ALL CATEGORY
KPK Memaksimalkan Data Kependudukan Cegah Kerugian Penyaluran
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, pemanfaatan data kependudukan harus dimaksimalkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak menimbulkan kerugian negara. Lili mengatakan, berdasarkan pengelolaan data penerima bansos yang dilakukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020, teridentifikasi data ganda menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bansos. "Tentu menimbulkan kerugian negara, khususnya dalam penyelenggaraan bansos oleh berbagai pihak, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah pada masa pandemi Covid-19," ucap Lili saat webinar "NIK, Penting Gak Sih?" yang diadakan Sekretariat Stranas PK, Rabu, 25 Agustus 2021. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Lili, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2020 untuk mendorong pentingnya penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dalam pendataan penerima bansos. "Data NIK ini tentu harus tervalidasi dengan data dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil). Memastikan tidak ada lagi data ganda, orangnya belum meninggal atau kemudian tidak fiktif dan ke depan kami harapkan data tersebut dapat dan mudah sekali bisa diintegrasikan. Jadi, tidak membuat sulit ketika kegiatan akan dilakukan," ucap Lili, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, pelaksanaan aksi Stranas PK Periode 2021-2022, salah satu di antaranya adalah mendorong perluasan pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral. Kementerian/lembaga sebagai pelaksana aksi telah memastikan integrasi data penerima program pemerintah tersebut dapat dipastikan secara administratif. Ia mengatakan, adanya data ganda maupun data anomali dapat dihindari saat pemberian program penanganan Covid-19 dan saat kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Yang kedua, dari aksi tersebut telah tercapai tingkat kepadanan NIK sekitar 82 persen untuk data terpadu kesejahteraan dan 100 persen untuk data penerima bantuan dan ini sudah dipastikan terverifikasi dengan data kependudukan yang ada," tutur Lili. Selanjutnya melalui aksi itu, penggunaan NIK dapat digunakan sebagai syarat untuk pemberian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan basis data pelaksanaan vaksin. "Jadi, bagaimana data tersebut menjadi sangat penting dengan menggunakan NIK yang ada," kata Lili. Ia mengharapkan interoperabilitas data nasional secara sistem teknologi informasi bisa terwujud. "Diharapkan dukcapil bisa berbagi data untuk validitas NIK penerima bantuan sosial beserta dengan perubahannya. Kementerian Sosial bisa berbagi data peserta program bantuan sosial. Kementerian dan lembaga pengelola bantuan sosial bisa memanfaatkan data tersebut," ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, diharapkan ke depan dipastikan semua program bansos akan semakin efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan diterima orang yang tepat. "Untuk mencapai semua itu dibutuhkan kerja sama, dibutuhkan sinergitas yang baik dan adanya partisipasi. Tentu kami harapkan adanya kolaborasi antarkementerian dan lembaga sebagai pengelola bantuan sosial, khususnya pemutakhiran data dengan berbagai data. Jadi, data balikkan dengan sumber data utama agar posisi data selalu ter-update dan siap setiap saat manakala dibutuhkan," kata Lili. (MD).
