ALL CATEGORY
Sebanyak 15 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Demonstrasi Anarkis
Jakarta, FNN - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (PP) di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 berakhir ricuh. Kericuhan menyebabkan satu anggota polisi, Ajun Komisaris Besar Dermawan Karosekali dikeroyok pendemo. Peristiwa tersebut menyebabkan polisi bertindak tegas membubarkan mereka. Bahkan Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi naik ke mobil komando meminta pelaku pengeroyokan anggota polisi menyerahkan diri. Selain itu dia meminta aksi demo segera bubar. Tidak lama setelah itu polisi lansung bergerak membubarkan massa. Menurut pengamatan wartawan FNN di lokasi lansung kocar-kacir dikejar polisi. Akibat peristiwa pemukulan terhadap polisi dan aksi anarkis lainnya, 15 anggota PP dijadikan tersangka. Penetapan tersangka itu juga karena polisi menemukan senjata tajam yang dibawa anggota pendemo. "Dalam kegiatan demo tadi kami amankan 15 tersangka. Sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa tadi di awal," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan. Zulpan mengatakan, total ada 21 orang yang ditangkap terkait unjuk rasa tersebut. Tetapi, hanya 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Semua membawa senjata tajam. Ini senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena dapat membahayakan orang lain," ujar Zulpan. Dia menuturkan, , lima orang masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Satu orang lainnya masih diperiksa secara terpisah atas dugaan pengeroyokan terhadap Kapala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar, Dermawan Karosekali. Ke-15 tersangka itu langsung ditahan oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan intensif. "Nanti kami (polisi) periksa lanjutan dan dilakukan penahanan," kata Endra Zulpan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada 15 tersangka tersebut, yakni Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN/Antara).
Media Miliki Peranan Penting Cegah Kekerasan pada Perempuan
Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga mengajak media untuk fokus dan memerangi tindakan kekerasan pada perempuan karena media berperan besar mencegah kekerasan pada perempuan. Media diharapkan bisa menerapkan peliputan yang berperspektif korban dan bisa mempromosikan norma positif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. “Indonesia yang aman bagi perempuan tidak akan tercipta tanpa dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, khususnya media. Dalam hal ini, kami sangat berharap media bisa menjalankan kode etik pemberitaan yang ramah perempuan, serta mulai mengembangkan kebijakan media untuk mendorong pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan” kata Bintang dalam acara virtual yang dilangsungkan Yayasan Care Peduli dan UN Women, Kamis. Bintang menyebutkan fakta, 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik ataupun seksual oleh pasangan, nonpasangan, maupun keduanya. Kondisi serupa terjadi di Indonesia, rupanya perempuan Indonesia yang berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual dalam hidupnya. Dengan kondisi itu, Bintang mengajak media agar bisa memerangi dan mencegah kekerasan kepada wanita lewat menyediakan pemberitaan yang ramah perempuan. Pernyataan serupa juga diangkat oleh UN Women Representative and Liasion to ASEAN Jamshed M. Kazi yang menyebutkan media bisa berkontribusi besar untuk mendorong pesan kesetaraan gender. Media diharapkan tidak menormalisasi kekerasan pada wanita dan lebih banyak mendorong pesan kesetaraan dinilai mampu mendorong literasi agar posisi wanita bisa setara dengan laki- laki. "Peran media tetap penting untuk meningkatkan kesadaran, melawan misinformasi, menanamkan lebih banyak kepercayaan bagi para penyintas dan mendorong respons publik - terutama di antara pembuat kebijakan, akademisi, influencer, dan penyedia layanan,” ujar Jamshed. Sejalan dengan pesan mencegah kekerasan pada wanita, Yayasan CARE Peduli dengan visinya menciptakan ruang aman yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat turut mendukung media bisa mendorong kesetaraan gender dalam pemberitaannya. Diharapkan media juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan pada perempuan. Sejalan dengan visinya, Yayasan CARE berkomitmen untuk mengadvokasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi dan kesetaraan gender dapat tercipta di Tanah Air. (mth)
