ALL CATEGORY
Kapolda NTB Ancam Pecat Oknum Anggota Penembak Rekannya Hingga Tewas
Mataram, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, mengeluarkan ancaman pecat terhadap Brigadir Polisi Kepala berinisial MN, oknum anggota yang melakukan penembakan terhadap rekan kerjanya, Brigadir Polisi Satu HT, hingga tewas. "Saya selaku kepala Polda NTB akan memproses sesuai aturan yang berlaku, dengan tegas, dan saya pastikan oknum tersebut di proses pidana dan akan saya pecat sesuai dengan mekanismenya," kata Iqbal, di Mataram, Rabu. Mekanisme dari pelanggaran yang dilakukan MN ini berkaitan dengan sanksi disiplin dan kode etik Polri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 43/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri. Sanksi pecat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Insiden penembakan yang dilakukan MN kepada HT ini terjadi pada Senin (25/10), di salah satu rumah yang beralamatkan di BTN Griya Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil olah TKP, korban diduga tewas pada pukul 11.20 Wita, sekitar empat jam setelah salah seorang saksi menemukan jenazahnya tergeletak dengan bersimbah darah. Dari hasil autopsi di RS Bhayangkara Mataram, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang bersarang di bagian dada sebelah kanan. Hasil itu dikuatkan dengan temuan di TKP, yakni dua selongsong peluru yang diduga berasal dari senapan serbu perorangan SS-V2 Sabhara. Aksi penembakan terhadap anggota Humas Polres Lombok Timur ini pun terungkap dari pengakuan MN. Terkait dengan motif dari kasus pembunuhan ini diduga karena persoalan asmara. MN cemburu kepada HT yang diduga memiliki hubungan gelap dengan istrinya. (mth)
Kapolri Ingin Polisi Dicintai Rakyat
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berharap ke depan seluruh anggota polisi dapat dicintai oleh masyarakat Indonesia. "Ke depan saya inginkan polisi dicintai karena Polri melindungi dan mengayomi masyarakat, karena Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang ingin kami ciptakan," kata Sigit saat meresmikan revitalisasi Museum Polri tahun anggaran 2021 di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Jenderal bintang empat yang dikenal dengan konsep Polri Presisi-nya itu pun mengingatkan seluruh jajarannya akan tantangan tugas di tengah era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi dewasa ini. Menurut dia, perubahan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi tentunya akan berdampak pada marwah Polri di mata masyarakat. "Oleh karena itu perlu beradaptasi," kata Sigit dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri. Sebagai generasi penerus di institusi Polri era ini, lanjut Sigit, seluruh jajaran harus mengukir sejarahnya sendiri. Tentunya, catatan sejarah tersebut harus bersifat prestasi, bekerja secara profesional serta bertugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. "Oleh karena itu, pilihan Polri bagaimana pada saat ini Polri mengukir sejarah. Polri mencatat dalam buku putih sejarah dengan prestasi-prestasi, dengan hal yang baik untuk organisasi Polri, karena ini akan dikenang ke depan oleh generasi penerus kita," ujar Sigit. Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk bersikap bijaksana dan profesional di era keterbukaan informasi ini, mengingat setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi akan berdampak pada citra institusi Polri. Sigit pun menekankan semangat perubahan sebagaimana konsep Presisi harus terus diimplementasikan setiap saat. Semangat ini pun, lanjut Sigit, sejalan dengan revitalisasi Museum Polri yang bertujuan mengenang sejarah panjang akan peran penting institusi Korps Bhayangkara di Indonesia dari zaman ke zaman. Mengutip pernyataan bapak pendiri bangsa Indonesia Soekarno soal "Jas Merah" atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Sigit, Polri juga memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Menurut Sigit, semangat nilai kepahlawanan tersebut harus dipertahankan dan ditanamkan seluruh personel Polri dewasa ini. "Tentunya itu adalah nilai kepahlawanan yang harus selalu ditanamkan dalam sanubari dan tentu kita tanamkan di hati penerus kita. Hal-hal itu harus kita pelihara. Di sinilah peran museum Polri," kata Sigit. Tak hanya itu, Sigit juga menyampaikan restu atau dukungannya terhadap rencana pembangunan museum di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah. Menurut dia, tempat tersebut simbol dari lahirnya personel kepolisian yang selalu setia melayani dan mengayomi masyarakat. Dibangunnya museum di Akpol juga diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat akan sejarah panjang dari institusi Korps Bhayangkara di Indonesia. "Tentunya kita mendukung rencana ke depan, dengan mendirikan museum di Akpol, karena di sanalah kita lahir dan dari situlah tentunya kita harus ingat," tutur alumni Akabri 1991 ini. Terkait revitalisasi museum Polri, Sigit mengapresiasi jajarannya karena telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan meluncurkan aplikasi museum virtual 4.0. Platform itu akan membantu mengenalkan sejarah panjang Polri kepada seluruh lapisan masyarakat. Museum Polri dibangun tahun 2009 bertepatan pada Hari Bhayangkara ke-63 dan dibangun pada saat Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menjabat sebagai Kapolri. ( sws, ant)
Ketua DPD: Koreksi Pasal 33 untuk Kembali pada Ekonomi Pancasila
Jakarta, FNN - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyarankan wacana amandemen kelima UUD 1945 dapat mengoreksi pasal 33 yang merupakan hasil amandemen sebelumnya agar Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. “UUD negara kita telah mengalami amandemen 4 tahap pada 1999 hingga 2002. Termasuk pasal 33 juga bertambah menjadi lima ayat yang sebelumnya tiga ayat. Dengan penambahan dua ayat hasil amandemen yang lalu itu, sadar atau tidak, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diserahkan kepada pasar,” kata dia, dalam Rapat Kerja Nasional ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi (FSPS) BUMN di Palembang secara virtual, Rabu. Dengan demikian, kata dia, wacana amandemen kelima konstitusi perubahan yang kini sedang bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa dan sesuai pula dengan cita-cita pendiri bangsa. Perubahan itu tidak hanya berlaku pada sistem tata negara, tetapi juga sistem atau kebijakan perekonomian nasional. LaNyalla menjelaskan para pendiri bangsa melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dalam asas kekeluargaan atau sistem ekonomi Pancasila. Asas itu dimunculkan setelah bercermin dari pengalaman ratusan tahun di bawah era kolonialisme sehingga Indonesia sebagai bangsa yang merdeka membutuhkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi itu, lanjut LaNyalla, dituangkan dalam naskah asli pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari tiga ayat. Intinya, kekayaan sumber daya alam Tanah Air harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya kemakmuran itu. Caranya menurut saya, dengan memisahkan secara jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta. Namun, tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia,” kata dia. LaNyalla pun menganalogikan ekonomi Indonesia seperti kapal yang dirancang dengan tiga palka atau ruang muat kapal, yaitu koperasi, BUMN dan swasta. Melalui tiga palka itu, seandainya terjadi kebocoran di salah satu palka, tidak akan mengakibatkan penumpang kapal tenggelam. “Bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisasi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara juga harus menjamin agar BUMN dan Swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang yang dikelola koperasi,” jelas LaNyalla. Gambaran seperti itulah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila, seperti cita-cita Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Koperasi sesungguhnya dimaknai sebagai cara atau sarana berhimpun rakyat dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. “Para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapa pun, termasuk orang asing. Maka, koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,” papar dia. Mengenai BUMN, LaNyalla menegaskan badan itu wajib masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah listrik, transportasi, telekomunikasi, dan air bersih. Menurutnya, BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan teknologi tinggi sekaligus beresiko tinggi. “(BUMN) boleh bermitra dengan swasta atau asing, namun kendali utama tetap berada di BUMN sebab sektor-sektor itu, tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing,” kata dia. Negara, tambah LaNyalla, juga harus memastikan industri-industri hulu atau industri-industri berat di sektor strategis yang dibangun pada era Orde Lama dan Orde Baru tidak dibiarkan mati hanya karena dinilai sudah tidak efisien dibandingkan industri impor. Sebaliknya, industri tersebut harus direstorasi karena negara yang besar dan tangguh mutlak memiliki industri berat di sektor-sektor strategis untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi. “Memang menutup atau membubarkan BUMN yang sudah tidak efisien lebih mudah ketimbang melakukan restorasi. Tetapi menurut saya, tidak benar jika negara sebesar Indonesia tidak memiliki heavy industries (industri-industri berat) karena semua negara maju dan besar, pasti memiliki industri hulu di sektor-sektor strategis,” katanya. Semua hal itu, kata LaNyalla, sesuai pula dengan pemikiran luhur para pendiri bangsa dalam merancang Indonesia di masa depan agar dapat sampai pada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (mth)
