ALL CATEGORY
Pengamat: Partai Buruh Harus Unik untuk Bersaing Dengan Partai Besar
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia. “Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata Emrus ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Partai Buruh, menurut Emrus, harus memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif. “Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus pula. Ia berpandangan, ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji. “Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh, Red.) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia lagi. Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, Emrus melanjutkan, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. “Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh akan bangkit kembali dan menggelar kongres untuk mencari pemimpin baru pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi rencana KSPI untuk membentuk kembali Partai Buruh dan berpandangan bahwa kehadiran Partai Buruh dapat menyalurkan aspirasi para buruh dengan maksimal. (sws)
Muktamar-34: Secara Etika, Muhaimin Masih “Bermasalah” (3)
Oleh: Mochamad Toha Seperti yang sempat disinggung dalam tulisan sebelumnya, Calon Ketum PBNU terkuat menjadi Ketum PBNU diantaranya adalah Abdul Muhaimin Iskandar, Yahya Cholil Staquf, dan Said Aqil Siradj. Mereka memang mempunyai kekuatan dari sisi finansial, kekuasaan, dan jabatan. Tetapi, belum memenuhi atau setidaknya belum memiliki konsep yang jelas bagaimana menata arah NU agar kembali ke khittahnya. Said Aqil Siradj alias SAS sudah jelas kiprahnya selama jadi Ketum PBNU. Berbagai manuver politik telah mewarnai saat memimpin warga Nahdliyin. SAS lebih banyak diam meski melihat rakyat tergencet ekonominya. Dia tampak lebih bangga saat NU menerima “hibah” lahan 10 ha di daerah Jonggol yang sebenarnya status hukumnya masih belum jelas, dan sedang “bermasalah” dengan rakyat terkait PT Sentul City Tbk. Siapapun yang terpilih menjadi Ketum PBNU diantara Ketum DPP PKB dan Katib Aam PBNU, SAS masih berpeluang menjadi Rois Syuriah PBNU. Baik Muhaimin atau Yahya yang terpilih, SAS bisa jadi Rois Syuriah. Bagaimana peluang Muhaimin alias Imin dan Yahya? Menurut informasi dari beberapa PWNU, sepertinya dalam hal ini Imin yang paling siap untuk mengkondisikan PWNU dan PCNU. Karena Imin mengerahkan seluruh pengurus PKB Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada pengurus PWNU/PCNU di seluruh Indonesia. Sedekar mengingat saja, Muktamar ke-33 NU di Jombang, dinilai sebagian ulama, style atau gayanya sudah seperti Muktamarnya PKB. Karena ketua panitianya Saifullah Yusuf yang saat itu menjabat Wagub Jatim. “Muktamar NU di Jombang adalah Muktamar NU yang paling buruk/parah sepanjang digelarnya Muktamar NU. Di sanalah terjadinya money politic, premanisme, dan lain-lain,” kata seorang ulama NU. Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Ishomuddin menyampaikan Muktamar ke-34 NU bakal diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Kesepakatan itu diputuskan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang menghasilkan 9 kesepakatan, salah satunya soal jadwal Muktamar NU Lampung. Dia menyebut forum itu juga menyepakati, untuk pemilihan Ketum PBNU dilakukan melalui pemungutan suara one man one vote, sedangkan untuk Rais Aam PBNU dilakukan secara perwakilan (ahlul halli wal aqdi). “Persis seperti Muktamar Ke-33 NU di Jombang,” kata Kiai Ishomuddin dalam konferensi pers secara virtual di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (26/9/2021). Yang juga perlu jadi pertimbangan lainnya sebelum menentukan pilihan diantara Imin dan Yahya adalah apakah mereka clean and clear selama menjabat di organisasi politik atau keagamaan. Ini bisa dilihat dari jejak digital Imin dan Yahya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu per satu saja. Supaya lebih teliti dan cermat lagi. Bagaimana Imin bisa meraih jabatannya sebagai Ketum PKB. Imin memperoleh jabatan Ketum PKB dengan jalan “tidak terpuji”, yakni memunculkan konflik terlebih dahulu di internal parpol. Hingga menjelang wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Imin sebenarnya masih “bermasalah” dengan keluarga Presiden RI ke-4 tersebut terkait konflik internal di PKB yang dibidani Gus Dur. Jejak digital banyak mencatat konflik tersebut. DetikNews pada Selasa, 8 April 2014, menulis, “Konflik dengan Muhaimin Terjadi Sampai Gus Dur Wafat”. Pihak keluarga menyebut, konflik antara Gus Dur dengan Imin itu benar-benar terjadi. Bahkan perseteruan itu berlangsung hingga Gus Dur wafat. Konflik itu ada sampai Gus Dur wafat. “Itu pernyataan (kubu Imin) direkayasa, diada-ada, keji, baik kepada Gus Dur, keluarga dan Gusdurian,” kata pengacara keluarga Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk, saat