Partai Demokrat Dukung Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Setara Dengan DPR
Jakarta, FNN – Partai Demokrat (PD) mendukung penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mendukung upaya yang dilakukan berbagai pihak, termasuk DPD dalam menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) pencalonan presiden oleh partai peserta pemilu, menjadi nol persen. PD menyampaikan dukungan tersebut dalam dialog dengan DPD yang dipimpin oleh Ketua Kelompok DPD MPR RI, Tamsil Linrung, di Jakarta, Kamis, 25 November 2021. Dalam pertemuan itu, Tamsil antara didampingi Muhammad Syukur (sekretaris), Fahira Idris, Eni Sumarni dan Muhammad Ajbar. Sedangkan pengurus PD yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain, Wakil Ketua Umum PD, Marwan; Sekretaris Jenderal PD, Teuku Rifki; Ketua Kajian Ketatanegaraan, Andi Timo. Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak hadir karena masih di Amerika Serikat mendampingi ayahnya yang masih menjalani pengobatan setelah operasi kista. Dialog berlangsung cair. PD juga menegaskan dukungan terhadap upaya amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Dukungan PD tersebut berarti semakin menambah deretan kalangan yang setuju atas berbagai gagasan yang dilontarkan DPD, terutama penghapusan PT. Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti bersama timnya adalah penggagas perlunya penghapusan PT menjadi nol persen. Dengan cara itu, sangat dimungkinkan munculnya calon perseorangan dalam perebutan kursi presiden lewat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Jika hal itu lolos, sangat dimungkinkan DPD bisa mengajukan calon se ndiri, karena jumlah anggotanya 136 orang. Kalau jumlah tersebut diasumsikan sebagai parpol peserta Pemilu, DPD adalah nomor 1, mengalahkan PDIP dengan 128 kursi dari 575 kursi DPR RI atau 22,26 persen. (MD)
Satu Hari Ini Hari Guru, 364 Hari Lainnya Hari Koruptor
By Asyari Usman Alhamdulillah! Ada satu hari untuk Hari Guru. Hari ini 25 November. Nimbrung ucapan “selamat” kepada para Pak Guru dan Bu Guru. Kami tahu, tidak semua kalian “selamat”. Banyak yang harus hidup belasan bahkan puluhan tahun dengan honor 300 ribu perak sebulan. Lebih 700,000 guru yang masih berstatus tak menentu. Mereka disebut ‘guru honorer’. Ada yang sudah lebih 20 tahun menyandang status ini. Sadis! Satu-dua orang baik berusaha agar para guru honorer itu bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Terutama mereka yang telah berjibaku belasan tahun dengan honor yang tak masuk akal. Namun, usaha ini masih belum membuahkan hasil. Ada saja yang dijadikan alasan untuk memblok upaya menjadikan guru honorer sebagai PNS. Tadi pagi, seorang yang berhenti menjadi guru honorer untuk kemudian menjadi tukang baso bercerita tentang adanya kesengajaan untuk mencegah mereka menjadi PNS. Luar biasa! Itulah Indonesia. Itulah penguasa negeri ini. Mereka lebih mengutamakan para koruptor agar bisa lebih leluasa menggarong uang rakyat. Mereka bantu para perampok kekayaan negara itu untuk mendapatkan keringanan hukuman sekiranya mereka pura-pura diadili. Para penguasa eksekutif dan legislatif fokus berkolaborasi untuk menilap uang rakyat. Mereka kompak dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga antikorupsi ini tidak lagi seram. KPK sekarang berubah drastis. Semakin menyenangkan bagi para penggarong. Selama tujuh tahun belakangan, ratusan ribu guru honorer bersabar menunggu realisasi janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014. Waktu itu, Jokowi menjanjikan langkah-langkah yang akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Termasuklah mendorong agar mereka diangkat menjadi PNS. Tapi, janji ini tersisih oleh ambisi Jokowi untuk menciptakan sekian banyak ‘legacy’ (warisan) yang kolosal. Jokowi sibuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dengan biaya minimal 500 T. Ini akan menjadi warisan dahsyat. Nama Jokowi akan dikenang sepanjang zaman. Energi kabinet dikerahkan untuk ibu kota baru. Dia juga sedang hanyut dalam mimpi infrastruktur yang menjanjikan puja-puji ‘legacy’. Jokowi tengah fokus menuntaskan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami “infeksi” biaya. Ada pembengkakan