ALL CATEGORY
Layanan Eazy Passpor untuk Calon Haji atau Umroh
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengajak masyarakat yang akan berhaji maupun berumrah menggunakan layanan eazy passport untuk memudahkan urusan keimigrasian.\"Calon anggota jemaah haji dan umrah yang belum memiliki paspor dapat mengajukannya secara bersama-sama dengan memanfaatkan layanan eazy passport,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengemukakan hal itu menyusul pencabutan aturan karantina oleh pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Civil Aviation (GACA). Hal tersebut menjadi kabar baik bagi mereka yang akan berumrah dan berhaji di seluruh dunia.Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama RI, langkah yang diterapkan Arab Saudi menjadi pertanda adanya kemungkinan haji dan umrah akan dibuka untuk jemaah di luar Arab Saudi pada tahun 2022.Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi yang salah satu fungsinya menyangkut keimigrasian menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan layanan eazy passport.\"Layanan ini disediakan oleh semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia,\" kata Achmad.Travel haji dan umrah, kata dia, bisa membuat janji dengan kantor imigrasi terdekat. Petugas imigrasi akan mendatangi lokasi atau titik kumpul calon anggota jemaah guna melayani pengurusan paspor.Perlu dicatat, kata dia, pemohon layanan eazy passport dapat terlebih dahulu mengumpulkan 30 hingga 50 orang untuk bisa mendapatkan layanan itu.Akan tetapi, pihaknya menyarankan masyarakat untuk melakukan konfirmasi guna memastikan jumlah minimum pemohon.\"Setiap kantor imigrasi menyesuaikan kuantitas pelayanan dengan sumber daya masing-masing,\" kata dia.Terkait dengan syarat pembuatan paspor baru, yakni KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah atau buku nikah, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.Apabila sebelumnya pemohon sudah memiliki paspor dan ingin mengganti yang baru, lanjut dia, cukup menyiapkan paspor lama, KTP-el, dan surat rekomendasi dari kepala kantor kemenag kabupaten/kota. (Ida/ANTARA)
Kemenkumham Memperluas Pemberlakuan Visa Kunjungan bagi 43 Negara
Jakarta - FNN. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memperluas cakupan pemberlakuan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) khusus wisata bagi wisatawan dari 43 negara.\"Selain itu, Pemerintah juga memperluas kebijakan pemberian bebas visa kunjungan bagi sembilan negara ASEAN,\" kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Amran Aris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 5 April 2022 mengenai kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19.Kebijakan baru ini mulai berlaku pada hari Rabu (6/4). Dengan demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali pada masa pandemi COVID-19, dan SE Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0533.GR.01.01 Tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi atau dicabut.\"Orang asing sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut bisa masuk ke Indonesia hanya melalui 19 tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk,\" kata dia.Ia menyebutkan saat ini terdapat tujuh bandara, delapan pelabuhan, dan empat pos lintas batas yang ditunjuk sebagai pintu masuk untuk subjek VoA dan bebas visa kunjungan. Wisatawan asing tidak bisa masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi lain jika ingin menggunakan fasilitas tersebut.\"Akan tetapi, wisatawan asing diizinkan keluar lewat tempat pemeriksaan imigrasi mana saja,\" ujarnya.Untuk memperoleh bebas visa kunjungan atau VoA, setiap orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan. Selanjutnya, tiket kembali atau tiket terusan, bukti pembayaran, dan bukti kepemilikan asuransi sesuai dengan ketetapan Satuan Tugas COVID-19.Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tarif VoA sebesar Rp500 ribu. Untuk biaya perpanjangan, juga dikenai tarif yang sama.\"Izin tinggal yang berasal dari VoA bisa diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 30 hari, dan dilakukan di kantor imigrasi sesuai wilayah tempat tinggal WNA saat di Indonesia,\" kata Amran. (Ida/ANTARA)
Mendagri Membantah Acara Apdesi Sebagai Deklarasi Masa Jabatan Presiden