menggelar jumpa pers di Jalan Kuningan Timur No 12, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2014). Pasang Haro membeberkan rentetan konflik tersebut. Konflik pertama, saa Muktamar di Parung, Jabar, Imin membuat muktamar tandingan di Ancol dengan kepengurusan sendiri. Setelah itu, terjadi saling menggugat, sampai akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kedua muktamar dan dikembalikan kepada hasil muktamar Surabaya pada 2005. “Tapi, kenyataannya Imin tidak melibatkan Gus Dur bahkan disingkirkan dan ditekan,” ungkap Pasang Haro. Pada saat putusan PTUN, muncullah pernyataan dari kelompok Imin bahwa Gus Dur meninggalkan PKB. “Itu menyakitkan. Setelah itu (Gus Dur) terjatuh dan pingsan di kamar mandi, sampai masuk rumah sakit berkali-kali,” ujar Pasang Haro. Pada pemilu 2009, kubu Imin memanfaatkan kebesaran dan ketokohan Gus Dur dengan memajang simbol Gus Dur di baliho. Saat itu Gus Dur menggugat dan dilupakan. Pada 2014, kata Pasang Haro, keluarga Gus Dur sudah mengultimatum PKB Imin untuk tidak memasang apapun tentang Gus Dur seperti foto dan suara. Tapi, pihak Imin tetap menggunakan simbol-simbol Gus Dur dalam setiap kampanye PKB. Istri alhamhum Gus Dur Ibu Sinta Nuriyah dan keluarga melalui pengacaranya pun melaporkan Imin ke Bawaslu. “Inti instruksi Gus Dur itu, Imin dan jajaran supaya tidak menggunakan atribut Gus Dur tanpa izinnya,” tegas Pasang Haro. Jadi, itulah “masalah” sebenarnya yang masih menyertai Imin hingga kini. Imin masih “berkonflik” dengan keluarga Gus Dur. Jadi, raihan jabatannya itu diperoleh melalui konflik internal PKB. Tak hanya itu. Terkait dengan korupsi yang melibatkan anggota PKB, Imin juga diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred. Dia datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Hong Artha. “Mestinya diagendakan besok tapi karena besok saya ada acara, saya minta maju dan alhamdulillah selesai semuanya sudah saya beri penjelasan ya selesai,” katanya usai diperiksa KPK, dilansirVIVAnews, Rabu (29/1/2021). Dikonfirmasi materi pemeriksaan, Imin enggan membeberkannya. Ia cuma membantah pernah menerima uang suap dalam proyek tersebut. “Tidak benar,” kata Wakil Ketua DPR itu. Upaya KPK memanggil dan memeriksa Imin berkaitan dengan permohonan Justice Collaborator yang diajukan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Musa menganggap dirinya bukanlah pelaku utama dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Ia mengaku hanya menjalankan perintah partai. Sebelumnya, KPK menolak permohonan JC yang diajukan Musa Zainuddin. Menurut KPK, Musa belum memenuhi syarat menjadi saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kasus hukum. Meski demikian, KPK mempersilakan bila Musa ingin kembali mengajukan JC. Pihak lembaga antirasuah itu mengatakan Musa mesti membuka peran pihak lain dengan lebih terang. Musa dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Dari penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan JC ke KPK pada akhir Juli 2019. Dalam surat itu, Musa mengaku bahwa duit yang ia terima tak dinikmati sendiri. Sebagian besar duit itu, kata dia, diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid sejumlah Rp 6 miliar. Musa menyerahkan uang itu di kompleks rumah dinas anggota DPR kepada Jazilul. Setelah menyerahkan uang pada Jazilul, Musa langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini. Ia meminta Helmy menyampaikan pesan kepada Imin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul. Keterangan ini tak pernah diungkap di persidangan. Ia mengaku memang menutupi peran para koleganya karena menerima instruksi dua petinggi partai. Dua petinggi partai ini mengatakan, Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa. “Saya diminta berbohong dengan tidak mengungkap peristiwa sebenarnya,” kata Musa. (Bersambung)
Gubernur NTT: TNI Jadi Kekuatan Dalam Menjaga Kedalautan Negara
Kupang, FNN - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan aparat TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dengan negara asing merupakan penyangga utama bagi negara Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "Kita berharap TNI terus menjaga kedaulatan negara, terutama di daerah-daerah kawasan perbatasan dengan negara asing, seperti di wilayah NTT-Timor Leste karena TNI merupakan penyangga utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Gubernur di Kupang, Selasa. Gubernur mengatakan hal itu terkait peran TNI yang pada 5 Oktober 2021 ini merayakan HUT Ke-76 Ia mengatakan keberadaan unsur TNI menjadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang mampu menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Kita berharap dengan HUT Ke-76 pada 2021, TNI tetap solid karena TNI merupakan kekuatan utama bagi negara ini dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Viktor. Viktor menambahkan peran TNI yang bertugas menjaga keamanan wilayah-wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) selama ini sangat baik sehingga kondisi keamanan di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste tetap dalam kondisi yang aman. "Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi peran TNI yang selama ini bertugas menjaga keamanan di kawasan perbatasan dengan Timor Leste yang mampu menjalankan misi dengan sukses," tegas Gubernur Viktor. (sws)
