ALL CATEGORY
KPK Tetapkan Adik Mantan Bupati Lampung Utara Tersangka Gratifikasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN), adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara yang notabene aparatur sipil negara, sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015—2019. "Dengan telah dilakukannya pengumpulan keterangan dari berbagai pihak serta fakta persidangan dari perkara Agung Ilmu Mangkunegara dilanjutkan dengan penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan April 2021," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Atas perbuatannya, tersangka Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, kata Karyoto, tim penyidik mehanan tersangka Akbar selama 20 hari pertama terhitung mulai 15 Oktober sampai dengan 3 November 2021 di Rutan KPK Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. "Dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan Rutan KPK," ucap Karyoto. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus tersebut, yaitu Agung Ilmu Mangkunegara dan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbudin. Kasus yang menjerat Akbar saat ini merupakan pengembangan dari kasus dua orang tersebut. "Perkara keduanya telah diputus oleh pengadilan tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap," ucap Karyoto. (sws, ant)
Ledakan Masjid di Afghaninstan Timbulkan Banyak Korban
Kabul, FNN - Ledakan kuat mengguncang sebuah masjid Syiah di Kota Kandahar, Afghanistan, saat shalat Jumat, 10 Oktober 2021, sedang berlangsung. Peristiwa itu menimbulkan banyak korban jiwa. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Talibat, Qari Saeed Khosti, mengatakan, otoritas sedang mengumpulkan detail ledakan. Insiden itu terjadi beberapa hari pascaserangan bom bunuh diri, yang diklaim oleh ISIS, di sebuah masjid Syiah di Kota Kunduz menewaskan sejumlah orang. Foto-foto yang diunggah oleh kalangan wartawan di media sosial memperlihatkan banyak orang, yang tampaknya tewas atau mengalami luka parah, bergeletakan di lantai masjid. Mantan anggota dewan provinsi setempat, Nematullah Wafa, menyebutkan bahwa ledakan terjadi di masjid Imam Barqah dan menyebabkan banyak korban, tetapi tidak ada konfirmasi langsung mengenai jumlah korban tewas maupun terluka. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ledakan berlangsung tak lama setelah serangan Kunduz menyoroti keamanan yang semakin tidak pasti di Afghanistan saat ISIS menggencarkan operasi mereka, menyusul kemenangan Taliban atas pemerintah dukungan Barat di Kabul pada Agustus. (MD).
Banting Mahasiswa Saat Demo, Brigadir NP Ditahan Polisi
Serang, FNN - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) meminta petugas polisi yang men-smackdown mahasiswa di Kantor Kabupaten Tangerang, dipecat. Permintaan tersebut mereka sampaikan saat melakukan aksi demo di depan kampus UIN-SMH, Jumat, 15 Oktober 2021. Puluhan mahasiswa dari kampus tersebut menggelar aksi demo terkait kekerasan yang dilakukan petugas polisi Brigadir NP terhadap seorang mahasiswa yang ikut aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Tangerang, di Tigaraksa. Para mahasiswa UIN SMH meminta petugas polisi tersebut dipidanakan dan dipecat. "Hari ini kita minta ke pihak kepolisian memecat orang yang sudah menyakiti kawan kami. Tolong polisi dengarkan, tugas kepolisian adalah mengayomi masyarakat bukan men-smackdown mahasiswa," kata salah satu mahasiswa, sebagaimana dikutip dari Antara. Sempat terjadi aksi dorong antara kepolisian dan mahasiswa. Mahasiswa akhirnya bergeser ke pinggir jalan Jenderal Soedirman. Perwakilan mahasiswa, Iqbal mengatakan, represifitas kepolisian dalam penanganan demo sudah sering terjadi dan sudah keluar dari standar kerja mereka. Mahasiswa UIN Banten mengecam setiap tindakan represif atas penanganan penyampaian aspirasi. "Pecat adili oknum polisi yang melakukan represifitas terhadap mahasiswa," ujarnya. Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Banten, Ajun Komisaris Besar Shinto Silitonga menjelaskan, Brigadir NP telah ditahan selama tujuh hari sejak Jumat, 15 Oktober 2021. Ia ditahan di ruang tahanan khusus Bidang Profesi dan Pengawasan Polda Banten. Penahanan dilakukan guna memudahkan pemeriksaan. Ia ditahan sejak pertama kali diperiksa dalam kasus smackdown yang terjadi pada Rabu, 13 Oktober 2021. Peristiwa pembantingan terhadap mahasiswa tersebut telah menyita perhatian nasional. Silitonga mengatakan, mengatakan NP terancam dikenakan pasal berlapis dalam tindakannya membanting mahasiswa dengan keras ala smackdown. "Dua pasal lebih, kami sampaikan itu dulu, karena ini belum pemeriksaan saksi lanjutan. Jadi kami akan sampaikan tentang pasalnya nanti setelah pemberkasan selesai," kata Shinto Silitonga, di Mapolda Banten, Serang, Jumat (15/10). Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian Resor Tangerang Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro memastikan akan menindak dan memproses anggota kepolisian setempat yang menganiaya mahasiswa pengunjuk rasa di Tangerang, Banten, secara profesional sesuai hukum yang berlaku. "Pak Kapolda Banten meminta masyarakat untuk percayakan penanganan perkara ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan Polri," kata Wahyu di Tangerang, Jumat. Ia mengatakan, tindakan hukum yang akan diberikan terhadap anggota polisi berinisial Brigadir NP tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu proses pidana maupun sanksi etik Polri. "Kita sudah terbitkan surat pengamanan dan untuk sementara yang bersangkutan kita gunakan peraturan disiplin anggota Polri, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf b," katanya. Menurut dia, proses hukum yang dilakukan itu merupakan bentuk ketegasan Polri dalam menyikapi anggota polisi yang menyalahi tugas atau tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dalam menangani aksi demonstrasi. "Tentu bagi anggota Polri wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan menaati peraturan UUD serta peraturan kedinasan yang berlaku," ujarnya. Ia menjelaskan, pihaknya melalui Bidang Propam Polda Banten masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota polisi Brigadir NP tersebut. "Untuk Brigadir MP mulai dari kemarin masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Banten," ungkapnya. Selain itu, pihaknya meminta semua elemen masyarakat supaya mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian yang akan dilakukan sesuai prosedur atau aturan berlaku di institusi Polri. Kapolres juga menjelaskan, korban MFA hingga kini masih dilakukan pemantauan kondisi kesehatannya dengan dilakukan rontgen di rumah sakit (RS). Dari hasil awal pemeriksaan oleh dokter, kondisinya dinyatakan baik pascakejadian yang dialaminya itu. (MD).
Anies Targetkan Jakarta Jadi Kota Berketahanan Iklim
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menargetkan wilayah Ibu Kota menjadi kota berketahanan iklim melalui implementasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). "DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki RPRKD sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," kata Anies, di Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2021. Guna mengakomodasi rencana itu, ia menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2021 tentang RPRKD. "Gubernur Anies menambahkan, RPRKD itu merupakan perwujudan komitmen ambisius DKI serta kontribusi aktif dalam pencapaian "National Determined Contribution" (NDC) Indonesia. RPRKD tersebut juga sesuai dengan Perjanjian Paris yang menjadi agenda global dari penanganan perubahan iklim. Jakarta, kata Anies, melakukan inovasi yang menyeluruh dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diberlakukan secara seimbang. Hal itu mengingat selama ini aksi adaptasi perubahan iklim sering sekali terlupakan. Selain itu, pengarusutamaan isu perubahan iklim dan pembangunan daerah pun menjadi semangat dari perumusan regulasi tersebut. "Komitmennya adalah ingin mewujudkan kota Jakarta sebagai kota yang berketahanan iklim," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies menargetkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 30 persen dan secara ambisius mampu mengurangi emisi GRK langsung sebesar 50 persen pada tahun 2030 serta nol emisi pada tahun 2050. Jakarta juga berkomitmen meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana iklim. Tolok ukurnya mengurangi jumlah kawasan atau area yang termasuk ke dalam kategori rentan dan sangat rentan terhadap bencana iklim. Dia menjelaskan RPRKD adalah peraturan tingkat daerah yang komprehensif, memuat aksi perubahan iklim yang mengintegrasikan aksi mitigasi dan adaptasi di DKI Jakarta. (MD).
