ALL CATEGORY
Lima Strategi Wujudkan Pemilu 2024 Lebih Jujur dan Adil
Jakarta - FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memaparkan lima strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih jujur, adil, dan demokratis.“Kami mempunyai strategi-strategi untuk mewujudkan Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang lebih jujur, adil, dan demokratis,” ujar Bagja saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.Lima strategi tersebut adalah membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih.Lebih lanjut di hadapan para delegasi GNEJ yang mengikuti forum tersebut, Rahmat Bagja menyampaikan contoh pengimplementasian teknologi digital oleh Bawaslu dalam menindak dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.“Kami mengimplementasikan teknologi digital, seperti menyelenggarakan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video (video conference) dan kesaksian itu pun diakui oleh pengadilan,” ucapnya.Menurut Rahmat Bagja, lima strategi tersebut juga merupakan langkah dari Bawaslu untuk menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain.“Pemilu Indonesia sangat kompleks dengan adanya empat pemilu nasional dan dua pemilihan lokal (pemilihan kepala daerah). Selain itu, ada pula sejumlah tantangan dan hambatan pemilu lainnya, seperti luas wilayah yang besar, adanya politik uang, dan persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN),” kata Rahmat Bagja.Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa Indonesia mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik berbekalkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. (Sof/ANTARA)
Libido Tiga Periode Itu Teroris Demokrasi
Jakarta, FNN – Pola pecah belah tampaknya menjadi tabiat rezim ini dalam memperahankan kekuasannya. Dari partai politik, organisasi profesi, organisasi mahasiswa hingga terakhir organisasi para kepala desa diadudomba lalu dikuasai. “Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold, tapi dengan memecah belah dari dalam. Kita lihat PPP dipecah belah, Golkar juga, supaya bisa berkuasa. Sekarang masyarakat sipil juga dipecah belah, kepala desa dipecah belah. Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing, menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk demokrasinya di era kepemimpinan Jokowi,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Dengan kenyataan seperti ini menjadi aneh kalau Luhut Binsar Pandjaitan meminta dipuji demokrasinya. “Kalau Pak Luhut minta dipuji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat. Justru yang terlihat adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil dan pengendaliannya. Caranya adalah diumpankan satu peristiwa untuk dipecah belah. Jadi, tidak ada semangat untuk merawat demokrasi, padahal bangsa ini memerlukan demokrasi,” tegasnya. Rocky menyarankan agar Luhut tidak mengklaim terus menerus bahwa Presiden Jokowi sukses dalam membangun demokrasi. “Presiden Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Dari zaman Gus Dur sudah ada demokrasi. Habibie juga demokrasi. Bu Mega pertahankan demokrasi. SBY meningkatkan demokrasi. Dan kini sebetulnya kita sedang berada di era di mana kemunduran demokrasi berlangsung secara sistematis, karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi,” paparnya. Kemunduran demokrasi di era Jokowi kata Rocky, semakin nyata ketika pemerintah tetap mempertahankan presidential threshold, memaksa presiden tiga periode, dan memecah belah rakyat. “Isu tiga periode itu, puncak dari kekacauan yang orang sebut sebagai teroris demokrasi dan macam-macam teroris konstitusi. Jadi, buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti,” tegasnya. Hal-hal semacam ini, kata Rocky tidak menjadi pemikiran Jokowi. “Saya kira filosofi itu yang tidak dipahami oleh presiden bahwa karena kita berbeda, beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi biarkan keragaman itu ada, supaya bisa diolah persatuan,” paparnya. Anehnya, kata Rocky yang terjadi sekarang justru terbaik. “Demi persatuan, yang beragam itu tidak diizinkan. Supaya yang beragam itu hilang, maka yang beragam itu dipecah-belah. Bukti bahwa pemerintah berusaha memaksakan persatuan itu, kebulatan tekad yang dipaksakan, kemudian dibawa jadi