ALL CATEGORY
Pejabat Negara dan Pimpinan Parpol Sowan Balita di Solo, Ajaib
Jakarta, FNN - Tiga pimpinan partai politik, dua di antaranya pejabat tinggi negara mengunjungi Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka secara bergantian di akhir Maret 2022 ini. Kunjungan ini mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Rocky Gerung yang ia sampaikan dalam wawancara dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Rocky meyakini kunjungan ini dalam rangka merespons agenda kebulatan tekad yang sedang diupayakan istana. \"Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,\" katanya. Namun menurut Rocky kunjungan ini naif dan konyol. \"Ini kan agak konyol. Tiga pemimpin partai dan menteri, yang jabatan politiknya jauh di atas seorang walikota, harus menemui seorang walikota. Kan ajaib. Hanya karena dia tentu anak presiden,\" tegasnya. Menurut Rocky, kunjungan itu jelas ada maunya. Apa yang disampaikan di situ tentu upaya untuk meminta perlindungan karena mungkin spriindiknya sudah keluar sehingga buru-buiru ke walikota supaya ngomong ke bapaknya untuk menunda dulu sprindiknya. Di samping itu kata Rocky, bisa jadi pejabat tersebut berharap agar tidak dilengserkan dulu dari jabatan-jabatan itu. \"Jadi, terlihat betapa dangkalnya permainan politik di Inodensia ini. Petinggi-petinggi negara yang mustinya memberi wawasan kenegarawanan datang ke Solo hanya untuk meminta perlindungan dari seorang balita. Kan ajaib,\" tegasnya. Rocky memaklumi alasan Gibran yang mungkin merasa sebagai walikota memang berhak menemui dirinya, karena dialah sesungguhnya yang menentukan nasib para tokoh politik ke depan. \"Jadi, ini satu paket dengan ambisi Pak Jokowi untuk punya semacam rumah politik sendiri. Karena dia mungkin belum bisa bikin partai. Tapi dia sudah menganggap bahwa dua anaknya itu harus bisa menggantikan dia. Jadi dinasti politik ini yang memperlihatkan bahwa ke depan pasti akan ada orkestrasi macam-macam,\" paparnya. Rocky memperkirakan setelah kepala desa diajak kebulatan tekad, ke depan akan ada kebulatan tekad walikota se-Jawa, mendukung Jokowi tiga periode, lalu ditingkatkan dengan pulau-pulau lain. Jadi ini satu seri penipuan politik sebetulnya,\" tegasnya. Apa yang dilakukan trah Jokowi, kata Rocky seolah-olah konstitusi bisa dilanggar kalau ada kebulatan tekad. \"Sementara Pak Jokowi merasa bahwa hanya dengan cara memobilisasi rakyat, maka kekuasaannya dapat diperpanjang,\" tegasnya. Seperti diketahui Wali Kota Solo sekaligus putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendapat kunjungan dari tiga pimpinan partai politik. Kunjungan tersebut berturut-turut dalam satu minggu. Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar adalah orang pertama yang mengunjungi Gibran, tepatnya pada 24 Maret 2022 di Diamond Hotel Solo. Dua hari berikutnya, ada kunjungan dari Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo. Mereka bertemu pada 26 Maret 2022. Yang terkahir, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertemu Gibran pada 28 Maret 2022. Diketahui, salah satu agenda kedatangan pimpinan Parpol tersebut adalah menyatakan dukungan pada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Jakarta 2024 kelak. (Ida, sws)
Rezim Ini Harus Busuk Dulu Baru Jatuh
