ALL CATEGORY
Kelangkaan Solar Karena Masalah Kuota
Jakarta, FNN - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini karena masalah kuota. "Saya melihat kelangkaan solar yang terjadi bukan kesalahan Pertamina dalam memproduksi dan menyalurkan solar. Akan tetapi, kemungkinan akibat penentuan kuota meleset dari kondisi di lapangan seiring dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Ketua Umum SPPSI Jakarta, Muhamad Anis, Muhamad Anis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Ia mengatakan, sesuai dengan Perpres No. 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah selaku operator untuk mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok tanah air. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menentukan kuota alokasi BBM subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Sehingga berapa pun kuota yang diputuskan oleh BPH Migas akan menjadi dasar bagi Pertamina melakukan proses pendistribusian BBM subsidi kepada masyarakat. "Ketika itu diputuskan, misalkan 15,8 juta kilo liter untuk satu tahun, maka Pertamina harus menjalankan perintah itu. Siapkan dan salurkan 15,8 juta kilo liter," ujar Anis, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait kelangkaan solar yang terjadi, Anis menilai ada kemungkinan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas meleset dari kebutuhan di lapangan. Hal itu sejalan dengan kebijakan PPKM yang berbeda di setiap daerah. "Bisa jadi, salah satu alasan dari BPH Migas menentukan 15,8 juta kilo liter itu, karena adanya level PPKM yang bervariasi di setiap daerah," katanya. Menurut Anis, jika akhir Desember 2021 PPKM diteruskan, akan cukup 15,8 juta kilo liter. "Tetapi nyatanya ketika Oktober level PPKM diturunkan pemerintah, terjadi lonjakan-lonjakan konsumen," tutur Anis Ia berharap agar pemerintah segera menetapkan sistem pricing dan subsidi BBM yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tidak ada disparitas harga yang dapat menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan solar saat ini, pemerintah harus menambah kuota solar, menambah dana subsidi dan membayar piutang Pertamina" kata Anis. (MD).
Penilaian Istri, Keteladanan Hoegeng Abadi Seperti Kasih sayang Kami
Jakarta, FNn - Istri dari Kapolri kelima periode 1968 hingga 1971 Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso, Meriyati Roeslani mengatakan keteladanan dari almarhum suaminya akan abadi dan dikenang oleh masyarakat seperti halnya kasih sayang mereka berdua. "Hoegeng sudah lama pergi, tapi keteladanannya abadi seperti halnya kasih sayang kami," kata dia melalui video singkat yang ditayangkan saat peluncuran buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" dalam rangka 100 tahun Pak Hoegeng yang ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Merry, sapaan akrabnya tidak bisa hadir secara langsung saat peluncuran buku yang berisi sosok suami tercintanya. Ketidakhadirannya dikarenakan kondisi kesehatan dan pandemi Covid-19. "Saya sebenarnya ingin menghadiri acara istimewa ini yang menjadi penanda 100 tahun suami saya tercinta. Namun, kesehatan dan pandemi membatasi pergerakan saya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Akan tetapi, ia mengaku tetap bangga dan bahagia atas peluncuran buku tersebut. Apalagi dihadiri langsung serta diwakili oleh anak-anak dan cicit-cicit Hoegeng yang dikenal kerap menggunakan sepeda ontel saat bertugas. "Sekali lagi, dari lubuk hati yang terdalam saya menyampaikan terima kasih," ujarnya. Buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" ditulis oleh wartawan senior Farouk Arnaz. Isisnya menceritakan tentang kisah-kisah humanis dari sosok Kapolri kelahiran 14 Oktober 1921 tersebut. Buku tersebut menceritakan tentang sosok Hoegeng Imam Santoso yang meninggalkan warisan mempertahankan prinsip, menjaga integritas, dan dedikasi. Kisahnya menceritakan tentang keteguhan menjabat mulai 1968 hingga 1971. Ia adalah sosok langka yang sulit dicari padanannya mulai dulu hingga kini. Tidak hanya sendiri, Hoegeng juga mengajak serta keluarganya terjun memasuki kehidupan yang penuh idealisme dan antikompromi. Hoegeng tidak mau berkhianat dan berkongsi dengan kebatilan. Ia menjaga nama baik dan sumpah dengan perbuatan nyata bukan sekadar kata-kata. Sepak terjang Hoegeng yang tidak bisa disetir membuat gerah para "tuan besar" sehingga ia kehilangan jabatannya. Namun, Hoegeng tak pernah menyesali langkahnya. (MD).
