ALL CATEGORY
Istiqlal Destinasi Wisata Baru
By M Rizal Fadillah MASJID itu tempat sujud, beribadah khusyu untuk menikmati dzikrullah. Suasana yang diciptakan harus menunjang kekhusyuan shalat dan dzikrullah tersebut. Masjid besar atau kecil berorientasi pada fungsi utama sebagai tempat ibadah. Kegiatan lain yang dilakukan tidak boleh keluar dari makna ibadah tersebut. Masjid Istiqlal yang berada di ibukota negara dan menjadi masjid terbesar kebanggaan umat Islam tidak terkecuali. Asesori lingkungan harus mendukung kekhusyuan bukan semata bagus atau artistik. Perbaikan perbaikan merupakan hal yang wajar. Demi memaksimalkan fungsi peribadahan tersebut. Ada hal menarik kini pada Masjid Istiqlal ini yaitu pertama dibuat lorong yang menyambungkan jalan ke Gereja Katedral. Disebut lorong silaturahmi. Kedua, lampu interior unik menyerupai hall pertemuan atau diskotik. Konon pencahayaan dengan sistem aplikasi. Canggih dan dapat diunggulkan. Dipasangi 300 titik lampu utama dan 3300 titik lampu ambiens. Lampu menggunakan LED red green blue amber white (RGBAW). Ribuan lampu diberikan IP address yang masing masing mengendalikan 20 lampu. Settingan diatur melalui aplikasi Pharos dari smartphone yang dipegang oleh pengelola Masjid. Keunikan tidak boleh membuat siapapun termasuk jama'ah datang ke Masjid untuk berwisata. Bukan menikmati ibadah di Rumah Allah. Hanya heritage atau monumen nasional yang kebetulan berfungsi sebagai tempat ibadah. Apalagi hanya mengagumi kedap kedip lampu warna warni. Apa kurang besar dan megahnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ? Akan tetapi orang datang ke sana untuk beribadah merebut jaminan Allah, bahwa beribadah di Masjid Nabawi seribu kali nilainya dibanding Masjid selainnya. Demikian juga dengan Masjid Al Haram yang diganjar pahala seratus ribu kali. Artinya, jama'ah datang untuk mendapat pahala besar dari Allah. Bukan berwisata dan sekedar untuk mengagumi kemegahan ekterior dan interior Masjid. Lorong silaturahmi tidak memiliki guna signifikan terkait fungsi Masjid (maupun Gereja) karenanya sebenarnya tidak dibutuhkan. Begitu juga dengan sistem pencahayaan Masjid yang seperti hall pertemuan atau ruang diskotik. Keduanya hanya akan membawa Masjid Istiqlal sebagai destinasi wisata. Bukan tempat ibadah utama. Ada benarnya bahwa Masjid bukan semata pusat ibadah tetapi juga pusat kebudayaan, akan tetapi kebudayaan disini tidak harus dengan memaksakan diri untuk beradaptasi pada nilai kemodernan hingga perlu kelap-kelip lampu. Kembalikan pada fungsi pemakmuran Masjid sebagaimana aturan Al Qur'an yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, shalat dan berzakat, serta berani dalam menegakkan kebenaran ilahi, hanya takut kepada Allah. Bukan moderasi atau Wasathiyah dalam makna plintat-plintut khas Munafiqun. Bila Masjid Istiqlal dimaksudkan untuk semata kemegahan atau kebanggaan dunia, maka esok mungkin ada pihak yang akan memfatwakan haram untuk sholat di Masjid Istiqlal. Meski tentu fatwa ini tidak berpengaruh besar, akan tetapi adanya hal demikian telah membuat cacat keberadaan Masjid yang direnovasi dengan biaya mahal tersebut. Semoga Masjid Istiqlal itu adalah tempat untuk beribadah bukan untuk berwisata sekalian berjalan-jalan ke Gereja. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Usut Tuntas Penyebar Berita Bohong Revisi Permen ESDM No.49/2018
