ALL CATEGORY
Anggota DPR: TNI Aktif Dukung Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat aktif dalam mendukung kesuksesan vaksinasi COVID-19. "TNI begitu aktif TNI menjemput bola kepada mereka yang sulit mendapatkan vaksin," kata Dave dihubungi di Jakarta, Selasa. Dave mengapresiasi kolaborasi TNI bersama Polri yang terus berupaya mencapai target vaksinasi di Indonesia. Dia mencontohkan, salah satunya dengan program serbuan vaksin oleh TNI. "Kegiatan vaksinasi itu menjangkau wilayah terdepan dan terluar di Indonesia, bahkan wilayah-wilayah kepulauan," kata Dave. Dave menyatakan kondisi institusi TNI hari ini terus membaik dengan melakukan berbagi macam reformasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahkan, kata dia, TNI semakin responsif dengan permintaan masyarakat dan selalu bisa menempatkan posisi dalam berbagai macam situasi dan kondisi. "Walaupun postur anggaran memang masih belum menyentuh kebutuhan ideal, akan tetapi itu sesuai dengan kondisi keuangan negara. Tentunya harus bisa menyesuaikan," kata Dave. Dave mengucapkan HUT Ke-76 TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dia berharap TNI terus menjadi penopang utama negara, selalu mengawal, dan melindungi bangsa, khususnya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 tak terlepas dari peran besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dalam setiap penugasan, baik perorangan maupun satuan. Presiden dalam Peringatan HUT Ke-76 TNI di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan TNI selalu menunjukkan profesionalisme dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam mengoptimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) guna mencapai keberhasilan tugas. “Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI, TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan,” kata Presiden Jokowi. (sws)
Australia Akan Beli 300.000 Dosis Pil Anti Virus Corona
Sydney, FNN - Australia akan membeli 300.000 dosis pil eksperimental anti virus corona --Molnupiravir-- buatan perusahaan farmasi Merck & Co, kata Perdana Menteri Scott Morrison pada Selasa. Australia berupaya meningkatkan pasokan vaksin untuk memerangi COVID-19 dan membuka kembali perbatasannya pada November. Jika mendapat persetujuan penggunaan, Molnupiravir menjadi obat oral anti virus pertama untuk COVID-19. Menurut para ahli, Molnupiravir dapat mengurangi risiko gejala barat dan kematian pada pasien COVID-19. Merck, pekan lalu, berencana untuk mengupayakan persetujuan penggunaan darurat di Amerika Serikat untuk pil anti virus buatannya. Merck juga membuat pengajuan izin penggunaan pil itu di seluruh dunia, termasuk Australia. "Pengobatan ini menunjukkan bahwa kita akan dapat hidup berdampingan dengan virus (corona)," kata Morrison. Pekan lalu, Morrison mengatakan larangan warga Australia untuk bepergian ke luar negeri akan dicabut mulai November. Kebijakan itu berlaku bagi warga Australia yang tinggal di negara-negara bagian dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. Morrison mengatakan Australia akan menerima pengunjung internasional pada 2022 karena pelonggaran terbaru pembatasan di perbatasan hanya berlaku untuk warga negara dan penduduk tetap Australia. Australia mengejar pembukaan kembali yang lebih cepat dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi. Pemerintah mengunci Sydney, Melbourne, dan Canberra selama berminggu-minggu untuk memerangi varian Delta yang lebih menular. Tingkat vaksinasi dosis pertama pada populasi orang dewasa diperkirakan akan mencapai 80 persen pada Selasa. Sydney, kota terbesar di negara itu, siap untuk keluar dari penguncian (lockdown) pada 11 Oktober. (sws) Sumber : Reuters
PON Papua - Jawa Barat Geser Tuan Rumah di Klasemen Perolehan Medali
Jayapura, FNN - Kontingen Jawa Barat mulai menunjukkan taringnya dan sukses menggeser posisi tuan rumah pada klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua setelah beberapa cabang unggulannya mampu meraih hasil terbaik. Berdasarkan data resmi dari PB PON hingga Selasa hingga pukul 13.00 WIT, kontingen Jabar mampu mengumpulkan 32 medali emas, 29 perak dan 37 perunggu. Sedang tuan rumah Papua tergeser ke posisi tiga dengan 32 emas, 15 perak dan 35 perunggu. Untuk posisi puncak hingga saat ini masih dikuasai oleh kontingen DKI Jakarta dengan raihan 39 emas, 27 perak dan 32 perunggu. Bagi kontingen Jabar, mampu merangsek ke papan atas merupakan tujuan utamanya, apalagi tim Tanah Pasundan ini datang ke Bumi Cenderawasih dengan status juara bertahan pesta olahraga nasional empat tahunan ini. Pundi-pundi emas kontingen Jabar hari ini, salah satunya disumbangkan dari