ALL CATEGORY
KTT ASEAN Mengesahkan Rekomendasi Deklarasi yang Diinisiasi Indonesia
Jakarta, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 mengesahkan lima rekomendasi deklarasi, termasuk deklarasi tentang promosi daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja yang diinisiasi oleh Indonesia. "Langkah ASEAN yang akan mengadopsi dokumen ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work ini sebagai salah satu capaian kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan, Deklarasi ASEAN tentang Promosi Daya Saing, Ketahanan, dan Ketangkasan Pekerja untuk Menghadapi Masa Depan Kerja (ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work) merupakan dokumen hasil kepemimpinan Indonesia dalam Forum Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ASEAN Labour Ministers Meeting/ALMM) periode 2020-2022. "Dokumen deklarasi telah dibahas negara-negara anggota ASEAN dan disepakati untuk disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN tahun 2021," katanya. Deklarasi ASEAN tersebut mencakup pembangunan ketenagakerjaan di Asia Tenggara yang fokus pada adaptasi manusia terhadap transformasi dalam revolusi industri 4.0 dan tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Para kepala negara ASEAN mengamanatkan kepada menteri-menteri tenaga kerja di kawasan untuk mengimplementasikan deklarasi dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja, merevitalisasi pasar kerja, dan memastikan penerapan kerja layak di ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga menyampaikan pentingnya pengembangan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja ASEAN sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengukur dan mendukung kapasitas negara anggota ASEAN dalam meningkatkan produktivitas angkatan kerja. "ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work akan ditindaklanjuti dengan pengembangan dokumen pedoman untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kesigapan tenaga kerja ASEAN dalam menghadapi tantangan pekerjaan masa depan serta kebencanaan yang mungkin muncul di masa mendatang," kata Anwar. Selain deklarasi mengenai ketenagakerjaan, KTT ASEAN di Brunei Darussalam sepakat mengesahkan Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) dan ASEAN Leaders’ Declaration on Upholding Multilateralism. KTT ASEAN juga sepakat mengesahkan dokumen Terms of Reference for the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision and the Roadmap serta ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. (mth)
Perusda Kalbar Dukung UMKM untuk Pemasaran Pangan Lokal hingga Ekspor
Pontianak, FNN - Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kalbar berkomitmen mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan pemasaran pangan lokal hingga ekspor. "Perusda sekarang sudah ada izin untuk ekspor. Bahkan kami sudah membantu ekspor pelaku usaha kelapa dalam yang dikirim ke Malaysia dan kratom yang dikirim ke Amerika," ujar Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Kalbar Syariful Hamzah Nauli di Pontianak, Jumat. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM secara umum terkendala dalam mengekspor produknya karena berkaitan izin dan lainnya. Nah untuk Perusda hadir memfasilitasi dan bahkan mencarikan pasar. "Dengan adanya izin ini Perusda akan terus mengekspor produk - produk lokal UMKM agar produk lokal semakin dikenal dunia. Pelaku UMKM kami dampingi," jelas dia. Pihaknya sangat terbuka dengan pihak mana pun untuk menjalin kerjasama dalam memajukan usaha dan potensi daerah. "Tentu bisnis kami mencari segmen yang selama ini belum tersentuh atau membantu usaha yang perlu pendampingan," kata dia. Untuk saat ini pihaknya juga mulai fokus dalam pemasaran beras lokal. Beras kampung miliki petani di sejumlah daerah di Kalbar seperti di Landak, Mempawah, Kubu Raya dan lainnya dipasarkan. "Tahap pertama ini kami akan memasarkan beras lokal, beras kampung akan kami kelola dan dikemas secara bagus lalu di pasarkan," katanya Untuk saat ini pemasaran beras masih menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini kata dia beras kampung yang dijual sudah mencapai 10 ton per bulannya. "Alhamdulillah walaupun permintaan beras kampung belum seperti distributor beras lain karena pasaran kita sementara ini lingkungan ASN untuk awalnya hanya satu - dua ton sekarang permintaan bisa 10 ton," sebutnya. Perusda memilih beras kampung sebagai distributor beras