ALL CATEGORY
Polisi Miliki CCTV Di Lokasi Penembakan Orang Di Exit Tol Bintaro
Jakarta, FNN- Polres Metro Jakarta Selatan telah memiliki rekaman CCTV di lokasi penembakan yang dialami dua orang korban di Tol Lingkar Luar Jakarta yakni di Exit Tol Bintaro Jakarta Selatan, Jumat, 26 November 2021. "Kami sudah memperoleh beberapa informasi, rekaman CCTV, dan identitas dari kendaraan yang dipakai pelaku. Benar terjadi, ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tidak akan buka sebelum jelas," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Azis Andrianysah. di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Azis mengatakan, dua korban penembakan yang diduga dilakukan orang tidak dikenal, saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Azis menegaskan, pihaknya memerlukan bukti pendukung yang kuat untuk mengungkap fakta di balik peristiwa itu. "Harus ada bukti pendukung lain yang perlu diperiksa laboratorium forensik dan keterangan ahli," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Azis mengatakan, pihaknya mendapat laporan adanya peristiwa penembakan, setelah Polsek Palmerah mendapat informasi dari RS Pelni bahwa ada beberapa orang mendatangi rumah sakit tersebut dengan kondisi luka tembak di bagian tubuhnya. Polres Metro Jakarta Selatan pun langsung mendatangi rumah sakit itu dan memastikan kebenaran informasi itu. "Dari situ kita memperoleh konfirmasi bahwa yang luka dua orang. Satu orang sehat. Orang yang sehat itu kita interogasi untuk diketahui ceritanya dan di mana terjadinya peristiwa penembakan," katanya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan mengatakan, peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat, 26 November 2021, sekitar pukul 19.00 WIB. Orang tidak dikenal yang menjadi terduga pelaku, saat ini masih dalam pencarian polisi. "Dua orang korban penembakan, mengalami luka tembak, tapi tidak meninggal dunia. Korbannya selamat," kata Ridwan. Ridwan belum bisa menjelaskan dengan rinci kronologi dari aksi penembakan tersebut. Pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi hingga melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. (MD).
Siti Fauziah Guru Juga Bentuk Karakter Anak Didik
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas serta adab dan etika kepada anak didik. “Guru adalah panutan yang harus dihormati. Guru mempunyai jiwa besar karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi,” kata dia, dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu, 27 November 2021. Ia menyampaikan hal itu saat MPR menggelar sarasehan kehumasan MPR menyapa sahabat kebangsaan di Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, bertema “Memaknai Nilai Kepahlawanan Tanpa Tanda Jasa Bagi Generasi Milenial”. Menurut dia, sarahsehan kehumasan MPR bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati pada 25 November 2021 dengan tema“Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”. Melalui tema itu, guru harus mendidik siswanya dengan sepenuh hati dan memulihkan pendidikan yang selama hampir dua tahun pandemi Covid-19 proses pendidikan dilakukan dengan daring atau virtual. “Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Kita semua, para dosen dan mahasiswa, menjadi seperti sekarang ini karena jasa para guru. Guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ilmu dari guru tidak ternilai, guru adalah pahlawan tanpa jasa,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia mengatakan guru adalah panutan yang harus dihormati, orang yang di-gugu dan di-tiru. Jiwa besar para guru bisa dilihat dari pengorbanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. "Contohnya, para guru di daerah terpencil. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, guru di daerah terpencil tetap mengajarkan ilmu kepada anak didik,” kata dia. Kemudian, kata dia, guru tidak semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas anak didik. Guru membentuk insan-insan yang akan menjadi pemimpin dan tokoh bangsa. “Guru mempunyai peran yang sangat penting. Mereka memberikan pengetahuan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, mereka adalah orang-orang yang mulia,” katanya. Meskipun para siswa bisa mendapatkan pengetahuan lewat perkembangan teknologi informasi (internet), menurut dia, peran guru tetap tidak bisa tergantikan dalam pembentukan karakter dan integritas anak didik. “Guru mengajarkan nilai moral, nilai etika, dan membentuk peserta didik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara,” katanya. Guru, lanjut dia, mengajarkan etika, membentuk integritas, sehingga para siswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara baik, tapi juga memiliki etika, moral, dan nilai-nilai kebenaran. "Guru mengajarkan adab dan etika. Guru adalah teladan buat kita semua,” ucapnya. Pada kegiatan itu dia juga memperkenalkan pijakan Buku Digital MPR yang bisa diunduh di Google PlayStore. Buku Digital MPR yang diluncurkan pada 10 November 2021 berisi produk-produk dari MPR seperti majalah, jurnal, risalah-risalah MPR, dan lainnya. “Semua kalangan termasuk dosen, mahasiswa, yang membutuhkan informasi produk MPR bisa men-download Buku Digital MPR karena banyak produk MPR yang tidak ada dan tidak diperjualbelikan di toko buku,” katanya. Ia juga memperkenalkan novel “Meraih Mimpi” sebagai bacaan ringan yang berisi pesan Empat Pilar MPR. “Ini merupakan bentuk sosialisasi empat pilar MPR baik kelembagaan, tugas dan wewenang maupun visi misi MPR dalam berbagai media seperti buku, novel, komik, dan bahkan melalui perangko,” ucapnya. Sementara itu Wakil Rektor I Universitas Jenderal Ahmad Yani, Agus Subagyo, mengapresiasi kegiatan sarasehan kehumasan, MPR menyapa sahabat kebangsaan di kampus universitas itu. Ia menjelaskan Universitas Jenderal Ahmad Yani berada di bawah Yayasan Kartika Eka Pakçi, yayasan TNI AD. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kartika Eka Pakçi adalah kepala staf TNI AD secara ex officio. Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi memiliki 10 fakultas dengan 40 program studi dengan jumlah mahasiswa sekitar 18.500 orang. “Sarasehan kehumasan ini bisa memberikan pengalaman untuk membuka wacana baru bagi para mahasiswa. Ini merupakan hal positif dan sangat baik karena MPR bisa menyampaikan pesan," ujarnya. Kegiatan itu langkah awal kemitraaan universitas tersebut sebagai lembaga pendidikan dengan MPR. "Kami berharap ini kemitraan awal untuk ke depan sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan kampus,” katanya. (MD).
Putusan MK Soal Omnibus Law Pantas Dicurigai, Ada Agenda Lain?
By Asyari Usman Tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi berani melawan. Mereka nyatakan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law (OBL) bertentangan dengan UUD 1945. Dinyatakan inkonstitusional. Tidak sah. MK sekarang bagaikan pindah ke kubu oposisi. Ada apa? Mengapa MK sekarang sejalan dengan suara rakyat yang sejak awal menentang OBL? Apakah iya MK berani? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menganggap MK berani. Boleh jadi ada agenda lain di balik putusan “heroik” MK itu. Putusan ini perlu dilihat dengan cermat. Sebab, pernyataan bahwa UU Cipta Kerja itu tidak sah, ternyata tidak langsung menguburkan UU ini. Ada syaratnya. Dan syaratnya itu masih memberikan harapan hidup bagi UU yang kontroversial tsb. MK memberikan waktu dua (2) tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki UU ini supaya bisa menjadi konstitusional. Artinya, apa yang dinyatakan tidak sah hari ini bisa menjadi sah dua tahun mendatang. Putusan ini bisa menjadi preseden atau yurisprudensi yang berbahaya. Misalnya begini. Seseorang melancarkan kudeta. Tentu tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusional. Tapi, bisa menjadi konstitusional. Begini penjelasannya. Setelah pemerintahan kudeta berjalan setahun atau dua tahun, misalnya, MK bersidang berdasarkan gugatan. Putusannya menyatakan bahwa pemerintah kudeta itu inkonstitusional. Tidak sah. Namun, MK memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang tak sah itu. Kalau baik, maka kudeta menjadi konstitusional. Menjadi sah. Kalau tidak baik, maka pemerintah kudeta menjadi inkonstitusional permanen. Definisi “baik” dan “tidak baik” itu tentu saja sesuai penilaian MK sendiri. Bukankah ini sangat berbahaya? Tentulah sangat, sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara. Putusan “bersyarat” yang dikeluarkan MK untuk OBL ini wajar dicurigai dan harus diwaspadai. Mengapa? Karena itu tadi. Putusan ini bisa menimbulkan implikasi yang jauh ke depan. Bisa dijadikan alasan untuk melegalkan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi. Contoh lain adalah perpanjangan masa jabatan presiden atau DPR di luar ketentuan UUD 1945. Dalam hal ini, DPR dan DPD misalnya mengumumkan sidang khusus MPR untuk mengesahkan perpanjangan masa jabatan dimaksud. Tindakan ini inkonstitusional tetapi bisa dibalikkan menjadi konstitusional. Misalnya saja, setelah masa jabatan perpanjangan itu berjalan dua tahun atau tiga tahun, MK menggelar sidang berdasarkan gugatan. Mahkamah kemudian membuat putusan bersyarat. Mereka nyatakan bahwa perpanjangan itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) tetapi diberi waktu dua tahun untuk melaksanakan pilpres