ALL CATEGORY
Presiden Jokowi Saksikan BWF World Tour Finals 2021
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan tunggal putri antara pemain India, Pusarla Venkata Sindhu, melawan pemain Jerman, Yvonne Li di lapangan 1. Selain itu, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan di lapangan 2 pada nomor ganda campuran antara pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Usai menyaksikan pertandingan, Presiden Jokowi bertemu dengan para punggawa yang berhasil menjadi juara Piala Thomas pada Oktober 2021. Presiden mengapresiasi para atlet dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) atas pencapaian tersebut, utamanya karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI," ujar Presiden. Selain itu dalam kesempatan tersebut Presiden sempat bertanding bulu tangkis melawan Tim Piala Thomas Indonesia. Presiden berpasangan dengan pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie melawan pebulu tangkis Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Dalam cuplikan video yang disaksikan di Jakarta, Kamis, saat bertanding Presiden tampak mengenakan celana pendek olahraga hitam dengan kaus putih lengan panjang. Presiden tampak beberapa kali melakukan pukulan smash. Turut mendampingi Presiden saat menyaksikan pertandingan badminton tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (mth)
Kemenkeu: Penerapan Pajak Karbon untuk Ekonomi Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menyatakan penerapan pajak karbon tak hanya membuat udara menjadi bersih dari emisi, tetapi juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Peneliti Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan penerimaan dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. "Kebijakan pajak karbon ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan paket kebijakan komprehensif untuk penurunan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan," kata Hadi dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya mengatur mengenai pajak karbon. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon secara bertahap pada 2021 sampai 2025 dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Pada 1 April 2022 direncanakan akan mulai diterapkan pajak karbon menggunakan konsep cap and tax secara terbatas pada PLTU batu bara dengan tarif Rp30.000 per ton karbondioksida. "Untuk kegiatan di PLTU batu bara, penerapan pajak karbon akan diterapkan ke dalam uji coba perdagangan karbon yang sedang dilakukan, sehingga mekanismenya adalah cap and trade serta tax," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad. Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mulai menyosialisasikan pajak karbon dan perdagangan karbon kepada para pelaku usaha di subsektor ketenagalistrikan. Sosialisasi kebijakan terbaru itu memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan usaha dan mendukung program-program pemerintah di subsektor ketenagalistrikan. Pelaksanaan uji coba perdagangan karbon sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang baru saja diterbitkan pada 29 Oktober tahun ini. Regulasi anyar itu memuat mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan di Indonesia. (mth)
Jakpro Jalankan Fungsi Komersial dan Penugasan Bantu Pemprov DKI
Jakarta, FNN - Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) memiliki peranan ganda, yakni peranan komersial dan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengatakan ini salah satu keunikan dari BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT). "Kalau PT itu kan memaksimalkan laba bagi pemangku kepentingan, tapi Jakpro selain laba, kami juga mendapatkan beberapa penugasan dari Pemprov DKI," ujar Yuliantina dalam seminar daring "Urban Sustainability: Tren Masa Depan Perkotaan" di Jakarta pada Kamis. Yuliantina menjelaskan jika orang awam melihat laporan keuangan Jakpro yang berkonsolidasi dengan pemerintah, maka terlihat bottom line atau pendapatan bersih perusahaan merugi. "Bottom line itu merugi, tapi kami berusaha memilah nih. Ternyata bahwa proyek penugasan kami berkontribusi terhadap kerugian, tapi proyek komersial kami menghasilkan laba," ujar Yuliantina. Yuliantina mengungkapkan terlihat kalau kerugian konsolidasi Jakpro sebenarnya tidak hanya murni dari operasional Jakpro, Sebab bisnis komersial memang menghasilkan laba, tapi dari bisnis itu kemudian menghasilkan proyek penugasan baru dari pemerintah. "Penugasan