ALL CATEGORY
Gubernur Babel Gencarkan Sosialisasi Prokes COVID-19 di Desa Terpencil
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menggencarkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 di desa terpencil dan pulau kecil, guna meningkatkan pemahaman warga dalam mencegah penyebaran virus corona jenis baru itu. "Kita harus menjaga kesehatan. COVID-19 ini berbahaya, apalagi kalau kita ada riwayat penyakit gula, jantung, stroke, asma, darah tinggi atau paru-paru. Ini yang bisa membahayakan nyawa kita," kata Erzaldi Rosman, saat kunjungan kerja di Desa Saing, Bangka, Sabtu. Ia mengaku dalam setiap kunjungan kerja di desa dan pulau kecil, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) itu lebih memfokuskan pada peningkatan pemahaman warga dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. "Ibu bapak harus pakai masker ya, jaga kesehatan. Insya Allah untuk vaksin akan kami lakukan segera. Jangan tidak vaksin, masker juga dipakai terus kalau keluar rumah," ujarnya. Menurut dia dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan dan vaksin COVID-19 ini dapat terhindar dari virus corona. Apalagi saat ini sudah ditemukan kasus COVID-19 varian delta di Bangka Belitung yang lebih berbahaya dan cepat menular, "COVID-19 varian delta ini merupakan varian baru dan lebih berbahaya, mengharuskan seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan tidak menganggap remeh kondisi saat ini," katanya. Selain mematuhi protokol kesehatan, gubernur juga meminta kepada masyarakat Desa Saing untuk tetap menjaga ketahanan tubuh agar dapat terhindar dari penyebaran corona. "Memang mati di tangan Allah, tapi jangan lantas membuat kita sombong. Kita tetap harus menjaga diri dengan memakai masker, cuci tangan lebih sering, kalau keluar rumah pakai masker. Saat pulang, mandi dulu, cuci tangan, baru berinteraksi dengan keluarga," ujarnya. (mth)
Dukung Gernas BBI Pelangi Sulawesi, BNI Kurasi dan Digitalisasi UMKM
Jakarta, FNN - Bank Negara Indonesia (BNI) turut ambil bagian dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo melalui kampanye Pelangi Sulawesi dengan ikut mengkurasi dan memberikan pendampingan kepada 111 UMKM yang memiliki produk berdaya saing global. Kegiatan itu dilaksanakan bersama dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. "Proses kurasi ini telah kami lakukan ke berbagai UMKM, antara lain kerajinan kain, makanan olahan, hingga kopi," kata Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu. Susi, demikian sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Gernas BBI 2021 selaras dengan fokus BNI untuk mendukung sektor UMKM melalui rangkaian kegiatan “Gelegar Entrepreneur”. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Program Enterprenuer Heroes, Festival Ide Bisnis, Pasar Digital UMKM, BNI Trade Forum, dan Xpora, yang membawa UMKM Indonesia menjadi lebih maju, berkembang dan “Lompat Lebih Tinggi” menuju globalisasi dan digitalisasi. Untuk mendukung pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, BNI Bersama Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dalam program BNI Xpora. Program tersebut disiapkan untuk melayani UMKM dengan orientasi ekspor lewat salah satu ONE STOP SHOPPING HUB di SMESCO Jakarta. "Melalui program Xpora, BNI menawarkan solusi digital terintegrasi yang akan membantu para UMKM untuk melakukan transaksi ekspor pasar global dengan tiga fitur utama, yaitu go produktif, go digital, dan go global," kata Susi. Tak hanya itu, BNI juga berkolaborasi dengan Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta BUMN dan lembaga terkait untuk meluncurkan program 'INDONESIA SPICE UP THE WORLD'. Terkait kinerja kredit pada UMKM, BNI tetap mencatatkan kinerja positif di tengah tekanan pandemi. Sampai dengan Juni 2021, portofolio kredit UMKM BNI sebesar Rp117 triliun, atau menyumbangkan 20,7 