besar. Dompet semakin tipis. BUMN tak bisa diharapkan. Malahan banyak yang mau bangkrut. Jalan pintas: cari pinjaman baru. Utang yang ada lebih 6,000 Triliun. Enam gunung besar. Mungkin diperlukan beberapa gunung besar lagi. Para koruptor tahu persis bagaimana cara mencangkol gunung-gunung baru itu nanti. Mereka sudah lakukan itu setiap hari, sepanjang tahun. Para koruptor itu libur satu hari saja. Sekadar memberikan kesempatan kepada para penguasa untuk mengucapkan “Selamagt Hari Guru” pada 25 November. Besok mereka kembali sibuk berkolaborasi dalam korupsi. Begitulah gambarannya. Anda, para guru honorer, punya satu hari saja dalam setahun. Itu pun hanya untuk menerima basa-basi ucapan selamat. Yang 364 hari lainnya adalah untuk para koruptor.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Formula E Lepas dari Kebuntuan Siasat Jahat
Oleh: Yusuf Blegur Saking tidak ada lagi isu atau celah yang bisa dimainkan untuk menjatuhkan Anies Baswedan, PDIP dan PSI seperti memaksakan wacana Formula E untuk terus mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta. Sudah hampir setahun ini, kedua partai politik di parlemen Kebon Sirih seperti ngotot, gigih dan pantang menyerah mengeksploitasi program balap mobil listrik yang akan diselenggarakan Pemprop DKI. Setelah kegagalan penggunaan hak interpelasi, pemeriksaan BPK yang clear dan pengerahan pendengung, influencer dan buzzer, bahkan hingga menggunakan jejaring dan kekuasaan politisnya memaksa membawa program Formula E ke KPK. PDIP dan PSI yang berkecamuk dendam dan nafsu terus berupaya menggusur orang nomor satu di balai kota itu. Tidak sedikit pun dapat memenuhi ambisi dan syahwat politiknya. Anies bergeming dan tetap melanjutkan program Formula E. Justru dari sekelumit itu, figur Anies banjir simpati dan dukungan baik dari warga Jakarta maupun nasional. Seperti gajah di pelupuk mata tak tampak, namun semut di seberang lautan terlihat. PDIP dan PSI larut dalam emosi dan dikendalikan kedengkian yang berlebihan terhadap Anies. PDIP dan PSI selalu abai, bahwa internal partainya termasuk yang paling sering terlibat korupsi, mengumbar janji yang tak pernah ditepati dan melahirkan kebijakan yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Kader-kader partai PDIP dan PSI yang sering bolak-balik berurusan dengan instrumen seperti KPK dan kejaksaan agung. Mulai dari korupsi bansos saat pandemi, korupsi E-KTP hingga sulitnya menemukan hilangnya Harun Masiku ditelan kasus suap KPU. Termasuk kehilangan semua jejak dan keterlibatan yang ada dalam kasus itu. Begitu pun dengan kegagalan pembangunan infra struktur baik karena mangkrak maupun sebab dibangun dengan utang yang mencekik rakyat, namun begitu saja dijual murah. Ada lagi kereta cepat Jakarta Bandung yang lambat pekerjaannya namun cepat membengkak biayanya. Juga soal banjir pun begitu, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah hingga banjir Sintang Kalimantan Barat. Semua kegagalan-kegagalan program pembangunan yang diikuti maraknya korupsi dan kerusakan alam seakan tak tampak dan tak ada dalam pengetahuan serta kesadaran mereka. Padahal PDIP dan PSI merupakan partai politik dalam lingkar kekuasaan yang melaksanakan pembangunan dan menggerakkan sebagian besar birokrasi pemerintahan di keseluruhan negeri. Kader PDIP begitu juga PSI seperti orang-orang yang sedang berlarian telanjang bulat di jalan, sembari teriak mengumumkan peraturan dan norma kesusilaan kepada masyarakat. Bagai orang yang sedang mabuk alkohol dan narkotika, seakan percaya diri menasehati orang yang masih sadar dan sehat. Bagi PDIP dan PSI, tidak ada urusan yang lebih besar dari fenomema korupsi dan extra ordinary crime lainnya yang melilit tubuh mereka sendiri, selain program Formula E. *Tak Berhenti Sampai Anis Bisa Dijegal* Sepertinya dan kecenderungannya perlu ada tes kejiwaan dan psikis bagi orang seperti Giring Ganesha yang Ketua Umum PSI dan Pasetyo Edi Marsudi yang kader PDIP sekaligus ketua DPRD DKI. Pasalnya, kedua orang ini begitu ngotot dan ngoyo mencari-cari kesahan Anies dalam program Formula E. Giring yang tumbuh dalam habitat keartisan, dianggap belum memiliki pengalaman dan kematangan dalam politik. Begitu Juga dengan Prasetyo yang jejak rekam dan behaviornya politiknya biasa-biasa saja. Kelihatan sok tahu dan merasa lebih pintar dari Gubernur Jakarta