ALL CATEGORY
Menyiapkan Pelajar Kendari Menuju Pembelajaran Tatap Muka
Kendari, FNN - Belum surutnya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 yang akrab di telinga kita sebagai virus corona atau COVID-19, tidak menghalangi kita untuk bangkit. Kurang lebih dua tahun sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 membayang-bayangi kehidupan manusia di segala sektor, seperti ekonomi, sosial, agama, termasuk pendidikan. Mengarah ke pendidikan, selama adanya wabah global pandemi COVID-19, generasi bangsa kita harus menjalani pendidikan sekolah secara daring. Pola pendidikan secama itu belum tentu membuat generasi masa depan kita itu paham atas apa yang disampaikan guru. Tak jarang, para pelajar merasa jenuh karena setiap harinya harus bercengkrama dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekolah melalui gawai (gadget). Terkadang mereka merindukan suasana bercanda ria di dalam maupun di luar kelas, merindukan ekspresi ketegangan ketika ada ujian semester dan lainnya. Semua itu, hanya bisa tersirat di imajinasi mereka akibat virus corona. Mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain, hal itu harus dilakukan para siswa atau pelajar agar tetap mendapatkan pendidikan karena merekalah generasi yang bakal melanjutkan masa kepemimpinan ke depannya. Pemerintah, baik pusat hingga daerah, menetapkan berbagai kebijakan selama masa pandemi, termasuk pembelajaran yang wajib dilakukan virtual demi melindungi para pelajar dari infeksi COVID-19 dan variannya. Kebijakan tidak melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, apalagi kalau suatu daerah memiliki kasus penyebaran COVID-19 yang meningkat, semua aktivitas produktif dilakukan serba terbatas demi memutus penyeran virus itu. Kini, kabar baiknya para pelajar, baik tingkat SD, SMP hingga SMA, bakal bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka, salah satunya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saat ini, pemerintah di daerah itu bersama TNI-Polri bersinergi menyiapkan dan mengawal para siswa untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan memberikan vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksinasi bagi para pelajar, khususnya mereka yang berusia 12-17 tahun, dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh mereka sehingga tidak teinfeksi ataupun menginfeksi adik kelas yang belum bisa divaksin dari COVID-19 dan varian barunya. Vaksinasi Dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi pembelajaran tatap muka, Pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan TNI-Polri setempat melakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dipantau Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya didampingi Danrem 143/Haluoleo Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, di beberapa sekolah di Kota Kendari, baik tingkat SMP maupun SMA. Pihak sekolah membagi dua pelaksanaan vaksinasi guna menghindari kerumunan. Bagi siswa yang hendak divaksin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan, apakah layak untuk divaksin atau tidak. Langkah vaksinasi dilakukan sebagai upaya percepatan pembentukan kekebalan kelompok, terutama bagi remaja usia 12 hingga 17 tahun, serta mempercepat proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Seluruh vaksin dan juru vaksin disiapkan oleh Polda Sultra, khususnya dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes). Untuk pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar tingkat SMP, Polda Sultra menyiapkan delapan titik gerai vaksin yang tersebar di beberapa sekolah di Kota Kendari, dengan sasaran 600 siswa per titik gerai. "Ini semua kami laksanakan untuk mempercepat program vaksinasi massal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan juga mempersiapkan adik-adik kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka," kata kapolda. Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pihak Polda Sultra atas dukungannya dalam mempercepat proses vaksinasi massal di daerah itu. Menanggapi rencana akan dilakukannya pembelajaran tatap muka, wali kota menyampaikan pihaknya sedang mempersiapkan beberapa sekolah yang dinilai memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, sambil melihat perkembangan COVID-19. Wali kota juga berharap para siswa yang sedang dalam persiapan belajar tatap muka antibodinya bisa terbentuk setelah mendapatkan suntikan vaksin ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio mengatakan sinergi dengan jajaran kepolisian dalam rangka vaksinasi massal patut diapresiasi. Kolaborasi dengan semua elemen dalam upaya mencegah penyebaran virus corona menjadi suatu keharusan. Tidak boleh hanya satu pihak atau semata-mata mengharapkan dinas kesehatan. Vaksinasi di kalangan pelajar itu dinilai berjalan lancar bersama Kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan maupun pihak lainnya . Ia mengajak pihak sekolah proaktif mengingatkan para siswa untuk mengikuti program vaksinasi demi kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan keluarga. Raisa, salah seorang siswi SMP Negeri 1 Kendari mengaku senang sudah mendapatkan suntikan vaksin agar bisa terhindari dari penyebaran virus corona jenis baru itu. Dirinya dan rekan-rekannya berharap setelah semua siswa divaksin, bisa segera dilakukan pembelajaran tatap muka, karena mereka merindukan adanya pembelajaran secara tatap muka langsung. Senada dengan pelajar lainnya, Salma, mengaku senang telah divaksin. Ia berharap dengan adanya vaksinasi massal ini keadaan Indonesia akan segera membaik dan pembelajaran tatap muka segera terlaksana. Siap Setelah para siswanya ikut program vaksinasi, SMPN 1 Kendari kini menantikan izin belajar tatap muka terbatas dari Wali Kota Kendari. Kepala SMPN 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan dengan telah divaksinnya para siswa maupun guru, sekolah diharapkan dapat segera mendapat izin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Menurutnya, dengan Kota Kendari masuk PPKM Level 3, sebetulnya sudah bisa melakukan pembelajaran tatap buka secara terbatas. Meski demikian, ia mengaku masih menunggu surat keputusan Wali Kota Kendari tentang izin pembukaan belajar tatap muka secara terbatas di masa pandemi. Lebih lanjut Abdud Hamid menjelaskan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, SMPN 1 Kendari telah mempersiapkan sarana dan prasarana, bahkan skenario pembelajaran tatap muka nantinya. Sekolah-sekolah besar seperti SMPN 1 Kendari tentunya hanya diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka setiap tingkatan itu hanya dua hari dalam sepekan. Jumlah siswa SMPN 1 Kendari sebanyak 973 orang. Dalam kegiatan vaksinasi ini, tidak semua siswa ikut karena ada penyakit bawaan atau karena siswa yang belum cukup umur. Hamid berharap dengan selesainya vaksinasi ini bisa keluar izin untuk proses pembelajaran tatap muka, walaupun memang masih ada satu atau dua orang yang tidak sempat ikut divaksin karena alasan ada sakit bawaan. Tunggu izin Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari juga masih menunggu izin dari Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir terkait pembukaan pembelajatan tatap muka (PTM) yang sudah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Kepala Dikmudora Kendari Makmur mengatakan meski ada izin pusat, namun pemerintah kota masih menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diperpanjang sampai 30 Agustus. Sampai saat ini Dikmudora Kendari belum mendapat instruksi dari Wali Kota Kendari untuk membuka sekolah, meski pusat telah mengizinkannya. Meski belum ada izin wali kota, Makmur membeberkan bahwa sebagian sekolah kecil yang jumlah siswanya sedikit sudah mulai bergerak melakukan persiapan, termasuk bagaimana sekolah menyusun skenario pembelajaran dan mengaturnya nanti seperti apa. Dikatakan, nantinya PTM akan dilakukan dengan betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, meski para tenaga didik dan siswa telah divaksin. PTM akan dilakukan pembatasan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), tetapi sekolah-sekolah dengan kategori kecil yang jumlah peserta didik di bawah 200 anak boleh belajar setiap hari dalam satu minggu. Sementara sekolah kategori sedang yang peserta didiknya 200-500 anak bisa belajar tiga kali dalam seminggu. Adapun sekolah kategori besar yang peserta didiknya 500 ke atas dimungkinkan bisa belajar tatap muka dua kali dalam sepekan, yang nantinya akan dikombinasikan dengan pembelajaran daring. Dengan demikian, maka hak-hak pelayanan akses pendidikan terhadap peserta didik yang tidak bisa datang tatap muka, itu tetap dibuka dengan metode daring. (mth)
