ALL CATEGORY
Bangkit di Tengah Keterpurukan
Perekonomian Indonesia terpuruk saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Namun ada satu sektor yang mampu bertahan dan bangkit yakni UMKM yang memanfaatkan pasar digital. Permana masih bisa tersenyum selama masa work from home (WFH). Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah lembaga negara ini punya usaha sampingan bersama sang istri. Mereka berjualan siomay secara online melalui platform GoFood. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi Covid-19, memacu Permana untuk bangkit dan berjuang. Bagi Permana pandemi justru membawa berkah tersendiri. Banyak pesanan siomay yang datang masuk lewat GoFood. Apalagi pada saat WFH, sehari-hari ia bersama sang istri semakin disibukkan melayani pesanan konsumen. “Lumayanlah Mas, ada tambahan pemasukan,” kata ayah dari dua orang anak ini. Ia mengaku pemasukan tambahan itu bisa meringankan beban cicilan rumah dan kendaraan, Selasa (16/11). Permana berkisah, mulanya sang istri hanya iseng membuat siomay kemudian dijajakan di lapak sederhana. Setiap hari dagangannya selalu habi. Dari situ muncul ide untuk menjajakan siomay lewat online. Warga Perumahan Cimone Permai, Karawaci, Tangerang itu memilih berjualan melalui GoFood. Pengalaman menarik dialami oleh Ferdian Firmansyah. Pemilik Kedai Sop dan Sate YY Net di Perumahan Puri Bojong Lestari, Pabuaran, Bojonggede, Bogor itu mengubah warnetnya menjadi kedai makan. Kedai sop ini, kata Ferdi - panggilan akrabnya - awalnya hanya sambilan, di samping bisnis utama rental internet. Namun, lama kelamaan bisnis internet makin suram. Perlahan namun pasti, kedainya berkembang. Keadaan makin membaik ketika awal pandemi tahun 2020, pelanggannya makin banyak. Akhirnya warung internet ditutup, lalu ruangannya dipakai buat memperluas warung sop dan sate tersebut. “Nama YY Net tetap kami pertahankan,” papar Ferdi di lapaknya Selasa (16/11).. Peningkatan omset semakin meroket setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM. “Kami hampir kuwalahan melayani pembeli lewat online,” katanya. Selama pandemi, kata Ferdi secara umum pendapatan warung menurun, akan tetapi secara khusus pendapatan via online, justru meningkat cukup tinggi. “Peningkatan order lewat GoFood meningkat sekitar 35 persen,” kata Ferdi tampak senang. “Kenapa memilih GoFood karena lebih simpel dan banyak promosi. Kita sering mendapatkan souvernir dari GoFood. Kita sering mendapatkan hadiah dan bingkisan lainnya,” tegas Ferdi. Hal baik lainnya jika dibandingkan dengan platform lain, kata Ferdi adalah perhatian Go Food terhadap mitra cukup nyata, misalnya secara berkala mitra diberikan hand sanitizer, masker, dan selotip gratis. Apalagi kalau ikut dalam komunikasi GoFood atau webinar GoFood, akan semakin banyak souvenir yang didapatkan. Tak hanya itu, kata Ferdi, GoFood memberikan kemudahan dalam bertransaksi, misalnya saat terjadi pembatalan order. “Jika ada order batal, kompensasi dari GoFood mudah dan simpel. Ini yang saya suka,” tegasnya. GoFood menjadi pilihan warga urban untuk pesan makanan sesuai selera. Banyak pilihan di galeri makanan yang bisa dipesan melalui GoFood. Inilah yang membuat Tama, seorang mahasiswa dari sebuah universitas negeri di Depok, terbiasa memesan makanan via GoFood. Mahasiswa baru ini masih menjalani kuliah secara online. Saat tidak berselera makanan di rumah, dia meraih smartphone dan menengok galeri makanan di GoFood. “Mau makan apa aja sekarang bisa. Gampang pilih makanan,” ujarnya. Dari sisi pelaku usaha seperti Permana dan Ferdian, GoFood membuat operasional usaha makanan lebih efisien. Pencarian variasi makanan dan transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. GoFood adalah salah satu layanan yang diberikan platform digital Gojek. Aplikasi Gojek yang berdiri pada tahun 2010, awalnya hanya menawarkan layanan antar-jemput transportasi. Pada tahun-tahun berikutnya Gojek mulai berinovasi menambahkan fitur lain seperti antar-makanan (GoFood), paket barang (GoSend), pembayaran digital (GoPay), pesan antar belanjaan (GoMart), layanan streaming dan hiburan (GoGames, GoPlay, GoTix). Kontribusi GoFood Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Pasalnya, penularan massif virus ini menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas manusia, yaitu interaksi fisik antar-manusia. Karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka interaksi antar-manusia dikendalikan, antara lain melalui kebijakan stay at home (diam di rumah), work from home (bekerja di rumah), social dan physical distancing (menjaga