ALL CATEGORY
EVCuzz Targetkan Bangun 70 SPKLU di Indonesia Tahun Ini
Jakarta, FNN - Perusahaan yang bergerak di bidang pengisian daya kendaraan listrik (EV) EVCuzz menargetkan untuk memasang sebanyak 70 titik lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meliputi AC Charging kapasitas AC7kW dan AC22kW di tahun 2021. "Pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya penambahan 100 titik lokasi setiap tahunnya hingga 2025. Pada tahun 2026 hingga 2030, EVCuzz merambah EVC mesin kapasitas besar mulai DC40kW, 50kW, 80kW, 120kW hingga 350kW sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana aksi kepada Kementrian ESDM," kata Founder & CEO EVCuzz Charging Network, Abdul Rahman Elly, dalam jumpa pers daring, Selasa. EVCuzz dengan perseroannya PT Exelly Elektrik Indonesia, sebagai provider dan operator SPKLU yang mendapatkan izin resmi SPKLU dari pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM turut berpartisipasi untuk memperkuat infrastruktur tersebut. Elly mengatakan, pihaknya masih berfokus pada Jawa dan Bali, namun tak menutup kemungkinan untuk memperluasnya hingga pulau-pulau lain di Indonesia. "Konsentrasi pertama masih di Jawa dan Bali, tapi, tidak menutup kemungkinan untuk permintaan di luar Jawa dan Bali, karena produsen mobil sudah kirim produknya ke Medan, Manado, Makassar, dan lainnya. Namun, untuk saat ini, Jawa dan Bali pasarnya paling besar," kata dia. Ia juga berharap kehadiran stasiun pengisian daya listrik ini bisa semakin mempermudah dan memasyarakatkan kendaraan listrik di Indonesia. "Pada akhirnya mereka pengguna EV pada saat mau melakukan pengecasan terbiasa dengan ‘mau nge-cuzz’ dimanapun, kapanpun lewat applikasi yang diunduh di AppStore dan PlayStore. EVCuzz App dibuat menarik, memberikan kemudahan dalam penggunaannya dengan banyak program promosi yang ditawarkan," kata Elly. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa dengan mudah mencari titik lokasi pengisian daya terdekat, pindai (scan) kode batang (barcode) untuk pengecasan dengan hitungan KwH terpakai. Setelah itu, pengguna bisa melihat transaksi di histori, invoice instan terkirim ke email, top up dana melalui bank besar nasional dan merchant yang bekerja sama dengan EVCuzz. Elly mengatakan, Indonesia mengalami pertumbuhan kendaraan listrik yang pesat. Pertumbuhan ini pun didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang menempatkan stimulasi pasar kendaraan listrik di samping efisiensi dan keamanan energi dan kualitas udara bersih. "Dengan adanya peraturan tersebut membawa angin segar, sehingga pertumbuhan mobil listrik terus meningkat dan akan mencapai 20 persen di tahun 2025, hingga mencapai 80 persen di tahun 2030," ujarnya. "Pertumbuhan mobil listrik tidak terlepas dari infrastruktur charging untuk umum atau SPKLU yang mana secara statistik Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Bali membutuhkan 430 ribu lokasi pengecasan mulai tahun ini hingga 2030 mendatang baik yang berlokasi di gedung-gedung komersial, hunian juga area publik termasuk rest area jalan tol," imbuhnya. (mth)
Dana Kelolaan Manulife Aset Semester I-2021 Capai Rp 104,7 Triliun
Jakarta, FNN - Perusahaan manajer investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah menghimpun dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) sebesar Rp104,7 triliun hingga semester I-2021, atau tumbuh 52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Di tengah hantaman krisis kesehatan dan ekonomi global di tahun 2020, total AUM MAMI mencatatkan pertumbuhan yang kuat, sebesar 30 persen hingga mencapai Rp97,2 triliun pada akhir 2020. Sementara pada semester I-2021, total AUM MAMI tercatat tumbuh sebesar 8 persen menjadi Rp104,7 triliun pada akhir Juni 2021," kata Presiden Direktur MAMI dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Afifa menyampaikan, hingga akhir Juni 2021, MAMI dipercaya oleh lebih dari 1,1 juta investor Indonesia untuk mengelola dana sebesar total Rp 104,7 triliun tersebut dalam 28 produk reksa dana dan 40 mandat investasi. Mengutip data OJK per akhir Juni 