ALL CATEGORY
Ada Taliban di KPK", Memicu Fitnah Massal
Surabaya, FNN - Advokat Subagyo, SH mengatakan, tuduhan "ada Taliban di KPK" yang menghebohkan itu, yang memicu fitnah massal itu, dan berbuntut pada pemecatan Novel Baswedan dkk itu, disebabkan oleh setidaknya tiga hal. Pertama, Iwan Ismail yang berlatar belakang GP Ansor NU itu kurang ilmu, tapi prasangkanya tinggi mengira bendera yang dia foto dan dia sebarkan itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, itu bendera liwa, bendera tauhid Islam. Lalu masyarakat yang terpengaruh provokasi yang sama-sama kurang ilmu itu manut grubyuk menyebarkan hoax "bendera HTI di KPK." Kedua, pemilik bendera liwa itu pegawai KPK dari unsur Kejaksaan (sehingga tidak termasuk pegawai yang dipecat dari KPK), adalah orang yang kurang kerjaan, karena dia itu nonmuslim. Tata Khoiriyah yang juga berlatar NU, pegawai KPK yang termasuk tidak lolos TWK, menerangkan bahwa meja yang ada bendera liwa itu meja kerja pegawai KPK, yakni Jaksa yang nonmuslim. Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK juga bersaksi begitu. Jaksa itu beragama Hindu. "Ini harus klir, mengapa di meja Jaksa nonmuslim kok dipasang bendera tauhid Islam? Apa motivasinya? Apa si Jaksa itu kagum dengan bendera liwa, atau bagaimana?" kata Subagyo. Ketiga, buzzer semacam Denny Siregar itu memperkeruhnya dengan menyebarkan isu "ada Taliban di KPK" sehingga membuat keadaan makin runyam. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah: "Itu disain, rencana jahat untuk melemahkan KPK, atau suatu kebetulan?" Makanya, sok pintar di medsos itu juga bahaya jika kebodohannya ditelan para nitijen lainnya. Seperti misalnya orang bukan ahli hukum tapi ngecapruk berfatwa hukum. Sarjana Ekonomi berfatwa soal hukum tanah, dikoreksi malah ngamuk membodoh-bodohkan orang. "Sarjana Hukum kok sok tahu analisis teknik nuklir. Ateis kok menafsirkan ayat Kitab Suci, padahal gak pernah ngaji tafsir. Lha ini orang gak paham bendera liwa kok sembarangan bilang itu bendera HTI. Itu kebodohan yang dipakai untuk merusak opini masyarakat," tegas Subagyo. (mth)
Merindukan NU yang Ikhlas dan Tulus Berkhidmat untuk Umat
Jakarta, FNN - KH. Agus Solachul Aam Wahib Wahab, Ketum NU Khithah 1926 mengatakan sedih sekaligus prihatin, mendengar kabar adanya oknum Caketum PBNU yang diduga mendapat dana besar dari Israel untuk dipergunakan membiayai pencalonan dirinya. "Ada pula dugaan oknum yang didukung oleh para pengusaha yang katanya disebut 9 Naga dan konglomerat China untuk membiayai pencalonannya," lanjut Gus Aam. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al-Murtadla Al-Islami, Singosari, Malang KH Luthfi Bashori dalam artikel berjudul “Apa Benar di Muktamar Ada Risywah?” Terlepas hal ini baru dugaan, namun bau 'amis' tentang adanya permainan uang dalam penyelenggaraan Muktamar, sudah tercium sejak pada penyelenggaraan Muktamar yang dulu menempatkan KH SAS sebagai Ketum PBNU. "Tanpa turut membenarkan atau menegasikan kabar tersebut, rasanya saya sebagai dzuriyat Muassis NU sangat terpukul sekaligus terpanggil untuk ikut membenahi NU. Saat saya, Gus Wachid Muin, Gus Rozak, dan KH Hasib Wahab, almarhum KH Solahudin Wahid (Gus Solah), dan sejumlah Kiai 3 tahun lalu mendirikan Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926/KKNU 1926 atau yang lebih dikenal dengan istilah NU Khittah 1926, salah satu alasannya adalah keprihatinan tentang kondisi kekinian ditubuh NU," ujar Gus Aam. Pada beberapa waktu yang lalu, Gus Aam telah menulis kriteria yang semestinya dimiliki oleh Calon Ketum PBNU. Namun, sepertinya soal keikhlasan dalam mengelola Jam'iyyah, semata mencari ridlo Allah SWT, perlu dan penting diulang-ulang dan ditegaskan kembali. Perlu diketahui, menjadi Ketum PBNU berarti menjadi ketua Jam'iyah yang hanya berorientasi pada ridlo Allah SWT dan memiliki himmah untuk berkhidmat kepada umat. NU bukanlah perseroan, yang sejak didirikan memang bertujuan mencari profit, berorientasi pada materi. Maka semua calon Ketum PBNU harus terus menghayati NU sebagai jam'iyah dakwah, organisasi perjuangan, yang tidak sedikitpun memikirkan keuntungan materi baik untuk dirinya atau kelompoknya. Sekali lagi, NU adalah Jam'iyyah dakwah. Menarik NU dalam kerja-kerja profit oriented atau menariknya ke area politik praktis dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan harta dan tahta, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Sebagai