Fakultas Pertanian UGM Bantu Alat Pencacah Ikan KSM Usaha Mulia
Sleman, FNN - Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memberikan bantuan alat pencacah daging ikan dan "vacum sealer" kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Usaha Mulia di Dusun Kandangsari, Kapanewon (Kecamatan) Ngaglik, Kabupaten Sleman, Minggu. Pada kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa tersebut juga diserahkan bantuan 150 paket makanan bergizi bagi anak-anak yang ada di Dusun Kandangsari. Penyerahan bantuan tersebut merupakan program Peduli Kampung yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian UGM sekaligus menyambut Dies Natalis yang ke-58. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar KSM Mulia dan Keluarga Fakultas Pertanian UGM yang telah berkenan memberikan bantuan berupa paket makanan bergizi hasil budidaya lele bagi masyarakat Kandangsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. "Kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya kita untuk saling bahu membahu dari masyarakat untuk masyarakat," katanya. Menurut dia, pemberian bantuan paket makanan bergizi ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi penerimanya dan juga sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membudayakan gerakan Gemar Makan Ikan dan mengurangi angka stunting. "Program ini sejalan dengan program Pemkab Sleman yang terus menggalakkan makan ikan guna pemenuhan asupan makan bergizi. Yang mana kita tahu, ikan memiliki banyak manfaat yang diperlukan oleh tubuh dalam masa pertumbuhan bagi ibu hamil dan anak sehingga dapat mencegah stunting," katanya. Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian UGM Dr Sri Nuryani Hidayah Utami mengatakan di samping upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini bertujuan untuk mendekatkan budidaya ikan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, penyerahan bantuan alat tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi olahan ikan lele di KSM Usaha Mulia. "Semoga tidak berhenti sampai disini, tempat ini bisa menjadi desa wisata khusus olahan makanan ikan," katanya. KSM Usaha Mulia didampingi program pemberdayaan masyarakat yang didampingi Fakultas Pertanian UGM. KSM Usaha Mulia binaan Fakultas Pertanian UGM sukses melakukan program pemberdayaaan masyarakat berupa budidaya lele menggunakan buis beton yang tersebar di pekarangan warga. Selain itu, Fakultas Pertanian UGM juga membina anggota KSM Usaha Mulia untuk mengolah lele menjadi olahan bernilai jual tinggi seperti "frozen food" sempol, cilok, dan empek-empek. (mth)
Bupati Manggarai Barat Minta Persemaian Modern Dilihat Komprehensif
Labuan Bajo, NTT, FNN - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi meminta semua pihak melihat proyek persemaian modern di Labuan Bajo, kawasan Satar Kodi, Desa Nggorang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, secara komprehensif. "Jangan lihat kayunya dibabat. Yang dilihat itu perencanaan secara komprehensif terkait pembangunan itu sendiri," katanya di Labuan Bajo, NTT, Ahad. Ia menilai sebelum memulai proyek, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentu sudah mengkaji secara komprehensif soal dampak dan manfaat pembangunan, sehingga karena sudah dikaji secara komprehensif, maka bisa dilihat secara positif bahwa pembangunan tersebut bertujuan baik. Bupati Edi meminta semua pihak melihat secara keseluruhan desain pembangunan persemaian modern Labuan Bajo tersebut. Jika hasil akhir dari pekerjaan tersebut adalah menanam pohon, baginya tidak ada masalah. "Apa yang tidak boleh? Kalau sudah habis ditebang, lalu tidak ditanam apa-apa, itu yang salah," tegasnya. Menurutnya, perlu adanya penyamaan persepsi terkait kegiatan pembangunan persemaian modern tersebut. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan hutan yang dulunya berada di kabupaten telah beralih ke provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina, termasuk KLHK. "Kami akan tanya rencana komprehensif pembangunan tersebut. Kalau tidak ada dampak yang positif, ya kita suruh setop, kami akan koordinasi supaya hentikan. Tapi kalau dampak baik, kenapa kita bilang setop?" tutupnya. (mth)
