ALL CATEGORY

KPK Konfirmasi Tujuh Saksi Pengaturan Proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tujuh saksi mengenai dugaan adanya pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. KPK, Kamis (11/11) memeriksa mereka untuk tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah dan pengaturan dari tersangka DRA kepada tersangka HM serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin agar memenangkan perusahaan milik tersangka SUH dan pihak rekanan lainnya dengan adanya penyetoran sejumlah 'fee'," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Tujuh saksi, yakni Kasi Penatagunaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Dian Pratnamas Putra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin Daud Amri, Yuswanto dari pihak swasta, Septian Aditya selaku honorer serta tiga PNS Pemkab Musi Banyuasin Hendra Oktariza, Hardiansyah, dan Suhendro Saputra. Selain pemeriksaan di Sumatera Selatan, KPK juga memeriksa saksi Soesilo Ariwibowo selaku penasihat hukum di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/11). "Tim penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan antara lain terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersangka DRA," ucap Ipi. Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen "fee" oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK turut mengamankan uang Rp270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan oleh Suhandy yang nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza. KPK bakal menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut. (sws)

Polri Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan

Jakarta, FNN - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyusun petunjuk arahan (jukrah) bagi anggota untuk menjalankan tugas dalam memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (korupsi). Penyusunan jukrah bagi anggota Polri jajaran dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta Polri, KPK dan Kejaksaan memberantas mafia pelabuhan. "Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali permintaan Bapak Menko Marinves," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut Agus, sembari menyusun jukrah, pihaknya tidak tinggal diam dalam menindak mafia pelabuhan dengan melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Tetapi, lanjut dia, penindakan tersebut dilakukan setelah ada pelaporan dari pelaku usaha yang mengalaminya. "Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," terangnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi. "Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut. Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki tiga fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Penegakan Hukum. (sws)

Ketua DPR Serap Aspirasi Nelayan Banyuwangi

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat untuk menyerap aspirasi para nelayan di wilayah tersebut, salah satunya terkait keluhan mengenai bahan bakar minyak yang murah untuk melaut. "Saya memahami persoalan BBM untuk nelayan karena merupakan komponen biaya utama untuk melaut apalagi di masa pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakan Puan menanggapi keluhan salah satu nelayan bernama Rahmat Sukardi yang menyampaikan keluhannya karena dilarang membeli Pertalite oleh SPBU Pertamina, padahal masih membutuhkan BBM murah. Hadir dalam dialog langsung dengan nelayan tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan jajaran anggota DPR RI. Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Puan meminta pemerintah memberi akses BBM murah kepada nelayan, dan permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Trenggono yang hadir. "Bagaimana Pak Menteri? Ini mumpung ada menterinya," ujar Puan. Menteri Trenggono menyatakan pihaknya siap memberi BBM murah untuk nelayan, khususnya di Banyuwangi dan akan disalurkan melalui koperasi-koperasi nelayan. Dalam dialog tersebut Puan mengaku gembira mendengar semangat para istri nelayan yang semangat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup. "Saya senang ini lihat istri nelayan yang bersemangat meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Bu Menteri PPA dan Bupati Banyuwangi segera adakan pelatihan buat mereka," tuturnya. Dia juga menyatakan terima kasih kepada para nelayan yang terbuka menyampaikan keluhan dan "unek-unek", serta dirinya bisa melihat langsung permasalahan nelayan Banyuwangi dan daerah-daerah lain. "Karena itu saya bawa Menteri KKP dan anggota-anggota DPR agar bisa segera diselesaikan," ujarnya. Sebelum berdialog dengan para nelayan, Puan mengunjungi vaksinasi untuk keluarga nelayan dan juga meninjau Pasar Ikan Segar Mandar. Dia menilai Pasar Ikan Segar Mandar bersih dan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat tentang pasar ikan. Selain itu Puan juga menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang di pasar ikan tersebut. Menurut dia, kegiatan di pasar ikan tersebut membuat ekonomi bergulir karena terdapat efek domino dalam kegiatan di pasar. "Ini membuat ekonomi bergulir. Bukan hanya nelayan saja yang dapat penghasilan, tapi penjual beras, penjual sayur dan tukang masak ikut kebagian rejeki," katanya. Puan juga menemui para perajin alat tangkap ikan dan ikut mencoba merajut jaring ikan dan memberikan sejumlah bantuan, antara lain berupa paket alat tangkap benih, bantuan permodalan perikanan tangkap, dan paket bakti nelayan (sembako) sebanyak 1.500 paket. (sws)