kampung karena di Kalbar perlu dimaksimalkan pemasarannya. "Kami melihat peluang di sana karena belum ada yang fokus mendistribusikan beras kampung karena di Kalbar . Makanya kami putuskan untuk memilih beras kampung. Kemudian kami ingin membantu pengenalan beras lokal juga dapat membantu para petani," papar dia. Perusda Aneka Usaha juga saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa dinas di Kalbar agar ikut membantu distribusi beras kampung. "Selain membantu petani lokal kami juga membantu industri penggilingan lokal, dengan adanya kerjasama dinas koperasi dan dinas ketahanan pangan yang juga menyediakan beberapa tempat untuk penataan produk agar menarik minat pembeli ," katanya. (mth)
Presiden Minta Penanganan soal Merkuri Dilakukan dengan Cepat
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri dilakukan dengan langkah cepat. Hal itu disampaikan Dirjen Pengelola Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus Presiden COP-4 Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Jumat. "Terkait penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata, Presiden Jokowi sangat concern dalam upaya perlindungan kesehatan manusia dan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar akibat merkuri. Beliau menekankan upaya tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah cepat," ujar Rosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Rosa menekankan Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Minamata. Kali ini Indonesia menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata yang pertemuannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan 1-5 November 2021 secara virtual, sedangkan tahap kedua dilakukan dengan tatap muka Maret 2022. Menurutnya, menjadi tuan rumah COP-4 Konvensi Minamata merupakan salah satu perwujudan atas pesan Presiden Jokowi dalam aspek diplomasi lingkungan hidup Indonesia di tingkat global. Dia mengatakan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi COP-4 Konvensi Minamata merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengangkat perannya dalam diplomasi lingkungan, tidak hanya di tingkat regional tetapi hingga tingkat global. "Menjadi presidensi untuk COP-4 membuka kesempatan Indonesia untuk mengusulkan instrumen pendukung yang akan melengkapi upaya penghapusan merkuri di tingkat global. Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan mengusulkan sebuah deklarasi politik non-binding untuk mengajak seluruh negara bersama-sama melawan perdagangan ilegal merkuri secara global. Deklarasi ini diberi nama Bali Declaration on Combating Mercury Ilegal Trade of Mercury, yang disebut 'Deklarasi Bali',"jelasnya. Dia menyampaikan di tingkat regional Asia Pasifik, sebagai presidensi untuk COP-4 Konvensi Minamata, Indonesia menjadi pemimpin dalam jalannya persidangan. Di samping itu, Indonesia tidak berhenti untuk mengarusutamakan usulan Deklarasi Bali kepada seluruh negara di regional Asia Pasifik dan Asia tenggara. Pada pelaksanaan COP-4 tahap pertama Konvensi Minamata, Indonesia memperoleh sesi konsultasi khusus untuk memaparkan isi Deklarasi Bali secara rinci kepada negara yang hadir guna mendapat lebih banyak masukan dari negara lain terhadap hasil deklarasi. Diharapkan pada COP 4 tahap kedua mendatang, deklarasi ini diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara melalui pendekatan yang holistik. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan pengarusutamaan Deklarasi Bali pada momentum COP-4 Konvensi Minamata, di antaranya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Sekretariat Konvensi Minamata untuk menggalang dukungan dan membuka diri menerima masukan dari negara-negara lain terhadap draf Deklarasi Bali. "Indonesia, yang diwakili oleh Ketua Delegasi RI, Bapak Muhsin Syihab, telah beberapa kali memaparkan isi Deklarasi Bali, di antaranya pada setiap pertemuan regional persiapan pelaksanaan COP 4 tahap 1 yang diselenggarakan sebelum gelaran COP 4 tahap 1 dimulai serta dalam sesi Special Consultation Session on Bali Declaration pada hari Rabu (3/11) ," jelasnya. (mth)
Kejaksaan Tinggi NTT Geledah Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang
Kupang, FNN - Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan bekas Kantor Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kupang Tahun 2009. "Hari ini tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang untuk mencari barang bukti terkait kasus korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, Jumat. Ia mengatakan proses hukum kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kupang itu sudah pada tahap penyidikan. Dia mengatakan kasus pengalihan aset pemerintah itu terjadi pada 2009 setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang. "Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT membutuhkan sejumlah barang bukti terkait adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kupang terhadap proses pengalihan aset pemerintah itu," tegas Abdul Hakim. Ia memastikan banyak pihak yang bakal dipanggil penyidik Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus itu. "Banyak yang akan dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Kupang karena pengalihan aset pemerintah itu dilakukan setelah ada persetujuan DPRD setempat," tegas Abdul Hakim. Abdul Hakim mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang sudah dikantongi penyidik dari hasil penggeledahan itu, karena proses penggeledahan di Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelemasi, Ibu Kota Kabupaten Kupang sekitar 38 km arah timur Kota Kupang itu masih berlangsung. (mth)
Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III 2021 Tumbuh 3,67 Persen
Medan, FNN - Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) triwulan III 2021 terhadap triwulan III 2020 atau year on year mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Kepala Badan Pusat Statistikk (BPS) Sumut Syech Suhaimi di Medan, Jumat, mengatakan, dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa keuangan, dan asuransi, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,43 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,67 persen. "Perekonomian Sumut berdasarkan besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku triwulan III 2021 mencapai Rp218,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38,81 triliun," katanya. Dia menjelaskan dengan perekonomian yang membaik, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,21 persen. Ada pun Provinsi Riau sebesar 23,00 persen, Sumatera Selatan 13,49 persen, dan Lampung 10,41 persen. Kepala Kantor Perwakilan Sumut Bank Indonesia (BI) Soekowardojo menyebutkan ekonomi yang bertumbuh itu sudah diprediksi sejak awal. Prediksi membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2021 mengacu pada terlihatnya pergerakan ekonomi khususnya ekspor yang terus meningkat. BI memprediksi perekonomian Sumatera Utara bertumbuh positif 3-4,5 persen secara year on year. "BI masih meyakini ekonomi Sumatera Utarapada 2021 bisa tumbuh positif 3-4,5 persen, meski bias ke bawah," ujar Soekowardojo. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terkontraksi cukup dalam atau minus 1,07 persen dari 2019 yang sebesar 5,22 persen. (mth)
Komisi I Tidak Tanyakan LHKPN Jenderal Andika dalam Uji Kelayakan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi memastikan Komisi I DPR tidak akan menanyakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Saya rasa hampir dipastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu (LHKPN) dan pajak dalam uji kelayakan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya terkait jumlah harta kekayaan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diberitakan mencapai sekitar Rp179 miliar. Bobby mengatakan terkait pajak sudah ada pihak berwenang yang menangani laporan pajak seseorang, yakni Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sedangkan untuk LHKPN ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, proses validasi dokumen yang berjalan di Komisi I DPR RI untuk melihat apakah sudah benar laporan pajak dan LHKPN Jenderal Andika dilakukan pada masing-masing institusi tersebut. "Namanya validasi itu apakah sudah benar laporan tersebut dibuat dan apakah benar laporannya telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang," ujarnya. Dia menjelaskan dalam uji kelayakan calon Panglima TNI, masing-masing fraksi memiliki fokus dan pandangan sendiri terkait fokus persoalan yang akan ditanyakan kepada Jenderal Andika. Namun, menurut Bobby, dirinya akan menanyakan terkait target dan sasaran 100 hari kerja hingga akhir masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Dia menilai masa jabatan singkat yang dimiliki Jenderal Andika harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Widodo, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. "Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan visi-misi Presiden dan bagaimana melanjutkan program-program tahun 2022 karena anggarannya sudah diputuskan pada masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto," katanya. Sebelumnya, Rapat Internal Komisi I DPR RI pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan pada Sabtu (6/11), pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR RI untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (mth)
