan.Ia berharap masyarakat mewujudkan harapan mereka di dunia nyata dengan bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki.\"Ini jadi pembelajaran penting. Mudah-mudahan polisi bisa terus mengusut berbagai pihak yang menjadikan dunia digital sebagai lahan bisnis dengan melakukan penipuan, pemerasan terhadap orang lain,\" ujarnya. (ida/ANTARA)
.jpeg)
Awas! Janji Menaker Palsu soal UU JHT
Jakarta, FNN – Sekarang sudah lewat 2 (dua) minggu, tetapi aturan JHT (Jaminan Hari Tua) atas desakan aksi demo para buruh/pekerja belum juga dibatalkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ada dugaan Menaker sengaja mengulut-ulur waktu tidak sesuai dengan janjinya batalkan aturan JHT baru bisa cair diterima pekerja setelah berusia 56 tahun seperti tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. “Janganlah diulur-ulur! Cabut itu aturan JHT, mudah sekali. Jangan diundur-undur, ada lobi-lobi yang ujung-ujungnya gunakan dana JHT dalam jangan lama akan dipakai. Awas, janji palsu Menaker!” ungkap Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Moh Jumhur Hidayat kepada FNN di Jakarta, Selasa (15/3/2022). “Menaker jangan bersilat lidah1 Segera cabut saja aturan JHT. Jangan bermain lobi-lobi dengan mengukur-ulur aturan JHT. Kalau tidak dicabut, buruh KSPSI akaan demo besar-besaran seluruh Indonesia!” ancam Jumhur. Ketua Umum serikat buruh terbesar se-Indonesia dan ditambah perwakilan di berbagai negara luar negeri ini, menegaskan KSPSI menolak UU Omnibuslaw sehingga aturan-aturan yang masih berlaku dengan mengacu UU Omnibuslaw segera dibatalkan. Menurutnya, UU Omnibuslaw sangat merugikan buruh seperti PHK sepihak, outsourcing, kecilnya upah minimum dan lain-lain. “KSPI masih ingin tetap UU yang lama. Dewan Pengupahan yang dihilangkan UU Omnibuslaw harus dihidupkan lagi. Kalau pemerintah masih ngotot jalankan pasal-pasal UU Omibuslaw, KSPSI akan unjukrasa lebih besar lagi,” tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim orba di LP Nusakambangan ini. Secara terpiah, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat SE menyatakan juga mempertanyakan janji Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama. “Sudah lebih 3 minggu statemen janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terealisasi, Menaker sedang buying time, karena pada dasarnya Pemerintah memang ingin menahan dana milik pekerja. Pemerintah tidak peduli dengan status kepemilikan dana JHT yang sepenuhnya milik pekerja,” kata Mirah Sumirat dalam keterangannya, Selasa (15/3). Mirah mengingatkan, keputusan terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan pertama kali oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam konferensi pers, saat diwawancarai wartawan usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis, 24 Februari 2022. Statemen kedua, dinyatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 2 Maret 2022. “Artinya sudah lebih 3 minggu, janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terbukti. Pantas saja jika serikat pekerja banyak yang menyuarakan tuntutan pencopotan Menteri Ketenagakerjaan, karena Menteri Ketenagakerjaan saat ini tidak menunjukkan keseriusannya dalam berpihak kepada kepentingan pekerja,” ungkap Mirah Sumirat. Selain tuntutan pembatalan Permenaker No. 2 tahun 2022, lanjutnya, ASPEK Indonesia juga menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Siapapun yang mewacanakan dan mendorong adanya penundaan Pemilu, patut diduga sebagai pelaku makar terhadap konstitusi UUD 1945, karena penundaan Pemilu adalah tindakan yang melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ia menyayangkan sikap para pemimpin partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu. “Partai Politik wajib tunduk dan melaksanakan amanah Konstitusi! Kok, malah pimpinan partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu, yang melanggar Konstitusi? Wacana yang dilontarkan oleh pimpinan partai politik itu sangat tidak mencerdaskan dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat,” tegasnya. “Jangan pancing kemarahan rakyat dengan wacana pimpinan partai politik yang ingin melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia,” tandas Mirah Sumirat didampingi Sekjen ASPEK Indoneskia Sabda Pranawa Djati SH. Pihaknya juga menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah pandemi dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK), seharusnya Pemerintah jangan lagi menambah beban kepada masyarakat. “Pemerintah seharusnya mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok yang murah, berkualitas dan berkelanjutan. Tindak tegas siapapun pihak yang coba menimbun bahan pokok dan memainkan harga jual bahan pokok!” seru Mirah Sumirat. (Arief)
Utang Luar Negeri RI Turun, Menjadi 413,6 Miliar Dolar pada Januari