Harga Ekspor Karet Diprediksi Menguat Hingga Akhir Tahun
Medan, FNN - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara memprediksi harga ekspor karet alam akan bertahan menguat hingga akhir tahun 2021. Kabar gembira bagi petani karet tersebut terjadi akibat kekurangan bahan baku di tengah meningkatnya permintaan di pasar internasional. "Harga ekspor karet SIR20 pada Agustus 2021 misalnya rata-rata di kisaran 1,73 dolar AS per kg dan harga itu diprediksi bertahan bahkan bisa menguat lagi,"ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, di Medan, Selasa (24/8). Harga karet pada Agustus yang sebesar 1,73 dolar AS per kg itu naik dari dari posisi Juli yang masih sebesar 1,63 dolar AS. Bertahan mahalnya harga karet di pasar internasional akibat dampak kekurangan pasokan dari negara produsen pada saat permintaan yang cenderung meningkat meski masih ada pandemi Covid-19. Kekurangan pasokan itu sebagai dampak produksi karet alam yang berkurang karena faktor cuaca, ditambah adanya gangguan pengiriman akibat kekurangan kontainer. Kurangnya kontainer itu sebagai dampak banyaknya pengiriman/ekspor setelah sebelumnya terganggu akibat pandemi Covid-19. "Kalau pun ada penurunan harga diprediksi bertahan di angka 1,70 an dolar AS per kg," ujar Edy, sebagaimana dikutip dari Antara. Ada pun menyangkut volume ekspor, menurut Edy, pada Agustus, ekspor diperkirakan lebih tinggi dari Juli. Prediksi adanya peningkatan itu karena banyaknya permintaan ditambah volume dari ekspor yang tertunda sebelumnya. Pada Juli 2021, volume ekspor karet alam Sumut tercatat 31.148 ton atau naik 5,3 persen dibandingkan bulan Juni. Secara total, ekspor karet Sumut pada Januari-Juli 2021 sudah sebesar 218.425 ton atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Ekspor karet Sumut tahun ini terbesar masih tetap ke Jepang atau 23,73 persen, Amerika Serikat 21,68 persen, Brazil (9,59), Turki (6,73), dan Republik Rakyat Tiongkok 5,75 persen. "Syukur di tengah masih ada pandemi Covid-19, volume dan harga jual karet alam meningkat terus," katanya. (MD).
Anies Kenang Elly Kasim Sebagai Sosok Peduli Jakarta
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengenang penyanyi legendaris asal Sumatera Barat, Elly Kasim, sebagai sosok peduli, terutama terhadap permasalahan di Jakarta. "Saya mengenalnya lebih ke pribadi, pribadi yang selalu peduli. Saya banyak berinteraksi beberapa tahun ini dan di luar dari dunia film dan lain-lain. Saya melihat almarhumah sebagai orang pribadi yang peduli pada masalah-masalah di Jakarta," kata Anies Baswedan, di rumah duka Elly Kasim, di Jl. Beton No 68, Kayu Putih, Jakarta Timur, Rabu, 25 Agustus 2021. Anies Baswedan mengatakan sering berkomunikasi dengan mendiang Elly Kasim beberapa waktu belakangan, dan menyebut ia sering diberikan masukan. "Elly Kasim sering memberikan masukan, sering menitipkan pesan dan warga yang selalu perhatian pada masalah di Jakarta, itu yang saya rasakan," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies berharap segala amal kebaikan yang dilakukan oleh Elly Kasim semasa hidupnya dapat diterima di sisi-Nya. "Saya yakin insya Allah beliau husnul khotimah dan insya Allah dari kebaikannya, amal jariyahnya menjadi pahala tanpa henti," ujar Anies. Sebelumnya, penyanyi legendaris asal Sumatera Barat, Elly Kasim, meninggal dunia pada usia 76 tahun di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, akibat peradangan usus. Elly Kasim merupakan seorang penyanyi yang sering membawakan lagu-lagu berbahasa Minang. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah lagu berjudul "Ayam Den Lapeh". Almarhumah Elly Kasim rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, usai sholat jenazah terlebih dahulu di mushola dekat kediamannya di Kayu Putih, Jakarta Timur. (MD).