Panglima TNI Terima Kejutan dari Kapolri pada HUT Ke-76 TNI
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengucapkan HUT Ke-76 TNI secara langsung kepada Panglima TNI, di Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa. Panglima TNI pun mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun TNI. Marsekal Hadi mengaku sangat terharu terkait kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri sesuai dengan tema HUT Ke-76 TNI "Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang". Kalimat tersebut dibuktikan dengan sinergi Prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di antaranya yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mereka yang bertugas di perbatasan selalu bahu-membahu dalam melaksanakan tugas menjaga NKRI. Kejutan pada HUT Ke-76 TNI ini tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia. Kejutan diberikan mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke satuan terkecil seperti koramil. "Saya yakin bahwa sinergi TNI-Polri adalah kebutuhan bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga utuhnya wilayah NKRI," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya. Panglima TNI dan Kapolri berharap agar sinergitas TNI-Polri yang selama ini telah terjalin selalu dijaga dan ditingkatkan. Polri akan selalu mendukung TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI demi kejayaan bangsa dan negara. (sws)
Paralayang PON XX Tandem Lintas Alam akan Masuk Museum Rekor Dunia
Jayapura, FNN - Cabang olahraga paralayang pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada nomor tandem lintas alam, akan masuk dalam pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Ketua Paralayang Indonesia, Wahyu Yudha mengatakan, tandem lintas alam tersebut akan menjadi yang terbanyak di dunia. "Targetnya 23 parasut tandem," katanya, kepada Antara, di Jayapura, Selasa, 5 Oktober 2021. Menurut Wahyu, kegiatan lomba paralayang pada Selasa (5/10) adalah lintas alam tandem individual dan beregu. "Rencananya akan dimulai pukul 10 pagi waktu Jayapura," ujarnya. Senin kemarin, abang olahraga tersebut telah menyelesaikan babak pertama nomor lintas alam (Cross Country), baik untuk kategori individual putra, individual putri, beregu putra dan beregu putri. Nomor lintas alam diikuti oleh seluruh atlet yang terdiri dari 46 atlet putra dan 18 atlet putri. Mereka berasal dari sembilan provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di arena paralayang Kampung Buton, Kota Jayapura. Sedangkan pada Jumat (1/10), cabang olahraga paralayang telah menyelesaikan babak keempat nomor ketepatan mendarat atau accuracy. (MD).
Bupati Cianjur Perintahkan Inspektorat Audit Bangunan Sekolah Ambruk
Cianjur, FNN - Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman memerintahkan Inspektorat Daerah (Itda) setempat segera melakukan audit terkait pembangunan sekolah yang ambruk saat tahap pembangunan. Seab, sejak satu pekan terakhir, dua pembangunan sekolah tiba-tiba ambruk saat direnovasi. "Saya perintahkan inspektorat melakukan audit, karena sudah kedua kalinya bangunan sekolah yang sedang direnovasi ambruk bagian atapnya," kata Herman saat dihubungi Antara. Laporan pertama yang diterimanya, enam bangunan SMPN 1 Agrabinta ambruk beberapa hari yang lalu. Kemudian, yang terbaru bangunan SMPN 1 Pagelaran ambruk, menyebabkan tiga orang pekerja mengalami luka-luka. Kedua bangunan sekolah tersebut mendapat bantuan renovasi dari pemerintah. "Kami akan cek perencanaannya untuk pemeriksaan bukan hanya sekadar mengecek fisik. Akan tetapi, harus dilihat juga sisi perencanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Sekarang kami punya orang teknik di inspektorat, sehingga tidak bisa dibohongi," katanya. Dia menegaskan, audit harus segera dilakukan sebelum pengerjaannya selesai, karena sangat berbahaya jika salah perencanaan. "Akan lebih bahaya lagi, kalau ambruknya atap bangunan terjadi saat anak-anak sedang belajar," ujarnya. Sebagaimana diketahui, tiga orang pekerja bangunan di SMPN 1 Pagelaran, Cianjur mengalami luka-luka akibat tertimpa atap bangunan yang sedang direnovasi tiba-tiba ambruk. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran guna mendapatkan pertolongan medis. (MD).