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode.\"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi. Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024,\" kata Tito usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Menurut dia, aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Oleh karena itu, kata dia, ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.\"Saya ada saat acara Apdesi itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak \'Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode\', lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil,\" ujarnya.Mendagri menjelaskan bahwa acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan ada dua sesi, yakni: pertama, tentang pembangunan desa, yang menjadi pembicara adalah Mendes PDTT dan moderator dari DPD RI; kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi yang disampaikan Surta Wijaya.Ia mengatakan bahwa Presiden hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen, sedangkan Apdesi meminta 5 persen.\"Terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada kepala desa tiap 3 bulan, Presiden baru tahu. Beliau memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan,\" katanya.Aspirasi Apdesi yang ditolak, lanjut dia, adalah penambahan anggaran desa karena saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi COVID-19.Tito menilai Silatnas Apdesi tersebut bukan acara politik dan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden. (Ida/ANTARA)
Mahasiswa Dipersilakan Gelar Aksi Demonstrasi
Jakarta - FNN. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.\"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,\" kata Faldo di Jakarta, Selasa.Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Jumat (1/4), menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.\"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya,\" tambah Faldo.Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.\"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,\" katanya.Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas. \"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami,\" tukasnya.Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.\"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,\" kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (Ida/ANTARA)
Kuota Beasiswa LPDP Diharapkan Bisa Diberikan pada Lulusan IPDN
Jakarta - FNN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sekitar 200 orang per tahun demi mendukung reformasi bidang pemerintahan.Jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri. Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas.\"Saya meminta IPDN bekerja sama dengan LPDP. Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN,\" kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, Tito meminta dukungan dari DPR RI agar dapat membantu Kementerian Dalam Negeri dan IPDN dalam mewujudkan rencana tersebut.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian agar setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah,\" Tito menjelaskan.Dengan demikian, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.\"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.Terkait dengan rencana itu, Mendagri telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja (sebutan untuk lulusan IPDN).IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar.IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah.Dalam rapat kerja yang sama, Tito meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.Pengetahuan dari praktisi, menurut Tito, penting untuk didengar langsung oleh praja IPDN agar mereka mendapatkan wawasan mengenai pengalaman kerja yang riil setelah lulus nanti.\"Kami meminta Rektor IPDN mengundang para praktisi seperti menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang dianggap sukses menata kotanya jadi pembicara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang riil,\" kata Tito Karnavian. (Ida/ANTARA)
Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)
AP I Proyeksikan Penumpang di Bandara YIA Capai 12 Ribu per Hari
Kulon Progo, FNN - Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara tersebut saat arus mudik Lebaran 2022 bisa mencapai 12 ribu penumpang per hari.\"Kami optimis arus mudik lebaran akan tembus 12 ribu penumpang per hari, asalkan pemerintah terus memberi kelonggaran persyaratan berpergian melalui udara, seiring dengan besarnya angka warga yang telah divaksin,\" kata Pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Selasa.Ia mengatakan jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Internasional Yogyakarta sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19 mengalami peningkatan pada kisaran 32 persen per hari.Sebelum ada SE tersebut, jumlah penumpang Bandara YIA di bawah 5.000 penumpang per hari. Saat ini, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA berkisar pada 6.000 sampai 7.000 penumpang per hari.\"Jumlah penumpang pada akhir pekan bisa mencapai 8.600 penumpang per hari,\" katanya.Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan tingginya jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara YIA menjadi peluang bagi pelaku UMKM. Di teras Malioboro Bandara YIA, pelaku UMKM yang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola bandara bisa menjual produk lokal Kulon Progo.\"Kami berharap pelaku UMKM juga menyiapkan diri produk mereka dititipkan di gerai-gerai yang menjual oleh-oleh, sehingga kenaikan jumlah penumpang ini untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19,\" katanya. (mth/Antara)
Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jalan ke Tempat Wisata
Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan Cianjur dengan anggaran Rp 87 miliar, termasuk pembangunan jalan penghubung antar desa di beberapa kecamatan di wilayah selatan yang kondisinya rusak berat.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Selasa, mengatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang kondisinya rusak penghubung antar desa, kecamatan dan menuju tempat wisata seperti di Kecamatan Pagelaran yang merupakan akses menuju Curug Ngebul.\"Kita prioritaskan penghubung antar desa dan kecamatan yang terkoneksi ke obyek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi warga sekitar. Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat berjalan kalau infrastruktur sudah baik di masing-masing kecamatan,\" katanya.Sehingga prioritas perbaikan dan pembangunan jalan penghubung milik kabupaten dapat tuntas hingga tahun 2023, sehingga program 1.000 kilometer jalan baik di Cianjur, dapat tercapai dan akan dimulai dari Kecamatan Cidaun sepanjang 38 kilometer penghubung enam desa.Herman berharap ketika jalan kabupaten sudah diperbaiki harus didukung dengan perbaikan jalan provinsi menuju Cianjur selatan yang juga rusak, agar dapat terhubung dengan mulus ketika warga atau wisatawan yang hendak melintas dari jalan provinsi ke jalan kabupaten.\"Kalau bisa berjalan bersamaan, ketika jalan kabupaten diperbaiki, diikuti dengan jalan provinsi yang juga diperbaiki, sehingga target 1.000 kilometer jalan mulus di Cianjur dapat tercapai dan angka kunjungan wisatawan dapat meningkat,\" katanya. Sementara warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Cianjur, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar warga tidak kesulitan untuk melakukan aktifitas terutama perekonomian yang mahal di ongkos karena rusak-nya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pagelaran.\"Kami berharap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Cianjur, sejak jalan rusak biaya transportasi dari Pagelaran ke Cianjur atau sebaliknya menjadi mahal. Kami berharap perbaikan jalan kabupaten di Pagelaran menjadi prioritas karena termasuk jalur utama menuju tempat wisata,\" kata tokoh pemuda Pagelaran Gofur. (mth/Antara)
Republik Tidak Akan Gaduh Kalau Presiden Paham Keadaan
Jakarta, FNN – Kegaduhan tak hanya terjadi di masyarakat akibat melambungnya semua harga kebutuhan pokok yang tidak terkira. Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga terlibat kegaduhan berkaitan dengan kenaikan pertalite harga LPG 3 kg. Sebelumnya Luhut, memberi sinyal akan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menyusul kenaikan harga pertamax. Bukan saja pertalite, kenaikan pada gas LPG 3 kilogram juga akan menyusul. “Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap,” ujar Luhut di Bekasi, Jumat 1 April 2022. Sementara Ahok membantah Luhut Binsar Pandjaitan. Ahok menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan bahan bakar minyak jenis pertalite dan LPG 3 kilogram. “Belum ada (wacana menaikan pertalite dan LPG 3 Kg),” tegasnya, Minggu, 4 April 2022. Menanggapi bantah-membantah dua tokoh pujaan Jokowi, pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa hal itu terjadi karena Presiden tidak memahami keadaan. “Memang itu bahayanya kalau presiden enggak ngerti keadaan. Jadi ini terjadi karena presiden nggak ngerti keadaan. Dia mau pilih siapa, mau pro Ahok yang sahabat dekatnya yang tahu rahasia Ahok dan Ahok tahu rahasia Jokowi. Demikian juga Luhut yang tahu rahasia Jokowi, dan Jokowi juga tahu rahasia Luhut,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 05 April 2022. Begitu juga Sri Mulyani, membuat Jokowi bingung. Ia tidak bisa menentukan siapa yang mau didengar, apakah keterangan Ahok yang minta supaya disubsidi diam-diam dan harga naik atau Pak Luhut yang meminta harga eceran tertingginya dihilangkan supaya berlaku sistem pasar. Menurut Rocky, semua ini bisa diterangkan dan tidak akan berisik, kalau presiden punya otak yang cukup untuk memahami keadaan. “Presidennya bukan Jokowi sebagai persona, tapi presiden kan harus punya otak yang kita sebut sebagai kemampuan berpikir konseptual,” tegasnya. Hari Selasa ini menurut Rocky memang hari yang betul-betul berisik. Berisik kalau enggak ada konsekuensi sebetulnya biasa saja karena politik memang begitu. “Tapi semua hiruk-pikuk ini membuat kita cemas karena operasi-operasi bawah tanah untuk memperpanjang jabatan masih jalan,” katanya. Sebetulnya, apapun konflik politik, kalau dilembagakan, maka tidak akan menjadi soal. Apalagi kalau ada oposisi mengambil alih isu ini. “Tetapi yang kita lihat sekarang, tidak ada pelembagaan politik sehingga seluruh isu bisa melebar ke mana-mana, kita berupaya untuk memahami bahwa memang lihat dunia sedang berubah juga tuh,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa kegaduhan pada masalah yang sangat mendasar yakni kebutuhan pokok terus terjadi, itu artinya negara atau ritus-ritus Jokowi tidak paham tentang kebutuhan rakyat. “Sri Mulyani selalu bilang APBN