BRIN Segera Pasang InaCBT Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami
Jakarta, FNN - Organisasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi (OR PPT) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera melakukan pemasangan teknologi kabel optik bawah laut (InaCBT) untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) pada akhir 2021. "Kita baru mulai untuk CBT yang tadinya banyak melakukan pengembangan sistem di darat, sekarang kita rencana mau mulai deploy (memasang) di laut untuk akhir tahun ini, targetnya begitu," kata peneliti kebencanaan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana OR PPT BRIN, Joko Widodo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. Indonesia Cable Based Tsunameter (InaCBT) akan dipasang di dua lokasi, yakni di Rokatenda dengan panjang kabel 15,5 kilometer (km) dan di Labuan Bajo dengan panjang kabel 57,5 km. InaCBT dengan kabel fiber optik yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi gelombang tsunami akan dipasang di dasar laut dengan kedalaman 2.000 meter sampai 4.000 meter di lokasi tersebut. Namun, kabel tersebut akan dipastikan bisa lolos uji tekanan bawah laut di kedalaman 6.000 meter, karena rencananya ke depan InaCBT juga dipasang hingga di kedalaman itu. Ditargetkan InaCBT mulai dipasang di dasar laut di Rokatenda dan Labuan Bajo pada akhir 2021. Pemasangan InaCBT di dasar laut mendapat pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan menjadi prioritas riset nasional dalam periode 2020-2024. Saat ini, komponen utama InaCBT, yakni kabel fiber optik sudah diproduksi dalam negeri, sehingga penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen. "Komponen utamanya adalah kabel, sementara kabelnya sudah diproduksi di dalam negeri," ujar Joko. Joko mengatakan pihaknya berusaha mengembangkan dan menguasai teknologi yang bisa mengirimkan data secepatnya, karena kecepatan perolehan dan pengiriman data dalam suatu sistem peringatan dini menjadi kunci keselamatan. Oleh karenanya, CBT dengan kabel fiber optik menjadi pilihan. Kabel fiber optik memiliki kecepatan tinggi dalam mentransmisikan sinyal gelombang tsunami yang ditangkap sensor dasar laut ke stasiun penerima data, sehingga diharapkan peringatan dini akan semakin cepat disampaikan ke publik. Data tersebut bisa digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Diharapkan peringatan dini sampai kepada publik kurang dari lima menit, sehingga mempercepat respons untuk mengurangi risiko bencana. (mth)
Kemendagri Ingatkan Pendaftaran Seleksi KPU-Bawaslu Sampai 15 November
Jakarta, FNN - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir pada 15 November 2021. "Semua komponen bangsa kami harap bisa mempunyai kepedulian yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu ini," kata Imran ketika memberi sambutan dalam sosialisasi "Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027", yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara, yakni mengantar berkas ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, mengirim berkas melalui kantor pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000, atau mendaftarkan diri secara daring melalui laman seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Dalam laman tersebut juga tercantum formulir kelengkapan dan syarat pendaftaran yang dibutuhkan oleh peserta. Imran mengatakan bahwa pihaknya membuka secara luas kepada masyarakat yang memiliki perhatian, kesadaran, dan kemampuan maupun pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta berkompetisi, sehingga bisa terpilih menjadi komisioner yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. "Termasuk nantinya komisioner yang berada dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan datang," ucap dia. Melalui seleksi tersebut, Imran berharap agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengingat hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi para anggota yang terpilih. "Kita berdoa, semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Imran berharap. (sws)
