ALL CATEGORY
Jokowi: Banjir di Kalimantan karena Daerah Tangkapan Hujan Rusak
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir di Kalimantan disebabkan daerah tangkapan hujan di sana rusak sehingga harus diperbaiki. "Ya itu karena kerusakan wilayah tangkapan, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu yang harus kita hentikan," ujar dia, seusai meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 di Banten, Selasa. Ia mengatakan, air Sungai Kapuas di Kalimantan Barat meluap karena daerah tangkapan hujan rusak dan pemerintah akan fokus memperbaiki daerah tangkapan hujan itu. "Karena memang masalah utama ada di situ," kata dia. Ia mengatakan pemerintah mulai tahun depan akan membangun daerah tangkapan hujan yang rusak. "Akan ada persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di area tangkapan, kita perbaiki," kata dia yang berlatar belakang sarjana kehutanan itu. Adapun selain daerah tangkapan hujan yang rusak, dia mengatakan salah satu penyebab banjir adalah adanya curah hujan yang lebih ekstrem dari biasanya di Pulau Kalimantan. Sejak lebih dari tiga pekan lalu terjadi banjir bandang di Kabupaten Sintang, yang dilintasi daerah aliran sungai Sungai Kapuas, sungai paling besar di Indonesia. Diperkirakan sekitar 969.000 Hektare daerah aliran sungai di Kalimantan Barat rusak lahan dan kritis, dan yang paling besar adalah DAS Sungai Kapuas. (mth)
Pemprov DKI Berencana Perluas RTH di Daerah Penyangga
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di daerah penyangga karena keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak memungkinkan memenuhi target 30 persen RTH. "Kami semua ingin memenuhi RTH sesuai ketentuan, tapi yang perlu dipahami kondisi di Jakarta penduduknya sangat padat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa. Menurut Riza Patria, kondisi Jakarta tidak hanya padat penduduk tapi semua aktivitas juga terpusat di Jakarta, mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hingga sosial dan budaya, ada di Jakarta. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin berbagi program dengan daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kami ingin berbagi beberapa program dengan Bodetabek. Ini sudah kami diskusikan. Jadi kami harap juga ruang terbuka hijau diperluas, ditambah di daerah di sekitar kota Jakarta," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan pemenuhan RTH di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Wacana tersebut diutarakan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu. Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak. Mengutip dari laman web BPN, Sofyan mengatakan, RTH di Jakarta yang masih jauh dari target itu akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak. "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," imbuhnya saat membuka talkshow "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11). Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen dari target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. "Untuk 30 persen itu terlalu mustahil kalau di DKI tapi kalau masih di Depok, Tangerang, Bekasi masih memungkinkan karena lahan mereka masih luas, itu yang pasti," ucapnya. (mth)
Menteri Kesehatan Berharap RSUP Persahabatan Jadi Rujukan Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur menjadi rumah sakit rujukan dunia untuk respirasi atau pernapasan. Budi menyampaikan itu saat menghadiri acara puncak dan penutupan HUT Ke-58 RSUP Persahabatan pada Selasa, 16 November 2021. "Jadi saya titip teman-teman di Persahabatan mengingat bahwa penyakit pernapasan ini sudah menimbulkan korban di dunia dan terus terjadi makanya mereka harus jadi salah satu rumah sakit rujukan dunia untuk dapat mengobati dan mencegah agar hal ini jangan sampai terjadi," kata Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menambahkan bahwa RSUP Persahabatan juga harus melakukan penelitian bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi hingga lembaga riset baik dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan berbagai inovasi. "Mereka harus lakukan research bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi bukan hanya di Jakarta saja terkait yang berhubungan dengan respiratory disease," ujar Budi Gunadi. Menkes juga meminta manajemen RSUP Persahabatan untuk menjadi pengampu dengan membagikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. "Saya juga minta RS Persahabatan jadi pengampu jangan hanya pintar sendirian tapi juga bisa menularkan kepintaran ke seluruh rumah sakit di seluruh provinsi," tutur Budi. RSUP Persahabatan menggelar acara puncak dan penutupan rangkaian HUT Ke-58 dengan mengusung tema "Sinergi Menyehatkan Negeri" yang diadakan di Griya Puspa RSUP Persahabatan. Acara yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan besar Rusia itu diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian Gedung Asma menjadi Gedung Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro hingga penampilan dari peserta RSP Got Talent 2021 dan Duta RSUP. (MD).
