ALL CATEGORY
212: Injury Time Rezim Jokowi
Oleh: Yusuf Blegur Eskalasi intimidasi, tekanan dan bahkan teror terhadap kekuatan Islam di Indonesia terus meningkat. Strategi melumpuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang teguh dan istiqomah terhadap Al Quran dan sunah, menjadi prioritas dan mendesak untuk diprogram dan direalisasikan secara masif, sistematik dan terorganisir. Pemerintah yang di dalamnya kental dengan gerombolan anti Islam ini, tahu betul memanfaatkan umat Islam yang rapuh, tercerai-berai dan patron klain terhadap pemimpin-pemimpin agama. Seperti memuntahkan peluru dari pelbagai penjuru mata angin. Serangan brutal rezim kekuasaan mulai menggerogoti umat Islam. Satu persatu mulai dibidik, terutama mulai dari para ustadz, kyai hingga kalangan habaib. Kepemimpinan Islam dalam ranah struktural, kultural hingga barisan intelektual dan pro demokrasi mulai dilumpuhkan. Rezim sepertinya sangat paham dengan memasung Ulama, umat Islam bagai rangkaian gerbong tanpa lokomotif. Seperti apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo belum lama ini. "Kalau tidak bisa mengatur ekor, potong kepalanya. Narasi bersayap yang tepatnya mengarah ke umat Islam ketimbang pada pembenahan internal jajaran polri. Sejarah selalu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa kekuatan Islam yang begitu radikal dan fundamental yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Namun sepanjang kemerdekaan itu berlangsung hingga kini. Islam tetap tidak pernah menikmati buah perjuangannya yang begitu besar dan tak ternilai. Selain tergusurnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktis penyimpangan awal dan dasar dalam balutan konsensus nasional. Hingga kini terus diikuti problematika dan kegagalan-kegagalan mewujudkan masyarakat adil makmur. Paling terdampak signifikan dari kerusakan sistem dan tata kelola negara adalah keberadaan umat Islam. Selain urung menikmati negara kesejahteraan, umat Islam seperti menjadi langganan dan abadi mengalami destruksi dan pendangkalan aqidah. Melalui framing jahat dan penghancuran halus dengan narasi moderasi. Islam secara bertubi-tubi dan tak pernah berhenti, mengalami serangan dahsyat dari konspirasi peradaban gelap dunia. Secara global ataupun di Indonesia khusunya, Islam selalu menjadi korban dari kebencian dan peperangan yang dilakukan kaum kapitalis-komunis. Begitu luas dan bervariasi tuduhan dan fitnah terhadap umat Islam dari siapapun golongannya. Seperti maklumat visioner Al Quran yang menyebutnya kaum kafirun, munafikun dan fasikun. Semua produk pemikiran sesat yang sejatinya sama, bisa tampil dalam kemasan liberal, sekuler dan termasuk atheis. Aliran pemahaman yang menghilangkan keberadaan Tuhan dan menjadikan dunia beserta materi sebagai berhala. Mereka yang menyiram umat Islam dengan julukan intoleran, radikal, fundamental hingga teroris. Padahal merekalah sejatinya asal dan yang mengembangkan. Merekalah perangai setan berwujud orang-orang diluar Islam yang membuat kerusakan, tipu muslihat dan beragam makar di dunia. Peradaban menunjukkan penganiayaan bahkan mengarah genosida terhadap umat Islam tak bisa ditutup-tutupi dari kenyataan umat Islam di Irak, Mesir, Suriya, Uyghur China, Tibet dll., yang dilakukan non muslim. Situasi Kritis dan Kekalahan Rezim Rezim Jokowi saat ini boleh mengusung dada telah memiliki segalanya. Merasa kekuasaannya telah memiliki dan mengatur semua kehidupan rakyat. Apa yang kurang untuk menyatakan kekuatan absolutenya selain birokrasi, politisi dan militer termasuk intelektual sesat dan organiasasi massa yang melacur. Belum lagi ditambah sokongan dana dari para cukong yang mewakili negara-negara adidaya dan borjuasi korporasi. Rezim yang menyandang status pemerintahan boneka dan kumpulan oligarki ini. Seperti