ALL CATEGORY
Ong/Teo Bangga Bisa Berlaga hingga Semifinal Indonesia Masters
Nusa Dua, FNN - Ganda putra asal Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, yang dikalahkan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon pada semifinal Indonesia Masters 2021 di Nusa Dua, Bali, Sabtu mengaku bangga dan menilai hasil yang diraih sudah yang terbaik dan memuaskan. Bagi mereka, bisa mencapai babak empat besar merupakan perkembangan pesat dalam performa mereka dan hanya butuh perbaikan dalam sejumlah hal. "Meskipun kalah, bisa tampil ke semifinal itu sudah merupakan hasil yang bagus. Hanya saja kami bermain kurang konsisten di pertandingan tadi," kata Ong di Nusa Dua, Bali. Ganda putra peringkat 14 ini kalah dari Minions dengan skor 21-18, 17-21, 11-21 dalam pertarungan selama 58 menit. Setelah pertandingan, kedua pemain yang sudah enam kali bertemu Minions ini mengaku mendapat banyak pelajaran dan pengalaman setelah dikalahkan ganda putra peringkat satu untuk keenam kalinya. "Kami berusaha bermain menyerang, tetapi kami sulit keluar dari tekanan. Ke depan kami harus bisa bermain lebih konsisten dalam menyerang. Ini pelajaran penting yang kami dapat dari pertandingan tadi," ungkap Ong. Sependapat dengan rekannya, Teo juga masih merasa permainannya kurang konsisten, sehingga pada gim kedua sempat kehilangan fokus dan akhirnya kalah pada pertandingan ini. "Kami bermain dengan gaya yang berbeda pada gim kedua. Kami masih perlu belajar satu sama lain hari ini. Konsistensi menjadi hal penting dalam meraih kemenangan. Kami belajar banyak hari ini," Teo menyebutkan. Kualitas permainan Ong/Teo hari ini juga diakui Minions yang kesulitan menembus pertahanan mereka. Dalam kesempatan yang berbeda, Kevin/Marcus merasakan perubahan pada penampilan Ong/Teo dibanding lima laga sebelumnya. Bahkan pada pertemuan keenam hari ini, Kevin/Marcus menilai perlawanan Ong/Teo menjadi yang terbaik dalam kesempatan pertemuan keduanya. Ong/Teo menampilkan pertahanan yang rapat meski sudah di hujani smes dan dropshot tajam dari Kevin atau Marcus. Namun ketahanan fisik dan mental menjadi kunci kemenangan Minions demi mengamankan tiket ke partai puncak. Kekalahan Ong/Teo membuat Malaysia gagal meloloskan dua wakilnya ke babak final. Sebelumnya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik juga tersingkir setelah dikalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dari Jepang dengan skor 18-21, 21-19, 17-21. (mth)
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Jalan Jalur Poros Pantura
Jakarta, FNN - Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan di Jalur Poros Pantura sehingga harus dibangun dengan menggunakan material beton karena setiap hari dilalui kendaraan bermuatan berat. "Jalan Jalur Poros Pantura harus dibangun dengan menggunakan material beton," kata Hamka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Hamka saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Rembang, Jawa Tengah. Dia mengatakan jalur poros Pantura merupakan jalan yang banyak dilalui angkutan logistik dengan berat muatannya rata-rata melebihi 10 ton ke atas, sehingga terjadi kelebihan beban jalan atau "overload". Menurut dia, jalan poros Pantura juga menjadi pilihan alternatif bagi sebagian besar pengemudi angkutan logistik daripada melalui jalan tol karena dianggap biayanya lebih mahal. "Jadi pengemudi merasa lebih memilih poros pantura dibanding lewat jalan alternatif jalan tol, dengan demikian poros pantura ini menjadi jalan utama bagi angkutan logistik," ujarnya. Hamka juga menilai perlu dibuatkan penyangga di bahu jalan poros Pantura agar tidak bergeser akibat beban jalan dan juga penegakan hukum terhadap pelanggar yang membawa barang melebihi kapasitas. (mth)
DPRD Kota Palangka Raya Minta Pemerintah Segera Sampaikan UMK