Terpidana Mati di Jepang Tuntut Negara Atas Pemberitahuan Singkat
Tokyo, FNN - Dua terpidana mati di Jepang menggugat negara itu karena para tahanan diberi tahu hanya beberapa jam sebelum hukuman mati dilaksanakan. Dua orang tahanan terpidana mati menuntut perubahan dan mencari kompensasi atas dampak praktik "tidak manusiawi" itu, menurut berita media lokal. Hukuman mati di Jepang dilakukan dengan cara digantung, dan praktik tidak memberi tahu narapidana tentang waktu pelaksanaannya sampai sesaat sebelum eksekusi telah lama dikecam oleh organisasi-organisasi internasional untuk hak asasi manusia. Hal itu dinilai tidak manusiawi karena tekanan yang diberikan pada para tahanan terpidana mati, yang setiap hari bisa menghadapi hari terakhir mereka. Pada Kamis (4/11), dalam langkah yang diyakini sebagai yang pertama, dua tahanan yang dijatuhi hukuman mati mengajukan gugatan di pengadilan distrik di kota barat Osaka dengan mengatakan praktik (pemberitahuan singkat) itu ilegal karena tidak memberikan waktu kepada tahanan untuk mengajukan keberatan. Kedua tahanan terpidana mati itu pun menuntut praktik tersebut harus diubah dan meminta kompensasi 22 juta yen (sekitar Rp2,78 miliar), menurut berita media lokal pada Jumat. "Terpidana mati hidup dalam ketakutan setiap pagi bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka," kata seorang pengacara penggugat seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo. "Ini sangat tidak manusiawi," ujar pengacara itu. Kyodo melaporkan bahwa pengacara penggugat mengatakan tidak ada undang-undang yang mewajibkan tahanan diberitahu tentang eksekusi mereka hanya pada hari pelaksanaannya. Pengacara juga mengatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum pidana Jepang. Para pengacara yang bertanggung jawab atas kasus gugatan itu belum dapat dimintai komentar ketika dihubungi oleh Reuters. Seorang juru bicara di Kementerian Kehakiman Jepang menolak mengomentari tentang kasus tersebut atau tentang cara hukuman mati dilakukan. Hukuman mati di Jepang biasanya dijatuhkan sehubungan dengan kasus pembunuhan, dan hukuman mati mendapat dukungan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat umum negara itu. Tidak ada eksekusi yang dilakukan di Jepang pada 2020, yang merupakan tahun pertama tanpa eksekusi sejak 2011, dan belum ada hukuman mati yang dilaksanakan pada 2021. Saat ini ada sekitar 110 orang yang dijatuhi hukuman mati di Jepang, berdasarkan berita media lokal. Namun, Kementerian Kehakiman Jepang belum dapat dimintai komentar untuk mengonfirmasi angka tersebut. (sws)
Polri: Siapapun Panglimanya Sinergi TNI-Polri Tetap Terjalin
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri mendukung siapa saja yang menjadi Panglima TNI karena sinergi TNI-Polri sampai kapan pun akan tetap terjalin "Dari kepolisian itu tidak ada masalah siapa pun panglimanya (TNI), kita tetap jaga dan jamin sinergi," kata Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Surpres tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (3/11). Saat ditanya tanggapannya terkait Jenderal Andika diajukan Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI, Argo berpendapat pilihan Presiden merupakan yang terbaik. "Ya tentunya pilihan Presiden itu yang terbaik," ujar Argo. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dilaksanakan pada Jumat (6/11). Sementara itu, pada peringatan HUT Ke-76 TNI pada tanggal 5 Oktober 2021, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di ruang kerjanya menyampaikan apresiasi atas kejutan kecil yang diberikan Kapolri beserta jajaran serta ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Menurut Hadi, sepanjang menjabat sebagai Panglima TNI, dalam menjalankan tugas dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergi lain dari jajaran Polri. "Di ujung masa pengabdian saya pada HUT Ke-76 TNI, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerja sama dan sinergi kurang lebih selama empat tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri," kata Panglima. Dalam kesempatan itu, Panglima Hadi menitip amanat kepada penerusnya untuk tetap menjaga soliditas dan sinergi yang sudah baik dengan jajaran Polri setelah dirinya purnatugas. "Saya mengharapkan pada akhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi, maka TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang," pesan Panglima. (sws)
POPULER