dzuriyat pendiri NU, saya merasa berkewajiban, bertanggungjawab, bahkan berhak mengingatkan siapapun agar tidak menjadikan NU sebagai jam'iyah untuk mencari dan mengumpulkan harta dunia. "Para Caketum PBNU harus kembali menginsyafi, dirinya hanyalah melanjutkan perjuangan NU, bukan pendiri NU yang bebas menentukan arah dan corak orientasi NU. Mereka, harus kembali merujuk khittoh yang ditetapkan pendiri NU agar tidak keluar dari rel perjuangan NU," kata Gus Aam mengingatkan. "Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, Pengaruh ataupun kekayaan, Tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukanya demi kepentingan Agama dan Masyarakat." Kata-kata Hadratus Syekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari diatas, harus diresapi dan mengkristal dalam setiap sanubari Caketum PBNU dan seluruh anggota Jam'iyyah. Tidak boleh ada -meski hanya sebiji gandum- onggokan dunia dalam dada-dada jam'iyah NU. "Terakhir, saya berharap isu adanya pendana bahkan donatur dari Israel untuk caketum PBNU tidak benar. Karena itu jelas-jelas mengkhianati perjuangan dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari," ungkap Gus Aam. . Karena itu, penting bagi seluruh kader NU untuk turut mengontrol jalannya muktamar, dengan tanpa kenal lelah terus menghadirkan spirit keikhlasan dalam perjuangan serta hanya mengharap ridlo Allah SWT, sebagai pemandu sekaligus penjamin bersihnya perjuangan yang diemban NU. (mth)
LaNyalla Ajak Ulama Sosialisasikan Pentingnya Amendemen Kelima
Jakarta, (FNN) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak ulama untuk ikut menyosialisasikan pentingnya amendemen kelima konstitusi. LaNyalla menyampaikan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Roudhoh pimpinan Habib Mahdi Asegaf Syababul Kheir, di Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/10) malam. Dalam silaturahmi itu, LaNyalla memaparkan urgensi amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 dan pentingnya peran ulama untuk ikut andil membangun negeri. Dalam kunjungan itu, LaNyalla ditemani anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin, Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir, dan lainnya. Di Ponpes Ar-Roudhoh, rombongan anggota DPD RI disambut Habib Mahdi Assegaf dan K.H. Abah Raodl Bahar Bakry. Dalam perbincangannya, LaNyalla menilai peran ulama begitu penting dalam proses mempertahankan keutuhan dan membangun kemajuan bangsa. "Maka dari itu, saya mengharapkan peran ulama dalam hal menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan bangsa bisa seirama dengan apa yang diperjuangkan DPD RI," kata LaNyalla dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. Ia menyebut salah satu peran ulama dalam memajukan bangsa dengan ikut melakukan sosialisasi amendemen ke-5 konstitusi yang kini sedang diperjuangkan oleh DPD RI. Ulama, katanya, memiliki peran penting dalam melakukan pencerahan kepada umat dan masyarakat di lapisan bawah. "Masyarakat harus mendapatkan edukasi terkait dengan rencana amendemen ke-5. Saya berharap para ulama bisa menyampaikan kepada jemaah dan masyarakat luas untuk memberikan pencerahan betapa strategisnya amendemen kelima konstitusi," tutur LaNyalla. Amendemen kelima konstitusi bukan hanya kepentingan DPD RI. Akan tetapi, jauh dari itu, guna memperjuangkan hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara. "Siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. "Sebagai warga negara, saya yakin banyak yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, tak terkecuali dari kalangan ulama," ujarnya. Namun, lanjut dia, ada hal-hal yang membuat kontribusi tersebut sulit tersalurkan. Maka, amendemen kelima konstitusi ini adalah upaya mengoreksi arah perjalanan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Habib Mahdi Assegaf sependapat dengan pernyataan LaNyalla. Dia mendukung penuh kiprah tokoh yang memang dikenal dekat dengan kalangan ulama tersebut dalam memperjuangkan amendemen kelima konstitusi. Menurut dia, sudah saatnya ulama diberikan peran yang luas dalam ikut membangun bangsa ini bersama-sama. "Insya Allah, kami siap men-support perjuangan beliau (LaNyalla). Sosialisasi tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para ulama dan habaib, bagaimana kami bisa menyatukan gerak langkah seiring seirama dengan perjuangan Pak LaNyalla di parlemen," tutur Habib Mahdi. (MD).