Oleh Marwan Batubara Indonesian Resources Studies (IRESS) dengan ini meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebar berita bohong tentang telah ditetapkannya hasil revisi Permen ESDM No.49/2018 seperti dimuat sejumlah media pada 13 September 2021. Padahal sesuai Perpres No.68/2021, draft revisi Permen ESDM tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan proses pembahasan di Kantor Sekretariat Negara/Kabinet guna memperoleh persetujuan dari Presiden Jokowi/Pemerintah RI. "Berita bohong" tentang telah revisi Permen No.49/2018 antara lain menyebutkan permen baru sebagai hasil revisi adalah Permen ESDM No.26/2021. Selain itu tercantum pula bahwa Permen No.26/221 *ditetapkan/ditandangani* Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 Agustus 2021 dan *diundangkan* pada 20 Agustus 2021. Hal yang sangat prinsip dan akan merugikan negara, BUMN dan rakyat konsumen listrik dalam “Permen ESDM No.26/2021 adalah berubahnya tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100% seharga Rp 1.440 per kWh. Seperti diketahui, pada 13 September 2021, penetapan hasil revisi Permen ESDM No.49/2018 menjadi “Permen ESDM No.26/2021” telah diberitakan oleh sejumlah media on-line seperti “ruangenergi.com”, “kontan.co.id”, dan “dunia-energi.com”. Namun ketiga media tersebut tidak mencantumkan atau mengindikasikan sumber informasi yang jelas tentang penetapan Permen ESDM yang baru tersebut, sehingga publik bisa saja meragukan kebenarannya. Selama ini pemerintah dan kementrian/lembaga terkait selalu menerbitkan rilis dan memuatnya dalam situs masing-masing lembaga jika telah menetapkan suatu kebijakan, UU dan peraturan baru, termasuk revisi peraturan seperti permen. Prosedur sepeti ini sesuai perintah UU No.30/2014 tentang Administrasi Negara. Namun, khusus tentang hasil revisi Permen ESDM No.49/2021 menjadi “Permen ESDM No.26/2021”, publik dan awak media tidak menemukan adanya rilis/informasi resmi yang diterbitkan oleh KESDM dan/atau Sekretariat Negara/Kabinet. Terlepas bahwa “Permen ESDM No.26/2021” telah ditetapkan atau masih dalam proses pembahasan di Kantor Presiden, jelas ada oknum-oknum pemberi perintah dan pelaku yang berperan menjadi sumber berita tersebut. Oknum-oknum ini bisa saja sangat berkepentingan untuk membuat agar revisi Permen ESDM No.49/2018 segera terlaksana, tidak peduli jika cara yang ditempuh melanggar kaidah-kaidah moral dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Isi berita ketiga media bisa benar atau bisa pula salah. Jika akhirnya Presiden setuju dengan usul perubahan permen sesuai permintaan KESDM pada Juli/Agustus 2021, maka hal-hal yang termuat dalam “Permen ESDM No.26/2021” memang benar adanya. Jika isinya berbeda, maka dapat pula dinilai bahwa minimal oknum-oknum pelaku telah menunjukkan upaya maksimal kepada “promotor”, namun gagal mencapai target yang diinginkan. Penilaian di atas menunjukkan berita tentang terbitnya “Permen ESDM No.26/2021” telah menimbulkan spekulasi tentang kebenaran isi berita. Spekulasi lain bisa pula muncul terkait motif di balik beredarnya penetapan revisi permen. Misalnya, informasi disebar guna fait accomply keputusan terhadap Kepala Negara, to test the water, menggiring opini, atau bisa pula dianggap sebagai sandiwara untuk mendapat dukungan publik. Berbagai spekulasi di atas tentu tidak sesuai dengan asas dan tujuan berbangsa dan bernegara. Spekulasi di atas dapat pula membuat pemerintah mengambil keputusan yang salah, sekaligus merugikan negara, BUMN dan publik. Sehingga berita tersebut perlu diklarifikasi dan pelakunya harus diberi sanksi sesuai hukum berlaku. Dalam hal ini pemerintah perlu memberi sanksi tegas jika ada oknum pemerintah yang terlibat rekayasa yang merugikan ini. Aparat