Jakarta, FNN - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana Dukungan Jokowi 3 Periode. Menurut dia, para kades rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan. “Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya kepada wartawan. Presiden Joko Widodo tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Jokowi hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya. “Ini kepala desa juga ngerti. Pasti uangnya belum sampai. Jadi dia tunda dulu. Mungkin baru 25 persen DPnya. Nanti menjelang lebaran baru dapat separuh. Setelahnya baru dapat penuh,” ungkap Rocky Gerung. “Kepala desa juga pinter karena mereka juga tahu bahwa ini semua diatur saja orkestrasinya,” ujar Rocky dalam wawancaranya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Jadi, lanjutnya, kalau belum ada dana yang dijanjikan atau mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil mereka sepakat tunda dulu. “Jadi, mereka justru mempermainkan kekuasaan. Itu hal yang biasa saja. Kita ngertilah soal-soal begitu. Ini yang disebut sebagai hal yang musti terjadi,” ujar Rocky. Jadi kalau orang menganggap kok bisa begitu, kalau Rocky justru bergembira karena teorinya memang begitu. Teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan yaitu “pembusukan politik”, memang musti begini. “Ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh. Jadi memang harus ada pembusukan dulu,” tegas Rocky. Jadi mumpung mau lebaran, ya sudah. Tunggu nanti habis lebaran. Artinya, dalam masa nunggu itu musti dicicil. “Ini paket lengkap, adanya kebulatan tekad, kepala desa diorganisir,” ungkap Rocky. (mth)
Segelintir Orang Maluku Yang Bekepentingan Proyek LIN & ANP Batal
Oleh Abdullah Nadjar Ambon FNN – Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku seperti Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) terancam batal. Proyek yang diperjuangkan Gubernur Maluku Murad Ismail hanya dalam kurun waktu tujuh bulan itu dalam ketidakpastian. Sampai sekarang tidak jelas, apakah kedua proyek tersebut masih berlanjut atau tidak? Pemerintah Daerah (Pemda) melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdul Haris memastikan LIN tetap masih jalan. Alasannya, sampai sekarang tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat kalau proyek LIN dipending atau dihentikan. “Selama tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, maka LIN tetap jalan sesuai rencana, “ujar Abdul Haris Senin minggu lalu (21/03) pada Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat tanggal 17 Maret lalu masih menghadiri rapat di Bogor Jawa Barat. Rapat yang materinya membahas kelanjutan pelaksanaan pembangunan ANP. Rapat tim gabungan tersebut dihadiri oleh wakil dari PT. Pelabuhan Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian Keuangan. Dari penjelasan Kepala Dinas KKP dan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, sebagai gambaran bahwa proyek LIN dan ANP masih tetap jalan. “Sekarang dalam proses perbaikan feasibility study, karena data-datanya sudah teralu lama. Sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan angka-angkanya perkembangan kekinian, tertutama setelah adanya pandemi covid-19, “ujar Abdul Haris. Tragisnya, ada sekelompok kecil orang Maluku yang berkeinginan agar proyek LIN dan ANP tidak bisa berjalan di eranya Gubernur Maluku dijabat Murad Ismail. Kalau proyek LIN dan ANP berjalan, maka bisa menjadi value yang menaikan popularitas dan elektabilitas Gubernur Murad Ismail di mata masyarakat Maluku. Kenyataan ini semakin menyulitkan siapapun yang bakal menjadi pesaing Murad Ismail nanti di Pilkada Gubernur Maluku tahun 2024. Bisa berakibat Murad Ismail menang Pilkada dengan mudah. Kelompok kecil orang Maluku yang tidak menghendaki terealisasinya LIN dan ANP ini, bekerja keras melobi dan mendekati kader Golkar yang menjadi Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan. Targetnya Luhut memainkan peran dan kebesarannya sebagai menteri segala urusan untuk menunda atau batalkan LIN dan ANP setelah tahun 2024. Kalau proyek LIN dan ANP tetap berlanjut, maka bisa menyulitkan tokoh-tokoh tertentu yang sekarang mulai nampak berkeinginan untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku. Gayung pun bersambut. Belum lama ini publik seanteru Maluku dikagetkan dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Panjaitan