ALL CATEGORY
Jadikan Syaikhona Kholil Sebagai Pahlawan Nasional
Jakarta, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menemui Menko Polhukam Mahfud MD terkait usulan agar ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Fungsionaris Partai NasDem dipimpin oleh Ketua Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Nining Indra Saleh, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya, dan Sekretaris Fraksi NasDem MPR Syarif Abdullah Alkadrie. Selain itu hadir Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Mohammad Khairul Amri, Anggota DPR RI Dapil Jatim 2 Aminurrochman, Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR Faradina Al Anshori, Tim Media Center DPP Partai NasDem Fahirmal Fahim, dan Muhaimin yang merupakan Ketua Tim Penulis Biografi Syaikhona Kholil dan pengurus Yayasan Syaikhona Kholil. Sri Sajekti Sudjunadi yang akrab disapa Jeanette mengatakan Partai NasDem beserta pengusul dari Yayasan Syaikhona Kholil melakukan audiensi terkait usulan untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. "Kami menyampaikan kepada beliau (Menkopolhukam Mahfud MD) tentang perjalanan pengajuan gelar pahlawan tersebut. Sekaligus kami melaporkan kepada, seluruh persyaratan sudah lengkap dan sesuai dengan jadwal sudah kami ajukan melalui Kemensos (Kementerian Sosial)," ujar Jeanette dalam siaran persnya. Sekretaris Fraksi NasDem MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menuturkan proses perjuangan mengusulkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, pengurus Partai NasDem di Jawa Timur sudah melakukan kajian secara komprehensif. Kemudian, lanjut Syarief, hasil kajian dari teman-teman Jawa Timur ditindaklanjuti hingga tingkat nasional. Bahkan, sudah beberapa kali diseminarkan. "Apa yang menjadi referensi Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional itu memang betul-betul sudah didukung oleh fakta secara ilmiah sehingga beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini. Yang membuat NasDem bersemangat untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil, jelas Syarief, karena melihat pada spirit yang telah dilakukannya. Syaikhona, ujar Syarif, merupakan guru bangsa, di antaranya banyak murid beliau yang menjadi pahlawan nasional. Bahkan, Syaikhona merupakan inspirator berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Ini juga suatu perekat untuk kebangsaan sehingga menumbuhkan dan mempererat nilai-nilai nasional kebangsaan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR ini. Syaikhona Kholil juga merupakan tokoh pendidik yang diakui di dalam maupun di luar negeri. "Banyak karya beliau yang menjadi referensi di lembaga luar negeri. Beliau ini merupakan seorang tokoh yang telah membawa nama bangsa di kancah internasional," jelasnya. Melihat perjuangan Partai NasDem, pengurus Yayasan Syaikhona Kholil Bangkalan, Muhaimin mengaku terharu dan sangat mengapresiasi kekonsistenan sikap NasDem. "Kami dari tim pengusul Yayasan Syaikhona Kholil menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tigginya kepada segenap jajaran Partai NasDem yang telah menginisiasi proses pengusulan gelar pahlawan ini," ucap Muhaimin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud MD yang telah menerima dengan baik kedatangan Yayasan Syaikhona Cholil dan NasDem. "Respons beliau sangat positif, dan beliau sangat mendukung pengusulan gelar Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional," ujarnya. Dia menambahkan semua persyaratan pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Syaikhona sudah dipenuhi, seperti konteks biografi riwayat hidup, dokumen perjuangan, penelitian akademik, bahkan penilaian dari Kemensos untuk proses pengusulan gelar pahlawan nasional. "Yang jelas keempat dokumen usulan itu sudah kami penuhi dan lengkap," katanya. (MD).