persoalan sehingga presiden Jokowi sebetulnya mengumpankan perpecahan sampai ke tingkat desa,” tegasnya. Jadi, hiruk-pikuk politik yang seolah-olah ada demokrasi padahal sebetulnya hiruk-pikuk itu justru memperlihatkan demokrasi yang justru sedang rusak. “Dan konduktornya adalah Muhaimin. Juga Pak Luhut. Karena Pak Luhut yang menjadi panutan dewan pembina APDESI yang tanda petik ini,” katanya. Rocky menilai Muhaimin adalah konduktor yang berusaha terus menerus mencari nada padahal dia sebetulnya tidak bisa membaca nada demokrasi. “Ajaib bahwa PKB yang didirikan oleh Gus Dur yang pasti ada demokrasi, sekarang dia berantakan karena tidak paham lagi tentang value dari demokrasi,” pungkas Rocky. (ida, sws)
Hubungan Indonesia-Australia Tak Akan Rusak oleh Kasus Montara
Jakarta - FNN. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R Muzhar, menyatakan, kasus Montara tidak akan merusak hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.“Kita jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu hubungan bilateral dan sebagainya. Ini adalah permasalahan hukum. Jadi, jangan juga kita nanti terbawa oleh polemik,” kata dia, dalam acara Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara yang disiarkan Forum Merdeka Barat 9, dari Jakarta, Jumat.Sebagai contoh, dia katakan, ketika Indonesia bersengketa dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional, tepatnya International Court of Justice, Indonesia dan Malaysia menyelesaikan kasus itu melalui jalur hukum.Setelah pembacaan hasil persidangan pun, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia masih baik-baik saja. “Ini karena permasalahan hukum kita selesaikan secara hukum, dan kita harus menghormati putusan pengadilan apa pun bentuk pengadilannya, apa pun bentuk lembaganya. Mau lembaga nasional maupun internasional,” ucap dia.Ketika menyampaikan paparan, dia menekankan berulang kali, yang menjadi permasalahan merupakan dampak dari pencemaran meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor milik perusahaan Thailand yang berkantor di Australia, yaitu PTT Exploration dan Production (PTTEP) Australasia pada 2009.Minyak yang tumpah sebanyak kurang lebih 30.000 barel ke Laut Timor mencemari biota laut di perairan itu sehingga berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan bahkan berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. “Apalagi pada negara pesisir. Mereka bertanggung jawab penuh, karena ini isunya adalah pertanggungjawaban negara,” kata dia.Ia berharap, putusan pengadilan internasional tidak akan jauh berbeda dengan pengadilan Australia. Sebelumnya, pada 2021, Indonesia telah memenangkan gugatan internasional yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kita memakai bukti-bukti dan argumentasi hukum yang sama. Kita optimis akan memenangkan gugatan ini,” ucapnya. (Sof/ANTARA)
Merebut Kedaulatan Rakyat Kembali pada Pancasila dan UUD 1945
Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PEMILU masih tahun 2024 tetapi politik sudah mulai gatel dan oligarki menebar isu pemilu diundur, dengan segala dalih untuk menyelamatkan kekuasaan yang semakin hari semakin terlihat muka keserakahannya. Ternyata isu pemilu ditunda dengan penambahan 3 periode masa jabatan presiden bukan sekedar isapan jempol, sudah masuk pada operasi cipta kondisi dengan pengerahan masa dan rekayasa yang sangat kasat mata. Bahkan, entah Luhut Binsar Pandjaitan terlalu nafsu sehingga Apdesi yang melakukan kebulatan tekad mendukung Pak Joko Widodo tiga periode yaitu Apdesi yang abal-abal alias tidak mempunyai akte dan ijin dari Menkumham. Sungguh sangat memalukan bagi Presiden Jokowi. Yang jelas masa jabatan presiden itu sudah diatur di dalam konstitusi. Dua periode tidak mungkin dilakukan amandemen yang sifatnya hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan oligarki. Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak diamandemennya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa di dalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat ini rencana biayanya sebesar Rp 86 triliun. Atas nama demokrasi yang serba dengan permainan uang, kecurangan, dan membelah persatuan bangsa ini adalah bagian daei permainan oligarki saja. Kekuasaan demokrasi bisa dibeli oleh oligarki dan semua bisa diatur sesuai kepentingannya dan rakyat bagian dari legitimasi saja, tak lebih dari itu. Apakah demokrasi seperti itu yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguhnya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?” Ini sebuah renungan yang harus kita semua turut merenungkannya sebagai anak bangsa. Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya. Cuplikan pidato Bung Karno: “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini di mana kaum bandit telah berhasil menjual negara ini. Akibat hutang pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat jang adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal – dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata oleh kekuarangan-kekuarangan atau ketololan-ketololan jang ihaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sedar atau tidak sedar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi! Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri! Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini. Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, – think and re-think, make and re-make, , shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, – alat-alat maretiil dan alat-alat mental -. beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945….” Maka dari itu kita harus berani meluruskan jalannya negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka dasarnya Pancasila. Jadi kalau negara tidak didasarkan pada Pancasila bisa dipastikan bukan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bung Karno mengatakan Pancasila itu lima prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia. Bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno). Sadar atau tidak sadar amandemen UUD 1945 adalah membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mengapa? Sebab pendiri negeri ini sudah membentuk negara berdasarkan Pancasila sesuai dengan Alinea ke-4 UUD 1945 mempunyai prinsip sendiri yang mengikat bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 justru mengkhianati prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsesnsus nasional yang diurai di dalam UUD 1945 dan Pembukaannya. Sistem negara berdasarkan Pancasila ada tiga ciri yang tidak di punyai oleh sistem Presidenseil, Parlementer atau kerajaan sekalipun, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden adalah Mandataris MPR. Ketiga ciri ini sudah tidak ada artinya negara ini sudah tidak berdasarkan Pancasila. Jika ketiga prinsip itu tidak ada maka Visi dan Misi negara juga berubah, sebab visi dan misi negara tidak bisa dijalankan Memang aneh UUD 1945 diamandemen setelah pasal 7 tentang masa jabatan presiden hanya dua periode, tapi apa yang terjadi sekarang pemilihan presiden bukan semata mata mencari pemimpin, justru telah masuk pada pertarungan oligarki untuk perebutan penggarongan kekayaan ibu Pertiwi, bahkan apalagi kekuasaan tidak mampu lagi menguasai oligarki. Kasus minyak goreng adalah jendela contoh soal yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di negeri terbesar penghasil minyak sawit justru rakyatnya untuk beli minyak goreng harus antri sampai ada yang meninggal. Padahal itu beli, bukan mendapat gratisan, sementara harga minyak sawit di Malaysia Rp 7.500 per liter di Negeri ini Rp 14.000, dikatakan harga subsidi, dan ketika harga subsidi dihapus harga minyak goreng menjadi Rp 24.000,- sungguh mencekik leher rakyat. Gerakan ingin menjadikan jabatan presiden tiga periode bukan sekedar wacana penundaan pemilu. Itu sama artinya perpanjangan masa jabatan presiden dan pejabat negara lainnya termasuk anggota DPR . Tiga ketua umum (Ketum) partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) melontarkan usul agar Pemilu 2024 diundur, setidaknya selama setahun atau dua tahun. Entah apa yang ada dibenak mereka, penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar konstitusi dan dengan sendirinya melanggar sumpah jabatan Presiden, Menteri, Anggota DPR. Jelas hal ini adalah kudeta terhadap konstitusi. Wacana presiden tiga periode bukan isapan jempol sudah masuk pada operasi politik dimulai dengan bertebaran baliho dukungan, deklarasi-deklarasi kebulatan tekad seperti jaman Orba. Dan yang lebih memprihatinkan, direkayasanya dukungan melalui Adepsi oleh LBP, tetapi akhirnya terbongkar juga, ternyata Adepsi-nya Abal-Abal alias tak mempunyai ijin dari Menkumham, sebab ada Adepsi yang asli yang sah kok bisa Presiden dihadapkan pada Adepsi Abal-Abal, memalukan. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri, apalagi berdikari, hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing. Bahkan, pembangunan bangsa ini apa kata China, maka pembangunan ini bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya, tetapi apa kepentingan China dengan proyek OBOR-nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang, China telah menguasai tanah air, 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, kita justru memasukan TKA asal China pembawa dan penyebar Virus Corona. Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola, yang ada hanya Hutang-hutang dan Hutang. Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab apa Indonesia yang seperti ini yang kita inginkan? Tidak ada kata yang lain untuk menyelamatkan negeri ini, revolusi kembali ke Pancasila dan UUD1945. Diam kita diinjak maka melawanlah dan bergeraklah Menyelamatkan Tanah air Pusaka. (*)
Pemuda Asia Afrika Menegaskan Komitemennya untuk Menyukseskan KTT G20
Jakarta - FNN. Presiden Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) Saddam Al-Jihad menegaskan komitmen untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali.\"Kami sangat sepakat dan mendukung pemerintah Indonesia yang tetap berkomitmen pada prinsip G20 dengan mengundang Rusia hadir di pertemuan KTT G-20 di Bali,\" kata Sadam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu juga disampaikan Sadam saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva di Jakarta.Dia mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah AAYG akan berperan aktif mensukseskan G-20 pada 15-16 November 2022 di Bali serta mendukung kehadiran Rusia di G20.Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia untuk mengundang semua negara anggota G20 termasuk Rusia untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sudah tepat.\"Rencana Amerika dan sejumlah negara barat ingin mengeluarkan Rusia dari G20 karena perang Rusia-Ukraina, tidaklah menjunjung prinsip fairness dan equality,\" katanya menegaskan.Saddam melanjutkan bahwa invasi Amerika Serikat dan keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Irak, Suriah, Afghanistan, bahkan kejadian di Palestina, harusnya dilihat lebih adil dan masyarakat internasional bisa menilai secara objektif ketika dibandingkan dengan perang Rusia versus Ukraina.\"Perang antara Rusia dan Ukraina tidak lain berangkat dari perjuangan kedaulatan Rusia yang berpotensi terancam, apalagi Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Mengingat Ukraina sangat dekat dengan Amerika, apalagi sejumlah projek seperti senjata biologis dibangun di Ukraina,\" jelasnya.Sebab itu, ia mendorong pemerintah Indonesia agar tetap konsisten untuk memisahkan antara persoalan politik dan ekonomi. G20, lanjut Saddam, diperuntuhkan untuk membahas masalah ekonomi dunia, dan yang lebih khusus hari ini adalah pemulihan ekonomi global pasca-COVID-19.\"Mengundang Rusia hadir di G20 Bali sudah tepat, itu membuktikan pemerintah Indonesia tidak terkecoh atau mencampur adukan antara urusan politik dan ekonomi,\" ujarnya.Selain itu, organisasinya melihat potensi Indonesia mampu melakukan harmonisasi terhadap potensi ketegangan yang akan terjadi di KTT G20. Amerika dan negara G20 lainnya harus profesional dan adil dalam menjalankan G20 sebagai media membantu masyarakat Internasional untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, dan mengatasi dampak COVID-19. (Sof/ANTARA)
Jadwal Kerja ASN Selama Ramadhan 2022 Diatur Kemenpan RB