bahwa proyek LIN dan ANP di Maluku besar kemungkinan lokasinya dipindahkan dari Maluku. Alasan yang disampaikan Luhut, laut yang dijadikan lokasi LIN dan ANP terdapat gunung api bawah laut. Selain itu, banyak ranjau peninggalan perang dunia kedua. Pernyataan Luhut tersebut tanpa disertai hasil peneliatan dari lembaga mana? Luhut asal bacot saja. Pernyataan Luhut menimbulkan kemarahan yang luar biasa di masyarakat Maluku. Kecuali mereka yang berkeinginan dan berkepentingan agar LIN dan ANP tidak dilanjutkan setelah 2024. Cacian, makian dan hujatan datang berbagai kalangan elemen masyarakat Maluku kepada Menteri Luhut seperti saling bersahutan di media sosial. Sebab Luhut dianggap telah menghina dan menganggap remeh bangsa Maluku. Luhut juga telah membuat keresahan dan ketakutan kepada masyarakat yang tinggal dan melaut di sekitaran perairan laut Negeri Tulehu, Wai dan Liang. Pertanyaannya, mengapa selama ini pemerintah tidak menyampaikan adanya gunung api bawah laut di sekitaran Negeri Tulehu, Wai dan Liang? Hanya karena bernafsu membatalkan proyek LIN dan ANP di Maluku, barulah Menteri Luhut mencari-cari alasan sana-sini. Alasan yang tanpa didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dari lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Meterologi Klimatologi dan Geofikisi (BMKG). Pernyataan Luhut tentang LIN dan ANP ini juga melengkapi kezoliman dan ketidakadilan pemerintah pusat kepada Maluku yang sudah terjadi puluhan tahun silam. Paling kurang sejak Orde Baru berkuasa pusat sangat tidak awareness kepada Maluku. Sikap itu terus terjadi sampai sekarang. Entah kapan akan berakhir. Rupa-rupanya pemerintah pusat belum juga puas-puasya untuk bersikap zolim dan tidak adil kepada rakyat Maluku. Tentu saja kesabaran itu ada batasnya Om Luhut. Proyek LIN adalah proyek pemerintah pusat. Dicanangkan pemerintah SBY sejak Sail Banda tahun 2011. Namun kelanjutannya tidak pernah berwujud. Baru setelah Murad Ismail menjadi Gubernur Maluku dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, barulah LIN menjadi PSN. Hanya dalam waktu tujuh bulan, Gubernur Murad Ismail berhasil mewujudkan LIN menjadi PSN di Maluku. Luar biasa Gubernur Murad Ismail. LIN yang telah dicanangkan sejak pemerintahan SBY tahun 2011 lalu, sembilan tahun kemudian 2020 barulah berwujud PSN setelah Murad Ismail menjadi Gubernur. Namun yang lebih aneh lagi, adanya segelintir kecil orang Maluku yang berfikir picik, licik, dan kerdil. Mereka melalui Menteri Luhut Panjaitan berusaha membatalkan atau menunda proyek LIN dan ANP. Sangat keterlaluan prilaku dari segelintir kecil orang-orang Maluku ini. Konstruksi berfikirnya hanya untuk kepentingan jangka pendek. Hanya untuk memuaskan dan mewujudkan syahwat kelompoknya, mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku. Meskipun untuk itu harus mengorbankan kepentingan besar rakyat Maluku. Lagi-lagi rakyat Maluku mau dikorbankan oleh orang-orang Maluku sendiri. Meskipun masih perlu dikonfirmasi, namun Informasi yang beradar di kalangan menteri dan politisi papan atas bahwa Luhut mendukung tokoh tertentu sebagai calon Gubernur Maluku 2024. Sementara nama-nama yang beredar di masyarakat Maluku sebagai kandidat calon Gubernur Maluku 2024 adalah Letnan Jendral (Purn.) Jefry Apoli Rahawarin (JAR), Abdullah Tuasikal, Hamzah Sangadji, Ramly Umasugi dan Richard Louhenapessy. Mengakhiri tulisan ini saya pengutip pesan moral yang disampaikan Gubernur Murad Ismail ketika menyampaikan sambutan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku bahwa “jangan pernah menggadaikan idealismemu, karena hanya itulah kekayaan terakhir yang kau miliki. Jika idealimemu digadaikan, maka hilangnya harkat, martabat dan jati dirimu”. Penulis adalah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku.