Gugatan Yang Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum
By M Rizal Fadillah GUGATAN formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat dari kubu Moeldoko yang diklaim sebagai terobosan hukum menurut Yusril Ihza Mahendra kuasa hukum dari empat orang pimpinan Partai Demokrat yang dipecat karena ikut dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang dapat membawa tiga implikasi besar, yaitu : Pertama, jika gagal dan ditolak oleh Mahkamah Agung atas dasar tidak ada kewenangan MA untuk menguji AD/ART Partai yang merupakan kompetensi internal, maka kredibilitas Yusril Ihza Mahendra tentu merosot. Pakar hukum yang mencoba menerobos tanpa dasar atau melabrak hukum. Kedua, uji formil materil yang dilakukan bukan persoalan murni hukum tetapi masuk area konflik politik. Keempat klien Yusril adalah personal kubu Moeldoko yang "kalah" dalam pertarungan politik dalam memperjuangkan Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Implikasinya baik menang atau kalah adalah terlibatnya Ketum PBB dalam konflik politik Partai Demokrat. Moral politik yang layak dipersoalkan. Ketiga, jika berhasil memenangkan gugatan dimana AD/ART dapat diintervensi oleh kewenangan MA dan diuji bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang, maka banyak partai politik akan berada dalam posisi yang labil meskipun partai-partai tersebut sudah terdaftar secara sah di Kemenhukham. Asas kepastian, keamanan dan perlindungan hukum menjadi tergoyahkan. Bila AD/ART dapat diintervensi oleh Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang maka bagaimana jika yang terjadi adalah AD/ART itu diduga bertentangan dengan aturan Konstitusi ? Lucu dan naif jika ternyata AD/ART Partai masuk ke dalam yuridiksi Mahkamah Konstitusi. Ada celotehan jangan jangan tata tertib persidangan juga bisa di Judicial Review ke Mahkamah Agung. Begitu juga dengan sidang sidang komisi di arena kongres atau rakernas. Mahkamah Agung dapat masuk ke dalam se dalam-dalamnya. Tanpa batas. Satu hal terpenting yang wajib menjadi catatan dan perhatian adalah bahwa AD/ART itu sebenarnya tidak termasuk susunan atau hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Lalu jika beralasan kekosongan hukum, mengapa AD/ART Partai bukan UU Parpol nya yang di uji materil ? Memang Yusril bukan menerobos tetapi mengada-ada. Mahkamah Agung seharusnya menolak gugatan Judicial Review dari advokat sekaligus Ketum PBB yang justru dapat menuai badai kontroversi baru baik dalam bentuk kekacauan hukum maupun kekacauan politik. Yang sedang dibela Yusril Ihza Mahendra adalah pembegalan brutal dan kudeta. Yusril baik menang ataupun kalah telah ikut menanggung dosa politik akibat membantu upaya kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Hukum yang telah dijadikan sarana bagi suatu kezaliman. Kekuasaan dan keuangan yang menentukan. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Partai Gelora Targetkan Jawa Barat Lumbung Suara
Bandung, FNN - DPW Gelora Jabar mulai memanaskan mesin partai demi menyongsong 'pertarungan politik' di 2024. Sejumlah persiapan terus dilakukan demi kemenangan Partai Gelora di Jawa Barat. Partai besutan Anis Mata ini menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) di Kota Bandung. Sejumlah pimpinan partai di Jabar hadir dalam acara tersebut. Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana menyatakan rakorwil menjadi momen untuk mengonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora Indonesia. Selain itu menjaga kekompakan agar mampu meraih hasil maksimal di kancah perpolitikan tanah air. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bertekad bisa menjadi pemenang di Jawa Barat. Tidak hanya itu, mereka menargetkan provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tersebut sebagai basis suara secara nasional. Diketahui, partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019 ini dibentuk oleh mantan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua umum dijabat oleh Anis Matta. Target tinggi menghadapi agenda politik beberapa tahun mendatang terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakorwil) Partai Gelora tingkat Jawa Barat. Acara itu pun menjadi momen untuk konsolidasi terhadap kader. "Ini momen untuk mengkonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora kepada seluruh fungsionaris Jawa Barat. Ini penting karena sebagai partai baru kita harus kerja keras," kata Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana, Minggu (26/9). "Kita kupas sampai tuntas (strategi) bagaimana caranya menang. Jabar akan menjadi prioritas kemenangan Partai Gelora, kita akan menjadikan Jawa Barat