jumawa dan merasa angkuh dengan kekuasaannya yang mampu membawanya pada fase diktator dan otoriter. Rezim tiran yang represif dan bengis ini berhasil melumpuhkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang sarat dipenuhi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap kebijakan dan bahkan pada mimpinya sekalipun. Namun sedemikian besar dan kuat kekuasaan yang digenggamnya. Seiring waktu rezim Jokowi juga punya batasan. Tak ada pesta yang tak akan berakhir. Seperti kapitalisme betapapun kuatnya, ia akan sekarat dari dalam. Begitu juga dengan rezim Jokowi, yang didalamnya sudah saling lempar bola, menuding dan cakar-cakaran. Termasuk bola panas menteri BUMN Erick Tohir yang sudah menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus sengkarut bisnis PCR. Pertengkaran di dalam lingkaran istana boneka itu bukan yang pertama dan terakhir mengiringi pemerintahan Jokowi. Termasuk pentolan relawan Joko Mania, Emanuel ebanezer yang menuntut hukuman mati bagi para menteri yang terlibat bisnis PCR. Tuntutan yang mengarah salah satunya pada Luhut Binsar panjaitan orang dekat Jokowi sekaligus presiden bayangan. Apapun motifnya relawan dan para buzzer, setidak menandai gontok-gontokan saling berebut pengaruh dan kue kekuasaan dari dalam sendiri. Kerapuhan dan gentingnya pemerintahan Jokowi juga dipenuhi oleh banyaknya kegagalan pembangunan dan kinerja buruk para pembantu dan gerbong akomodasi politiknya. Selain tidak sedikit mangkraknya proyek infra struktur dan bangkrutnya BUMN strategis. Banjir Sintang Kalbar yang belum surut sebulan ini, seperti menyiratkan perilaku rezim yang suka merusak lingkungan dan ekosistem kehidupan mahkluk hidup. Negara juga terancam lilitan utang yang tak terbayar akibat manajemen ugal sang presiden. Kemunduran dan kegagalan kinerja seakan menyempurnakan rezim Jokowi yang kadung telah distempel rakyat dengan raja segala keburukan dan sebagai presiden yang tak pernah tepati janji. Akan tetapi, dari buruknya performancenya dan berbahayanya rezim Jokowi menjaga kedaulatan NKRI dalam soal-soal ekonomi, politik, hukumuyyg dan keamanan. Sepertinya, ada yang jauh lebih beresiko. Lebih mengkhawatirkan dan berdampak fatal, tatkala Jokowi dan instrumen kekuasaannya memusuhi dan cenderung anti Islam. Hingga perkembangan terakhir setelah penangkapan Ustadz Dr. Farid Ahmad Okbah, Dr. Ahmad Zain An Nazah dan Ustadz Dr. anung Al-Hamat. Mereka yang menjadi bagian dari Ulama dan representasi umat Islam. Mendapat perlakuan yang tidak bermartabat dan tidak senonoh dari perilaku rezim Jokowi. Kekuasan Jokowi benar-benar merendahkan marwah para Ulama yang bisa berarti merendahkan para Nabi dan selanjutnya pada agama Islam secara keseluruhan. Apapun motif, alasan dan justifikasi pemerintah, di mata umat Islam telah usang dan tak berdasar. Terutama saat masih bernafsu mengumbar masalah terorisme dan atau stereotif lainya untuk mengeksploitasi dan menggembosi umat Islam. Selain tingkat kejumudan yang akut dari umat Islam. Jualan isu dan sentimen keagamaan itu, justru malah membangkitkan emosi umat Islam. Gejolak psikis yang memungkinkan mendorong kemarahan dan perlawanan umat Islam. Sederet penistaan, kriminslisasi, bahkan pendangkalan aqidah terhadap pemimpin, umat dan agama Islam. Mungkin saja tidak meledak karena benteng shalat dan kesabaran umat Islam. Namun kali ini, seiring waktu umat Islam mulai melakukan refleksi, evaluasi dan kontemplasi. Boleh jadi berubah mewujud klimaks dari kesadaran krisis umat Islam. Terlebih waktu mendekat pada kalender tanggal 2 desember penghujung tahun ini. Sebagai flasback peristiwa 2-12-2016 yang monumental bagi gerakan Islam yang hakikatnya kehendak IIahi. Momentum ikonik dan bersejarah bagi umat Islam yang telah membuktikan kekuatan umat Islam di