persen dari total kredit Perseroan. Portofolio kredit UMKM BNI tumbuh 9,15 persen secara year on year (YoY), mencerminkan upaya BNI mendukung UMKM untuk pulih dan bangkit mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini. Pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan ini secara dominan dikontribusi dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15 triliun hingga Juni 2021 atau naik 101 persen secara YoY. Gernas BBI bertema Pelangi Sulawesi yang diluncurkan merupakan bagian dari rangkaian program Gernas BBI yang didukung oleh beberapa kementerian, otoritas moneter, perbankan, serta pemerintah daerah dengan dipusatkan di Sulawesi. Ajang yang mengangkat tema besar dari Sulawesi ke Mancanegara ini mendorong kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bagaimana UMKM memiliki peran yang sangat krusial bagi perekonomian. "Bagaimana pun perekonomian kita ditunjang oleh UMKM, backbone ekonomi kita adalah UMKM. Kita juga berharap UMKM artisan Sulawesi Utara bisa naik kelas. Kami yakin provinsi Sulawesi Utara akan memberi kontribusi yang signifikan dengan 30 juta UMKM onboarding pada 2023," ujarnya. Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, fokus utama dari Gernas BBI kali ini adalah digitalisasi UMKM. "Hingga pertengahan Agustus tahun 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau lebih dari 22 persen dari total UMKM di seluruh Indonesia yang sudah onboarding ke platform perdagangan elektronik," katanya. Adapun dari 15 juta UMKM tersebut, sebut Lutfi, lebih dari 7 juta merupakan hasil onboarding selama masa kampanye Gernas BBI yang telah diluncurkan sejak Mei 2020. "Melihat perkembangan yang positif, kami optimistis target pemerintah untuk mendorong 30 juta UMKM onboarding ke platform digital pada akhir 2023 akan tercapai. Dan bahkan akan melebihi target yang akan ditetapkan oleh Bapak Presiden," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap dengan launching Gernas BBI Pelangi Sulawesi, produk artisan Sulawesi menuju pasar global dapat maksimal. "Kemendag yang dipimpin sahabat saya, Bapak Lutfi, juga akan memfasilitasi produk Sulawesi Utara terpilih melalui in store promotion," ungkapnya. Gernas BBI juga didukung Bank Indonesia yang diwujudkan melalui sinergi yang kuat dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah. "Dukungan diwujudkan berupa bentuk peningkatan kapasitas UMKM, mendorong peningkatan permintaan, serta menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi keuangan digital. Dukungan ini juga diperkuat dengan peran serta kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh daerah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Peluncuran Gernas BBI Pelangi Sulawesi ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai gagasan untuk mengajak masyarakat mencintai produk lokal. "Di era pemulihan lintas sektor saat ini, ajakan kepada masyarakat menjadi penting dan dibutuhkan, baik untuk membangkitkan perekonomian kita, yang sempat dilemahkan pandemi sejak 2020, maupun menciptakan kecintaan masyarakat kepada daerah," ujar Olly. Olly mengatakan, BBI menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah untuk menghasilkan produk-produk lokal maupun kerajinan yang kreatif, berkualitas, berbasis tradisi dan warisan budaya, dan terus berinovasi menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. (mth)
Balada Rezim Penakut