Kemarahan atau Frustasi Seorang Menteri Sosial?
Oleh: Yusuf Blegur Menurut hemat pikir penulis yang sudah puluhan tahun aktif sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Dinas Sosial Kota Bekasi. Hingga saat ini bersama Organisasi Sosial kemitraan Kementerian Sosial seperti TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Karang Taruna, LLI, dll. Menggeluti dunia sosial dibawah naungan Kementerian Sosial, pada akhirnya menjadi berusaha mengerti dan memahami. Bahwasanya penanganan masalah sosial pada kementerian dengan spesialis mengurusi rakyat yang kehidupannya kurang beruntung itu. Pada esensinya sering menjumpai birokrasi dan mentalitas di dalamnya jauh lebih susah dan bermasalah ketimbang rakyat kecil yang layaknya lebih perlu diprioritaskan. Sosok Tri Rismaharini yang belakangan sering temperamen. Sejatinya menarik untuk menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi. Bukan saja buat Risma sendiri. Melainkan untuk para menteri dan pejabat lainnya terkait bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Seketika Risma menyita perhatian publik. Perangainya mengundang pro dan kontra. Sebagian penuh kritik dan gugatan, sebagian lain ada yang memaklumi dan mendukung kemarahan Menteri Sosial RI itu. Berbekal Walikota Surabaya 2 periode yang dinilai sukses dan berprestasi. Tri Rismaharini bisa dibilang sangat menguasai ruang lingkup birokrasi. Sebagai pengambil keputusan, ia punya kemampuan untuk memenej program dan menghasilkan kebijakan publik yang terarah dan terukur. Begitupun sebaliknya, Risma terbiasa menghadapi masalah dan cara mengatasinya. Namun saat menjabat Menteri Sosial. Beberapa kali Risma menunjukan sikap yang tidak simpatik dan dianggap berlebihan. Mulai dari marah kepada bawahan, bersujud di kaki seorang tenaga kesehatan, menyapu halaman Syeikh di Padang Pariaman, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan tak biasa seorang menteri yang disorot kamera. Dari semua itu yang paling banyak dan sering mendapat reaksi publik, saat Risma belakangan ini sering marah-marah dan menjadi viral. Ada dua hal yang menarik soal behavior Risma seperti itu dalam kapasitas Menteri Sosial. Boleh jadi ini merupakan representasi masalah yang sama para pejabat lainnya termasuk memungkinkan pada seorang presiden sekalipun. Pertama, tetap terkait soal pencitraan. Seiring era digitalisasi, sama seperti pemburu tahta lainnya. Risma memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan siapa dirinya. Dalam hal ini Risma menyadari betul konsekuensinya. Aksinya di dunia maya itu bisa menjadi proses upgrading dan mendowngred figurnya. Kader Perempuan PDIP yang menjadi kesayangan Megawati Soekarno Putri, seperti berjudi mengharapkan mendapat apresiasi atau hujatan. Tergantung respon opini publik. Risma siap apapun resiko yang terjadi. Kedua, ini lebih substantif karena terkait masalah yang klasik dalam birokrasi pemerintahan. Fenomena Risma yang pernah didahului Ahok sang gubernur penista agama. Merupakan persoalan yang berkolerasi dengan personal dan sistem. Seperti yang dihadapi oleh negara ini sampai sekarang. Mana yang lebih utama menjadi sebab kebaikan atau keburukan suatu negara, personal atau sistem?. Di luar urusan panjat sosial. Perilaku Risma yang suka panjat darah itu (marah-marah dan memaki). Bisa diinterpretasikan sebagai sikap pemberontakannya terhadap sistem yang ada, khususnya terkait birokrasi di kementerian sosial. Atau mungkin juga itu bentuk rasa frustasi dari betapa begitu rusak dan bobroknya manajemen birokrasi yang menjadi leading sektor penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kementerian Sosial yang menjadi baik buruknya wajah pemerintahan negara dalam menangani masalah utamanya kemiskinan rakyat. Memang terlanjur menyandang stigma kementerian paling marak korupsinya. Harusnya mengangkat tingkat kehidupan rakyat lebih baik dan menuju sejahtera. Lembaga pemerintahan yang pernah dibubarkan Gus Dur saat menjadi presiden ke-4 RI. Malah menjadi ladang subur perampokan uang rakyat. Risma juga masih ingat saat koleganya yang sesama kader PDIP dan menjadi menteri sosial sebelumnya