Palangka Raya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto meminta pemerintah setempat segera menyampaikan usulan rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. "Kami harap penetapan nilai UMK segera dibahas pemerintah kota dan disampaikan ke pemprov. Ini sesuai arahan, bahwa bupati dan wali kota diminta mengajukan rekomendasi ke gubernur sebelum 26 November," kata Sigit di Palangka Raya, Sabtu. Sigit pun meminta penetapan usulan upah minimum di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan komponen kebutuhan hidup layak. "Kemudian juga komponen-komponen lain yang terjadi saat ini. Tujuannya, besaran nilai upah minimum kota dapat memenuhi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja," kata Sigit. Tahun sebelumnya upah minimum "Kota Cantik" Palangka Raya 2021 ditetapkan di angka Rp2,93 juta lebih. Nilai UMK itu tidak ada perubahan dari tahun 2020. UMK Kota Palangka Raya itu urutan dua terendah untuk wilayah 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Upah minimum terendah di Kalteng pada tahun yang sama yakni di Kabupaten Kapuas senilai Rp2,90 juta lebih. Sementara urutan upah minimum tertinggi di Kalteng yakni Kabupaten Barito Utara sebesar Rp3,30 juta lebih. Disusul Kabupaten Barito Selatan senilai Rp3,24 juta lebih. Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Syahri Tarigan meminta pemkab/pemkot mengajukan rekomendasi (UMK) 2022 kepada gubernur sebelum 26 November 2021. "Gubernur akan menetapkan UMK 2022 selambatnya pada 30 November 2021 mendatang," katanya. Saat ini Pemprov Kalteng telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibanding 2021, yakni menjadi sebesar Rp2,922 juta lebih. Syahril menuturkan, dalam penetapan UMP pemprov telah melaksanakan sidang dewan pengupahan dan dalam penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan dalam penyesuaian UMP 2022 sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yakni memperhitungkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, serta pertumbuhan ekonomi maupun inflasi (mth)
Anis Matta: Islam Sampaikan Lima Pesan Bagaimana Hadapi Krisis
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Islam secara lugas telah menjelaskan bagaimana seharusnya manusia bersikap dalam menghadapi krisis berlarut seperti krisis saat ini akibat pandemi Covid-19. "Islam sebenarnya telah memberikan pesan kepada kita bagaimana menghadapi krisis. Dan gambaran tentang krisis tersebut ada di dalam Al Quran," kata Anis Matta saat bedah buku karyanya berjudul 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' yang diterbitkan oleh Poestaka Rembuq pada Jumat (19/11/2021). Menurut Anis Matta, pesan tersebut dapat diringkas ke dalam lima pesan. Ternyata krisis bukan merupakan sesuatu yang gelap, yang tidak bisa dipelajari. "Kalaupun ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang terbukti dalam pendekatan scientific, maka itu sebenarnya ketidakmengertian kita terhadap apa yang terjadi, bukan dihadapkan dengan teori konspirasi," katanya. Masifnya informasi teori konspirasi ini, kata Anis Matta, menyebabkan banyak disinformasi yang berseliweran, berasal dari individu, perusahaan, kelompok tertentu, bahkan negara. "Seperti sikap masyarakat menolak vaksin tertentu, itu efek dari teori konspirasi. Sehingga diperlukan tafsir pendekatan agama dan scientific, inilah pesan pertama. Semua bisa dipelajari dan ketika MUI memberikan fatwa, disinformasi tersebut perlahan hilang," katanya. Adapun pesan kedua adalah keimanan. Dimana public mood (suasana hati masyarakat) saat ini didominasi oleh rasa takut, sedih, emosi dan Frustrasi. Emosi negatif ini terus diulang dalam Islam agar ada proteksi keimanan. "Gunanya untuk proteksi mood kita dari semua tekanan masalah. Apakah pandemi ini rekayasa atau natural, dan mahluk (Covid-19) yang lahir, semua atas kehendak Allah SWT. ujarnya. Pesan ketiga adalah perilaku optimistis, mengubah krisis menjadi peluang, karena kegamangan akan menyebabkan kehilangan relevansinya. "Fokus pada peluang dan membalikkan tekanan untuk melakukan pencapaian luar biasa," katanya. Sedangkan pesan keempat adalah inspirasi sejarah. Yaitu muncul ide baru, narasi lama mati atau muncul pemimpin baru, sementara pemimpin