ALL CATEGORY
Krisis Minyak Goreng Mendag Mangkir di DPR, Rocky Gerung: Itu Cara Licik Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sudah mangkir sebanyak dua kali dari rapat gabungan bersama DPR RI guna membahas langkanya minyak goreng di pasaran. DPR berencana segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng. Menanggapi mangkirnya M. Luthfi dari undangan DPR, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Mendag tidak ada pengaruhnya sama sekali hadir ke DPR. “Sebetulnya itu cara licik yang dipakai oleh presiden karena dia harusnya tahu dari awal bahwa harga itu tidak didikte oleh aturan. Ini kan komoditas internasional, pasti hukum ekonomi itu tidak mungkin dihalangi oleh regulasi intinya,” katanya. “Kita tahu bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh presiden setelah main dukun di IKN adalah tanya pada dukun sawit, apa yang musti dilakukan. Terus dia menjawab bahwa solusi yang terbaik adalah patok harga dengan naikkan HET-nya. Itu terpaksa memang harus dia lakukan karena tidak ada jalan lain,” katanya. Setelah harga dinaikkan, kata Rocky harga itu bakal naik lagi, karena masyarakat tahu bahwa sebetulnya presiden bukan melayani rakyat, tetapi melayani kartel minyak goreng, kartel CPO. Jadi, presiden paham cara melayani oligarki. “Jadi sekali lagi kalau kita paham ekonomi global, memang kalau kita diikat oleh pasar kapitalis dunia, tidak ada yang akan mampu menghalangi disparitas harga. Itu yang menimbulkan keuntungan pada produsen. Artinya, tidak ada gunanya negara. Jadi, presiden mau ngomong apa saja, akhirnya musti melayani pasar. Tidak ada gunanya seluruh basa-basi nasionalisme, utamakan konsumsi dalam negeri, paksa DMO-nya diselesaikan. Itu bahkan bisa jadi bocor dalam bentuk pasar gelap,” katanya. Intinya, lanjut Rocky kalau konsep-konsep dasar pelaksanaan ekonomi itu hendak dipoles dengan semacam ancam-mengancam produsen, produsen tidak bisa diancam oleh negara karena dia terikat dengan efisiensi. “Bahkan dengan efisiensi itu dia bisa bilang ini biaya politik yang kita pakai dulu buat Anda jadi presiden, jadi nggak usah atur-atur kami dulu, begitulah kasarnya,” pungkasnya. “Yang pertama soal etik. Yang kedua dia merasa bahwa apa pentingnya dia hadir di situ. Toh keterangan apa pun tidak akan mengubah fakta bahwa ekonomi kita diatur oleh sistem pasar,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official Selasa (16/03/2022) di Jakarta. Kehadiran Mendag ke DPR diduga akan terjadi kegaduhan baru. Mungkin juga Luthfi menganggap kalau dia datang ke situ maka kartel-kartel di DPR juga akan minta bagian dan makin rumit lagi. Semua orang tahu bahwa menteri yang datang ke DPR akan menjadi rebutan semut-semut, karena dianggap gula-gula. “Jadi, nanti diancam lagi, bikin aturan. Akhirnya semua menjadi kacau dan saling terbelit. Benang kusut ini yang akhirnya mampu dipecahkan oleh presiden. Dan presiden dengan bijak telah menyelesaikan semua ini. Dan penyelesaiannya gampang, naikin harga,” paparnya. Pola seperti ini kata Rocky, biasa disebut sebagai burden sharing, bagi bagi beban. Karena sudah tidak bisa, maka solusinya bagi-bagi beban ke Kapolri. Jadi, terlihat tidak ada konduktor yang mampu melihat dari atas. Tidak ada menteri utama yang bisa. Mustinya Pak Luhut atau Airlangga yang bisa, sehingga kekacauan itu menyebabkan investasi nggak masuk. “Dua Menko ini lebih penting membicarakan tiga periode. Sementara menteri perdagangan sibuk mengintai jangan sampai kartelnya pecah karena setiap kartel menyumbang pada kebijakan politik,” tegasnya. Rocky menegaskan masyarakat sebetulnya sudah tahu bahwa keretakan itu sudah terjadi. “Sinyal pertama adalah bahwa akan terjadi ketegangan sosial karena terjadi kelangkaan minyak goreng. Karena itu, kalimat pertama yang diucapkan oleh pemerintah justru melalui Kapolri bahwa jangan ada yang coba-coba. Kami jamin. Itu semua menunjukkan bahwa akan terjadi gempa bumi dalam soal ini,” katanya. Sinyal itu kata Rocky juga ditangkap oleh investor asing karena pemerintah sekadar untuk hal-hal basic pun tidak bisa mengatur, apalagi untuk yang lain. Lalu berkembang bahwa ini sebetulnya ada pemain internasional yang memang sebetulnya Indonesia bisa dibuat kocar-kacir. (ida, sws)