dan pileg. Semua senang mendapat perpanjangan lima tahun. Dan sah! Tindakan ini semula melanggar UUD tetapi dilegalkan oleh putusan MK. Contoh lain lagi yang tak masuk akal, bisa terjadi. Sebab, putusan bersyarat MK tentang OBL menyediakan yurisprudensinya. Katakanlah Presiden Jokowi tiba-tiba memberhentikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kemudian dia angkat Ganjar Pranowo sebagai gantinya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, semua itu bisa menjadi konstitusional lewat putusan MK di masa depan. Ada presedennya, ada yurisprudensinya. Apalagi, para hakim MK yang ada saat ini rata-rata masih akan duduk lebih dari lima tahun mendatang. Sekali lagi, hari ini MK kelihatan seolah berani melawan, tapi boleh jadi ada tujuan lain yang lebih besar.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon
Jakarta, FNN - Dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada tanggal 28 November 2021, Partai Gelora Indonesia akan mencanangkan Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Kegiatan akan dipusatkan di sub-das sungai Citarum, kampung Cikoneng, Bandung pada Ahad pagi (28/11). Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta didampingi jajaran pengurus pusat dan wilayah Jawa Barat, secara simbolis akan menanam pohon secara serentak bersama di 34 provinsi seluruh Indonesia. "Rencananya pada tanggal 28/11 kami akan mulai menanam 10 ribu pohon secara nasional untuk menandai dimulainya gerakan menanam 10 juta pohon hingga November 2023. Jadi ini aksi nyata yang berkelanjutan," papar Ir. Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora. Gerakan menanam pohon ini dilakukan Partai Gelora berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kantor Dinas dan Balai Pembibitan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pihak LSM yang peduli lingkungan hingga kalangan ulama dan artis. "Ya benar. Sudah sepekan kami meluncurkan kampanye literasi dan kolaborasi di media sosial untuk mengajak masyarakat menanam pohon. Kami libatkan kalangan artis yang dikoordinir oleh bang Dedi Mizwar, Ketua Bidang Pengembangan Seni Budaya di Partai Gelora. Kampanye literasi ini akan mengiringi aksi nyata menanam pohon selama dua tahun ke depan hingga tingkat kelurahan dan desa," ungkap Ari Saptono, koordinator Gelora Tanam 10 Juta Pohon. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggiatkan kesadaran dan gerakan menanam pohon untuk mengatasi deforestasi, bertambahnya lahan kritis dan peningkatan suhu udara khususnya di daerah perkotaan. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup meluncurkan program satu orang menanam dua puluh lima pohon, dengan bibit pohon yang disediakan oleh pemerintah. "Kami di Gelora menyadari benar isu perubahan iklim dan menyambut baik komitmen Presiden Jokowi melawan fenomena perubahan iklim ini pada saat pertemuan G 20 lalu. Maka Gelora Menanam 10 Juta Pohon ini sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kecil kami untuk ikut mengatasi perubahan iklim di Indonesia," ungkap Mahfuz Sidik, Sekjen Partai Gelora Indonesia. (sws)
MUI: Kongres Ekonomi Umat Bukti MUI Tidak Hanya Urusi Fatwa dan Halal
Jakarta, FNN - Kongres Ekonomi Umat yang akan digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 10-12 Desember menjadi bukti bahwa forum ulama Indonesia itu tak hanya mengurusi fatwa dan masalah halal saja, kata Ketua Penyelenggara Kongres, Andi Djuweli. "Harapan kami dengan ulama bergerak ini semua 'stakeholder' merasa ikut menggerakkan ekonomi umat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan kongres yang rencananya digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tersebut merupakan ijtihad ulama terhadap ekonomi umat. Ulama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi harus sama-sama rembug dalam membangkitkan ekonomi. Apalagi pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah memukul perekonomian. Maka ulama perlu turun demi mencegah terjadinya masalah sosial yang berkelanjutan. "Pandemi ini juga bukan soal bencana, tentu kita paham dan belum tahu kapan berakhir. Tetapi kalau kita hanya menunggu saja tidak ada aksi efeknya tentu luar biasa kepada ekonomi umat kita," kata dia. Kongres empat tahunan ini akan dihadiri oleh 11 tokoh besar dan 250 peserta dari berbagai golongan. Tokoh-tokoh yang dijadwalkan hadir seperti Jusuf Kalla dan Chairul Tanjung. Sementara lembaga yang turut ikut yakni Kadin, ACT, BAZNAS, hingga Badan Wakaf Indonesia. Nantinya, kata dia, mereka yang hadir akan merumuskan, memberikan saran dan masukan, serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. "Karena bagaimana pun hari ini juga pemerintah juga berkembangnya suatu bangsa dan negara, kuatnya pemerintah, dibangun bersama-sama," katanya. Menurutnya, salah satu poin penting dalam pembahasan kongres yakni menyoroti UMKM. Sebab, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara yang mampu membangkitkan diri dari keterpurukan. "Ulama merasa bagaimana menggerakkan ini semua. Jadi soal pandemi kita ikhtiar bagaimana menyelesaikan pandemi, tapi soal ekonomi jangan sampai tidak selesai. Sebab kalau tidak diselesaikan akan menjadi bahaya," demikian Andi Djuweli. (mth)