Enaknya Jadi Bandar Sawit Indonesia
Oleh Salamuddin Daeng MEMANG luar biasa keuntungan para bandar sawit. Bisnis dengan berbagai insentif dan fasilitas serta kemudahan berinvestasi serta berbisnis luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia. Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar. Luas lahan sawit mencapai 21 kali luas pulau Bali. Telah dialokasikan kepada perusahaan perusahaan swasta para raja sawit, oligarki kelas atas di Republik ini. Bisnis yang mendapatkan subsidi lebih dari Rp. 40 triliun dari uang negara. Bisnis yang telah dicap sebagai biang kerok kerusakan hutan tropis nomor satu di dunia, malah mendapatkan subsidi dari uang negara. Padahal uang tersebut cukup untuk mencicil memulihkan hutan hutan yang telah mereka hancurkan. Tidak hanya subsidi.langsung, para bandar sawit juga mendapatkan subsidi harga yang diperoleh dari pembelian wajib yang ditetapkan dengan regulasi. Pembelian mandatori oleh negara dilakukan dengan memaksakan pencampuran 20% ke 30% hingga penggunaan penuh sebagai bahan bakar pengganti solar. Alasannya bauran energi. Menjadikan sawit sebagai bahan bakar terbaharukan tidak masuk akal dari sisi lingkungan hidup. Tidak sebanding lingkungan yang mereka hancurkan dengan menjadikannya sebagai bahan bakar. Tak hanya itu sawit ini bahan makanan, mengubahnya menjadi bahan bakar di sebuah negeri dimana penduduknya sebagian masih menggoreng dengan minyak jelantah karena kemiskinan mereka. Ini sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Menjadikan sawit sebagai tumpuan energi terbaharukan adalah politicking untuk menguras kantong Pertamina yang dipaksa membeli fame sawit, dan mendistribusikannya sebagai solar subsidi yang ongkosnya ditalangi terlebih dahulu oleh Pertamina. Tunggakan subsidi solar adalah utang paling besar dari pemerintah pada Pertamina. Entah kapan pemerintah akan bayar. Jadi menjadi bandar sawit di Indonesia adalah nikmat yang besar, dapat hutan dan kayu, dapat lahan, dapat subsidi, dapat pasar yang disubsidi, dapat citra sebagai bahan bakar terbarrukan. Wuenak ya.. Yang paling nikmat adalah pembelian sawit oleh pertamina bagi pemcampuran B30 sebanyak 9 juta ton fame telah membawa solar disel sebagai bahan bakar dengan konsumsi paling besar yakni 30 juta kilo liter, dan 16 juta kilo liter solar subsidi ditanggung dan disalurkan Pertamina yang berakibat kantomg Pertamina jebol. Bandar sawit kehilangan pasar di Eropa, namun segara mendapatkan lahan empuk Pertamina. Mereka para bandar ini mau menjajah Indonesia sampai kapan? *) Peneliti AEPI
Kepala BRIN Buka Pameran Kendaraan Listrik Terbesar IEMS 2021
Jakarta, FNN - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko resmi membuka soft launching pameran terbesar kendaraan listrik Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 di Gedung BRIN, Jakarta, Rabu. "IEMS 2019 sukses dilaksanakan dan mampu memberikan awareness dan edukasi kepada publik tentang benefit dari kendaraan listrik sekaligus mempertegas bahwa kita siap masuk ke dalam kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB),” ujarnya. IEMS 2021 diprakarsai oleh BRIN melalui Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dengan tema "Innovation for Better Future e-Mobility" yang akan digelar di Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Selatan pada 24 – 26 November 2021. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa saat ini mulai masuk dan terintegrasinya kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dan industri pendukung sehingga Indonesia, terutama BRIN, harus memanfaatkan momentum saat ini. Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya cukup dengan memanfaatkan momentum saat ini dengan memiliki industri kendaraan listrik melalui masuknya investasi asing. “Itu (investasi asing) penting, tetapi kita harus menciptakan teknologi kunci yang layak dan bisa diterima oleh industri lokal dengan menciptakan material baru yang berbasis sumber daya kita seperti katoda, anoda, dan lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis. Menurutnya, BRIN memiliki kesempatan untuk meriset lebih jauh teknologi kendaraan listrik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak sekadar membuat kendaraan listrik, tetapi mengubah pola dan budaya dalam bertransportasi dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, Kepala Kantor Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BRIN Barman Tambunan menuturkan bahwa para stakeholder di ekosistem kendaraan listrik baik principal (produsen), industri komponen, para pakar, dan perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi PLN akan berpartisipasi dalam IEMS 2021. “IEMS 2021 ini akan menjadi ajang untuk memperluas jaringan dengan periset KLBB dan para pengambil keputusan. Para expert juga akan saling berbagi ilmu dan pengetahuan melalui seminar dan talkshow. IEMS 2021 menjadai tempat terbaik untuk melihat perkembangan teknologi KLBB,” ujar Barman yang juga Ketua Panitia IEMS 2021. IEMS 2021 merupakan bentuk dukungan BRIN bersama para pemangku kepentingan serta produsen kendaraan listrik dan komponen pendukungnya untuk memacu inovasi dan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai wadah transaksi penjualan kendaraan listrik, sekaligus untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Indonesia. Penjualan kendaraan listrik sendiri di Indonesia pada dua tahun terakhir meningkat cukup pesat. Berdasarkan data jumlah Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kemenhub, untuk kendaraan listrik roda 4, kenaikan terbesar ada pada tahun 2021 yang mencatat penjualan sampai 4 kali lebih besar sampai Agustus 2021, dibandingkan dengan penjualan sampai akhir tahun kalender 2020. Untuk kendaraan roda 2, kenaikan pada periode yang sama adalah 3 kali lebih besar, dengan penerbitan SRUT sebanyak 7526 (sampai Agustus 2021). Barman menjelaskan kegiatan inovasi dan riset pada kendaraan listrik dapat menjadi pivot penting untuk menyiapkan industri dalam negeri dalam mendukung era kendaraan listrik di Indonesia. Yang tak kalah penting, regulasi serta insentif juga harus disinergikan, komitmen pemerintah telah terlihat dengan adanya target menghentikan penjualan kendaraan konvensional pada 2040 (roda 2), dan 2050 (roda 4). “IEMS 2021 diharapkan seluruh pihak dari regulator, produsen, asosiasi, serta badan riset dan perguruan tinggi dapat menangkap pasar yang sangat potensial ini serta didukung penuh dengan industri dalam negeri, untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060.” Dikatakan pula, berbeda dengan ajang pameran dan seminar kendaraan listrik IEMS 2019, BRIN beradaptasi dan berinovasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis internet. IEMS 2021 dihelat dengan konsep hybrid exhibition dan hybrid seminar. Kegiatan ini juga diisi dengan talkshow, webinar series serta beberapa kegiatan lain diantaranya test drive kendaraan listrik. Saat acara launching IEMS 2021 dihadiri para pemangku kepentingan seperti Hyundai Motors Indonesia, SGMW Motors Indonesia, Astra Honda Motor (AHM), Mobil Anak Bangsa, Hino Motors, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, Toyota Astra Motor, Polygon, Mitsubishi, Grab Indonesia, TVS Motor Company Indonesia, IT PLN, PT Powerindo, PT Grokindo, KGC Saintifik, Periklindo, Orbit, International Chemical Industry, PT LEN industri dan peserta lainnya. (mth)
Pesawat dan Kereta yang Rontok
By M Rizal Fadillah BANDARA Soedirman Purbalingga sepi penerbangan. Satu-satunya yang awalnya bertahan hanya maskapai Citylink. Kini rute Jakarta-Purbalingga-Surabaya ini akhirnya stop juga. Banyak pihak mengkhawatirkan Bandara yang baru diresmikan 4 bulan ini bakal sama nasibnya dengan Bandara Kertajati, sepi dan mati. Nampaknya proyek infrastruktur yang selalu didewa-dewakan oleh rezim ini tidak memiliki feasibility study yang baik. Pokoknya cepat selesai demi mengejar prestasi walaupun manipulatif. Prediksi asal-asalan, akibatnya mubazir dan negara merugi. 500 milyar untuk bandara Soedirman digunakan tanpa manfaat. Begitu juga dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang diduga bakal menjadi proyek mangkrak dan belepotan. Sudah menggunakan dana APBN, tetapi jika nantinya minim penumpang akibatnya ya mati juga. Ekonom memprediksi betapa sulit mengembalikan dana dari proyek KCIC ini. Akhirnya jadilah bandara sebagai museum yang siap menampung pesawat-pesawat rongsokan. Sementara stasiun Kereta Api harus siap juga membuat Museum. Museum Kereta Cepat yang menarik untuk menjadi tontonan anak anak sekolah. Light Tail Transit (LRT) Palembang Sumatera Selatan terus merugi. Menhub berdalih jangan bicara untung rugi karena demi kepentingan umum dan bersubsidi. Padahal saat awal merencanakan, hitungan untung