Kebulatan Tekad Dukung Jokowi, Mengekor Orde Baru
Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. “Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu. Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. “Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung. Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama. “Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky. Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky. Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky. Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin. “Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya. “Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky. “Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)
Dokter Terawan: Prestasi Internasional, "Dipermalukan" Sejawat Negeri Sendiri
Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN APAKAH Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengantisipasi jika Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) melakukan aksi solidaritas pada Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)? PDSRI kemudian menyerukan mogok kerja tidak mau (lagi) melayani seluruh rumah sakit di Indonesia. Apalagi, Dokter Terawan tercatat sebagai pendirinya, bukan tidak mungkin para anggotanya bisa bersimpati. Reaksi pertama atas pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan IDI oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, datang dari PDSRI, Jum’at, 25 Maret 2022. Sehubungan dengan Putusan Muktamar IDI XXXI Banda Aceh pada 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian Tetap dari keanggotaan IDI kepada anggota kami Sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) bersama ini kami menyatakan Keberatan. Pernyataan Keberatan ini kami ajukan mengingat pasal 8 ayat 4 ART IDI yang berbunyi \"Anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu\". Kami mohon Putusan ini ditinjau kembali. PDSRI membuka komunikasi dan kerja sama dengan PB IDI dalam penyelesaian masalah ini. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Mantan Menteri Kesehatan itu diberhentikan oleh MKEK IDI sebagai anggota IDI yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. “Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen secara permanen kepada Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI”. Begitu isi putusan seperti dikutip tvOnenews.com dari akun Instagram @pandu.riono pada Jumat (25/3/2022). “Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. ketiga, Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,” katanya. Dalam akun media sosialnya, @pandu.riono, Epidemiolog Pandu Riono ini mengunggah lagi terkait pemecatan Dokter Terawan. Dalam unggahan yang diposting di akun media sosialnya tertulis sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI dari MKEK PB IDI terkait pemecatan Dokter Terawan. Seperti dilansir tvOnenews.com (Sabtu, 26 Maret 2022-16:26 WIB), dalam unggahan berbentuk surat itu disebutkan, jika pemecatan Dokter Terawan dilatarbelakangi karena tak ada itikad baik dari yang bersangkutan sepanjang tahun 2018-2022. “Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK Nomor 009320/PB/MKKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini,” seperti yang dikutip dalam unggahan @pandu.riono. Tak hanya itu, pemecatan juga dipicu oleh sepak terjang terawan terkait sosialisasi Vaksin Nusantara. “Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai,” tulis kutipan surat yang ditujukan pada Ketua Umum PB IDI. Pandu Riono juga menuliskan di akun media sosial @pandu.riono jika pelanggaran yang dilakukan Dokter Terawan menurutnya cukup berat. Menurutnya, kasus pelanggaran Etika Berat Dokter Terawan cukup panjang, investigasi sudah dilakukan sejak 2013. “Hasil sidang MKEK terakhir pada tanggal 8 Feb 2022 disampaikan pada @PBID sebagai kelanjutan hasil MKEK dan Muktamar IDI tahun 2018. Keputusan MKEK tsb dibahas pd sidang khusus Muktamar IDI XXXI tgl 21-25 Maret 2022,” tulis Pandu Riono. Soal Pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibidani oleh Dokter Terawan juga menjadi alasan MKEK IDI memberhentikannya. “Yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI,” tulisnya. Menerbitkan Surat Edaran Nomor: 163/AU/Sekr PDSRKI/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi: “kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di Seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri” acara PB IDI. Dokter Tifauzia Tyassuma, Predictive Epidemiology, mempertanyakan kepada IDI, apa salah Dokter Terawan? “Adakah hubungan keputusan IDI ini dengan Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN)? Adakah tekanan dari Industri Farmasi, agar