melakukan korupsi bansos di tengah pandemi. Sebuah penghianatan wong cilik dari wong licik. Betapapun Tri Rismaharini berada dalam pusaran itu. Bisa ditarik konklusinya, bahwasanya Risma terlanjur terjebak diantara dia sebagai personal dan dia menjadi bagian dari sebuah sistem. Dengan catatan prihatin dari banyaknya Menteri sosial yang terjebak kasus korupsi sebelum Risma mendudukinya. Risma bukan saja dituntut mengelola karakter dirinya sendiri. Lebih dari itu Risma harus menghadapi sistem dan birokrasi yang dipimpin partai politik tempat ia dibesarkan dan bernaung di dalamnya. Sanggupkah Risma marah dan melawan atau memberontak dari keadaan dan sistem itu?. Tidak ada salahnya bagi Tri Rismaharini, untuk menyimak postulat ini. Dalam sistem politik yang sudah rusak hingga ke akarnya, sulit untuk seseorang membenahi atau memperbaikinya. Bahkan seseorang yang pikirannya baik dan suci sekalipun, ketika ada di dalamnya ia akan menjadi bagian dari kerusakan sistem itu sendiri. Untuk Tri Rismaharini yang entah sedang membangun citra. Atau sedang memberontak dan tulus membangun dan memperbaiki sistem dalam Kementerian Sosial. Kalau tidak sanggup melawan mainstream dan habit yang telah menjadi stelsel. Mulailah dari diri sendiri. Tentunya dengan sikap keteladanan. Terutama dari hal yang sederhana. Memancarkan atitude, sembari memberikan simpati dan empati. Terlebih pada sekecil-kecilnya pegawai dan serendah-rendahnya orang. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Dudung Tentara Radikal
By M Rizal Fadillah LETJEN TNI Dudung memiliki sikap yang kontroversial terutama yang berkaitan dengan perkembangan Komunis. Pernyataan bahwa PKI/Komunis tidak ada dan semua agama sama di depan Tuhan membuat hati miris. Apalagi sampai menghilangkan diorama sejarah pembasmian PKI yang merupakan kejahatan anti historis. Dudung adalah radikalis. Membuat pola dan gaya tentara berpolitik praktis. Lalu memojokkan sikap beragama yang fanatis. Dosa membuat patung dibuat sebagai alasan yang sepertinya logis. Padahal rakyat sama sekali tidak percaya pada kenaiifan yang bernarasi agamis. Penghilangan diorama pasti berefek kegembiraan pada aktivis Komunis. Pangkostrad Letjen TNI Dudung yang sebelumnya adalah Pangdam Jaya memang tokoh radikal yang dianggap gemar mengangkat isu radikalisme keagamaan. Istilah ekstrim kanan muncul kembali sementara ekstrim kiri tetap tenggelam. Untuk hal seperti ini wajar jika banyak yang bertanya-tanya. Dudungis adalah "faham" Dudung yang unik tetapi tidak simpatik khususnya kepada umat Islam. Ada empat karakter Dudungis, yaitu : Pertama, menyerang simbol tokoh agama termasuk obrak-abrik baliho HRS yang dinilai berlebihan. Radikalis yang masuk ke ruang politik praktis sekaligus melakukan kudeta atas Satuan Polisi Pamong Praja. Ketakutan bangsa, negara, dan tentara kepada Baliho direpresentasi oleh sikap dan karakter Dudung. Kedua, menyerang umat Islam dengan terus mempropagandakan isu radikalisme dan intoleran. Tidak pernah menyentuh radikal dan brutalnya PKI dan Komunis. Terkesan menafikan keberadaan dan pengembangan faham Komunis itu. Kostrad telah dibawa untuk mengurus isu atau pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya. Ketiga, memutar balikkan fakta saat tampil bersama Irjen Fadil Imran. Menuduh enam korban penembakan dan penganiayaan aparat sebagai penembak sehingga terjadi tembak menembak. Faktanya adalah keenam anggota Laskar FPI itu sengaja ditembak dan dibunuh dengan sadis. Di kilometer berapa saat itu Dudung berada ? Keempat, berdiplomasi dan menjilat melalui patung. Patung Soekarno dipasang di Akmil Magelang oleh Gubernur Akmil yang bernama Dudung, sementara patung Soeharto di Makostrad dibasmi di masa Pangkostrad yang bernama Dudung pula. Nuansa Orde Lama bangkit bersama Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung Abdurrahman bukan TNI teladan tetapi pribadi penuh kontroversi yang memendam misteri dari misi pribadi, kroni, atau elit tirani. TNI sebaiknya tetap netral dan jangan dipolitisasi. Dirgahayu TNI ke 76. Bersama rakyat TNI kuat. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Tsunami Liberalisasi dan Sekulerisasi
