ALL CATEGORY
Taliban Bantah Wakil PM Afghaninstan Tewas Dalam Baku Tembak
Kabul, FNN - Pemerintah Taliban, Afghanistan membantah seorang pejabat tinggi mereka telah tewas dalam baku tembak dengan musuh. Kabar tersebut, menyusul desas-desus adanya perpecahan internal dalam kelompok pejuang yang baru sebulan menguasai Kabul itu. Juru bicara Taliban, Sulail Shaheen, mengatakan Mullah Abdul Ghani Baradar, mantan kepala kantor politik Taliban yang diangkat menjadi wakil perdana menteri pekan lalu, merilis pesan suara yang membantah klaim, Baradar telah tewas atau terluka dalam sebuah bentrokan. "Dia mengatakan itu bohong dan sama sekali tidak berdasar," kata Shaheen dalam sebuah cuitan di Twitter. Taliban juga merilis rekaman video yang katanya memperlihatkan Baradar dalam pertemuan di kota selatan Kandahar. Reuters belum memverifikasi rekaman tersebut. Bantahan itu muncul setelah desas-desus yang beredar dalam beberapa hari terakhir menyebutkan para pendukung Baradar bentrok dengan pendukung Sirajuddin Haqqani. Haqqani adalah kepala jaringan Haqqani yang berbasis di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan. Dia dituduh bertanggung jawab atas beberapa serangan bunuh diri terburuk selama perang. Rumor itu muncul pada saat spekulasi adanya persaingan antara komandan militer seperti Haqqani dan para pemimpin dari kantor politik Taliban di Doha seperti Baradar. Ia memimpin upaya diplomatik dalam usaha mencapai penyelesaian damai dengan AS. Taliban telah berulang kali membantah spekulasi tentang adanya perpecahan internal. Baradar, yang pernah diisukan akan menjadi kepala pemerintahan Taliban, tidak terlihat di depan publik selama beberapa waktu. Dia juga tidak termasuk dalam delegasi menteri yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Kabul pada Ahad lalu. Pemimpin tertinggi Mullah Haibatullah Akhundzada juga tidak terlihat oleh publik sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021. Hanya saja, ia mengeluarkan pernyataan ketika pemerintahan baru dibentuk pekan lalu. Spekulasi tentang para pemimpin Taliban tersebut disulut oleh situasi seputar kematian pendiri kelompok itu, Mullah Omar, yang baru diumumkan pada 2015 atau dua tahun setelah kematiannya. (MD).
Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Tersangka Baru Asabri
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menentapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) periode 2012—2019, Selasa, 14 September 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, tiga tersangka baru itu berinisial ESS alias THS, B, dan RARL. Tersanka ESS mengacu pada Edward Seky Soeryadjaya alias THS selaku wiraswasta mantan Direktur Ortos Holding Ltd. Inisial B merujuk kepada Bety Halim selaku mantan Komisaris Utama PT Energi Millenium Sekuritas yang sebelumnya bernama PT Milenium Danatama Sekuritas. Tersangka RARL mengacu kepada Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris PT Sekawan Inti Pratama. Ketiga tersangka, kata Leonard, ada yang berstatus terpidana dan terdakwa dalam kasus atau perkara lainnya dan telah dilakukan penahanan di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. "Tiga orang tersangka tersebut telah dilakukan penahanan dalam perkara lainnya," kata Leonard, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menjelaskan, tersangka ESS alias THS berstatus terpidana kasus Dana Pensiun Pertamina. Ia sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Salemba, Jakarta Pusat. Tersangka B, berstatus terpidana kasus Dana Pensiun Pertamina yang kini mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Tanggerang. Tersangka RARL berstatus terdakwa perkara Danareksa, ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Perbuatan ketiga tersangka diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan 15 orang telah menerima kekayaan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Delapan di antaranya adalah terdakwa perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Satu orang merupakan tersangka yang penuntutannya dihentikan karena meninggal dunia, sedangkan enam orang lainnya yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Keenam orang tersebut, yakni Danny Boestami, Gustipar Pinayungan, Edwar Seky Soeryadjaya, Betty Halim, Lim Angie Christina, dan Rennier Abdul Rahman Latief. Kini tiga dari enam orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara megakorupsi Asabri. Setelah pelimpahan berkas sembilan tersangka Asabri ke jaksa penuntut, dilakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/8), penyidik Jampdisus Kejaksaan Agung RI menetapkan satu tersangka baru bernama Teddy Tjokrosaputro. Selain tersangka perorangan, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan 10 manajer investasi sebagai tersangka korporasi dalam perkara Asabri. Kesepuluh tersangka manajer investasi tersebut, yakni PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, PT VAM, PT ARK, PT. OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC. (MD).