Suzuki India Didenda Karena Kebijakan Diskon
Jakarta, FNN - Maruti Suzuki, produsen mobil terbesar di India, mendapat teguran dan denda sebesar 2 miliar rupee (Rp386,7 miliar) oleh Komisi Persaingan Bisnis India atas tuduhan melakukan praktik yang menghambat persaingan usaha. Komisi Persaingan Bisnis (Competition Commission of India/CCI) menuding Maruti Suzuki telah memaksa para diler mereka untuk membatasi diskon pada mobil yang dijual, lapor Reuters dikutip Minggu. CCI pada 2019 mulai menyelidiki tuduhan bahwa Maruti Suzuki memaksa para diler untuk membatasi diskon, yang secara efektif menghambat persaingan di antara diler dan merugikan konsumen yang sebenarnya bisa mendapatkan mobil dengan harga lebih terjangkau. Dalam sebuah perintah yang dikeluarkan setelah penyelidikan pada Juli 2019, CCI meminta Maruti untuk "berhenti" melakukan praktik semacam itu dan meminta perusahaan untuk menyetor denda dalam waktu 60 hari. Maruti Suzuki yang memiliki rasio penjualan satu dari setiap dua mobil di India, dan mayoritas sahamnya dimiliki Suzuki Motor Corp Jepang tidak menjawab permintaan komentar dari Reuters. Di sisi lain, Maruti Suzuki saat penyelidikan mengatakan kepada regulator bahwa mereka tidak mengekang diler untuk memberikan diskon apa pun kepada pelanggan. Lain halnya dengan pihak CCI setelah merangkum beberapa email antara diler dan pejabat Maruti Suzuki, yang menemukan adanya "kebijakan kontrol diskon yang dikendalikan" oleh Maruti dan bukan oleh diler. Sebagai informasi, produsen mobil terkadang menetapkan batas diskon kepada diler demi mencegah perang harga. Sebaliknya, hukum di India melihat hal itu berdampak buruk pada persaingan usaha. Kendati demikian, CCI akan mempertimbangkan hukuman denda kepada Maruti Suzuki dengan melihat kondisi industri otomotif yang terguncang pandemi COVID-19. (mth)
Jepang Menunda Suntikan 1,63 Juta Dosis Vaksin Moderna, Indonesia?
Jakarta, FNN - Karena khawatir ada kontaminasi pada produk vaksin yang mereka terima dari pabrik Vaksin Moderna di Spanyol, kamis kemarin akhirnya Jepang memutuskan menghentikan sementara vaksinasi dengan Moderna. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent Alumni ITB, sebenarnya sejak 16 Agustus lalu Takeda menemukan di 8 lokasi vaksinasi mereka 39 vial yang belum dibuka (390 dosis) terlihat ada partikel yang tidak larut. “Persyaratan sediaan steril vaksin mengharuskan larutan yang jernih bebas partikel yang tidak terlarut atau endapan,” ungkap Arie Karimah dalam akun Facebook-nya, Jum’at, 27 Agustus 2021. Mereka meminta penyelidikan menyeluruh atas kasus itu oleh Ravi, pabrik yang mensuplai pasar selain AS. Dan sambil menunggu hasilnya mereka menghentikan program penyuntikan 1,63 juta dosis sisanya, yang merupakan produksi dari 3 nomer batch. Meski sebenarnya semua vial yang bermasalah berasal dari satu nomer batch, namun untuk kehati-hatian perusahaan farmasi Takeda di Jepang, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin tersebut, meminta menghentikan pemberian untuk ketiga batch itu. Takeda juga menduga sebagian dosis yang bermasalah tersebut mungkin sudah telanjur disuntikkan, sehingga mereka mengumumkan nomer batch-nya dan meminta masyarakat yang mendapatkan batch tersebut, dan mengalami efek yang tidak diharapkan (adverse reactions), untuk segera melapor. “Namun sampai saat ini mereka belum menerima laporan tersebut,” ungkap Arie Karimah. Ia pun mempertanyakan, “Kejernihan vaksin Moderna yang ada di kita sudah pada dicek atau belum, Bud (Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Red)?” (mth)
Evakuasi Amerika Hampir Berakhir, Taliban Bersiap Bentuk Kabinet