SESUNGGUHNYA rakyat harus iba dan kasihan terhadap rezim dan gerombolannya. Mereka tak pernah sepi dari rasa takut. Entah bayangan apa yang menggelayut di matanya. Kelihatannya rasa takutnya sudah akut sehingga kadang mereka takut pada ulahnya sendiri. Jejak ketakutan mereka terekam dengan jelas. Setelah mereka takut terhadap medsos (media sosial) dan ceramah agama, mereka kini takut pada gambar, coretan, dan tulisan alias mural. Bukan mereka tidak berdaya melawan rasa takut. Sebenarnya mereka sangat perkasa dan kuasa. Bahkan kekuasaannya mendekati absolut. Ketakutan terhadap medsos mereka tamengi dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) . Tak puas dengan UU, mereka bendung dengan SE (Surat Edaran) Kapolri tentang Hate Speech. Siapa pun yang ngomong - meski lewat medsos - yang isinya tidak membuat penguasa senang, langsung dipolisikan dan dikandangi. Mereka peralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka eksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Kadang-kadang buzzer memancing mancing rakyat biar bisa emosi dan marah. Kalau sudah marah, mereka tinggal lapor polisi lalu diciduk dan dipenjara. Namun, jika buzzer yang melanggar, polisi menjadi buta dan tuli. Perangkap mereka canggih sekaligus kurang ajar. Jiancuk tenan, kata Arek Suroboyo. Terhadap Islam mereka juga takut berlebihan. Mereka takut melihat jenggot, celana cingkrang dan ceramah agama. Mereka juga Parkinson melihat solidaritas dan soliditas umat Islam. Meski takut, mereka tak akan lari. Mereka intip dari bilik-bilik kekuasaan. Mereka melawan dengan segala kemampuan menggunakan tangan binaan. Perangkat hukum mereka pakai untuk bemper rasa takut. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan, FPI (Front Pembela Islam) diluluh-lantakkan. Ceramah agama dimata-matai dan kajiannya diintimidasi. Padahal, sejak 14 abad yang lalu ceramah agama ya seperti itu. Ada yang teriak-teriak sambil mengacungkan jari, ada yang gebrak meja, dan banyak yang lembut bersahaja. Tetapi, mereka sebatas ceramah. Tidak ada yang berubah baik isi ceramah maupun cara penyampaiannya. Mengapa tiba-tiba sang Rezim Petugas Partai alergi terhadap Islam. Bahkan semua yang berbau Islam seakan akan harus salah dan layak dibenci? Dulu mereka juga takut pada kaos dan baliho.Takut pula pada gambar Habib Rizieq. Fotonya diinjak dan dibakar dengan penuh kebencian. Belum lama ini sang pembakar sudah game over. Dia adalah Budi Djarot, yang kuburannya viral karena sempat amblas. Entah karena apa? Kini ketakutan rezim makin parah, mendekati stadium 4. Mereka tidak kuasa menatap mural anak-anak muda yang sedang berkreasi dengan tulisan kritis dan kreatif. Padahal, mural hanyalah saluran belaka, setelah tidak ada lagi tempat mengadu. Wakil rakyat tidak mungkin mendengarkan suara hati rakyat karena mereka sudah senyawa dengan rezim. Apa yang tertulis di tembok- tembok jalanan itu sesungguhnya suasana batin rakyat. Lihat saja bagaimana mereka secara lugas menyampaikan perasaan batin mereka. "Yang bisa dipercaya dari TV Cuma Adzan", "Kami Lapar Tuhan", "Jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art." Begitu takutnya dengan grafiti itu, sehingga membuat rezim langsung perintahkan aparat menghapusnya. Sebelumnya, mural di sejumlah daerah dihapus oleh aparat. Misalnya, mural yang menggambarkan wajah mirip Presiden Joko Widodo dengan tulisan "404: Not Found", di Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Ada juga mural bertuliskan 'WABAH SESUNGGUHNYA ADALAH KELAPARAN' yang terletak di Parung Serab, Ciledug, Kota Tangerang. Rezim mestinya takut jika rakyatnya tidak bisa makan, bukan takut pada bayangannya sendiri. Mereka mestinya takut menumpuk utang dan menyelewengkan anggaran. Mereka seharusnya takut memfitnah dan mengadu-domba umat Islam. Tampaknya mereka tidak takut ditawur rakyatnya sendiri. Mereka kini sedang takut kelakuannya sendiri, takut terbongkar kebobrokannya, dan keculasannya. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat bagaimana setiap hari dihantui ketakutan masa depan yang suram, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) setiap saat, dan tidak bisa makan. Yang dipikirkan hanya ketakutan mereka sendiri. Semoga ketakutan mereka menjadi kenyataan.
Dihadang Dari Seluruh Penjuru, Mampukah Anies Tetap Melaju?