memang tidak seharusnya menghasilkan keuntungan, tapi kami membantu Pemerintah DKI Jakarta mengembangkan Kota Jakarta," tutur Yuliantina. Yuliantina mencontohkan hasil yang diukur dari LRT Jakarta (LRTJ) menunjukkan peningkatan manfaat ekonomi bagi rekanan bisnis sekitar 67 persen pada 2020 dengan target 3,7 juta penumpang. Kemudian peningkatan kontribusi ekonomi kepada pemerintah melalui pajak Rp917 juta setelah LRTJ beroperasi dari 2018-2020. Selanjutnya peningkatan jaminan pendapatan bagi karyawan sebesar 24 persen responden dari karyawan LRTJ melaporkan bahwa mereka bergantung pada Jakpro untuk penyediaan kesempatan kerja. Jadi setiap proyek yang digarap Jakro bukan hanya menghasilkan keuntungan, namun juga berperan melaksanakan penugasan untuk membantu Pemprov DKI Jakarta. (mth)
IOC Lakukan Panggilan Video Kedua dengan Peng Shuai
Jakarta, FNN - Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan telah melakukan panggilan video kedua dengan mantan petenis nomor satu dunia nomor ganda Peng Shuai di tengah kekhawatiran tentang keselataman petenis China tersebut. IOC mengatakan telah melakukan panggilan, setelah pertama kali berbicara dengan petenis tersebut pada 21 November, Rabu malam waktu Swiss, tepat sebelum asosiasi tenis perempuan (WTA) mengumumkan penangguhan semua turnamen di China karena kekhwatiran tentang keselamatan petenis tersebut. "Kami memiliki kepedulian yang sama seperti banyak orang dan organisasi lain tentang kesejahteraan dan keselamatan Peng Shuai. Inilah sebabnya, baru kemarin tim IOC mengadakan panggilan video lagi dengannya," kata IOC dikutip dari Reuters, Kamis. "Kami telah menawarkan dukungan luas kepadanya, dan akan tetap berhubungan secara teratur dengannya, dan telah menyetujui pertemuan pribadi pada Januari." IOC menambahkan Peng tampaknya "aman dan baik mengingat situasi sulit yang dia hadapi." Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2022 pada Februari. Keberadaan Peng, atlet Olimpiade tiga kali, menjadi perhatian internasional setelah hampir tiga pekan absen di hadapan publik usai mengunggah pesan di media sosial pada awal November yang menyebutkan bahwa mantan wakil perdana menteri China Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Baik Zhang, yang pensiun pada 2018, maupun pemerintah China tidak mengomentari pernyataan Peng, dan topik tersebut telah diblokir dari diskusi langsung di internet China yang sangat disensor. Keputusan WTA yang bermarkas di AS untuk menjauh dari salah satu pasar terbesarnya itu mendapat dukungan dari banyak tokoh tenis terkemuka dunia, meskipun keputusan tersebut berisiko ratusan juta dolar dalam pendapatan dan sponsor. (mth)
Presiden Joko Widodo Kunjungi Arena IBF 2021 di Bali
Bali, FNN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke arena Indonesia Badminton Festival (IBF) 2021 di Nusa Dua, Bali, Kamis, dengan tujuan utama memberikan apresiasi kepada timnas bulu tangkis yang menjuarai Piala Thomas. Dalam kegiatan singkat ini, Presiden Jokowi secara simbolik menerima Piala Thomas yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna dan didampingi 12 anggota tim dan pelatih. "Saya ingin mengapresiasi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita. Juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas setelah 19 tahun keluar dari Indonesia," kata Presiden Jokowi di Nusa Dua, Bali, Kamis. Menurut Presiden, keberhasilan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena setelah penantian lama, akhirnya Piala Thomas bisa kembali ke Tanah Air. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu-tunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya," katanya menambahkan. Dalam kesempatan ini, Agung kembali mengungkapkan kebahagiannya pada kesuksesan timnas bulu tangkis Indonesia yang bisa merebut kembali Piala Thomas dalam perhelatan yang berlangsung di Denmark, Oktober lalu. "Sukses ini bukan hanya berkat kerja keras dan kerja sama para pemain, pelatih, dan ofisial. Tetapi juga berkat dukungan pemerintah Republik Indonesia," kata Agung. Tak lupa dalam kunjungannya ini Presiden Jokowi juga ikut meninjau pelaksanaan Indonesia Badminton Festival yang kini sudah mencapai turnamen terakhir, yaitu World Tour Finals, dengan dua turnamen pendahuluan yaitu Indonesia Masters dan Indonesia Open. Presiden Jokowi juga menyempatkan waktunya untuk menonton pertandingan bulu tangkis sesi sore yang berlangsung di Bali International Convention Center & Westin Resort. Presiden menyaksikan dua pertandingan yang mengawali laga sesi sore, yaitu dari nomor tunggal putri antara Pusarla V. Sindhu (India) dan Yvonne Ki (Jerman), serta nomor ganda campuran yang menampilkan persaingan Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) melawan Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysiia). Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal sesi latihan bulu tangkis di lapangan latihan bersama perwakilan atlet seperti Jonatan Christie dan Hendra Setiawan. (mth)