Kabar Gembira: Pemerintah Arab Saudi Kembali Buka Jalur Umrah Bagi Jamaah Indonesia
Jakarta, FNN - Kabar gembira bagi umat Islam Indonesia, muncul di akhir pekan ini. Setelah tertunda lama akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta, 8 Oktober 2021, menyatakan pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka. “Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,” Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dalam pengarahan pers yang dipantau di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. Dia juga menjelaskan, saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi ssedang berupaya meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia dalam melakukan ibadah tersebut. Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) juga sedang bekerja supaya dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan calon jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi. “Di dalam nota diplomatik tersebut, juga disebutkan, kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya calon jamaah,” kata Retno, sebagaimana dikutip dari Antara. Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, beserta otoritas terkait Arab Saudi, mengenai pelaksanaan kebijakan baru pemerintah Saudi tersebut. “Tentunya kabar baik tersebut akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya,” ujarnya. Retno baru-baru ini bertemu dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu. Pada kesempatan tersebut, Retno melobi Arab Saudi agar mengkaji kebijakannya terkait vaksin Covid-19 dan pelaksanaan ibadah umrah bagi calon jamaah asal Tanah Air. Kepada mitranya, Reno juga menjelaskan data dan situasi Covid-19 di Indonesia yang sudah sangat menurun akhir-akhir ini. (MD).
Jawa Barat Berpeluang Kembali Jadi Juara PON
Jayapura, FNN - Upaya kontingen Jawa Barat (Jabar) mempertahankan predikat juara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) cukup terbuka. Hal itu terlihat setelah mereka sukses meninggalkan rival-rivalnya pada klasemen sementara kejuaraan empat tahunan yang digelar di Papua itu. Berdasarkan data dari PB PON, Sabtu, 9 Oktober 2021 hingga pukul 12.00 WIT, Tim Tanah Pasundan bertengger di puncak klasemen dengan raihan 68 emas, 63 perak dan 67 perunggu. Jumlah tersebut berarti selisih sembilan emas dengan DKI Jakarta yang berada di posisi dua dengan 60 emas, 51 perak dan 61 perunggu. Pundi-pundi emas kontingen Jabar, di antaranya berasal dari atletik yang dipersembahkan oleh atlet jalan cepat 20 kilometer putra atas nama Hendro, marathon putra lewat Agus Prayogo dan marathon putri lewat Odekta Elvina. Peluang menambah emas bagi provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil itu terus terbuka. Apalagi, cabang olahraga renang yang merupakan salah satu lumbung medali mulai dipertandingkan. Selain itu, ada pula dari cabang menembak. Posisi DKI Jakarta di posisi dua ternyata cukup panas karena ditekan oleh Jawa Timur yang berada di posisi tiga dengan 59 emas 49 perak dan 47 perunggu. Kontingen ibu kota jelas tidak tinggal diam karena beberapa atlet terbaiknya, terutama dari cabang olahraga renang, mulai unjuk kemampuan. Namun sayang, di cabang sepak takraw, quadrant putri gagal menyumbang emas setelah kalah dari wakil Sulawesi Selatan. Sementara itu, tuan rumah Papua terus berusaha menggoyang papan atas klasemen. Hingga saat ini masih tertahan di posisi empat dengan raihan 53 emas, 27 perak dan 53 perunggu. Kontingen tuan rumah sebelumnya mampu membuat kejutan dengan berada di papan atas klasemen. Akan tetapi, pelan-pelan posisinya mulai bisa digeser kontingen langganan papan atas. PON Papua yang digelar pada 2-15 Oktober itu mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan di empat klaster, yakni Kabupaten dan Kota Jayapura, Mimika dan Merauke. (MD).