yang sudah kenyang di dunia pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Giring dan Prasetyo memang berani, tapi tak punya cukup akal sehat dan kemampuan wawasan kebangsaan yang mumpuni. PDIP dan PSI yang hanya bermodalkan kekuasaan politik dan mungkin sudah lumayan menimbun kapital. Memaksakan hasrat dan target kepentingan politiknya, mendobrak mekanisme dan aturan struktur formal lainnya yang sudah ada dan berjalan dalam perencanaan Formula E. Selain penegasan dari BPK dan Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI). Bahwasanya sejauh ini tidak ada masalah dan tidak diketemukan penyalahgunaan uang negara. Bambang Soesatyo pun mempersilahkan proses hukum ditempuh namun kegiatan Formula E tetap bisa berjalan. Selain itu, diperkuat juga dari Co-founder Formula E merangkap Wakil Formula E Operations (FEO), yakni Alberto Longo. Seperti yang dilansir tempo.co dan Jakarta (Antara). Alberto Longo membantah isu bahwa Jakarta adalah satu-satunya kota penyelenggara yang membayar commitmen fee. Beberapa kota di negara lain juga melakukan hal yang sama. Dalam jumlah pembiayaan Jakarta juga tidak lebih besar dari kota-kota penyekengara Formula E lainnya. Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur dari rencana dan proses kegiatan Formula E. Tidak ada klausul yang menyimpang, ujarnya. Bahkan saat presiden dan pemerintah pusat mendukung pelaksanaan Formula E di Jakarta. Sebuah event yang mengangkat trust dunia terhadap Indonesia dan membuka peluang investasi yang sedang digenjot pemerintah pusat. Belum mampu juga memulihkan kewarasan berpikir legislator PDIP dan PSI di kawasan Balai Kota. Formula E yang dimasalahkan secara politis bukan teknis, dieksplotasi PDIP dan PSI guna memuaskan syahwat politik keduanya di Jakarta. Ini sudah diluar batas fatsun politik dan keberadaban demokrasi. Dimana ambisi telah membunuh kewarasan politisi tanggung ala Garing dan Prasetyo. Formula E juga tetap lebih rendah dan dianggap tidak istimewa ketimbang balapan WSBK Mandalika 2021 di Sirkuit Mandalika yang berbiaya besar juga dan dibangga-banggakan. Namun even dunia itu seketika diawal pembangunan, telah menjadi wahana air tempat bermain anak untuk bule-bule pembalap internasional. Banjirpun tumpah ruah ke tempat dan ajang olah raga dunia. Entah harus bilang menakjubkan atau memalukan bangsa?. Jadi seperti biasa buat Anies. Tetap tenang, santun dan cerdas. Ketidakwarasan politisi kerdil dan picik jangan sampai membuat Jakarta jadi ikuti-ikutan edan. Lagipula, banjir Jakarta juga sudah pindah ganasnya ke Jabar, Jawa Tengah hingga Sintang Kalimantan Barat. Begitu juga korupsi, semakin marak dan mewabah diluar birokrasi Pemvrop DKI Jakarta. Tetap lepas dan waspada dari kebuntuan politisi licik dan siasat jahatnya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Mahasiswa dan Pemuda Pancasila Demo di DPR
Jakarta, FNN - Dua kelompok massa mengadakan demonstrasi di sekitar gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 siang ini. Kedua kelompok mendatangi gedung dewan dengan tuntutan yang berdeda. Berdasarkan pantauan wartawan FNN.co.id, massa Pemuda Pancasila (PP) datang lebih duluan sekitar pukul 13.00. Kemudian, sekitar pukul 14.00 tiba massa mahasiswa yang bergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Kedatangan massa PP bermaksud meminta anggota DPR, Junimart Girsang meminta maaf karena mengeluarkan pernyataan agar organisasi berseragam loreng merah itu dibubarkan. Padahal, anggota DPR dari PDIP itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FSLDK sempat khawatir ketika mendapat informasi ada massa PP yang demo, dan berada di gerbang utama gedung parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Para mahasiswa khawatir terjadi bentrok. Tuntutan mereka agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek)Nomor 30 Tahun 2021 segera dicabut. Dalam pandangan dan pendapat mereka, peraturan tersebut dapat menjadi pintu masuk kebebasan seks di kalangan mahasiswa atau kampus. Mereka juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibatalkan. Sebab, dalam kajian mereka, RUU tersebut juga mengandung unsur-unsur kebebasan seks. Selain itu juga bisa menjadi pintu masuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender), serta pernikahan sesama jenis. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN).