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) DINAMIKA terkait Gubernur DKI Anies Baswedan ini menarik. Sejak kalahkan Ahok di pilgub DKI 2017, segalanya menjadi dinamis. Pendukung Anies dituduh bermain politik identitas. Tuduhan ini terutama datang dari pendukung Ahok. Kalau kita belajar teori solidaritas sosial, maka tak ada masalah dengan politik identitas. Sesuatu yang alami, tidak dapat dihindari, dan akan terus ada di sepanjang sejarah. PKB dengan NU-nya, PAN dengan Muhammadiyahnya, PBB dengan Masyuminya, semua menggunakan politik identitas. Apalagi kalau pilkada, putera daerah non-putra daerah jadi isu yang sangat kuat. Yang menjadi masalah bukan politik identitas. Selama calon pemimpin itu punya integritas, punya kapasitas, mampu bekerja baik dan membuat kota itu maju, tak perlu dipersoalkan identitasnya. Yang disoal mesti personalnya. Meski tak kentara politik identitasnya, tapi kalau personalnya bermasalah: tak punya integritas dan kapasitas, apalagi korup, ini yang jadi masalah buat rakyat dan bangsa. Ini yang akan merusak negara dan sejarah Indonesia. Ini yang harus dipersoalkan. Tapi kenapa isu pilkada DKI yang terus dipersoalkan? Publik membaca ada kekuatan besar, terutama kekuatan politik dan ekonomi, yang tidak menghendaki Anies. Kenapa Anies ditolak? Secara politik, Anies punya kans besar untuk menjadi presiden. Bahkan kans ini terbaca sejak Anies jadi Mendikbud. Secara ekonomi, Anies sulit berkompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Pembatalan pulau reklamasi menjadi salah satu buktinya. Nyata, jelas dan terang benderang. Tak ada kompromi jika itu melanggar aturan dan merugikan negara. Publik harus paham dan obyektif soal ini. Nampaknya, ini bukan kebijakan untuk keren-kerenan. Tapi ini kebijakan yang sungguh berisiko. Karena yang dihadapi adalah kekuatan ekonomi besar. Dua kekuatan, yaitu politik dan ekonomi ini yang nampaknya terus berupaya mengganggu Anies. Maka, semua ruang yang mendukung Anies ke kursi presiden dijegal, ditutup dan dihalangi. Semua hal yang berpotensi membuat popularitas, akseptabilitas (respek publik) dan elektabilitas Anies naik, akan diganggu. Pembahasan revisi UU Pemilu yang sudah masuk ke prolegnas DPR, mendadak ditarik. Dengan revisi UU Pemilu, 2022 dan 2023 akan ada pilkada. Surveinya, elektabilitas Anies 60-65 persen jika pilgub DKI digelar tahun 2022. Akhirnya, rencana revisi UU Pemilu dibatalkan. Tidak sampai disitu. Formula E sebagai even internasional yang akan digelar oleh Anies di 2022 juga berupaya dibatalkan dengan interpelasi. Tidak main-main, ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi. Macam-macam argumennya. Intinya, mau jegal Anies. Kenapa diinterpelasi, karena even ini dianggap akan semakin mempopulerkan nama Anies. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di mata dunia internasional. Jika ini terealisir, akan ikut memuluskan jalan Anies ke istana. Namun, 7 fraksi di DPR menolak interpelasi tersebut. Tetap mendukung terlaksananya Formula E di 2022. Kalau even ini terlaksana, maka komitmen fee yang sudah terbayar tidak hilang, dan peluang investasi di Indonesia, dan di Jakarta khususnya, akan terbuka. Dengan begitu, ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sedang loyo karena pandemi. Tampaknya manuver interpelasi gagal lagi. Tidak sampai di situ, Jakarta Internasional Stadium (JIS), lapangan sepakbola bertaraf internasional ini pun juga digugat. Demi hemat anggaran di masa pandemi, JIS diprotes dan diminta untuk dihentikan. Stadion yang lebih megah dari stadion Real Madrid ini dianggap akan menjadi pembangunan monumental Anies. Ada yang khawatir stadion ini akan semakin melambungkan nama Gubernur DKI Jakarta ini. Setelah pilkada diundur ke 2024, Formula E diinterpelasi dan JIS digugat, entah apalagi yang akan dipersoalkan di DKI. Publik memprediksi, gangguan kepada Anies