Sepuluh Orang Terluka Dalam Serangan di Bandara Saudi
Kairo, FNN - Sepuluh orang terluka dalam serangan pesawat tak berawak (drone) bermuatan bahan peledak di bandara King Abdullah di kota Jizan selatan Saudi. Menurut kantor berita negara (SPA), enam warga Saudi, tiga warga negara Bangladesh dan satu warga Sudan terluka dalam peristiwa tersebut. Juru bicara koalisi menambahkan, beberapa jendela bandara juga hancur dalam serangan itu. Koalisi militer pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Tidak ada klaim tanggung jawab langsung oleh Houthi atas peristiwa yang terjadi Jumat, 8 Oktober 2021 itu. Akan tetapi, kelompok itu secara teratur meluncurkan serangan drone dan rudal ke Arab Saudi. (MD).
Kenaikan Harga Tandan Buah Segar Bantu Pemulihan Ekonomi
Sungailiat, Bangka, FNN - Kenaikan harga jual buah tandan segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah faktor pembantu percepatan pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Kini, harga bahan baku minyak goreng tersebut naik Rp 100 per kilogram, dari Rp 2.400 menjadi Rp 2.500 per kg. "Saya optimis kenaikkan harga TBS tingkat petani yang mencapai kisaran rata-rata Rp 2.500 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp 2.400 per kilogram mendukung percepatan pemulihan ekonomi selain pertumbuhan sektor usaha kerakyatan lainnya," kata Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, di Sungailiat, Sabtu, 9 Oktober 2021. Kenaikan harga TBS tingkat pertani tersebut sudah terjadi sejak satu minggu lebih. Diharapkan harga masih terus meningkat. Perluasan kebun kelapa sawit, kata dia, baik yang dikembangkan masyarakat secara mandiri maupun mitra perusahaan pengolahan "Crude Palm Oil" (CPO) mengalami peningkatan. Pengembangkan sektor kelapa sawit rakyat membuktikan kalau komoditi tersebut cukup diminati masyarakat karena kemampuan produksi jangka panjang," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Total luas perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah kecamatan sampai saat ini terdata lebih dari 12.700 hektare. Belasan ribu hektare kebun sawit rakyat tersebut belum termasuk kebun plasma atau kebun kemitraan. Produksi kelapa sawit memberikan kontribusi besar perekenomian masyarakat. "Saya sarankan masyarakat dapat pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan seperti pertanian, perkebunan dan sub sektor lainnya," katanya. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Bangka melalui petugas penyuluh lapangan akan memberikan pendampingan petani lewat pendekatan kelompok guna membantu meningkatkan kualitas pengetahuan petani. (MD).