jarak). Itulah sebabnya pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan membuat masyarakat mengandalkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini telah mengakselerasi gaya hidup digital dengan cepat. Masyarakat memilih bertransaksi dengan aman dan nyaman. Transaksi berbasis digital pun menunjukkan tren melonjak selama pandemi. Riset menunjukkan selama masa pandemi waktu berselancar di platform digital meningkat dari semulai 3,7 jam per hari menjadi 4,2 jam - 4,7 jam per hari. Data riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menunjukkan mitra UMKM GoFood memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 66% pada tahun 2021. Dengan kata lain, para penjual makanan di GoFood mengalami kenaikan keuntungan sebesar 66% selama pandemi tahun kedua (2021). Bisa dibandingkan dengan pemulihan pendapatan mitra GoCar dan GoRide yang hanya 24% dan 18%. Artinya, platform digital Gojek bermanfaat sebagai tempat mencari nafkah. Riset berjudul “Dampak Ekosistem Gojek terhadap Perekonomian Indonesia 2021: Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini secara keseluruhan ekosistem Gojek dan GoTo Financial memberikan kontribusi hingga Rp 249 triliun atau setara 1,6% PDB Indonesia. Ekosistem Gojek dan GoTo Financial membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang dihajar pandemi Covid-19. Kontribusi itu tidak lepas dari layanan GoFood dan GoCar dan GoRide. Riset itu juga menunjukkan 65% konsumen lebih sering menggunakan layanan GoFood. Bahkan, sebagian besar konsumen (73%) memanfaatkan layanan GoFood untuk memesan makanan untuk keluarga atau teman. VP Corporate Communication Gojek Audrey P. Petriny mengungkapkan pada 2021 pertumbuhan menu makanan dalam layanan GoFood telah mencapi lebih dari 34 juta menu dengan lebih dari 1 juta mitra usaha. “Kami berkomitmen memberikan layanan kuliner terbaik bagi pelanggan melalui tiga pilar utama, yaitu variasi menu makanan dan minuman terlengkap, inovasi yang mendorong kenyamanan menjelajah dan memesan makanan, serta layanan yang setara dengan nilai yang dikeluarkan pelanggan,” katanya. Reporter: Budi Sucahyo Editor: Sri Widodo
Wali Kota Padang Klaim Angka Kemiskinan Turun Lampaui Target RPJMD
Padang, FNN - Wali Kota Padang Hendri Septa mengklaim angka kemiskinan di Padang turun dan melampai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. "Pada 2019 angka kemiskinan di Kota Padang 4,48 persen, pada 2020 turun menjadi 4,40 persen ini sudah melampaui target RPJMD 2019-2024 yaitu 4,65 persen," kata dia di Padang, Selasa, 16 November 2021, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Menurut dia, walau di masa pandemi, ternyata angka kemiskinan turun karena banyak bantuan langsung tunai dan sembako diberikan kepada masyarakat serta tingginya sikap kegotongroyongan warga Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di antaranya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran dalam penanggulangan kemiskinan, menyinergikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah kota dan antar-OPD. Ia berharap, program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin lebih fokus supaya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. "Melalui lembaga ini dapat dilihat perkembangan kondisi kemiskinan dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang terutama pada masa pandemi Covid-19," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat hingga Maret 2021 terdapat penambahan penduduk miskin di provinsi itu sebanyak 5.880 orang. "Pada September 2020 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumbar sebanyak 364.790 ribu orang dan Maret 2021 meningkat jadi 370,670 ribu orang," kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati. Menurut dia, pada periode September 2020 hingga Maret 2021 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 4.270 orang dari 141.310 orang menjadi 145.580 orang. Sejalan dengan itu di perdesaan pada periode September 2020 sampai Maret 2021 juga terjadi penaikan penduduk miskin 1.620 orang dari 223.470 orang menjadi 225.090 orang. Ia menjelaskan pada Maret 2020 komoditas yang menjadi penyumbang angka kemiskinan di Sumbar baik perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, tongkol, dan telur ayam ras, Sementara komoditas nonmakanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan di Sumbar meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sumbar juga meningkat dari 0,992 menjadi 1,043. "Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran lebih besar dibandingkan garis kemiskinan," ujar dia. (MD).