Oleh: Yusuf Blegur Bagai sepasang sejoli dalam hubungan terlarang. Maraknya penistaan agama Islam, penghinaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, pelecehan dan penganiayaan para ulama. Skenario perbuatan rendah dan keji itu dilakukan seiring sejalan dengan upaya beberapa tokoh, politisi dan pejabat negara memasarkan secara masal pola hidup liberal dan sekuler di negeri ini. Kedua fenomena itu seakan menjadi pasangan sejoli yang seiring-sejalan dan sehidup-semati dari penyelenggaraan negara yang mengangkangi keberadaan Tuhan. Meski dengan landasan Panca Sila dan salah satu isi Pembukaan UUD 1945 yang bernarasi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". BETAPA akhir-akhir ini, negara terus mempertontonkan praktek-praktek kehidupan yang berorientasi pada materialisme. Seakan hidup ini diadakan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, sementara aspek batiniah menjadi tidak penting lagi. Pemenuhan materiil ditempatkan sebagai alat untuk memenuhi kebahagiaan dan keberadaban. Standar kelayakan hidup hanya diukur pada status sosial yang tercermin dari kepemilikan kekayaan dan jabatan semata. Semua pola pikir dan perilaku, tidak lagi mengindahkan aturan dan norma. Bukan hanya terhadap konstitusi negara, bahkan nilai-nilai agama juga ikut dicampakkan. Negara terus mengambil peran dan posisi yang superior terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya, hingga sampai pada hal kecil dan sepele. Dengan atau tanpa agama, negara tetap bersikeras mengatur dan mengelola hajat hidup rakyat. Dilain sisi, batas eksistensi sebuah negara dengan kekuatan kelompok tertentu seperti ideologi, aliran politik, sekte agama, bahkan pada korporasi bermodal besar dan transnasional, semakin tipis. Kesadaran yang tersisa, menangkap itu sebagai gejala adanya kekuatan yang sedang berupaya menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya secara global. Negara melalui aparaturnya baik partai politik dan birokrasi pemerintah. Terus memproduksi gagasan pemikiran dan kebijakan yang kapitalistik. Rakyat dipaksa mengikuti regulasi yang bersumber pada semangat pemenuhan hawa nafsu. Hawa nafsu pada kebendaan dan hawa nafsu pada sesama manusia. Perlahan namun pasti, kehidupan rakyat terus mengalami kemunduran kualitas kemanusiaannya. Sementara keadaan negara yang seperti itu, merupakan rangkaian dari sistem global berazas kapitalisme yang mengedepankan liberalisasi dan sekulerisasi. Dimana kemampuan akal manusia pada intervensi penguasaan alam dan teknologi bukan hanya mereduksi, bahkan meniadakan keberadaan Tuhan. Agama telah menjadi formalitas dan tendensi kebendaan menjadi tuntunan dan tuntutan hidup. Negara perlahan namun pasti menggantikan peran agama. Tuhan semakin terpinggirkan dan jarang hadir dalam proses penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas nama globalisasi dan tata pergaulan internasional. Pemerintah tidak hanya sekedar menerapkan kehidupan yang liberal dan sekuler. Rakyat ditekan sedemikian rupa, agar terpisah dari keyakinan keagamaannya. Masyarakat boleh beragama dan tidak, namun kepatuhan terhadap negara harus ditempatkan di atas segala-galanya. Kekuasaan terus membangun dan mengokohkan sistem politik yang memisah relasi agama dari negara. Pada akhirnya hanya melahirkan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai, baik secara sosiologis maupun hubungan yang bersifat transedental. Dalam sistem yang berorientasi pada kebebasan tanpa batas dan pencapaian materi tanpa ukuran. Masyarakat dibentuk tak ubahnya menjadi populasi pemburu kenikmatan biologis. Aspek-Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya dijadikan kuda tunggangan untuk melampiaskan hasrat memiliki dan menguasai. Praktis, pemerintah mengalami kebuntuan dan kegagalan membangun negara kesejahteraan bagi rakyatnya. Keyakinan luhur yang mewujud dalam Panca Sila dan UUD 1945 sebagai komitmen dan konsensus nasional. Keberadaanya cukup dan pantas hanya sebatas simbol dan jargon. Tak pernah terpakai dan menjadi barang usang. Pemerintah dengan semua otoritas dan kewenangannya, seperti linglung dan kehabisan