Sebanyak 24 Siswa Sekolah Instruktur Penerbang Latihan Navigasi Jarak Jauh
Badung, FNN - Sebanyak 24 perwira siswa Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto di Yogyakarta menjalani Latihan Navigasi Jarak Jauh di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Bali. Latihan navigasi jarak jauh sejarak 686 kilometer dalam garis lurus itu menggunakan enam pesawat latih KT-01Wong Bee dan dilaksanakan sekitar 10 hari mulai t24 November hingga 2 Desember 2021. "Latihan navigasi jarak jauh ini adalah salah satu proses akhir dari program pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta," ujar Komandan Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Perbang Reza Sastranegara, di Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu bagian yang wajib harus dilalui siswa Sekolah Instruktur Penerbang sebelum mengantongi ijazah sebagai instruktur penerbang. Setelah mereka lulus menjadi instruktur penerbang militer TNI AU, mereka akan mendapatkan call sign Jupiter diikuti nomor urutannya. "Ini memang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum graduation day atau sebelum siswa dilantik menjadi instruktur penerbang," katanya. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu mengambil rute penerbangan dari Yogyakarta kemudian short stop di Surabaya, baru bermalam alias RON atau Remain Over Night di Bali. Kemudian keesokan hari kembali dengan rute yang sama. "Latihan navigasi jarak Jauh ini sudah dilakukan sekitar 10 hari dan hari ini yang terakhir," kata dia. Ia menambahkan, sebagai pangkalan operasi, Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai bertugas mendukung semua kelengkapan dukungan operasional penerbangan yang diperlukan dalam proses latihan navigasi jarak jauh. Sementara itu, salah satu instruktur penerbang, Mayor Perbang Idam Satria, menambahkan, fase pertama navigasi jarak jauh yang dilakukan siswa Instruktur Penerbang adalah berlatih teknik navigasi di ketinggian 13.000 di atas permukaan laut. “Kemudian fase instruksi mereka mempelajari teknik-teknik untuk memberikan instruksi, karena nantinya mereka akan menjadi instruktur penerbang yang akan mengajarkan teknik-teknik bernavigasi untuk siswa sekolah penerbang," ujarnya. (mth)
BI Sumsel Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan
Palembang, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan dengan menggandeng pemerintah daerah, perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran serta para pemangku kepentingan di daerah tersebut. Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Hari Widodo di Palembang, Kamis, mengatakan, bank sentral mengajak dilakukannya percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi pembayaran pada beberapa ekosistem 2021. Upaya ini dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi pada sektor transportasi, bantuan sosia nontunai, serta perluasan kanal pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Untuk mendukung percepatannya, BI telah mengukuhkan 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP200) yang terdiri dari satu unit di tingkat Provinsi dan 17 unit di kabupaten/kota. “Kami pun telah membuat peta jalan Ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2022-2025 sebagai upaya percepatannya,” kata Hari dalam Festival Digital Kito Galo. BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran ini tak lain sebagai upaya untuk mendongkrak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akibat adanya COVID-19. BI juga secara nasional sudah membuat cetak biro Sistem Pembayaran Indonesia (BSP1) 2025 untuk integrasi ekonomi keuangan digital dan inklusivitas keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini diyakini akan makin mendukung penerimaan dan selera masyarakat dalam menggunakan opsi sistem pembayaran. Berbagai penguatan juga dilakukan Bank Indonesia termasuk dengan memitugasi potensi cyber crime dan risiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Salah satu yang dilakukan perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong digitalisasi ini yakni memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code untuk mendorong transaksi nontunai. Perluasan dilakukan di enam ekosistem yakni pemerintah daerah, kuliner/kriya khas daerah, pendidikan dan keagamaan, pasar tradisional, lingkungan penegakan hukum dan pendidikan umum. “Ini yang kami fokuskan di 2021 sehingga sudah ada 332.886 merchant yang mengimplementasikan QRIS atau mencapai 96,68 persen dari target tahun ini,” kata Hari. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengataka pemprov mendukung percepatan transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dan setiap pemangku kepentingan harus bersinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam setiap transaksi keuangan. “Transaksi nontunai ini praktis dan aman, serta dapat mencegah tindakan penyalagunaan karena semuanya tercatat. Artinya ini baik untuk tata kelola pemerintahan,” kata Mawardi. (mth)
Legislatif Lebak Desak Pemda Serius Tangani Kasus Kekerasan Seksual
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendesak pemerintah daerah serius untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan, karena jumlah korban cenderung meningkat. Berdasarkan data tahun 2020 tercatat 45 kasus, namun kini sampai November 2022 sebanyak 70 kasus, termasuk korban usia balita. "Kami minta para korban dapat didampingi untuk pemulihan kondisi mental mereka agar kembali kehidupan yang normal," kata Musa di Lebak, Kamis. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak belum optimal, karena tahun ke tahun jumlah korban cenderung meningkat. Untuk menurunkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan, kata dia, pemda harus memiliki Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga itu sangat penting, karena Kabupaten Lebak masuk kategori darurat kekerasan seksual anak dan perempuan. Mereka para korban kekerasan seksual juga keluarganya dapat dikembalikan pemulihan kejiwaanya dan pelakunya diproses hukum hingga ke Pengadilan. Lembaga UPTD juga nantinya dapat menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman peraturan perundang- undangan yang berlaku juga ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual itu. Kegiatan sosialisasi dan edukasi itu berjalan maksimal hingga ke pelosok - pelosok desa dipastikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa menurun. Selain itu juga masyarakat berani melaporkan jika terjadi kekerasan seksual ke Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. "Kami melihat banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan karena tidak adanya lembaga itu, " kata Musa. Musa mengatakan, untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya pemerintah juga harus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kehadiran MUI sangat penting untuk mengingat para pelaku yang mayoritas beragama Islam, bahkan ada juga oknum guru mengaji. Karena itu, perlu tindakan serius dari pemerintah dengan melibatkan MUI yang nantinya bisa memberikan bimbingan melalui para kiai atau guru mengaji hingga ke pelosok desa. Melibatkan para tokoh agama ini sangat penting, mengingat peran orang tua di dalam menjaga keluarganya, sehingga pemahaman akidah ini perlu agar para orang tua bisa menjaga anaknya dengan baik sesuai ajaran Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira pelaku itu karena lemah akidahnya, sehingga perlu dilakukan pemahaman keagamaan yang benar, " katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan seksual di daerah ini diibaratkan seperti fenomena 'gunung es', karena banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Dia berharap masyarakat proaktif melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan. "Kami terus berupaya untuk pencegahan kasus kekerasan seksual itu dengan mengoptimalkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya. (sws)