VIN gagal lahir?” tanya Dokter Tifauzia. “IDI supaya kalian tahu, Dokter Terawan ini dibenci teman-teman Dokter sendiri, tetapi dicintai pasien-pasiennya. Dicintai Rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar akan lahirnya VIN,” lanjutnya. Prestasi pria berjuluk dokter “cuci otak” itu pernah didaulat menjadi Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM) yang harus memimpin para dokter militer dari 114 negara. Melansir Liputan6.com (05 Apr 2018, 12:30 WIB), jabatan bergengsi tersebut mengharuskan Dokter Terawan memimpin sidang konferensi regional ICMM Pan European ke-4 di Paris pada pertengahan tahun 2016. Tentunya, itu sebuah prestasi dari penggagas terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA) untuk Indonesia. Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Dari kepercayaan itu Dokter Terawan dapat jabatan tersebut setelah berhasil menyisihkan Austria, Rusia, dan India. Negeri Taj Mahal itu berada di posisi kedua dan menjadi wakil Indonesia. Tapi, “Per November 2017 saya menyerahkan kepemimpinan saya ke India. Sekarang India menggantikan Indonesia,” ujar Dokter Terawan. Saat menjabat Ketua ICMM, pangkat Dokter Terawan masih Brigadir Jenderal. Ia tak menyangka bisa memimpin semua Letnan Jenderal dan Jenderal dokter militer dari seluruh dunia. “Mereka sangat menghormati kita meskipun pangkat saya rendah pada saat itu,” ungkapnya. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh percaya diri, karena jabatan tersebut berdasarkan surat perintah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara paling aktif dan sangat dihargai. Topik ini menjadi bagian dari klarifikasi Dokter Terawan mengenai alasan dia tak memenuhi undangan MKEK PB IDI. Menyinggung soal isi dari surat sanksi pemecatan Dokter Terawan dari keanggotan IDI per 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019. “Ini kenapa harus saya ungkapkan? Karena (ini) berkaitan dengan etik. Nah, sekarang saya bingung, membawa nama negara tapi saya harus diperlakukan seperti itu,” ungkap Dokter Terawan. Metode DSA atau Cuci Otak yang ditemukan Dokter Terawan memang terkenal sampai dunia internasional. Kabarnya, kini bahkan memenuhi undangan Rumah Sakit Krankenhaus Nordwest Jerman untuk mengenalkan metode cuci otak ini. Dokter Terawan menjalani riset bersama para dokter di Jerman berdasarkan video yang diterima warta kota dari salah satu pasiennya. Dokter Terawan hingga saat ini masih di RS Kraukenhause di Jerman yang mengajaknya riset bersama. \"Ya, sekalian menunjukkan kesejajaran ilmu orang Indonesia dengan teman-teman di Jerman. Jangan sampai kami di Indonesia hanya dianggap main ngeyel saja dan tidak ilmiah. Sedangkan negara lain sangat menghargai. Kalau bisa nangis saya nangis tenan (benar) karena sedih, \" ujarnya kepada media. Dalam kiriman foto Leo Nababan melalui grup WhatsApp, Dokter Terawan tampak sedang berada di dalam rumah sakit dengan beberapa dokter Jerman. (*)
Kembalikan Ruh Perjuangan pada Pers Indonesia
Surabaya, FNN – Tekanan yang berubi-tubi membuat kondisi pers Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Sangat dikhawatirkan pers Indonesia akan menjadi bagian dari era disinformasi. Untuk itu semua pemangku kepentingan wajib menghidupkan kembali ruh perjuangan pada pers Indonesia. Demikian Anwar Hudijono, wartawan senior dalam acara dialog di Metro TV Jatim, Selasa (29/3/2022). Sementara itu, Lutfil Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim dalam kesempatan yang sama mengatakan, meski oligarki kini gencar menelusup ke sendi-sendi kepemilikan perusahaan pers, tapi insan pers harus tetap busung dada untuk tidak terkooptasi dalam membela kebenaran. Dialog dipandu presenter keren Fatma Ayu Husnasari. “Dialog ini luar biasa. Bisa lebih hidup. Banyak muncul pemikiran yang orisinal. Mengingatkan bahwa tantangan pers setiap era memang berbeda-beda tetapi ruhnya harus tetap dijaga. Misalnya pers sebagai social control,” kata putri Indonesia Jawa Timur tahun 2017 ini. Menurut Anwar, salah satu tekanan yang dialami media massa mainstream adalah dari media sosial. Rendahnya literasi masyarakat mengakibatkan berkembangnya persepsi bahwa media sosial itu sama saja dengan media massa. Celakanya masyarakat lebih memilih mengakses medsos yang lebih mudah dan lebih hangat. Menurut Anwar yang dinobatkan oleh PWI Jatim sebagai tokoh pers daerah 2022 ini, secara kualitatif semakin tidak jelas batasan antara medsos dengan media massa. Namanya media massa tapi karakternya seperti medsos. Sama-sama menyebar realitas palsu. Semakin tidak jelas mana hoaks mana yang jujur. Kian kabur antara fakta dan opini. Tidak jelas mana fake news pada truth