Indonesia. Oleh situasi dan keadaan, sepertinya akan memaksa terjadinya pengulangan sejarah itu. Apa yang dikenal dengan 212 itu, akan menjadi senjata efektif bagi umat Islam untuk mengembalikan kebaikan dan kebenaran bagi agama, negara dan bangsanya. Tentu saja kebalikan yang akan dirasa rezim Jokowi. Situasi dan kondisi itu jika sampai terjadi lagi. Tampaknya akan menjadi episode yang menentukan bagi keberadaan dan kesinambungan eksistensi pemerintahan Jokowi. Bagi umat Islam sendiri, ini menjadi menarik. Selain merupakan titik balik. Upaya reunian 212 itu akan menjadi roh dan giroh kekuatan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Bukan sekedar gerakan kultural, 212 juga akan mewujud sebagai kekuatan politik Islam yang selama ini tidur panjang dan mengalami mati suri. Negara dan rakyat seakan menunggu, akankah kebangkitan Islam bukan sekedar utopi. Mampukah ukuwah Islamiyah hadir ditengah degradasi keagamaan selama ini?. Akankah resolusi jihad secara substansi dan esensi dapat mewujud melawan semua kedzoliman sebagai upaya menegakan amar maruf nahi mungkar pada kejahiliyahan zaman modern?. Layaknya perjalanan sebuah episode, bukan tidak mungkin momentum 212 menjadi injury time bagi pemerintahan Jokowi. Sebuah pembuktian game, diantara kedigdayaan atau kekalahan sebuah rezim dari geliat rakyat. "There is point of no return" begitulah menggambarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Bisa juga "blessing in disquise" bisa diambil bagi keduanya yang saling berhadap-hadapan, sembari berharap dan menunggu ketentuan Allah Subanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.
Menguji “Fakta Hukum” Bisnis PCR Luhut dan Erick
Oleh: Mochamad Toha SETELAH sehari sebelumnya sempat ditolak, akhirnya Laporan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Hal itu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) bernomor B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 16 November 2021. Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum yakni berbuat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan sangkaan Pasal 5 angka 4 junto Pasal 21 dan 22 UU 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKB. Dengan diterimanya laporan terhadap Luhut dan Erick ini, Iwan Sumule mengapresiasi Polda Metro Jaya yang, menurutnya, sangat menerapkan equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. “Kami sangat mengapresiasi Polda Metro Jaya karena telah memperlihatkan bahwa ada kesamaan kedudukan dalam hukum, di depan hukum antara Prodem dan juga bapak Luhut Binsar Pandjaitan,” tegas Iwan Sumule pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa sore (16/11/2024). Menurut Iwan Sumule, dugaan kolusi dan nepotisme ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) mendapat proyek Polymerase Chain Reaction (PCR). Dalam pandangan Iwan Sumule, Luhut mendapatkan proyek PCR tidak lepas dari adanya kepemilikan saham Luhut dan dugaan keterhubungan dengan Erick Thohir. Apalagi perusahaan itu baru berdiri pada April 2020 atau tak lama setelah pandemi dinyatakan masuk Indonesia. “Luhut sudah akui dia ada di perusahaan yang ada di bisnis PCR. Kami aktivis terluka, karena salah satu poin tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN,” tutupnya. Menurut Iwan Sumule, unsur KKN dalam praktik bisnis PCR dan swab antigen ini sudah memenuhi ketika Luhut mengakui dirinya memang memiliki saham pada PT GSI. “Pak Luhut sudah mengakui, bahwa ia ada di dalam PT GSI yang mendapat proyek pengadaan PCR. Nah Artinya unsur yang memenuhi KKN itu sudah memenuhi dan jelas,” kata Iwan Sumule. Disamping itu, lanjut Iwan, pihaknya terpaksa melaporkan kedua menteri Presiden Joko Widodo ini lantaran dianggap telah mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi. Iwan Sumule mengatakan, cita-cita perjuangan reformasi yang dianggap fundamental ialah menuntut agar penyelenggara negara yang bersih dan terbebas dari KKN. “Makanya kami ke Polda. Kami melaporkan (Luhut dan Erick) soal KKN-nya yang juga merupakan tindakan pidana,” tegas Iwan Sumule. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah Polda berani “melanjutkan” laporan Iwan Sumule ini hingga ke Kejaksaan dan Pengadilan? Jika melihat betapa kuatnya “pengaruh” Luhut selama ini, rasanya tidak mungkin! Coba saja lihat reaksi Luhut beberapa waktu lalu saat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas dugaan keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. Menanggapi adanya laporan tersebut, Luhut mengaku bahwa dirinya dan KPK justru tertawa melihat laporan tersebut. Ini karena Luhut membantah tegas bahwa dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR dan meraup keuntungan dalam bisnis tersebut. “Kita bersoal yang gak penting gitu, ada yang bilang lapor KPK, ya laporin aja wong KPK dan kami juga rapat di kantor, saya sama KPK ketawa-tawa, ya gak masuk akal aja,” kata Luhut, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier. Ia juga mengaku sedih lantaran banyak orang yang justru dengan sengaja memanaskan suasana dengan menyebarkan fitnah keterlibatannya dalam bisnis tes PCR. “Saya sedihnya juga kadang-kadang kita itu gak mendidik anak muda kita untuk berpikir jernih, senang buat gosip yang bikin keruh,” ujar Luhut. Ia juga menegaskan dirinya tidak pernah sama sekali menerima keuntungan dari bisnis tes PCR. Ia bahkan mengaku bahwa sebagai seorang pejabat negara, ia tidak akan mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat. “Saya juga gak habis pikir kalau saya sebagai pejabat negara mau ambil untung dari masalah kemanusiaan, perusahaan saya cukup bagus kok,” kata Luhut. Menurutnya, uang pensiunan tentara dan pendapatannya sebagai seorang pengusaha sudah lebih dari cukup. Luhut menegaskan, ia tidak mungkin berani mengambil keuntungan pribadi di atas misi kemanusiaan. “Cukup lah pensiunan tentara itu lebih dari cukup, cukup, gak perlu (ambil keuntungan), sangat tidak perlu,” tandasnya. Coba tengok data yang ada di KPK atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Luhut. Ia menjadi salah satu pejabat yang harta kekayaannya meningkat selama pandemi Covid-19. Kekayaannya bertambah Rp 67.747.603.287. Dalam laporan pada 24 Maret 2021, total harta kekayaan Luhut mencapai Rp 745.188.108.997. Luar biasa, bukan? Luhut memang pejabat kaya! Luhut juga menduga bahwa adanya kabar dirinya terlibat bisnis tes PCR ini sengaja ‘digoreng’ orang-orang tertentu yang berniat menjatuhkan dirinya. “Saya mau bilang ini ada mungkin orang jahat hatinya, ada mungkin faktor politik, kecemburuan pada kelompok pemerintah keliatan sukses ya banyak faktornya,” ungkapnya. Namun, tampaknya Prima tidak putus asa. Pada Rabu (17/11/2021), Prima kembali mendatangi KPK. Tujuannya untuk menagih soal perkembangan laporan kasus dugaan korupsi terkait bisnis tes usap PCR. Wakil Ketua Prima Alif Kamal mengaku kedatangannya tidak membawa dokumen tambahan ke KPK. Ia hanya menagih hasil telaah maupun kajian yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi bisnis PCR. "Enggak ada tambahan dokumen, kami hanya ingin menagih telaah awal seperti yang mereka janjikan kepada publik," kata Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021). Alif menyebut, sebelumnya KPK juga telah menyampaikan pernyataannya akan menindaklanjuti bila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ini. "Kemarin kan KPK juga kan sudah menyatakan sikap akan mengusut tuntas soal kasus PCR ini," ucap Alif. Alif menyebut menagih perkembangan terkait dugaan korupsi bisnis PCR ini, kata Alif, dilakukannya dengan mengirim surat ke bagian