energi membangun negara bangsa. Rezim ini begitu sulit mengadakan kemakmuran dan keadilan. Akan tetapi begitu mudah mengeksploitasi rakyatnya. Termasuk menguras kekayaan alam, merampok uang negara dan bejibun hutang luar negeri yang membebani rakyat. Termasuk dalam upaya memanfaatkan era digitalisasi yang melahirkan keberlimpahan informasi. Alih-alih mendorong lebih banyak kemaslahatan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pemerintah justru menjadikan teknologi informasi itu menjadi alat melanggengkan kekuasaan dan menguatkan infiltrasi gerakan pembodohan melalui disinformasi dan dehumanisasi. Rekayasa informasi dan komunikasi baik di media mainstream maupun media sosial, lebih sukses menampilkan buzzer berbayar APBN, kamuflase berita, dan memicu disintegrasi sosial. Bencana Kemanusiaan dan Keagamaan Ketimbang membuat turunan dari nilai dan mewujudkan kehidupan beragama yang santun dan humanis. Pemerintah malah menghadirkan liberalisasi dan sekulerisasi sebagai landasan dan falsafah negara. Agama semakin dianggap sebagai candu bagi masyarakat. Agama menjadi penghambat produktifitas dan kemajuan peradaban manusia. Agama juga tidak segan-segan dijadikan alas kaki dari kapitalisme dan gaya hidup hedonisme. Politik oligarki, hegemoni dan dominasi borjuasi korporasi tampil menguasai panggung politik dan ekonomi nasional. Perdagangan hukum dan amputasi demokrasi menjadi menu sehari-hari kinerja politisi dan birokrasi yang konspiratif. Rezim kekuasaan secara intensif menggali jurang ketimpangan sosial. Konstitusi mudah dibeli, sebagian besar aparatur negara lebih suka menjual diri. Rakyat bukan hanya dirampok kekayaannya saja. Hak konstitusi dan asasinya juga turut diperkosa. Penganiayaan, perampasan dan pembunuhan tidak lagi dilakukan oleh para preman dan kriminal atau mafia dan koorporasi hitam. Aparat penegak hukum dan pimpinan institusi pemerintahan , cenderung melakukan hal yang sama. Melalui operasi intelijen yang tidak senyap dan telanjang, keamanan negara bisa menggunakan kekuatannya untuk menyakiti dan menindas rakyat. Dengan narasi jika diperlukan dan atas nama undang-undang. Demi stabilitas negara dan tegaknya kedaulatan hukum. Kini, negara tidak sekedar dalam keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia telah larut menapak jalan kesesatan bernegara. Sebagai sebuah pemilik kedaulatan yang konstitusional, rakyat terus mengalami intimidasi dan teror dari penyelewengan dan penghianatan rezim kekuasaan. Pemerintah yang harusnya melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Pemerintah bagai virus ganas yang bermutasi menjadi monster berbahaya, pembawa penyakit pandemi yang sesungguhnya, menggerogoti kesehatan dan keselamatan rakyat. Kenyataannya, liberalisasi dan sekulerisasi tak dapat dibendung di negeri ini. Ia seperti gelombang tsunami yang meruntuhkan moral dan aqidah umat. Bukan hanya berdampak menghasilkan banyak para pejabat dan pemimpin yang tuna susila. Negara juga agresif merusak fundamental keagamaan dan menghancurkan yang radikal dari rakyat, berupa hak asasi dan esensi kemanusiaannya. Tak luput juga, menghilangkan fungsi agama dalam mencerahkan kesadaran ideal spiritual dan rasional material mayoritas bangsanya. Setelah hilangnya akal sehat dan maraknya kebiadaban. Sembari menuju klimaks distorsi penyelengaaran negara. Mungkin, rakyat hanya bisa menunggu kehadiran Tuhan dan apa jawabanNya atas semua yang terjadi di republik ini. Semoga bukan bencana alam dahsyat atau tragedi kemanusiaan yang memilukan. Sebagai penegasan bahwa begitu lemahnya kekuasaan manusia di mata Tuhan. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari
Pengamat: Merger Indosat-Tri Untungkan Konsumen Telekomunikasi