ini menjadi salah satu basis terbesar Partai Gelora," tegas dia. Pada rakorwil itu, Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq mengatakan suhu politik tahun 2024 sudah mulai menghangat. Para pengurus dituntut kerja ekstra keras agar raihan suara bisa maksimal. Sebagai partai baru, persaingan dengan partai yang sudah lama hadir sangat berat. Namun ia mengingatkan agar tetap fokus pada agenda politik yang dirancang. Jangan sampai terbawa arus hingga terjebak dalam persaingan antar partai maupun polarisasi akibat kontestasi pemilihan presiden yang lalu. "Geliat politik 2024 sudah mulai tercium baunya, kita sudah menganalisa dan melakukan survei terkait posisi Partai Gelora. Di tengah pandemi Covid-19, banyak partai yang terlalu over mengkampayekan partai sedangkan mood publik sedang menurun," tuturnya. "Kemudian di sisi lain pembelahan di tengah masyarakat. Kita sebagai partai politik baru jangan terjebak dan hanyut dalam situasi tersebut, justru yang harus kita lakukan adalah fokus dengan target dan skenario kita sendiri," ucap dia. Skenario yang dimaksud dirinya adalah merealisasikan dan mensosialisasikan ide besar Partai Gelora kepada elite dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu, menyiapkan infrastruktur dan elemen-elemen dalam memenangkan partai politik. (mer)
Jepang Tuding China di Balik Ancaman Siber
Ankara, FNN - Jepang untuk pertama kalinya menuding China, Rusia dan Korea Utara sebagai tiga negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negara tersebut. Pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga, Senin (27/9) merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan. Kantor Berita Kyodo melaporkan, Kabinet Suga diperkirakan akan segera mengadopsi rancangan tersebut. Strategi yang baru itu nantinya akan menggantikan strategi saat ini yang disetujui oleh Jepang pada Juli. "Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif," tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah. Belum dipastikan apakah petahana pemerintah Partai Demokrat Liberal (LDP) akan mengesahkan strategi tersebut sebelum Suga mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada pekan pertama Oktober. Dikutip dari Antara, Suga pada awal September mengumumkan dirinya enggan mencalonkan diri dalam kepimpinan partai. LDP akan menggelar pemilihan kepemimpinan partai pada Rabu dan ketua yang baru diperkirakan akan menggantikan Suga. Menurut laporan tersebut, rancangan itu berbunyi: "Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana." Jepang akan "mempercepat kerja sama" dengan tiga mitra Quad mereka, yakni Amerika Serikat, Australia dan India, dalam keamanan siber. Selain itu, Jepang juga akan bekerja sama dengan ASEAN "untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka." (MD).
Sultan HB X Ingin Keraton Jogja Dikemas Kekinian
Jogjakarta, FNN - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kelima puterinya melakukan "repackaging budaya" atau pengemasan ulang penyajian budaya keraton secara kekinian sehingga lebih menarik generasi milenial. "Ngarsa Dalem X (Sultan HB X) 'dawuh' (mengatakan) kepada saya dan kakak-kakak saya untuk 'repackaging' (mengemas ulang) budaya (keraton)," kata Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nityabudaya Keraton Yogyakarta GKR Bendara dalam Webinar Jogja International Batik Biennale (JIBB) 2021 dipantau di Yogyakarta, Selasa. Kepada kelima puterinya, Bendara menceritakan, Sultan HB X mengungkapkan keinginannya agar Keraton Yogyakarta bisa lebih membuka diri. "Ngarsa Dalem 'dawuh' kepada kami berlima bagaimana kami bisa membuka diri kepada generasi-generasi penerus saat ini dengan cara yang lebih kekinian," ujar putri bungsu Sultan HB X ini. Sebagai wujud proyek "repackaging budaya", menurut dia, Keraton Yogyakarta kini tengah melakukan renovasi besar-besaran baik pada eksterior maupun interior bangunan tanpa mengubah esensi dari nilai-nilai budaya yang melekat. "Perubahan-perubahan ini di dalam Keraton secara masif kami lakukan," kata Bendara. Museum Keraton Yogyakarta misalnya, kata dia, saat ini tengah direnovasi agar bisa tampil terbaru dengan pemanfaatan teknologi serta cara penyampaian yang mampu menyentuh generasi muda. Renovasi seluruh bangunan juga dilakukan pada ruang batik Keraton. Bukan sekadar menyasar fisik bangunannya, menurut Bendara, nama ruang batik juga akan diubah menjadi "ruang daur hidup". "Kenapa daur hidup, karena bukan hanya batik yang menjadi bagian kebudayaan kita, tapi juga ada lurik, juga ada bentuk-bentuk jenis tekstil lainnya, juga ada arti-arti dari penggunaan motif batik dalam perjalanan hidup masyarakat