Indonesia, G20, dan Kemiskinan
Oleh Radhar Tribaskoro INDONESIA jangan gampang bangga. Jabatan presiden G20 itu giliran, siapapun anggotanya pasti dapat. Jabatan itu pun baru berlaku 2022, bukan sekarang. Puja-puji para buzzer dan beberapa media nasional dalam hal ini, sungguh sangat tidak pada tempatnya. Indonesia sudah menjadi anggota G20 sejak didirikan tahun 1999. Pada waktu itu G20 hanya menyangkut pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi krisis ekonomi 1998. G20 beranggotakan 19 negara plus Uni Eropa. Anggota-anggota dipilih berdasar kepada ukuran ekonomi, jumlah penduduk, dan pertimbangan lain. Belanda dan Spanyol punya ukuran ekonomi yang besar tetapi mereka menjadi anggota di bawah naungan Uni Eropa. Thailand memiliki ukuran ekonomi lebih tinggi dari Afrika Selatan, tetapi Afsel yang dipilih menjadi anggota demi mewakili benua Afrika. Tahun 2008 G20 telah berkembang sehingga pengelolaannya dirasa perlu melibatkan presiden atau kepala negara. Tahun itu diselenggarakan KTT G20 yang pertama di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudoyono hadir dalam pertemuan itu (lihat foto). Jadi tidak benar bahwa keanggotaan Indonesia di G20 dimulai sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Pada tahun 2022 Indonesia menjadi Presiden G20 ke-14, jadi memang sudah waktunya. Menjadi anggota G20 juga tidak usah bangga. Ukuran ekonomi kita termasuk 20 besar karena penduduk kita besar. Namun bila dihitung secara pendapatan per kapita, kita ada di urutan terbawah kedua, setelah India yang penduduknya semilyar lebih. Pendapatan per kapita kita hanya 1/7 dari pendapatan per kapita Korea Selatan yang di urutan ke-10 dan 1/15 pendapatan per kapita Amerika Serikat yang berada di puncak G20. Jadi saya lebih melihat keanggotaan Indonesia di G20 sebagai kesempatan, bukan kehormatan. Saya kira kita tidak perlu kebanggaan palsu. Kita akui saja, kita negara miskin. Kita bahkan tidak lebih baik daripada India yang nyata pendapatan per kapitanya hanya sekitar separuh kita. India memiliki kapasitas dan ekspor produk industri yang sangat kuat. Ketika tahun 2020 ekonomi seluruh dunia ambruk, India sendirian tumbuh 7,8%. Eksekutif keturunan India bertebaran di hampir semua perusahaan Fortune 500. Tidak diragukan India akan tampil sebagai kekuatan industri dan informatika yang besar di masa datang. Hal itu sejalan dengan semakin banyaknya prestasi kelas dunia di bidang sains dan humaniora. Sekarang setidaknya 5 orang warganegara India tercatat sebagai pemenang Hadiah Nobel di bidang fisika, kesusastraan, ekonomi dan perdamaian. Di luar itu ada 4 orang keturunan India namun warganegara lain juga telah memenangi Hadiah Nobel. Dalam hemat saya kita tidak punya hak untuk berbangga. Sebagai bangsa yang sudah 76 tahun merdeka kita masih menghadapi kemiskinan massal yang menggiriskan. Gatot Nurmantyo dalam diskusi Evaluasi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021, mengutip Bank Dunia, menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27 juta. Angka itu sesuai standar Bank Dunia yang menetapkan garis kemiskinan pada penghasilan $1.9/hari, untuk negara-negara berpendapatan rendah. Standar Bank Dunia itu meningkat untuk negara berpendapatan menengah bawah menjadi $3.2/hari, dan negara berpendapat menengah atas sebesar $5.5/hari. Indonesia dengan pendapatan per kapita rata-rata $4500/tahun sudah termasuk negara berpendapatan menengah bawah. Pada tingkatan ini orang miskin di Indonesia (pendapatan per kapita $3.2/hari) berjumlah 57,6 juta orang atau 31,5% dari jumlah populasi. Sementara itu bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, persentase penduduk miskin (dengan standar $3.2/hari) di Vietnam hanya 6,6%, sementara Thailand hanya 0,6%. Kembali ke pernyataan Gatot Nurmantyo, pembangunan ekonomi di Indonesia dalam 7 tahun terakhir, sama sekali tidak memihak kepada penduduk miskin! Bila ditatap lebih seksama, ekonom Antoni Budiawan menyebutkan bahwa 6,6 juta penduduk Indonesia di 29 kabupaten/kota termasuk penduduk termiskin di dunia dengan penghasilan kurang dari $1.000/kapita. Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua adalah kabupaten termiskin nomor dua di dunia dengan pendapatan per kapita $329, hanya sedikit di atas negara termiskin Burundi yang berpendapatan $293/kapita. Sekali lagi, kita tidak punya hak berbangga. Kita harus akui bila kita negara miskin. Kita tidak sok hebat, kita tidak gentar berada di panggung dunia lantaran kita punya martabat. Martabat itu mengatakan bahwa "Sekalipun miskin kita tidak butuh siapapun menolong. Kita akan membangun bangsa kita dengan kekuatan sendiri". Hal itu tidak sukar sepanjang seluruh potensi negara ini diarahkan demi kemaslahatan rakyat. Saya cenderung kehadiran kita di G20 sebagai peluang. Pertama, ini adalah peluang kita untuk menciptakan arsitektur keuangan dunia yang lebih berkeadilan, yang membuka peluang lebih besar dan luas bagi bermilyar penduduk miskin di dunia untuk memperbaiki nasibnya. Kedua, peluang untuk berkontribusi kepada dunia karena dari sanalah orang sedunia menghormati kita. Walau kita miskin kita tidak rugi menyumbang kepada kepentingan dunia. Kepentingan dunia itu hadir saat ini: mengendalikan perubahan iklim. Iklim dunia memang rusak akibat proses industrialisasi yang tidak terkendali di negara-negara maju. Namun hal itu tidak boleh mencegah kita untuk mendukung pencegahan kerusakan alam lebih lanjut. Itu hal terhormat yang bisa kita lakukan. Hal yang paling tidak terbayang bagi saya adalah mengumbar informasi palsu seakan-akan kita telah menjalankan agenda-agenda dunia berkenaan dengan mitigasi perubahan iklim dan menjalankan standar pembangunan berkelanjutan, padahal bohong. Saya juga tidak bisa membayangkan perjanjian telah ditandatangani presiden lantas dianulir oleh menteri-menteri sendiri. Hal itu sungguh TIDAK TERHORMAT! Sungguh perbuatan memalukan dan sangat tidak bisa dibanggakan.
Perdana Menteri Irak Selamat Dalam Serangan Drone di Kediamannya
Baghdad, FNN - Sebuah pesawat nirawak (drone) dengan bahan peledak menyasar kediaman Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Baghdad, Ahad pagi. Militer Irak mengatakan Khadimi selamat tanpa terluka dalam serangan yang mereka sebut sebagai percobaan pembunuhan itu. Namun, sejumlah anggota pasukan pengamanan Khadimi terluka dalam peristiwa itu, kata sumber keamanan. Serangan itu terjadi menyusul serangkaian aksi protes di ibu kota Irak atas hasil pemilihan umum bulan lalu yang berujung pada kekerasan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengutuk serangan itu dan menawarkan bantuan penyelidikan. "Aksi terorisme yang nyata ini, yang sangat kami kutuk, diarahkan ke jantung negara Irak," kata juru bicara Ned Price dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara. "Kami berhubungan erat dengan pasukan keamanan Irak yang bertugas menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan Irak dan telah menawarkan bantuan dalam menyelidiki serangan ini." Kelompok-kelompok yang memimpin protes dan keluhan tentang hasil pemilu 10 Oktober adalah para milisi bersenjata dukungan Iran. Mereka kehilangan banyak suara parlemen pada pemilu itu dan telah menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan dan penghitungan suara. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di kediaman Khadimi di Zona Hijau Baghdad, kompleks gedung pemerintah dan kedutaan asing yang dijaga sangat ketat. Pernyataan militer Irak menyebutkan serangan itu menyasar kediaman Khadimi dan dia berada dalam kondisi "kesehatan yang baik". Tidak ada penjelasan lebih rinci dalam pernyataan itu. Akun Twitter resmi Kadhimi mengatakan perdana menteri selamat dan meminta publik untuk tenang. Dua pejabat pemerintah mengatakan kediaman Kadhimi telah dihantam oleh sedikitnya satu ledakan dan mengonfirmasi kepada Reuters bahwa perdana menteri selamat. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa enam anggota pasukan pengamanan Khadimi yang berjaga di luar kediamannya mengalami luka-luka. Diplomat Barat di Zona Hijau yang berada di sekitar lokasi kejadian mengatakan mereka mendengar ledakan dan tembakan di kawasan itu. Pendukung kelompok milisi dukungan Iran, yang selama beberapa tahun terakhir mengembangkan kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan, memprotes hasil pemilu Oktober. Aksi protes yang mereka gelar pada Jumat berubah jadi kekerasan ketika para demonstran melempari polisi dengan batu dekat Zona Hijau sehingga melukai sejumlah petugas. Polisi membalas dengan gas air mata dan tembakan sehingga menewaskan sedikitnya seorang demonstran, menurut sumber keamanan dan rumah sakit di Baghdad. Analis independen mengatakan hasil pemilu adalah cermin dari kemarahan terhadap milisi-milisi dukungan Iran. Kelompok-kelompok bersenjata itu dituduh terlibat dalam pembunuhan hampir 600 orang yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi anti-pemerintah di sejumlah tempat pada 2019. (MD).