Tragedi Tak Hentikan Migran Menyeberang ke Inggris
Wimereux, FNN - Sebanyak 27 orang migran tenggelam di lepas pantai Prancis ketika perahu mereka terbalik di Selat Inggris pada Rabu. Prancis mengatakan pihaknya bekerja keras menghentikan penyeberangan ilegal di selat yang memisahkan daratan Eropa dengan Inggris itu. Namun tak ada yang menghentikan sekelompok migran lain yang terdiri dari 40 orang, termasuk enam anak-anak, yang berangkat dari Wimereux di utara Prancis saat fajar di hari yang sama. Berbalut mantel besar dan topi wol hitam untuk menahan dingin, belasan pria mengangkat perahu karet di pundak dan berjalan melewati bukit pasir menuju pantai. Di depan mereka terbentang perairan dingin dan sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Keluarga mereka mengikuti, termasuk sejumlah pria yang menyeret sebuah motor tempel. Seorang pria menggandeng anak laki-lakinya. Dua pria lainnya menggendong bocah kecil di atas pundak, dan para wanita membawa barang. Sebuah truk polisi Prancis datang menghampiri, menyorotkan lampu dan berputar mengelilingi para migran seakan berusaha menghalangi langkah mereka menuju laut. Seorang wanita yang membawa bocah kecil melangkah ke depan truk dan meraung-raung. Kendaraan itu berhenti dan tak lama kemudian pergi ke bagian pantai lain untuk berpatroli. Para migran lalu berlarian menuju perahu di pantai, mengangkat anak-anak ke atasnya lalu mendorongnya ke laut. Seorang wanita berteriak kepada Reuters: "Ke Inggris," sambil mengangkat sebuah kantong plastik ke atas kepala agar barang di dalamnya tetap kering. Dalam air setinggi pinggang, migran lain mendekati perahu karet dan naik ke atasnya. Perahu kecil itu akhirnya terisi penuh. Beberapa migran melambaikan tangan ketika mereka mulai bergerak meninggalkan pantai. Beberapa jam kemudian, mereka mendarat di dekat Dungeness, Inggris, dikawal sebuah perahu penyelamat. Seorang penjaga perbatasan membantu seorang anak bermantel dengan motif tartan yang sebelumnya terlihat di Prancis. Anak itu mengisap permen saat berjalan pelan ke arah pantai. (mth)
Lupakan Tirani Kekuasaan PBNU, Bangun Rumah KKNU-26
Oleh: Abdul Malik Said KITA telah disuguhi sebuah tontonan panggung Deklamasi dan Deklarasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 2 periode, tampak dalam sudut pandang mata awam terlihat Tirani Kekuasaan Absolut dan Show of Force Benih Fir'aun dan Qorun. Tirani Kekuasan ini tak mampu tertembus oleh apapun bak baja yang kuat dan tebal menghalau pedang samurai untuk mencabiknya dan sasaran anak panah yang lepas dari busurnya. Kokohnya pelindung PBNU oleh para Naga yang siap mencaplok mangsa yang mengusiknya. Instrumen barisan Penguasa yang merasa kuasa di atas kuasa Tuhan telah memperisai tubuh PBNU secara gagah dan elegan dan juga barisan kaum orientalis kapitalis zionis, komunis Chines, sekularis libralis, syi'is dan Islam Nusantara. Oh, begitu aman dan nyamannya sang Deklamator dan Deklarator di tubuh Jam'iyyah Nahdlotul Ulama yang berkuasa dalam 2 dekade ini. Kita semua tahu bahwa Nahdlotul Ulama lahir dari rahim para Wali-Wali Alloh Yang Mulia, suci bersih tanpa darah yang terkumandang Adzan dan Iqomah tanda kebangkitan Ulama dan Ummat Manusia di bumi Nusantara. Kelahiran NU memenuhi panggilan sang perintis jagat Nusantara untuk melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia adalah andil besar para kyai dan ulama yang ada di dalam Jam'iyyah Nahdlotul Ulama. Kini sejarah berubah akan