Pemda Se-Babel Sepakat Percepat Replikasi Inovasi Pelayanan Publik

Belitung, FNN - Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik, sebagai percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. "Komitmen yang ditandatangani ini bukan sekadar seremoni, tetapi untuk segera bisa diterapkan sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik di Belitung, Jumat. Ia mengatakan penandatanganan komitmen ini merupakan puncak acara replikasi inovasi pelayanan publik dan diharapkan kepada Pemkab Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Pemkot Pangkalpinang yang menerapkan program replikasi inovasi pelayanan publik untuk segera membuat rencana aksi. "Ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan replikasi inovasi secara terkoordinir dan bersinergi, serta wujud dukungan terhadap pembangunan inovasi di daerah masing-masing secara terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya. Menurut dia ciri daerah yang maju adalah daerah yang memiliki daya saing tinggi. Adapun untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif. "Implementasi gagasan baru baik inovasi birokrasi guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," katanya. Penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Babel, nampak hadir Bupati Bangka Barat Sukirman, Bupati Belitung Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur Burhanuddin, Wakil Bupati Bangka Tengah Herry Erfian, sementara Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan hanya diwakili oleh perwakilannya. Berdasarkan penyusunan rencana aksi pelaksanaan replikasi berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing daerah, yaitu Pemprov Babel 3 inovasi, Kota Pangkalpinang 2 inovasi, Kabupaten Bangka 5 inovasi, Kabupaten Bangka Barat 4 inovasi, Kabupaten Bangka Tengah 2 inovasi, Kabupaten Bangka Selatan 1 inovasi, Kabupaten Belitung 3 inovasi, dan Kabupaten Belitung Timur 3 inovasi. (sws)

Nagan Raya Aceh Meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Data

Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Update Data Pembangunan Nagan Raya (Siat Penagaya) dan aplikasi cetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (Superkagala). Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardimartha, dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Jumat mengatakan, pemerintah mendukung peluncuran kedua aplikasi tersebut guna memudahkan layanan kepada masyarakat termasuk aparatur sipil negara. “Tujuan peluncuran aplikasi ini untuk memudahkan pemerintahan daerah dalam memantau data pembangunan daerah maupun masyarakat, untuk keperluan data pembangunan daerah,” katanya. Selain itu, kehadiran dua aplikasi tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Ardimartha menambahkan aplikasi Superkagala dirancang oleh Nasrun ST dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya. Aplikasi tersebut dilakukan dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan menciptakan aplikasi ini oleh Nasrun, kata Sekda, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya layanan kenaikan gaji berkala. Karena pada layanan kenaikan gaji berkala sebelumnya diusulkan secara manual oleh PNS yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan yang lumayan banyak. Dengan lahirnya aplikasi ini layanan kenaikan gaji berkala cukup diisi melalui aplikasi Superkagala dan PNS tidak perlu lagi menyiapkan berkas, karena data PNS sudah dimutakhirkan dalam database aplikasi. Sedangkan aplikasi Siat Penagaya dicanangkan oleh Syarizal Budian Putra, ST dari Bappeda Kabupaten Nagan Raya dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan aplikasi tersebut, kata sekda, untuk pemutakhiran data pembangunan Nagan Raya secara online, serta dapat juga digunakan untuk memberikan layanan informasi publik terkait data pembangunan Nagan Raya, jelasnya. (sws)

Bupati Aceh Barat Minta Remaja Masjid Jadi Penangkal Paham Radikal

Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS meminta kepada seluruh remaja masjid di daerahnya, agar mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal yang dapat merusak akidah dan rasa nasionalisme umat islam. "Amalkanlah ajaran Islam sejati yaitu islam moderat yang mengedepankan kesejukan, perdamaian dan toleransi, namun tetap tegas dalam penegakan syariat islam," kata Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Menurutnya, selain mempelajari ilmu agama, remaja masjid juga harus mendapatkan penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Aceh Barat yang Islami dan Pancasilais. "Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT demi terwujudnya syariat islam yang kaffah di Kabupaten Aceh Barat ini pungkas Ramli MS Ia juga menegaskan dengan adanya pembekalan ilmu yang memadai, remaja masjid bisa menjadi motivator bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Barat. "Remaja masjid merupakan tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat untuk mencintai masjid,” imbuh Ramli MS. Ia mengatakan, remaja masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk memakmurkan setiap masjid, baik yang ada di tingkat gampong, kecamatan maupun kabupaten. Menurutnya, di usia yang masih produktif, remaja masjid memiliki semangat dan kapasitas untuk mengajak masyarakat datang ke mesjid dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. Untuk itu, kata Ramli MS, perlu ada peningkatan kapasitas bagi para remaja mesjid tersebut, agar peran dan fungsinya bisa lebih di optimalkan lagi dalam mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk mencintai rumah Allah SWT. Dengan adanya ilmu yang memadai, Ramli MS berharap remaja masjid bisa menyalurkan energi positif kepada masyarakat, dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan perlombaan islami, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mesjid dalam menjaga ukhuwah islamiyah di tengah era globalisasi saat ini. "Seorang remaja masjid harus mampu menjadi imam, muazin, dan pendakwah, serta menjaga tingkah lakunya dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap masjid dan syariat islam" tegas Ramli MS. (sws)