Kabul, FNN - Taliban sedang mempersiapkan kabinet ketika evakuasi Amerika Serikat mendekati akhir. Taliban memperkirakan, anjloknya mata uang dan gejolak ekonomi setelah pengambilalihan Kabul dua minggu lalu akan mereda. Hal itu disampaikan juru bicara utama Zabihullah Mujahid, di Kabul, Sabtu, 28 Agustus 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Zabihullah Mujahid saat militer AS menghentikan misinya untuk mengevakuasi warga AS dan warga Afghanistan yang rentan serta menarik pasukan dari bandara Kabul menjelang tenggat 31 Agustus yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden. Mujahid mengutuk serangan pesawat tak berawak AS semalam terhadap militan ISIS setelah serangan bunuh diri Kamis di dekat bandara Kabul. Ia mengimbau AS dan negara-negara Barat lainnya agar mempertahankan hubungan diplomatik setelah penarikan mereka, yang dia harapkan akan selesai "segera". Waktu pasti pembentukan kabinet baru masih belum jelas. Reuters awalnya mengutip Mujahid yang mengatakan pengumuman itu akan dibuat dalam pekan mendatang. Akan tetapi, dalam pesan suara kemudian dia mengatakan susunan kabinet baru akan diselesaikan "dalam satu atau dua minggu". Menanggapi pertanyaan apakah ada perempuan yang akan dimasukkan dalam kabinet baru, Mujahid mengatakan itu akan menjadi masalah kepemimpinan untuk memutuskan. Ia tidak bisa mengantisipasi apa keputusan mereka (pimpinan Talibamn). Ada rasa frustrasi yang meningkat di Kabul atas kesulitan ekonomi parah yang disebabkan oleh anjloknya mata uang dan kenaikan harga pangan, di mana bank-bank masih tutup dua minggu setelah jatuhnya kota itu ke tangan Taliban. Pada Sabtu, sebuah pernyataan dari Taliban mengatakan bank diperintahkan dibuka kembali dengan batas penarikan mingguan sebesar 20.000 Afghani. Dikutip dari Antara, Mujahid mengatakan, para pejabat telah ditunjuk menjalankan lembaga-lembaga utama termasuk kementerian kesehatan dan pendidikan masyarakat dan bank sentral. Pejabat PBB telah memperingatkan Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan, dengan sebagian besar wilayah yang menderita kondisi kekeringan ekstrem. Ekonomi, yang hancur setelah empat dekade perang, juga menghadapi kerugian miliaran dolar dalam bantuan asing, menyusul penarikan kedutaan besar Barat dari negara itu. Mujahid mengatakan masalah ekonomi yang dialami akan berkurang begitu pemerintahan baru terbentuk. "Kejatuhan Afghani terhadap mata uang asing bersifat sementara dan itu karena situasi yang tiba-tiba berubah. Mata uang Afghani akan kembali normal begitu sistem pemerintahan mulai berfungsi," katanya. (MD).
Mural Insurrection
By Rizal Fadillah DALAM rangka memerdekakan negara dari kaum imperialis penting adanya perlawanan bahkan pemberontakan. Sejarawan Ahmad Mansyur Surya Negara dalam buku karyanya "Api Sejarah" telah menggambarkan dahsyat dan gigihnya pemberontakan kaum ulama dan santri (santri insurrection). Pemberontakan mana membangun semangat juang elemen lain untuk bersama melawan kezaliman kaum imperialis. Setelah merdeka, selalu saja ada penguasa yang berperilaku sama dengan kaum imperialis itu. Sok kuasa, gemar mengadu domba, mengkooptasi koalisi, abai pada aspirasi rakyat, serta cenderung menindas. Perlawanan pun muncul di tengah kezaliman tersebut dalam berbagai bentuk mulai dari sikap kritis para aktivis, petisi tokoh, aksi unjuk rasa mahasiswa, hingga santri dan ulama yang menggelorakan jihad. Puisi, graffiti dan mural termasuk yang menjadi media untuk perlawanan bahkan mungkin pemberontakan (insurrection). Rezim Jokowi mengarah pada perilaku imperialis. Oligarkhi politik, ekonomi dan etnik dibangun masif. Profil sederhana menjadi desepsi dari kebrutalan untuk membunuh demokrasi dan hak asasi. Sikap kritis aktivis dikendalikan, aksi unjuk rasa dibungkam, kriminalisasi ulama dijalankan. Pandemi dijadikan alasan. Penegakkan hukum menjadi alat dari kekuasaan. Fenomena perlawanan kontemporer adalah mural. Mural berasal dari bahasa latin "murus" artinya dinding. "Menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen". Sejarah mural sudah ada 31.500 tahun yang lalu sejak ada lukisan gua di Lascaux Paris selatan. Menggunakan cat dari buah. Mural Pablo Picasso "Guernica" sangat terkenal dibuat saat perang sipil di Spanyol tahun 1936-1938 sebelum Perang Dunia pertama. Mural sejak awal menjadi bentuk ungkapan untuk