ALL CATEGORY
Magelang Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran
Jakarta, FNN. Kota Magelang, Jawa Tengah, masuk dalam 10 besar kota paling tolerans di Indonesia tahun 2021, berdasarkan riset Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute for Democracy and Peace.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz, dalam keterangan yang diterima di Magelang, Kamis, mengatakan dia menerima penghargaan Kota Magelang sebagai kota paling toleran itu di Jakarta, Rabu (30/3) malam.Aziz mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan SETARA Institute for Democracy and Peace, terlebih Kota Magelang adalah satu-satunya kota yang di 2020 tidak masuk 10 besar, tapi kini di 2021 langsung merangsek ke enam besar.\"Ini penghargaan bagi warga Kota Magelang karena sikap toleransi masyarakat yang tinggi. Beragamnya agama, ras, dan budaya bukan menjadi penghalang untuk selalu bersikap toleran kepada sesama,\" katanya.Hasil riset IKT SETARA Institute for Democracy and Peace, Kota Magelang menempati posisi keenam dengan meraih skor 6.020 dan mengungguli Kota Ambon di posisi ketujuh dengan skor 5.900), Bekasi di posisi kedelapan dengan skor 5.830, Surakarta di posisi kesembilan dengan skor 5.783, dan Kediri di posisi ke-10 dengan skor 5.733.Sementara, posisi lima besar ditempati Singkawang di urutan pertama dengan skor 6.483, Manado urutan kedua dengan skor 6.400, Salatiga urutan ketiga dengan skor 6.337, Kupang urutan keempat dengan skor 6.337, dan Tomohon urutan kelima dengan skor 6.133.Aziz menjelaskan komponen penilaian yang menjadi daya unggul Kota Magelang adalah Program Magelang Agamis (Programis), yakni mewujudkan kampung-kampung religi.Dengan penghargaan tersebut, dia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat untuk lekas berpuas diri. Prestasi itu justru harus menjadi pemacu semangat untuk Pemkot Magelang selalu mendorong masyarakat agar senantiasa berlaku toleran dengan sesama.\"Pemkot juga berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Semua lapisan masyarakat harus dilayani dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan,\" jelasnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Ismail Hasani mengatakan SETARA merupakan perkumpulan yang didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat atas semua orang.Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian.Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute for Democracy and Peace adalah melakukan IKT, dimana di 2021 merupakan publikasi ke lima yang dilakukan, setelah terbit pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.\"Studi indexing yang dilaksanakan tim peneliti kami ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007,\" katanya.Studi indexing tersebut bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota, yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, baik melalui tindakan aktif maupun tindakan pasif.Tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok keagamaan minoritas, sementara tindakan pasif ialah dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga. (Ida/ANTARA)
Desa Merupakan Kunci Sukses Perekonomian Nasional
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat bahwa desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional. \"Sehingga, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar memberi perhatian serius pada pembangunan di pedesaan,\" kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta Kamis. Dari catatan Badan Pusat Statistik, menurut dia saat ini tercatat 83.843 desa di Indonesia. Rerie mengatakan jika para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesejahteraan di sebagian besar desa yang ada, dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan Indonesia. Rerie sangat berharap dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap desa di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola oleh para perangkat desa yang berintegritas tinggi. Kemudian, menurut dia pengalokasian dana operasional perangkat desa pada dana desa juga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional. \"Saya bersyukur pemerintah akhirnya sepakat