penegak hukum, termasuk KPK pun harus segera memulai pengusutan. Seperti diketahui, Kementrian ESDM (KESDM) telah menggagas revisi Permen No.49/2018 sejak awal tahun 2021. Guna memperoleh persetujuan Presiden Jokowi dan sejalan dengan perintah Perpres No.68/2021, KESDM telah mengirim naskah revisi Permen kepada Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada Juli/Agustus 2021 untuk proses harmonisasi. Sebaliknya cukup banyak kalangan, termasuk IRESS, keberatan atas usul revisi tersebut. Kami menilai pembahasan revisi Permen belum melibatkan seluruh stake holders terkait. Kementerian ESDM cenderung hanya mengakomodasi kepentingan kalangan tertentu. Sehingga, Kementrian ESDM gagal memenuhi syarat pembentukan peraturan sesuai UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu naskah revisi belum layak untuk ditetapkan sebagai peraturan, terutama terkait perubahan tarif ekspor-impor listrik antara pelanggan PLTS Atap dengan PLN dari 65% menjadi 100%. Tanggapan serta keberatan berbagai kalangan dan pakar telah diungkap kepada publik dan media, termasuk dalam bentuk surat terbuka dan tertutup kepada Presiden Jokowi yang dikirim antara akhir Agustus hingga awal September 2021. Pada prinsipnya tanggapan dan keberatan mendukung perluasan penggunaan EBT dan PLTS Atap, namun keberatan dengan perubahan tarif ekspor listrik PLTS Atap menjadi 100%. Perubahan tersebut dinilai tidak adil, merugikan negara/BUMN, memberatkan APBN dan menambah beban pelanggan listrik. Lebih lanjut, guna menanggapi Siaran Pers KESDM No.303.Pers/04/SJI/2021 pada 2 September 2021, secara khusus IRESS menerbitkan Siaran Pers tertanggal 9 September 2021. Dalam hal ini IRESS mengungkap KESDM cenderung tendensius, menyembunyikan fakta, menggiring opini bahwa PLN, APBN dan pelanggan tidak dirugikan. Padahal perhitungan pakar-pakar energi menunjukkan: • PLN dirugikan Rp 2,15 triliun setiap 1 GW pasokan PLTS Atap dan menjadi Rp 7,74 triliun jika pasokan naik menjadi 3,6 GW. KESDM menyebut penjualan PLN hanya turun 0,1%; • KESDM menyebut penghematan bahan bakar cukup besar Rp 7,74 triliun. Sedang hitungan pakar hanya Rp 1,92 triliun. Dalam hal ini KESDM sengaja berasumsi bahan bakar yang digunakan gas, padahal menurut PLN, bahan bakar yang dipakai mayoritas batubara; • Menurut KESDM BPP hanya naik Rp 1,14/kWh. Sedang menurut pakar naik Rp 5,10/kWh. Perbedaan terjadi sebab KESDM “luput” menghitung biaya operasi pembangkit yang harus tetap stand-by dan adanya sarana yang harus disiapkan PLN mengatasi intermitten; • KESDM menyatakan biaya subsidi dan kompensasi naik Rp 0,319 triliun. Padahal menurut pakar subsidi naik Rp 1,08 triliun/tahun. Hal ini menjadi tambahan beban biaya bagi pelanggan non PLTS Atap, namun menjadi keuntungan bagi pengguna PLTS Atap. Sebelum memutuskan revisi Permen ESDM No.49/2018, seluruh stake holders kelistrikan nasional, terutama para pakar energi dan PLN sebagai BUMN listrik nasional sesuai Pasal 33 UUD 1954 harus dilibatkan. IRESS menilai hal ini telah gagal dilaksanakan oleh KESDM, yang tampak cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan. Karena itu, IRESS kembali meminta agar Presiden Jokowi menolak usulan revisi Permen No.49/2018 dari KESDM. Selain itu, IRESS menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk KPK, segera mengusut oknum-oknum pelaku sumber berita bohong tentang “Permen ESDM No.26/2021”. Presiden Jokowi harus segera mengusut dan menjatuhkan sanksi hukum jika ada pejabat negara yang terlibat. *) Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, IRESS.