mengkritisi masalah sosial. Pejabat yang paranoid sering menghapus mural. Membungkam protes walau konten itu sebenarnya hanya sekedar sindiran. Para seniman mengekspresikan jiwa seninya melalui lukisan di dinding. Rezim represif memburu dan mencoba membungkam atau menghukumnya. Pemerintahan Jokowi menghadapi insureksi mural saat ini. Yang ramai adakah wajah Jokowi yang tertutup mata bertuliskan "404 : Not Found". Di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Bogor hingga Banjarmasin mural merebak. Berbagai isi kritik tertulis seperti "Tuhan aku lapar", "Dipaksa sehat di negara yang sakit", "Wabah sesungguhnya adalah kelaparan", "Masyarakat minus nurani", "Yang bisa dipercaya dari TV hanya adzan", atau "Jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art". Mural adalah seni yang butuh kecerdasan dan keberanian karena bermakna kuat sebagai kritik atau koreksi. Seseorang yang berbaju putih dengan kepala di lubang seperti burung unta bertuliskan "11.000 Trillion : Not Found" tentu mudah difahami maknanya. Demikian juga dengan "Selamat datang di Indonesia--NKRI harga nego". Kini banyak mural dihapus dan pembuatnya diburu. Tetapi adakah pelanggaran pidana ? Tentu tidak. Hanya mungkin sebatas pelanggaran Perda kebersihan dan keindahan. Itupun masih bisa diperdebatkan. Mural insurrection menjadi strategis bagi penyadaran perilaku kekuasaan yang selalu merasa benar dan anti kritik. Penguasa yang lupa bahwa rakyat jika terus diinjak akan bisa menggigit. Diawali oleh gerakan moral. Mural insurrection. Mural adalah manifestasi mual yang bisa membuat "murus" dan muang angin atau muang air kecil dan besar. Mural adalah perlawanan ketika elemen lain tak berdaya. DPR yang mati suri dan Partai Politik yang bermasturbasi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sejarah Kelam Obligor Lippo Group
KASUS Bantauan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebenarnya sudah terkubur 22 tahun silam, namun sisa-sisanya masih terasa hari ini. Karena memang masih ada masalah tersisa 48 obligor dan debitor yang diharapkan dapat mengembalikan dana BLBI, namun baru menyerahkan aset, seperti yang terjadi pada Lippo Group. Pemerintah diketahui telah melakukan penguasaan fisik terhadap aset obligor dan debitur BLBI berupa 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2. Lokasinya tersebar berada di Medan, Pekanbaru, Tangerang, serta Bogor. Rinciannya, 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 berada di Perumahan PT Lippo Karawaci Tbk, Kelapa Dua, Tangerang. Di Medan seluas 3.295 m2, di Pekanbaru seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2, serta di Bogor seluas 2.013.060 m2 dan 2.991.360 m2. Di sisi lain, pemerintah juga masih terus mengejar 48 obligor dan debitur untuk membayar utang Rp110,45 triliun ke negara. Keseriusan pemerintah mengumpulkan kembali aset negara itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Terkait penyitaan aset, Corporate Communication Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati menjelaskan, lahan tersebut sebenarnya merupakan lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, atas nama Depkeu, sejak 2001. "Jadi lahan tersebut sudah bukan lagi milik Pt Lippo Karawaci Tbk," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8). Kepemilikan lahan tersebut diakui Danang memang terkait BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, melalui BPPN, pada bulan September 1997. "Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun, dana BLBI," tuturnya. Danang melanjutkan bahwa di antara aset-aset yang dikonsolidasikan di dalam satgas tersebut, ada yang terletak di sekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci. Menurutnya itu adalah sesuatu hal yang wajar. "Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar. Karena aset itu sudah milik negara sejak 2001," tambahnya. Sampai di sini klaim Danang ada benarnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Lippo menerima dana rekapitalisasi sebesar Rp7,72 triliun. Dana rekap itu berupa obligasi fix rate sebesar Rp1,14 triliun dan obligasi variabel rate sebesar Rp6,58 triliun untuk mendapatkan kinerja rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio—CAR) 25,35%. Artinya Bank Lippo pasca rekapitalisasi memiliki likuiditas cukup dari syarat minimal CAR 4% dimasa krisis—dari sebelumnya 8%--bank itu direkap dengan 25,35%. Over rekapitalisasi, ini mungkin bentuk kedekatan para petinggi Lippo Group dengan pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab jaminan, Lippo Group menyerahkan sejumlah aset. Selama Lippo Group tidak bisa mengembalikan dana rekap maka aset itu otomatis bisa disita sebagai bentuk pengembalian pinjaman kepada Pemerintah. Ada permainan buying time di sini, bisa saja saat aset Bank Lippo diserahkan nilai bukunya di bawah nilai utang. Namun setelah 22 tahun, aset yang sebagian besar berupa tanah itu kini nilainya sudah naik, sehingga inilah saatnya utang dianggap tuntas. Tentu saja ini bukan hal yang tanpa disengaja. Perlu diketahui arsitek konsep rekapitalisasi perbankan pada 1999 yang berupa Surat Keputusan Bersama 3 lembaga (Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan BPK) adalah petinggi Lippo Group, yakni Roy E. Tirtaji. Sehingga ketika Bank Lippo menjadi bank yang direkap, tentu menguntungkan dibandingkan rekapitalisasi bank lain. Rekapitlisasi bank hasil merger Bank Danamon hanya 17%, kemudian setelah merger naik menjadi 38,81%. Bank Niaga hanya 4%, setelah merger menjadi 16,47%. BII minus 14,64%, setelah direkap tiga kali menjadi 8%. Besarnya dana rekap Bank Lippo, tentu saja berkat kedekatan petinggi Lippo Group dengan Pemerintah saat itu. Kasus 22 Tahun Ihwal tagihan BLBI tersisa merupakan kasus masa lalu yakni warisan dari krisis moneter 1997-1998. Saat itu krisis tersebut menyebabkan dampak kepada perbankan. "Banyak bank yang mengalami kesulitan dan pemerintah dipaksa untuk melakukan apa yang disebut dengan penjaminan kepada seluruh perbankan Indonesia saat itu," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (28/7). Sri Mulyani menjelaskan saat itu banyak bank ditutup, diakuisisi, atau merger dengan perusahaan lain. Dalam kondisi itu lah pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) membantu dengan cara menyuntikkan likuiditas ke perbankan. "Dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka BI melakukan apa yang disebut bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan," jelasnya. Bantuan likuiditas itu, sambung dia, dibiayai lewat surat utang negara (SUN) yang sampai sekarang masih digenggam oleh BI. Selama 22 tahun pemerintah disebut menanggung beban pembayaran utang, baik pokok dan bunga hingga saat ini. "Kalau dihitung selama 22 tahun, kita mengeluarkan bunganya bisa sampai kalau dulu itu mencapai di atas 10%. Kalau sekarang suku bunga barangkali sudah mulai turun tapi itu tetap tabungan yang luar biasa yang harus kita kembalikan," imbuhnya. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengejar aset obligor dan debitur BLBI untuk melunasi kewajibannya. Tidak hanya yang di dalam negeri, tetapi juga aset yang berada di luar negeri. "Pemilik bank dan debitur harus mengembalikan dana tersebut. Itulah muncul tagihan apa yang kami sebut program BLBI akibat krisis keuangan 1997-1998," jelasnya. Satgas BLBI telah memanggil 48 debitur dan obligor tersebut untuk mengembalikan kewajibannya kepada negara. Salah satunya adalah Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy dipanggil atas nama pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Satgas BLBI menyebut utangnya ke negara hingga Rp2,6 triliun. Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus menghubungi obligor dan debitur sampai kepada keturunannya. Pasalnya, beberapa usaha obligor dan debitur tersebut bisa saja sudah dialihkan ke anak atau cucu. "Saya berharap kepada para obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semua yang sudah 22 tahun merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan," pintanya. Sepertinya, seperti tesis penulis terdahulu, bahwa ribut-ribut soal dana BLBI selalu hadir satu hingga tiga tahun menjelang Pemilu. Ada indikasi kuat sisa-sisa tagihan BLBI obligor dan kreditor akan diolah lagi sebagai modal Pemilu. Rakyat hanya bisa menyaksikan sandiwara papan atas para perekayasa keuangan.