Korban Banjir Bandang di Sigi Diedukasi soal Mitigasi Bencana
Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memberikan edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Edukasi dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa berkaitan dengan antisipasi dampak fenomena La Nina yang memicu bencana hidrometeorologi. “Sudah dilakukan minggu lalu dan diberikan edukasi agar melakukan mitigasi bencana sejak dini. Ini rutin kami lakukan tetapi kali ini kami tingkatkan khususnya pada musim hujan seperti saat ini,” kata Bupati Sigi, Irwan Lapata di Sigi, Selasa. Dia menjelaskan bahwa bencana banjir sering melanda Kecamatan Dolo Selatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu diberi penguatan mitigasi bencana banjir bandang maupun longsor. “Memberi penguatan soal mitigasi bencana ini rutin dilakukan dan kami lakukan untuk semua wilayah bukan hanya untuk korban banjir bandang,” sebutnya. Selain memberi penguatan mitigasi bencana banjir maupun longsor dan memantau langsung daerah rawan bencana, pemerintah kabupaten berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalur sungai di Kabupaten Sigi. “Kami dibantu pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah sungai ini dan berharap tidak terjadi risiko lebih besar jika turun hujan deras di Kabupaten Sigi,”terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin menambahkan BPBD Sigi bersama Dinas Sosial beberapa kali memberikan edukasi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk seratusan KK yang menjadi korban banjir bandang pada September 2021. Pada musim hujan seperti saat ini, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor. “Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi edukasi dari pemkab dan kami selalu mengikutkan warga Dusun 1 sekitar 90 KK, belum lagi dusun lainnya,” sebut Fuad di Sigi, Selasa siang. Fuad berharap pemerintah kabupaten terus memperhatikan warga di Desa Rogo yang menjadi korban banjir bandang dengan mempercepat pekerjaan normalisasi sungai. “Kalau pekerjaan sungai selesai maka masyarakat pun bisa lebih tenang menghadapi musim hujan seperti saat ini,” ucap Fuad. (mth)
Wapres Berharap Kualitas SDM Pemprov Aceh Terus Meningkat
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Saya juga berharap kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik di Aceh itu terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik di dalam pelayanan publik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, seperti dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Selasa. Wapres juga meminta Pemprov Aceh memberikan kemudahan aksesibilitas dan mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Wapres mendorong seluruh aparatur penyelenggara pemerintah di Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk saling berkoordinasi dan bersinergi denga jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat. "Konsolidasi, kolaborasi, sinergi antara K/L dan pemda lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing," katanya. Apabila kolaborasi tersebut tidak berjalan, kata Wapres, maka hal itu akan menghambat pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. "Kalau kolaborasi ini tidak berjalan, tentu akan terjadi hambatan dan tidak berjalan dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah melaporkan terkait program pengembangan UMKM di Aceh, dengan pemberian dukungan melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. "Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui tujuh dinas pelatihan, sembilan jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak," kata Taqwallah. (sws)
Pemkab Barito Utara Gelar Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Muara Teweh, FNN - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 yang lulus passing grade hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 16-17 November 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah setempat. "Hari ini tes SKB sedang berlangsung yang merupakan hari pertama dengan titik lokasi (tilok) di ruang Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Barito Utara Fakhri Fauzi di Muara Teweh, Selasa. Menurut dia, kegiatan yang akan diikuti 163 peserta tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama BKPSDM Barito Utara dengan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kata dia, tes dilangsungkan