lama menjadi tidak relevan. "Kita bisa mengambil inspirasi dari cerita Nabi Daud mengalahkan Jalut. Daud yang bertubuh kecil bisa mengalahkan Jalut yang besar," katanya. Terakhir, pesan kelima adalah soal geopolitik. Islam jauh-jauh hari sudah mengungkapkan mengenai garis pertemuan dengan Romawi, setelah mengalahkan Persia dan menjadi kekuatan global baru saat itu. "Pemahaman lemah orang terhadap krisis saat ini, akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu. Tetapi bersamaan dengan pandemi, kesadaran beragama meningkat. Perspektif agama harus menjadi landasan untuk kita mengembangkan langkah selanjutnya," tegas Anis Matta. Ustaz Muhammad Jazir Asp, agamawan dan Takmir Masjid Jogokariyan, Yogyakarta mengatakan, Masjid Jogokariyan mampu memanfaatkan badai krisis saat ini menjadi peluang, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi. "Kita bisa membuat masker, alkohol, hand sanitizer, disinfektan, baju hasmat, bumbu masak hotel, bahkan dapat limpahan zakat. Ini semua nggak kepikir, kalau nggak ada krisis. Krisis kita lewati dengan kegembiraan," kata Jazir. Pengamat ekonomi dari CELIOS Bhima Yudhistara mengatakan, apa yang disampaikan Anis Matta dalam bukunya adalah sebuah kebenaran dalam Islam, dimana setiap krisis ada peluang. "Sayang buku ini terbit, saat kasus sudah melandai. Saya juga melakukan riset, setiap krisis ada peluang dan sekarang banyak profesi baru. Makanya saya cukup optimis, dan kita tidak perlu pesimis, karena setiap krisis ada peluang," kata Bhima Yudhistira. Namun, Epidemiolog Universitas Airlangga M Atho'illah Isvandary mengingatkan, kemungkinkan Indonesia dilanda gelombang ketiga Covid-19, setelah dua bulan gelombang keempat Covid-19 melanda Eropa. "Gelombang Covid-19 di Indonesia selalu didahului gelombang Covid-19 di Eropa selalu didahului gelombang di Eropa. Prediksi kita dua bulan lagi akan ada gelombang ketiga di Indonesia," kata Atho'illah. (sah)
Kepala BNPB: Harus Ada Target Cegah Banjir di Kalteng Tak Berulang
Palangka Raya, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meminta ada target yang ditetapkan sebagai upaya pencegahan agar banjir di berbagai daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi saat ini, tidak kembali terulang di masa mendatang. "Jangan sampai kejadian ini berulang, maka kita harus memiliki target," katanya dalam rakor penanganan banjir di Palangka Raya, Sabtu. Suharyanto mengatakan setelah banjir saat ini bisa diatasi sebagai jangka pendek, maka jangka menengah dan panjang targetnya harus ada. Pihaknya pun siap mengirim petugas guna melakukan pendampingan untuk menyusun rencana maupun kegiatan agar kejadian banjir seperti saat ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Disampaikannya, selain dipicu curah hujan tinggi, juga perlu dicermati faktor-faktor lainnya, misalnya kondisi daya dukung alam untuk menerima air yang mungkin sudah tidak sama seperti dulu. "Di tingkat daerah, agar dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah," pintanya. Sementara itu hal lain yang ia tekankan, agar pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya memprioritaskan keselamatan warga terdampak di lapangan. "Setelah jiwa terselamatkan, kemudian hak-hak dasar harus terpenuhi, misalnya seperti makanan, selimut, serta lainnya," jelasnya. Kepala BNPB meminta agar semua pihak bersinergi dan dilibatkan agar penanggulangan banjir di berbagai daerah di Kalteng bisa optimal. Dalam rakor ini turut hadir Gubernur Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, para bupati dan wali kota baik secara langsung maupun virtual, serta lainnya. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Poin Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat (19/11). Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Point Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam, sebagaimana dikutip dari Antara. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat, 19 November 2021. Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (MD).