Bagi Penggemar, Medan Tawarkan Durian Bakar
Medan, FNN - Tidak hanya kelapa hijau muda bakar, kini penggemar durian pun bisa menikmati hal yang sama. Di Kota Medan, Sumatera Utara ini menawarkan durian bakar, yang aromanya sudah tidak terlalu menyengat, tetapi rasanya masih nikmat ketika disantap. Penjual durian bakar, Patar Siahaan, di Medan, Rabu, 25 Agustus 2021 mengatakan, ia menemukan cara baru itu setahun lalu sejak pulang dari rumah temannya yang ada di Pulau Jawa. Buah durian dibakar bagian kulitnya sekitar sepuluh menit. Dia kemudian mengadaptasi hal tersebut. Sejak dua pekan lalu, ia sudah mulai mempunyai pelanggan loyal terhadap durian bakar. Para pelanggan, kata dia, mengaku menyukainya karena bau yang menyengat menjadi berkurang, rasa lebih enak. Mereka meyakini dapat menghilangkan kandungan kolestrol dan gas yang ada dalam buah duran yang dibakar itu. Harga yang ditawarkan juga normal seperti beli durian biasa. Mulai dari kisaran Rp 30.000 hingga Rp 70.000 per buah sesuai dengan ukuran durian yang dipilih pelanggan. Sementara berbicara khasiatnya, ia mengatakan, buah durian atau bernama latin Durio Zibethinus itu setelah dibakar, kolesterol dan kadar gulanya akan hilang. "Yang hipertensi pun makan durian bakar tidak berpengaruh tensinya. Satu lagi, begitu kita makan durian bakar, tidak ada bau durian di mulut kita," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara Ayana, salah seorang penikmat durian bakar mengatakan, durian bakar memiliki tekstur yang jauh lebih lembut dari buah durian biasa yang tidak melalui proses pembakaran. "Rasanya lebih enak, dia kayak lebih lemak gitu sih. Kita makan itu kayak megang mentega, lebih lembut dan lebih lemak," katanya. (MD).
Tanggapi Pidato Harris China Ingatkan Amerika Serikat Soal Afghaninstan
Beijing, FNN - China menanggapi pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tentang isu Laut China Selatan dengan mengingatkan AS soal isu Afghanistan. "AS bisa datang dan pergi kapan saja tanpa berkonsultasi dengan komunitas internasional, bahkan sekutunya. Ini dapat mencoreng, menekan, memaksa, dan menggertak negara lain sesuka hati tanpa menghormati. Hanya demi menjaga AS sebagai negara utama sesuai keinginannya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin di Beijing. Dia melihat situasi terakhir di Afghanistan menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sifat asli dari apa yang disebut perintah AS. "AS selalu berusaha membenarkan egoismenya dan menindas dengan 'aturan' dan 'ketertiban'. Tetapi sekarang berapa banyak orang yang akan percaya?" kata Wenbin. Sebelumnya dalam pidato di Singapura, Kamala Harris menuduh China memaksa dan mengintimidasi untuk mendukung klaim yang tidak berdasarkan hukum di Laut China Selatan. Pada Senin (23/8), Wenbin juga mengatakan AS merupakan faktor terpenting dalam situasi terkini di Afghanistan sehingga harus tetap menjalankan tanggung jawabnya. "Pihak AS berulang kali dan secara eksplisit berjanji akan membantu Afghanistan dalam menjaga stabilitas, mencegah kekacauan, dan mendukung perdamaian. AS harus bisa menyesuaikan kata-kata dengan perbuatannya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Wenbin, China telah lama memberikan bantuan dalam pembangungan ekonomi dan sosial di Afghanistan. (MD).