Polda Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Terkait Emisi Kendaraan
Mamuju, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat gencar mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang dihasilkan emisi kendaraan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Barat Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan. "Polda Sulbar melalui Direktorat Lalu Lintas masih melakukan sosialisasi terhadap bahaya emisi kendaraan," katanya dihubungi dari Mamuju, Selasa, 16 November 2021. Polda Sulbar, katanya, hingga kini belum akan melakukan uji emisi kendaraan mengingat kondisi ekonomi masyarakat di daerah itu masih belum stabil akibat pandemi. "Kalau uji emisi, belum kita lakukan karena kondisi ekonomi masyarakat, termasuk terkait kearifan lokal," terangnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun, Polda Sulbar tetap melakukan langkah preventif melalui razia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing penyebab emisi. "Tentu, kami tetap melakukan razia terhadap knalpot racing yang memang knalpot itu menghasilkan emisi tidak layak atau beracun," tegas dia. Melalui Operasi Zebra Marano , kata dia, Ditlantas Polda Sulbar menjadikan knalpot racing penyebab emisi sebagai sasaran operasi. "Melalui Operasi Zebra Marano ini, knalpot racing penyebab emisi menjadi salah satu target. Selain itu, kami tetap menyosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakan knalpot penyebab emisi," ujar dia. (MD).
Wakil Ketua MUI Prihatin Penangkapan Ulama Dan Tokoh Umat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, prihatin dengan penangkapan ulama dan tokoh umat oleh Densus 88 anti teror Polri. "Bagi saya pribadi, benar-benar sangat mencengangkan dan mengagetkan atas penangkapan Farid Okbah oleh Densus 88," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Menurut dia penangkapan itu tentu terkait dengan masalah terorisme. Namun, dia mempertanyakan tindakan tindakan itu, karena sepengetahuan Abbas, Okbah adalah seorang ulama yang anti tindak kekerasan. "Kok dia ditangkap oleh Densus 88," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait penangkapan Ahmad Zain An-Najah, dia tidak memberikan keterangan lagi. Selain itu, dia meminta Densus untuk menjelaskan penangkapan itu sejelas-jelasnya kepada publik, karena hal itu juga berkepentingan dengan nama baik presiden. "Karena yang ditangkapi itu adalah ulama, sehingga pemerintahan Jokowi telah dianggap sebagian elemen masyarakat telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama karena memang telah banyak ulama, ustadz, dan dai yang ditangkap," kata dia. Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan, mengungkapkan, tiga terduga teroris yang ditangkap di Bekasi memiliki peran sebagai pengurus dan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. Tiga terduga teroris yang ditangkap Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, yakni berinisial AA, AZ dan FAO. Ketiga teroris kelompok JI ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Dimulai dari AZ ditangkap pukul 04.39 WIB, berlokasi di Jalan Merbabu Raya, Perumahan Pondok Melati, Bekasi. Kedua, FAO ditangkap pukul 04.43 WIB di Jalan Yanatera, Kelurahan Jatimelati, Bekasi. Kemudian yang ketiga, AA ditangkap pukul 05.49 WIB berlokasi di Jalan Raya Legok Blok Masjid, Jatimelati, Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh, terduga AZ merujuk kepada Densus, yakni AZ merujuk pada Ahmad Zain An-Nazah, AA merujuk pada Anung Al Hamat, sedangkan FAO merujuk pada Okbah. (MD).
Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Transformasi IAIN Pare-pare Jadi Universitas Sains Islam Indonesia
Pare-pare, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti mengatakan dukungannya terhadap transformasi status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare menjadi Universitas Sains Islam Indonesia. Bahkan, LaNyalla akan berusaha memperjuangkan perubahan status tersebut sampai berhasil. LaNyalla mengatakan hal tersebut saat menerima aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Rektor I Bidang APK IAIN Pare-pare, Sitti Jamilah Amin dalam FGD (Focus Group Discussion) di Auditorium IAIN Pare-pare, Selasa 16 November 2021. Hadir dalam acara tersebut antara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. "Saya tidak hanya memberikan testimoni dukungan, tetapi akan action. Akan kami perjuangkan. Hal itu sudah saya buktikan. Ada belasan kampus Islam yang kami perjuangkan menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Jadi, aspirasi dari IAIN Pare-pare ini akan kami teruskan," kata LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Selasa malam, 16 November 2021. Sitti Jamilah Amin yang mewakili Rektor IAIN Pare-Pare, Ahmad Sultra Rustan yang sedang sakit, menjelaskan, biasanya IAIN berubah menjadi UIN namun IAIN Pare-Pare ingin lebih spesifik. "Kami ingin transformasi yang arahnya menjadi Universitas Sains Islam di Indonesia. Sebab, sejauh ini belum ada universitas serupa, sehingga IAIN Pare-Pare akan mengisi posisi tersebut," kata Sitti. Menurut Sitti, pihaknya masih dalam tahap menyusun naskah akademik. Sitti menjelaskan, sudah ada dukungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama, HM Ali Ramdhani. Dalam testimoninya, Dirjen berharap transformasi IAIN Pare-Pare akan menjadi poros episentrum peradaban sains dan teknologi yang dibingkai oleh nilai ke-Islaman. "Artinya ide dan rencana besar itu harus dapat dukungan, support (dukungan) dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama kami meminta dukungan dari Ketua DPD untuk mewujudkan rencana tersebut," kata Sitti. (FNN).
Harga Cabai di Pasar Tradisional Makassar Merangkak Naik
Makassar, FNN - Harga cabai pada sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik seiring dengan masuknya musim penghujan yang berdampak hasil panen petani terbatas hingga stok pun ikut berkurang. "Harga cabai rawit kecil sudah naik dari semula Rp 15 ribu per kilogram, menjadi Rp 20 ribu per kilogram," kata Hj Farida, pedagang di pasar Pabaeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 16 November 2021. Selain harga cabai kecil, kata dia, harga cabai merah keriting juga mengalami kenaikan. Dari biasanta Rp 18 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram. "Kenaikan ini berpengaruh. Pembeli mulai berkurang, ada juga kaget kenapa harganya naik sekali, saya bilang stoknya kurang, jadi harga naik," paparnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Begitupula harga jeruk nipis, dari harga sebelumnya, Rp 5000, naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah, juga ikut naik dari Rp 13.500 naik Rp 15 ribu per liter. "Kalau sekarang semua apa-apa naik, minyak goreng curah juga stoknya menipis. Banyak pembeli memilih minyak kemasan, karena harganya hanya beda sedikit," ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng, Imran mengemukakan kenaikan harga cabai itu merupakan hal yang normal, mengingat kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Kendati demikian, untuk stok cabai tetap terjaga. "Kenaikan itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, sebab ini kan sudah masuk musim penghujan. Untuk stok masih aman. Kalau minyak curah, memang kenaikan cukup tinggi, tapi tidak terlalu berpengaruh," ujarnya. Berdasarkan data PD Pasar Raya per 16 November 2011, harga cabai berfluktuasi. Di Pasar Terong, untuk cabai rawit Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Disusul cabai besar merah Rp 15 ribu, cabai merah keriting Rp 17 ribu per kilogram dan minyak goreng curah Rp 17 ribu per kilogram. Di Pasar Panakukang, harga cabai rawit dan cabai besar merah Rp 20 ribu-Rp 25 ribu per kilo gram, disusul cabai merah keriting Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram. Minyak goreng curah asih stabil Rp17 ribu per liter. Sedangkan di Pasar Sambung Jawa, harga cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram, cabai besar merah dan cabai merah keriting masing-masing Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 18 ribu per liter. Sementara di Pasar Niaga Daya, harga cabai rawit pada kisara Rp 14 ribu per kilogram, disusul cabai besar merah Rp 15 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting Rp 18 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 15 ribu per liter. (MD).