rugi pasti menjadi pertimbangan. Lagi-lagi pertimbangan atau feasibility study yang tidak matang. Baru-baru ini uji coba LRT Jabodebek malah mengalami kecelakaan tabrakan di Cibubur. Ada ada saja. Proyek jalan tol amburadul, main jual secara obralan. Pelabuhan sepi. BUMN bukannya untung malah jadi beban. Sungguh masa Pemerintahan ini adalah masa berdagang dengan merugi. Mengumbar investasi dan memperbanyak hutang luar negeri. Hebatnya di bawah koordinasi Menko investasi yang berperan multi fungsi. Terbang-terbanglah pesawatku di daratan, bergerak cepatlah keretaku di angkasa. Di awang-awang ambisi yang tanpa kalkulasi. Rugi, rugi, dan rugi ! *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Kejaksaan Agung Kawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Jakarta, FNN - Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan Kejagung memiliki kontribusi besar dalam upaya pengawalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Leonard menyatakan peran pengawasan itu dilakukan dalam setiap implementasi kebijakan dan alokasi anggaran. "Jaksa Agung telah memerintahkan segenap jajaran Kejaksaan baik pada level Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh penjuru negeri untuk melakukan pendampingan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta mendampingi hal pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19," kata Leonard menegaskan. Hal itu juga disampaikan Leonard dalam diskusi hybrid bertajuk "Refleksi Dua Tahun Jaksa Agung; Kinerja Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan lembaga studi anti-korupsi (LSAK). Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Menurut Fahri pencapaian kejaksaan agung tak lepas dari dukungan kerja-kerja kolektif dalam menindak perkara. Fahri menyatakan penegakan hukum di negeri ini harus disinergikan bersama-sama, mengingat masih ada perkara kasus korupsi yang mangkrak tak terselesaikan. Misalnya, penanganan kasus korupsi Hambalang yang belum menemukan penyelesaian. Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, Kejagung perlu memastikan agar kerja-kerja pemberantasan korupsi harus dilakukan lintas sektoral. Lebih tegas, Fahri pun meminta Kejagung membangun orkestra penanganan korupsi di Indonesia. "Saya berharap Kejagung mengambil inisiatif untuk memimpin konsolidasi sistem terhadap kejaksaan di seluruh Indonesia, kita harus mampu menghadirkan keadilan restorative," kata Fahri menegaskan. Anggota Komisi III DPR RI Arteri Dahlan juga mengapresiasi kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama jajarannya. Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, Jaksa Agung telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan kasus korupsi di tahapan penyidikan dan penuntutan. Bahkan, secara konkrit aset negara sebesar Rp35 triliun berhasil terselamatkan. "Kami mengapresiasi, Jaksa Agung ini tidak hanya bertindak sebagai eksekutor yang baik, tetapi mampu menyelami masalah-masalah hukum di masyarakat," ujar Arteria Dikatakan Arteria, Jaksa Agung pun berani secara tegas menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri (kejari) untuk menerapkan restoratif justice. Selain itu, Jaksa Agung dalam periode ini sudah berupaya mencegah perilaku koruptif terjadi di ruang publik. (mth)
Temasek Siapkan Investasi Baru untuk Perusahaan Lokal dan Menengah
Singapura, FNN - Perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, Temasek Holdings telah menyiapkan sarana investasi baru yang awalnya menargetkan perusahaan lokal senilai 1 miliar dolar AS hingga 5 miliar dolar AS, ketika Singapura berupaya meningkatkan investasi di perusahaan yang tumbuh cepat. Dengan 4,5 miliar dolar Singapura (6,1 miliar dolar AS) dana yang dikelola, 65 Equity Partners akan melakukan investasi ekuitas di perusahaan mapan dengan aspirasi regional atau global, kedua perusahaan mengatakan dalam pernyataan bersama pada Rabu. “Platform ini juga akan memiliki fleksibilitas untuk menyebarkan dana-dana ke peluang yang mungkin berada di luar area fokus inti Temasek, seperti situasi take-private atau restrukturisasi bisnis keluarga,” kata Lee Theng Kiat, ketua Temasek International, unit manajemen dan investasi yang dimiliki sepenuhnya oleh Temasek Holdings. 