untuk mengalokasikan 3 persen dana desa untuk membiayai operasional perangkat desa. Diharapkan dengan kebijakan itu pemanfaatan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat,\" kata dia. Lestari Moerdijat mengatakan itu menanggapi kebijakan pemerintah yang memenuhi permintaan para kepala desa untuk mengalokasikan dana operasional pada dana desa. Pada Januari 2022 lalu, puluhan kepala desa dari Provinsi Jawa Tengah bersilaturahmi ke rumah dinas Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu di Jakarta.Para kepala desa itu menyampaikan keluhan sulitnya merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari dana desa, tanpa ketersediaan biaya operasional. Karena pentingnya peran pembangunan di pedesaan, Rerie menilai sejumlah upaya untuk mempercepat pertumbuhan di setiap desa di tanah air harus segera dilakukan agar bisa segera bangkit. Rerie bersyukur pemerintah bisa memahami kendala yang dihadapi para kepala desa lewat sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI yang menjembatani aspirasi para kepala desa tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Siap Membuka Perbatasan Dengan Papua Nugini untuk Meningkatkan Perdagangan
Jakarta, FNN. Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka kembali pos perbatasan dengan Papua Nugini guna meningkatkan perdagangan kedua negara, terutama di area lintas batas.\"Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,\" kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden mengatakan pertemuannya dengan PM James Marape berlangsung dalam suasana bersahabat dan produktif. Kedua pemimpin negara tersebut membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, serta saling bertukar pandangan mengenai kerja sama di kawasan Pasifik.Di sektor perdagangan, Presiden menyambut baik upaya peningkatan perdagangan Indonesia dan Papua Nugini.Pada tahun 2021, nilai perdagangan Indonesia dan Papua Nugini meningkat 87 persen dibandingkan tahun 2020, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi COVID-19.Jokowi pun optimistis terhadap upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta peningkatan peluang perdagangan melalui pembukaan kembali perbatasan RI-Papua Nugini di Skouw Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.\"Saya juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Papua Nugini,\" tambah Jokowi.Sementara itu, PM James Marape menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Iriana, dan para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang telah melakukan upacara penyambutan meskipun melalui pemberitahuan singkat.\"Kami juga ingin menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Port Moresby pada tahun depan, sehingga kami dapat melakukan pertemuan tahunan kedua negara,\" kata PM James.Setelah pertemuan bilateral dan menyampaikan keterangan pers, Presiden Jokowi dan PM James melakukan santap siang kenegaraan bersama dengan delegasi kedua negara. (Ida/ANTARA)
Rahman Sabon: Pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa Membahayakan Institusi TNI
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jenderal Andika tak ingin anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang ikut seleksi calon prajurit TNI. Hal itu disampaikannya dalam rapat penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI). Tahun Anggaran 2022. Momen rapat tersebut diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa. Menanggapi mudahnya anak cucu PKI menjadi calon prajurit TNI, pengamat politik senior dan pemerhati masalah pertahanan dan keamanan, Rahman Sabon Nama memberikan komentar tegas dan keras. “Pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa Membahayakan Institusi TNI,” katanya kepada FNN, Kamis, 31 Maret 2022 di Jakarta. Rahman kemudian menjelaskan sejarah lahirnya Tap MPRS No. 25 tahun 1966 yang isinya melarang PKI dan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. “Lahirnya TAP MPRS No. 25 tahun 1966 bermula ketika TNI bersama Angkatan 66 melakukan koreksi atas penyimpangan jalannya pemerintahan Bung Karno melalui penyelamatan negara dari berbagai keresahan kebijakan pemerintah yang terjadi