Sejumlah Ustad dan Mubalig Ditangkap, Nasir Djamil Minta Densus 88 Jangan Sewenang-Wenang
Jakarta, FNN – Sejumlah ustad dan mubalig, yakni Ustad Farid Okbah, Ustad Zain An Najah, dan Ustad Anung Al-Hamat ditangkap oleh penyidik Densus 88. Hingga saat ini belum diketahui apa dasar penangkapan ketiga mubalig dan tokoh Islam itu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, dalam keterangan persnya mendesak Densus 88 agar mengedepankan hukum dan keadilan, transparansi serta tidak sewenang-wenang dalam hal penangkapan terhadap kedua orang Itu yang dekat dengan umat. Setahu dirinya mereka itu dalam ceramahnya tidak menghujat pemerintah atau berorientasi takfiri. Menurut Nasir yang juga pernah menjadi anggota Pansus RUU Terorisme, pasal 28 ayat (1) UU 5/2018 memang memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Namun dalam kasus seperti itu, Densus 88 harus memberikan penjelasan yang transparan atas penangkapan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam. Disamping itu, legislator asal Aceh ini juga meminta selama dalam penahanan dan proses penyelidikan, Densus 88 wajib menghormati hak asasi ketiga orang ustad itu. Ini rohnya UU 5/2018. “Sebagai legislator Komisi Hukum DPR RI, saya berkewajiban mengingatkan Densus 88 agar perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus tetap diberikan selama mereka ditahan. Dengan kata lain, hak-hak mereka harus dipenuhi”, ujar Nasir. Dalam keterangan persnya itu, Nasir Djamil juga menyerukan kepada Densus 88, TNI dan Polri dan Pemerintah agar dalam menanggulangi terorisme juga mempertimbangkan faktor objektifitas. Sebab, lanjut Nasir, sebagian besar tokoh dan penceramah muslim di Indonesia tidak pernah mengangkat senjata atau membeli senjata dari oknum aparat yang dipakai oleh gerakan separatis, apalagi sampai mendirikan negara yg berpisah dari NKRI. Dalam rilisnya itu, Nasir Djamil juga membandingkan dengan KKB yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah pada April 2021 lalu. KKB itu, tambahnya, membunuh aparat TNI dan Polri, rakyat sipil, tenaga kesehatan, membakar pasar, Puskesmas, sekolah, dan gedung pemerintah. Namun sayangnya, Densus 88 dan pasukan khusus TNI yang bertugas menanggulangi teroris seolah tak berdaya. “Publik bingung, kok ada organisasi yang sudah dinyatakan sebagai teroris dengan leluasa membunuh dan meneror aparat dan rakyat. Sementara mubalig dan tokoh muslim diciduk dan dicurigai sebagai bagian kelompok terorisme. Dimana keadilan hukumnya?” ungkap Nasir. Terakhir, Nasir Djamil mengharapkan adanya hubungan yang harmonis antartokoh agama, terutama pemuka agama Islam dan memberikan perlindungan terhadap mereka guna menjaga kedaulatan NKRI. “Ibaratnya, musuh negara yang sudah nyata di depan mata kok terkesan dibiarin, sementara kawan di samping yang membela NKRI justru dicurigai sebagai bagian dari jaringan terorisme”, pungkas Nasir. (sws)
Presidential Treshold Buka Peluang Capres Boneka dan Kompromi Tak Sehat
Makassar, FNN - Pemberlakuan Presidential Treshold (PT) untuk mengajukan calon presiden pada Pemilu, dinilai dapat membuka lahirnya calon presiden boneka dan kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa. Penilaian itu disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Presidential Treshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa' yang diselenggarakan di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021). Menurut dia, hal itu bukan tak mungkin terjadi. Sebab, saat ini saja, ketika tujuh partai politik berkoalisi, seolah menutup kemungkinan munculnya calon presiden selain yang mereka ajukan. "Muncul-lah calon boneka yang kompromistis. Nanti kamu kalah, tapi kamu akan mendapat posisi Menteri Pertahanan. Begitu kira-kira contohnya," kata Tamsil. Dalam pengamatannya, itulah cara kerja oligarki dalam mencengkram bangsa ini. Menurut Tamsil, jika saja oligarki ini mau menunjukkan taring kuasanya, ia bisa saja serampangan menjadikan seseorang untuk menjadi presiden. "Oligarki