persuratan Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. "Sudah diterima surat kami di bagian persuratan. Semoga tidak lama kami bisa melihat kejelasan soal dugaan bisnis pcr ini," kata Alif. Ketika menyampaikan surat, Alif juga mengaku tidak ada pihak KPK yang meminta untuk memberikan data apapun terkait laporannya itu. “Belum ada permintaan data atau segala macam,” imbuhnya Alif menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Luhut dan Erick berbisnis PCR. "Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves dan Menteri BUMN, Luhut dan Erick,” kata Alif, Kamis (4/11/2021). KPK sendiri melalui Direktur Penyidikan KPK Setyo Budhianto menyebut laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh Prima kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Suratnya, berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh direktorat dumas dan ditelaah," beberapa waktu lalu. Setyo pun menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat. Salah satunya, dengan dilakukan telaah apakah laporan itu merupakan kewenangan KPK. "Pertama penelaahannya tentu terkait kewenangan, apakah informasi itu atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai undang-undang KPK pasal 11. Itu dulu yang penting," ucap Budhi. Nah, seperti halnya laporan Iwan Sumule ke Polda Metro Jaya, kita tunggu saja buktinya di KPK. Penulis Wartawan FNN.co.id
Taliban Mulai Bayar Gaji Pegawai Negeri Afghanistan
Kabul, FNN - Pemerintahan Taliban mulai Sabtu membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan, kata para pejabat setempat. Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus. "Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter. Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda. Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji. Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan. Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri. Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan. Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional. Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu. Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari. "Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya. Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp4,18 triliun. Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (sws, Reuters)
Mantan Kabais: Perlu Sanksi Bagi Institusi Yang Datanya Bocor
Jakarta, FNN - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksmana Muda TNI (Purn.) Soleman B Ponto mengatakan aturan sanksi perlu diberikan pada institusi pengumpul data pribadi yang mengalami kasus kebocoran data sebagaimana diatur RUU Perlindungan Data Pribadi. “Di sini permasalahannya, begitu banyak kasus kebocoran data pribadi yang ada, tapi yang dihukum pencuri, sedangkan pengumpul ini aman-aman saja. Pengumpul harus punya kewajiban untuk melindungi data itu,” ujar Soleman B Ponto. Pendapat itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung bertajuk “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannya dengan Peristiwa Kebocoran Data BPJS” yang disiarkan langsung di kanal YouTube UNPAR OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Penyebab kebocoran data, lanjut Soleman, tidak disebabkan oleh peretas yang cerdas, tetapi cenderung karena pengamanannya yang lemah. Ia kemudian mengibaratkan pengamanan yang lemah itu, seperti pemilik toko emas yang mengunci pintu dengan tali rafia sehingga pencuri lebih mudah masuk kedalam. “Kalau toko emas pintunya dikunci pakai tali rafia sehingga maling gampang masuk, siapa yang salah? Nah, ini situasi yang terjadi di kita sekarang,” tambah Soleman. Sejauh ini, ujarnya, institusi pengumpul data merasa ikut menjadi korban sehingga merasa tidak sepatutnya dihukum. Padahal, menurutnya, institusi pengumpul data bukanlah