Jawa," tutur dia. Pengerjaan renovasi, menurut dia, diperkirakan rampung pada akhir 2021. "Ini akan selesai di akhir tahun. Silakan kalau mau berkunjung di awal tahun," kata Bendara. Perubahan, lanjut Bendara, bukan sekadar pada bangunan museum, namun juga mencakup cara penyajian kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta tanpa mengurangi esensi dari kebudayaan tersebut dengan membuat laman resmi, akun instagram, hingga akun Youtube Keraton. "Ini merupakan cara bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita," kata dia. Upaya pembaruan dalam Keraton Yogyakarta, kata Bendara, juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB VII yang membuat Keraton Yogyakarta kala itu lebih terbuka. Berdasarkan catatan sejarah dalam sebuah manuskrip, Bendara menuturkan bahwa Sultan HB VII saat itu meminta para pangeran dalem memproduksi batik keraton secara massal untuk diperjualbelikan. "Inilah yang akhirnya memelopori kreativitas dunia batik hingga saat ini. Tentu kalau HB VII saat itu tidak mengizinkan maka kemungkinan besar kita sekarang tidak memakai batik keraton, terutama batik Keraton Yogyakarta," kata Bendara. (ant, sws)
Megawati Buka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Secara Virtual
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Pelatihan itu dilaksanakan secara virtual, Selasa, atas kerja sama partai berlambang kepala banteng itu dengan Pusdiklat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas). Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ada juga Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. "Dalam instruksi DPP partai, saya selalu meminta Baguna mempersiapkan diri membantu penanggulangan bencana," kata Megawati dalam siaran persnya. Hal itu berangkat dari pengalaman panjang Megawati menghadapi bencana. Termasuk sejak saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, hingga saat ini. Kerap kali Indonesia itu ribut setelah kejadian bencana terjadi, oleh karena itu, Megawati mendorong agar persiapan diperkuat sehingga tak morat-marit ketika bencana benar terjadi. "Jadi saya harap kita tak lagi gagap. Harus tepat ketika memang perlu tanggap darurat," kata Presiden Kelima RI ini pula. Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi menyatakan bencana memiliki sifat tak bisa diprediksi sebelumnya. Karenanya bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dapat menimpa siapa saja. "Maka, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian semua pihak guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa," ujarnya. Menurut Henri, Indonesia identik dengan potensi bencana besar karena warga Indonesia hidup di atas empat lempeng aktif di dunia; masuk dalam lintasan "ring of fire"; ditambah faktor geologi dan hidrografi yang meningkatkan potensi bencana. BNPP/Basarnas bekerja mempersiapkan kekuatan dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana, dengan melibatkan masyarakat, TNI-Polri, termasuk Baguna PDIP. "Potensi pencarian dan pertolongan ini jadi pilar utama berhasilnya operasi pencarian dan pertolongan. Kita semua telah melihat sepak terjang Baguna PDIP dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan di Tanah Air. Baguna selalu hadir dan memberikan bantuan secara riil dalam penanggulangan bencana," kata Henri pula. Dia berharap tim Baguna yang sudah memiliki kualifikasi dapat bergabung bersama Basarnas yang selalu siap dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan dimana pun berada. "Operasi pencarian dan pertolongan adalah misi kemanusiaan yang mulia. Mari ingat pesan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita bekerja segenap jiwa raga, penuh ikhlas membantu saudara kita yang tertimpa musibah di seluruh Tanah Air. Yang pasti apa pun yang kami lakukan akan dicatat menjadi amal kebaikan dan jadi pahala di akhirat nanti," kata Henri Alfiandi. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan dan sikap Baguna dalam menanggulangi bencana di seluruh Tanah Air. Pihaknya berterima kasih kepada Megawati dan Hasto Kristiyanto yang membawa kader PDIP selalu tersedia untuk membantu operasi kemanusiaan penanggulangan bencana. "Tantangan penanggulangan bencana yang dihadapi bangsa Indonesia akan terus terjadi di masa depan. Kondisi ini karena Indonesia berada di kawasan rawan bencana," kata Ganip. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam penanggulangan bencana. "Para relawan dalam membantu dan memfasilitai partisipasi masyarakat sangatlah penting. Keberadaan relawan Baguna sudah dirasakan masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana," kata jenderal bintang tiga ini. (ant, sws).