di tengah rakyat dan pemberontakan G30SPKI. Melalui gerakan rakyat dan Mahasiswa Angkatan 66 dengan dukungan TNI mengajukan Tritura yaitu: bubarkan PKI, bubarkan kabinet Dwikora dan turunkan harga,” tegasnya. Oleh karena itu lanjut Rahman, Tap MPRS No. 25 thn 66 sebagai dasar hukum konstitusi negara untuk melembagakan usaha-usaha mengikikis habis sisa-sisa G3SPKI dan antek-anteknya. Rahman menegaskan, pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa atas kebijakan rekruitmen prajurit TNI tersebuy di atas, fatal bagi institusi TNI tersusupi ideologi komunis. “PKI jelas bertentangan dengan konstitusi negara Tap MPRS No. 25 tahun 1966,” paparnya. Rahman mempertanyakan sikap Panglima yang sangat permisifi terhadap komunisme. “Saya bertanya, apakah karena Panglima TNI Jenderal Andika belum merasakan perjuangan seperti para pendahulunya?” tanyanya. PKI sampai hari ini terus berupaya untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Rahman mencontohkan beberapa upaya TNI dalam melawan PKI di berbagai wilayah di Indonesia. “Peristiwa Pekalongan tahun 1945 TNI menyelamatkan pemerintahan Pekalongan setempat yang direbut paksa oleh PKI. Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogjakarta, TNI menyelamatkan perebutan kekuasaan oleh PKI Tan Malaka dari Perdana Menteri Sutan Syahrir. Pada 1948 TNI bersama rakyat juga menumpas pemberontakan PKI Madiun,” pungkasnya. (sws)
Desa Melawan Manipol Usdek
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Assosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang legal dan tedaftar di Kemenhukham melakukan protes atas pencatutan nama APDESI dan penyesatan opini pada Silatnas Kepala Desa di Istora Senayan 29 Maret 2022. Protes melalui pernyataan resmi APDESI yang ditandatangani Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekjen Muksalmina itu cukup menyentak. Sekurangnya ada tiga butir penting dari \"protes\" nya itu pertama, mengutuk keras penggiringan opini seolah-olah organisasi meminta perpanjangan jabatan Presiden. Kedua, mempertanyakan rekayasa penggunaan nama APDESI untuk kegiatan politik praktis. Ketiga mengusut aktor intelektual manipulasi dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Silatnas Istora Senayan yang dihadiri Presiden Jokowi dan Luhut Panjaitan itu terasa nuansa politiknya. Arahnya menuju deklarasi dukungan Jokowi tiga periode. Tentu dengan bahasa politik basa-basi. Dua hal menonjol dari acara berbiaya besar ini. Pertama, penggiringan berupa penggeseran budaya partisipasi politik kepada mobilisasi politik. Kedua, manipulasi politik (Manipol) dengan membohongi publik seolah-olah Presiden mendapat dukungan besar dari para Kepala Desa seluruh Indonesia. Ungkapan peserta mengarah pada agenda deklarasi dukungan perpanjangan tiga periode setelah lebaran. Ada skenario membangun gerakan manipulasi politik untuk usungan dan deklarasi (Manipol Usdek). Gaya Orde Lama yang dicoba untuk dipraktekkan kembali. Demokrasi bukan diarahkan pada pengembangan budaya partisipasi tetapi mobilisasi. Dulu usungan untuk Presiden seumur hidup. Protes APDESI legal adalah perlawanan desa sejatinya. Murni berbasis idealisme yang didasari semangat untuk membersihkan desa dari obyek manipulasi politik. Presiden jangan tertipu oleh aktor intelektual yang gencar membisikan bahwa dukungan rakyat masih benar-benar kuat. Bisikan busuk yang membahayakan. Soekarno dan Soeharto jatuh disebabkan bisikan palsu tentang dukungan seperti itu. Jokowi bersiap masuk dalam kubangan busuk dari berjuta kebohongan. Big dusta. Pemerintahan Jokowi semakin goyah dan kehilangan kepercayaan diri. Ketika dukungan melemah maka terpaksa harus berpura-pura kuat. Itulah mobilisasi, itulah manipulasi, dan itulah perlunya mencatut nama APDESI. Selamat berkhayal bahwa posisi masih kuat dan dicintai rakyat. Preet...! Bandung, 31 Maret 2022
Disharmoni Betawi-VOC