atletik melalui pelari senior Agus Prayogo yang turun di nomor lari 5.000 putra yang berlangsung di GOR Mimika Sport Complex (MSC), Mimika, Papua. Selain itu, pundi-pundi emas juga dipersembangkan Fadlan Prawira dari renang perairan terbuka. Medali emas dari provinsi yang dipimpin oleh Ridwan Kamil itu datang dari selam hingga binaraga. Khusus untuk Agus Prayogo, kemungkinan besar bakal menambahkan koleksi emasnya karena masih akan turun di dunia nomor marathon dan 10.000 meter. Memasuki hari keempat PON Papua usai dibuka oleh Presiden Joko Widodo, persaingan dalam mengumpulkan medali semakin ketat. Tidak hanya persaingan antara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Papua, Jawa Timur pun kini mulai memberikan ancaman yang serius. Saat ini kontingen Jawa Timur berada di posisi empat dengan raihan 26 medali emas, 26 perak dan 22 perunggu. Untuk posisi lima ada Bali dengan 11 emas, 4 perak dan 12 perunggu. PON Papua mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan. Dalam pelaksanaannya, PON Papua yang berlangsung 2 hingga 15 Oktober terselenggara di empat klaster berbeda, yaitu Kabupatan dan Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Kabupaten Merauke. (sws)
Pengamat: Partai Buruh Harus Unik untuk Bersaing Dengan Partai Besar
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia. “Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata Emrus ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Partai Buruh, menurut Emrus, harus memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif. “Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus pula. Ia berpandangan, ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji. “Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh, Red.) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia lagi. Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, Emrus melanjutkan, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. “Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh akan bangkit kembali dan menggelar kongres untuk mencari pemimpin baru pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi rencana KSPI untuk membentuk kembali Partai Buruh dan berpandangan bahwa kehadiran Partai Buruh dapat menyalurkan aspirasi para buruh dengan maksimal. (sws)
Muktamar-34: Secara Etika, Muhaimin Masih “Bermasalah” (3)
Oleh: Mochamad Toha Seperti yang sempat disinggung dalam tulisan sebelumnya, Calon Ketum PBNU terkuat menjadi Ketum PBNU diantaranya adalah Abdul Muhaimin Iskandar, Yahya Cholil Staquf, dan Said Aqil Siradj. Mereka memang mempunyai kekuatan dari sisi finansial, kekuasaan, dan jabatan. Tetapi, belum memenuhi atau setidaknya belum memiliki konsep yang jelas bagaimana menata arah NU agar kembali ke khittahnya. Said Aqil Siradj alias SAS sudah jelas kiprahnya selama jadi Ketum PBNU. Berbagai manuver politik telah mewarnai saat memimpin warga Nahdliyin. SAS lebih banyak diam meski melihat rakyat tergencet ekonominya. Dia tampak lebih bangga saat NU menerima “hibah” lahan 10 ha di daerah Jonggol yang sebenarnya status hukumnya masih belum jelas, dan sedang “bermasalah” dengan rakyat terkait PT Sentul City Tbk. Siapapun yang terpilih menjadi Ketum PBNU diantara Ketum DPP PKB dan Katib Aam PBNU, SAS masih berpeluang menjadi Rois Syuriah PBNU. Baik Muhaimin atau Yahya yang terpilih, SAS bisa jadi Rois Syuriah. Bagaimana peluang Muhaimin alias Imin dan Yahya? Menurut informasi dari beberapa PWNU, sepertinya dalam hal ini Imin yang paling siap untuk mengkondisikan PWNU dan PCNU. Karena Imin mengerahkan seluruh pengurus PKB Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada pengurus PWNU/PCNU di seluruh Indonesia. Sedekar mengingat saja, Muktamar ke-33 NU di Jombang, dinilai sebagian ulama, style atau gayanya sudah seperti Muktamarnya PKB. Karena ketua panitianya Saifullah Yusuf yang saat itu menjabat Wagub Jatim. “Muktamar NU di Jombang adalah Muktamar NU yang paling buruk/parah sepanjang digelarnya Muktamar NU. Di sanalah terjadinya money politic, premanisme, dan lain-lain,” kata seorang ulama NU. Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Ishomuddin menyampaikan Muktamar ke-34 NU bakal diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Kesepakatan itu diputuskan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang menghasilkan 9 kesepakatan, salah satunya soal jadwal Muktamar NU Lampung. Dia menyebut forum itu juga menyepakati, untuk pemilihan Ketum PBNU dilakukan melalui pemungutan suara one man one vote, sedangkan untuk Rais Aam PBNU dilakukan secara perwakilan (ahlul halli wal aqdi). “Persis seperti Muktamar Ke-33 NU di Jombang,” kata Kiai Ishomuddin dalam konferensi pers secara virtual di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (26/9/2021). Yang juga perlu jadi pertimbangan lainnya sebelum menentukan pilihan diantara Imin dan Yahya adalah apakah mereka clean and clear selama menjabat di organisasi politik atau keagamaan. Ini bisa dilihat dari jejak digital Imin dan Yahya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat satu per satu saja. Supaya lebih teliti dan cermat lagi. Bagaimana Imin bisa meraih jabatannya sebagai Ketum PKB. Imin memperoleh jabatan Ketum PKB dengan jalan “tidak terpuji”, yakni memunculkan konflik terlebih dahulu di internal parpol. Hingga menjelang wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Imin sebenarnya masih “bermasalah” dengan keluarga Presiden RI ke-4 tersebut terkait konflik internal di PKB yang dibidani Gus Dur. Jejak digital banyak mencatat konflik tersebut. DetikNews pada Selasa, 8 April 2014, menulis, “Konflik dengan Muhaimin Terjadi Sampai Gus Dur Wafat”. Pihak keluarga menyebut, konflik antara Gus Dur dengan Imin itu benar-benar terjadi. Bahkan perseteruan itu berlangsung hingga Gus Dur wafat. Konflik itu ada sampai Gus Dur wafat. “Itu pernyataan (kubu Imin) direkayasa, diada-ada, keji, baik kepada Gus Dur, keluarga dan Gusdurian,” kata pengacara keluarga Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk, saat menggelar jumpa pers di Jalan Kuningan Timur No 12, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2014). Pasang Haro membeberkan rentetan konflik tersebut. Konflik pertama, saa Muktamar di Parung, Jabar, Imin membuat muktamar tandingan di Ancol dengan kepengurusan sendiri. Setelah itu, terjadi saling menggugat, sampai akhirnya Mahkamah Agung membatalkan kedua muktamar dan dikembalikan kepada hasil muktamar Surabaya pada 2005. “Tapi, kenyataannya Imin tidak melibatkan Gus Dur bahkan disingkirkan dan ditekan,” ungkap Pasang Haro. Pada saat putusan PTUN, muncullah pernyataan dari kelompok Imin bahwa Gus Dur meninggalkan PKB. “Itu menyakitkan. Setelah itu (Gus Dur) terjatuh dan pingsan di kamar mandi, sampai masuk rumah sakit berkali-kali,” ujar Pasang Haro. Pada pemilu 2009, kubu Imin memanfaatkan kebesaran dan ketokohan Gus Dur dengan memajang simbol Gus Dur di baliho. Saat itu Gus Dur menggugat dan dilupakan. Pada 2014, kata Pasang Haro, keluarga Gus Dur sudah mengultimatum PKB Imin untuk tidak memasang apapun tentang Gus Dur seperti foto dan suara. Tapi, pihak Imin tetap menggunakan simbol-simbol Gus Dur dalam setiap kampanye PKB. Istri alhamhum Gus Dur Ibu Sinta Nuriyah dan keluarga melalui pengacaranya pun melaporkan Imin ke Bawaslu. “Inti instruksi Gus Dur itu, Imin dan jajaran supaya tidak menggunakan atribut Gus Dur tanpa izinnya,” tegas Pasang Haro. Jadi, itulah “masalah” sebenarnya yang masih menyertai Imin hingga kini. Imin masih “berkonflik” dengan keluarga Gus Dur. Jadi, raihan jabatannya itu diperoleh melalui konflik internal PKB. Tak hanya itu. Terkait dengan korupsi yang melibatkan anggota PKB, Imin juga diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred. Dia datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Hong Artha. “Mestinya diagendakan besok tapi karena besok saya ada acara, saya minta maju dan alhamdulillah selesai semuanya sudah saya beri penjelasan ya selesai,” katanya usai diperiksa KPK, dilansirVIVAnews, Rabu (29/1/2021). Dikonfirmasi materi pemeriksaan, Imin enggan membeberkannya. Ia cuma membantah pernah menerima uang suap dalam proyek tersebut. “Tidak benar,” kata Wakil Ketua DPR itu. Upaya KPK memanggil dan memeriksa Imin berkaitan dengan permohonan Justice Collaborator yang diajukan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Musa menganggap dirinya bukanlah pelaku utama dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Ia mengaku hanya menjalankan perintah partai. Sebelumnya, KPK menolak permohonan JC yang diajukan Musa Zainuddin. Menurut KPK, Musa belum memenuhi syarat menjadi saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kasus hukum. Meski demikian, KPK mempersilakan bila Musa ingin kembali mengajukan JC. Pihak lembaga antirasuah itu mengatakan Musa mesti membuka peran pihak lain dengan lebih terang. Musa dihukum 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Dari penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan JC ke KPK pada akhir Juli 2019. Dalam surat itu, Musa mengaku bahwa duit yang ia terima tak dinikmati sendiri. Sebagian besar duit itu, kata dia, diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid sejumlah Rp 6 miliar. Musa menyerahkan uang itu di kompleks rumah dinas anggota DPR kepada Jazilul. Setelah menyerahkan uang pada Jazilul, Musa langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini. Ia meminta Helmy menyampaikan pesan kepada Imin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul. Keterangan ini tak pernah diungkap di persidangan. Ia mengaku memang menutupi peran para koleganya karena menerima instruksi dua petinggi partai. Dua petinggi partai ini mengatakan, Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa. “Saya diminta berbohong dengan tidak mengungkap peristiwa sebenarnya,” kata Musa. (Bersambung)