cukup, kenapa cukup karena kita masih dapat kelimpahan banyak uang akibat kenaikan harga komoditas. Harusnya kalau otaknya bagus, APBN yang disebut cukup itu, harus dipakai untuk bail out kebutuhan pokok dengan kata lain subsidi,” tegasnya. Tapi oleh rezim ini justru semua subsidi dicabut. Masyarakat mempertanyakan kenapa subsidi dicabut. Padahal sebetulnya APBN itu hanya trade off, bagian ini dipakai sini kantong kiri, satu kantong kanan. “Jadi kalau subsidi dicabut artinya memang ada uang yang dijaminkan untuk IKN. Itu saja intinya. Kita gak lihat alasan apa-apa kenapa ya karena dibuka kepada pasar. Oke dibuka pada pasar dan itu artinya harga akan naik tetapi subsidi harus jalan, karena ini negara kesejahteraan bukan negara kapitalis,” tegasnya. Jadi sampai saat ini orang selalu bertanya kenapa sih subsidinya dicabut segala macam. “Ya karena dia mau menghemat, menghemat buat apa, memang maksudnya Sri Mulyani itu yang ideologinya disebut austerity, penghematan di sini, penghematan di situ. Tapi austerity artinya penghematan untuk memungkinkan ada uang saku bagi rakyat kecil, yang kita sebut subsidi. Gampang itu,” jelasnya. Yang jadi masalah kata Rocky, subsidinya untuk IKN karena semua orang tahu IKN memang sudah tidak ada investor. “Jadi kita bisa periksa keadaan itu dan para ekonom dan menteri-menteri mengerti. Tapi menteri-menteri pada cekcok. Itu artinya sebetulnya bisa menyeselesaikan sendiri di depan presiden. Tapi Presiden kan membiarkan. Jadi seolah-olah Ahok itu benar,” tegasnya. Bagaimana logikanya, harganya dibuka keekonomiannya ikuti pasar dunia pasti naik, kecuali Ahok bilang, bahwa oke dia enggak akan naik, karena dia udah ngomong dengan Menteri Keuangan, itu baru masuk akal. Kalau baru Ahok yang ngomongnya, gak ada artinya. “Ini kapasitas yang membuat begitu kacau, karena kekacauan itu akan mempercepat perubahan,” pungkasnya. (ida, sws)
Apa Yang Akan Terjadi Setelah Jokowi Tidak Lagi Presiden?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SESUAI UUD 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga. Tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu, presiden baru akan dilantik. Jokowi kembali menjadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak. Ambisis pribadinya kandas. Nah, apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini hanya prediksi. Hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak konstroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampkanya akhir masa jabatan Jokowi setelah pilpres 2024 akan sangat menarik. Lebih tepatnya: sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2.5 tahun lagi itu. Isu ini menjadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi, presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki. Yaitu, presiden yang tidak akan melindungi Jokowi, keluarganya dan para jokowernya. Termasuk pada buzzer yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka yang selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobby? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN baru? Jawaban umumnya adalah: situasi bisa sangat eksplosif. Sebab, pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi-sosial-politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM berat, dlsb. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau pejabat tinggi semasa Jokowi ditangkapi dan diadili. Ini bisa dipahami. Sebab, ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan, tak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik. Yaitu, kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan (termasuk korupsi), dlsb. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisi pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian, karir Gibran (anak Jokowi) sebagai walikota Solo dan Bobby (menantu Jokowi) sebagai walikota Medan hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi walikota karena Jokowi presiden. Saya menduga, kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobby resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang (money laundry). Seterusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat (pemerintahan maupun BUMN) dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan entah apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Muchtar Ngabalin, dll. Mungkinkah mereka akan dikejar-kejar oleh massa rakyat? Wallahu a’lam. Tapi, ada satu hal yang perlu dicermati. Bahwa turunnya Jokowi dari jabatan presiden pada Oktober 2024 bisa memicu pergolakan sosial skala besar. Mengapa? Karena tidak semua pendukung setia Jokowi rela melihat idola mereka mengalami proses hukum. Ini bisa berbahaya. Bakal ada potensi konflik horizontal. Sangat mungkin kelompok yang menuntut proses penyelidikan terhadap Jokowi berhadapan dengan kelompok pembela beliau. Namun, bisa juga ini tak terjadi. Jika para pendukung Jokowi adalah orang-orang yang taat hukum. Singkatnya, memang cukup mendebarkan kalau Jokowi akhirnya turun sesuai masa jabatan normal.[]
POPULER