Berebut Sekdaprov Jatim, Satu Kandidat Muncul dari Luar Pemprov
Surabaya, FNN – Persaingan menduduki kursi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur bakal sengit. Jabatan paling mentereng di birokrasi Pemerintah Provinsi Jatim itu akan diperebutkan sembilan pejabat pangkat tinggi yang resmi terdaftar sebagai kandidat sampai masa pendaftaran seleksi terbuka ditutup pada Jumat (11/3/2022) pukul 00.00 WIB. Sejumlah nama pejabat digadang-gadang sudah tercatat dalam daftar calon Sekdaprov Jatim. Mereka antara lain adalah Pj Sekdarprov Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis dan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Boby Soemiarsono. Kemudian, Kepala Bappeda Jatim M Yasin, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala DPM-PTSP Jatim Aries Mukiyono, Kepala Dinas Perhubungan Nyono serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Diah Wahyu Ermawati. Satu calon lain secara mengejutkan muncul dari luar birokrasi Pemprov Jatim yakni seorang pejabat Kemensos RI. “Hingga batas akhir penutupan pendaftaran tadi malam, tepat pukul 00.00, total ada sembilan orang pendaftar,” kata Sekretaris Pansel Aries Agung Paewai pada Sabtu (12/3/2022). Namun Aries enggan membeberkan lebih detail identitas para pejabat yang telah terdaftar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim itu hanya menyebutkan, sembilan orang yang mendaftar telah mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan. “Sesuai mekanisme, tidak diumumkan dulu. Ini karena harus masuk di tim pansel untuk dilakukan verifikasi berkas oleh tim pansel dan sekretariat pansel,” tuturnya. Terkait kriteria calon berdasarkan Surat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Madya Pemprov Jatim Nomor 800/1565/Pansel-JPTM/2022, terdapat 18 syarat utama yang harus dipenuhi calon Sekdaprov Jatim. Di antaranya, pelamar harus berstatus ASN yang sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a). Selain itu kandidat pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II.a/II.b) minimal dua kali paling singkat dua tahun. Kemudian, untuk pejabat fungsional ahli utama yang telah menjabat dua tahun juga berkesempatan mendaftar. Syarat selanjutnya adalah harus memiliki pangkat paling rendah pembina muda (IV/c) dan usia maksimal 58 tahun pada 1 Mei 2022 mendatang. Calon juga memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3). Setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama. Setelah pendaftaran calon, Aries mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah verfikasi administrasi yang dilakukan mulai Sabtu (12/3/2022). Kemudian, rapat tim pansel akan menentukan calon yang lolos seleksi berkas administrasi. Seperti diketahui, kursi Sekdaprov Jatim kosong sejak 6 Maret 2021, setelah Heru Tjahjono memasuki waktu purnatugas. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menunjuk Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov hingga awal Januari 2022. Selanjutnya, Khofifah melantik Wahid Wahyudi yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim pada 12 Januari 2022. Untuk mengisi jabatan eselon I secara definitif, Pemprov menggelar seleksi dan membuka pendaftaran calon pada 7-11 Maret 2022. Panitia seleksi yang terdiri dari Prof Mohammad Nuh (Akademisi/Ketua Dewan Pers), Prof Mas’ud (Akademisi), Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Akmal Malik (Dirjen Otda Kemendagri) dan Rini Widyanti (Sekretaris Utama Menteri PAN-RB). (mth)
.jpeg)
Anies Tak Terbendung, Itu Kan Kata Anda