Gubernur NTT: TNI Jadi Kekuatan Dalam Menjaga Kedalautan Negara
Kupang, FNN - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan aparat TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dengan negara asing merupakan penyangga utama bagi negara Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "Kita berharap TNI terus menjaga kedaulatan negara, terutama di daerah-daerah kawasan perbatasan dengan negara asing, seperti di wilayah NTT-Timor Leste karena TNI merupakan penyangga utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Gubernur di Kupang, Selasa. Gubernur mengatakan hal itu terkait peran TNI yang pada 5 Oktober 2021 ini merayakan HUT Ke-76 Ia mengatakan keberadaan unsur TNI menjadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang mampu menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Kita berharap dengan HUT Ke-76 pada 2021, TNI tetap solid karena TNI merupakan kekuatan utama bagi negara ini dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Viktor. Viktor menambahkan peran TNI yang bertugas menjaga keamanan wilayah-wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) selama ini sangat baik sehingga kondisi keamanan di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste tetap dalam kondisi yang aman. "Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi peran TNI yang selama ini bertugas menjaga keamanan di kawasan perbatasan dengan Timor Leste yang mampu menjalankan misi dengan sukses," tegas Gubernur Viktor. (sws)
Panglima TNI Terima Kejutan dari Kapolri pada HUT Ke-76 TNI
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengucapkan HUT Ke-76 TNI secara langsung kepada Panglima TNI, di Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa. Panglima TNI pun mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun TNI. Marsekal Hadi mengaku sangat terharu terkait kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri sesuai dengan tema HUT Ke-76 TNI "Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang". Kalimat tersebut dibuktikan dengan sinergi Prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di antaranya yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mereka yang bertugas di perbatasan selalu bahu-membahu dalam melaksanakan tugas menjaga NKRI. Kejutan pada HUT Ke-76 TNI ini tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia. Kejutan diberikan mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke satuan terkecil seperti koramil. "Saya yakin bahwa sinergi TNI-Polri adalah kebutuhan bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga utuhnya wilayah NKRI," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya. Panglima TNI dan Kapolri berharap agar sinergitas TNI-Polri yang selama ini telah terjalin selalu dijaga dan ditingkatkan. Polri akan selalu mendukung TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI demi kejayaan bangsa dan negara. (sws)
Paralayang PON XX Tandem Lintas Alam akan Masuk Museum Rekor Dunia
Jayapura, FNN - Cabang olahraga paralayang pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada nomor tandem lintas alam, akan masuk dalam pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Ketua Paralayang Indonesia, Wahyu Yudha mengatakan, tandem lintas alam tersebut akan menjadi yang terbanyak di dunia. "Targetnya 23 parasut tandem," katanya, kepada Antara, di Jayapura, Selasa, 5 Oktober 2021. Menurut Wahyu, kegiatan lomba paralayang pada Selasa (5/10) adalah lintas alam tandem individual dan beregu. "Rencananya akan dimulai pukul 10 pagi waktu Jayapura," ujarnya. Senin kemarin, abang olahraga tersebut telah menyelesaikan babak pertama nomor lintas alam (Cross Country), baik untuk kategori individual putra, individual putri, beregu putra dan beregu putri. Nomor lintas alam diikuti oleh seluruh atlet yang terdiri dari 46 atlet putra dan 18 atlet putri. Mereka berasal dari sembilan provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di arena paralayang Kampung Buton, Kota Jayapura. Sedangkan pada Jumat (1/10), cabang olahraga paralayang telah menyelesaikan babak keempat nomor ketepatan mendarat atau accuracy. (MD).