BMKG Catat 67 Kali Kejadian Gempa Bumi Guncang Manggarai Barat
Labuan Bajo, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kupang mencatat 65 kali kejadian gempa bumi mengguncang Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode Oktober-November 2021. "Terjadi 67 kejadian gempa bumi yang mana 65 kejadian dengan magnitudo kurang dari empat dan gempa bumi magnitudo kurang dari 4 dan lebih dari 5 sebanyak 2 kejadian," kata Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Sabtu. Ia menjelaskan berdasarkan kedalaman, gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km terjadi sebanyak 33 kejadian, gempa bumi menengah (60-300 km) sebanyak 33 kejadian, dan gempa bumi dalam atau lebih dari 300 km sebanyak 1 kejadian. Sedangkan berdasarkan lokasi kejadian, katanya, sebanyak 53 kali gempa bumi terjadi di laut dan 14 kali gempa bumi di darat. Margiono menjelaskan wilayah Manggarai Barat merupakan daerah dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi. Sehingga, perlu edukasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi tersebut. Melalui mitigasi bencana yang baik, maka ada minimalisasi korban jiwa saat terjadinya bencana gempa dan tsunami. Selain itu, BMKG pun selalu mengamati dan memonitor kejadian gempa 24 jam per 7 hari. Sehingga, segala informasi terkait kebencanaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data BMKG, Labuan Bajo merupakan daerah rawan gempa dan tsunami baik berdasarkan aspek sumber gempa maupun aspek sejarah. Jika merunut aspek sumber gempa, letak Labuan Bajo, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Sesar Naik Flores/Patahan Naik Flores dengan magnitudo tertarget M 7,5. Selanjutnya, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Zona Megathrust Segmen Sumba yang memiliki magnitudo tertarget M8,3. Sedangkan berdasarkan sejarah, perairan Labuan Bajo di Manggarai Barat dan Komodo pernah mengalami dua kali tsunami, yaitu pada 28 November 1836 dan 14 April 1855. Sebagai kawasan seismik aktif, hasil monitoring BMKG menunjukkan wilayah Manggarai Barat yakni Labuan Bajo dan sekitarnya memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi yang tampak dari peta seismisitas. Gempa bumi sendiri akan mengalami periode berulang. Jika terjadi gempa akibat Sesar Naik Flores dengan kekuatan M7,4 maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo berdasarkan skenario model tsunami ialah Siaga dengan tinggi antara 0,5 hingga tiga meter. Namun jika terjadi gempa di zona megathrust Sumba dengan kekuatan M8,3, maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo yakni Awas dengan ketinggian di atas tiga meter. Berdasarkan fakta tersebut, maka wilayah Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan pengawalan dalam bentuk mitigasi bencana, demikian Margiono. (mth)
Sleman Sosialisasi Cukai Rokok Melalui Olahraga dan Budaya
Sleman, FNN - Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta mengadakan sosialisasi berbagai informasi tentang cukai rokok melalui kegiatan olahraga dan budaya di halaman Kantor Kelurahan Purwomartani, Kapanewon (Kecamatan) Kalasan, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut sosialisasi disampaikan kepada komunitas senam, komunitas sepeda ontel, serta komunitas jemparingan (panahan tradisional). Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi cukai tembakau ini merupakan salah satu program yang menggunakan dana dari pengembalian cukai tembakau Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Pada tahun ini, kata Danang, Sleman mendapatkan pengembalian cukai tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1,6 miliar yang juga akan dimanfaatkan untuk sosialisasi dalam berbagai program. "Selain dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu untuk kesehatan, kami pergunakan juga untuk kegiatan kemasyarakat seperti saat ini dan juga dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu. terutama buruh pabrik dan petani tembakau di daerah ini," katanya. Ia menjelaskan tujuan sosialisasi tersebut untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap cukai tembakau ilegal sehingga