ini kalau mau menunjukkan taringnya, bisa saja diambil orang gila di jalan, dia dandani lalu dijadikan Presiden. Begitulah, karena dia punya kontrol, ada remote yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau," katanya. Tamsil melanjutkan, dalam konteks memperbaiki arah perjalanan bangsa, maka amandemen konstitusi ke-5 merupakan solusi komprehensif. Hal ini biasa terjadi di banyak negara di dunia. "Konstitusi ini, UUD 1945 ini bukan kitab suci. Kenapa kita takut mengamandemen kalau ada kelemahan di dalamnya. Tak ada alasan untuk tidak mengamandemen, karena di banyak negara pun hal itu terjadi," ucapnya. DPD RI sendiri, sudah menyiapkan langkah strategis dan taktis menyikapi Presidential Treshold yang menjadi sumber penghambat anak bangsa potensial bisa diajukan sebagai calon presiden. "Kami mempertimbangkan untuk menempuh judicial review terhadap aturan Presidential Treshold ini. Jangan sampai Presidential Treshold ini membuat partai politik ini teramat berkuasa dan yang lain warga kelas dua. Maka, kita butuh calon independen. Kalau presiden diajukan oleh partai peserta pemilu, maka juga kita ingin peserta pemilu non-parpol bisa memiliki hak mengajukan presiden," papar dia. Menurut Tamsil, momentum amandemen konstitusi ke-5 harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi arah perjalanan bangsa. "Amandemen konstitusi ini kita sikapi secara positif. Kita ingin semua punya kesempatan sama dalam bangsa ini. Kita berharap dapat menghasilkan pemimpin legitimate," kata dia. Narasumber lainnya yang merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMI, Fahri Bachmid senada dengan Tamsil, jika oligarki sudah teramat menguasai negeri ini. "Oligarki ini sulit dilihat, tapi bisa dirasakan bahwa operasi oligarki itu ada. Segala sesuatunya sudah di-remote dan di-setting sedemikian rupa sesuai kepentingan yang diinginkan," tutur dia. Dari catatannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak sebanyak 12 kali permohonan judicial review secara potensial dan aktual dari mereka yang dirugikan atas keberadaan Presidential Treshold. "Alasannya, ini dalam rangka mengafirmasi dan memperkuat sistem presidensiil. Padahal, negara besar di dunia, kiblat demokrasi, sebut saja Amerika Serikat misalnya, mereka memiliki ciri multi partai juga, tetapi tak pernah menerapkan Presidential Treshold," kata Fahri. Fahri menegaskan jika daya hancur dan destruktif Presidential Treshold lebih tinggi daripada manfaatnya. "Pembelahan ekstrem dan polarisasi konfrontatif yang mereduksi fakta demokrasi substantif yang kita bangun, itu yang terjadi di lapangan," ujarnya. Presidential Treshold yang didasari penguasaan partai politik pada jumlah kursi di parlemen atau perolehan suara pada pemilu membuat mereka menjadi ugal-ugalan dalam bertindak. Suara aspirasi rakyat tak lagi didengar. Penolakan Omnibus Law salah satu bukti nyatanya. "Seluruh rakyat menolak. Tapi, mereka menguasai 80 persen kursi dan akhirnya lolos. Segelintir partai bisa memutuskan apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya. Ia sependapat jika Presidential Treshold harus ditiadakan. Ia pun mendorong DPD RI untuk mengambil peran lebih dan mengawal hal ini. "Bagaimana kalau DPR tidak punya political will untuk menolkan Presidential Treshold? Harapan kita ada di MK. DPD RI punya legal standing," harap dia. Dari hasil kajiannya, Presidential Treshold memang wajib ditiadakan. "Dari naskah amandemen 1-4, tidak sama sekali menginginkan adanya pranata pembatasan dalam kontestasi politik. Titik tumpunya adalah setiap warga negara punya hak mencalonkan presiden. Hak konstitusionalnya hak rakyat bukan hak presiden. Parpol itu alat," tegas dia.(ran)
Balai Perkeretaapian Berikan Santunan Warga Terdampak Rel Layang Joglo