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan NEGERI Betawi bernama Kalapa, atau Xalapa. Nama yang berasal dari Veracruz yang dibawa migran Maya pada abad IX SM. Dalam peta navigasi tertulis dengan ejaan Porto Cumda Besar (Jawa), Cumda Calapa (Jakarta}, Cumda Kecil (Bali, NTB, NTT), Selat Cumda (penamaan yang merujuk Cumda Besar). Cumda dibaca Sunda. Apakah fonem Sunda untuk Cumda sama makna dengan Sunda sebagai proper name ethnic, atau beda? Toponim etnisitas di Jakarta cuma dua: Kampung Jawa dan Kampung Banda(n). Bali dalam kampung Bali dari bahasa Egypt: belly, artinya berputar atau melingkar, merujuk pada geometri wilayah hunian. Native sampai abad XIV M disebut orang Kalapa (re: Bujangga Manik, XIV M). Nama Betawi sejak IX M. Itu bahasa Armen = gerbang. Dari mana Betawi berasal? Leluhur mereka menjalani cave live dan kemudian menjadi komunitas river basin. IX SM temu budaya dengan Maya. IV SM temu budaya dengan Egypt II M temu teologi tauhid Musa dengan pengikut Queen of Sheba a.l. Tuanku Raman, Batu Jaya, Syekh Yussa, Karawaci. IV M temu bahasa dengan bangsa2 Afro berbahasa Swahili. VII M menjadi muslim karena da\'wah migrasi orang Embrat (Amrat, Oman) IX M temu bisnis dengan orang-orang Uzbekistan terutama Samarkand. Labuhan Kalapa Kali Adem berfungsi bisnis. Adapun kedatangan bangsa Eropa: 1485 Portugis, 1595 Inggris, 1602, Belanda. Kenapa orang Betawi tak suka dengan Belanda VOC: 1. Belanda kalau bertemu perempuan dimana pun langsung mau memperkosa. Kalau ditolak, calon victim digebuki. 2. Belanda VOC tak bikin WC. Kalau buang hajat di ember. Pelaku berdiri bungkuk seperti pemain baseball. Setelah deposit di ember sentuh garis maximal, mereka buang ke kali menyuruh orang. Ini paling tidak disukai orang Betawi. Kali bagi Betawi sumber kehidupan. Jejak sejarah (arkaeologi) kelakuan Belanda ini memunculkan nama kampung di kawasan Kota: Gudang Ta... Konflik Betawi vs VOC terjadi 1623 (re: Oud Batavia, de Haan). Belanda mau ganti nama Jakatra (berasal dari Majakatera, land of power) dengan Batavia. Betawi mengamuk yang dibantu suku Ainu, Jepang (sic). Publicly Batavia baru digunakan 1707. Yang kini disebut Kota Tua itu Bataviastad, sisi barat dan timur Jassenbrug (Jembatan Batu) Binnenstad. Dari batas Bataviastad hingga Glodok disebut Buitenstad. Dari batas Buitenstad hingga Pecenongan disebut Weltevreden. Kemudian setelah 1826 dari batas Weltevreden ke Jembatan Sudirman disebut Batavia Centrum. Districk Kebayuran termasuk residensi Mester Kornelis, bukan Mister Cornelis. Mester flora, kornelis religius. Kampung Mester nan religius. Jauh sebelum Mr Cornelis dilahirkan, sejak X M tempat itu bernama Mester Kornelis. Pada abad tersebut berdiam di Rawa Bangké seorang penyebar Islam dari Samarkand: Datuk Biru, makamnya ada. Rawa Bangké oleh pemda DKI diganti jadi Rawa Bunga. Karena mereka kira Bangké itu bangkai. Bangké itu logat Betawi untuk bangka yang artinya teguh. Pemda DKI jaman berjaman berbuat seperti ini bukan karena oknum-oknumnya punya niat tertentu, tetapi semata-mata karena index kecerdesan oknum-oknum PNS/ASN yang ditugaskan itu hampir nenyentuh lantai dasar, dan kalau tidak dicegah dikuatirkan lama-lama bisa macam pesisir Muara Angke setiap tahun turun 10 cm. Narasi pergantian nama jalan di Jakarta Timur baru-baru ini sangat mengganggu orang yang belajar sejarah. Tingkat kebenaran akademisnya menggelisahkan. Yang pasti perbuatan yang tidak layak ini berpotensi merusak sejarah kenégrian Betawi yang pada gilirannya Indonesia. (*)
.jpeg)
Anies Menyusuri Jalan Demokrasi Berduri
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Seiring waktu Anies menjadi lebih dari sekedar seorang intelektual dan akademisi. Sadar memaknai jabatan dan posisi, saban hari Anies dituntut piawai mengelola visi dan misinya, mewujudkan keragaman aspirasi sekaligus amanat publik dalam balutan birokrasi. Melewati persimpangan kedaulatan rakyat dan realitas politik tanpa relasi dan sinergi. Dari Jakarta Anies mulai unjuk gigi mengukir kreasi, inovasi dan prestasi untuk memenuhi panggilan negeri. Kerapkali dibully dan diintimidasi, Anies tak pernah sedikitpun patah hati. Dalam badai interupsi dan interpelasi, Anies pantang menyerah dan frustasi. Menjaga kebersihan diri dari virus korupsi, kolusi dan segala bentuk distorsi. Anies komitmen dan konsisten merawat akal sehat menjunjung etika, moralitas dan