empat sesi, dengan jumlah peserta 30 orang per sesi dan alokasi waktu tes selama 90 menit. "Tes hari ini direncanakan memfasilitasi bagi 120 peserta. Selanjutnya, hari kedua pada Rabu (17/11), tes akan diikuti 43 peserta, yakni 30 peserta sesi 1 (08.00-09.30 WIB) dan 13 peserta sesi 2 (10.30-12.00 WIB)," kata Fakhri. Dia mengatakan, di sela setiap sesi tes, pada hari pertama maupun hari kedua, terdapat jeda waktu 60 menit di setiap sesi tes. Jeda waktu antar sesi, diperuntukkan untuk proses transisi/ persiapan yaitu registrasi dan penyerahan PIN peserta, penitipan barang, body checking,peserta masuk ruang tunggu steril, serta perpindahan peserta dari ruang tunggu ke ruang ujian. "Tes sesi pertama hari ini telah dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan ditentukan, beberapa saat nanti, sesi sudah harus selesai pukul 09.30 WIB," kata dia. Waktu pelaksanaan tiga sesi tes hari pertama ini, selanjutnya masing-masing untuk sesi 2 (pukul 10.30-12.00 WIB), sesi ketiga (13.00-14.30 WIB), dan sesi ke-4 (15.30-17.00 WIB). CASN di lingkup Pemkab Barito Utara yang lulus SKD dan berhak mengikuti tes SKB sebanyak 244 peserta dengan tiga titik lokasi ujian yaitu 163 orang tiloknya di Muara Teweh, kemudian 26 peserta dilaksanakan di BKN Banjarmasin dan 55 orang lokasi ujian UPT BKN Palangka Raya yang keduanya dilaksanakan pada Senin (15/11). "Jadi pelaksanaan tes SKB dengan titik lokasi di Banjarmasin dan Palangka Raya sudah dilaksanakan Senin (15/11)," ujar Fakhri. (sws)
OJK Faktor Terbesar Keamanan Siber Berada Pada Konsumen
Jakarta, FNN - Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono Gani mengatakan konsumen memegang faktor terbesar terhadap keamanan siber pada finansial digital. “Berdasarkan literatur yang ada, faktor keamanan itu ada di tangan konsumen. Angkanya sekitar 60 persen lebih,” ujar Triyono dalam diskusi Infobanktv secara daring, Selasa, 16 November 2021. Triyono menyampaikan perilaku konsumen menjadi kunci dalam keamanan siber finansial digital, seperti menjaga kerahasiaan password dan tidak membuat password yang mudah ditebak. Selain juga menjaga kerahasiaan OTP (One Time Password). Karena itulah, OJK senantiasa meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen. “Ini salah satu aspek, tidak hanya sekedar dari infrastruktur tapi justru dari perilaku dan ini yang perlu kita perkuat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. OJK mempunyai program digital finance curriculum bekerja sama dengan Kemendikbud dan universitas untuk mengembangkan kurikulum fintech serta membuat fintech center di beberapa universitas. Kemudian program OJK Infinity berupa capacity building dan konsultasi harian terkait inovasi keuangan digital, serta inisiatif lainnya adalah Program Digital Financial Literacy Moduls. “Salah satu modelnya adalah bagaimana mem-protect diri sendiri, materinya tidak hanya dalam bentuk e-book, video, dan juga gim interaktif. Mudah-mudahan dengan interaksi ini pemahaman tentang cyber security dan perlindungan data pribadi lebih cepat terserap,” jelas dia. Lebih lanjut Triyono menyampaikan OJK juga terus berupaya memperkuat standar keamanan untuk Lembaga Jasa Keuangan, antara lain dengan menerapkan security access manager yang merupakan solusi otoriasi lengkap untuk mengelola akses ke sumber daya berbasis jaringan internal pribadi dan memanfaatkan konektivitas internet publik dengan aman dan tetap mengedepankan kemudahan pengguna. Kemudian OJK juga meminta lembaga keuangan untuk menerapkan zero trust model yakni konsep keamanan yang tidak mempercayai siapapun, sehingga mengharuskan pengguna untuk diautentifikasi, diautorisasi dan memvalidasi konfigurasi dan postur keamanan. Selain itu OJK melalui Peraturan OJK juga telah mempunyai tiga peraturan terkait kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menerapkan sistem keamanan berbasis security access manager. Peraturan tersebut adalah POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi serta POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Kendati demikian Triyono berharap ada Undang-Undang terkait keamanan siber yang cakupannya lebih luas dan bisa mengatur lembaga nonkeuangan. “Yang kita harapkan UU level, sehingga kita bisa meng-capture potensi risiko yang ada di nonlembaga keuangan dan nonsektor yang tidak ada otorisasinya,” kata dia. (MD).
