ALL CATEGORY
Anak Buah Terlibat Asusila Kapolda Sulteng Akhirnya Minta Maaf
Kota Palu, FNN - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sulteng, terkait kasus asusila yang menjerat anggotanya. Pernyataan Kapolda itu menyusul tindakan dugaan asusila yang dilakukan oleh anggotanya, eks kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), berinisial Iptu IDGN. “Selaku Kapolda Sulteng saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada masyarakat karena masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin,” kata Rudy di Palu, Minggu. Baca juga: Kepala Polsek di Parigi Moutong dipecat berdasarkan sidang etik Rudy menegaskan, sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menindak dan memberikan hukuman tegas kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya. “Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak dan memberikan hukuman,” tegas Rudy. Kata Rudy, pemberian sanksi hukum juga berlaku untuk semua anggota yang terbukti melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya. “Kami akan tegas menangani anggota yang terbukti salah,” sebutnya. “Kita sudah datang ke rumah korban untuk meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah,” tambahnya. Sebelumnya, sidang kode etik terhadap oknum Kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong yang diduga melakukan tindakan asusila digelar, Sabtu (23/10). Dari hasil sidang tersebut, kapolsek berpangkat Iptu itu dinyatakan melanggar etik dan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Kapolsek berinisial IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri. Dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dari putusan yang merekomendasikan untuk dilakukan pemecatan, Iptu IGDN akan melakukan banding. "Terhadap putusan rekomendasi PTDH tersebut Iptu IDGN menyatakan banding," jelas Kapolda Sulteng. Sebelum putusan sidang etik itu, eks kapolsek Iptu IDGN tersebut telah dibebastugaskan dari jabatannya sejak 15 Oktober 2021 dan digantikan dengan pejabat sementara. Iptu IDGN terlibat kasus asusila dengan seorang remaja perempuan berinisial S yang berdomisili di Kabupaten Parimo. IDGN diduga memanfaatkan jabatannya dan berjanji kepada S akan membebaskan ayahnya yang terjerat kasus pidana pencurian hewan ternak jika menuruti keinginannya. Hingga perbuatan tersebut dilakukan, IDGN tidak kunjung membebaskan ayah S. (sws, ant)
NU tidak Boleh Semena-mena Berkuasa Atas Kementerian Agama
Jakarta, FNN - Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh semena-mena berkuasa atau merasa ada hak khusus atas Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, kementerian tersebut bukanlah kado dari negara kepada NU atau umat Islam semata. "Akan tetapi, Kemenag merupakan hadiah bagi semua agama," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul ULama (PBNU), Helmy Faishal Zaini dalam pernyataannya, di Jakarta, Ahad, 24 Oktober 2021. Helmy mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebutkan, Kemenag merupakan hadiah negara bagi NU. Pernyataan itu disampaikan Menag saat Webinar beberapa hari lalu. "Pertama, Kemenag hadiah negara bagi semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya terhadap umat Islam," ujar Helmy. Menurut Helmy, NU punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun, tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus. Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah. "Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi agar menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Sebab, NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Pada dasarnya, kata dia, semua elemen sejarah bangsa punya peran strategis dalam pendirian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan yang dibalut Bhinneka Tunggal Ika. Helmy menjelaskan, prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan. "Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau. Meskipun saya pribadi dapat menyatakan, komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," katanya. (MD)
DKI Jakarta Klaim Telah Lakukan Langkah Strategis Pengendalian Banjir