Pemerintah Kota Tangerang Raih Penghargaan WTP Sejak 2011
Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan sejak tahun 2011 hingga 2020. Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2021 yang dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah hadir secara daring dalam acara yang berlangsung Selasa, 14 September 2021. Wali Kota Arief dalam keterangannya Selasa (14/9) mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tersebut akan semakin menambah semangat aparatur Pemkot Tangerang dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menjunjung tinggi asas transparansi keuangan daerah. "Tentunya pengelolaan keuangan harus semakin ditingkatkan serta pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik," kata Wali Kota Arief dalam acara yang mengusung tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi". Dengan penghargaan tersebu, Pemkot Tangerang harus semakin optimal dalam urusan pengelolaan keuangan daerah walaupun di tahun 2021 ini telah menerima sebanyak 14 kali WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Yang penting itu bukan jumlahnya, tetapi bagaimana Pemkot bisa maksimal dalam mengelola keuangan daerah," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah yang terus menjaga, mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola negara. "Karena dana yang dikelola adalah dana publik," kata Menkeu Sri Mulyani. (MD).
Taliban Bantah Wakil PM Afghaninstan Tewas Dalam Baku Tembak
Kabul, FNN - Pemerintah Taliban, Afghanistan membantah seorang pejabat tinggi mereka telah tewas dalam baku tembak dengan musuh. Kabar tersebut, menyusul desas-desus adanya perpecahan internal dalam kelompok pejuang yang baru sebulan menguasai Kabul itu. Juru bicara Taliban, Sulail Shaheen, mengatakan Mullah Abdul Ghani Baradar, mantan kepala kantor politik Taliban yang diangkat menjadi wakil perdana menteri pekan lalu, merilis pesan suara yang membantah klaim, Baradar telah tewas atau terluka dalam sebuah bentrokan. "Dia mengatakan itu bohong dan sama sekali tidak berdasar," kata Shaheen dalam sebuah cuitan di Twitter. Taliban juga merilis rekaman video yang katanya memperlihatkan Baradar dalam pertemuan di kota selatan Kandahar. Reuters belum memverifikasi rekaman tersebut. Bantahan itu muncul setelah desas-desus yang beredar dalam beberapa hari terakhir menyebutkan para pendukung Baradar bentrok dengan pendukung Sirajuddin Haqqani. Haqqani adalah kepala jaringan Haqqani yang berbasis di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan. Dia dituduh bertanggung jawab atas beberapa serangan bunuh diri terburuk selama perang. Rumor itu muncul pada saat spekulasi adanya persaingan antara komandan militer seperti Haqqani dan para pemimpin dari kantor politik Taliban di Doha seperti Baradar. Ia memimpin upaya diplomatik dalam usaha mencapai penyelesaian damai dengan AS. Taliban telah berulang kali membantah spekulasi tentang adanya perpecahan internal. Baradar, yang pernah diisukan akan menjadi kepala pemerintahan Taliban, tidak terlihat di depan publik selama beberapa waktu. Dia juga tidak termasuk dalam delegasi menteri yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Kabul pada Ahad lalu. Pemimpin tertinggi Mullah Haibatullah Akhundzada juga tidak terlihat oleh publik sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021. Hanya saja, ia mengeluarkan pernyataan ketika pemerintahan baru dibentuk pekan lalu. Spekulasi tentang para pemimpin Taliban tersebut disulut oleh situasi seputar kematian pendiri kelompok itu, Mullah Omar, yang baru diumumkan pada 2015 atau dua tahun setelah kematiannya. (MD).
Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Tersangka Baru Asabri
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menentapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) periode 2012—2019, Selasa, 14 September 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, tiga tersangka baru itu berinisial ESS alias THS, B, dan RARL. Tersanka ESS mengacu pada Edward Seky Soeryadjaya alias THS selaku wiraswasta mantan Direktur Ortos Holding Ltd. Inisial B merujuk kepada Bety Halim selaku mantan Komisaris Utama PT Energi Millenium Sekuritas yang sebelumnya bernama PT Milenium Danatama Sekuritas. Tersangka RARL mengacu kepada Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris PT Sekawan Inti Pratama. Ketiga tersangka, kata Leonard, ada yang berstatus terpidana dan terdakwa dalam kasus atau perkara lainnya dan telah dilakukan penahanan di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. "Tiga orang tersangka tersebut telah dilakukan penahanan dalam perkara lainnya," kata Leonard, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menjelaskan, tersangka ESS alias THS berstatus terpidana kasus Dana Pensiun Pertamina. Ia sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Salemba, Jakarta Pusat. Tersangka B, berstatus terpidana kasus Dana Pensiun Pertamina yang kini mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Tanggerang. Tersangka RARL berstatus terdakwa perkara Danareksa, ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Perbuatan ketiga tersangka diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan 15 orang telah menerima kekayaan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Delapan di antaranya adalah terdakwa perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Satu orang merupakan tersangka yang penuntutannya dihentikan karena meninggal dunia, sedangkan enam orang lainnya yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Keenam orang tersebut, yakni Danny Boestami, Gustipar Pinayungan, Edwar Seky Soeryadjaya, Betty Halim, Lim Angie Christina, dan Rennier Abdul Rahman Latief. Kini tiga dari enam orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara megakorupsi Asabri. Setelah pelimpahan berkas sembilan tersangka Asabri ke jaksa penuntut, dilakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/8), penyidik Jampdisus Kejaksaan Agung RI menetapkan satu tersangka baru bernama Teddy Tjokrosaputro. Selain tersangka perorangan, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan 10 manajer investasi sebagai tersangka korporasi dalam perkara Asabri. Kesepuluh tersangka manajer investasi tersebut, yakni PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, PT VAM, PT ARK, PT. OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC. (MD).
Polrestabes Medan Ungkap Peredaran Heroin Jaringan Internasional
Medan, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara mengungkap peredaran narkoba jenis heroin jaringan internasional Malaysia-Aceh-Medan, dengan meringkus dua orang tersangka. "Identitas dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ANS dan EN," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko saat ekspose kasus, di Mapolrestabes Medan, Selasa. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan peredaran heroin ini berawal dari informasi akan adanya transaksi narkoba di wilayah Kota Medan dari Provinsi Aceh. Kemudian, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan para tersangka di Jalan Cemara, saat hendak melakukan transaksi narkoba. "Namun, sebelum dilakukan penangkapan, kedua tersangka berhasil melarikan diri," katanya pula. Selanjutnya, petugas melakukan pelacakan dan berhasil mengamankan kedua tersangka di sebuah SPBU yang tak jauh dari lokasi awal transaksi. Dari para tersangka, petugas turut menyita barang bukti narkoba jenis heroin seberat 3,1 kilogram, dua unit sepeda motor dan handphone. "Dari pengakuan mereka, barang ini didapat dari Malaysia melalui Aceh yang kemudian akan dipasarkan di Medan. Jadi pasarnya di Kota Medan," ujarnya pula. Dia menyebut bahwa pihaknya masih akan melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. (mth)
Pengamat: Padi Hibrida Mampu Tingkatkan Produksi Padi Lampung