Polrestabes Medan Ungkap Peredaran Heroin Jaringan Internasional
Medan, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara mengungkap peredaran narkoba jenis heroin jaringan internasional Malaysia-Aceh-Medan, dengan meringkus dua orang tersangka. "Identitas dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ANS dan EN," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko saat ekspose kasus, di Mapolrestabes Medan, Selasa. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan peredaran heroin ini berawal dari informasi akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kota Medan dari Provinsi Aceh. Kemudian, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan para tersangka di Jalan Cemara, saat hendak melakukan transaksi narkoba. "Namun, sebelum dilakukan penangkapan, kedua tersangka berhasil melarikan diri," katanya pula. Selanjutnya, petugas melakukan pelacakan dan berhasil mengamankan kedua tersangka di sebuah SPBU yang tak jauh dari lokasi awal transaksi. Dari para tersangka, petugas turut menyita barang bukti narkoba jenis heroin seberat 3,1 kilogram, dua unit sepeda motor dan handphone. "Dari pengakuan mereka, barang ini didapat dari Malaysia melalui Aceh yang kemudian akan dipasarkan di Medan. Jadi pasarnya di Kota Medan," ujarnya pula. Dia menyebut bahwa pihaknya masih akan melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. (mth)
Pengamat: Padi Hibrida Mampu Tingkatkan Produksi Padi Lampung
Bandarlampung, FNN - Pengamat pertanian dari Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.Si mengatakan adanya penggunaan padi hibrida oleh petani secara luas dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Lampung. "Saat ini produktivitas pertanian Lampung terutama padi sawah sudah sangat baik, dimana pada tahun 2020 produksi padi Lampung sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling," kata Irwan saat dihubungi di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan produktivitas tinggi pertanian Lampung itu dapat ditingkatkan lebih maksimal, salah satunya dengan mengembangkan padi hibrida untuk digunakan oleh petani. "Produksi padi sawah kita bisa meningkat lagi kalau padi hibrida bisa digunakan secara luas, sebab padi ini memiliki sejumlah keunggulan salah satunya mampu berproduksi tinggi di tengah umur panen lebih cepat," kata dia yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam uji coba di beberapa tempat dengan menggunakan padi hibrida jenis Mapan 05, potensi produksi dapat mencapai 6 hingga 7 ton per hektare. "Petani bisa pakai hibrida ini sebab potensi saat uji coba beberapa waktu lalu di atas produksi padi unggul nasional. Produksi padi hibrida bisa mencapai 6 hingga 7 ton per hektare, namun untuk mencapai hasil maksimal itu perlu juga diperhatikan kondisi lahan yang ada," ujarnya. Selain perluasan pemanfaatan padi hibrida, untuk memaksimalkan produksi padi Lampung dapat dilakukan dengan menggunakan padi varietas unggul lokal serta memperluas pemanfaatan lahan rawa. "Lahan rawa memang diharapkan jadi penyangga pangan, lalu ada padi Ampai sebagai varietas unggul lokal yang produksinya cepat, mampu beradaptasi di lahan rawa. Semua bisa dimanfaatkan agar produksi padi Lampung terus meningkat bahkan dapat surplus beberapa tahun mendatang," katanya. Bila rata-rata produksi Lampung dapat menyamai rata-rata produksi nasional melalui pengembangan padi hibrida, padi varietas unggul lokal, dan perluasan pemanfaatan lahan rawa maka kesejahteraan petani pun dapat tercapai. "Ke depan kalau ekstensifikasi dan intensifikasi bisa dioptimalkan tentu surplus produksi akan luar biasa, ketahanan pangan, kesejahteraan petani terjaga. Untuk itu penelitian pengembangan varietas unggul lokal pun akan terus dilakukan untuk menunjang terbentuknya hal itu," ujarnya. (mth)
Selandia Baru Tingkatkan Vaksinasi COVID Saat Kasus Melandai
Washington, FNN - Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Selasa meminta warga Selandia Baru untuk secepat mungkin menjalani vaksinasi, karena itu merupakan satu-satunya cara untuk mengalahkan penyebaran virus dan mencabut pembatasan di kota terbesar, Auckland. Selandia Baru mencatat 15 infeksi baru pada Selasa, turun dari 33 kasus pada hari sebelumnya. Namun sekitar 1,7 juta orang di Auckland masih berada dalam penguncian (lockdown) hingga pekan depan saat pemerintah berjuang membendung klaster varian Delta yang sangat menular. "Vaksin merupakan perangkat terbaik di kotak peralatan kita sekaligus tiket kita menuju kebebasan yang lebih besar," kata Ardern saat konferensi pers. 'Semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin sedikit pembatasan yang Anda hadapi." Penguncian Auckland menutup sekolah, kantor, dan ruang publik, dan masyarakat hanya diizinkan keluar rumah untuk berolahraga atau membeli kebutuhan sehari-hari. Selandia Baru sebagian besar terbebas dari virus selama berbulan-bulan sampai wabah Delta memaksa penguncian darurat pada 17 Agustus. Penguncian dan penutupan perbatasan internasional sejak Maret 2020 berpengaruh dalam menekan laju infeksi COVID-19 di negara itu. Namun, upaya vaksinasi yang lamban menuai kritik terhadap Ardern karena baru 34 persen dari 5,1 juta penduduk Selandia Baru yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Untuk meningkatkan program vaksinasi, Selandia Baru memboyong vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dari Spanyol dan Denmark. "Tidak ada yang mencegah kami di Auckland terkait vaksin," lanjut Ardern. "Ada kapasitas pemberian 220.000 dosis vaksin di wilayah tersebut pekan ini." Menurut Ardern, bus vaksinasi mulai beroperasi pekan ini untuk menjangkau masyarakat yang lebih banyak (mth).