Jakarta - FNN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatur jadwal kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan tahun 2022.Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pengaturan tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN.\"Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah,\" demikian kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Jumat.Dasar penerbitan SE tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, Kemenpan RB mengatur jam kerja Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sedangkan jam kerja Jumat pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, Senin hingga Kamis berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30; sementara di Jumat berlaku jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.Jam kerja tersebut berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun kerja dari rumah atau tempat tinggal (work from home) selama masa pandemi COVID-19.\"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kerja pegawai ASN,\" katanya.Selain itu, PPK juga diminta memastikan pengaturan jam kerja ASN tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik selama bulan Ramadhan.\"Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada Ramadhan 1443 Hijriah selama PPKM masa pandemi COVID-19 agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang WHO dan WFH,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Soeharto Dulu Memperbudak Oligarki, Jokowi Sekarang Cuma Budaknya Oligarki
Jakarta, FNN – Pengerahan massa yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk tujuan politik adalah bentuk dari militerisme bahkan fasisme. Apalagi belakangan Ketua Apdesi yang asli membantah memberi dukungan presiden 3 periode. “Demikian juga soal kebulatan tekad. Itu adalah ciri-ciri otoriterisme. Bahkan ciri-ciri fasisme karena memaksakan kehendak,” kata Rocky Gerung kepada wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 01 April 2022. Rocky membandingkan pola-pola kebulatan tekad pada zaman Pak Harto yang ketika itu memang pemerintah dipimpin secara militeristik. “Masuk akal kalau Pak Harto bikin orkestrasi untuk menciptakan stabilitas karena itu memang pemerintahan yang militeristik. Keinginan untuk menguasai pasti ada dalam pemerintahan yang militeristik. Nah, sekarang terbalik. Ini era demokrasi tapi Pak Jokowi yang justru sipil ingin menguasai seluruh sektor. Bahkan tidak ada yang ditinggalkan untuk tidak disentuh dengan cara pecah belah,” papar Rocky. Yang terjadi hari ini kata Rocky adalah anomali sejarah, di mana seorang tokoh sipil memerintah secara militeristik. Sedangkan Soeharto jelas, dia bahkan mengatakan bahwa stabilitas diperlukan, sehingga militer harus menduduki pos-pos penting karena memang suasana militeristik di zaman itu, tahun 70-an, seperti Filipina, Amerika Latin, dan negara-negara di Asia. Itu era yang disebut developmentalisme yang dikawal oleh senjata. Berbeda dengan sekarang, orang menuntut hidup berkeadilan, tapi cara memimpin rezim ini adalah militeristik. “Dan anehnya, itu yang justru dielu-elukan oleh partai-partai yang seharusnya menjaga demokrasi seperti PKB, PAN, dan segala macam kemarin itu. Betul-betul dia tidak paham bahwa kita di era demokrasi jangan pakai sumbu yang bisa dinyalakan lalu meledak semuanya,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa Presiden Soeharto memimpin secara otoriter demi suksesnya pembangunan nasional, diperlukan stabilitas, supaya pembangunan itu masuk akal dan harus dipimpin oleh teknokrasi. “Maka orang-orang pintar di Indonesia seperti ITB, UGM dimasukkan dalam kabinetnya, sehingga Pak Harto percaya bahwa ide dia itu diolah secara teknokratik,” paparnya. Saat itu kritik terhadap pembangunan akan ditangani dengan peralatan yang disebut militeristik. “Namun Pak Harto jujur memang mengatakan bahwa saya ingin stabilitas karena untuk pembangunan, dan kelihatan ada pola,” katanya. Ironi yang lain kata Rocky bahwa dulu Pak Harto menguasai oligraki untuk pembangunan, yang sekarang justru presidennya dikuasai oleh oligarki untuk kerakusan oligarki sendiri. “Itu yang ditunjukkan dalam statistik bahwa empat orang oligarki menguasai hampir separuh dari kekuasaan Indonesia,” paparnya. Dengan kenyataan seperti itu Rocky meyakini bahwa secara filosofi Presiden Jokowi itu cuma budaknya oligarki, sedangkan Soeharto dulu justru memperbudak oligarki. Jadi betul-betul ajaib. “Jadi kalau betul-betul baca manual book Orde Baru, ya balikin saja ke dalam sistem otoritarian. Tapi kan itu tidak bisa kita lakukan karena eranya sudah berubah,” tegasnya. Diakui Rocky bahwa sejak awal Presiden Jokowi memang tidak paham bahwa idealisme demokrasi itu, tidak boleh memperalat partai politik karena partai politiklah yang seharusnya menjunjung demokrasi. “Sebetulnya pengetahuan Pak Jokowi tentang demokrasi itu apa sih? Ketiadakcukupan pengetahuan Pak Jokowi itu yang dimanfaatkan oligarki untuk tokoh yang dekat dia, termasuk Pak Luhut,” katanya. Jadi, lanjut Rocky era developmentalisme yang di dalamnya ada otoriterisme, sekarang dipakai pada era yang sudah demokratis, di mana keterbukaan informasi bisa diakses sampai ke masyarakat desa. “Itu kacaunya,” pungkasnya. (ida, sws)