korban di dalam kasus kebocoran data. Yang merupakan korban sebenarnya adalah masyarakat yang menitipkan dan diwajibkan menyerahkan data pribadi mereka. Soleman mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mengatur sanksi terhadap institusi pengumpul data. Pasal 31 UU ITE terbatas mengatur hukuman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melalui perbuatan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dengan demikian, ia berharap keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang mengatur tentang hukuman bagi para pengumpul data pribadi dapat segera diwujudkan. “Itulah pentingnya keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi untuk segera diwujudkan secepatnya,” kata Soleman B Ponto. (sws, ant)
Tidak Perang Tidak Damai, Biden-Jin Ping 3,5 Jam
Oleh Ridwan Saidi APA yang kurang dari Indonesia, punya Mandalika, yang kata buzzer terhebat di dunia. Tapi hampa penonton. Lalu muncul stadion di Sunter, tak kalah hebat dengan Madrid. Madrid Sunter lokasi dekat Gedong Rubu, goa yang roboh karena erosi sodetan Kali Sunter. Sunter artinya air. Madrid Sunter sebulan lagi klaar. Tapi akses ke stadion masih dalam pergulatan pemikiran escatologis dan teknis. Apa yang kurang dari kita? Tabib Prof. Fachrudin ahli herbal Sawah Besar, Jakarta Pusat, sejak 1950-an telah berkata: Nafsu besar tenaga kurang, ibarat bubuk makan kayu. Minumlah pil Jarianol. Kok Amerika beda sih? Seorang gadis téngténg gitar berdiri di tepi jalan dan ia lantunkan sebuah hit dari Gloria Gaynor I will survive. Lalu orang satu-satu menghentikan langkah. Akhirnya ratusan. Itu setiap hari. Itulah Allie Sherlock, street singer. Cantik jangan ditanya, tapi warna vokalnya tiada dua. Ia keliling Eropa. Buka YouTube, tak ada panel tanpa Allie. Musisi beken gantian ke jalan mendampingi Allie. Itulah spirit of frontier yang bersemi di dada Allie. Sedangkan kebanyakan kita asyik berayun-ayun bersama dongeng dan sekali-sekala membaui aroma kemenyan di kuburan orang yang sakti gak kira-kira. VOA melaporkan pertemuan virtual Presiden USA Biden dan Presiden China Jin Ping selama 3,5 jam beberapa hari lalu, dan tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa yang tetkait soal-soal dasar yang dipertikaikan dua negara, melainkan keduanya sepakat tidak gunakan senjata pemusnah massal. Situasi tidak perang tidak damai, sesuai spirit of frontier, tidak disukai USA. Empirik tahun 1967, dia dobrak juga Mesir. Tentu ini tak mengenakkan dunia Islam. Perang Amerika vs China tentu meletus, be sure of this. Perang akan nengimbas negara sekitar, termasuk Indonesia. Copras capres? Better U forget it. Whether U like it or not. It can be understood kalau beberapa orang beken Indonesia pergi ke USA. Mungkin urusan berobat, mungkin ada yang bertobat, mungkin ada juga yang eratkan bersahabat. Saya ingat Chairil Anwar, kami sempat tinggal bersebelahan rumah di Sawah Besar. Saat itu aku masih kecil. Kukutip sebait sajaknya; Cemara berderai sampai jauh//Terasa hari menjadi akan malam//Ada beberapa dahan ditingkap merapuh//Dipukul angin yang terpendam. *) Budayawan
Nepotisme Terang-terangan, Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua, selain itu juga anak dari tokoh agama serta masyarakat. "Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, " tegas Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu. Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari. Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Dengan direkrutnya para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat," harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri. SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua. (sws, ant)
Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua, selain itu juga anak dari tokoh agama serta masyarakat. "Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, " tegas Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut Palangkaraya, Sabtu. Kapolda Papua pada kesempatan itu berharap agar ke 75 siswa yang saat ini dilatih di SPN Tjilik Riwut dan sebagian besar anak anggota Polri senantiasa menjaga nama baik hingga selesai pendidikan yang tinggal menghitung hari. Setelah pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Desember mendatang kalian akan kembali ke Papua dan sebelum penempatan di polres pengirim terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Dengan direkrutnya para pemuda dari kabupaten di Papua diharapkan ke depan tidak ada lagi kekerasan karena polisi yang bertugas berasal dari daerah itu dan memahami adat istiadat di daerahnya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi kekerasan sehingga pembangunan dapat dikerjakan dan hasilnya dirasa masyarakat," harap Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri. SPN Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini mendidik 380 siswa dan 75 siswa diantaranya merupakan pengiriman Polda Papua. (mth)
Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Kongres Ke-V JKPI
Kota Bogor, FNN - Pemerintah Kota Bogor menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ke-V Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) sekaligus peluncuran Ibu Kota Kebudayaan pada 2-5 Desember 2021. Dalam rilis yang diterima ANTARA di Kota Bogor, Sabtu, 20 November 2021, para pencetus JKPI pada 2008, antara lain Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, sejumlah gubernur dan delegasi diundang dalam kongres tersebut. “Untuk persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai dengan standar baku acara JKPI, baik kongres maupun rakornas dan seminar,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman. Atep mengatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif JKPI untuk acara Pra kongres di Aceh sebagai bagian dari persiapan kongres. Saat ini panitia yang dipimpin Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat sedang mempersiapkan rangkaian acara, termasuk beberapa venue dan detail acara kongres. “Kemarin di depan Pak Wali, kita sudah mempresentasikan kesiapan menjelang 2 Desember nanti. Alhamdulillah secara umum direspon positif oleh beliaui sesuai apa yang diharapkan sebagai tuan rumah Kongres,” jelasnya. Wali Kota Bogor Bima Arya pun, kata Atep, berpesan agar identitas Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City) dan Kota Pusaka (Heritage City) ditonjolkan. Kadisparbud itu menjelaskan, untuk agenda utama Kongres JKPI adalah akan memilih dewan presidium dan pengurus untuk masa bakti 2022-2024. Pada Kamis, 2 Desember 2021 peserta delegasi akan disambut di Balai Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor. “Malamnya ada welcoming dinner di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center (BCC) dan acara pameran,” katanya. Selanjutnya, pada tanggal 3 dan 4 Desember ada pagelaran seni yang juga digelar di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center. Kemudian 4 Desember ada City Tour mengunjungi ke beberapa tempat di Kota Bogor, seperti ke Batutulis. Setelah itu, pada malam hari gala dinner dan karnaval di area hall basket GOR Pajajaran. Di hari Minggu, 5 Desember acara Kongres ke-V JKPI akan dilaksanakan di Puri Begawan yang rencananya dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno. Pihaknya juga berencana akan memberikan penghargaan kepada penggagas JKPI, di antaranya Joko Widodo dan Tri Rismaharini. Setelah kongres Atep menyampaikan akan ada Rakernas JKPI presidium terpilih dengan para anggota, pengurus, dan dewan eksekutif. Rakernas JKPI merumuskan program-program selanjutnya termasuk persiapan rakernas berikutnya di Kota Pelembang. (MD).