Kodam Jaya Nonaktifkan Oknum Anggota TNI Bantu Rachel Vennya
Jakarta, FNN - Kodam Jaya menonaktifkan oknum anggota TNI berinisial FS yang diduga membantu pengaturan selebgram Rachel Vennya kabur dari karantina usai kembali ke Jakarta dari Amerika Serikat. "Yang bersangkutan (FS) sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke kesatuan," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Artileri Pertahanan Udara (Arh) Herwin BS di Jakarta, Jumat. Menurut dia, FS dinonaktifkan sejak Kamis kemarin untuk memudahkan proses penyelidikan yang kini ditangani Polisi Militer. Kodam Jaya tidak main-main dalam kasus tersebut mengingat instansi militer ini merupakan Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu COVID-19. Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan utasan seorang warganet di twitter yang menyaksikan selebgram itu menjalani karantina hanya tiga hari di Wisma Atlet, Jakarta. Informasi tersebut kemudian viral hingga diusut Kodam Jaya. Kodam Jaya menemukan FS yang menjadi bagian Satuan Tugas Pengamanan di Bandara Internasional Soekarno Hatta diduga mengatur agar selebgram Rachel Vennya lolos dari karantina setelah kembali dari luar negeri. "Pada saat pendalaman kasus, ditemukan adanya dugaan tindakan non prosedural oleh oknum anggota (TNI) Pengamanan Bandara Soetta berinisial FS," kata Kolonel Herwin. Buntut kasus itu, Kodam Jaya melakukan penyelidikan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketika tiba di bandara sampai dengan di RSDC Wisma Atlet Pademangan. (mth)
Pembangunan Akses Tol Bandara Kertajati Sudah 100 Persen
Cirebon, FNN - Pembangunan akses tol dari Jalan Tol Cipali ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sudah selesai 100 persen, sehingga segera dioperasikan. "Pembangunan akses ke BIJB Kertajati sudah rampung 100 persen," kata Direktur Operasi ASTRA Tol Cipali Agung Prasetyo melalui pesan tertulis yang diterima di Cirebon, Jawa Barat, Jumat. Menurutnya, pembangunan konstruksi, gerbang, dan kantor gerbang tol serta rambu-rambu sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah selesai 100. Saat ini, kata Agung, pihaknya tinggal menunggu pengoperasiannya. "Kami berharap pengoperasian akses BIJB Kertajati ini dapat dilakukan segera setelah rampungnya uji laik fungsi (ULF) dan juga standar layak operasi (SLO)," tuturnya. Ia menambahkan pembangunan akses tol Bandara Kertajati dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai target pada akhir September seperti disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat kunjungan ke lokasi pada akhir Agustus lalu. Dengan adanya akses tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan pengembangan daerah Jawa Barat khususnya Majalengka. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ini, semoga dapat segera diresmikan dan beroperasi sesuai dengan target pada bulan November 2021," katanya. (mth)
KemenPPPA: ANRI Dukung Strategi Pengarusutamaan Gender Indonesia
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendukung implementasi strategi pengarusutamaan gender melalui inisiatif menyiapkan arsip untuk Ingatan Kolektif Dunia. “Inisiatif yang dilakukan ANRI dalam menyiapkan arsip gender sebagai Memory of the World (MoW / Ingatan Kolektif Dunia, red.) merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender oleh ANRI,” kata Lenny ketika memberi pidato kunci dalam seminar yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Arsip Nasional RI, Jumat. Seminar tersebut bertajuk “Persiapan Arsip Gender Sebagai Memory of the World” yang merupakan rangkaian dari Memory of the World Week atau pekan MoW yang diselenggarakan ANRI untuk menyukseskan persiapan penominasian Arsip Kartini dan Arsip Kongres Perempuan Indonesia I untuk menjadi MoW UNESCO. “Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Lenny. Mandat tersebut, ia melanjutkan, diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang kemudian setiap lima tahun dituangkan di dalam Peraturan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Setiap tahunnya, (kesetaraan gender dimuat, red.) dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah,” tuturnya. Melengkapi paparan tersebut, Lenny mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Strategi tersebut dikuatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi pengarusutamaan gender, tutur dia, dilakukan pemerintah dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasan, hingga audit. Seluruh tahapan tersebut dilakukan para pemangku kepentingan, terutama kementerian terkait dan pemerintah daerah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan dilakukan di semua bidang pembangunan, termasuk arsip, kata Lenny. (mth)
Mengapa Megawati Menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN?