Pemerintah Papua Barat Bangunan Kantor Dinas Kehutanan di Wondama
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat membangun Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Kabupaten Teluk Wondama di Distrik Wondiboi guna mempermudah pengawasan terhadap pemanfaatan hutan setempat. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Selasa, berharap pelayanan bidang kehutanan di daerah setempat, terutama pengawasan hutan dengan menjaga kelestarian di Wondama, akan menjadi lebih kuat setelah memiliki kantor sendiri. Hendrik Mambor menyebutkan kabupaten setempat memiliki kawasan hutan seluas 1,146 juta hektare, terdiri atas hutan lindung, cagar alam taman nasional, dan hutan produksi. Salah satu yang cukup luas, kata dia, adalah cagar alam pegunungan Wondiboi yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menjaga hutan pegunungan Wondoboi dari kerusakan, terutama akibat aktivitas manusia maupun kegiatan pembangunan. Pemkab Wondama akan bersinergi dengan cabang dinas kehutanan guna memastikan cagar alam pegunungan Wondiboi tetap terjaga. Bupati memandang perlu semua pihak menjaga dengan baik hutan di sebelah timur jalan ini (cagar alam pegunungan Wondoboi berada di bagian timur jalan raya Wasior-Rasiei) dengan baik. "Kami akan mulai membatasi pembukaan ruang di sepanjang hutan di sebelah timur jalan. Kalau yang kecil-kecil, kami masih toleransi. Akan tetapi yang besar, kami tidak mengizinkannya," ucap Mambor. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor CDK merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kehutanan. Hendrik Runaweri berharap kantor CDK cepat selesai sehingga pelayanan di bidang hutan dan kehutanan di Wondama bisa terlaksana dengan lebih baik. "Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena meletakkan batu pertama pembangunan Kantor CDK Wilayah III Teluk Wondama. Adapun tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hutan dan kehutanan, termasuk yang jadi perhatian saat ini adalah perizinan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan," kata Runaweri kepada awak media usai kegiatan. Sebelumnya dalam sambutannya, Runaweri menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan di Wondama yang luasnya mencapai 98 persen dari total luas Kabupaten Teluk Wondama. Ia mengatakan bahwa kawasan hutan di Wondama menyimpan beragam potensi mulai dari flora dan fauna berbagai jenis, kayu, dan nonkayu hingga bunga dan buah-buahan. Hutan Wondama, lanjut dia, juga menjadi habitat tanaman dan binatang endemik, seperti anggrek, buah hitam, dan burung cenderawasih. Terlepas dari itu, hutan juga menjadi paru-paru dunia dan menjadi benteng pelindung dari bencana. Oleh karena itu, pihaknya harus berupaya menjaga dan memelihara kawasan hutan yang sudah ada sebab hutan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia pada saat ini maupun anak cucu pada masa yang akan datang. Dalam rangka itu, kata Runaweri, CDK siap bersinergi dengan Pemkab Teluk Wondama untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat secara baik dengan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. "Dengan adanya kantor ini, kami akan koordinasi dengan Bupati supaya kawasan hutan yang mau dimanfaatkan oleh pemda itu. Semua pihak perlu ikuti aturan yang ada supaya ke depan tidak ada masalah," kata Runaweri. (sws)
Badan Kehormatan DPRD Sulsel Tegur Dua Legislator yang Malas Rapat
Makassar, FNN - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat teguran keras kepada dua anggota dewan yang malas mengikuti sejumlah rapat-rapat penting di kantor dewan setempat. "Iya memang ada (dua anggota). Sudah dikirimkan suratnya ke fraksi masing-masing, perihal anggotanya kurang aktif," sebut Ketua BK DPRD Sulsel, Irfan AB di Makassar, Selasa. Dua anggota tersebut yakni Desy Susanti Sutomo dari Fraksi NasDem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Gerindra. Kedua Srikandi DPRD Sulsel itu dianggap berulang-kali tidak menghadiri rapat seperti rapat komisi dan paripurna. Meski baru dua yang disurati, perihal kehadiran rapat, kata Irfan, beberapa