Dua Warga Jepang Meninggal Setelah Divaksin Moderna
Tokyo, FNN - Dua orang meninggal usai menerima suntikan vaksin Covid-19 dari kelompok dosis Moderna yang ditemukan tercemar dan kemudian ditangguhkan, demikian diungkapkan Kementerian Kesehatan Jepang pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Menurut rilis Kementerian Kesehatan Jepang, kedua orang itu sama-sama berusia 30-an tahun, meninggal pada Agustus ini, beberapa hari setelah menerima dosis kedua vaksin Moderna, Dikutip dari Antara, mereka masing-masing mendapat satu dosis di antara tiga kelompok dosis yang ditangguhkan pada Kamis (26/8). Penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Jepang menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Moderna lebih dari sepekan setelah distributor lokal Takeda Pharmaceutical mendapat laporan bahwa sejumlah ampul tercemar. Pemerintah dan pihak Moderna mengeklaim bahwa tidak ada masalah keamanan atau efikasi yang teridentifikasi dan penangguhan tersebut hanyalah merupakan langkah antisipasi. Unsur pencemaran diyakini berupa partikel logam, menurut stasiun penyiaran Jepang NHK yang mengutip sumber kementerian terkait. (MD).
Gubernur Jambi Lantik Gurunya Jadi Bupati Merangin
Bangko, Merangin, FNN - Gubernur Jambi, H Al Haris melantik gurunya H Mashuri menjadi Bupati Merangin untuk sisa masa bakti 2018-2023 di ruang utama Kantor Bupati Merangin, di Bangko, Sabtu, 28 Agustus 2021. Mashuri yang sebelumnya Pelaksana tugas Bupati Merangin itu, adalah guru Al Haris saat masih berstatus pelajar di SMA Dharma Bhakti Bangko, Kabupaten Merangin, yang juga menjadi wakil Haris saat menjabat sebagai Bupati Merangin. Pelantikan Bupati Merangin itu menjadi yang pertama kali dilakukan di ibu kota kabupaten dengan protokol kesehatan ketat. Sementara lima bupati dan wabup lainnya di Jambi yang dilantik tahun ini semuanya dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, di Kota Jambi karena pandemi Covid-19. Seusai pelantikan, Al Haris menegaskan, akan memantapkan kerja Satgas Covid-19 Merangin bekerja sama dengan Forkopimda (Forum Koordinasii Pimpinan Daerah) Merangin. "Saya akan selalu memantau perkembangan Merangin dari Jambi. Saya yakin dengan kemampuan Pak Mashuri, untuk berbuat mewujudkan visi misi Merangin Mantap 2023," kata Gubernur Al Haris, sebagaimana dikutip dari Antara. Bupati Merangin H Mashuri mengaku, sisa dua tahun masa jabatannya itu akan dikebut, mengejar target visi misi Merangin Mantap 2023. Unggul di bidang pariwisata dan pertanian dan mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19. "Kita akan memperluas dan mengejar target vaksinasi Covid-19 sebanyak 265.000 orang, yang baru tercapai sebanyak 27 persen atau 68.000 orang vaksin Covid-19 dosis dua," kata bupati. Ia mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, aparatur sipil negara dan media, supaya bersama-sama bersinergi menyejahterakan masyarakat Kabupaten Merangin. Terkait jabatan wakil bupati yang akan mendampinginya dalam siswa waktu dua tahun ke depan, Mashuri menyerahkan calon wakilnya kepada partai politik pengusungnya. "Menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusung, untuk mengusulkannya," kata Mashuri. Di bidang pemerintahan, menurut H Mashuri, sekarang ini sedang dalam proses asesmen dan sudah menjaring tujuh orang seleksi sekda. Pemkab Merangin juga sedang menunggu hasil asesmen yang dilakukan Pemprov Jambi untuk pejabat eselon dua Merangin. "Saya tidak mau cepat-cepat melantik pejabat eselon dua, karena bila ada pejabat kita lulus asesmen Pemprov Jambi, akan kembali terjadi kekosongan dan harus melakukan asesmen berulang-ulang untuk mengisi kekosongan," terang Bupati. Pada kesempatan itu, juga dilantik Plt Ketua TP PKK Merangin Hj Nurhaida Mashuri menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Merangin oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris. (MD).
POPULER