eksistensi NU Tempo Dulu. Sejarahnya tertoreh dengan tinta air comberan yang tak berbekas kalimatnya, hanya bau busuk yang menyengat dirasa. Gonjang ganjing tontonan yang tak patut dilakukan oleh PBNU saat ini sebagai penerus para Mu'assis Nahdlotul Ulama, maka lahirlah KKNU-26 (Komite Khitthoh Nahdlotul Ulama 1926) untuk meluruskan jalan semestinya yang merujuk pada konsistensi garis-garis perjuangan Visi Misi yang sesuai dengan Qonun Asasi dan Khitthoh NU. KKNU-26 lahir di tengah-tengah badai besar yang menghempas lepas semua sendi-sendi kehidupan beraqidah Aswaja dan ittihaadus syakhshiyah di bumi nusantara. Memang KKNU-26 lahir masih dalam kondisi prematur, butuh incubator untuk memulihkan dan menumbuhkembangkan jiwa raganya agar menjadi kuat dan besar untuk berjuang melawan angkara murka dan orang-orang yang mengobrak-abrik sendi-sendi Jam'iyyah NU secara masif dan terstruktur. Tapi apa daya tangan tak kuasa dan sang Pengusa Alam belum turunkan nushroh-Nya kepada bayi yang prematur ini. Gerak sedikit, sudah muncul kekhawatiran akan efek dan imbalan dari gerakannya. Statement dari tokoh-tokoh KKNU-26 seperti alm KH Sholahuddin Wahid, KH Khoirul Anam, KH Suyuthi Thoha, KH Abdulloh Muchid, Prof. Dr. KH Ahmad Zahro, MA, Prof. Dr. KH Rahmad Wahab, Gus Sholahul Aam Wahib, KH. M. Ghozi Wahib dengan kalimat yang sama. Bahwa PBNU menampakkan arogansi kekuasaan, NU sudah dijual dengan harga rendah dan murahan, PBNU sudah sangat menyimpang dan melenceng dari qonun asasi dan Khitthoh. Beraneka narasi yang disampaikan untuk mengkritik dan meluruskan jalannya PBNU dan memulihkan marwah Jam'iyyah NU ternyata mendapat serangan balik dan ocehan-ocehan yang menyakitkan, dibilang Kyai-kyai frustasi, kurang kerjaan, gak dapat bagian dan banyak kalimat yang menyakitkan didengar. Serangan balik ini ada dua kemungkinan, bisa memicu bangkitnya KKNU-26 atau jadi kendornya perjuangan. Maka dari itu pertumbuhan KKNU-26 belum normal dan tidak sempurna. Realitas kondisi masih lemah dan tak berdaya karena gak ada biaya. Dan itu kita menyadari semua, bahwa motorik suatu organisasi adalah SDM dan SDA. Lalu apa yang seharusnya KKNU-26 perbuat? Dengan kuatnya perisai-perisai yang kokoh mengelilinginya yang tak bisa tertembus apapun anak panah yang bertubi-tubi? Sejalan dengan pemikiran saya oleh Bpk. KH Ahmad Fauzi mengharap Pengurus KKNU-26 untuk tidak terus-menerus melawan tembok raksasa itu, yaitu PBNU Now and New, biar mereka bertarung sendiri kita sebagai penontonnya. Lanjut beliau PB KKNU-26 fokus merawat rumah sendiri dan para penghuninya kaum nahdliyin dan para simpatisan dari kalangan para tokoh yang tidak tersentuh oleh kepemimpinan NU sekarang. Pendapat dan pikiran ini sungguh sangat Rasional dan Obyektif melihat ummat sekarang ini sudah apriori dan terpecah belah baik dari kalangan ulama ulamanya maupun warga nahdliyin itu sendiri, baik yang ada di struktural maupun yang ada di kultural NU. Oleh karenanya, KKNU-26 segera kembali mengurus rumah sendiri dan ummat ysng semakin parah kondisinya dalam persatuan dan kesatuan juga dalan konstruksi beragama ala ahlus sunnah wal jamaah. Rumah sendiri bisa lebih aman dan nyaman dirasa, maka mulailah kita Membangun dan Merenovasi Bangunan ysmg Rapuh yang Ditinggalkan oleh PBNU Ini. Penulis Adalah Pengasuh PP HAQ An-Nahdliyah, Sidoarjo
DPU Perbanyak Kolam Retensi pada 2022 Cegah Banjir di Bandung