Hati-Hati Bom Fiskal dan Bom Migas Meledak
KONDISI Anggara dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sungguh sarat beban, kondisi ini diperparah kondisi neraca migas yang sudah negative dan diperparah oleh perang Rusia lawan Ukrainia, semakin memperparah derajat krisis. Hati-hati, suatu ketika APBN dan neraca migas kita benar-benar shut down di suatu saat. Indikasi itu tampak jelas dari beban utang Pemerintah di akhir Februari 2022 yang sudah menembus angka psikologis Rp7.000 triliun, persisnya Rp7.014.58 triliun. Menurut informasi APBN Kita Kementerian Keuangan, jumlah utang tersebut sudah bertambah Rp95,43 triliun dibandingkan posisi akhir Januari 2022. Kalau saja di bulan Maret 2022 ada tambahan utang Rp100 triliun saja, maka total utang Pemerintah hari ini telah mencapai Rp7.114.58 triliun. Dengan demikian total rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 40,17% atau naik dibandingkan rasio utang Pemerintah terhadap PDB bulan Januari 2022 sebesar 39,63%. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah itu dalam kategori wajar dan aman karena masih di bawah posisi 60% dari PDB. Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp4.901,66 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp1.262,53 triliun. Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 850 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp837,11 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp499,09 triliun, dan commercial banks Rp43,66 triliun. Dengan posisi utang Pemerintah sebesar itu, bagaimana beban pokok dan bunga atas utang tersebut? Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Siti Nur Rosifah menyoroti alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang pemerintah pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp405,9 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan seluruh alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk lebih dari 160 juta masyarakat miskin. Adapun, alokasi untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 triliun itu terdiri dari Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri sebesar Rp393,7 triliun dan Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Rp12,2 triliun. Selain itu, beban bunga utang melonjak dari 17,9% dari penerimaan perpajakan pada 2019, menjadi 24,4% dari penerimaan pajak pada 2020. Beban bung aitu jauh di atas batas aman pada kisaran 7% hingga 10%. Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada semester I 2022 sebesar Rp443,8 triliun. Itu artinya beban APBN 2022 sungguh sangat berat, saking beratnya, untuk membayar pokok dan bunga utang tersebut, Pemerintah harus berutang kembali. Kondisi ini diprediksi akan membuat manuver APBN 2022 sungguh sangat terbatas, saking terbatasnya bisa aja meletus dan tak kuat menanggung beban utang tersebut. APBN 2022 bisa saja mengalami ledakan, shut down. Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia lawan Ukrainia, karena perang ini telah melambungkan harga minyak dunia dari kisaran US$90 per barel naik ke kisaran US$119 hingga US$120 per barel. Karuan saja beban impor minyak mentah dunia ke tanah air pun melonjak, dan pada gilirannya rugi selisih kurs yang menganga itu menambah berat neraca migas kita. Harga minyak brent sempat melambung ke posisi tertinggi di level US$122 per barel begitu perang terjadi. Rabo Bank memprediksi harga minyak dunia masih bisa naik ke level US$125 per barel akibat perang ini, sementara JP Morgan memprediksi harga minyak dunia di kisaran US$120 per barel. Namun masyarakat Ekonomi Eropa khawatir perang terus berkecamuk dan memanjang, dan kalau itu terjadi maka akan mendongkrak harga minyak hingga ke level US$175 per barel. Harga minyak sempat menembus angka tertinggi