Sulsel Ditargetkan Jadi Sentra EBT di Indonesia
Makassar, FNN - Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Sulsel ditargetkan menjadi sentra Energi Baru (EBT) sebagai energi alternatif di Indonesia. "EBT di Sulsel sudah di atas 20 persen, bahkan sekarang 23 persen untuk alternatif energi dan ini terbesar di Indonesia," kata Sudirman di Makassar, Sabtu, menanggapi potensi EBT di Sulsel. Dia mengatakan, sistem kelistrikan Sulsel melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di dua lokasi yakni Kabupaten Sidrap dan Jeneponto memiliki daya mampu sebesar 130 Mega Watt (MW), terdiri dari PLTB Sidrap 70 MW dan PLTB Tolo 60 MW. Dengan potensi EBT tersebut, lanjut dia, bertujuan mendukung Indonesia dalam rangka menekan emisi gas karbon. Apalagi pada 2025 Indonesia ditargetkan mencapai 23 - 25 persen bauran energi. Dengan demikian pada 2025 diharapkan Indonesia sudah menggunakan EBT sekitar 25 persen, sementara energi fosil diturunkan penggunaannya. Potensi kelistrikan selain PLTB Jeneponto dan Sidrap, lanjut Sudirman, pihakya baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman (MoU) dengan PLN untuk pengadaan daya listrik 200 MW yang sebelumnya sudah ada over suplai sekitar 580 MW. "Juga investor asal Jepang juga sudah menyatakan siap siap memasang solar sistem di kawasan Danau Tempe, Sengkang," katanya sembari mengimbuhkan. Termasuk sudah menandatangani MoU untuk investasi senilai Rp25 triliun untuk mendukung pengadaan EBT di wilayah kepulauan di Sulsel yang terdiri sekitar 300 pulau dan 200 pulau diantaranya berpenghuni. Sementara itu, Kabid Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Amrani S Suhaeb mengatakan, bauran energi di Sulsel sudah diatas nasional. Dia mengatakan, bauran energi di daerah ini sejak awal sudah lebih tinggi didukung sumber daya air, ada PLTA Bakaru, dan Larona yang mampu mengalahkan PLTD Tello. (mth)
KSP 45 Desa Wisata Lombok Siap Sambut Wisatawan WSBK
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menyampaikan sedikitnya 45 desa wisata di Lombok sudah siap menyambut wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang menghadiri ajang World Super Bike (WSBK) di Mandalika, Lombok, Nusa Tengara Barat. “Presiden mendorong agar desa memiliki daya ungkit ekonomi dengan mengangkat potensi masing-masing, termasuk pariwisata. Nah dalam verifikasi lapangan yang dilakukan di Lombok tengah, kami melihat hal ini sudah berjalan sesuai arahan Presiden. Kunjungan ke desa wisata meningkat tajam, yang pastinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat desa," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Albertien Enang Pirade dalam siaran pers KSP, di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. KSP berharap agar ajang internasional WSBK 2021 yang saat ini sedang berlangsung di Sirkuit Balap Internasional Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mampu menghasilkan dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah, terutama pada sektor ekonomi rakyat. Termasuk juga perhelatan MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit tersebut pada tahun 2022. Secara umum, desa-desa wisata tersebut mendapat pembinaan baik dari Dinas Pariwisata Provinsi, maupun dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota. Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Pariwisata NTB Ahlul Wakti mengatakan bahwa geliat ekonomi dampak dari ajang World Super Bike berkembang signifikan. Pergerakan pariwisata terlihat sangat nyata setelah hampir semua sektor pariwisata berhenti karena pandemi Covid-19. “Hotel-hotel sudah full, termasuk desa-desa wisata ada peningkatan penjualan dari produk-produk wisatanya seperti suvenir dan atraksi,” kata Ahlul, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia pun berharap agar efek dari sport tourism ini tidak hanya terbatas dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, tapi merata ke masyarakat NTB di kabupaten lainnya. WSBK adalah ajang balapan internasional yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 19-21 November 2021. Sedangkan MotoGP Indonesia baru akan digelar pada Maret 2022. (MD).
POPULER