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah melakukan langkah strategis pengendalian banjir menghadapi musim hujan melalui sejumlah program gerebek lumpur. Pernyataan klaim tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, melelaui keterangannya di Jakarta, Minggu. Menurut Sigit Wijatmoko, antisipasi potensi banjir di DKI Jakarta pada tahun ini dilakukan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Misalnya, banjir pada 20 Februari 2021, karena hujan ekstrim yang curah hujannya mencapai 226 mm/hari yang melampaui kapasitas drainase di Jakarta. "Dampak dari hujan ekstrim itu, 49 RT di Jakarta mengalami banjir," katanya. Sigit menyatakan, antisipasi banjir menghadapi musim hujan pada akhir tahun 2021 ini sudah jauh lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya. "Hujan deras yang turun bisa ditangani dengan cepat, sehingga tidak terjadi banjir," katanya. Antisipasi banjir itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui program gerebek lumpur, yakni melakukan pengerukan selokan, kali, situ, hingga waduk. "Program lainnya adalah, membuat olak-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan vertikal," katanya. Pemprov DKI Jakarta juga mengimplementasikan program "blue and green" yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa. Antisipasi lainya adalah, dengan menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Ada 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air, serta ada 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta Jakarta "Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit," ujarnya. Sigit menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan serapan air hujan dengan target ada tambahan 12 taman baru pada tahun ini, untuk melengkapi 57 taman maju bersama (TMB) yang sudah ada. Ada pula taman grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada, misalnya Taman Tebet yang saat ini dalam proses dikerjakan, dan salah satu RTH lainnya adalah Hutan Mangrove di Jakarta Utara. (mth)
Deretan Mobil Baru Diperkirakan Meluncur di GIIAS 2021
Jakarta, FNN - Ajang pameran otomotif Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 akan diselenggarakan pada 11 hingga 21 November 2021 di ICE, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang, Banten. Sebanyak 24 jenama (merek) kendaraan dipastikan akandipamerkan dalam acara tahunan itu, termasuk mobil penumpang dan komersial. Salah satu hal yang paling dinantikan para pecinta otomotif di setiap penyelenggaraan GIIAS adalah peluncuran mobil baru, tidak terkecuali pada gelaran bulan depan. Berbagai mobil baru dirumorkan akan meluncur. Mulai dari kendaraan segmen multi purpose vehicle (MPV), sport utility vehicle (SUV), hingga kendaraan listrik. Berikut deretan mobil baru yang antara lain diperkirakan akan meluncur di ajang GIIAS 2021. Toyota Toyota diperkirakan akan meluncurkan mobil segmen MPV andalannya Avanza generasi terbaru di GIIAS 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya sejumlah bocoran dari media sosial tentang kendaaran anyar tersebut. Salah satunya, informasi mengenai penggunaan roda penggerak depan. Daihatsu Saudara kembar Avanza, yakni Daihatsu Xenia generasi terbaru juga diyakini akan dirilis di salah satu pameran otomotif terbesar di Tanah Air itu. Xenia terbaru dikabarkan menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dan berpenggerak roda depan. Honda Usai meluncurkan BR-V terbaru belum lama ini, Honda masih akan menghadirkan mobil terbaru di Tanah Air. Honda telah mengonfirmasi akan menggelar world premiere di GIIAS tahun ini. Akan tetapi, belum diketahui mobil apa yang akan dihadirkan. Kabar yang berkembang menyebutkan, Honda akan merilis HR-V dan Civic terbaru Mitsubishi Mitsubishi diperkirakan juga akan merilis mobil anyar di GIIAS 2021. Rumor yang beredar, pabrikan berlogo Tiga Berlian itu akan meluncurkan Xpander terbaru. Kabar tersebut diperkuat dengan beredarnya gambar yang diduga Mitsubishi Xpander terbaru di media sosial beberapa waktu lalu. Isuzu Isuzu telah mengonfirmasi akan menghadirkan dua kendaraan baru di GIIAS 2021. Pabrikan asal Jepang itu akan menggelar Indonesia premiere untuk dua mobil, yaitu All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu MU-X. (MD}.