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN “Waduh, Abang ini tak yakin ya Anies akan menang pilpres 2024? Soalnya, judul tulisan kali ini terlihat pesimistis?” Bukan tidak yakin. Justru sangat yakin. Yakin Anies akan duduk di kursi presiden. Tapi, saya tetap memberikan ruang untuk sesuatu yang bisa saja berlawanan dengan keyakinan itu. Miriplah dengan “margin of error” (MoE) di dunia survei. Ada celah keliru. Saya sisakan sedikit untuk “MoE” itu. Ada saja kemungkinan yang tak diinginkan bisa terjadi. Sejauh ini, semua indikasi mengantarkan kita ke keyakinan tentang kemenangan Anies. Dengan gonjang-ganjing ekonomi-sosial-politik yang sedang terjadi, pilihan untuk perbaikan multi-krisis ini adalah Anies Baswedan. Mau dibolak-balik kayak apa pun juga, pilihan yang realistik itu cuma dia. Tak mungkin orang yang paham bagaimana cara Anies membangun lahir-batin Jakarta, akan melihat orang lain. Hari ini, yang perlu diperbaiki adalah kekeruhan sosial yang menyebabkan bangsa ini terbelah. Anies, in-sya Allah, bisa mengatasi masalah ini. Sebab, beliau paham sekali mengapa pembelahan sosial (social disharmony) terjadi. Dan paham pula bagaimana cara mengatasinya. Hari ini, perencanaan dan prioritas pembangunan fisik memakai konsep cakar ayam. Bisa dimulai dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dari segala arah. Seperti cakaran ayam. Apa yang teringat, dibangun. Apa yang teringin, dibangun. Apa yang terbanyang, dibuat. Cara seperti ini harus dihentikan. Presiden haruslah paham apa yang sangat diperlukan rakyat. In-sya Allah, Anies tahu apa yang menjadi prioritas Indonesia. Hari ini, kualitas infrastruktur kita memang perlu ditingkatkan. Tapi, pemerintah tidak paham apa-apa saja yang sedang mendesak untuk dibangun atau diperbaiki. Jadi, rezim ini membangun berdasarkan selera priadi. Belum lagi kita bicara ketidakadilan. Penegakan hukum yang tebang pilih. Proses pembuatan legislasi yang sok-sok cepat tapi akhirnya melanggar konstitusi. Dan lain sebagainya. Hari ini, korupsi merajalela. Tapi, lembaga antikorupsi dilemahkan. KPK menjadi tidak independen. Para penyidik garis lurus dibuang. Banyak lagi masalah yang tak bisa dijelaskan dalam tulisan satu-dua halaman. Intinya, negara ini dikelola secara ugal-ugalan. Pemerintahan dijalankan sekehendak hati. Kita semua tahu solusinya adalah presiden yang memiliki kecakapan (kapabalitas), kemampuan (kapasitas), dan kehormatan (integritas). Anies memenuhi ketiga aspek ini. Pun kalau dilihat dari berbagai standar lain, seperti kebolehan komunikasi sosial-politik, Anies tetap berada di urutan teratas. Begitu juga kemampuan komunikasi internaaional, Anies boleh dikatakan “at the best level”. Di atas semua aspek ini, banyak yang menyimpulkan bahwa Anies tak terbendung. Unstoppable! Ini yang Anda dan saya yakini dengan bukti-bukti yang konkret. Tetapi, bisa saja orang lain mengatakan: “siapa bilang Anies tak terbendung? Itu kan kata Anda”. Pernyataan ini benar sekali. Karena memang Anies akan dirintangi. Akan dijegal. Dengan segala cara. Dia mungkin akan dijadikan musuh bersama (common enemy). Semua mereka akan berkumpul. Ada penjahat bisnis, koruptor, penjahat hukum, penjahat politik, penjahat konstitusi, penjahat demokrasi, hingga penjahat narkoba. Bisakah mereka gagalkan Anies? Di atas kertas sangat bisa. Kita tidak bicara tentang skenario Yang Maha Kuasa. Kita hanya melihat apa yang dimiliki Anies dan apa yang dimiliki para penjahat itu. Gerombolan penjahat yang ingin membuat Indonesia lebih hancur lagi paham betul bahwa Presiden Anies Baswedan akan menjadi penghalang mereka. Jadi, sebelum Anies menghalangi mereka, merekalah yang lebih dulu menghalangi Anies agar tidak masuk ke Istana. Mereka itu memiliki kekuatan uang yang tak terbatas. Kecuali makar Allah SWT menghendaki yang lain, mereka bisa menang dengan mudah. Mereka akan menjegal Anies dengan uang besar itu. Semua akan mereka beli. Mulai dari para ketua umum partai, para pejabat tinggi yang menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum, hingga para pemilih yang datang ke TPS. Wallahu a’lam.[]
Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!
Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)
Meledak di Udara Saat Uji Coba "Rudal balistik" Korut
Jakarta, FNN. Sebuah proyektil yang diduga rudal balistik Korea Utara pada Rabu meledak di udara sesaat setelah diluncurkan, demikian menurut kata kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber anonim.Militer Korsel sebelumnya mengatakan Korut telah menembakkan sebuah \"proyektil tak dikenal\" yang tampaknya gagal berfungsi setelah diluncurkan.Proyektil yang diduga rudal itu ditembakkan dari lapangan terbang Sunan di luar ibu kota Korut, Pyongyang, kata Kepala Staf Gabungan Korsel dalam sebuah pernyataan.Puing-puing berjatuhan di Pyongyang atau di daerah sekitarnya setelah peluncuran yang gagal itu, kata media Korsel NK News mengutip sejumlah saksi.Sebuah foto memperlihatkan gumpalan asap berwarna merah di ujung jejak peluncuran roket yang zig-zag di langit kota kota itu.Komando militer Indo-Pasifik Amerika Serikat mengutuk peluncuran pada Rabu itu dan mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan yang memicu instabilitas.Sumber di kementerian pertahanan Jepang juga menyebut proyektil itu kemungkinan adalah rudal balistik, NHK melaporkan.\"Laporan tentang kegagalan (peluncuran) dari Sunan mengkhawatirkan karena bisa merusak kawasan sipil yang penuh penduduk,\" kata Ankit Panda, seorang senior di Carnegie Endowment for International Peace yang berpusat di AS.Pada 2017, sebuah rudal balistik jarak menengah Korut yang diluncurkan dari lokasi berbeda gagal setelah ditembakkan dan jatuh menimpa sebuah kompleks industri atau pertanian di kota Tokchon.Lapangan terbang Sunan telah menjadi lokasi beberapa peluncuran rudal Korut baru-baru ini, termasuk pada 27 Februari dan 5 Maret.Korut mengatakan kedua peluncuran itu untuk mengembangkan komponen satelit pengintai dan tidak mengidentifikasi roket yang digunakan, tapi Korsel dan AS menyebutnya sebagai uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM). (IdaANTARA/Reuters)
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
Hanya Tiga Tahun Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, hanya tiga tahun.Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024. \"Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan. Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. \"11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir,\" ujarnya.Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.\"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada,\" ucapnya.KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. \"Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Persoalan Minyak Goreng, Presiden Ambil Alih Presiden
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng telah diambil alih Presiden Joko Widodo.\"Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui rapat terbatas,\" kata Dasco di Jakarta, Rabu.Selain itu, dia menyatakan telah ada pernyataan dari Kapolri yang memberikan jaminan dan perintah kepada kapolda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah.DPR telah mengundang dua kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meminta penjelasan atas persoalan kelangkaan minyak goreng. Namun, kata Dasco, namun bersamaan dengan rapat paripurna sehingga pertemuan gagal lagi.\"Jadwal pemanggilan ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan,\" katanya menegaskan.Terkait penanganan yang sudah diambil alih oleh Presiden dan penanganan di lapangan oleh Kapolri, katanya, maka DPR akan mengawasi dalam waktu beberapa hari ke depan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter.\"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Airlangga menjelaskan bahwa subsidi minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. (Ida/ANTARA)
Profesor Asep Warlan, Cendekiawan Kritis dari Bandung