2021, MAMI menempati peringkat pertama diantara perusahaan manajer investasi di Indonesia dalam hal AUM reksa dana yaitu sebesar Rp56,6 triliun. Secara persentase, AUM reksa dana MAMI mengalami pertumbuhan sebesar 93 persen dalam periode setahun (30 Juni 2020-30 Juni 2021), jauh melampaui pertumbuhan industri yang sebesar 11 persen pada periode yang sama. Data OJK juga menunjukkan bahwa MAMI berada di peringkat teratas pada kategori AUM reksa dana pendapatan tetap sebesar Rp 23,6 triliun dan AUM reksa dana syariah Rp8,2 triliun. MAMI yang telah berkiprah 25 tahun di industri reksa dana juga menjadi pelopor yang telah menancapkan beberapa tonggak sejarah di industri reksa dana Indonesia. Afifa mengatakan, perseroan konsisten melakukan berbagai inovasi untuk memberikan solusi investasi terbaik dan layanan berkualitas. Pada April 2016, MAMI menjadi pelopor dalam penerapan pembukaan rekening dan transaksi reksa dana secara sepenuhnya daring (fully online) yang pertama di Indonesia melalui peluncuran klikMAMI.com. Dengan hadirnya inovasi tersebut, pembukaan rekening dan transaksi investasi reksa dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengunjungi kantor manajer investasi ataupun Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk penandatanganan formulir. Pada 2019, MAMI juga memelopori penerapan multi share class pada produk reksa dana di Indonesia. Lebih lanjut, Afifa mengatakan bahwa edukasi finansial dan kemudahan akses bagi masyarakat investor ke produk reksa dana merupakan dua hal utama untuk memajukan industri reksa dana. Maka, pada 2001 MAMI menjalin kerja sama pemasaran reksa dana dengan salah satu satu institusi perbankan. Hingga saat ini MAMI telah bekerja sama dengan 32 mitra distribusi yang terdiri dari 20 bank dan 12 non-bank. MAMI juga melakukan kegiatan pemasaran melalui jalur digital, direct retail, dan tim Institutional Sales. "Edukasi adalah kunci untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang reksa dana. Oleh karena itu di tahun 2013 MAMI meluncurkan modul edukasi 3i yaitu insyaf, irit, invest, yang berisi tiga langkah dasar untuk bisa memulai investasi. Kegiatan edukasi pun dilakukan untuk beragam lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. MAMI secara rutin menyediakan publikasi reguler dan memberikan market update melalui investor gathering," ujar Afifa. (mth)
Rudi "Gajah" Polisi yang Ditembak di Poso Kembali Pimpin Polda Sulteng
Palu, FNN - Tongkat komado pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berganti, dan kini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Rudi Safahriadi, yang kembali ditunjuk untuk memimpin Polda Sulawesi Tengah, menggantikan seniornya, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rakhman Baso, yang per tanggal 1 September purna tugas. Hal itu terjadi setelah upacara serah-terima jabatan yang dipimpin Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, di Rupatama Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Selasa (31/8/2021). Penunjukan Sufahriadi sebagai kepala Polda Sulawesi Tengah, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor : ST/1701/VIII/KEP/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Nama dia di lingkungan Polda Sulawesi Tengah tidaklah asing. Pria kelahiran Cimahi, Jawab Barat, pada1965, itu pernah menjadi kepala Polda Sulawesi Tengah pada 2016-2018, dengan pangkat brigadir jenderal polisi. Saat itu ada Polda yang dipimpin seorang inspektur jenderal polisi dan juga brigadir jenderal polisi. Waktu ia memimpin Polda Sulawesi Tengah itu, dua pentolan teroris Poso, Santoso dan Daeng Koro, tewas saat kontak tembak dengan Satuan Tugas gabungan TNI/Polri yang saat itu masih bersandi Operasi Tinombala. Pria disapa Rudi "Gajah" itu pernah mejabat sebagai kepala Polres Poso pada 2005-2007. Pada awal menjadi kepala Polres Poso itu, ia pernah ditembak orang tak dikenal dan beruntung dia bisa menghindari tembakan tersebut. “Jabatan kepala Polda Sulawesi Tengah hari ini resmi dijabat Inspektur Jenderal Polisi Drs Rudi Sufahriadi,” ungkap Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto, Selasa (31/08). Setelah dilantik menjadi kepala Polda Sulawesi Tengah untuk kedua kalinya ini, pada Rabu (1/9) dia bertolak ke Palu untuk segera bertugas. Pelaksanaan tradisi, laporan kesatuan, upacara serah terima pataka Polda Sulawesi Tengah dan tradisi pelepasan Baso akan dikemas secara sederhana, dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan hanya dihadiri terbatas kalangan internal Polda Sulawesi Tengah karena virus Korona masih banyak terjadi. "Selamat memasuki purna tugas sebagai anggota Polri, kami seluruh personil Polda Sulteng akan melanjutkan tauladan yang jenderal tunjukan selama di Sulawesi Tengah," Supranoto. (mth)
Jumlah Penumpang MRT Naik 142 Persen Selama PPKM Level 3
Jakarta, FNN - Jumlah penumpang PT MRT Jakarta (Perseroda) mengalami kenaikan 142 persen selama penyesuaian aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) PKM Level 3 pada 12-29 Agustus 2021. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar menjelaskan bahwa selama PPKM Level 3 pada 12-29 Agustus 2021, total penumpang MRT mencapai 127.103 orang atau meningkat 142 persen dibandingkan selama PPKM Level 4 pada 27 Juli-11 Agustus 2021, yakni 52.497 penumpang. "Pemberlakuan PPKM Level 3 yang dimulai pertengahan Agustus, membuat 'ridership' MRT Jakarta menjadi lebih naik lagi dan meningkat lagi," kata William dalam konferensi pers secara virtual, di Jakarta, Selasa. Berdasarkan catatan keterangkutan penumpang (ridership), rata-rata jumlah harian penumpang selama PPKM Level 3 meningkat menjadi 7.061 orang, dibandingkan PPKM Level 4 yang hanya 3.281 orang. Jumlah penumpang tertinggi selama PPKM Level 3 menyentuh 10.988 orang dengan tren penumpang yang terus meningkat setiap pekannya. Sementara pada PPKM Level 4, jumlah penumpang harian tertinggi hanya mencapai 4.827 orang. Pada aturan terbaru PPKM Level 3, MRT pun mewajibkan bukti vaksin sebagai syarat perjalanan bagi penumpang. Bukti vaksin dapat ditunjukkan dalam bentuk cetak, maupun digital yang dikeluarkan melalui aplikasi PeduliLindungi atau Jakarta Kini (JaKi). "Sesuai dengan SK Dinas Perhubungan, kami minta untuk bukti vaksin ditunjukkan, baik dalam bentuk cetak maupun digital sebagai upaya kami mendukung kebijakan Level 3 PPKM," kata William. (mth)
Muhaimin: Saya Akan Terus Berjuang bagi Kesejahteraan Papua
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan, akan terus berjuang bagi kesejahteraan masyarakat Papua, katanya saat melakukan safari Politik Kesejahteraan bersama Masyarakat Papua secara virtual. "Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama-sama masyarakat Papua," kata dia, dalam keterangan yang diterima Selasa. Ia mengatakan terdapat dua hal mendasar untuk membangun Papua pada masa depan. Pertama, pembangunan harus berpijak dan berlandaskan pada pendekatan kebudayaan dengan nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat serta aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua, katanya. "Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki dan tidak terasing di tanah kelahiranya," kata dia. Kedua, lanjutnya, masa depan Papua hanya bisa diwujudkan dengan transformasi pembangunan dari yang bersifat eksklusif menjadi inklusif. Pendekatan ekslusif di masa lalu, menurut dia, telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau ekslusi sosial masyarakat Papua sendiri. "Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial," katanya. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, mengatakan, kendala infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian di daerahnya. "Pendidikan, kesehatan dan pertanian masih sangat terkendala. Pembangunan infrastruktur jalan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan belum terakses. Dari distrik ke kampung-kampung juga belum terakses," katanya. Selain itu, dia mengatakan banyak anak-anak warga Jayapura terpaksa harus sekolah di kota yang jauh karena tidak adanya fasilitas pendidikan di kampung-kampung. "Banyak anak disekolahkan di kota karena tidak ada layanan pembangunan pendidikan di kampung," ujarnya. (mth)