Penembak Presiden Amerika Serikat Bebas Tanpa Syarat
Washington, FNN - Seorang hakim Amerika Serikat, Senin (27/9) akan memberikan "pembebasan tanpa syarat" kepada John Hinckley, yang melukai Presiden AS Ronald Reagan dan tiga orang lainnya dalam sebuah percobaan pembunuhan pada 1981. "Setelah bertahun-tahun, saya akan memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Hinckley," kata Hakim Distrik AS Paul Friedman dalam sidang di pengadilan Distrik Columbia. Pada 2016, Friedman mengizinkan Hinckley pindah dari sebuah rumah sakit jiwa di Washington yang dihuninya selama tiga dekade. Akan tetapi, Friedman memberlakukan pembatasan perjalanan dan penggunaan internet kepada Hinckley. Dalam sidang pada Senin, Friedman mengatakan, dia berencana mencabut pembatasan terhadap Hinckley. Friedman menyebut kesehatan mental Hinckley sudah membaik dan dia tidak lagi berbahaya. Friedman juga mengatakan akan mengeluarkan perintah tertulis akhir pekan ini untuk melaksanakan keputusannya. Jaksa federal Kacie Weston dalam sidang itu mengatakan, Departemen Kehakiman AS setuju Hinckley harus diberikan pembebasan tanpa syarat. Namun, Weston berpendapat pembatasan yang diberlakukan terhadap Hinckley tidak boleh dicabut secara resmi hingga Juni 2022. Hal itu dimaksudkan agar jaksa dapat terus memantau Hinckley saat dia bertransisi untuk hidup mandiri usai kematian ibunya, kata Weston. Putri Reagan, Patti Davis, menulis sebuah opini di surat kabar Washington Post yang mengatakan dirinya menentang pembebasan Hinckley dan khawatir pria itu sekarang bisa menghubunginya. "Saya tidak percaya John Hinckley merasa menyesal," tulis Davis dalam opininya. Reagan tertembak di paru-paru dalam upaya pembunuhan itu, namun dia pulih dengan cepat. Beberapa orang lainnya turut terluka dalam peristiwa tersebut, termasuk sekretaris pers Gedung Putih James Brady, agen rahasia Timothy McCarthy, dan petugas kepolisian Washington Thomas Delahanty. Hinckley dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa pada sidang juri pada 1982. Putusan itu mendorong Kongres dan beberapa negara bagian AS untuk mengadopsi undang-undang yang membatasi pembelaan hukum atas dasar gangguan jiwa. Peristiwa penembakan terhadap Reagan mendorong peluncuran gerakan pengendalian senjata modern setelah James Brady menjadi cacat permanen akibat serangan itu. Brady dan istrinya, Sarah, memulai suatu gerakan yang sekarang dikenal sebagai "Kampanye Brady untuk Mencegah Kekerasan Senjata". (MD).
Tujuh Fraksi Tolak Hadiri Paripurna Interpelasi Karena Langgar Aturan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan alasan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi terkait Formula E pada Selasa (28/9) karena banyaknya aturan yang dilanggar. "Misalnya undangan itu minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Taufik menegaskan, fraksi-fraksi di DPRD, termasuk fraksinya akan terus menolak hadir dalam rapat paripurna jika hal-hal yang disebutnya pelanggaran itu terus dilakukan. "Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang kita akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benar lah jangan semua mau sendiri," ujar politisi Gerindra itu, sebagaimana dikutip dari Antara. Setelah tujuh fraksi di DPRD DKI yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya. Terkait pemaparan PDIP dan PSI dalam rapat interpelasi, Taufik menyebut, segala sesuatunya yang disampaikan dalam forum itu ialah ilegal. Bahkan dia juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu hadir dalam paripurna semacam itu. "Sesuatu yang disampaikan PDIP dan PSI dalam forum yang ilegal, ngapain kita tanggapin gitu. Bahkan kami menyarankan gubernur tidak usah hadir ngapain hadir orang forumnya ilegal untuk apa hadir," ucapnya. (MD).