Survei Fixpoll: La Nyalla Mattalitti Masuk Sepuluh Besar Capres
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Muhammad Anas RA menyatakan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam sepuluh besar calon potensial presiden." "LaNyalla Mattalitti masuk dalam sepuluh besar calon potensial sebagai presiden," ucap Muhammad Anas RA dalam keterangan tertulis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, Selasa. Dalam pertanyaan tertutup, LaNyalla menempati posisi sepuluh besar dengan perolehan 0,8 persen. Ia berada di atas nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat 0,7 persen, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 0,5 persen, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,3 persen. Persentase LaNyalla juga berada di atas Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang masing-masing memperoleh 0,2 persen. Anas menjelaskan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas survei dengan persentase sebesar 20,7 persen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berdekatan, dimana masing-masing memperoleh 15,2 persen dan 12,8 persen. Posisi keempat ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,8 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 6,9 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 4,9 persen, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 2,7 persen. "Ketua DPR Puan Maharani dan mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo masing-masing mendapatkan 2,5 dan 1,1 persen," ucapnya. Selain itu, Anas menjelaskan bahwa di dalam survei yang dilakukan, ia juga mengajukan pertanyaan terkait isu presiden tiga periode. Hasilnya, sebanyak 53,4 persen masyarakat tak setuju dengan adanya isu tersebut. Masyarakat mayoritas tak setuju jika Jokowi menjabat sebagai presiden tiga periode. Begitu pun jika dipasangkan dengan Prabowo pada Pilpres 2024," ungkap Anas. Sebanyak 43,8 persen masyarakat tak setuju jika Jokowi menjabat sebagai presiden tiga periode meski dipasangkan dengan Prabowo. Akan tetapi, terdapat 14,4 persen yang menyuarakan persetujuan mereka. Survei Fixpoll Indonesia melibatkan 1.240 responden di seluruh Indonesia yang diwawancarai langsung pada 16 Juli - 27 Juli 2021. Untuk margin of error survei sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Kejagung Siap Hadapi Gugatan Terkait Sitaan Asabri
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan Panama, Shining Shipping SA terkait penyitaan 51 persen saham PT Trada Alam Minera Tbk pada PT Hanochem Shipping milik Heru Hidayat, terdakwa korupsi PT Asabri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung RI Supardi, Selasa, mengatakan tidak masalah dengan gugatan tersebut dan siap menghadapinya. "Hak setiap orang mengajukan gugatan, kami pasti tetap akan menghadapi gugatan itu. No problem," ujar Supardi. Menurut Supardi, pihaknya mengetahui adanya gugatan tersebut dari rekan-rekan media. Namun demikian, gugatan tidak akan menghambat proses hukum yang sedang ditangani Kejagung RI terkait korupsi Asabri. "Gugatan sama sekali tidak menghalangi penyelesaian perkara," katanya pula. Perusahaan Panama, Shining Shipping SA menggugat Kejagung RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait penyitaan 51 persen saham PT Trada Alam Minera Tbk pada PT Hanochem Shipping. Penyitaan itu dilakukan karena Komisaris Utama (Komut) PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri tahun 2016-2019. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (23/8), gugatan itu mengantongi nomor 199/G/2021/PTUN.JKT Shining Shipping SA mengaku kaget dengan penyitaan itu, karena tidak tahu apa-apa. Dalam gugatannya, Shining Shipping meminta hakim pengadilan mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No Print 141/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2021 mengenai penyitaan terhadap 51 persen saham PT Trada Alam Minera Tbk pada PT Hanochem Shipping Lalu, memerintahkan tergugat (Kejagung, Red) untuk mencabut Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No Print 141/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2021 mengenai penyitaan terhadap 51 persen saham PT Trada Alam Minera Tbk pada PT Hanochem Shipping. Shining Shipping juga meminta hakim pengadilan untuk menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Tersangka