Kejaksaan Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meluncurkan Tim Insiden Siber Kejaksaan Agung atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mencegah terjadinya insiden keamanan informasi atau peretasan dan pencurian data. Terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT hasil kolaborasi Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti) dengan Direktur E pada Jaksa Agung Muda Intelijen didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara. "Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan jajarannya yang telah membantu terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT," kata Burhanuddin, dikutip dalam keterangan pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang diterima di Jakarta, Kamis. Peluncuran Kejaksaan Agung-CSIRT berlangsung secara virtual di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (1/12). Menurut Burhanuddin, kehidupan di dunia telah berubah menuju digitalisasi dan serba otomatis. Internet telah digunakan untuk segala hal (Internet of Things), ini ditandai jumlah penggunaan internet di seluruh dunia semakin hari semakin terus meningkat. Bahkan pada kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan sebagian besar kegiatan manusia beralih dari cara konvensional menjadi modern dengan menggunakan internet. Untuk jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia. Jaringan internet saat ini telah tersambung ke seluruh dunia, yang telah memberikan manfaat berupa sarana konektivitas dan komunikasi serta telah memberikan kemudahan akses informasi, pengetahuan, edukasi, alamat, pemetaan, maupun kemudahan berbisnis ataupun hiburan. "Menghadapi era digital ini, Kejaksaan juga terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman," kata Burhanuddin. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Kejaksaan juga sudah menerapkan banyak aplikasi berbasis digital. Mulai penanganan perkara dalam Case Manajemen System (CMS), persuratan dengan Sipede, Kepegawaian dengan aplikasi Simkari, ada E-tilang, E-PNBP sampai Kejaksaan Mobile. Semua terintegrasi dalam program Kejaksaan Digital Namun di sisi lain, lanjut Burhanuddin, kemajuan dan manfaat penggunaan informasi teknologi tersebut ternyata sering terjadi insiden keamanan informasi. Baik berupa gangguan pada sistem komputer, serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi dan lain sebagainya. Untuk merespon insiden keamanan informasi tersebut, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk Government- Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia yang disingkat Gov-CSIRT Indonesia yang memiliki tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Selanjutnya untuk mendukung dan mengoptimalisasi perlindungan sistem atau data termasuk penyelidikan komprehensif atas insiden keamanan siber maka dibentuk Kejaksaan Agung-CSIRT. "Diharapkan tim ini mampu menanggulangi setiap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, khususnya Kejaksaan secara cepat, terarah dan terintegrasi," kata Burhanuddin. Selain itu, tim juga diharapkan mampu mengakselerasi terbangunnya sistem mitigasi, manajemen krisis dalam setiap penanganan insiden keamanan siber. (sws)
Reuni Akbar 212 Batal Digelar di Az-Zikra Sentul
Sentul, Bogor, FNN - Kegiatan Reuni Akbar 212 dipastikan batal digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham menolak karena masih dalam suasana duka. "Karena ada permintaan dari keluarga yang kebetulan sedang berduka, karena sebelumnya ada permintaan belum berduka, tapi kemarin berduka," ungkap Ketua Yayasan Az-Zikra, Khotib Kholil saat dihubungi di Bogor, Rabu. Pasalnya, keluarga besar di Masjid Az-Zikra masih diselimuti duka atas wafatnya putra kedua dari Almarhum Ustaz Arifin Ilham, Muhammad Ameer Adz Zikro pada Senin, 29 November 2021. Khotib Kholil menyebutkan bahwa panitia Reuni Akbar 212 telah menerima surat penolakan dari keluarga almarhum dan akan mencari lokasi alternatif pelaksanaan reuni akbar. "Kita sudah bicara sama panitia 212 juga, mereka menerima dan mencari alternatif tempat. Kita bukan tidak ingin, tapi menghargai yang berduka, sehingga dari 212 juga itu menerima hal tersebut," terangnya. Surat penolakan yang dilayangkan oleh keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham tersebut merupakan jawaban surat permohonan dari panitia penyelenggara Reuni Akbar 212, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Eka Jaya pada 29 November 2021. Eka Jaya dalam suratnya menyampaikan permohonan mengenai penggunaan seluruh fasilitas Masjid Az Zikra untuk digunakan dalam kegiatan Sholat Subuh berjamaah, hingga kegiatan "Dzikir dan Munajat". "Waktu pukul 04.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB dengan undangan VIP ulama dan tokoh nasional 50 orang," kata Eka Jaya. (sws)
POPULER