Akademisi Unsoed Harapkan Adanya Perubahan di DPR RI
Purwokerto, FNN - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengharapkan adanya perubahan dan pembenahan di DPR yang baru merayakan HUT Ke-76 pada tanggal 29 Agustus 2021. "Saya sebenarnya sudah sangat kecewa dan tidak bisa banyak berharap ke DPR, karena sampai saat ini tidak ada perubahan, bahkan menjadi-jadi. Yang terjadi sekarang DPR kembali menjadi layaknya stempel, peran kritisnya tak lagi kuat terlihat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa. Ia mengatakan penentuan hari ulang tahun tersebut diambil dari tanggal dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945. Menurut dia, lembaga ini dinilai sebagai cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia sehingga kelahirannya ditetapkan sebagai hari jadi DPR. Akan tetapi hingga sekarang, kata dia, anggota DPR belum bisa meneladani sosok-sosok pendahulu mereka di KNIP yang mampu bekerja keras di tengah situasi perjuangan melawan penjajah dan ikhlas menunjukkan karya nyata meski dengan fasilitas yang sangat terbatas. "Kalau kita melihat tayangan televisi, sering kali terlihat ada anggota DPR yang asyik bermain telepon seluler, bahkan ada yang tidur saat menghadiri sidang. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pendahulunya yang tetap berkarya dengan ikhlas," ujarnya. Sementara dalam hal membahas dan menetapkan anggaran, kata dia, anggota dewan terkesan lebih mementingkan aspirasinya sendiri seperti usulan tentang dana aspirasi dan rumah aspirasi. "Secara umum memang terdapat persoalan dalam hal representasi. Ada jarak yang cukup lebar antara Sang Wakil dengan Sang Terwakil," tutur dosen pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu. Ia mengatakan relasi politik yang terbangun anggota dewan dan rakyat selama ini hanya nampak saat menjelang pemilu. Menurut dia, sangat jarang ditemukan wakil rakyat yang secara serius membangun pola relasi yang erat dengan terus menyerap aspirasi konstituen yang diwakilinya di luar konteks kampanye dan pemilu. Akan tetapi pascapemilu, para wakil kebanyakan tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi Sang Terwakil. "Di antara yang sungguh-sungguh pun banyak pula yang terpaksa menjalankan 'formula representasi 2-1-2' akibat politik biaya tinggi untuk dapat meraih kursi. Maksudnya, dari masa jabatan yang lima tahun, dua tahun pertama terpaksa dicurahkan untuk pengembalian modal, satu tahun selanjutnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sementara dua tahun selebihnya dimanfaatkan untuk mempersiapkan pertarungan perebutan kursi pada pemilu berikutnya," ujat Sabiq. Dengan demikian, praktis jika dikalkulasi hanya satu tahun waktu efektif yang mereka abdikan untuk menjadi penyalur aspirasi dan pembela rakyat. Ia mengaku fenomena keterputusan representasi tersebut sering kali muncul dalam berbagai diskusi dengan aktivis organisasi-organisasi rakyat. "Mereka (aktivis, red.) merasa diperlakukan hanya seperti pendorong mobil mogok. Saat mobil sudah bisa berjalan, pendorong lalu ditinggal begitu saja. Padahal banyak yang telah berusaha membangun kontrak politik namun dalam kenyataannya, kontrak politik tersebut tidak efektif, mudah sekali dikhianati oleh Sang Wakil," ucapnya. Terkait dengan hal itu, Sabiq mengharapkan di usianya yang telah genap 76 tahun, DPR dapat melakukan berbagai perubahan dan pembenahan sehingga dapat benar-benar mewujudkan aspirasi kontituennya di luar konteks kampanye dan pemilu. (mth)
Polri Bantu Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pengguna Aplikasi eHAC