pada 2012 di level US$148 per barel. Konsekuensi naiknya harga minyak, maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan beban APBN. Kementerian Keuangan menghitung setiap US$1 kenaikan harga minyak dunia maka akan berdampak pada kenaikan beban APBN sebesar Rp350 miliar. Tinggal mengkalkulasi berapa beban tambahan APBN 2022 dalam kenaikan harga minyak tersebut. Apalagi posisi Indonesia hari ini di posisi net importir minyak, maka serta merta beban itu bertambah, yakni beban dari kenaikan harga minyak plus beban selisih kurs yang makin tinggi. Hal ini tercermin dalam defisit migas hari ini. Sampai dengan Desember 2021, defisit migas kita mencapai US$2,08 miliar, yaitu diambil dari selisih ekspor migas sebesar US$192,3 juta dibandingkan posisi impor migas sebesar US$2,28 miliar. Sampai Januari 2022 saja defisit migas sudah mencapai U$1,15 miliar, yakni selisih antara impor migas US$1,33 miliar dibandingkan ekspor migas sebanyak US$180 juta. Dampak defisit migas ini di level lebih mikro tercermin dari selisih permintaan migas dengan kuota migas yang tersedia. Pada 2022, trend permintaan solar cenderung naik seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah adanya geliat ekonomi pasca Covid-19 di kisaran 5%, berbanding ketersediaan kuota solar yang semakin turun. Pada Maret 2022, permintaan solar naik ke posisi 43,7 juta kiloliter, sementara kuota yang tersedia turun ke level 35,4 juta kiloliter. Karena ada selisih 8,3 juta kiloliter. Kondisi ini diperparah dengan adanya disparitas yang sangat tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar non subsidi sebesar Rp7,800 per liter, harga solar subsidi sebesar Rp5.150 sedangkan harga solar non subsidi sebesar Rp12.950 per liter. Hal ini yang menjelaskan mengapa solar beberapa waktu belakangan hilang di pasaran, karena selain diborong oleh industri migas maupun industri kelapa sawit, juga ditimbun. Mereka ingin menikmati keuntungan ganda, yakni bisa dapat harga solars subsidi, sekaligus bisa memiliki cadangan solar yang cukup. Jika kondisi neraca migas ini dibiarkan, tanpa intervensi menaikkan harga migas non subsidi, maka dapat dipastikan Pertamina dan APBN akan jebol. Kondisi ini bisa menyebabkan dua bom sekaligus, bom fiskal maupun bom migas. Semoga saja tidak terjadi. Kondisi dua bom itu hanya tidak akan meledak jika negeri ini dikelola dengan bijaksana!!
Menperin: Pertemuan Pertama TIIWG Jadi Babak Baru Kolaborasi G20
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pertemuan pertama Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang usai digelar, menjadi babak baru kolaborasi G20.“Hanya dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi dampak krisis saat ini maupun di masa depan,” kata Menperin lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Para delegasi bertemu, berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang peran industri, investasi dan perdagangan pada perhelatan yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 29-31 Maret 2022 tersebut. Pertemuan dinilai merupakan salah satu langkah dalam perjalanan mewujudkan sinergi antara perdagangan, investasi dan industri, sekaligus memperkuat kolaborasi global.Agus menyampaikan rasa terima kasih atas keikutsertaan dan kontribusi semua delegasi yang hadir dan membahas isu-isu terkait industri, perdagangan, dan investasi dalam pertemuan pertama tersebut.Bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menperin menyambut 41 orang delegasi yang terdiri dari perwakilan negara G20, organisasi internasional, serta negara undangan dalam makan malam bersama di Pura Mangkunegaran.“Kami dengan bangga mempersembahkan kepada Anda pertunjukan budaya yang menampilkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, kemudian dilanjutkan makan malam dengan masakan Indonesia,” sapa Menperin.Para delegasi juga menikmati pertunjukan wayang kulit dengan dengan kisah “Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti” yang mengangkat tema perlunya kebaikan dan kerja sama untuk lepas dari keburukan dan keterpurukan.Menurut Agus, ada alasan istimewa di balik penyelenggaraan agenda makan malam di Pura Mangkunengaran. Istana tersebut dibangun pada 1757, saat Mangkunegara memiliki kekuasaan otonom yang luas di Jawa Tengah, dengan kekuatan ekonomi yang besar, salah satunya memiliki Colomadu, yang merupakan pabrik gula terbesar kedua di dunia.Pada September 1946, Mangkunegara menyatakan berintegrasi dengan Republik Indonesia. Saat ini Mangkunegara dipimpin oleh KGPAA Mangkunegara X, yang hingga sekarang menjalankan fungsi sebagai penjaga budaya.