Di Tangan Panglima Baru, Ketua DPD RI Berharap TNI Semakin Profesional dan Diperhitungkan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengucapkan selamat kepada Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan serta disetujui Komisi I DPR RI. Jenderal Andika Perkasa merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Beliau akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang akan pensiun dalam waktu dekat. Di bawah kepemimpinan Andika Perkasa, LaNyalla berharap TNI semakin profesional dan semakin dekat dengan rakyat. "Kepada TNI, masyarakat juga menaruh harapan besar, tidak hanya terkait dengan kedaulatan bangsa tetapi juga mampu mewujudkan keamanan dan mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi," kata LaNyalla, Minggu (7/11/2021). Di samping itu, kata LaNyalla, Panglima yang baru harus memastikan tugas pokok TNI berjalan dengan baik. Bisa menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, juga melindungi bangsa ini dari berbagai ancaman. "Sebagai komponen utama di tengah masyarakat, TNI diharapkan berkontribusi membantu negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, ancaman dan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara," imbuhnya. Terpenting, TNI harus mampu memainkan peran dalam mengantisipasi berbagai dinamika dan perkembangan geopolitik yang sangat dipengaruhi oleh siber dan teknologi. "Aspek siber, kemudian intelijen sangat penting di era sekarang. Dimana pada era globalisasi ini ancaman di dunia maya tak kalah besar dibanding di dunia nyata. Artinya selain ancaman perang fisik ada juga ancaman perang siber dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan sejenisnya," tutur Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla juga berharap kekuatan TNI semakin disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. "Ini tantangan bagi Panglima yang baru. Harus bisa mewujudkan kekuatan TNI yang diperhitungkan oleh negara manapun, baik dari alutsista maupun SDM-nya," jelas LaNyalla.(RAN)
Kemenperin: Investasi Gula UEA Hasilkan Produk Turunan Bioetanol
Dubai, FNN - Plt Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan rencana investasi Al Khaleej Sugar Co (AKS) dari Uni Emirat Arab di Indonesia berpotensi menghasilkan produk turunan, yaitu bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan serta substitusi bahan bakar minyak. “Hasil samping proses produksi gula tebu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan antara lain bioetanol untuk substitusi BBM dari minyak bumi, dan biomassa dari bagas tebu sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik,” kata Putu di Dubai, UEA, Minggu. Putu menyampaikan bahwa pihaknya akan memfasilitasi rencana investasi AKS yang saat ini menjadiprodusen terbesar gula di kawasan Timur Tengah dan lima besar dunia. "Jika terwujud, investasi ini akan membantu pemenuhan kebutuhan gula nasional dan juga kebutuhan energi di Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia," sebut Putu. Putu juga menjelaskan bahwa rencana investasi AKS selain produksi gula, juga memproduksi sumber energi alternatif dari produk samping pengolahan gula tebu. Putu optimistis, investasi AKS di Indonesia akan dapat membantu pemenuhan gula dalam negeri, mendukung program substitusi impor, dan memproduksi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. "Karena dia besar investasinya, dia mau memproduksi sekitar 750.00 ton per tahun. Dia sangat tertarik dan kita sedang membuat langkah-langkahnya supaya dia bisa berinvestasi," tuturnya. Guna mendorong investasi raksasa gula Uni Emirat Arab (UEA) itu, lanjut Putu, Kemenperin telah mengundang pihak AKS untuk datang ke Indonesia dan melihat potensi tersebut. “Untuk menghasilkan tebu sebanyak 750 ribu ton tersebut, dibutuhkan sekitar 100 ribu