Padang Berdayakan Nelayan Kecil untuk Tangkap Tuna
Padang, FNN - Pemerintah Kota Padang memberdayakan nelayan kecil di daerah untuk menangkap tuna sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Biasanya penangkapan tuna dilakukan menggunakan kapal berukuran besar, namun kami mendorong nelayan memodifikasi kapal jenis tonda untuk bisa dipakai untuk menangkap tuna," kata Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi di Padang, Selasa. Ia menyampaikan saat ini tengah membina kelompok nelayan kecil KUB Tuna Mandiri beranggotakan 20 orang yang sebelumnya menangkap ikan menggunakan kapal tonda dengan kapasitas di bawah 20 GT. "Kemudian kapal-kapal tersebut dimodifikasi bersama pengusaha pemilik kapal menjadi kapal penangkap tuna, saat ini sudah ada 10 kapal dan akan ditambah jadi 20 kapal dan target kami 50 kapal," kata dia. Menurut dia, minat nelayan untuk menangkap tuna cukup besar apalagi nilai jualnya cukup tinggi dan merupakan produk ekspor. "Dulu penangkapan tuna didominasi oleh nelayan menggunakan kapal besar, namun saat ini nelayan kecil sudah mulai melakukannya," ujar dia. Ia menyebutkan hasil tangkapan nelayan kecil tersebut untuk 10 hari melaut bisa mendapatkan 1,5 ton hingga 2 ton. "Per ekor tuna bisa dapat yang beratnya sampai 50 kilogram dengan nilai jual Rp70 ribu per kilogram. ini terobosan yang bagus apalagi potensi tuna di perairan antara Padang dengan Mentawai bisa mencapai 300 ribu ton per tahun," kata dia. Selain itu saat ini di Bungus Padang beroperasi PT Dempo yang mengolah tuna untuk diekspor dan juga banyak pengusaha ikan lainnya yang siap menampung hasil tangkapan. "Kalau untuk pemasaran tidak ada masalah yang ada malah kekurangan stok, kebutuhan tuna tinggi, jika tidak memenuhi syarat ekspor biasanya dipasarkan langsung di Padang," ujarnya. Guswardi menyampaikan dengan adanya program ini setidaknya bisa mengangkat taraf hidup nelayan sehingga menjadi lebih baik. "Kalau soal dampak pandemi sebenarnya sektor perikanan tidak begitu berpengaruh karena nelayan tetap bisa melaut dengan aman selama ini dan belum terdengar ada yang kena COVID-19 saat melaut," kata dia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kemauan nelayan untuk membentuk kelompok karena selama ini bantuan dari pemerintah baik pusat atau pun daerah hanya bisa disalurkan lewat kelompok nelayan. Ia menyebutkan saat ini di Padang terdapat 150 kelompok nelayan dan itu baru separuh dan selebihnya nelayan belum mau bergabung dalam kelompok. (mth)
KASAL Ajak Anak Muda NTT Dukung Visi Indonesia Poros Maritim Dunia
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengajak anak muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Dukungan itu diperlukan karena anak muda merupakan para agen perubahan yang jadi aset bangsa untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan, kata Laksamana TNI Yudo Margono saat berbincang bersama tokoh pemuda dan organisasi masyarakat di Kota Kupang, NTT, Selasa. Kasal, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, menyebut anak muda di NTT punya kesempatan memainkan peran lebih luas demi mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Alasannya, NTT berada di lokasi yang strategis, yaitu berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, serta diapit Samudra Hindia, Laut Timor, Laut Flores, dan Laut Sawu. Potensi maritim di NTT begitu besar karena ada setidaknya 1.192 pulau dan 5.700 kilometer garis pantai, kata Kepala Staf TNI AL kepada para tokoh pemuda. “Para pemuda diharapkan mampu melihat hal tersebut dan mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Yudo Margono. Perwakilan kelompok anak muda yang berdialog dengan Kepala Staf TNI AL di Kupang, di antaranya Ketua DPD GMNI NTT Isto Haukilo, Ketua GP Ansor NTT Ajhar Jowe, Ketua PW Muhammadiyah NTT Suhardin Anas, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah NTT Majid, Komda PMKRI Regio Timor Aris Lalu, Ketua GMKI Kupang Eduard Nautu, Ketua KAMMI Kupang Erwin, dan Pengurus GMKI Kupang Mikdon. Dalam pertemuan yang sama, Yudo meminta anak muda di NTT membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. “Banyak hal yang dapat dilakukan rekan-rekan saat ini, di antaranya dengan menjadi contoh dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi, serta turut membantu pelaksanaan sosialisasi terkait penanganan dan pentingnya pelaksanaan 3M,” terang Kasal. 