anggota lain yang terdeteksi malas mengikuti rapat, juga akan dikenakan teguran yang sama bila tak mengindahkan aturan. Dalam kode etik dijabarkan, apabila anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan selama tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, maka BK memiliki kewenangan memberikan peringatan. Surat peringatan diberikan kepada fraksi dari anggota yang bersangkutan termasuk bisa mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota dewan yang bersangkutan karena malas ikut rapat. Menanggapi hal tersebut, Peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Herman mengungkapkan, anggota dewan digaji oleh negara melalui pajak dipungut dari rakyat. Tugas utamanya adalah rapat membuat regulasi aturan, hingga membahas anggaran dan mengawasinya. "Jika mereka malas hadir rapat, maka itu sudah keterlaluan. Tugas mereka jelas, pengawasan, budgeting (pengaggaran), dan regulasi. Kalau malas ikut rapat, secara tidak langsung menurunkan kinerjanya, mengkhianati dan mengingkari amanah rakyat diberikan kepadanya," papar Herman menegaskan. Meskipun kehadiran anggota dewan tidak sepenuhnya hadir secara tata muka, karena mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharuskan masuk tiap hari ke kantor, tetapi mengikuti rapat merupakan bagian dari kewajiban mereka, sebagai keterwakilan rakyat. Pihaknya pun meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel tidak menyembunyikan nama-nama legislator yang malas, bila perlu nama mereka diumumkan kepada publik, sebagai bentuk efek jera agar diketahui khalayak dan konsituennya dan dijatuhi sanksi tegas. (sws)
Kapolri dan Mentan Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Selasa, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan bagi warga negara Indonesia serta meningkatkan ekspor pertanian. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mentan Syarul Yasin Limpo, Kementan mendapat tugas strategis yang harus maksimal dalam memenuhi kebutuhan pangan 273 juta jiwa penduduk Indonesia. "Dalam hal ini, Kementan tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan unsur yang ada (Polri, red.)," kata Syahrul usai kegiatan MoU di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Syahrul mengapresiasi perhatian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang cukup konsen dengan persoalan ketahanan pangan. Polri, menurut Syahrul, telah mengawal mengawal program-program pertanian mulai dari budi daya di semua wilayah Indonesia, proses pascapanen, hingga pengamanan panen. "Pascapanen itu setelah panen bagaimana mengamankan hasil dan sekaligus melakukan upaya-upaya mendistribusi dan lain-lain, akan berjalan dengan baik," kata Syahrul. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menyebutkan kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain dukungan Polri terkait dengan peningkatan ekspor pertanian, terutama komoditas ekspor yang diminati dunia. "Bapak Kapolri senantiasa melihat itu dan secara sinergi senantiasi berada di lapangan," kata Syahrul. Tidak hanya itu, nota kesepahaman tersebut juga menyangkut pengawalan kepolisian secara maksimal di daerah-daerah perbatasan Indonesia agar kegiatan sektor pertanian berjalan sesuai dengan rencana di Kementan. "Kita berharap pengamanan kepolisian semaksimal mungkin sehingga semua budi daya akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana di Kementan," kata Syahrul. Ia melanjutkan, "Ini semua Bapak Presiden minta bukan besok, bukan lusa, hari ini juga semua harus dilakukan lebih maksimal untuk meningkatkan ketahanan pangan kita," ujarnya. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa MoU ini dalam rangka mendorong dan mempercepat program-program dari Kementan agar bisa berjalan dengan hasil yang optimal. "Seperti yang disampaikan Pak Menteri, ada 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang tiap hari tentunya harus dipenuhi terkait dengan masalah kebutuhan pangan, dan ini menjadi konsen kami bagaimana mendorong agar produktivitas pertanian makin hari jadi makin meningkat," kata Sigit. (sws)
POPULER