nurani. Terbentur-terbentur dan terbentuk, melekat kuat figur percaya diri namun tetap mawas diri. Bersabar menghadapi dinamika publik dalam ruang diskusi dan interaksi. anies mampu menembus kompleksitas permasalahan warga penghuni ibukota negara dengan solusi. Anies pemimpin yang banyak memberi bukti, bukan seperti banyak pejabat yang memberi janji-janji yang diingkari sendiri dan larut dalam ilusi. Saat Indonesia berada di bibir jurang degradasi dan disintegrasi. Anies ditantang melanjutkan agenda reformasi yang mati suri. Membangun integritas dan kesinambungan, mengajak semua anak bangsa taat azas dan taat konstitusi. Meskipun bukan perkara yang mudah menuju pilpres 2024, Anies kini diuji menyusuri jalan demokrasi yang penuh duri. (*)
Kejati Kalteng Siap Hadapi Gugatan Lahan Bandara Tjilik Riwut Senilai Rp 264 Miliar
Palangka Raya, FNN - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) Iman Wijaya melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Edi Irsan Kurniawan mengatakan, berbekal Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPN Palangka Raya pihaknya siap menghadapi gugatan perdata atas lahan Bandara Tjilik Riwut senilai Rp264 miliar. \"Pada Selasa kemarin kami telah menerima SKK dari Kepala BPN Kota Palangka Raya Budhy Sutrisno untuk menghadapi sengketa lahan Bandara Tjilik Riwut,\" kata Edi dalam siaran persnya di Palangka Raya, Rabu sore.Setelah menerima SKK itu, sambung Edi, Kepala Kejati Kalteng mengeluarkan kuasa substitusi kepada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Datun yang diantaranya Rahmat Hidayat selaku Kasi7 Perdata dan Amardi P Barus selaku Kasi TUN pada Rabu (30/3/2022).Hari itu juga tim JPN Bidang Datun langsung mendaftarkan dan menyerahkan surat kuasa dan kuasa substitusi ke petugas bagian Kepaniteraan hukum di PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga sah ikut bersidang menghadapi penggugat.\"Kepada tim JPN, bapak Kepala Kejati Kalteng meminta untuk segera mengambil langkah cepat, profesional dan terukur dengan mempelajari serta menguasai pokok persoalan yang digugat,\" jelas Edi.Sementara itu Koordinator Bidang Datun Erianto N menyampaikan dengan terdaftar sebagai kuasa tergugat maka selanjutnya JPN Kejati Kalteng bersama-sama dengan tim penyelesaian sengketa BPN Kota Palangka Raya segera mempelajari substansi gugatan. Untuk selanjutnya akan memberikan jawaban disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan penguasaan lahan Bandara Tjilik Riwut sebagaimana sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN Palangka Raya di depan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang sampai sekarang belum masuk pokok perkara.Dia mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalteng agar gugatan terhadap objek yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat dapat mereka menangkan. Dengan demikian aset negara tersebut bisa diselamatkan.\"Kami telah menyiapkan tim JPN yang terbaik dalam menghadapi gugatan karena objek gugatan merupakan objek vital yang menyangkut hajat masyarakat banyak serta mempengaruhi roda perekonomian di Kalteng,\" ucapnya.Untuk diketahui, BPN Kota Palangka Raya ikut menjadi tergugat dalam gugatan perdata Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.PLK tanggal 13 Januari 2022. Gugatan perdata diajukan oleh penggugat bernama Umin Duar Nyarang dkk.Para penggugat mengakui sebagai pemilik lahan Bandara Tlilik Riwut Kota Palangka Raya dan meminta ganti rugi sebesar Rp264 miliar. Turut digugat Presiden Republik Indonesia, PT Angkasa Pura II Jakarta. (mth/Antara)
Gubernur Sulteng: Kelola Sumber Daya Tambang untuk Pembangunan Daerah