Bupati Cianjur Perintahkan Inspektorat Audit Bangunan Sekolah Ambruk
Cianjur, FNN - Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman memerintahkan Inspektorat Daerah (Itda) setempat segera melakukan audit terkait pembangunan sekolah yang ambruk saat tahap pembangunan. Seab, sejak satu pekan terakhir, dua pembangunan sekolah tiba-tiba ambruk saat direnovasi. "Saya perintahkan inspektorat melakukan audit, karena sudah kedua kalinya bangunan sekolah yang sedang direnovasi ambruk bagian atapnya," kata Herman saat dihubungi Antara. Laporan pertama yang diterimanya, enam bangunan SMPN 1 Agrabinta ambruk beberapa hari yang lalu. Kemudian, yang terbaru bangunan SMPN 1 Pagelaran ambruk, menyebabkan tiga orang pekerja mengalami luka-luka. Kedua bangunan sekolah tersebut mendapat bantuan renovasi dari pemerintah. "Kami akan cek perencanaannya untuk pemeriksaan bukan hanya sekadar mengecek fisik. Akan tetapi, harus dilihat juga sisi perencanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Sekarang kami punya orang teknik di inspektorat, sehingga tidak bisa dibohongi," katanya. Dia menegaskan, audit harus segera dilakukan sebelum pengerjaannya selesai, karena sangat berbahaya jika salah perencanaan. "Akan lebih bahaya lagi, kalau ambruknya atap bangunan terjadi saat anak-anak sedang belajar," ujarnya. Sebagaimana diketahui, tiga orang pekerja bangunan di SMPN 1 Pagelaran, Cianjur mengalami luka-luka akibat tertimpa atap bangunan yang sedang direnovasi tiba-tiba ambruk. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran guna mendapatkan pertolongan medis. (MD).
Kemarahan atau Frustasi Seorang Menteri Sosial?
Oleh: Yusuf Blegur Menurut hemat pikir penulis yang sudah puluhan tahun aktif sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Dinas Sosial Kota Bekasi. Hingga saat ini bersama Organisasi Sosial kemitraan Kementerian Sosial seperti TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Karang Taruna, LLI, dll. Menggeluti dunia sosial dibawah naungan Kementerian Sosial, pada akhirnya menjadi berusaha mengerti dan memahami. Bahwasanya penanganan masalah sosial pada kementerian dengan spesialis mengurusi rakyat yang kehidupannya kurang beruntung itu. Pada esensinya sering menjumpai birokrasi dan mentalitas di dalamnya jauh lebih susah dan bermasalah ketimbang rakyat kecil yang layaknya lebih perlu diprioritaskan. Sosok Tri Rismaharini yang belakangan sering temperamen. Sejatinya menarik untuk menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi. Bukan saja buat Risma sendiri. Melainkan untuk para menteri dan pejabat lainnya terkait bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Seketika Risma menyita perhatian publik. Perangainya mengundang pro dan kontra. Sebagian penuh kritik dan gugatan, sebagian lain ada yang memaklumi dan mendukung kemarahan Menteri Sosial RI itu. Berbekal Walikota Surabaya 2 periode yang dinilai sukses dan berprestasi. Tri Rismaharini bisa dibilang sangat menguasai ruang lingkup birokrasi. Sebagai pengambil keputusan, ia punya kemampuan untuk memenej program dan menghasilkan kebijakan publik yang terarah dan terukur. Begitupun sebaliknya, Risma terbiasa menghadapi masalah dan cara mengatasinya. Namun saat menjabat Menteri Sosial. Beberapa kali Risma menunjukan sikap yang tidak simpatik dan dianggap berlebihan. Mulai dari marah kepada bawahan, bersujud di kaki seorang tenaga kesehatan, menyapu halaman Syeikh di Padang Pariaman, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan tak biasa seorang menteri yang disorot kamera. Dari semua itu yang paling banyak dan sering mendapat reaksi publik, saat