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar) Bandung Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, SH, MH pada tanggal 15 Maret kemarin telah dipanggil ke Hadirat Ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun. Dikuburkan sore hari di Pekuburan Umum Maleer Bandung. Diantarkan oleh berbagai kalangan baik unsur Pemerintahan, kampus, ormas keagamaan, maupun lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lainnya. Dari banyaknya pengantar tergambar bahwa masyarakat merasa kehilangan tokoh Bandung, Jawa Barat bahkan Nasional yang sederhana, cerdas, dan agamis ini. Prof Asep dirasakan sebagai aset akademik, umat dan bangsa. Pergaulan yang luas lintas kalangan, kultur, dan agama menempatkan almarhum sebagai figur yang menyenangkan banyak orang. Prof Asep Warlan termasuk cendekiawan langka. KH Athian Ali Da\'i yang memimpin shalat jenazah di masjid tempat tinggalnya menyatakan kesaksian bahwa almarhum adalah orang yang baik dan shaleh. Warga mengamini. Sebagai ahli Prof Asep banyak diminta pandangan dan masukan berbagai instansi Daerah maupun Pusat. Banyak pembahasan Raperda maupun Rancangan Undang-Undang yang melibatkan almarhum. Analisis akademiknya tajam dan kritis dengan selalu berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Berprinsip dan berintegritas. Saat penulis hendak menerbitkan buku yang menyinggung Presiden dengan judul \"Saatnya Mundur\" beberapa tokoh dan akademisi yang diminta untuk memberi pengantar menyatakan keberatan. Prof Asep Warlan lah yang dengan cepat menyatakan kesediannya. Baginya sepanjang argumen dapat dipertanggungjawabkan ia siap mendukung secara akademis. Kebenaran harus diperjuangkan. Banyak kiprah keagamaan yang digelutinya antara lain dalam Perhimpunan ANNAS dan Yayasan Percikan Iman. Sebagai sesama Dewan Pakar ANNAS penulis terkesan pada semangat juang almarhum yang selalu tampil didepan pada kiprah kegiatan pelurusan akidah ummat. Sepanjang untuk kepentingan da\'wah Prof Asep selalu hadir dan siap berperan. Mulai dari rapat-rapat hingga kegiatan mudzakarah dan pembinaan ummat. Keilmuan yang mumpuni di bidang Hukum Ketatanegaraan dikontribusikan bagi pengembangan da\'wah. Masih teringat ketika ditanyakan sempatnya beliau selalu hadir dalam kegiatan ANNAS yang berorientasi da\'wah, jawabannya adalah da\'wah, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, merupakan lahan jihad untuk membela agama. Ini adalah kesempatan, katanya penuh semangat. Kini cendekiawan kritis dan mujahid itu telah tiada, dijemput Malaikat untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat indah di Surga Jannatun Naim. Selamat jalan Prof Asep, jalan mu sudah tepat. Jalan lurus Ilahi yang dituntunkan oleh Nabi. (*)
BNPT: Penanggulangan Terorisme harus Dibangun dengan Kekuatan Bersama
Jakarta, FNN - Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Nisan Setiadi mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama berkonsep penanggulangan yang bersifat pentahelix.Mayjen TNI Setiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, media harus bersinergi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.\"Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta,\" katanya dalam acara Silahturahim dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica, dan Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman, dan Sejahtera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (15/3).Menurut dia, salah satu cara BNPT membangun sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yakni dengan silaturahim dan dialog kebangsaan.Ajang silaturahim dan dialog kebangsaan seperti ini, katanya, bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.\"Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,\" tutur Nisan.Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, dalam menanggulangi terorisme, Pemkab Pemalang melakukan berbagai upaya agar radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.\"Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan mudah karena diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang,\" jelasnya.Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerja sama dalam menyukseskan upaya menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang. (sws, ANTARA)
POPULER