Parigi Moutong, FNN - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan pengelolaan sumber daya tambang yang baik akan berdampak pada pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.\"Sumber daya tambang harus dikembangkan semaksimal dan inovatif mungkin supaya dapat memenuhi target pembangunan,\" kata Rusdy dalam pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) terkait tambang rakyat tingkat provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu.Menurut Rusdy, masyarakat bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi desa. Namun, perlu juga diperhatikan dampak lingkungannya.\"Perlu dipertimbangkan proses perencanaannya tambang dan dievaluasi secara rutin agar fatalitas akibat eksploitasinya dapat dihindari,\" ujarnya.Menurut Rusdy, Sulawesi Tengah adalah daerah yang memiliki potensi minerba dan non minerba sehingga wilayah ini diminati para investor.\"Pertambangan Sulawesi Tengah selalu jadi isu krusial selain karena sektor ini dapat mendongkrak ekonomi dan pembangunan daerah secara masif, ternyata juga berdampak pada sosial jika dibandingkan dengan komoditi non tambang,\" jelasnya.Oleh karena itu, Gubernur berharap FGD ini jadi sarana strategis untuk menyerap ide antar stakeholder tambang yang ada di Sulawesi Tengah.“Saya apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini karena kita bisa saling tukar pikiran untuk meningkatkan pembangunan daerah,” tuturnya.FGD bertema membangun sinergi antara penambang rakyat, BUMN, BUMD dan swasta untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong itu diikuti Bupati Parigi Samsurizal Tombolotutu, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura. (mth/Antara)
WMO: Dampak Perubahan Iklim Terlihat dari Cuaca Ekstrem di Dunia
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO), Prof. Petteri Taalas mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim sudah sangat terlihat melalui cuaca yang lebih ekstrem di seluruh belahan dunia.Di peringatan meteorologi dunia tahun ini, WMO mencanangkan tema “Early Warning and Early Action” yang memiliki arti peringatan dini dengan lebih dini bertindak dalam mitigasi terkait bencana akibat cuaca, iklim dan kondisi air yang kini cenderung ekstrem.\"Kami melihat gelombang panas yang lebih intens dan kekeringan serta kebakaran hutan. Kami memiliki lebih banyak uap air di atmosfer, yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan banjir mematikan. lautan memicu badai tropis yang lebih kuat dan naiknya permukaan laut meningkatkan dampaknya,\" ujar dia dalam sambutannya di acara Puncak Hari Meteorologi Dunia ke-72 diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.Laporan WMO tentang statistik bencana selama 50 tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 bencana terkait dengan cuaca, iklim, dan bahaya terkait air antara tahun 1970 dan 2019, hampir sama dengan satu bencana per hari.Ada 2 juta kematian atau 115 per hari. Jumlah bencana telah meningkat lima kali lipat dalam 50 tahun terakhir, dan biaya ekonomi melonjak. Hal itu diperkirakan akan terus berlanjut, ujarnya. Senada, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim yang menjadi faktor penguat mengapa cuaca ekstrem makin sering terjadi di Indonesia. Mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es atau kekeringan panjang.Situasi ekstrem ini, kata dia, ketika bertemu dengan kerentanan lingkungan, tidak jarang mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor serta kebakaran lahan.Perubahan iklim pulalah yang memporak porandakan keteraturan iklim dan cuaca di Indonesia, dan berdampak serius pada keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, yang dapat berujung pada ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia.Dwikorita mengatakan untuk menekan laju perubahan iklim, perlu aksi kolaboratif dan kolektif dalam Perencanaan yang Tepat di setiap Program Pembangunan, yang disertai dengan Penyiapan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan serta berketahanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana.Menurut dia, strategi tersebut perlu didukung oleh upaya Adaptasi dan Inovasi Teknologi berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kolaborasi pentaheliks diantaranya melalui Pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak swasta, masyarakat dan media, menjadi kunci solusi dalam menghadapi seluruh kompleksitas dan ketidakpastian tersebut.\"Selanjutnya, sistem Peringatan Dini pun perlu terus diperkuat dengan panduan edukatif untuk memberikan kemampuan masyarakat agar dapat merespons dengan aksi dini yang cepat dan tepat,\" ujar dia. (mth/Antara)
POPULER