Heru Hidayat saat ini tengah menjalani sidang bersama tujuh terdakwa lain, termasuk mantan Dirut Asabri Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri. Mereka didakwa korupsi hingga merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun. Selain itu, Heru bersama Benny Tjokrosaputro dan Jimmy Sutopo juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, untuk kedua kalinya Kejagung digugat terkait perkara dugaan tidak pidana korupsi di PT Asabri. Sebelumnya, awal Juli lalu Kejagung RI juga digugat praperadilan terkait penyitaan aset oleh Jimmy Tjokrosaputro yang merupakan adik dari tersangka Asabri, Benny Tjokrosaputro. Gugatan terkait penyitaan aset berupa tanah yang berdiri bangunan Hotel Brothers Inn di Jawa Tengah dan Solo, yang menurut termohon aset tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Asabri. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan, karena penyitaan yang dilakukan Kejagung RI sah. (sws)
KPK Hilang Akal Sehat
By M Rizal Fadillah RENCANA KPK untuk melibatkan nara pidana koruptor dalam melakukan penyuluhan anti korupsi adalah sesuatu hal di luar akal sehat. Koruptor itu bukan teladan tetapi profil yang memalukan. Aneh, apa yang sebenarnya ada dalam benak para pimpinan KPK saat ini ? Sejak Firli Bahuri memimpin KPK rasanya lembaga anti-rasuah ini ruwet terus. Firli memang tidak kompeten. Nafsu Kepolisian menempatkan perwiranya dimana-mana sangat tidak konstruktif. Tidak mampu menangkap Masiku, gonjang-ganjing TWK, dan kini koruptor yang menjadi penyuluh anti korupsi. Fasilitas Lapas untuk koruptor itu ternyaman yang jauh bila dibanding dengan pelaku kejahatan lain seperti pembunuh, perampok, atau teroris. Dengan kenyamanannya koruptor tidak "menderita" sehingga psikologis efek jera minim. Bahkan koruptor dianggap bukan penjahat. Dalam kasus terkini korupsi Juliari Batubara ternyata Hakim masih bersimpati atau mengasihani atas hinaan publik. Lalu menjadikan kecaman tersebut sebagai alasan hukum untuk meringankan. Memberi penghargaan napi koruptor dengan menjadikan penyuluh justru memancing orang untuk tidak takut korupsi. Bahayanya jika ternyata koruptor itu justru menyampaikan pola atau kisi-kisi bagaimana caranya agar korupsi itu aman. Belajar atas kebodohan dirinya. KPK seperti kehabisan sumber daya penyuluh yang baik. Publik melihat terjadi penyingkiran pada orang-orang yang berdedikasi tinggi. Kasus TWK adalah contoh. Maka ironi sekali jika kini KPK justru merekrut napi koruptor sebagai penyuluh. Hal ini bagai menyapu sampah dengan sapu yang sudah menjadi sampah, menyelesaikan masalah dengan masalah, atau pembohong yang mengajak untuk jujur. Mereka masih berstatus narapidana bukan mantan yang sudah bertaubat atau teruji di masyarakat atas perilaku baiknya. Ketika seorang petinggi partai dan anggota DPR membandingkan dengan BNPT yang juga merekrut mantan teroris maka pembandingan tersebut tidak relevan. Terorisme tidak berorientasi pada kenikmatan hasil bahkan memiliki doktrin pengorbanan total. Motivasi keuntungan kecil dan di dalam penjara termasuk yang berat perlakuannya. Mana ada teroris bisa jalan jalan ke luar apalagi beli rumah di belakang Lapas? Teroris itu banyak yang menjadi korban dari sebuah skenario jahat. Lihat terorisme global dimana ISIS dan Al Qaida yang tak bisa dipisahkan dari rekayasa Amerika. Begitu juga dengan Jamaah Islamiyah atau Anshorud Daulah ini organisasi apa? Natural atau artifisial? Berjuang untuk agama atau abal-abal? Rasanya tidak ada koruptor yang menjadi korban dari jebakan atau permainan. Mereka berbuat untuk suatu kenikmatan yang hampir seratus persen disadari. Menguntungkan diri atau orang lain. Mencuri uang negara, suap, atau hasil mark up. Hanya kesialan saja yang menyebabkan perbuatannya diketahui sehingga kenikmatannya menjadi terganggu. KPK yang merekrut napi koruptor untuk penyuluhan anti korupsi adalah eskalasi dari KPK yang terbukti semakin hilang akal. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
KPK Akan Dalami Vendor Bantuan Sosial yang Tidak Punya Kualifikasi