Membakar Penista Nabi
By M Rizal Fadillah AKHIRNYA kekuasaan Allah ditunjukkan pada dunia, membakar penista Nabi. Adalah Lats Vilks seniman Swedia yang tewas terbakar di dalam mobil yang bertabrakan dengan truk di jalan bebas hambatan di Markaryd Swedia. Mobil polisi sipil yang dikendarainya dikawal oleh dua polisi, keduanya turut tewas, memiliki perlindungan maksimal anti peluru dan ban anti tusuk. Menurut Kepala Unit Investigasi Regional Stefan Sinteus kejadian tabrakan tersebut "sangat tragis". Vilks pada tahun 2007 dengan alasan kebebasan berbicara menghina Nabi Muhammad SAW dengan membuat sketsa dalam tubuh anjing. Umat Islam marah sehingga PM Swedia Fredrik Reinfeld perlu bertemu dengan 22 perwakilan negara muslim. Percobaan pembunuhan pun terjadi, bahkan pada tahun 2015 serangan bersenjata terjadi pada acara debat kebebasan berbicara yang dihadiri Vilks di Kopenhagen. Al Qaida pernah menawarkan USD 100.000 untuk kepalanya. Tewasnya Lats Vilks dalam tabrakan tragis yang belum diketahui penyebabnya menjadi berita dunia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi para penista agama. Di negeri barat seperti Swedia saja direaksi dan dikritisi walaupun degan alasan kebebasan berbicara. Tragisnya di negara muslim seperti Indonesia ternyata penista agama bertebaran dan bebas berbicara. Termasuk para buzzer yang merasa terlindungi oleh Pemerintah yang habis-habisan dijilatnya. Kasus penista Kece yang dihajar dan dilumuri kotoran manusia oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte ternyata dibela oleh banyak pihak. Bonaparte dibela oleh umat yang merasa sakit atas penghinaan Kece. Sementara Kece dibela oleh para pendukung "kebebasan dan kemanusiaan" termasuk "ulama" pengecam penganiayaan. Para penista agama dan anti Islam patut untuk ditindak tegas. Paul Zhang, Kece, Denny Siregar, Abu Janda dan sejenisnya mesti mendapat pelajaran. Proses hukum harus dijalankan dengan konsisten dan adil. Jangan ada perlindungan dengan alasan dekat dan diperlukan oleh kekuasaan. Apalagi dalam rangka adu domba atau melumpuhkan kekuatan agama. Ketika perlindungan maksimal dilakukan seperti kepada Vilks baik pengawalan ketat sehari hari maupun kendaraan anti peluru dan lainnya, maka sebenarnya si penista agama itu bukan hanya sedang berhadapan dengan umat yang merasa tersakiti, tetapi juga dengan Allah Yang Maha Kuasa. Dan ketika umat sudah merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa, maka Allah akan mampu berbuat apa saja. Saatnya datang tiba-tiba. Para penista agama dan kaum islamophobia sebaiknya belajar dari peristiwa Vilks yang berteriak kesakitan ketika ia dalam mobil dengan perlindungan ketat menjadi tidak berdaya menghadapi api yang membakar tubuhnya. Allah telah membakar penista Nabi itu. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Ledakan Hancurkan Masjid di Afghaninstan
Kabul, FNN - Sebuah ledakan menghancurkan masjid di Kunduz, Afghanistan, Jumat, 8 Oktober 2021. Sedikitnya 50 orang tewas dan melukai banyak orang yang sedang berada di tempat tersebut. Rekaman video memperlihatkan mayat-mayat tergeletak di antara puing-puing di dalam masjid yang digunakan oleh masyarakat minoritas Muslim Syiah itu. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa itu. Seorang pejabat Taliban yang tidak mau disebut namanya mengatakan, sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan tersebut. "Sore ini, sebuah ledakan terjadi di sebuah masjid rekan-rekan Syiah kami .... mengakibatkan sejumlah rekan kami menjadi syuhada dan terluka," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid di Twitter. Ledakan tersebut menyusul sejumlah serangan, salah satunya terhadap sebuah masjid di ibu kota Kabul, yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa serangan di antaranya didaku oleh kelompok ISIS. Peristiwa itu telah menambah persoalan keamanan bagi Taliban, yang mengambil Afghanistan pada Agustus dan sejak itu melakukan operasi terhadap sel-sel ISIS di Kabul. (MD).
Pemerintah Diminta Intensif Lobi Arab Saudi Terkait Ibadah Haji Umroh
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agama segera melakukan pendekatan dengan berkunjung ke Arab Saudi agar lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. "Penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dapat menjadi momentum tepat untuk meyakinkan dan menunjukkan fakta yang baik bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam mengupayakan penanggulangan kasus serta pengendalian pandemi," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021. Bambang mengatakan hal itu terkait dengan pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin untuk penyelenggaraan umrah bagi jemaah Indonesia meskipun situasi pandemi di Indonesia sudah membaik. Bamsoet meminta pemerintah mulai mempersiapkan skema khusus bagi calon jemaah umrah yang disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan Arab Saudi. "Hal itu terutama pedoman khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi Covid-19 serta skema khusus vaksinasi Covid-19 bagi calon jemaah," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia juga meminta komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengupayakan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa Indonesia sudah siap dan mampu menyelenggarakan ibadah haji ataupun umrah. Selain itu, menurut dia, upaya tersebut juga untuk menunjukkan keseriusan dan kemampuan Indonesia dalam menanggulangi dan mengatasi pandemi Covid-19. (MD).
POPULER