DPRD Banjarmasin Usulkan Raperda Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
Banjarmasin, FNN - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan wabah penyakit menular. "Berkaca pada pandemi COVID-19 ini, daerah kita perlu perda tentang penanggulangan wabah penyakit menular ini," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno di Banjarmasin, Sabtu. Karenanya, kata dia, pihaknya di dewan mengusulkan raperda inisiatif tentang penanggulangan wabah penyakit menular tersebut untuk jadi program legislasi (Prolegda) tahun 2022. "Uji publik kan sudah kita lakukan terkait raperda ini," ungkapnya. Dia pun menyampaikan, penanggulangan wabah penyakit menular seperti COVID-19 yang melanda negeri ini hingga hampir 2 tahun lamanya hingga sekarang belum usai, harus ada dasar hukum untuk penanganannya secara kontinu oleh pemerintah kota. "Langkah-langkah seperti apa nanti, biar dipembahasannya akan berkembang," ucap Tugiatno. Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel Andik Mawardi menyatakan, Raperda tentang penanggulangan wabah penyakit menular ini sebuah jawaban tentang kondisi saat ini. "Sangat bagus sekali DPRD Kota Banjarmasin mengajukan raperda inisiatif ini," ujarnya usai mengikuti uji publik Raperda tersebut di gedung dewan kota, Kamis (18/11). Sebab, ungkap dia, undang-undang belum banyak juga mengatur terkait masalah tersebut, hingga pemerintah daerah juga kesusahan bagaimana arah penanganannya. "Sehingga dengan ada Perda ini nantinya bisa betul-betul nyata ranah pemerintah daerah untuk menanganinya," ujar dia. "Hari ini ada wabah COVID-19, kita tidak tahu nantinya apa lagi, moga jangan sampai ada, tapi kalau ada, perangkat hukumnya sudah ada," ucap Andik. Pihaknya pun di Biro Hukum Pemprov Kalsel menyarankan ada rencana konvergensi penanggulangan wabah ketika terjadi. "Hukum memang harus demikian, ke depan memandangnya, jangan sampai terjadi hukum tidak bisa menjangkaunya," ujar dia. "Kita itu sering tergopoh-gopoh, sudah kejadian baru mencari apa dasar hukumnya, jadi bagus disiapkan dulu produk hukum daerah, kita apresiasi atas inisiatif DPRD Kota Banjarmasin ini," pungkas Andik. (mth)
Pernah Ditahan Dua Kali Jumhur Hidayat Tidak Kapok
Oleh: Tjahja Gunawan *) SAYA telah berteman dengan Jumhur Hidayat sejak 1989. Tepatnya sejak dia diadili di Pengadilan Negeri Bandung terkait aksinya bersama mahasiswa ITB lainnya yang memprotes kedatangan Mendagri waktu itu Rudini ke kampus "Gajah Duduk" itu. Akibatnya, dia bersama aktivis mahasiswa ITB lainnya dipecat dari kampus. Tidak hanya itu, Denci panggilan Jumhur Hidayat bersama Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Enin Supriyanto, Ammarsjah dan Bambang, juga divonis hukuman tiga tahun penjara. Setiap kali sidang, saya sebagai wartawan baru waktu itu, selalu hadir di PN Bandung di Jl RE Martadinata. Sehingga pertemanan saya dengan mereka terjalin sampai sekarang terutama dengan Jumhur dan Syahganda Nainggolan, aktivis mahasiswa ITB lainnya. Hari Kamis lalu 11 November 2021 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat dihukum penjara 10 bulan. Menurut hakim, Jumhur terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak lengkap yang berpotensi menerbitkan keonaran. Namun demikian, majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hapsoro Widodo menetapkan Jumhur Hidayat tidak perlu ditahan karena dia masih dalam perawatan dokter. Jumhur Hidayat yang juga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), terkena kasus pidana setelah ia mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja di akun Twitter pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020. Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”. Akibat cuitan itu, Jumhur ditangkap dan ditahan oleh kepolisian sejak 13 Oktober 2020. Kekejian dalam Penangkapan Jumhur Seminggu sebelum vonis, saya berkesempatan ngobrol dengan Jumhur Hidayat disela acara deklarasi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, pada 28 Oktober 2021. "Gun, isi pledoi gue di PN Jaksel mau diterbitkan LP3ES. Tolong kasih komentar ya. Ntar gue kirim rangkumannya, " kata Jumhur membuka pembicaraan. Saya sampaikan ke Jumhur, gaya Anda menyampaikan pledoi di PN Jaksel maupun dulu saat di PN Bandung ketika menjalani sidang Kasus 5 Agustus 1989, tidak berubah. Jumhur Hidayat seorang orator yang mampu menyampaikan isi pikiran dan gagasannya dengan penuh semangat dan heroik. Sebagai aktivis dan tokoh pergerakan, dia sangat paham dengan berbagai persoalan rakyat. Pilihan kalimat serta diksi yang disampaikan Jumhur senantiasa menggugah pihak lain yang menyimak narasi yang disampaikannya. Di awal penyampaian pledoinya di PN Jaksel, Jumhur Hidayat mengatakan: "Tibalah saatnya pada hari ini, saya selaku terdakwa menyampaikan pembelaan atau Pledoi yang berisi uraian sebab-sebab yang mendorong saya melakukan kegiatan-kegiatan memperjuangkan nasib orang-orang yang kurang beruntung terutama mereka yang kurang beruntung karena adanya sistem dan struktur kekuasaan di mana tempat mereka hidup, membuat mereka tidak bisa banyak berdaya apalagi berdaulat. Ya pledoi ini juga akan menguraikan fakta-fakta penderitaan rakyat yang sedang terjadi saat ini bahkan kepastian kelanjutan penderitaan rakyat di masa depan bila bangsa ini tidak segera menginsyafi bahwa ancaman itu semakin nyata dan terus berjalan sehingga akan menjadikan rakyat ---sebagaimana diingatkan oleh Bung Karno--- hanya sekedar menjadi kuli sementara bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa". Dalam pembelaannya itu, Jumhur juga menceritakan peristiwa penangkapan yang menimpa dirinya. "Tuan-Tuan Hakim Yang Mulia, pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 06.30 Wib, ketika saya sedang lelap tidur sehabis beribadah sholat subuh, digedor-gedorlah kamar tidur pribadi saya dan istri. Saat saya membuka mata mendengar ribut-ribut, saya menyaksikan istri saya dorong-dorongan pintu dengan orang-orang yang akan menangkap saya yang ternyata dari Badan Reserse Kriminal POLRI. Bahkan ada ucapan 'buka pintunya atau kita dobrak'. Jumhur melanjutkan, "ketika istri saya bilang tunggu karena akan menggunakan hijabnya pun mereka masih tidak mengijinkan. Menyadari saya telah bangun maka istri saya bergegas ke kamar mandi untuk menggunakan hijabnya dan akhirnya bersama-sama saya menyaksikan tindakan puluhan orang itu menggeledah sentimeter demi sentimeter kamar tidur saya dan juga seisi rumah. Walhasil, semua handphone, laptop, ipad milik saya dan anak istri saya termasuk CPU komputer dan juga 5 buah USB disita oleh mereka. Walaupun akhirnya beberapa barang itu dikembalikan karena tidak bisa dijadikan barang bukti namun sampai sekarang masih ada yang belum dikembalikan dan itu sangat penting bagi saya yaitu 5 buah USB berisi dokumen-dokumen usaha saya termasuk karya-karya tulis yang belum diterbitkan". Kepada para hakim di PN Jaksel, Jumhur mengemukakan bahwa istrinya begitu bersemangat mempertahan agar tidak terjadi keributan di kamar tiada lain karena dia ingin melindungi saya yang baru saja menjalani operasi pengambilan kantung empedu dengan pembiusan total selama 5 jam untuk membedah perut saya dengan tiga sobekan. "Ya perut saya masih diperban pada tiga sobekan yang masih berdarah itu karena belum sampai 36 jam saya keluar dari rumah sakit. Saya menyampaikan terimakasih dan rasa bangga yang tiada berhingga kepada istri saya Ali Febyani Prabandari atas keberaniannya menghadapi segerombolan orang pengecut berjumlah sekitar 30 orang hanya untuk menangkap orang seperti saya yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak kekerasan," kata Jumhur. Praktek KKN Dulu-Sekarang Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat menjabat menghapus pasal-pasal karet di KUHP yaitu Prof. Jimly Asshidiqie dengan nada geram menulis lewat akun Twitter-nya, @JimlyAs, (16/10/20) "Ditahan saja tidak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan. Sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana". Pledoi Jumhur Hidayat setebal 34 halaman itu dibacakan pada 30 September 2021 di PN Jaksel. Pada kesempatan itu, Jumhur Hidayat juga membeberkan praktek KKN yang terjadi di era Orde Baru dan di era reformasi. Pada era Orde Baru, tindakan KKN umumnya terjadi di seputaran kekuasaan eksekutif yang dekat dengan Presiden dan kroninya saja, sementara penerima manfaat dari KKN itu pun masih sangat terbatas. Jumhur menyebut cara KKN seperti itu dengan istilah otoritarian-birokratik-rente. Sementara itu, tindakan KKN yang terjadi sekarang, dilakukan dengan lebih banyak lagi pelaku dan juga tidak terbatas pada sekelompok orang yang berada di sekitar kekuasaan Presiden tetapi juga pada jenjang-jenjang kekuasaan yang lain dan tidak hanya pada cabang kekuasaan eksekutif seperti kementerian, gubernur, bupati dan walikota bersama partnernya dari legislatif DPR dan DPRD melainkan juga yudikatif serta para pengusaha baik yang terpisah atau pun yang menjadi kaki-kaki tangan kekuatan oligarki. Karena itulah, Jumhur menyebut sistem KKN yang terjadi sekarang sebagai konspiratif-birokratik-rente, atau bahasa mudahnya adalah korupsi berjama’ah atau beramai-ramai. Adapun mengenai dana jarahan yang digondol adalah berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan jarahan di era Orba. "Bukankah ini suatu kemunduran atau pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang dilahirkan dengan kucuran darah dan air mata?, " ungkap Jumhur Hidayat dalam nada heroik. Menurut data KPK, total korupsi berdasarkan profesi/jabatan selama 2004-2020 mencapai 1207 orang. Dari jumlah tersebut, tertinggi ada di pihak swasta 308 orang (26%), Anggota DPR dan DPRD 274 orang (23%), Eselon I/II/III 230 orang (19%), Lainnya 157 orang (13%), Walikota/Bupati 122 orang (10%), Kepala Lembaga/Kementerian 28 orang (2.3%), Hakim 22 orang (1.8%), Gubernur 21 orang (1.7%) diikuti Jaksa, Pengacara, Komisioner, Korporasi, Duta Besar dan Polisi. Bukankah ini berarti korupsi menjadi sangat semarak? Siapa pun yang punya akal sehat akan mengatakan bahwa untuk lebih tenang melakukan korupsi, maka diubahlah UU KPK agar tidak lagi bertaji dan kemudian agar lebih tenang lagi maka dipecatlah 57 orang terhormat dan berintegritas pegawai KPK dari berbagai suku, agama dan ras yang telah menangkap koruptor-koruptor kakap yaitu melalui Tes Wawasan Kebangsaan yang abal-abal itu. Penguasa seolah tidak lagi memperdulikan gerakan tuntutan dari masyarakat sipil termasuk tuntutan gerakan mahasiswa yang merasa nalar atau akal sehatnya telah terganggu akibat pemecatan pegawai KPK tersebut. Saat ini kita masih menunggu, apakah perjuangan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang dalam banyak hal akan berhasil atau masih harus menunggu bertahun-tahun lagi sampai terorkestranya kemarahan nasional secara serentak. Meskipun fisiknya dipenjara, tapi karakter seperti Jumhur Hidayat akan tetap setia kepada akal pikiran dan demokrasi. Orang seperti Jumhur, akan selalu berteriak menyampaikan berbagai praktek ketidakadilan dan penderitaan yang dialami rakyat luas. Karena itu saya yakin Jumhur Hidayat tidak akan merasa kapok untuk terus memperjuangkan keadilan di negeri ini meskipun dia sudah ditahan dua kali. Jumhur Hidayat sudah mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya amuk massa yang bersifat nasional dan berlangsung serentak. Akankah para elite kekuasaan baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diam saja ?. Jangan sampai penjarahan dan kerusuhan sosial seperti tahun 1998 terjadi lagi.**** *) Penulis wartawan senior FNN.