Jakarta, FNN - Bareskrim Polri turut serta membantu menyelidiki dugaan kebocoran data diri pengguna pada aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC), yakni kartu kewaspadaan kesehatan versi modern yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. "Polisi bantu lidik," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Menurut Argo, Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber yang dapat melakukan penyelidikan terkait kebocoran data. Namun ia tidak merinci proses penyelidikan yang telah berjalan seperti apa. "Secara teknis biarkan penyidik siber bekerja," tutur Argo. Sebelumnya, VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN), melaporkan adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pada eHAC. Data- data yang bocor tidak hanya sekadar data yang ada di KTP, tapi juga sampai menyentuh data hasil tes COVID-19, paspor, data rumah sakit dan klinik yang telah melakukan pengetesan pada pengguna, hingga data pembuatan akun eHAC. Dugaan kebocoran data tersebut terjadi karena pembuat aplikasi menggunakan database Elasticsearch yang tidak memiliki tingkat keamanan yang rumit sehingga mudah dan rawan diretas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menonaktifkan database tersebut terhitung sejak 24 Agustus 2021, maka dari itu laporan ini baru diterbitkan seminggu setelah database tersebut seharusnya tidak lagi dapat akses. Kementerian Kesehatan pun menyebutkan data yang diduga mengalami kebocoran itu merupakan aplikasi eHAC yang lama yang tidak lagi digunakan sejak Juli 2021. Demi kenyamanan dan keamanan lebih optimal, para pengguna aplikasi eHAC versi lama dan belum terhubung dengan aplikasi pedulilindungi.id diminta untuk menghapus akun dan aplikasi tersebut dari gawai. (mth)
Kominfo Investigasi Dugaan Kebocoran Data Aplikasi eHAC
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih menginvestigasi dugaan kebocoran data pada aplikasi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card/eHAC). eHAC merupakan aplikasi milik Kementerian Kesehatan yang berguna sebagai kartu verifikasi, kontrol kewaspadaan dan syarat yang perlu dipenuhi pelaku perjalanan di tengah pandemi COVID-19. "Sedang kami lakukan investigasi," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi saat dihubungi, Selasa. Langkah ini sejalan seperti yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Anas Ma'ruf dalam konferensi pers terbarunya yang dilakukan untuk menanggapi dugaan kebocoran data dari sistem milik mereka itu. Kementerian Kesehatan mengklaim akan melakukan audit forensik untuk memastikan dugaan kebocoran data seperti yang dipaparkan oleh VPN Mentor dalam penelitian berjudul "Indonesian COVID-19 Apps Leaks Private Data From Over 1 million People". "Kita lakukan upaya investigasi dan penelusuran serta audit forensik, bekerja sama dengan lembaga terkait," kata Anas menjelaskan langkah lanjutan terkait dugaan kebocoran data tersebut. Sebelumnya, VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN), melaporkan adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pada eHAC. Data- data yang bocor tidak hanya sekadar data yang ada di KTP, tapi juga sampai menyentuh data hasil tes COVID-19, paspor, data rumah sakit dan klinik yang telah melakukan pengetesan pada pengguna, hingga data pembuatan akun eHAC. Dugaan kebocoran data tersebut terjadi karena pembuat aplikasi menggunakan database Elasticsearch yang tidak memiliki tingkat keamanan yang rumit sehingga mudah dan rawan diretas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menonaktifkan database tersebut terhitung sejak 24 Agustus 2021, maka dari itu laporan ini baru diterbitkan seminggu setelah database tersebut seharusnya tidak lagi dapat akses. Kementerian Kesehatan pun menyebutkan data yang diduga mengalami kebocoran itu merupakan aplikasi eHAC yang lama yang tidak lagi digunakan sejak Juli 2021. Demi kenyamanan dan keamanan lebih optimal, para pengguna aplikasi eHAC versi lama dan belum terhubung dengan aplikasi pedulilindungi.id diminta untuk menghapus akun dan aplikasi tersebut dari gawai. (mth)
BKN Siap Laksanakan Tes SKD pada 2 September 2021