turut serta membantu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai tembakau. "Harapannya dana bagi hasil ini bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program kemasyarakatan sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Sleman," katanya. Selain itu, lanjut dia, yang paling penting masyarakat akhirnya sadar dan ikut menyosialisasikan tentang cukai rokok ini. "Ternyata kemasan sosialisasi seperti ini banyak dijadikan percontohan oleh daerah lain di luar Kabupaten Sleman. Sebelumnya kami sempat mengadakan sosialisasi lewat pertunjukan ketoprak. Banyak daerah lain melihat bahwa kemasan seperti ini sangat bagus dan menarik untuk ditiru dan diterapkan," katanya. Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta yang diwakili Andrias Wunika Susi Lestyarini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman kepada komunitas masyarakat atau masyarakat secara luas terkait dengan cukai legal yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. "Sosialisasi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tembakau yang kemudian menghasilkan dan memberikan pendapatan bagi daerah, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui kegiatan positif olahraga, seni, kebudayaan, dan lainnya," katanya. Ia menegaskan bahwa memperjualbelikan rokok ilegal merupakan tindakan melanggar hukum. Dengan membeli rokok yang legal, dapat berkontribusi terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang nantinya akan disalurkan kembali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ditutup dengan pelepasan keberangkatan komunitas sepeda ontel yang dilepas langsung oleh Danang Maharsa, kemudian olahraga senam yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Ny. Sri Hapsari Suprobo Dewi, dan diakhiri dengan kegiatan jemparingan bersama. (sws)
Ditjenpas Optimalkan Pemberian Remisi Atasi "Over" Kapasitas di Lapas
Jakarta, FNN - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), Thurman Saud Marojahan Hutapea mengatakan pihaknya mengoptimalkan pemberian remisi untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. “Ditjenpas melakukan optimalisasi pemberian remisi, ada remisi umum, remisi khusus, remisi lansia, remisi sakit permanen, remisi anak, dan remisi dasawarsa bagi pidana umum,” ujar Thurman Saud Marojahan Hutapea. Hal tersebut dipaparkannya dalam webinar nasional bertajuk “Keadilan Bercita Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Official Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui optimalisasi pemberian remisi itu, lanjut Thurman, hak-hak warga binaan diharapkan pula menjadi tidak terabaikan sepanjang mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam regulasi untuk mendapatkan remisi. Di samping langkah tersebut, menurut Thurman, Ditjenpas juga melakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi persoalan “over” atau kelebihan kapasitas di lapas. Upaya selanjutnya adalah mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan asimilasi rumah, yaitu pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat di lingkungan rumah. Di samping itu, tambah Thurman, Ditjenpas juga menggencarkan koordinasi dengan pihak penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara yang adil dengan menekankan pada pemulihan seperti keadaan semula. Lalu, ada pula langkah pembangunan lapas baru dan penambahan kapasitas hunian yang disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah. “Kita juga sudah melakukan redistribusi narapidana dari lapas yang over kapasitasnya luar biasa ke lapas yang dimungkinkan masih bisa menampung mereka,” tambah Thurman. Sebelumnya, diketahui lapas di Indonesia mengalami persoalan kelebihan kapasitas penghuni. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham per Maret 2021, tercatat total penghuni lapas mencapai 255.435 orang, sedangkan kapasitasnya hanya mampu menampung sebanyak 135.647 orang. Dari data itu, artinya, lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 88 persen dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, Ditjenpas semakin gencar melakukan upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas di lapas Indonesia. (sws)
Polisi Kediri Tangani Kecelakaan Empat Meninggal