Myanmar Janji Lebih Kooperatif Soal Rencana Perdamaian ASEAN
Bangkok, FNN - Junta militer Myanmar pada Minggu berjanji akan bertindak kooperatif "sebisa mungkin" dalam melaksanakan rencana perdamaian yang disepakatinya dengan ASEAN. Janji tersebut diutarakan Myanmar kendati negara itu mendapat teguran keras dari ASEAN, yang telah memutuskan menolak kehadiran pemimpin junta pada KTT ASEAN pekan ini. Dalam pengumuman yang disampaikan media negara, Minggu, junta mengatakan pihaknya menjunjung prinsip hidup berdamping dengan negara-negara lain. Junta juga menyatakan akan bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu dalam menindaklanjuti lima butir "konsensus" yang mereka sepakati pada April. Konsensus itu didukung oleh China dan negara-negara Barat. Para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober menolak kehadiran Ming Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari, karena dianggap gagal melaksanakan rencana perdamaian yang telah disepakati. Konsensus mencakup penghentian permusuhan, membuka dialog, memberi akses bagi bantuan kemanusiaan, serta memberi akses penuh di Myanmar bagi utusan khusus ASEAN. Junta pada Jumat (22/10) malam memukul balik dengan menuduh ASEAN melanggar prinsip-prinsip soal konsensus dan soal sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri para anggotanya. Junta menolak menyetujui pengiriman perwakilan politik dari Myanmar selain Min Aung Hlaing. Ketua ASEAN saat ini, Brunei, belum mengomentari penolakan tersebut. (mth)
Kapal Perang China, Rusia Patroli Bersama Pertama Kali di Pasifik
Moskow, FNN - Kapal perang China dan Rusia mengikuti patroli bersama untuk pertama kalinya di bagian barat Laut Pasifik dalam sepekan terakhir, menurut pernyataan kementerian pertahanan Rusia pada Sabtu. Langkah tersebut dikatakan turut dimonitor oleh Jepang. Moskow dan Beijing, yang mengadakan latihan dalam kerangka kerja sama angkatan laut di Laut Jepang pada awal Oktober telah memupuk hubungan militer dan diplomatik yang lebih erat dalam beberapa tahun terakhir, di tengah hubungan mereka dengan Barat yang memburuk. Pergerakan angkatan laut, yang dikatakan Rusia berlangsung dari Minggu hingga Sabtu, telah dipantau secara dekat oleh Jepang, yang mengatakan pada awal pekan bahwa satu kelompok berisi 10 kapal dari China dan Rusia telah berlayar melalui Selat Tsugaru yang memisahkan daratan utama Jepang dengan pulau Hokkaido. “Kumpulan kapal-kapal itu melewati Selat Tsugaru untuk pertama kalinya sebagai bagian dari patroli,” kata kementerian pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Selat tersebut dianggap sebagai perairan internasional. “Tugas dari patroli itu mencakup demonstrasi bendera-bendera Rusia dan China, menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik dan menjaga subyek-subyek aktivitas ekonomi maritim kedua negara,” tambah kementerian itu. Sementara itu, kementerian pertahanan China mengatakan pada Minggu bahwa latihan gabungan itu bertujuan untuk “memperdalam hubungan komprehensif strategis China-Rusia di era yang baru, menyempurnakan kemampuan aksi bersama kedua pihak, dan menjaga stabilitas strategis regional dan internasional.” Sebuah laporan di laman resmi kementerian itu menyebut bahwa operasi itu merupakan bagian dari kerja sama tahunan antara kedua negara dan tidak menargetkan pihak ketiga. Para pejabat pertahanan Jepang mengatakan pada Minggu bahwa kapal-kapal Rusia dan China juga telah melewati Selat Osumi di dekat prefecture Kagoshima di bagian selatan Jepang, menurut laporan NHK. Kapal-kapal asing diperbolehkan untuk bergerak melewati selat Osumi dan Tsugaru mengingat kedua area tersebut adalah jalur air internasional, namun kementerian pertahanan Jepang mengatakan akan memonitor kedua angkatan laut, seraya menilai pergerakan baru-baru ini sebagai “tak biasa”, menurut laporan NHK. Para pejabat Jepang belum dapat dimintai keterangan. (mth)