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyatakan bahwa BKN siap melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2021. "Sedang berjalan persiapan infrastruktur di BKN dan kami yakin siap melaksanakan tes pada tanggal 2 September 2021," kata Satya ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Selasa. Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar untuk para pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 2 September 2021. Tes ini akan dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, BKN pusat dan seluruh unit di bawah BKN sedang melakukan persiapan infrastruktur guna memaksimalkan fasilitas ujian bagi peserta. Satya mengatakan tidak ada kendala yang berarti selama masa persiapan tes SKD. "Semua sudah dikoordinasikan dan dibicarakan bersama pihak-pihak terkait, khususnya Satgas COVID-19 baik pusat maupun daerah," ucap Satya. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara panitia seleksi ASN (Pansel) dengan Satgas COVID-19 setempat agar bisa mengakomodasi peserta dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini juga terkait dengan aplikasi PeduliLindungi. Hingga saat ini, para pelamar tidak diwajibkan untuk mengunduh aplikasi tersebut, namun sebaiknya memerhatikan ketentuan dari instansi atau Satgas COVID-19 setempat. Satya kembali mengingatkan peserta untuk mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal sscasn.bkn.go.ig dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada "H-1" sebelum ujian. Formulir tersebut harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Terkait dengan wajib vaksin di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, Pansel instansi akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Tetapi, jika ketersediaan vaksin pada "H-3" belum mencukupi, maka Pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. "Peserta diharapkan memantau pengumuman instansi yang dilamar," kata Satya. Guna memantau pengumuman instansi yang dilamar, pada peserta seleksi atau pelamar CASN 2021 dapat mengunjungi laman data-sscasn.bkn.go.id/info. (sws)
Polda NTT Akan Tindak Tegas Pelaku Pemberi Pinjaman Daring Ilegal
Kupang, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif telah menegaskan akan menindak tegas para pelaku pemberi pinjaman daring ilegal di NTT, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Johannes Bangun. "Bagi masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal bisa melapor di Polda NTT dan polres jajaran NTT. Kapolda sudah memerintahkan kami untuk menindak tegas pelaku pinjaman online yang merugikan masyarakat," kata Dirreskrimsus Johannes kepada wartawan di Kupang, Selasa. Mantan Kapolres Kupang Kota itu mengatakan agar masyarakat tidak termakan tipuan pinjaman daring, ada beberapa diri-ciri dari pinjaman daring ilegal itu. Beberapa cici-cirinya adalah tidak memiliki badan hukum, bentuk koperasi atau Perseroan Terbatas. "Pinjaman online ilegal ini tidak memiliki badan hukum. Pada saat proses/negosiasi pinjaman diminta akses kontak nomor handphone, media dan galeri. Mereka juga melakukan pemotongan biaya admin kepada peminjam dengan besaran tidak wajar saat pencairan dilakukan," jelasnya. Ciri lainnya memberikan penawaran kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah tanpa perlu bertemu secara langsung. Kemudian memaksa para nasabah untuk mengikuti kebijakan dan ketentuan dalam aplikasi pinjaman daring, yakni dengan mengizinkan data kontak telepon pribadi nasabah bisa dibuka oleh pemberi pinjaman. Kemudian juga pada pinjaman daring ilegal itu, saat dilakukan penagihan pembayaran dan mengubah jangka waktu pinjaman tidak sesuai perjanjian. Apabila terlambat membayar cicilan atau melunasi pinjaman, pemberi pinjaman tidak saja melakukan penagihan kepada penerima pinjaman tetapi melakukan penagihan kepada kontak handphone yang telah diakses oleh pemberi pinjaman. 'Penagihan juga dilakukan dengan melakukan ancaman/intimidasi disertai menerbitkan gambar daftar pencarian orang yang memuat wajah peminjam," ujar dia. "Penagihan tidak dilakukan dengan tata cara penagihan sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 77 POJK 01 2016 tentang Penyelenggara Jasa Layanan Pinjam Berbasis Teknologi," tambahnya. Ada juga kasus di mana nasabah sudah membayar pinjamannya namun data pinjaman tidak dihapus. Dengan alasan tidak masuk dalam sistem. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, Satgas waspada investasi OJK sudah menutup 3.365 pinjaman daring ilegal. (sws)
POPULER