hektar lahan tebu,” ungkapnya. Saat ini, lahan yang diproyeksikan untuk ditanami tebu itu terdapat di Sulawesi. Selain memproduksi gula, AKS juga tertarik dengan produk turunan lainnya dari tebu, yakni biomassa yang dapat dijadikan energi listrik dan etanol untuk pencampuran bahan bakar. "Biomassa merupakan produk samping gula dengan jumlah mencapai 30 persen dari setiap produksi gula. Etanol ini terbuat dari produk samping proses gula yang bernama molasis dengan jumlah sebesar 4 persen,” jelasnya. Putu menambahkan etanol berperan untuk meningkatkan oktan bahan bakar. Umumnya untuk kendaraan roda empat sudah bisa menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol 20 persen, sementara kendaraan roda dua 10 persen. “Di dalam negeri sendiri, kebutuhan etanol masih sangat besar dan belum dipenuhi oleh produksi dalam negeri,” tandasnya. Sejalan dengan rencana investasi AKS, pemerintah pun berkeinginan untuk menjadikan industri gula nasional dapat menerapkan teknologi Industri 4.0 dan lebih lebih ramah terhadap lingkungan. Melalui teknologi industri 4.0 atau digitalisasi, akan terjadi efisiensi yang pada gilirannya akan memberi nilai tambah bagi produk-produk Indonesia, termasuk gula. (mth)
Kabaharkam Polri: Sosok Hoegeng Pacu Polisi Jujur dan Jaga Integritas
Jakarta, FNN - Nilai-nilai teladan dari Kapolri ke-5 Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso terus memacu anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk senantiasa jujur dan menjaga integritas, kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto. Menurut Arief, kejujuran dan integritas Hoegeng Iman Santoso merupakan nilai-nilai yang harus lestari di kepolisian. “(Sikap dan perbuatan Hoegeng, Red.) bisa menginspirasi saya, bagaimana meneruskan nilai-nilai integritas yang ditanamkan beliau terutama kepada keluarganya, dan bagaimana beliau menanamkan integritas kepada dirinya untuk mengelola organisasi (kepolisian) ini,” kata Arief saat menyampaikan pandangannya soal sosok Hoegeng saat peringatan 100 tahun mendiang Kapolri ke-5 itu di Jakarta, Minggu. Arief, yang saat itu hadir mewakili Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, lanjut menyampaikan pandangannya bahwa kejujuran yang dipraktikkan oleh Hoegeng berakar dari keberanian. “Kejujuran itu tidak dapat dilakukan kalau tidak ada keberanian. (Hoegeng) seorang yang bukan hanya jujur, tetapi dia juga berani jujur. Itu berarti dia juga berani berkorban, mengorbankan kepentingannya dengan semua privilese yang dimiliki,” terang Arief. Keberanian Hoegeng untuk selalu jujur itu jadi penyemangat tersendiri bagi Kabaharkam Polri dalam menjalankan tugas. “Ini jadi pemacu bagi diri saya pribadi, teman-teman saya yang masih aktif, adik-adik, bahwa (dengan) bersikap jujur dan menjaga integritas ternyata Pak Hoegeng bisa jadi Kapolri, walaupun dengan berbagai macam tantangan, godaan, beliau mampu,” sebut Kabaharkam Polri. Dalam kesempatan itu, Arief yakin banyak polisi yang berusaha keras untuk menjaga integritasnya dan meniru nilai-nilai hidup Hoegeng Iman Santoso. “Banyak Hoegeng-Hoegeng masa kini yang berjuang menegakkan integritasnya, meniru apa yang sudah ditanamkan Pak Hoegeng. Tetapi, itu kembali lagi pada pribadi mereka, kembali lagi pada pimpinan Polri saat ini dan masa depan untuk mampu menanamkan nilai-nilai yang ditanamkan Pak Hoegeng sehingga nilai-nilai itu inheren, hidup, dan lestari di Kepolisian,” terang Arief Sulistyanto pada acara peringatan 100 Tahun Hoegeng. Dalam acara itu, pihak keluarga Hoegeng meluncurkan buku “Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan”. Buku itu, yang ditulis oleh Farouk Arnaz, merupakan hasil prakarsa putra pertama Hoegeng, Aditya Hoegeng bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto. (mth)
Indonesia Raih 44,6 Miliar Dolar AS Komitmen Investasi dari UEA