tidak akan berhenti sampai disini. Kabarnya, sudah ada gerilya ke parpol-parpol untuk menghalangi dukungan ke Anies maju di pilpres 2024. Nasibmu Nis... Nis... Tapi kalau Tuhan menghendaki Anies jadi presiden, ya takdirnya akan tetap jadi presiden. Tugas Anies yang tinggal setahun lagi di Jakarta ini adalah menuntaskan janji-janjinya dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai. Tetap harus jaga integritas, karena rakyat butuh pemimpin yang berintegritas selain berkapasitas. Soal presiden, serahkan kepada rakyat, karena rakyat tidak akan buta untuk melihat mana yang terbaik buat bangsa ini. Tugas para pemimpin, khususnya pemimpin daerah adalah menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik, bukan sibuk main medsos dan bikin pencitraan di media. Ke depan, rakyat butuh pemimpin yang jujur dan apa adanya. Bukan pemimpin yang banyak polesan. Jakarta, 28 Agustus 2021
Anggota DPR Sebut Pembabatan hutan di Manggarai Barat Ancam Air Bersih
Kupang, FNN - Komisi IV DPR menyatakan bahwa pembabatan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hutan Lindung Bowosie yang berlokasi di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mengancam krisis air bersih di daerah itu. “Hutan Bowosie adalah sumber mata air minum satu-satunya bagi masyarakat Kota Labuan Bajo.Jika hutan ini dibabat dikhawatirkan menggangu kebutuhan air bersih di Labuan Bajo," kata anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema, dihubungi ANTARA dari Kupang, Sabtu. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat ini harapan masyarakat di daerah itu, kini bertumpu dari hutan Bowosie saja karena masih ada tiga aliran kali yang berhulu dari Bowosie. Tiga aliran kali itu berasal yang berasal dari Wae Mese, yakni aliran Wae Nuwa, Wae Sipi dan kali Wae Baling. Wae dalam bahasa setempat berarti sungai. "Jika hutan dibabat, maka rakyat terancam mengalami kesulitan air bersih. Demikian pula, sungai terancam kering, sehingga pasokan air untuk lahan-lahan pertanian berkurang,” kata dia. Apalagi saat ini, pemerintah telah mengalih fungsi lahan seluas 400 Hektare di hutan Bowosie untuk kepentingan bisnis pariwisata yang dikelola Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo Flores. Dalam desain perencanaan, lahan alih fungsi akan dibangun hotel, perumahan komersial, restoran, dan teater. Pembabatan hutan semakin berakibat buruk bagi masyarakat Labuan Bajo karena mereka kehilangan hutan sekaligus air. “Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Masyarakat kehilangan hutan, serentak pula kehilangan sumber air untuk kebutuhan sehari-hati, juga untuk pertanian dan peternakan,” kata dia. Ia mengingatkan, status hutan Bowosie adalah hutan produksi dan bersebelahan dengan hutan lindung. Maka, apabila akan digunakan untuk tujuan non kehutanan, terlebih dahulu harus mengurus analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan persetujuan lingkungan untuk mengurus persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun, kenyataannya saat ini pembabatan hutan belum ada izinnya, tidak transparan, dan cenderung disembunyikan dari masyarakat. Sementara itu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Manggarai Barat, Stefanus Nali, melalui staf KPH Manggarai Barat Hasan mengatakan bahwa polemik pembabatan hutan Bowosie itu di luar dari hutan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan kepada BPOLBF. "Soal pembabatan hutan oleh KLHK itu diluar dari lahan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan ke BPOLBF," ujar dia. Hutan yang dibabat itu luasnya mencapai tiga sampai empat hektare dan direncanakan akan digunakan untuk menanam pohon atau bunga yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan mempercantik bukit-bukit sekitar Labuan Bajo selain itu juga akan dibangun juga bangunan untuk persemaian. (sws)
Penangkapan Waloni untuk Menyamakan Skor?