Jakarta, FNN - Komisioner KPK Alexander Marwata menyebut lembaga penegak hukum yang dipimpinnya akan mendalami vendor-vendor bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial yang disebut dalam putusan Juliari Batubara tidak punya kualifikasi sebagai penyedia. "Banyak vendor yang tidak punya kualifikasi. Hanya sebagai broker, akan dilihat data yang kita miliki kemudian ditambah dengan fakta hukum persidangan," kata Alexander dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 tahun 2021, di gedung KPK Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Dalam putusan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Senin (23/8), majelis hakim menyebutkan hampir seluruh perusahaan penyedia bantuan sosial berupa sembako dalam penanganan Covid-19 di Kemensos tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak menjadi vendor. Penyebabnya adalah tidak ada seleksi terhadap calon penyedia bansos karena vendor-vendor telah ditentukan oleh Juliari sehingga tim teknis tidak lagi melakukan verifikasi dokumen terhadap calon penyedia. "Dari fakta-fakta persidangan, jaksa penuntut umum akan membuat resume terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bagaimana misalnya dengan pembelian barang dan jasa, kalau (perkara Juliari) kemarin kan masih suap, ini pembelian barang dan jasanya banyak laporan dari media dan masyarakat," ungkap Alex, sebagaimana dikutip dari Antara. Terkait dengan langkah hukum selanjutnya dalam perkara Juliari, Alex menyebut KPK menunggu keputusan Juliari. "Dari sisi tuntutan dan putusan hakim sudah lebih dari apa yang kami tuntut. Jika terdakwa banding kami juga akan mengajukan memori banding, kalau terdakwa terima yang kami harus fair. Apa yang kami tuntut sudah dipenuhi hakim. Jadi kami menunggu sikap terdakwa apakah akan melakukan banding atau tidak," tambah Alex. Dalam perkara tersebut Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari pun diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara. Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. (MD).
Persaudaraan Alumni 212 Minta Setop Terhadap Penodaan Agama
Jakarta, FNN - Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta semua elemen bangsa agar menghentikan atau menyetop penodaan terhadap agama apa pun. Sebab, hal itu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak kerukunan umat beragama. Kini, kasus penodaan terhadap agama Islam yang sedang ramai disorot adalah yang dilakukan Muhammad Kece. "Setop penodaan terhadap agama apa pun. Aparat penegak hukum harus tegas dan tidak pandang bulu membawa penoda agama ke meja hijau, " kata Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif kepada wartawan, di Masjid Baiturrahman, Jln. Sahardjo, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Agustus 2021. Dalam kasus penodaan agama yang dilakukan Muhammad Kece, Slamet meminta polisi bertindak cepat dan tegas. "Polisi harus segera menangkapnya (Muhammad Kece)," katanya pada acara yang dihadiri Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, Awit Mashuri; Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Muhammad Martak; pengacara Habib Rizieq Shyhab, Aziz Yanuar dan sejumlah ulama lainnya. Slamet menjelaskan, siapa pun yang melakukan penodaan terhadap agama apa pun harus ditindak tegas. Para penoda agama yang ditangani kepolisian tidak cukup menyampaikan permohonan maaf. Meskipun yang melaporkan orang yang menista agama itu memaafkan, tetapi harus diproses secara hukum. "Gunanya, memberikan efek jera. Memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, biarkan diproses sampai pengadilan, dan hakim lah yang memutuskan bersalah atau tidak," ujarnya. Mengenai Muhammad Kece, Slamet mengatakan, kasusnya menjadi pertaruhan bagi kepolisian. Sebab, ucapannya sudah menjadi pemantauan umat beragama se-Indonesia. Pada kesempatan itu, Slamet menyampaikan tiga sikap PA 212, menyangkut penodaan agama. Pertama, menuntut pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan serta kehakiman agar bersikap tegas dan sigap untuk menangkap dan menahan serta mengadili siapa saja tanpa terkecuali yg menistakan agama apa saja di Indonesia sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Perpres Nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156 A. Kedua, jika pemerintah dengan sengaja membiarkan para penista agama, maka jangan salahkan bila umat beragama mengambil langkahnya sendiri untuk menghakimi para penista agama. Ketiga, menyerukan kepada semua elemen bangsa Indonesia supaya secara bersama-sama menyetop penodaan agama. (FNN).
POPULER