Bandung, FNN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung menargetkan untuk memperbanyak kolam retensi pada tahun 2022 guna mencegah adanya genangan banjir di pemukiman atau di jalan raya yang kerap terjadi saat musim hujan. Kepala DPU Kota Bandung Didi Riswandi mengatakan kolam retensi yang akan dibuat, salah satunya di kawasan Cisanggarung. Selain itu, saat ini pihak DPU pun tengah merampungkan kolam retensi yang ada di kawasan Bima. "Jadi yang di Cisanggarung itu untuk menangani banjir di Cironggeng, Cikadut, Arcamanik, dan di Cingised," kata Didi di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Menurut Didi, sejauh ini Kota Bandung telah memiliki delapan kolam retensi. Adanya sejumlah kolam retensi itu menurutnya dinilai efektif untuk mengurangi banjir. Salah satunya, kata dia, yang dampaknya cukup nampak yakni Kolam Retensi Gedebage. Sejauh ini menurutnya di Jalan Soekarno-Hatta kawasan Gedebage belum terjadi kembali banjir yang menyebabkan kemacetan panjang. "Setelah itu dibangun, jalur cepat (Jalan Soekarno-Hatta) itu belum pernah terendam, jadi belum pernah terdengar lagi antrean panjang, itu sudah setahun lebih" kata dia. Untuk menangani permasalahan banjir, menurutnya ada sejumlah metode yang dapat dilakukan. Mulai dari pembenahan aliran, mengoptimalkan resapan, dan membuat tempat parkir air dengan kolam retensi. Namun, ia menilai saat ini yang paling efektif untuk menangani banjir yakni dengan kolam retensi. Karena, kata dia, kolam retensi memiliki daya tampung air yang cukup besar. "Tapi permasalahannya lahannya susah, jadi sebenarnya kalau sumur imbuhan (resapan) dikerjakan secara masif, itu akan efektif," kata Didi. Maka dari itu, menurutnya masyarakat juga perlu melakukan upaya secara masing-masing dengan membuat sumur resapan meski Pemerintah Kota Bandung terus menambah kolam retensi. "Kalau setiap rumah bikin sumur imbuhan satu rumah satu itu sangat efektif sekali," kata dia. (mth)
Danrem 172 PWY: TNI Tambah Personel Perkuat Koramil Suru-suru
Jayapura, FNN - Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan pihaknya segera menambah personel untuk memperkuat Koramil Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Penambahan personel segera setelah KSB melakukan penyerangan dengan menembaki koramil dan kios milik warga dari seberang sungai. "Saat penembakan yang dilakukan KSB pada hari Sabtu (20/11) menyebabkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya gugur bernama Sertu Ari Baskoro," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Kamis. Dikatakan pula bahwa prajurit TNI yang bertugas di Koramil Suru-suru sebetulnya relatif cukup banyak atau 40 orang prajurit sehingga dengan tambahan 50 prajurit bakal kuat lawan KSB. Saat menyerang dengan menembaki koramil dan kios warga, lanjut dia, kekuatan mereka cuma delapan orang dengan tiga pucuk senjata. "Mereka (KSB) saat menyerang berlindung di tiga kampung yang berpenduduk asal Nduga, sementara penduduk Suru-suru sendiri mengungsi," kata Pangemanan. Saat ini kepala distrik serta kepala kampung sudah berada di Suru-suru. Mereka menghimbau warga agar kembali ke rumah mereka di kampung karena anggota TNI siap melindungi masyarakat. Ketika ditanya tentang warga non-OAP (orang asli Papua), Danrem 172 mengatakan bahwa mereka sudah mengungsi ke Tomor sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu motor. "Untuk warga non-OAP, mereka mengungsi ke Tomor dan ada yang ke Agast, Kabupaten Asmat," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan. (sws)
POPULER