Kediri, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menangani kecelakaan antara mobil dan truk yang mengakibatkan empat orang santri meninggal dunia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kediri AKP Bobby Mochammad Zulfikar mengemukakan kejadian kecelakaan antara truk tronton dengan mobil elf itu terjadi di jalan umum Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. "Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi truk melaju dari arah selatan ke utara dan sesampai TKP terjadi laka lantas. Mobilnya melaju dari arah sebaliknya," katanya di Kediri, Sabtu. Ia mengatakan, mobil elf dengan nomor polisi S 7987 W mengangkut para santri dari sebuah pondok pesantren di Jombang. Mereka rencana hendak liburan ke Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek dan akhirnya pupus setelah kendaraan yang mereka tumpangi justru mengalami kecelakaan lalu lintas. Pengemudi truk yang masih belum diketahui identitasnya diduga terlalu ke kanan saat melaju, sehingga menabrak mobil tersebut. Bagian kanan mobil terkelupas. Dalam musibah itu, terdapat sekitar sembilan orang penumpang mobil elf. Dari jumlah itu, empat penumpang mobil elf meninggal dunia akibat luka yang mereka derita. Korban meninggal antara lain Suparman (48), warga Desa Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Korban lainnya adalah Abdul Azis (38), Nur Hasan Saudi (38) dan Nur Wakid (42). Alamat mereka sama dengan dengan korban Suparman. Seluruh jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Bhayangkara, Kota Kediri, untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan korban yang luka juga dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, badan elf diketahui rusak berat terutama bagian tepi sebelah kanan. Sedangkan pengemudi truk tronton saat ini masih diburu petugas. Warga yang menyaksikan kejadian kecelakaan itu juga sempat berusaha membantu petugas. Arus lalu lintas sempat menjadi macet, saat proses evakuasi. Namun, tidak berapa lama petugas mobil derek membantu menderek mobil elf yang mengalami kecelakaan itu ke lokasi untuk menaruh kendaraan kecelakaan Satlantas Polres Kediri. Saat ini, arus lalu lintas sudah kembali normal. Polisi juga masih melakukan penyelidikan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan itu. (sws)
Polisi Dalami Motif Pembunuhan Berantai Lima Warga di OKU Sumsel
Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU), Sumatera Selatan, mendalami motif pembunuhan terhadap lima orang warga Kampung I, Desa Sungai Bunglai, Kecamatan Peninjauan, OKU. Lima korban tersebut berinisial S (45), I (48), E (40), HJ (33) dan Er (35). Mereka tewas dibunuh secara tragis oleh pelaku berinisial OF (25) seorang pria yang warga setempat pada Jumat (26/11). Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Hillal Adi Imawan di Baturaja, Sabtu mengatakan, pelaku sudah diamankan oleh anggotanya ke Mapolres beberapa saat setelah melakukan aksinya. Pelaku diperiksa secara intensif oleh petugas untuk menggali alasan ia menghabisi nyawa lima tetangganya tersebut. Menurutnya, dari keterangan yang didapat pelaku menyebut ia merasa sakit hati terhadap salah satu korban yang diduga sudah mengambil kartu ATM miliknya. Namun polisi belum dapat memastikan keterangan tersebut lantaran saat diinterogasi pelaku sedikit ngawur saat berbicara. Sebagaimana diketahui dari informasi warga setempat pelaku itu diduga memiliki keterbelakangan mental. “Belum bisa kami pastikan motif seperti apa. Masih kami tindak lanjuti peristiwa ini seperti memeriksa saksi-saksi dan memerlukan bantuan dokter atau psikolog untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa pelaku tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres OKU Ajun Komisaris Polisi Mardi Nursal mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi kejadian tersebut berlangsung Jumat (26/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Ia menjelaskan, mulanya pelaku OF (25) keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan makan somai di warung. Disana pelaku bertemu korban pertama H, tanpa diduga langsung ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan sebilah pisau sampai tersungkur. “Kemudian terjadi keributan di sana. Sehingga, korban kedua I yang sedang melintas di lokasi berhenti bermaksud hendak melihat namun, malah ikut kena tusuk,” ujarnya. Kejadian berlanjut, pelaku masuk ke belakang rumah warga menuju ke arah sumur. Disana, ia bertemu korban ketiga yakni E yang sedang mengambil air. Lanjutnya, E (40) suami dari Er yang melihat istrinya menjerit kesakitan langsung keluar rumah bermaksud hendak menolong. Namun naas ia ternyata ikut ditusuk oleh pelaku. "Er sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan akibat luka di bagian leher," ujarnya. Sama halnya dialami oleh korban kelima S yang mendengar keributan langsung keluar rumah dan tewas dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu pelaku langsung pulang ke rumah hingga akhirnya ditangkap petugas. “Saat ini para korban sudah diserahkan kepada keluarga,” tandasnya. (sws)
POPULER