Solo, FNN - Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah memberikan santunan kepada warga yang terdampak rel layang Joglo yang pembangunannya dimulai dalam waktu dekat. Kepala Balai Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya di sela pemberian santunan di Kantor Kelurahan Joglo Solo, Selasa, mengatakan ada sekitar 500 kepala keluarga yang memperoleh santunan dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar. "Ini upaya penertiban dulu, kalau pembebasan lahan mulai tahun depan, itu yang ada di tanah KAI," katanya. Ia mengatakan untuk nilai santunan yang diberikan kepada setiap penerima tidak sama, tergantung dari sejumlah komponen yang dipertimbangkan, di antaranya nilai bangunan dan pohon yang tumbuh di tanah. "Selain itu juga akan diberikan biaya sewa kurang lebih enam bulan," katanya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan warga yang masih tinggal di tanah KAI tersebut akan diberikan waktu selama satu minggu ke depan untuk berkemas dan meninggalkan lokasi yang ditinggali selama ini. Ia mengatakan untuk pemindahan tersebut, pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa alat transportasi. Dengan demikian, diharapkan bantuan tersebut bisa meminimalisasi pengeluaran warga untuk biaya pindahan. Salah satu warga penerima santunan Supriyanto mengatakan sudah menerima tali asih sebesar Rp4,3 juta. "Saya belum tahu mau pindah ke mana, karena kalau cari kontrakan baru sekitar Rp10 juta," katanya. (mth)
Kemenhub Komitmen Atasi Tumpahan Minyak di Laut
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mengatasi tumpahan minyak di laut dengan menerapkan sistem tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. "Langkah tersebut antara lain pengesahan peraturan perlindungan lingkungan maritim, penguatan fungsi kelembagaan, peningkatan kerja sama di dalam negeri maupun secara internasional hingga pembangunan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa. Budi Karya mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga transportasi laut menjadi urat nadi yang harus dikembangkan dengan baik dan benar, guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Ditinjau dari Perspektif Kebijakan, Ekonomi dan Teknologi yang berlangsung secara daring, pada Selasa, Menhub mengatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah adalah menjaga dan menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan maritim. Menurut Menhub, salah satu gangguan utama terhadap transportasi laut adalah adanya pencemaran di perairan, khususnya akibat dari tumpahan minyak bumi. Potensi pencemaran tersebut, dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pencemaran ini dapat merusak lingkungan, dan membahayakan masyarakat di wilayah terdampak. Ia mengungkapkan Kemenhub mengeluarkan beberapa peraturan, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan maritim. Beberapa di antaranya adalah peraturan terkait Pencegahan Pencemaran dari Kapal, Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, dan tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) di Laut. Kemudian, dalam penguatan fungsi kelembagaan, Kemenhub melalui direktorat teknis berupaya untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan. “Sebagai contoh, Kemenhub melakukan pembaharuan kapal patroli dan perangkat lunak pendeteksi pergerakan tumpahan minyak, serta pengadaan alat penanggulangan pencemaran yang ditempatkan di berbagai Unit Penyelenggara Teknis Ditjen Perhubungan Laut,” tutur Menhub. Kemenhub juga telah menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam penanganan pencemaran minyak lintas batas negara juga terus ditingkatkan. Yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi personil dilakukan dalam rangka pembangunan kapasitas SDM. Ditjen Perhubungan Laut juga menjalin kerja sama dengan Philippine Coast Guard, dan Japan Coast Guard untuk melaksanakan latihan rutin bersama menanggulangi tumpahan minyak di perairan. “Kami selalu mengingatkan, sebagai insan yang terkait dengan kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan, penting untuk ikut berperan serta dan nyata dalam memastikan terselenggaranya perlindungan lingkungan maritim,” pungkas Menhub. (mth)
POPULER