KPK Konfirmasi Mantan Bupati Tabanan Soal Persetujuan Pengurusan DID

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti perihal persetujuannya dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018. KPK memeriksa Ni Putu Eka Wiryastuti di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/11) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan, Bali. "Tim penyidik telah memeriksa saksi Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan periode 2016-2021), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan persetujuan saksi dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018," ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 12 November 2021. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pengumuman tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka. Sebelumnya pada Jumat, 5 November 2021, KPK juga telah memeriksa I Dewa Nyoman Wiratmaja selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana/Staf Khusus Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Tabanan/Staf Khusus Bupati Tabanan periode 2016-2021. KPK mengonfirmasi saksi tersebut mengenai usulan dan pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan. Selain itu, juga dikonfirmasi dugaan adanya komunikasi intensif untuk pengurusan DID tersebut dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus. Terkait kasus tersebut, KPK sebelumnya telah memproses mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pada Februari 2019, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. (MD).

Rupiah Jelang Akhir Pekan Diprediksi Masih Melemah

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan diprediksi masih akan melemah, seiring dengan membaiknya data inflasi Amerika Serikat (AS). Rupiah pagi ini masih menguat 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. "Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak hari Rabu. Sentimen negatif bagi rupiah terlihat datang dari pelaku pasar internasional yang mulai kembali melakukan pembelian dolar AS," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurut Nikolas, pelaku pasar sudah mulai menyerap sentimen positif dari pemangkasan stimulus, ditambah dengan data inflasi AS yang membaik. "Sentimen penguatan dolar AS ini kelihatannya masih akan bertahan hingga sesi perdagangan hari ini selesai," ujar Nikolas. Dari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Kamis (11/11) kemarin mencapai 435 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 16 kasus sehingga totalnya mencapai 143.608 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 470 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 9.486 kasus. Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 128,15 juta orang dan vaksin dosis kedua 81,71 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin. Nikolas mengatakan rupiah hari ini cenderung melemah dan bergerak di kisaran Rp14.250 per dolar AS hingga Rp14.350 per dolar AS. Pada Kamis (11/11) rupiah ditutup melemah 24 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.278 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.254 per dolar AS. (mth)

Ardern Puji Merkel sebagai "Pemimpin Sejati", "Orang yang Sangat Baik"

Auckland, FNN - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Jumat memberikan penghormatan kepada kanselir Jerman Angela Merkel dengan memuji kepemimpinannya selama 16 tahun di negara ekonomi terbesar Eropa itu dan menggambarkannya sebagai "orang yang sangat baik". Jacinda Ardern dan Angela Merkel bertemu secara virtual di forum CEO di sela-sela konferensi tingkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pada kesempatan itu, Ardern mengenang pertemuan awalnya dengan Merkel di Jerman. "Ketika Anda berasal dari negara kepulauan kecil, Anda tidak sering bertemu dengan seseorang yang begitu kuat di dunia diplomasi internasional yang merasa sangat tertarik dengan pandangan orang Selandia Baru yang sederhana," kenang Ardern. "Keterlibatan Anda yang terus menerus dengan dunia, perhatian dan kesediaan Anda untuk mendengar perspektif orang lain, menurut saya, adalah cerminan dari seorang pemimpin sejati dan juga orang yang sangat baik," ujar Ardern memuji Merkel. Merkel, 67 tahun, telah mengukuhkan dirinya sebagai ikon yang telah membawa Jerman sejak 2005 melewati berbagai peristiwa penting, seperti krisis keuangan global, penurunan zona euro dan pandemi COVID-19, dan dipuji sebagai kampiun dalam integrasi Eropa. Ardern, 41 tahun, menjadi perdana menteri termuda Selandia Baru ketika dia menjabat pada 2017. Dia menuai pujian global dalam beberapa tahun terakhir dalam upayanya mengelola pandemi, menindak ekstremisme dan undang-undang senjata setelah penembakan massal, dan membentuk salah satu kabinet paling beragam di dunia. Pada awal November, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi Merkel salam perpisahan yang penuh gaya dan memujinya karena menjaga Eropa tetap bersatu selama masa jabatannya. Para pemimpin APEC yang bergabung dalam forum sepakat bahwa pandemi dan perubahan iklim merupakan tantangan serupa karena keduanya merupakan proses eksponensial yang tingkat keparahannya sulit dikenali pada awal kurva pertumbuhan. (mth)