By Asyari Usman SELANG dua hari Muhammad Kece ditangkap, Bareskrim Polri menahan mantan pendeta Yahya Waloni dengan tuduhan yang sama. Pasal-pasal yang dikenakan pun sama. Mereka didakwa menista agama. Kece dituduh menghina Islam, Quran dan Nabi SAW. Waloni disangkakan menista Injil, atau menista agama Kristen. Waloni juga disebut melakukan perbuatan SARA. Kece ditangkap pada 24/8/2021 di Bali sedangkan Waloni ditahan pada 26/8/2021 di Cibubur. Penangkapan Waloni sangat menarik untuk disimak. Mengingat waktunya begitu dekat dengan penahanan Kece. Tak salah kalau Anda menyangka penangkapan Waloni merupakan tindakan “levelling the score” alias “menyamakan skor”. Apa maksud menyamakan skor? Saya yakin Anda semua paham. Di Indonesia ini, sejak Jokowi berkuasa, umat Islam tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Bahkan, kebalikannya, umat Islam dipoiokkan, ditindas, diminoritaskan perasaannya. Ini terbukti dari maraknya penghinaan terhadap Islam yang dibiarkan saja oleh penguasa. Para pelaku tidak dikejar. Proses hukum terhadap para penista, kalau pun ada laporan dengan bukti-bukti kuat, cenderung dibertele-telakan. Akhirnya menguap begitu saja. Sebaliknya, jika para ustad dan ulama yang dituduh melakukan pelanggaran, para penegak hukum cepat sekali. Dalam hitungan jam sudah dimulai proses hukumnya. Langsung ditahan dan dijadikan tersangka. Kasus-kasusnya diprioritaskan. Kece ditangkap setelah semua pimpinan umat Islam mendesak. Dan setelah netizen di seluruh pelosok negeri mengisyaratkn bahwa hukum jalanan akan menjadi alternatif jika si penista tidak ditangkap. Akhirnya Kece ditangkap. Tetapi, skor 1-0 ini sepertinya tidak boleh dibiarkan. Orang lain melihat penangkapan Kece sebagai tindakan “penguasa yang tunduk pada umat Islam”. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada “balancing act” (tindakan penyeimbang). Skor harus disamakan. Paling tidak! Kalau bisa, skor harus selalu 1-2 atau 1-3. Rupanya, ada jalan untuk menyamakan skor itu. Waloni orangnya. Kebetulan sekali mantan pendeta kelas berat ini rajin menyampaikan ceramah keras. Banyak ceramah keras Waloni yang bertema menggugat Injil. Berkali-kali dia menyebut Injil palsu dan dia mengaku bisa membuktikannya. Isi ceramah tentang Injil ini konon dilaporkan ke Bareskrim Polri. Polisi bertindak cepat. Waloni ditahan dua hari setelah Kece ditangkap. Skor menjadi sama: 1-1.[] (Penulis wartawan senior)
Dasar Otak Udang
Oleh Sugengwaras Namanya udang, otaknya jadi satu dengan kotorannya. Berbeda dengan ada udang di balik batu, di siini udangnya tersamar oleh batu, artinya udang menjadi tujuan utama yang disembunyikan di belakang batu. Dengan kata lain sehebat-hebatnya udang yang disamar/dilindungi batu, punya habitat yang menjijikkan, karena dikodratkan otaknya yang hebat itu berdekatan dengan kotorannya. Begitu juga dengan manusia, yang kadang aneh cara berpikir dan berpandang. Misalnya LBP, yang dengan semangat dan bangganya mengabarkan, mengobarkan, dan mengibarkan tentang akan didirikan pabrik Vaksin oleh Cina di Indonesia yang direncanakan April 2022 sudah berproduksi. Seakan tidak disadari bahwa di balik kehebatan LBP di mata Jokowi, ternyata tidak mempunyai rasa bangga dan rasa bahagia terhadap bangsa sendiri. Bela Cina Abaikan Pribumi Bagaimana tidak, seharusnya sebagai menteri dengan predikat menteri segala urusan itu harus diimbangi dengan jiwa dan pikiran seorang negarawan. Artinya seharusnya LBP berpikir, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Konkritnya, dia seharusnya malu, berkoar-koar kepada orang banyak, merasa puas dan bangga terhadap bangsa asing, Cina yang akan bisa berkarya dan berproduksi dengan menggunakan tanah/bumi pertiwi padahal ada anak pribumi yang mampu seperti itu, ambil contoh dr Terawan dan dr Siti Fadilah. Saya yakin jika kedua anak bangsa ini dimanfaatkan dan diberdayakan, tidak akan kalah dengan andalan LBP, Cina yang dibangga banggakan itu. Dari sini dapat diduga, apa dan bagaimana sesungguhnya yang terpikir dan terbayang di otak LBP, meskipun saya yakin otaknya bukan otak udang. Semoga Allah Subhanallahu Wataala, Tuhan Yang Mahakuasa, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada LBP yang banyak dipuja banggakan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, kita layak berterima kasih kepada LBP, karena suka tidak suka, apa komentar LBP merupakan hak pribadinya. Di sisi lain, ada hikmahnya untuk kita, agar kita mau tidak mau, enak tidak enak, tetap mengedepankan, memanfaatkan dan memberdayakan saudara sendiri, teman sendiri, bangsa sendiri dalam berdoa, berucap maupun bertindak terkait masa depan yang lebih baik. *) Purnawirawan TNI AD.