Jakarta FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Januari 2022 menurun dari 415,3 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi sebesar 413,6 miliar dolar AS pada bulan Januari 2022. Dengan demikian posisi Utang Luar Negeri (ULN) Januari 2022 tersebut terkontraksi 1,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menyampaikan penurunan terjadi baik pada posisi ULN sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta. Adapun ULN pemerintah pada Januari 2022 turun dari 200,2 miliar dolar AS pada Desember 2021 menjadi 199,3 miliar dolar AS, tren penurunan tersebut sudah dimulai sejak September 2021. Hal ini menyebabkan ULN pemerintah terkontraksi 5,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi tiga persen (yoy) pada Desember 2021, yang terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Dengan demikian, Erwin menyebutkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan pada Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakan turut mendukung penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5 persen dari total ULN pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen. Maka dari itu, ia menuturkan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Sementara itu ULN swasta juga kembali menurun pada Januari 2022 menjadi sebesar 205,3 miliar dolar AS, dari bulan sebelumnya senilai 206,1 miliar dolar AS, sehingga pertumbuhannya tercatat terkontraksi satu persen (yoy) atau lebih dalam dari penurunan 0,8 persen pada periode sebelumnya. Perkembangan tersebut bersumber dari adanya pelunasan pinjaman luar negeri swasta yang jatuh tempo selama periode Januari 2022 sehingga menyebabkan ULN lembaga keuangan terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy), serta ULN korporasi bukan lembaga keuangan menurun 0,1 persen (yoy). Bank sentral menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, serta tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 34,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35 persen. Selain itu struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN. (sws, ANTARA)
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda tunggal yaitu pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Selasa pagi.Dalam surat undangan rapat disebutkan bahwa Rapat Paripurna tersebut telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI antara Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (14/2).Rapat Paripurna tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan pembatasan kehadiran anggota sehingga rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.Untuk kehadiran fisik dibatasi hanya 30 persen sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada tanggal 3 Februari 2022.Rapat Paripurna direncanakan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa pukul 10.30 WIB. (sws, ANTARA)
Inmendagri Terbaru Sebut Wilayah PPKM Level 3 Menurun Signifikan
Jakarta, FNN - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022. \"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Kemudian wilayah dengan level 2 jadi bertambah yang semula 37 daerah menjadi 55 daerah. Sedangkan untuk daerah level 4 belum mengalami perubahan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tetap 7 daerah. \"Begitu juga halnya dengan level 1 hingga saat ini belum ada daerah di wilayah Jawa dan Bali yang masuk ke level 1,\" kata dia. Menteri Dalam Negeri kembali mengevaluasi PPKM di seluruh Indonesia. Dari evaluasi, kata dia menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh pemerintah. \"Perpanjangan PPKM tertuang dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali akan berlaku efektif mulai 15-21 Maret 2022,\" kata dia. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 yang akan berlaku efektif 15-28 Maret 2022. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari level 3 menjadi Level 2,\" kata Safrizal. Lebih lanjut, dia menjelaskan jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah, dan level 1 dari yang sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. (sws, ANTARA)
Densus Tangkap Satu Tersangka Teroris JI di Tangerang
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penegakan hukum menangkap satu target tindak pidana terorisme kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Tangerang, Banten.“Tersangka berinisial TO, jenis kelamin laki-laki,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan penangkapan dilakukan subuh tadi, pukul 05.52 WIB di Perumahan Samawa Village, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan, Tangerang.Ramadhan belum merinci apa saja keterlibatan atau peran TO dalam tindak pidana terorisme dan kelompok jaringan teroris JI.Namun, dari pola yang ada selama ini jaringan JI memiliki keterkaitan dengan tersangka teroris lain yang sudah lebih dulu ditangkap Densus 88 Antiteror.Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris jaringan JI dokter Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (9/3) pukul 21.15 WIB. Anggota Densus memberikan tindakan tegas dan terukur kepada dokter Sunardi yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia.Peristiwa ini mendapat sorotan masyarakat, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kamnas HAM) turun langsung menindaklanjuti peristiwa tersebut, termasuk Kompolnas ikut menelusuri kejadian. (sws, ANTARA)
POPULER