3M merupakan bagian dari protokol kesehatan untuk menekan risiko penularan COVID-19, yang terdiri atas kegiatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Tidak hanya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, Kasal berharap anak muda di NTT membantu pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19. Ia mendorong anak muda untuk turut mengajak orang di sekitarnya guna divaksin sehingga rantai penyebaran COVID-19 di NTT dapat cepat terputus, kata Yudo Margono. (mth)
Tim SAR Belum Hentikan Pencarian 25 ABK KM Hentri
Ambon, FNN - Basarnas Ambon belum menghentikan pencarian 25 ABK kapal pencari cumi KM. Hentri yang terbakar pada 3 September 2021 di antara perairan Kepulauan Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara dengan perairan Kepulauan Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. "Sejak pagi hari tim SAR gabungan telah melakukan operasi SAR di hari ke-7 dengan menggunakan Kapal Negara (KN) SAR 235 Abimanyu," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas setempat, Mustari di Ambon, Selasa. Menurut dia, operasi SAR hari ke-7 dilanjutkan sesuai data SAR MAPS H.7 dimana pergerakan arus airnya memasuki Perairan Laut Banda. Pukul 11:15 WIT, KN SAR Abimanyu bertolak dari dermaga LIPI Ambon menuju LKK sesuai SAR MAPS H.7 guna melaksanakan operasi pencarian dan penyisiran pada koordinat 5 45.617 S, 127 14.402 E, 4 14.120 S, 127 18.402 E berjarak kurang lebih 42.55 NM dan menuju 209.50° arah Barat Daya Ambon. KN SAR Abimanyu membawa 16 kru berlayar menuju lokasi pencarian dalam kondisi cuaca berawan dengan arah angin timur menuju tenggara berkecepatan 4 - 10 knots dan tinggi gelombang rendah 0.50 – 1,25 meter. "Untuk rencana penutupan operasi SAR hari ke-7 masih belum dilakukan sebab harus ada langkah evaluasi pada sore hari," ujarnya. KM. Hentri yang merupakan kapal penangkap cumi berlayar dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2021 hendak menuju Merauke, Provinsi Papua. Namun, saat berada di perairan antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kapal dengan POB 32 orang tersebut dilaporkan mengalami musibah kebakaran pada pukul 05:00 WIT dinihari setelah dihantam gelombang setinggi 3 meter pada tanggal 3 September 2021. Dua dari 32 ABK dilaporkan meninggal dunia ketika kebakaran, sementara 30 ABK lainnya melompat ke laut dan belakangan baru diketahui ada lima orang yang ditemukan selamat dan dievakuasi ke Pulau Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Lima ABK yang selamat ini sempat terapung-apung di laut selama dua hari hingga akhirnya ditolong sebuah kapal pencari telur ikan terbang dan dievakuasi ke Pulau Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku tanggal 7 September 2021. (mth)
Presiden Teken Perpres 82/2021 yang Mengatur Dana Abadi Pesantren
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang di dalamnya mengatur mengenai dana abadi pesantren. "Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 23 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2021, sesuai salinan dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, dipantau di Jakarta, Selasa. Pada Pasal 4 Perpres tersebut, dana abadi pesantren ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren. Di Bab III yang khusus menjelaskan dana abadi pesantren dijelaskan bahwa dana abadi pesantren digulirkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan di pesantren bagi generasi berikutnya sebagai pertanggungjawaban antargenerasi. Pada Pasal 23 Ayat (3) Bab III Perpres tersebut diatur pengalokasian dana abadi pesantren yang merujuk pada hasil pengembangan dana abadi pendidikan. "Pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren," bunyi pasal 23 ayat (4) Perpres Nomor 82 Tahun 2021. Pemerintah melalui Perpres tersebut mendefinisikan dana abadi pesantren sebagai dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021. Wacana dana abadi pesantren mengemuka saat pembahasan antara pemerintah dan DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Pesantren pada 2019. Dalam pembahasan RUU Pesantren tersebut sempat muncul perdebatan mengenai sumber dana abadi pesantren. Namun akhirnya, pemerintah dan DPR RI sepakat dana abadi pesantren dialokasikan dari dana abadi pendidikan karena pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada September 2019, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pesantren menjadi Undang-undang (UU). (mth)