Waloni Tidak Sama dengan Kece
By M Rizal Fadillah MENEMPATKAN pandangan keagamaan yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya adalah hal yang wajar. Konsekuensi dari pluralisme yang dihargai. Kasus Yahya Waloni dan Muhammad Kece berbeda dalam konteks penghinaan atau penistaan agama. Kece menista sedangkan Waloni tidak. Kece berkoar dengan menafsirkan seenaknya tanpa dasar dan basis keagamaan yang cukup tentang Nabi Muhammad yang disebut pengikut Jin atau bersalam muslim mengganti Allah dengan Yesus. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan pemahaman Kristiani. Itu adalah hawa nafsu Kece sendiri. Berbeda dengan Waloni yang menyatakan bahwa Bible palsu maka hal ini menjadi keyakinan umat Islam pada umumnya. Jika sebagai orang Kristen Kece menyatakan bahwa Qur'an tidak benar bahkan palsu maka itupun adalah haknya. Ia tidak meyakini Qur'an. Tapi jika ia menyatakan Qur'an itu adalah igauan Nabi Muhammad misalnya, maka itu penistaan. Karena ia telah menafsirkan dimana keyakinan Kristiani juga tidak menggambarkan demikian. Yahya Waloni menyebut bahwa Bible itu palsu tentu berdasarkan pemahaman ilmu teologi yang dikuasainya. Ia akan mampu mempertanggungjawabkan dengan dasar keyakinan dan keilmuannya. Jika ada argumen bantahan maka pandangan Yahya itu bisa dibawa ke ruang diskusi teologis. Demikian juga jika ada orang lain yang merasa berpengetahuan bahwa Al Qur'an itu palsu misalnya, itupun dapat diperdebatkan pula. Kece nampaknya bukan orang yang berpengetahuan dalam soal agama baik Islam maupun Kristen. Ungkapannya lebih pada sentimen keagamaan dan mencari sensasi bahkan komersial karena berujung pada donasi. Bukan eksplanasi dari substansi sebuah religi. Kini keduanya diproses secara hukum. Untuk Kece ujarannya mengandung kebencian dan yang bukan menggambarkan pandangan Kristiani, karenanya tidak mudah untuk mendapat dukungan terbuka dari umat Kristen. Justru kecaman besar dari umat Islam yang didapat. Sebaliknya Waloni yang diposisikan penyeimbang atau balas dendam tentu akan mendapat support dan perhatian dari umat Islam. Membawa perdebatan tentang orisinalitas Bible ke ruang hukum justru dapat mengguncangkan. Waloni akan menempatkan sebagai bagian dari elemen pembela Islam. Ruang sidang menjadi arena pembuktian. Berbeda dengan si Kece yang dinilai ngelantur ujarannya karena sangat tidak berbasis dalil atau kajian. Umat tinggal mengikuti saja buka-bukaan soal agama di forum hukum yang tentu berdampak SARA dan menjadi perhatian nasional, bahkan Internasional. isu menariknya adalah "Bible itu palsu". Semestinya "balas dendam" dan perdebatan keagamaan yang dibawa ke ruang Pengadilan seperti ini tidaklah perlu jika Pemerintah cinta damai dan menjaga kerukunan. Bisa saja kasus Waloni menjadi magnet baru dari sentimen keumatan dan keagamaan. Membangun fanatisme dan membuka celah friksi. Yahya Waloni tidak sama dengan Kece sang pemaki umat dan penista agama. Kece lebih dekat dan sama dengan Abu Janda ! *) Pemerhati politik dan Kebangsaan
Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan Pos PBB
Jakarta, FNN - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Pos Perserikatan Bangsa-Bangsa (Postal Operations Council/POC) pada Kongres ke-27 Universal Postal Union (UPU) yang diselenggarakan di Abidjan, Pantai Gading, pada 25 Agustus 2021. Delegasi Indonesia yang dipimpin Duta Besar RI untuk Senegal yang wilayah akreditasinya meliputi Pantai Gading, Dindin Wahyudin, berhasil mendapatkan 91 suara dalam pemilihan tersebut. “Terpilihnya Indonesia sebagai anggota POC UPU merupakan bukti kepercayaan dunia internasional atas peran aktif Indonesia selama ini dan ke depan dalam pengembangan layanan pos global,” kata Dubes Dindin dalam keterangan tertulis KBRI Dakar, Jumat, 27 Agustus 2021. Selain itu, ujar Dindin, terpilihnya Indonesia sebagai anggota POC UPU memiliki arti strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam mendukung konektivitas dan pembangunan di Indonesia melalui layanan pos yang maju dan inovatif. Dengan demikian, untuk periode 2021-2024 Indonesia akan mewakili kawasan Asia Selatan dan Oseania bersama Jepang, China, India, Singapura, Australia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia. Menurut Antara, Indonesia sebelumnya bersaing dengan 20 negara lainnya memperebutkan 11 kursi yang tersedia pada kelompok IV POC UPU untuk Kawasan Asia Selatan dan Oseania. UPU ditetapkan sebagai badan khusus PBB yang menangani bidang pos sejak 1 Juli 1948. UPU merupakan forum utama pertemuan negara-negara anggota dan penyelenggara layanan pos seluruh dunia. Negara-negara anggota UPU merumuskan dan menetapkan peraturan pos internasional seperti administrasi pos, operasional/tata laksana pos internasional, serta produk dan jasa layanan pos. UPU juga menyediakan asistensi teknis kepada negara anggotanya dalam mengembangkan sektor pos. Berkantor pusat di Bern, Swiss, UPU memiliki 192 negara anggota. UPU memiliki dua dewan utama yaitu Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC). CA merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan rencana strategis dan fungsi-fungsi dalam UPU, yang mencakup urusan regulasi, administrasi, legislasi, dan aspek-aspek legal. Sedangkan POC merupakan dewan yang menangani urusan teknis maupun operasional layanan pos. (MD).
Badan Pangan Nasional Belum Sesuai Amanat Undang-Undang
Jakarta, FNN - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 belum sesuai dengan yang diamanatkan pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Faisal Basri mengatakan hal tersebut di Jakarta, Jumat, 27 Agustus 2021. Kewenangan BPN yang tertuang dalam Perpres 66/2021 sangat terbatas dan tidak seperti desain awal yang tertuang dalam UU 18/2012. Dia menerangkan, ide awal pembentukan BPN yaitu badan yang mengatur pangan nasional secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan. "Desain awal mencoba sebagai super body, karena mengurusi dari hulu sampai hilir pangan untuk rakyat. Dari ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, mulai produksi, distribusi, konsumsi, harga, hingga persoalan stunting pun ada," kata Faisal, sebagaimana dikutip dari Antara. Akan tetapi, kata Faisal, ide awal BPN yang memiliki banyak kewenangan itu dinilai tumpang tindih dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Apalagi perihal pangan nasional kerap diatur oleh kementerian dan lembaga yang dominan terkait kebijakan-kebijakannya. Faisal mencontohkan, komoditas gula dengan gula rafinasinya dan garam lebih banyak diurus oleh Kementerian Perindustrian. Komoditas beras lebih dominan dari Kementerian Perdagangan terkait impor, dan impor daging lebih banyak diurus oleh Kementerian Pertanian. "Sehingga BPN yang di Perpres 66/2021 itu menyisakan sedikit sekali kewenangan, membuat BPN tidak bertaring," katanya. Menurut pandangannya, BPN hanya akan mengarah pada kebijakan terkait pangan. Namun, institusi yang melaksanakannya adalah kementerian atau lembaga lain. "Mirip seperti sekarang BPN hanya mengarah pada kebijakannya saja, tapi yang melaksanakan Bulog. Sama saja seperti sekarang," kata dia. Faisal berpendapat BPN yang baru dibentuk tersebut belum bisa disebut sebagai obat mujarab ketahanan pangan nasional. Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional beberapa hari lalu sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Pangan Nasional akan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan yang akan dipimpin oleh seorang kepala dan berada serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beberapa fungsi Badan Pangan Nasional yaitu melakukan koordinasi, perumusan, penetapan kebijakan terkait pangan. Melakukan pengadaan dan penyaluran pangan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pangan, hingga pengembangan sistem informasi pangan. (MD).
POPULER