65 Equity Partners, platform investasi Temasek Holdings yang dikelola secara independen dan dimiliki sepenuhnya, akan menargetkan ukuran kesepakatan antara 100 juta dolar AS dan 200 juta dolar AS, dan melakukan ekspansi di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat setelah fase awal. Perusahaan akan berinvestasi di seluruh industri seperti logistik, teknologi, perawatan kesehatan, konsumen, industri dan layanan bisnis. Unit baru saat ini mengelola dana bersama 1 miliar dolar Singapura dengan pemerintah Singapura untuk mengembangkan perusahaan regional, dan dana investasi bersama 1,5 miliar dolar AS dengan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan swasta tahap akhir untuk penawaran umum perdana di Bursa Singapura. Di peringkat di antara investor terbesar di dunia, Temasek Holdings adalah perusahaan jangkar Asia dan merupakan investor utama di perusahaan-perusahaan termasuk Singapore Airlines, DBS Group dan Keppel Corp. Temasek Holdings juga memiliki dana-dana yang menawarkan modal ventura untuk memulai dan berinvestasi di usaha kecil dan menengah. (sws, ant)
Habitat Orang Utan di Kalsel Terancam
Hulu Sungai Utara, FNN - Habitat orang utan (Pongo Pygmaeus) di kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dikhawatirkan akan terancam akibat peristiwa kebakaran hutan di wilayah tersebut. Kepala Desa Murung Panggang Supian Noor, mengatakan kebakaran hutan di wilayahnya bisa mengganggu habitat orang utan apabila tidak secepatnya dilakukan penanaman kembali. "Dulu kawasan hutan membentang hijau kini menjadi gersang akibat kebakaran lahan," kata Supian, di Amuntai, Selasa. Kebakaran lahan di desanya 2021 memang mulai berkurang, padahal untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, telah dilakukan pengeboran beberapa sumur, namun karena intensitas kebakaran berkurang sehingga keberadaan sumur kurang termanfaatkan. Terkait kebakaran hutan di kawasan habitat orang utan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan belum mengetahui secara pasti berapa luas areal yang terbakar dan belum menemukan keberadaan orang utan. "Kita juga belum menemukan secara langsung orang utan, hanya berupa sarangnya saja serta informasi dari warga desa yang pernah melihat dan mendokumentasikan dengan video," kata Kepala Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Supian. Namun, berdasarkan jumlah sarang yang ditemukan selama kegiatan observasi bersama pihak Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara memperkirakan jumlah orang utan di Desa Kayakah dan Murung Panggang sebanyak 15 ekor. Ia berharap ke depan akan membentuk forum kolaborasi untuk pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara. "Alhamdulillah, sudah terbentuk Forum gabungan pelindung, pelestarian dan penjaga orang utan di Desa Kayakah untuk menjaga kelestarian satwa langka," katanya. Ekosistem orang utan di Kabupaten HSU berada di satu hamparan (lanscape) yang sama dengan ekosistem orang utan yang ada di Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Habitat orang utan di Hulu Sungai Utara diperkirakan sudah lama, hanya saja belum terekspose. Namun, dugaan lain bahwa hewan ini bermigrasi dari habitatnya semula dari Kalimantan Tengah yang telah rusak. Wakil Bupati Hulu Sungai Utar, H Husairi Abdi, menambahkan perlunya dukungan semua pihak terlibat dari pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat setempat dalam menjaga kawasan ekosistem esensial bagi satwa yang berada di sana. "Menjaga pengelolaan kawasan ekosistem esensial perlu adanya komitmen bersama semua pihak," katanya. Menurut Husairi, adanya temuan orang utan di Hulu Sungai Utara menjadi langkah strategis, karena berkaca dengan daerah lain kawasan ekosistem esensial tidak hanya sebagai tempat kawasan menjaga keseimbangan alam saja, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, musibah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2015 dan 2019 dikhawatirkan telah mengganggu ekosistem orang utan di kawasan Desa Kayakah dan Desa Murung Panggang Kecamatan Amuntai Selatan. (sws, ant)
Perdana Menteri Sudah Ditahan di Rumah Ketua Dewan Militer
Khartoum, FNN - Perdana Menteri Abdalla Hamdok kini ditahan di kediaman ketua dewan militer berkuasa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ungkapnya. Berbicara saat konferensi pers di Khartoum pada Selasa, al-Burhan mengungkapkan bahwa angkatan darat menyembunyikan Hamdok di rumahnya agar "dirinya tetap aman usai mendapat ancaman pembunuhan." "Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya," kata al-Burhan. "Dia (Hamdok) ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya." Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin (25/10) di tengah situasi genting di negara tersebut. Al-Burhan pada Senin mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan. Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum. Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan. (sws, Anadolu)
POPULER