news. Iklan dicampur berita. Jadi alat propaganda yang kadang malah ikut menyebar kebencian. Jadinya pers Indonesia penuh subhat (samar-samar). Medsos itu digerakkan oleh kekuatan dahsyat invisible hand yang membalikkan era informasi menjadi era disinformasi. Yang mengikis batas-batas yang haq dengan yang batil. “Dalam bahasa agamanya ada proses pergerakan min an -nuri ilad-dhulumat (dari terang menuju kegelapan),” katanya. Seharusnya pers itu bagian dari instrumen pergerakan min ad-dhulumat ila an-nur (dari kegelapan ke yang terang). Berarti pers itu harus mencerahkan dan mendidik masyarakat. Pers harus membela kebenaran. Memperjuangkan yang papa dan mengingatkan yang mapan. Melakukan social control. Pers menjadi kekuatan moral masyarakat. Untuk itu, lanjut Anwar, pers Indonesia harus kembali kepada jati dirinya yaitu sebagai pers perjuangan. “Ruh pers Indonesia itu perjuangan. Boleh saja pers dikelola sebagai industri, tetapi ruh perjuangan ini harus dijaga,” tegasnya. Kita tidak harus berkiblat kepada pers Amerika yang mengklaim sebagai pilar keempat demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. Nyatanya kini pers Amerika telah menjadi alat propaganda. Alat partai politik. Menjadi bagian dari oligarki. Marwah Tertinggi Lutfil Hakim mengatakan, selain menerangi dan mencerdaskan, kewajiban pers (jurnalis) adalah menjalankan amanah fungsi kontrol (watchdog). Pers harus kritis, mengontrol dan mencegah terjadinya ketidak-adilan, terutama praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktik ilegal lainnya. Pers wajib membatalkan semua praktik oligarki hasil persekongkolan antarkekuatan politik (political connection) di semua level, nasional maupun daerah. “Pers harus berani apapun risikonya. Karena di sanalah letak marwah tertinggi berada,” tegas Lutfil. Selanjutnya dia mengatakan, independensi pers harga mati. Obyektivitasnya juga tak bisa ditawar. Tidak boleh silau terhdap rayuan suap, jika tetap ingin memperteguh eksistensi pers sebagai backbone demokrasi. “Pers harus tetap tegas lurus meski oligarki kini gencar menelusup ke sendi-sendi kepemilikan perusahaan pers, tapi insan pers harus tetap busung dada untuk tidak terkooptasi dalam membela kebenaran. Insan pers harus mengambil jarak yang tegas dengan manajemen usaha media fire-wall atau pagar api agar independensi tetap terjaga,” tegas pria asal Jember ini. (mth)
Saksi-Saksi Terkait Penistaan Agama Oleh Saifuddin Ibrahim Diperiksa
Jakarta, FNN. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Indonesia memeriksa 13 saksi dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA oleh Saifuddin Ibrahim, pria yang meminta menteri agama menghapus 300 ayat Al Quran.“Pemeriksaan terhadap 13 saksi dengan rincian sembilan saksi, dan empat saksi ahli (ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE dan ahli pidana),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.Selain saksi-saksi, kata Ramadhan, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik Ibrahim.Dalam perkara ini, polisi menerima tiga laporan polisi, yakni dua laporan pada 18 Maret dan satu laporan pada 22 Maret. Bahkan tanggal itu penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. “Dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada 28 Maret 2022,” kata dia.Ia menekankan, penetapan tersangka terhadap Ibrahim berdasarkan KUHAP dan berdasarkan hasil penyidikan pemeriksaan ahli, serta gelar perkara yang telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.Selanjutnya, penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan instansi lainnya terkait keberadaan Ibrahim yang diduga berada di Amerika Serikat. “Selanjutnya penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli lainnya serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum,” katanya.Ibrahim dijerat dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan berita tidak pasti dan berlebihan melalui YouTube Ibrahim sesuai pasal 45 ayat (1) juncto pasal 24 ayat (1) UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE.“Ancaman hukuman pidana paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar,” kata Ramadhan.Polisi juga mengimbau Ibrahim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengikuti proses hukum yang terjadi di Tanah Air.Ia diketahui aktif memantau perkembangan kasus yang menjeratnya dan masih aktif membuat konten di kanal YouTube miliknya, serta memberikan komentar terkait kasus yang menjeratnya.“Kami sampaikan kepada saudara SI yang monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai warna negara Indonesia berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Kami melihat bahwa SI telah monitor tentang penanganan kasus ini,” ujar Ramadhan.Ibrahim viral setelah videonya yang tayang di media sosial diprotes banyak pihak, dan dalam tayangan yang viral itu, meminta menteri agama menghapus 300 ayat di dalam Al Qur’an yang dicetak di Indonesia.