RI Jaring Kolaborasi Industri Dengan Dunia di Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai - Kementerian Perindustrian mengangkat keunggulan dan peluang investasi di tanah air melalui penyelenggaraan Business Forum pada 22 -28 Oktober 2021 di ajang Expo 2020 Dubai sebagai upaya untuk menjaring kolaborasi industri dengan dunia. Setidaknya terdapat tiga sektor terkait industri manufaktur dengan peluang kolaborasi yang terbuka lebar, yaitu penerapan industri 4.0, pengembangan kawasan industri, serta optimalisasi peluang industri halal. “Masih terdapat peluang besar serta ruang luas untuk bekerja sama dengan para investor dalam mengembangkan sektor industri melalui pendekatan tiga kebijakan tersebut,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu. Menperin memaparkan, percepatan penerapan industri 4.0 dijalankan melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018. Melalui program ini, Indonesia ditargetkan berada dalam 10 besar ekonomi dunia pada 2030. “Kami yakin, suksesnya implementasi program ini akan meningkatkan PDB per tahun dari baseline 5 persen menjadi 6-7 persen, meningkatkan lapangan kerja dari 20 juta menjadi 30 juta, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen di tahun 2030,” jelas Menperin dalam sambutannya pada Business Forum Expo 2020 Dubai hari kedua secara hybrid, Minggu. Percepatan penerapan industri 4.0 dijalankan melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018. Melalui program ini, Indonesia ditargetkan berada dalam 10 besar ekonomi dunia pada 2030. “Kami yakin, suksesnya implementasi program ini akan meningkatkan PDB per tahun dari baseline 5 persen menjadi 6-7 persen, Meningkatkan lapangan kerja dari 20 juta menjadi 30 juta, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen di tahun 2030,” jelas Menperin. emenperin menghadirkan Business Forum dengan berbagai tema dalam tujuh hari penyelenggaraannya, yaitu Indonesia 4.0 (fokus sektor industri 4.0), opportunity of collaboration, Indonesia as reliable investment partner, dan SMI’s Build the Nation. Setidaknya terdapat 45 perusahaan industri Indonesia menyatakan konfirmasinya dalam partisipasi one-on-one meeting. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah menerapkan industri 4.0, produsen produk halal, serta perusahaan kawasan industri halal. Selain menampilkan narasumber yang berasal dari kalangan pemerintah selaku pemangku keputusan, rangkaian Business Forum juga diisi oleh perusahaan industri di Indonesia. Setelah pelaksanaan business forum, Kemenperin memfasilitasi one-on-one meeting antara perusahaan industri dari Indonesia dengan perusahaan Persatuan Emirat Arab secara virtual. “Diharapkan melalui pelaksanaan business forum dan one-on-one meeting ini, akan tercipta semakin banyak kerja sama antara perusahaan industri Indonesia dengan investor asing untuk bersama-sama membangun industri 4.0, kawasan industri, dan industri halal,” ujar Menperin. Business forum yang diadakan Kementerian Perindustrian dalam rangkaian partisipasi Expo 2020 Dubai tersebut dapat diikuti secara live melalui kanal YouTube Kementerian Perindustrian RI setiap hari pada 22-28 Oktober 2021. (mth)
IDI: Ada Percepatan Penyediaan Tenaga Dokter di NTT
Kupang, FNN - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan selama 10 tahun terakhir terjadi percepatan penyediaan tenaga dokter umum sehingga hampir semua puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki tenaga dokter yang memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Hampir semua Puskesmas kabupaten/kota di NTT telah memiliki tenaga dokter untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama di daerah pedalaman. Hal itu bisa terwujud dengan adanya percepatan pengadaan dokter umum dilakukan pemerintah kabupaten/kota di NTT," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dr. Stef Soka di Kupang, Ahad. Stef Soka mengatakan hal itu terkait ketersediaan tenaga dokter di NTT dalam rangka hari Dokter Nasional tahun 2021. Ia mengatakan ketersediaan tenaga dokter di NTT semakin memadai dalam 10 tahun belakangan ini setelah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang untuk mendapatkan tenaga dokter umum untuk ditugaskan di Puskesmas. Menurut dia, adanya Fakultas Kedokteran Undana sangat membantu Pemerintah di NTT untuk mendapatkan tenaga dokter untuk ditugaskan ke ouskesmas di kabupaten-kabupaten di NTT. "Melalui bantuan beasiswa bagi tenaga dokter sangat membantu pemenuhan tenaga dokter sehingga semua puskesmas di NTT telah memiliki tenaga dokter umum melalui bantuan beasiswa oleh pemerintah kabupaten/kota di NTT. Distribusi tenaga kesehatan di puskesmas sudah merata di NTT," kata Stef Soka. Dia menambahkan salah satu persoalan yang dihadapi saat ini masih kecilnya pendapatan para dokter yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IDI. "Apabila pendapatan seorang dokter sudah terpenuhi pada satu unit kerja maka tentu tidak perlu lagi membuka tempat praktek pada tempat lain sehingga lebih konsentrasi memberikan pelayanan medis pada satu tempat pelayanan kesehatan," kata Stef Soka. Menurut dia, sesuai standar IDI pendapatan seorang dokter umum harus mencapai Rp25-30 juta/bulan namun saat ini di NTT masih di bawah ketentuan itu. (mth)