Sangia Ambona Wawoangi, Gelar Kerajaan Muna untuk Ketua DPD RI
MUNA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapatkan gelar kehormatan adat dari Kerajaan Muna, Sabtu (20/11/2021). Gelar yang diberikan adalah Sangia Ambona Wawoangi yang bermakna orang terhormat dan dihormati yang merupakan putra terbaik dari Indonesia timur. Gelar dibacakan oleh Sekretaris Lembaga Adat Muna, Abdul Azis Fuadi. Sedangkan penganugerahan piagam adat dilakukan oleh Gempar, Bonto Balano (Perdana Menteri) Kerajaan Muna, mewakili Paduka Yang Mulia La Ode Sirad Imbo, Raja Muna ke-27. Ketua Lembaga Adat Muna yang diwakili oleh La Ode Ruslan Ibu, mengatakan Ketua DPD RI merupakan putra terbaik bangsa yang berasal dari Sulawesi dan Indonesia timur. "Kami menghormati beliau dengan memberikan gelar tertinggi dan menjadi bagian dari Kerajan Muna," katanya di Komplek Rumah Adat Muna. La Ode Ruslan Ibu menjelaskan, ada tiga kata dan makna dari gelar Sangia Ambona Wawoangi. "Sangia adalah pemimpin yang dihormati, disegani, arif, bijaksana dan disegani. Kemudian Ambona diambil dari nama Raja ketiga Muna, Sugi Ambona, ayahnya yang berasal dari bahasa Bugis Makassar. Ini kaitannya dengan Ketua DPD RI yang dari Bugis. Lalu Wawoangi berasal dari bahasa Muna dan Buton berarti Timur. Dalam hakekatnya sebagai Nusantara, beliau mewakili Indonesia timur," paparnya Anugerah gelar ini hakekatnya juga merupakan bentuk ikatan kekeluargaan antara Muna dan Bugis-Makassar. Hubungan kekeluargaan itu sudah terjalin sejak dulu. Hal ini ditandai keberadaan Saweri Gading dan Sugi Ambona, Raja Muna dahulu. "Semoga sampai nanti kekerabatan dan kekeluargaan terus berlangsung," sambungnya. Ketua DPD RI hadir bersama senator Andi Muh. Ihsan (Sulsel), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Hadir juga dalam acara itu Bupati Muna La Ode Rusman Emba, Forkopimda Kabupaten Muna, Lembaga Adat Muna, seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah. Sedangkan Bupati Muna La Ode Rusman Emba menjelaskan kehadiran Ketua DPD RI merupakan berkah tersendiri bagi Kabupaten Muna. "Kami berterima kasih Ketua DPD RI dan anggota DPD datang ke Muna. Kami memang merindukan figur-figur pemimpin bangsa untuk mengenal dan melihat Muna lebih jauh dengan segala potensinya," kata Bupati. Ditambahkannya, apresiasi besar juga diberikan kepada Ketua DPD RI yang sangat berkomitmen besar dalam memperjuangkan kesejahteraan daerah. Termasuk sektor budaya. "Bersyukur Ketua DPD RI yang juga didaulat oleh kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai Datuk Yang Di-Pertuan Junjungan Negeri, dengan semangat dalam keterlibatan dan konsennya secara khusus terhadap budaya yakni eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, kami yakin keberadaan budaya dan tradisi Nusantara akan semakin lestari. Juga akan diperhitungkan dalam pembangunan bangsa," jelasnya. Sejauh ini, menurut Bupati, pemerintah pusat sudah memberikan banyak kepada daerah, namun masih belum maksimal. "Di sini masih perlu banyak penanganan dari Pusat. Makanya kita berharap aspirasi daerah Muna agar diperjuangkan oleh Ketua DPD RI," jelasnya. Terkait keberadaan kerajaan dan kesultanan Nusantara, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi dan amanat para Raja dan Sultan Nusantara dalam Deklarasi Sumedang. "Karena ada tiga penting perlunya keterlibatan aktif pemerintah dalam hal ini. Yaitu menyangkut revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Kemudian keterlibatan kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara. Selain itu perlunya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah," katanya.(RAN)
POPULER