Charles Dickens Sindir Keras Yusril Ihza dan Moeldoko
By Asyari Usman UNTUK apa Yusril Ihza Mahendra (YIM) menggugat AD/ART Patai Demokrat (PD) ke Mahkamah Agung (MA)? Apa tujuannya? Apa yang dia dapat? Mengapa itu tidak dia lakukan terhadap partai-partai politik lainnya? Pastilah repot Pak Yusril menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kerepotan? Karena langkah YIM menggugat AD/ART Demokrat adalah tindakan yang sangat aneh. Dan sangat mencurigakan. Mencurigakan? Ya, sangat! Sebab, bagaimanapun juga setiap langkah yang mengusik PD menjadi sulit dilepaskan dari Moeldoko –Kepala Staf Presiden (KSP). Dan, faktanya, YIM mengaku dia ditunjuk oleh orang-orang Moeldoko untuk menggugat AD/ART Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pak Yusril mengatakan gugatan ini akan membuat praktik demokrasi di Indonesia menjadi sehat. Pertanyaannya: mengapa harus dimulai dari AD/ART Demokrat AHY? Mengapa tidak dimulai dari partai terbesar lebih dulu, yaitu PDIP? Padahal, AD/ART PDIP malah banyak yang bertentangan tidak hanya dengan praktik demokrasi tetapi juga sangat mungkin bertentangan dengan UUD 1945. Apa pun yang dijadikan alasan oleh YIM, saya yakin seribu persen bahwa gugatan terhadap AD/ART Demokrat ini masih dalam rangkaian upaya untuk menyingkirkan AHY dari posisi ketua umum “Merci”. Lebih mengerucut lagi, saya yakin gugatan ini bukan untuk menyehatkan praktik demokrasi di tubuh PD melainkan untuk merintiskan jalan baru bagi Moeldoko dalam upaya merebut partai Pak Beye itu. Itulah tujuan Yusril yang sesungguhnya. Omong kosong untuk kemaslahatan demokrasi Indonesia. Yusril tidak perlu pura-pura lupa bahwa Jokowi sendiri melakukan pencurangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mana gugatan Yusril? Mohon maaf, ketika gugatan terhadap kecurangan Pilpres 2019 tempo hari didukung dan dibela oleh rakyat, Pak Yusril malah berada di kubu Jokowi. Dia ikut mempertahankan dugaan kuat kecurangan itu. Kembali ke gugatan terhadap AD/ART Demokrat AHY, hampir pasti langkah Pak Yusril itu dilatarbelakangi oleh “motif besar”. Pasti sangat besar. Motif besar itu menjadi dorongan ecstatic yang membangkitkan semangat juang Pak Yusril. Kebetulan sekali, Moeldoko mampu memberikan “motif besar” itu. Karena Pak Moeldoko memang memiliki “motif super besar”. Pak Yusril membanggakan gugatan ini. Yang pertama di Indonesia. Gugatan AD/ART partai politik (parpol). Kata Yusril, MA harus membuat terobosan karena tidak ada lembaga yang bisa melakukan uji formil dan materiil terhadap AD/ART parpol. Mulia sekali tujuan Pak Yusril. Yaitu, untuk memperbaiki pengelolaan parpol-parpol di masa yang akan datang. Supaya parpol tidak menjadi alat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok kecil. Agar parpol hadir dan berkiprah untuk rakyat. Yang menjadi masalah adalah titik berangkat misi Pak Yusril ini. Mengapa Partai Demokrat? Bukankah mantan Menteri Hukum ini tahu bahwa Demokrat pernah mau diambil paksa oleh Moeldoko? Tentu publik akan menilai bahwa Pak Yusril, dalam gugatan ini, akan lebih banyak menampilkan profesinya sebagai lawyer (advokat) ketimbang sebagai seorang warga negara yang prihatin terhadap pengelolaan parpol. Artinya, akad antara Yusril dan Moeldoko tidaklah seperti bakti YLBHI untuk orang-orang lemah. Sebab, Moeldoko adalah orang kuat. Kuat posisi dan kuat dari segi likuiditas. Sehingga, gugatan ini tidak dapat menghindar dari sindiran penulis dan kritikus sosial Inggris, Charles Dickens, bahwa: “If there were no bad people, there would be no good lawyers” “Andaikata tak ada orang-orang brengsek, tidak akan ada pengacara yang hebat-hebat.”[] (Penulis wartawan ssenior FNN)
Polda Jateng Bongkar Prostitusi Sesama Jenis di Solo
Solo, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik prostitusi sesama jenis pria dengan modus layanan pijat plus-plus di Kota Solo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Djuhandani di Semarang, Senin, mengatakan seorang mucikari berinisal D (47) warga Karanganyar dan enam terapis diamankan dari praktik prostitusi tersebut. "Pelaku menggunakan sebuah indekos di daerah Banjarsari, Kota Solo, untuk menjalankan praktik prostitusi sesama jenis ini," katanya. Menurut dia, pelaku menerima pelanggan di indekos dengan jumlah 19 kamar. Dari praktik prostitusi yang sudah berjalan sejak lima tahun lalu itu, kata dia, pelaku memungut sejumlah bagian dari tarif yang dikenakan. Adapun tarif yang dikenakan untuk layanan yang diberikan bervariasi antara Rp250 ribu hingga Rp400 ribu, di mana bagian yang diterima tersangka antara Rp100 ribu hingga Rp160 ribu per terapis. Djuhandani menambahkan tersangka juga menawarkan prostitusi berkedok pijat "plus-plus" ini melalui media sosial. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 296 KUHP tentang Prostitusi.
POPULER