KoDe: Komisioner KPU Harus Tegas dalam Membuat Keputusan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda mengatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan. “Komisioner KPU ke depan harus tegas dan berani untuk menetapkan dan juga menegaskan keputusan yang akan diambil,” kata Violla dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu. Violla merujuk pada perdebatan yang terjadi mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 yang hingga saat ini masih belum menemukan titik akhir. KPU yang sekarang, kata Violla, telah memiliki kajian yang cukup komprehensif dan sudah memiliki simulasi tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan. “Apa lagi yang harus ditunggu oleh KPU? Ini (pengambilan keputusan, red.) adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar KPU di mata Pemerintah dan juga DPR. Harus secara tegas dan lekas untuk menetapkan jadwal pemilu,” kata dia. Selain itu, Violla juga berharap agar ke depannya, para calon komisioner KPU yang saat ini sedang menjalani proses seleksi, memiliki komunikasi politik yang baik, sehingga dapat berkomunikasi dengan lugas kepada DPR dan Pemerintah di masa mendatang. “Untuk menyudahi adanya deadlock (kebuntuan, red.) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti saat ini, yang salah satunya adalah mengenai jadwal,” ujar Violla. Terakhir, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus merupakan orang-orang yang bisa dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pemilihan umum. Berkaca dari penetapan jadwal yang saat ini sedang berlangsung, KPU harus mengetahui berbagai hal teknis, seperti apa yang akan menjadi kebutuhan penyelenggara, baik di tingkat normatif maupun yang terjadi di lapangan. “Ini harus menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, bagi panitia seleksi, juga bagi DPR yang akan kemudian melakukan fit and proper test ke depan,” kata Violla. (mth)
Erdogan: Turki Akan Usir 10 Dubes Negara-negara Barat
Istambul, FNN - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan 10 duta besar negara-negara Barat persona non grata (sudah tidak diterima) karena mereka mendesak pembebasan tokoh filantropis Osman Kavala. "Saya sudah memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri dan mengatakan yang harus dilakukan adalah: Kesepuluh duta besar ini semuanya harus dinyatakan persona non grata. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Erdogan saat berpidato, Sabtu (23/10). Pengusiran terhadap 10 duta besar itu, yang tujuh di antaranya mewakili pemerintahan negara-negara sekutu Turki di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), akan menjadi keretakan diplomatik paling parah dengan pihak Barat selama 19 tahun Erdogan berkuasa. Kavala telah empat tahun ditahan di penjara. Ia didakwa mendanai serangkaian protes di seluruh negeri Turki pada 2013, juga dianggap terlibat dalam percobaan kudeta pada 2016. Kavala membantah dakwaan-dakwaan tersebut dan ia tetap ditahan selama persidangan terhadapnya bergulir. Dalam pernyataan bersama tertanggal 18 Oktober, para duta besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengeluarkan desakan agar kasus Kavala segera diselesaikan secara adil dan agar sang tokoh dermawan segera dibebaskan. Duta-duta besar tersebut kemudian dipanggil oleh Kemlu Turki, yang menyebut pernyataan bersama itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. "Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Begitu mereka tidak tahu dan tidak mengerti Turki, mereka harus pergi," katanya di depan massa di kota bagian barat laut, Eskisehir. Pernyataannya itu disambut dengan sorakan orang-orang. Kedutaan AS, Jerman, dan Prancis maupun Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Erdogan sebelumnya mengatakan bahwa ia berencana bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada KTT G20 di Roma pekan depan. Kemlu Norwegia, sementara itu, mengatakan bahwa kedutaannya di Ankara belum menerima pemberitahuan dari pihak berwenang Turki soal pengusiran. "Duta besar kami belum melakukan sesuatu yang bisa dikenai pengusiran," kata kepala komunikasi Kemlu Norwegia, Trude Maaseide, kepada Reuters melalui surel. Kavala tahun lalu dibebaskan dari dakwaan terlibat dalam rangkaian aksi protes pada 2014. Namun, putusan itu dibatalkan tahun ini. Dakwaan terhadapnya kemudian bahkan ditambah dengan kasus terkait percobaan kudeta. (sws, Reuters)
POPULER