Jakarta, FNN - Pengamat telekomunikasi dari ITB Joseph M Edward menilai merger (penggabungan) Indosat dan Tri dapat menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat, sekaligus menguntungkan bagi konsumen karena dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan tarif terjangkau dan berkualitas. “Penggabungan ini bisa menciptakan layanan dan inovasi terbaik, yang didorong terciptanya struktur pasar dan industri yang lebih kompetitif,” kata Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Joseph Matheus Edward, di Jakarta, Senin. Penggabungan jaringan dan alokasi spektrum (aset jaringan) Indosat dan Tri semakin memperluas jangkauan 4G dan menghadirkan kecepatan internet yang lebih cepat bagi pelanggan. “Konektivitas internet menjadi kunci untuk mencapai pemerataan pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik, terutama di daerah terpencil,” katanya. Menurut catatan, jumlah BTS 4G setelah penggabungan Indosat-Tri mencapai 97,863 BTS, terdiri atas 66,313 BTS milik Indosat dan 31,550 BTS milik Tri. Menurut Joseph, Indosat merupakan operator yang mampu memberikan layanan telekomunikasi dari hulu ke hilir bagi korporasi hingga konsumen sebagai pengguna akhir layanan internet, sementara Tri unggul dalam layanan data. “Indosat dikenal kuat pada infrastruktur jaringan, sedangkan Tri dikenal dengan operator yang memberikan layanan data unlimited baik volume maupun basis waktu, yang jika disatukan memiliki kekuatan besar dalam memperluas layanan hingga ke seluruh wilayah Tanah Air,” katanya. Untuk mempercepat transformasi digital dan pengembangan potensi daerah, Indosat belum lama ini telah memperluas jangkauan layanan 4G/LTE di 124 desa terpencil, dan ditargetkan mencapai 645 desa terpencil pada tahun 2020. Ia menambahkan, dalam mempercepat peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan, Indosat-Tri yang akan berganti nama menjadi Indosat Ooredoo Hutchison itu sejatinya tidak memiliki kesulitan, karena dibackup pemegang saham yang berbasis di Qatar dan Hongkong. Indosat Ooredoo Hutchison dapat memanfaatkan pengalaman, komitmen dan keahlian Grup Ooredoo dan CK Hutchison dalam hal jaringan, teknologi, produk dan layanan. Selain juga bisa memanfaatkan operasi multinasional mereka yang mencakup pasar utama di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pacific. Untuk era 5G, ia menjelaskan Indosat Ooredoo Hutchison juga tidak akan memiiki kesulitan karena telah telah menggelar uji jaringan layanan 5G di sejumlah kota di Indonesia. Dari sisi frekuensi, penggabungan Indosat dan Tri telah menggenggam spektrum frekuensi sebesar 72,5 MHz terdiri atas frekuensi 900 MHz (2 X 12,5), frekuensi 1800 MHz (2 X 20, 2 X 10), dan frekuensi 2100 MHz (4 X 15). Empat Operator Penggabungan Indosat-Tri juga dinilai menyatukan dua bisnis yang saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi dan internet digital kelas dunia, lebih kuat secara komersial dan lebih kompetitif. “Jumlah pemain telekomunikasi di Indonesia idealnya 4 operator, sehingga mudah mengawasi layanan kepada konsumen sesuai dengan service level agreement yang disediakan operator,” katanya. Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang mengatakan publik tidak mempersoalkan berapa jumlah operator telekomunikasi yang idel di Indonesia. “Jumlah operator bisa saja berkurang menjadi 3 perusahaan. Namun, yang terpenting dalam industri terjadi persaingan usaha yang sehat, tidak banting-bantingan harga yang terkadang mengorbankan kualitas,” katanya. Ia menjelaskan, yang diinginkan konsumen sederhana yaitu layanan terjangkau dan sebaran jraingan lebih luas ke pelosok Nusantara, karena hingga kini masih banyak desa yang belum tersambung layanan telekomunikasi dasar. “Dari sisi kebijakan, Pemerintah harus mampu membuat industri ini lebih efisien, tarif terjangkau dan koneksi internet tidak terputus, seperti halnya yang terjadi di negara lain,” katanya. Sebelumnya, Director & Chief Operating Officer Indosat Ooredoo Vikram Sinha mengatakan penggabungan Indosat-Tri di Indonesia diyakini mampu mempercepat inovasi digital serta kualitas layanan di Indonesia. "Penggabungan dua perusahaan ini juga akan memberikan kontribusi terhadap rencana pemerintah Indonesia menuju sebuah negara digital," kata Vikram. Penggabungan aset dan produk dari dua perusahaan yang saling melengkapi akan mendorong inovasi dan pengembangan jaringan yang memungkinkan perusahaan memberikan layanan digital terbaik dan memperluas tawaran produknya bagi pelanggan di berbagai pelosok Indonesia. (mth)
POPULER