Enam Layanan Kesehatan Bertransformasi Hadapi Wabah di Masa Depan

Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju arsitektur sistem kesehatan yang lebih siap menghadapi wabah di masa depan. "Setiap pandemi menjatuhkan korban, tapi setiap pandemi juga membuka kesempatan bagi bangsa dan negara untuk menyempurnakan sistem kesehatan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam pidato Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57/2021 di Ruang Pertemuan Siwabessy, Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan, yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Jumat. Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan transformasi kesehatan yang meliputi enam bidang pelayanan publik. Transformasi pertama menyasar layanan primer, dimana seluruh Puskesmas, klinik yang ada di pelosok Indonesia meningkatkan pelayanan promotif dan preventif. Kedua, transformasi pada layanan rujukan rumah sakit untuk membuka akses yang lebih luas dan berkualitas. "Sehingga, seluruh rakyat Indonesia yang sakit bisa dengan mudah mendapatkan layanan dengan kualitas yang baik tanpa perlu antre lama, tanpa perlu pergi ke luar negeri," katanya. Transformasi ketiga, kata Budi, merambah pada sistem ketahanan kesehatan. "Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpa, tetapi juga sering mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam yang memberikan korban cukup banyak pada rakyat kita,"ucapnya. Untuk itu, Kemenkes RI mendorong sistem ketahanan kesehatan yang selalu siap dan siaga menghadapi bencana serta melayani rakyat yang menjadi korban bencana. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan menjadi transformasi keempat untuk menciptakan pembiayaan yang berkesinambungan serta masuk akal dalam memberikan layanan yang adil dan merata ke seluruh rakyat Indonesia. Kelima, menurut Budi, bidang sumber daya kesehatan. "Kita harus akui, masih banyak rakyat kita yang belum bisa mendapatkan akses ke dokter, masih banyak rakyat kita yang di pelosok dilayani oleh tenaga kesehatan yang seharusnya belum memenuhi level standar yang kita inginkan," ujarnya. Budi mengatakan jumlah tenaga kesehatan, sebaran tenaga kesehatan dan kualitas dari tenaga kesehatan harus dipastikan mencukupi untuk memberikan layanan dan akses kepada seluruh rakyat Indonesia. Terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. "Big data, artificial intelligence (kecerdasan buatan), internet of things adalah keniscayaan. Itu sudah banyak mentransformasi industri lain, seperti industri transportasi, pariwisata dan hotel, industri makanan, perbankan dan lainnya," katanya. Menurut Budi, industri kesehatan di masa depan juga akan mengalami transformasi secara masif dengan adanya kemajuan teknologi informasi dari sisi diagnostik, skrining maupun layanan antar kepada masyarakat. Budi mengatakan HKN ke-57 Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan bangsa dari kondisi pandemi COVID-19 untuk berkolaborasi secara profesional dan bermoral. "Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan global dengan lebih dari 200 juta kasus dan 4,7 juta kematian yang dilaporkan terjadi di 225 negara hingga awal Oktober 2021," katanya. Budi bersyukur bangsa Indonesia berhasil menurunkan lonjakan kasus COVID-19. "Capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sebaiknya tetap membuat kita waspada. Apalagi, penyebaran virus corona memunculkan banyak varian yang tidak bisa diprediksi," katanya. Kegiatan HKN 2021 bertema "Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku" dirangkai dengan penyerahan bantuan sarana pendukung untuk penanganan pencegahan COVID-19 serta sosialisasi dan pelayanan vaksinasi massal COVID-19 kepada masyarakat. Kemenkes juga mengagendakan Seminar Ilmiah Internasional 2021 pada 17 November 2021 melalui luring dan daring sebagai informasi terkini terkait perkembangan Whole Genome Sequencing (WGS) beberapa penyakit yang masih banyak menimbulkan kesakitan dan kematian. Semarak aktivitas lomba dan olahraga juga mewarnai HKN tahun ini yang dikemas istimewa menggunakan platform media sosial untuk mengunggah video atau foto hasil capaian para peserta lomba dari kalangan nakes di seluruh Indonesia. Beberapa lomba juga terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, ada talk show menghadirkan para penyintas COVID-19 dalam rangka melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum. Acara puncak HKN 2021 ditandai dengan pencanangan percepatan Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencapaian target nasional di Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu diberikan penghargaan tanda kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo dan santunan kematian oleh Menteri Kesehatan kepada ahli waris dari tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas dalam penanganan COVID-19. (mth)