Bandarlampung, FNN - Pengamat pertanian dari Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.Si mengatakan adanya penggunaan padi hibrida oleh petani secara luas dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Lampung. "Saat ini produktivitas pertanian Lampung terutama padi sawah sudah sangat baik, dimana pada tahun 2020 produksi padi Lampung sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling," kata Irwan saat dihubungi di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan produktivitas tinggi pertanian Lampung itu dapat ditingkatkan lebih maksimal, salah satunya dengan mengembangkan padi hibrida untuk digunakan oleh petani. "Produksi padi sawah kita bisa meningkat lagi kalau padi hibrida bisa digunakan secara luas, sebab padi ini memiliki sejumlah keunggulan salah satunya mampu berproduksi tinggi di tengah umur panen lebih cepat," kata dia yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam uji coba di beberapa tempat dengan menggunakan padi hibrida jenis Mapan 05, potensi produksi dapat mencapai 6 hingga 7 ton per hektare. "Petani bisa pakai hibrida ini sebab potensi saat uji coba beberapa waktu lalu di atas produksi padi unggul nasional. Produksi padi hibrida bisa mencapai 6 hingga 7 ton per hektare, namun untuk mencapai hasil maksimal itu perlu juga diperhatikan kondisi lahan yang ada," ujarnya. Selain perluasan pemanfaatan padi hibrida, untuk memaksimalkan produksi padi Lampung dapat dilakukan dengan menggunakan padi varietas unggul lokal serta memperluas pemanfaatan lahan rawa. "Lahan rawa memang diharapkan jadi penyangga pangan, lalu ada padi Ampai sebagai varietas unggul lokal yang produksinya cepat, mampu beradaptasi di lahan rawa. Semua bisa dimanfaatkan agar produksi padi Lampung terus meningkat bahkan dapat surplus beberapa tahun mendatang," katanya. Bila rata-rata produksi Lampung dapat menyamai rata-rata produksi nasional melalui pengembangan padi hibrida, padi varietas unggul lokal, dan perluasan pemanfaatan lahan rawa maka kesejahteraan petani pun dapat tercapai. "Ke depan kalau ekstensifikasi dan intensifikasi bisa dioptimalkan tentu surplus produksi akan luar biasa, ketahanan pangan, kesejahteraan petani terjaga. Untuk itu penelitian pengembangan varietas unggul lokal pun akan terus dilakukan untuk menunjang terbentuknya hal itu," ujarnya. (mth)
Selandia Baru Tingkatkan Vaksinasi COVID Saat Kasus Melandai
Washington, FNN - Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Selasa meminta warga Selandia Baru untuk secepat mungkin menjalani vaksinasi, karena itu merupakan satu-satunya cara untuk mengalahkan penyebaran virus dan mencabut pembatasan di kota terbesar, Auckland. Selandia Baru mencatat 15 infeksi baru pada Selasa, turun dari 33 kasus pada hari sebelumnya. Namun sekitar 1,7 juta orang di Auckland masih berada dalam penguncian (lockdown) hingga pekan depan saat pemerintah berjuang membendung klaster varian Delta yang sangat menular. "Vaksin merupakan perangkat terbaik di kotak peralatan kita sekaligus tiket kita menuju kebebasan yang lebih besar," kata Ardern saat konferensi pers. 'Semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin sedikit pembatasan yang Anda hadapi." Penguncian Auckland menutup sekolah, kantor, dan ruang publik, dan masyarakat hanya diizinkan keluar rumah untuk berolahraga atau membeli kebutuhan sehari-hari. Selandia Baru sebagian besar terbebas dari virus selama berbulan-bulan sampai wabah Delta memaksa penguncian darurat pada 17 Agustus. Penguncian dan penutupan perbatasan internasional sejak Maret 2020 berpengaruh dalam menekan laju infeksi COVID-19 di negara itu. Namun, upaya vaksinasi yang lamban menuai kritik terhadap Ardern karena baru 34 persen dari 5,1 juta penduduk Selandia Baru yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Untuk meningkatkan program vaksinasi, Selandia Baru memboyong vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dari Spanyol dan Denmark. "Tidak ada yang mencegah kami di Auckland terkait vaksin," lanjut Ardern. "Ada kapasitas pemberian 220.000 dosis vaksin di wilayah tersebut pekan ini." Menurut Ardern, bus vaksinasi mulai beroperasi pekan ini untuk menjangkau masyarakat yang lebih banyak (mth).