By M Rizal Fadillah TENTU jawabannya bukan karena sekadar bahwa Megawati adalah seorang Profesor atau banyaknya gelar Doktor Honoris Causa. Alasan sebagai Ketua Umum Partai Politik tentu lebih tidak relevan lagi. Selorohan tak bermutu tambah kacau yaitu bahwa petugas partai yang menjadi Presiden saja diberi predikat jenius oleh seorang Profesor Singapura, apalagi Ketua Partai yang menugaskannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk berdasarkan Perpres No 33 tahun 2021 adalah lembaga otonom yang langsung di bawah Presiden sebagai penggabungan dari empat lembaga riset yaitu Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penggabungan yang mengarah pada penyatuan komando. Unik dan janggal lembaga riset bernuansa komando. Seperti negara komunis saja yang bersifat sentralistik. Sentralisasi terbukti dengan peran politik dominan dari keberadaan Dewan Pengarah. Megawati Soekarnoputeri Ketua Umum PDIP adalah Ketua Dewan Pengarah yang berdasarkan Perpres 78 tahun 2021 memiliki kekuasaan sangat besar. Mengevaluasi, memberi persetujuan, merekomendasi, membentuk Satgas Khusus. Mengapa Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah? Pertama, negara ini bergerak menuju atau telah mempraktekkan model demokrasi terpimpin. Sarwa arahan. Dewan Pengarah jika tak terkendali dapat menjadi semacam Komite Sentral. Penentu kebijakan di bawah simbol Presiden. Kedua, berporos pada Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang Ketua Dewan Pengarahnya juga Megawati, maka ideologisasi di semua bidang termasuk riset dijalankan masif. Pancasila yang digenggam Ketua Dewan Pengarah masih bias antara Pancasila 18 Agustus 1945 atau 1 Juni 1945? Ketiga, BRIN strategis untuk berkontribusi dalam menyusun GBHN dengan nomenklatur PPHN ke depan. Dan jika benar PPHN adalah gabungan antara GBHN Orde Baru dan PNSB atau Manipol/Usdek Orde Lama, maka menjadi ancaman serius bagi semangat Reformasi bangsa dan negara. Keempat, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN melengkapi kekuasaan untuk mewujudkan asas Neo Demokrasi Terpimpin melalui satu kesatuan paket strategis BPIP, RUU HIP, BRIN dan PPHN. Sementara Istana berkutat memperkuat cengkeraman oligarkhi dalam mendukung arah dari perwujudan Neo Demokrasi Terpimpin tersebut. Untuk membantah praktek Neo Demokrasi Terpimpin tersebut baiknya Megawati mundur atau tidak melanjutkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP khususnya pada lembaga riset BRIN karena jangan-jangan justru sebenarnya Ketua Dewan Pengarah lah yang menjadi obyek arahan dari atasan kedua lembaga kontroversial tersebut, yaitu Bapak Presiden sang pembuat Peraturan Presiden. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Masyarakat Afrika Barat Antusias Pelajari Bahasa Indonesia
Jakarta, FNN - Masyarakat di kawasan Afrika Barat antusias mengikuti kelas bahasa Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh Kedutaan Besar RI di Dakar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya RI. KBRI di Dakar, Senegal bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud untuk pertama kalinya menggelar kelas Bahasa Indonesia secara virtual bagi penutur asing, kata KBRI Dakar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Penyelenggaraan program kelas Bahasa Indonesia itu turut memeriahkan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 2021. "Kami senang melihat besarnya antusiasme masyarakat di wilayah Afrika Barat terhadap Bahasa Indonesia. Ini merupakan sebuah cerminan kuatnya hubungan emosional antara Indonesia dan masyarakat Afrika yang telah terbina sejak lama, sekaligus wujud pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia di wilayah ini," kata Duta Besar RI untuk Senegal Dindin Wahyudin pada pembukaan kelas perdana secara virtual pada Rabu (13/10). Dubes Dindin Wahyudi juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading dan Sierra Leone. Program kelas bahasa Indonesia secara daring itu sejauh ini telah mencatat sebanyak 95 pendaftar yang berasal dari berbagai negara di Afrika Barat, mulai dari Senegal, Sierra Leone, Gambia, Mali dan Pantai Gading. Kelas daring bahasa Indonesia untuk penutur asing itu akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2021. Karena jumlah peminat kelas bahasa Indonesia cukup banyak, KBRI Dakar membuka empat kelas yang terdiri dari dua kelas untuk penutur bahasa Inggris dan dua kelas untuk penutur bahasa Prancis. Mayoritas peserta pada program itu merupakan mahasiswa, tenaga profesional yang berlatar pengusaha dan pebisnis, pegawai kantor pemerintah serta akademisi. Motif keikutsertaan mereka pun beragam. Alhassane Gueye, seorang pengusaha berkewarganegaraan Senegal misalnya, mengaku tertarik mempelajari bahasa Indonesia untuk memperlancar komunikasi dengan para mitra usahanya di Indonesia. Sementara Sumah Bangalie, warga Sierra Leone yang dahulu sempat menempuh program S2 di Indonesia, berharap agar kemampuan bahasa Indonesia yang dimilikinya tidak hilang. "Saya ingin tetap dapat bercakap-cakap dengan lancar dengan orang Indonesia dan berharap ke depannya program ini berkelanjutan dan KBRI dapat memfasilitasi pembukaan kelas bahasa (Indonesia) untuk tingkat kemahiran yang lebih tinggi," ujarnya. Setiap program kelas bahasa Indonesia memiliki 5 kali pertemuan pada setiap minggunya dengan durasi setiap pertemuan selama 1 jam. Adapun peserta penutur bahasa Inggris mendapatkan jadwal pertemuan pada pagi sementara penutur bahasa Prancis akan mengikuti kelas pada siang. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, program itu diharapkan dapat turut memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, termasuk kuliner, dan tempat-tempat wisata di Indonesia, serta meningkatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara-negara sahabat di wilayah Afrika Barat. (ant, sws)
Presiden Latvia Positif Covid-19
Ilnius, FNN - Presiden Latvia Egils Levits pada Kamis dinyatakan positif tertular COVID-19 setelah menjalani tes virus tersebut usai berkunjung ke Swedia, kata kantornya. Presiden Finlandia Sauli Niisto, yang bertemu dengan Levits sambil sarapan pada Rabu (13/10), langsung melakukan isolasi mandiri. Levits, kata kantor presiden Latvia, diketahui tertular selama menjalani tes rutin setelah ia mengunjungi Swedia pada Rabu untuk menghadiri forum antarpemerintah. Levits akan terus berkantor dari jarak jauh namun jadwal harian kegiatannya sudah dibatalkan, kata kantornya. Di antara jadwal yang dibatalkan adalah kunjungan oleh mitranya dari Romania pekan ini serta kunjungan Levits ke Kosova dan Macedonia Utara pekan depan, kata kantor presiden. Levits sudah divaksin dosis kedua AstraZeneca pada April, kata juru bicaranya kepada kantor berita BNS. Latvia pada Kamis mencatat kemunculan 4.408 kasus baru COVID-19 dan 21 kematian akibat penyakit itu, menurut laporan BNS. Menurut berbagai data kesehatan Uni Eropa, orang dewasa di Latvia yang sudah divaksin lengkap COVID baru mencapai 52 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata di Uni Eropa, yaitu 75 persen. Latvia telah melaporkan 864 kasus baru per 10.000 penduduk dalam dua pekan belakangan ini hingga Minggu (10/10). Jumlah itu merupakan yang terburuk kedua di Uni Eropa setelah negara anggotanya, Lithuania. (Reuters)
POPULER