“300 ayat (di Al Qur’an, Red.) yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip, atau direvisi, atau dihapuskan dari Al Qur’an Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali,” kata dia dalam videonya yang viral di media sosial.Sejauh ini, video itu tidak lagi ditemukan di akun Youtube pribadi Ibrahim, tetapi rekamannya telah tersebar di berbagai media sosial, misalnya Twitter dan YouTube. Ia belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasi soal permintaannya kepada menteri agama yaitu menghapus ayat-ayat Al Qur\'an. (Ida/ANTARA)
SPDP Terkait Kasus Fahrenheit Robot Trading Diterima Kejagung
Jakarta, FNN. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terkait dengan Penjualan Paket Fahrenheit Robot Trading atas nama HS.\"SPDP diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tanggal 18 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 24 Maret 2022,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Penyidikan tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana menawarkan produk yang tidak sesuai dengan janji, etiket, iklan, maupun promosi dan/atau pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dan/atau pelaku usaha yang melakukan distribusi penjualan tanpa memiliki ijin dan/atau pencucian uang terkait dengan penjualan paket Fahrenheit Robot Trading atas nama HS.Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung juga telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Penetapan tersangka tersebut juga berdasarkan kepada tindak pidana serupa yang tercantum di dalam SPDP.Tersangka HS disangkakan melakukan tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Jakarta, Surabaya, dan wilayah hukum Indonesia lainnya sekitar tahun 2021 sampai dengan sekarang yang diduga dilakukan oleh PT. FSP AP dan kawan-kawan.\"Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama HS diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tanggal 21 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 29 Maret 2022,\" ucap Ketut Sumedana. (Ida/ANTARA)
Rencana Kepala Desa Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla Ingatkan Naskah Sumpah Jabatan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa, bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bahwa mereka akan menggelar deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” urai LaNyalla, Rabu (30/3/2022). Masih menurut LaNyalla, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan, untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi dan Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi dari pelanggaran Konstitusi,” tukasnya. Ditambahkan LaNyalla, Konstitusi adalah dokumen yang mengatur prinsip dasar dan hukum dari sebuah negara. Yang mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain. “Jadi, konstitusi adalah pertama, mengatur pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan,” sambungnya. Kedua, memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Seperti hak menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum atau keadilan ekonomi, dan lainnya. “Dan yang paling penting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan di dalam konstitusi. Kalau pemerintah melanggar, maka rakyat mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti,” tukasnya. Tugas untuk mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan di dalam Konstitusi, diberikan kepada Lembaga Legislatif. “Jadi. Lebih baik baca dan pelajari Konstitusi dengan cermat. Jangan aneh-aneh, apalagi sampai melanggar sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan,” pungkasnya. Seperti diberitakan di sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. (*)
Islam dan Demokrasi, Dua Hal yang Saling Mengisi
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.“Justru di Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” ujar Muhadjir Effendy dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.Bahkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini, lanjut dia, diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.Ia mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, lanjut dia, tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.Organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.Kelimanya, lanjut Muhadjir, harus saling mendukung dan menggandeng tangan dan bahu membahu untuk melaksanakan langkah yang konkret dan masif untuk mendukung membangun Indonesia maju melalui GNRM. (Ida/ANTARA)
POPULER