Jakarta, FNN - Indonesia berhasil meraih komitmen investasi senilai 44,6 miliar dolar AS atau setara Rp642, 2 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) dari kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan kesiapannya untuk menyambut investasi dari UEA dengan menekankan pada tiga poin yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dengan kolaborasi yang baik. "Dalam rangka melakukan respons cepat untuk mewujudkan konsep investasi bersama antara Indonesia dan UEA, kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitasi lain yang dibutuhkan investor UEA di Indonesia. Di bawah pimpinan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi, kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan visi besar kedua negara," katanya. Bahlil sendiri turut mendampingi Presiden Joko Widodo pada kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai, UEA, Kamis (4/11). Pertemuan bisnis itu dihadiri oleh sembilan perusahaan UEA yang sudah memiliki minat investasi ke Indonesia baik untuk investasi baru maupun untuk perluasan. Beberapa perusahaan yang hadir menyampaikan komitmennya untuk menanamkan modal di Indonesia menambahkan perjanjian b-to-b (business-to-business) yang sudah dipertukarkan di depan pimpinan kedua negara. Beberapa yang menyampaikan komitmen di antaranya Al Dahra Group (produk turunan susu), Yas Holding (agrikultur), Emirates Global Alumunium (smelter alumunium), Damac Properties (properti), dan AMEA Power (energi terbarukan). Secara total, komitmen investasi selama kunjungan di UEA mencapai 44,6 miliar dolar AS, termasuk nilai investasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS. Presiden Joko Widodo, dalam forum tersebut, juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional. "Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental, setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga, ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia," ujar Presiden saat menanggapi rencana Emirates Global Alumunium (EGA) untuk menanamkan modalnya di Indonesia bermitra dengan PT Inalum (persero). Sementara itu, Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohammed Al Mazrouei yang mewakili pemerintah UEA menyatakan apresiasinya atas hubungan yang sangat dekat antar kedua pemimpin negara, bahkan sudah seperti saudara. Suhail menyampaikan bahwa UEA ingin bekerja sama dengan Indonesia, bukan hanya karena Indonesia yang besar dengan komunitas muslim terbesar, namun Indonesia punya kapabilitas, sumber daya serta posisi strategis di tatanan internasional. "Kami memiliki target yang tinggi dari kerja sama yang ditandatangani hari ini. Pemerintah UEA memiliki minat tersendiri akan pembangunan ibu kota baru Indonesia. Di samping itu kami juga melihat minat dari sektor swasta UEA. Kami memerlukan bimbingan dari Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar komitmen kami dapat terwujud dengan baik," ungkap Suhail. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal UEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar 7,8 juta dolar AS. Sementara akumulasi realisasi investasi asal UEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai 250,7 juta dolar AS dan berada pada peringkat ke-27. Investasi asal UEA didominasi sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan total realisasi sebesar 109,0 juta dolar AS (43,5 persen), serta 71 persen total realisasi investasi UEA di Indonesia berlokasi di luar pulau Jawa. (mth)
Pemerintah Berdayakan UMKM Halal Lewat Teknologi Digital
Jakarta, FNN - Pemerintah terus memberdayakan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital yang akan menjadi kekuatan besar dan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha. “Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Rudy menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah, dan platform digital untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital melalui ”Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi 1000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat”. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh 4 platform digital yaitu Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan LinkAja Syariah. Pelatihan yang telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pada Senin (1/11) di Kota Padang tersebut diharapkan dapat membuat UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang. “Adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, dan pihak swasta diharapkan membuat UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat semakin berkembang. Program pelatihan ini, erat kaitannya dengan visi misi 5 tahun ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi. Pada kesempatan yang sama Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa kemudahan pengajuan sertifikasi halal yang sudah full online diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. "Proses pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan penuh secara online, termasuk sertifikasi halal yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat digital. Diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal dan meningkatkan aksesibilitas, transparansi serta akurasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual,” ujar Aqil. Adapun pemberdayaan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 persen dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 12,70 persen dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. (mth)
Itu Bukan Salah Luhut Panjaitan atau Erick Thohir
By Asyari Usman Apa-apa, Luhut. Sedikit-sedikit, Luhut. Jabatannya bertimbun-timbun. Hampir tidak ada bidang yang tak mengikutkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Invetasi, Luhut. Infrastruktur, Luhut. Ibukota baru, Luhut. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut juga. Penangangan Covid-19, dia lagi. Sampai ke urusan tes PCR-nya sekalian. Sekarang ini, para pendukung Jokowi banyak yang jengkel. Marah-marah melihat kondisi negara dan rakyat. Saking jengkelnya, ketua relawan Jokowi Mania (Jokma), Immanuel Ebenezer, mengatakan di salah satu talk-show bahwa para pejabat yang terlibat bisnis PCR harus dihukum mati. Immanuel merujuk ke skandal penyediaan tes PCR (polymerase chain reaction) oleh konsorsium sejumlah perusahaan yang tergabung dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namanya memang sosialis sekali. Seolah ingin membantu rakyat dalam urusan tes PCR itu.Tapi, setelah sejumlah media mainstream melakukan investigasi, ternyata GSI mengumpulkan laba yang sangat besar dari bisnis di tengah bencana itu. Ratusan miliar. Mungkin triliunan. Luhut mengatakan, dia tidak mengambil untung dari kegiatan GSI. Dia mengatakan, GSI hadir untuk membantu. Selain Luhut, yang juga terindikasi berbisnis PCR adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ada perusahaan besar, Adaro, milik Garibaldi Thohir (Boy Thohir) di GSI. Ada pula ketua umum Kadin, Arsjad Rasjid. Dan banyak lagi. Nah, salah siapa? Apakah itu salah Luhut dan Erick? Bukan. Itu bukan salah Luhut dan Erick. Itu salah kalian yang memilih Jokowi menjadi presiden. Itu kesalahan kalian yang berjuang mati-mati mendudukkan Jokowi di Istana. Kalian sebetulnya sudah tahu bahwa Jokowi tidak akan bisa memimpin pemerintahan. Dia malah “dipimpin” oleh kelompok oligarki bisnis yang bersekongkol dengan oligarki politik, khususnya dengan simpul-simpul kekuasaan. Jokowi bukan “bertugas” untuk rakyat. Dia “ditugaskan” oleh dua kelompok oligarki yang sangat berkuasa itu. Jadi, tak mengherankan kalau roda pemerintahan berjalan amburadul selama kepresidenan Jokowi tujuh tahun ini. Tak mengherankan pula kalau dia sangat bergantung pada Luhut. Sehingga, kekuasaan pemerintahan menumpuk di tangan Menko Semua Urusan itu. Ketika sekarang terbongkar keikutsertaan Luhut dan Erick dalam bisnis tes PCR, tidak perlu kaget. Kedua menteri ini adalah pengusaha. Prinsip utama pengusaha adalah mencari peluang. Di mana pun itu dan dengan menggunakan apa pun juga. Luhut, Erick dan para pengusaha lainnya melihat di tengah wabah Corona ada peluang bisnis. Mereka tangkap peluang itu. Kebetulan keduanya punya kekuasaan dan modal. Muncullah ide GSI. Mereka bisa atur sendiri apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara menunaikan keinginan itu. Banyak yang berkomentar Luhut dan Erick melanggar etika alias moralitas. Juga melanggar pantangan “conflict of interest” (benturan kepentingan). Intinya, menjadi pejabat tinggi tidak boleh berbisnis. Apalagi berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Sangat, sangat tak beretika. Tak bermoral. Tapi, apakah Anda masih berharap para pengusaha di Indonesia ini memiliki etika dan moral? Apakah Anda mengimpikan para pengusaha yang sekaligus menjadi penguasa masih sempat memikirkan etika dan moralitas? Jadi, itu semua bukan salah Luhut Panjaitan. Bukan pula salah Erick Thohir.[] (Penulis wartawan senior FNN)
POPULER