Risma belakangan ini sering marah-marah dan menjadi viral. Ada dua hal yang menarik soal behavior Risma seperti itu dalam kapasitas Menteri Sosial. Boleh jadi ini merupakan representasi masalah yang sama para pejabat lainnya termasuk memungkinkan pada seorang presiden sekalipun. Pertama, tetap terkait soal pencitraan. Seiring era digitalisasi, sama seperti pemburu tahta lainnya. Risma memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan siapa dirinya. Dalam hal ini Risma menyadari betul konsekuensinya. Aksinya di dunia maya itu bisa menjadi proses upgrading dan mendowngred figurnya. Kader Perempuan PDIP yang menjadi kesayangan Megawati Soekarno Putri, seperti berjudi mengharapkan mendapat apresiasi atau hujatan. Tergantung respon opini publik. Risma siap apapun resiko yang terjadi. Kedua, ini lebih substantif karena terkait masalah yang klasik dalam birokrasi pemerintahan. Fenomena Risma yang pernah didahului Ahok sang gubernur penista agama. Merupakan persoalan yang berkolerasi dengan personal dan sistem. Seperti yang dihadapi oleh negara ini sampai sekarang. Mana yang lebih utama menjadi sebab kebaikan atau keburukan suatu negara, personal atau sistem?. Di luar urusan panjat sosial. Perilaku Risma yang suka panjat darah itu (marah-marah dan memaki). Bisa diinterpretasikan sebagai sikap pemberontakannya terhadap sistem yang ada, khususnya terkait birokrasi di kementerian sosial. Atau mungkin juga itu bentuk rasa frustasi dari betapa begitu rusak dan bobroknya manajemen birokrasi yang menjadi leading sektor penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kementerian Sosial yang menjadi baik buruknya wajah pemerintahan negara dalam menangani masalah utamanya kemiskinan rakyat. Memang terlanjur menyandang stigma kementerian paling marak korupsinya. Harusnya mengangkat tingkat kehidupan rakyat lebih baik dan menuju sejahtera. Lembaga pemerintahan yang pernah dibubarkan Gus Dur saat menjadi presiden ke-4 RI. Malah menjadi ladang subur perampokan uang rakyat. Risma juga masih ingat saat koleganya yang sesama kader PDIP dan menjadi menteri sosial sebelumnya melakukan korupsi bansos di tengah pandemi. Sebuah penghianatan wong cilik dari wong licik. Betapapun Tri Rismaharini berada dalam pusaran itu. Bisa ditarik konklusinya, bahwasanya Risma terlanjur terjebak diantara dia sebagai personal dan dia menjadi bagian dari sebuah sistem. Dengan catatan prihatin dari banyaknya Menteri sosial yang terjebak kasus korupsi sebelum Risma mendudukinya. Risma bukan saja dituntut mengelola karakter dirinya sendiri. Lebih dari itu Risma harus menghadapi sistem dan birokrasi yang dipimpin partai politik tempat ia dibesarkan dan bernaung di dalamnya. Sanggupkah Risma marah dan melawan atau memberontak dari keadaan dan sistem itu?. Tidak ada salahnya bagi Tri Rismaharini, untuk menyimak postulat ini. Dalam sistem politik yang sudah rusak hingga ke akarnya, sulit untuk seseorang membenahi atau memperbaikinya. Bahkan seseorang yang pikirannya baik dan suci sekalipun, ketika ada di dalamnya ia akan menjadi bagian dari kerusakan sistem itu sendiri. Untuk Tri Rismaharini yang entah sedang membangun citra. Atau sedang memberontak dan tulus membangun dan memperbaiki sistem dalam Kementerian Sosial. Kalau tidak sanggup melawan mainstream dan habit yang telah menjadi stelsel. Mulailah dari diri sendiri. Tentunya dengan sikap keteladanan. Terutama dari hal yang sederhana. Memancarkan atitude, sembari memberikan simpati dan empati. Terlebih pada sekecil-kecilnya pegawai dan serendah-rendahnya orang. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
POPULER