Kasus Karyawan Kimia Farma, Kementerian BUMN Dukung Tindakan Densus 88
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN sangat mendukung langkah-langkah aparat hukum untuk menyelesaikan kasus terkait penangkapan terduga teroris oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bekasi yang diduga karyawan PT Kimia Farma Tbk. "Kami dari Kementerian BUMN sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Densus 88 dan setiap langkah aparat hukum untuk menyelesaikan kasus terkait karyawan Kimia Farma. Dan kami juga sudah meminta kepada Kimia Farma untuk mendukung apapun yang dibutuhkan oleh aparat untuk mengetahui lebih detail atas permasalahan ini," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut Arya, terduga karyawan Kimia Farma yang ditangkap tersebut merupakan karyawan lama sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut bukan soal perekrutan karyawannya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perekrutan karyawan, tetapi kemungkinan karyawan lama tersebut terpapar ideologi radikal. "Jadi kami soal rekrutmen karyawan BUMN terus memperbarui proses-prosesnya dan memang kita ketat terkait soal tersebut," kata Arya. Stafsus BUMN itu juga menambahkan saat ini secara internal BUMN sudah didorong betul dengan program nilai inti AKHLAK supaya bisa mengikis paham-paham radikal di Kimia Farma dan BUMN-BUMN lainnya. Di samping itu Kementerian BUMN juga menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan langkah-langkah ideologisasi Pancasila di Kimia Farma maupun BUMN-BUMN lain pada umumnya. "Saya juga perlu sedikit menjawab mengenai isu-isu ada pemakaian dana corporate social responsibility (CSR) untuk radikalisasi dan sebagainya. Bisa kami pastikan sejak bapak Menteri BUMN Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN, saat ini bapak Menteri BUMN sudah meminta kami membuat satu sistem untuk program CSR," kata Arya. Dia juga menambahkan bahwa dengan sistem ini, Kementerian BUMN dapat mengetahui di mana lokasi pemberian CSR dan untuk apa CSR tersebut diberikan. Jadi kalau untuk radikalisasi, kecil kemungkinannya. Dari sisi manajemen direksi juga melakukan kurasi ketat terhadap pemanfaatan CSR saat ini, karena BUMN memang sangat ketat untuk pemanfaatan CSR. "Saya juga mendapatkan informasi dari Kimia Farma bahwa karyawan yang merupakan terduga teroris itu tidak bisa mengakses dana CSR, jadi tidak ada yang namanya dana CSR digunakan untuk pemanfaatan radikalisme di Kimia Farma," kata Stafsus III Menteri BUMN Arya Sinulingga. Sebelumnya PT Kimia Farma menyatakan tidak mentoleransi terorisme dalam bentuk apa pun, termasuk di internal perusahaan sehingga mendukung aparat dalam memerangi tindakan tidak terpuji tersebut. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya penangkapan terduga teroris oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bekasi, diduga karyawan PT Kimia Farma. Setelah menerima informasi penangkapan terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berinisial S yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/9), Kimia Farma melakukan penelusuran. Hasil penelusuran tersebut dipastikan S merupakan karyawan PT Kimia Farma. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo dalam keterangan tertulis itu menegaskan bahwa untuk status karyawan yang ditangkap tersebut, saat ini sudah diskorsing dan pembebasan tugas sementara waktu selama menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib terhitung sejak 10 September 2021. Apabila karyawan tersebut terbukti bersalah secara hukum maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan yang berlaku berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tidak hormat dan otomatis sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan. (mth)
POPULER