“Berada di Pura Mangkunegaran bersama para delegasi malam ini, memberikan inspirasi untuk memulai era penuh harapan, kemajuan, pemulihan, dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menperin.Sebelumnya, Menteri Perindustrian bersama Walikota Solo menyambut para delegasi di rumah dinas walikota Loji Gandrung saat mengikuti Solo City Tour dengan kereta api uap Jaladara.“Kota Solo dipilih karena kami percaya memiliki infrastruktur yang cukup. Kami juga ingin memperkenalkan kearifan lokal Solo yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Menperin.Delegasi juga mengunjungi Museum Batik Danar Hadi, tempat mereka bisa belajar mengenai batik. Menperin menegaskan, walaupun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), tugas kita tidak berhenti di situ, namun harus terus menerus memperkenalkan dan menduniakan batik.Lewat rangkaian pertemuan TIIWG di Solo, G20 memasuki babak baru dalam kolaborasi dan mengambil langkah besar menuju pemulihan dan pertumbuhan. Menperin menegaskan, diskusi dalam TIIWG harus mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama.Ia menjelaskan semua delegasi secara substantif mendukung posisi yang diajukan Indonesia sebagai Presidensi G20 kali ini, termasuk TIIWG yang pertama kalinya membahas isu industri.“Keberhasilan pelaksanaan TIIWG jadi sangat penting, karena akan jadi penentu apakah pembahasan industri akan dilanjutkan dalam Presidensi G20 berikutnya. Kami sudah mendapatkan sinyal dari India yang akan memegang Presidensi selanjutnya, bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan isu industri,” jelas Menperin.Pertemuan pertama TIIWG G20 menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya isu industri secara resmi didiskusikan sebagai salah satu isu utama di G20, bersama isu perdagangan dan investasi. (mth/Antara)
Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Kunker ke Unhas
Makassar, FNN - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto MTr (Han) CHRMP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi pendidikan keahlian kesehatan ke Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan.Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. Laksda TNI Bambang Irwanto, memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung pengembangan pembelajaran mahasiswa dari TNI pada perguruan tinggi.\"Seluruh yang berkaitan dengan komponen militer ada pada tupoksi kami. Kami juga secara aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi,\" ujarnya. \"Ini perlu dilakukan agar kita bisa bergerak bersama memberikan informasi bahwa pertahanan bukan hanya tugas TNI. Akan tetapi, menjadi tugas kita bersama untuk mendukung operasional bidang militer,\" sambung Laksda TNI Bambang.Sementara Prof Dwia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sumber daya TNI yang memperoleh izin belajar di Unhas utamanya dalam bidang kesehatan.Selama menempuh pendidikan di Unhas, mahasiswa tersebut mempunyai jejak akademik yang baik. Prof Dwia berharap, kolaborasi Unhas dan pemerintah bisa terus dioptimalkan dalam berbagai bidang. Unhas secara aktif juga melakukan kerja sama dengan TNI, misalnya saja melalui KKN Kebangsaan yang pertama kali di inisiasi Unhas yang melibatkan TNI.\"Unhas merupakan kampus utama kami yang didesain menjadi kampus yang asri dan nyaman. Kami juga memiliki Kampus Teknik di Gowa dan pengembangan multikampus pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya membuka ruang akses bagi masyarakat tanpa harus datang ke Makassar,\" jelasnya.Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu, menyampaikan ada sebanyak 19 mahasiswa dari TNI yang kuliah di Unhas dengan beasiswa pada prodi kesehatan.\"Bukan hanya yang memperoleh beasiswa, tapi ada juga di antara mereka yang kuliah secara mandiri. Total kurang lebih 35 orang mahasiswa TNI yang tersebar pada sembilan fakultas,,\" jelas Prof Restu. (mth/Antara)
POPULER