Padang Berdayakan Nelayan Kecil untuk Tangkap Tuna
Padang, FNN - Pemerintah Kota Padang memberdayakan nelayan kecil di daerah untuk menangkap tuna sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Biasanya penangkapan tuna dilakukan menggunakan kapal berukuran besar, namun kami mendorong nelayan memodifikasi kapal jenis tonda untuk bisa dipakai untuk menangkap tuna," kata Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi di Padang, Selasa. Ia menyampaikan saat ini tengah membina kelompok nelayan kecil KUB Tuna Mandiri beranggotakan 20 orang yang sebelumnya menangkap ikan menggunakan kapal tonda dengan kapasitas di bawah 20 GT. "Kemudian kapal-kapal tersebut dimodifikasi bersama pengusaha pemilik kapal menjadi kapal penangkap tuna, saat ini sudah ada 10 kapal dan akan ditambah jadi 20 kapal dan target kami 50 kapal," kata dia. Menurut dia, minat nelayan untuk menangkap tuna cukup besar apalagi nilai jualnya cukup tinggi dan merupakan produk ekspor. "Dulu penangkapan tuna didominasi oleh nelayan menggunakan kapal besar, namun saat ini nelayan kecil sudah mulai melakukannya," ujar dia. Ia menyebutkan hasil tangkapan nelayan kecil tersebut untuk 10 hari melaut bisa mendapatkan 1,5 ton hingga 2 ton. "Per ekor tuna bisa dapat yang beratnya sampai 50 kilogram dengan nilai jual Rp70 ribu per kilogram. ini terobosan yang bagus apalagi potensi tuna di perairan antara Padang dengan Mentawai bisa mencapai 300 ribu ton per tahun," kata dia. Selain itu saat ini di Bungus Padang beroperasi PT Dempo yang mengolah tuna untuk diekspor dan juga banyak pengusaha ikan lainnya yang siap menampung hasil tangkapan. "Kalau untuk pemasaran tidak ada masalah yang ada malah kekurangan stok, kebutuhan tuna tinggi, jika tidak memenuhi syarat ekspor biasanya dipasarkan langsung di Padang," ujarnya. Guswardi menyampaikan dengan adanya program ini setidaknya bisa mengangkat taraf hidup nelayan sehingga menjadi lebih baik. "Kalau soal dampak pandemi sebenarnya sektor perikanan tidak begitu berpengaruh karena nelayan tetap bisa melaut dengan aman selama ini dan belum terdengar ada yang kena COVID-19 saat melaut," kata dia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kemauan nelayan untuk membentuk kelompok karena selama ini bantuan dari pemerintah baik pusat atau pun daerah hanya bisa disalurkan lewat kelompok nelayan. Ia menyebutkan saat ini di Padang terdapat 150 kelompok nelayan dan itu baru separuh dan selebihnya nelayan belum mau bergabung dalam kelompok. (mth)
KASAL Ajak Anak Muda NTT Dukung Visi Indonesia Poros Maritim Dunia
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengajak anak muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Dukungan itu diperlukan karena anak muda merupakan para agen perubahan yang jadi aset bangsa untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan, kata Laksamana TNI Yudo Margono saat berbincang bersama tokoh pemuda dan organisasi masyarakat di Kota Kupang, NTT, Selasa. Kasal, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, menyebut anak muda di NTT punya kesempatan memainkan peran lebih luas demi mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Alasannya, NTT berada di lokasi yang strategis, yaitu berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, serta diapit Samudra Hindia, Laut Timor, Laut Flores, dan Laut Sawu. Potensi maritim di NTT begitu besar karena ada setidaknya 1.192 pulau dan 5.700 kilometer garis pantai, kata Kepala Staf TNI AL kepada para tokoh pemuda. “Para pemuda diharapkan mampu melihat hal tersebut dan mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Yudo Margono. Perwakilan kelompok anak muda yang berdialog dengan Kepala Staf TNI AL di Kupang, di antaranya Ketua DPD GMNI NTT Isto Haukilo, Ketua GP Ansor NTT Ajhar Jowe, Ketua PW Muhammadiyah NTT Suhardin Anas, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah NTT Majid, Komda PMKRI Regio Timor Aris Lalu, Ketua GMKI Kupang Eduard Nautu, Ketua KAMMI Kupang Erwin, dan Pengurus GMKI Kupang Mikdon. Dalam pertemuan yang sama, Yudo meminta anak muda di NTT membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. “Banyak hal yang dapat dilakukan rekan-rekan saat ini, di antaranya dengan menjadi contoh dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi, serta turut membantu pelaksanaan sosialisasi terkait penanganan dan pentingnya pelaksanaan 3M,” terang Kasal. 3M merupakan bagian dari protokol kesehatan untuk menekan risiko penularan COVID-19, yang terdiri atas kegiatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Tidak hanya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, Kasal berharap anak muda di NTT membantu pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19. Ia mendorong anak muda untuk turut mengajak orang di sekitarnya guna divaksin sehingga rantai penyebaran COVID-19 di NTT dapat cepat terputus, kata Yudo Margono. (mth)
POPULER
